Kualitas Audit (Audit Quality)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang.

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud

terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang

material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan

keuangan audite. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka

bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audite dengan

tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan

audite dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam

sistem akuntansi auditenya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih

besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun

teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam

penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah

saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3) kepatuhan terhadap SOP, (4) risiko audit,

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

http://www.pdfmachine.com?cl

(5) prinsip kehati-hatian, (6) proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan

(7) perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner.

Deis dan Groux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap

mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah

melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang

auditor telah melakukan audit pada audite yang sama maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah audite, semakin banyak jumlah audite

maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah audite yang

banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan audite, semakin

sehat kondisi keuangan audite maka akan ada kecenderungan audite tersebut untuk

menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga,

kualitas sudit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil

pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit

oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan audite.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang berpengaruh

terhadap kepuasan audite, antara lain pengalaman melakukan audit, memahami

industri audite, responsif atas kebutuhan audite, taat pada standar umum, komitmen

terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya

yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat,

standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap

kepuasan audite.



Get yours now!



Menurut Porter dkk (2003) berdasarkan konsep auditing, kualitas audit

berhubungan dengan independensi, kompetensi dan kode etik auditor. Independensi

dan kompetensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam

rangka pelaksanaan tugas audit. Arens dan Loebbecke (1996) menyatakan Auditing

adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar

dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur

dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat

kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2. Independensi

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox (Alim

dkk, 2007) adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini

akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang

disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap

auditenya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing

(SA) Seksi 220, Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 Alinea 2 (2001),

dijelaskan bahwa �Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal

berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak

kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun

sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak

yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya�.



Get yours now!



Independensi diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan aturan moral yang

diantaranya mengatur tentang independensi. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa

anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam

memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam SPAP yang ditetapkan oleh

IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam kenyataan

(in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

Independensi dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataannya auditor

mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

Sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain

mengenai independensi ini. Apabila auditor independen dalam kenyataan, tetapi

pihak-pihak yang berkepentingan yakin bahwa dia adalah penasihat dari auditenya,

maka sebagian besar hasil dari fungsi auditnya akan sia-sia saja.

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam

pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Apabila auditor adalah seorang penasihat audite, seorang bankir atau yang lainnya,

dia tidak dapat dikatakan independen. Independensi harus dipandang sebagai salah

satu ciri auditor yang paling penting. Alasan mengapa begitu banyak pihak yang

menggantungkan kepercayaan mereka terhadap kelayakan laporan keuangan

berdasarkan laporan auditor adalah karena harapan mereka untuk mendapatkan suatu

pandangan yang tidak memihak.



Get yours now!



Kepercayaan masyarakat atas independensi sikap auditor independen sangat

penting. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa

independensi sikap auditor berkurang, bahwa kepercayaan masyarakat dapat juga

menurun disebabkan oleh keadaan yang dianggap dapat mempengaruhi sikap

independen tersebut. Untuk menjadi orang yang independen, auditor harus bebas dari

setiap kewajiban terhadap auditenya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan

auditenya. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil

oleh auditor independen selama pelaksanaan audit dipengaruhi oleh ada tidaknya

hubungan dan kepentingan dengan pihak yang diaudit.

Independensi pada auditor BPK sedikit berbeda dengan auditor yang bekerja

pada KAP. Selain berpedoman pada SPAP, independensi auditor BPK berpedoman

pada SPKN. Dalam pernyataan standar umum kedua SPKN mengenai independensi

dinyatakan: �Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,

organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan

dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi

independensinya�.

Organisasi pemeriksa dan pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat

mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan,

pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak

memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus

menghindari situasi yang menyebabkan pihak ketiga mengetahui kenyataan dan



Get yours now!



keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan

independensinya.

Menurut SPKN pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan

terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi. Apabila

salah satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan

pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka

pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa

yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan, gangguan

dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi, antara lain:

a. Memiliki hubungan pertalian darah dengan pejabat atau pegawai entitas yang

dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap entitas yang diperiksa.

b. Memiliki kepentingan keuangan pada entitas atau program yang diperiksa.

c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa.

d. Terlibat dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti asistensi, jasa konsultasi,

pengembangan sistem, dan menyusun laporan keuangan.

e. Adanya kecenderungan untuk memihak pada pejabat atau pegawai entitas, karena

keyakinan politik atau social.

f. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

Apabila terjadi gangguan pribadi terhadap independensi dalam pemeriksaan,

harus diselesaikan secepatnya. Dalam hal gangguan pribadi hanya melibatkan

seorang pemeriksa, dapat dilakukan dengan meminta pemeriksa menghilangkan



Get yours now!



gangguan pribadi tersebut. Misalnya, pemeriksa melepas keterkaitan dengan entitas

yang diperiksa, atau tidak ikut serta dalam pemeriksaan yang terkait dengan entitas

tersebut.

Gangguan ektern dari pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan

atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Independensi dan obyektivitas suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat:

a. Campur tangan pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup

pemeriksaan.

b. Pembatasan waktu pemeriksaan yang tidak wajar untuk menyelesaikan

pemeriksaan.

c. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa,

yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

d. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidak setujuan dengan isi laporan

hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksaan, atau penerapan kriteria lainnya.

e. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai,

berhubungan dengan kecakapan pemeriksa.

Selain itu, independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh

kedudukan, fungsi dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan,

organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa dapat

dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila

melakukan pemeriksaan di luar entitas tempatnya bekerja.



Get yours now!



