SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA FK Universitas Jember,September 2014 Dr Lilik lailiyah,M.Kes
SISTEM PELAYANAN KESEHATANDI INDONESIA
FK Universitas Jember,September 2014 Dr Lilik lailiyah,M.Kes
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATANMeningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya
SEHAT ADALAH HAK AZASI SEHAT ADALAH INVESTASI
Hidup Produktif & SejahteraSosial & Ekonomi
• PASAL 28 H (1)Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal danmendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehatserta berhak memperolehpelayanan kesehatan
• PASAL 34 (3)
Negara bertanggung jawabatas penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan danfasilitas pelayanan umumyang layak
3
• UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Perpres No 72 Tahun 2012 tentang SKN
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN(Psl 48 UU 36/2009)
1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan kesehatan tradisional;
3. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. Pesehatan reproduksi;
6. Keluarga berencana;
7. Kesehatan sekolah;
8. Kesehatan olahraga;
9. Pelayanan kesehatan pada bencana;
10. Pelayanan darah;
11. Kesehatan gigi dan mulut;
12. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
13. Kesehatan matra;
14. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
15. Pengamanan makanan dan minuman;
16. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
17. Bedah mayat
BATASANPELAYANAN KESEHATAN :
Setiap upaya yang diselenggarakan secara
sendiri atau bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan,mencegah dan
memyembuhkan penyakit , memulihkan
kesehatan perorangan,keluarga,kelompok
atau masyarakat
KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN
1.PENGORGANISASAIN PELAYANAN KESEHATAN :
sendiri atau bersama
2.RUANG LINGKUP :
Promotif,Preventif,Kuratif dan Rehabilitatif
3.SASARAN YANKES : Perorangan,keluarga,kelompok,masyarakatkeseluruhan
Visi, Misi, dan Nilai
Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkeadilan
Pro Rakyat Inklusif Responsif Efektif Bersih
RPJMN 2010-2014
SISTEM KESEHATAN NASIONAL 20127 subsistem
UPAYA KESEHATAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANAJEMEN INFORMASI DAN
REGULASI KESEHATAN
TUJUAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
SKN 2012 Perpres 72/2012
RS KAB/KOTA
PUSTU
UKP
PUSKESMAS
RS PROVINSI
PONKESDES
B
DINKES Kab/ Kota
Dinkes Provinsi
UKM
OPTIMALISASI PELAYANAN TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG
M a s y a r a k a t (DESA SIAGA)
10
STANDAR
MUTU
YANKES
LINGKUNGAN
PROMOTIF
PREVENTIF
KURATIF
REHABILITATIF
MIND
SET
YANKES
DASAR
YANKES
RUJUKAN
Konsep pengembangan upaya kesehatan
Perbedaan antara Puskesmas & Rumah Sakit
Puskesmas Rumah Sakit
Rumah Sakit kelasD
Rumah Sakit kelasC
Rumah Sakit kelasB
Rumah Sakit kelas A
Puskesmas Non RI
Puskesmas RI
Puskesmas Pembantu
PONED
Santun Usila
PKPR
IMS /HIV
Konsep pengembangan upaya kesehatan
Perbedaan antara Puskesmas & Rumah Sakit
UPT Dinkes Kab/Kota
Puskesmas Rumah Sakit
Minimal 1 PKM tiap Kecamatan
Bertanggung jawab tentang Wilayah Kerja
Mempunyai 4 fungsi
Kegiatan Dalam gedung & Luar gedung
Pelayanan Kesehatan Primer
UPT Kab/ Kota/ Prop/ Pusat/ Swasta
Tidak ada Wilayah Kerja
Mempunyai 3 fungsi
Kegiatan Dalam gedung
Pelayanan Kesehatan Sekunder & Tersier
Upaya Kesehatan Masyarakat & Upaya Kesehatan Perorangan
Upaya Kesehatan Perorangan
Berdasar kebutuhan TT
Rumah Sakit
Fungsi Rumah Sakit
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan danpemulihan kesehatan perorangan tingkat kedua danketiga (rujukan)
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihansumberdaya daya
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi bidang kesehatan
FUNGSIPUSKESMAS
BPJSUKM merupakan titik berat pelayanan
Primer
UPAYA PROMOSI DAN PREVENSI
PENYEDIA DATA DAN INFORMASI
KEGIATANPELAYANAN
KM KP
UKM
KM – Kesehatan MasyarakatKP – Kesehatan PeroranganPelayanan di Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan primer
REVITALISASI FUNGSI PUSKESMAS
UKP
SKN 2012 Perpres 72/2012
• Upaya Kesehatan Wajib :Upaya yang ditetapkanberdasarkan komitmenNasional, regional dan globalserta mempunyai daya ungkittinggi untuk peningkatanderajat kesehatan masyarakat
1. Upaya promkes2. Upaya kesling3. Upaya KIA/ KB4. Upaya perbaikan Gizi
masyrakat5. Upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakitmenular
6. Upaya Pengobatan
Upaya Kesehatan Pengembangan :
Upaya yang ditetapkan berdasarkanpermasalahan kesehatan yg ditemukandi masy serta disesuaikan dgkemampuan Puskesmas (bisadipilih dari upaya kesh pokok Pusk ygtelah ada)
1. Upaya kesehatan Sekolah2. Rawat Inap3. PHN4. Upaya kesehatan Gilut5. Upaya kesehatan OR6. Upaya kesehatan Kerja7. Upaya kesehatan Jiwa8. Upaya kesehatan indera9. Upaya kesehatan Tradisional10. Upaya kesehatan matra11. Dll
Kepmenkes No 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
SKN 2012 Perpres 72/2012
UKP
1. Pelayanan pengobatan
2. Pelayanan Pemulihan
3. Pelayanan peningkatan &
pencegahan
4. Gaya hidup sehat (healthy
life style)
Pengobatan dan pemulihan
Perorangan & Keluarga
UKM
1. Pelayanan peningkatan
2. Pelayanan pencegahan
3. Pengobatan
4. Pemulihan
Peningkatan dan Pencegahan
Kelompok & Masyarakat
TITIK BERAT PELAYANAN PRIMER UKM
KEGIATAN UKM DAN UKP DI PUSKESMAS
MENGAPA TITI BERAT PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
1. Tulang punggung pelayanan kesehatan2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi
yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyaratdalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukungpelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, dimana akanmengurangi jumlah pasien yang di rujuk
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif / Sbggatekeeper
5. Pembangunan kesehatan Daerah akan menentukan pencapaianPembangunan kesehatan Nasional
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEUANGAN
18
. TERSED
IAN
YA D
AN
A B
IDA
NG
KESEH
ATA
N YA
NG
PR
OP
OR
SION
AL U
NTU
K
UK
M D
AN
UK
P*)
OUTCOME
PROSES
STRATEGIS
YG HARUS
DILAKUKAN
SUMBER DAYA
KESEHATAN
DAMPAK
1. MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRIPenurunan AKI, AKB, Gizi Buruk
Meningkatkan UHH
2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA
Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer
Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer
3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN
% UKBM aktif di kab/kota
Tingkat kepedulian Masy pd Kesehatan
5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN
4. OPTIMALISASI YANKES PRIMERSEBAGAI GATEKEEPER
7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM
6. REVITALISASI UKM
8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN
18JULI 2013
14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA
15. TERSEDIANYA DUKUNGAN
REGULASI YANKES PRIMER
16. TERSEDIANYA SIK TERPADU
17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI
STANDART DAN KEBUTUHAN
13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management)
9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG
TERINTEGRASI
11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI
PARADIGMA SEHAT
10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES
12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG
BERDAYA GUNA TINGGI
INDIKATOR KEBERHASILAN PELAYANAN KESEHATAN
• SPM (PERMENKES NO 741 TAHUN 2008)
• RENSTRA
• MDGs
• Result oriented management/government
• Membiayai hasil (Cost Outcome), bukan sekedarmasukan (input) dan keluaran (output)
• Mengukur outcome (mengukur hasil)
• Efektifitas biaya (Cost effectiveness), seberapaefektif biaya dikeluarkan untuk mencapai sasarandan tujuan
• Memiliki sistem akuntabilitas organisasi berbasishasil (result based accountability system)
Manajemen Organisasi PemerintahBerbasis Kinerja
MODEL MANAJEMEN KINERJA BERBASIS HASIL
1. Menyepakati hasil/outcomes
2. Memilih Indikator3. Mendanai Outcomes 4. Memilih Target
5. Mengelola untuk mencapai
hasil
6. Mengumpulkan data kinerja &
keuangan
7. Monitor data kinerja & keuangan
8. Melaporkan data kinerja dan keuangan
9. Analisis dan evaluasi data
10. Melaporkan informasi kinerja & keuangan
berdasarkan evaluasi
11. Menggunakan temuan
12. Menerapkan perubahan
1.• Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan publik;
2.
• Dapat digunakan sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
3.• Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
4• Mendorong terwujudnya checks and balances;
5
• Sebagai alat untuk memantau kinerja aparat daerah karena SPM memiliki tolak ukur pencapaian kinerja
10/9/2015
Tujuan SPM : Alasan Mendasar disusunnya SPM untuk Mencapai Kesejahteraan
NO NAMA INDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 85 90 91 92 93 94 95
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 80 80 80 80 80 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
90 90 93 94 94 95 95
4 Cakupan pelayanan nifas 90 94 95 95 95 95 95
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 71 73 75 77 80 80
6 Cakupan kunjungan bayi 75 90 90 90 90 90 90
7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization ≥ 90 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95
8 Cakupan pelayanan anak balita 75 79 81 83 85 87 90
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan
100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 100 100 100 100 100 100
12 Cakupan peserta KB aktif 67 68 70 70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
a. Penemuan penderita AFP ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 86 60 70 80 90 100 100
c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 60 65 70 75 80 85 90
d. Penemuan dan penanganan DBD 100 100 100 100 100 100 100
e. Penanganan penderita diare 90 100 100 100 100 100 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 85 90 95 100 100 100 100
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
75 80 85 90 95 100 100
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
≥ 80 ≥ 85 ≥ 90 ≥ 95 100 100 100
18 Cakupan desa siaga aktif 20 30 40 50 60 70 80
Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:
MDGs
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
STRATEGI AKSELERASI PENURUNAN AKI dan AKB dgnMENGATASI 3 TERLAMBAT dan 4 TERLALU
1. Terlambat mengenal tandabahaya & mengambil keputusan
2. Terlambat mencapai fasilitaskesehatan
3. Terlambat mendapatkanpelayanan di fasilitas kesehatan
KEGIATAN BERSAMA ANTARA 3 PILAR
MELALUI
1. Terlalu Muda
2. Terlalu Tua
3. Terlalu dekat
4. Terlalu banyak
Continuum of CarePELAYANAN KESEHATAN
Pemeriksaan Kehamilan
Persalinan, nifas & neonatal
Pelayanan bagi bayi
Pelayanan bagi balita
Pelayanan bagi anak SD
Pelayanan bagi anak SMP/A & remaja
•P4K
•Buku KIA
•ANC terpadu
•Kelas Ibu Hamil
•Fe & asam folat
•PMT ibu hamil
•TT ibu hamil
• Inisiasi Menyusu Dini
•Vit K 1 inj
• Imunisasi Hep B
•Rumah Tunggu
•Kemitraan Bidan Dukun
•KB pasca persalinan
•PONED-PONEK
•ASI eksklusif• Imunisasi dasar
lengkap•Pemberian makan•Penimbangan•Vit A•MTBS
• Pemantauan pertumbuhan & perkembangan
• PMT
•Penjaringan•Bln Imunisasi Anak Sekolah•Upaya Kes Sklh•PMT
• Kespro remaja • Konseling:
Gizi HIV/AIDS, NAPZA dll
• Fe
•Konseling• Pelayanan KB• PKRT
Pelayanan PUS & WUS
Lansia
• Kualitas• Degenerasi
GOLDEN PERIOD
PERLU KERJASAMA 3 PILAR
PT. Askes (Persero)
”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN”
SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
5 PROGAM
1. JKN2. Jaminan Kec.kerja
3. JHT
4. JP
5. Jaminan Kematian
3 AZAS
1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial
9 PRINSIP
1. Gotomg royong
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Akuntabilitas
5. Portobilitas
6. Kepesertaan wajib
7. Dana amanah
8. Hasil pengelolaan dana utkkepentingan peserta
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta Jaminan Kes
Fasilitas KesehatanMencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,
Ken
dal
i Bia
ya &
ku
alit
as Y
ank
es
Pemerintah
Sistem Rujukan
Single payer, regulated, equity
Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang Kesehatan (JKN)
Peserta Jaminan Kesehatan
Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah
Bukan Pekerja
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
3. Rp 25,500,-2. Rp 42,500,-1. Rp 59,500,-
Peserta Jaminan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanankesehatan non spesialistik yang meliputi:
a.administrasi pelayanan;
b.pelayanan promotif dan preventif;
c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
f.transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
g.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
h.Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
Cakupan PelayananPERMENKES No. 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKNPasal 16
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup:
a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
c. kasus medis rujuk balik;
d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanankesehatan gigi tingkat pertama;
e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anakbalita oleh bidan atau dokter; dan
f. rehabilitasi medik dasar.
Cakupan PelayananPERMENKES No. 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKNPasal 17
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamina. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamini. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;m. perbekalan kesehatan rumah tangga;n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
PELAYANAN RUJUKANUU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
Bahwa Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakanpraktik kedokteran mempunyai kewajiban :1.Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standarprofesi dan standar prosedur operasional sertakebutuhan medis pasien.2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik ,apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaanatau pengobatan.
Harus disikapi secara positif :- Melindungi pasien- Melindungi dokter- Menjaga mutu pelayanan ,Resertifikasi tiap 5 tahun
Primer :
Upaya Kesh dimana terjadi kontak
pertama.
Sekunder: Upaya Kesh rujukan lanjutan
Tersier:
Upaya kesh rujukan unggulan/ sub spesialistik
Yankes Perorangan
Berkesinambungan, Terpadu, Paripurna
melalui sistem Rujukan (Rujukan medik maupun rujukan kesehatan)
Yankes Masyarakat
PKPP :
Puskesmas, Fas kesh swasta setara
Pustu
Polindes, Poskedes
PKMP :
Puskesmas ,Masy & swasta
sesuai aturan yg ada. UKBM
PKPS :
RS Kab/Kota, fas kesh swasta yg setara
PKMS:
Dinkes Kab/ Kota, swasta sesuai aturan yg ada
PKPT :
RS Prop / Pusat atau klinik khusus sub spesialistik
PKMT:
Dinkes Prov, Depkes, Unit kerja terkait