Sekalipun dapat dilakukan tindakan yang ekstrim untuk mengeliminasi segala

sesuatu yang dapat mempengaruhi independensi (baik dalam kenyataan maupun

dalam penampilan) untuk mendapatkan respek masyarakat setinggi-tingginya, namun

tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut dapat mengatasi persoalan yang ada.

Tindakan untuk mengeliminasi gangguan independensi secara ekstrim dapat

membatasi pelayanan yang dapat diberikan kepada audite, independensi para akuntan

publik dalam menjalankan praktik secara tradisional, dan kemampuan kantor akuntan

publik untuk mempekerjakan staf yang kompeten.

Carey (Trisnaningsih, 2007) mendefinisikan independensi akuntan publik dari

segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan.

Independensi meliputi: (1) Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada

beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional.

(2) Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya

dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap

mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung

pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan kenyataan dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Sementara dalam penelitian Alim dkk (2007) mengindikasi terdapat lima

indikator penilaian independensi auditor yaitu (1) lama penugasan audit,

(2) pengungkapan kecurangan audite, (3) besarnya fee audit, (4) pemberian fasilitas

dari audite, (5) penggantian auditor, dan (6) penggunaan jasa non audit.



Get yours now!



2.1.3. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi auditor merupakan salah satu karakter sangat penting untuk

profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan

terhadap auditenya. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan, memperoleh

kepercayaan dari audite dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh audite. Dengan

demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab

bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia

miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk

mempertahankan independensinya.

Independensi seorang auditor akan terpengaruh apabila mempunyai hubungan

dan kepentingan dengan auditenya, serta adanya gangguan baik dari pribadinya

sendiri maupun dari pihak ekstern. Dengan demikian apabila seorang auditor dapat

mempertahankan sikap mental independen sepanjang pelaksanaan auditnya, maka

masyarakat pengguna laporan keuangan akan mempercayai audit dan kesimpulan

sebagai hasil auditnya.

2.1.4. Standar Auditing

Auditor sendiri memandang kualitas audit diantaranya terjadi apabila mereka

bekerja sesuai standar profesional yang ada. Arens dan Loebbecke (1996)

menyatakan standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan

tanggung jawab profesionalnya. IAPI berwenang menetapkan standar auditing (yang

merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dan



Get yours now!



akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Dalam pelaksanaan

pemeriksaan di Indonesia IAPI menetapkan SPAP yang mengatur standar auditing,

standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultansi, standar

pengendalian mutu dan aturan etika kompartemen akuntan publik.

Nasution (SPKN, 2007) mengharapkan agar standar auditing dijadikan

patokan bagi pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya agar dapat

melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

secara efektif. Standar auditing merupakan standar teknis yang menjadi pedoman bagi

auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya (Arens dan Loebbecke,

1996). Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional

mereka seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti.

Pedoman utama standar auditing dalam SPAP adalah sepuluh standar auditing

atau 10 generally auditing standars � GAAS dan diadaptasi oleh IAPI. Kesepuluh

standar auditing dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Standar umum

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.



Get yours now!



Standar pekerjaan lapangan

a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten

harus disupervisi dengan semestinya.

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian

yang harus dilakukan.

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,

pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi

tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,

kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan

keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat

diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya

harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan



Get yours now!



dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang

dipikulnya.

Standar auditing merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para

auditor. Menurut Arens dan Loebbecke (1996) standar auditing merupakan pedoman

yang memiliki kekuatan hukum bagi semua orang yang menekuni profesi auditor,

akan tetapi tidak terlalu dapat diandalkan sebagai pedoman kerja. Di dalamnya

hampir tidak terdapat peraturan-peraturan mengenai prosedur auditing yang spesifik;

dan tidak ada aturan spesifik mengenai keputusan yang harus dibuat seorang auditor,

misalnya dalam menentukan besarnya sampel yang harus ditarik, memilih sampel

dari populasi, atau mengevaluasi hasil audit.

Banyak praktisi yang merasa bahwa standar auditing harus mengandung

pedoman yang lebih jelas untuk mempertimbangkan jumlah dan jenis bahan bukti

yang harus dikumpulkan. Pedoman yang lebih spesifik akan mengatasi beberapa

kesulitan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan proses audit dan

dapat membantu kantor audit dalam menyusun pembelaan, dalam hal auditor dituntut

karena hasil audit yang kurang memuaskan. Ketentuan yang terlalu spesifik dapat

mengubah auditing menjadi suatu proses mekanis, tanpa adanya pertimbangan

profesional.

Standar auditing harus dipandang oleh para praktisi sebagai standar minimum

pelaksanaan kerja auditor dan bukan standar maksimum. Sorang auditor profesional

yang berusaha mempersempit ruang lingkup pemeriksaannya dengan hanya



Get yours now!



berlandaskan pada standar yang baku, dan tidak berupaya mengevaluasi inti masalah

dari situasi yang dihadapinya, tidak akan mampu menangkap makna standar auditing.

Keberadaan standar auditing tidak harus menyebabkan para auditor mematuhi secara

kaku. Jika auditor yakin bahwa ketentuan standar auditing tidak sesuai dengan situasi

atau tidak mungkin dilakukan, dapat mencari alternatif tindakan. Penting untuk

dicatat bahwa para auditor harus bertanggung jawab atas penyimpangan dalam

penerapan standar auditing tersebut.

Standar auditing memuat persyaratan keahlian dan pelatihan teknis,

independensi dalam sikap mental, kemahiran profesional dengan cermat, perencanaan

dan supervisi yang cukup, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian

intern, bahan bukti audit kompeten yang mencukupi, dan standar pelaporan.

Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

Dalam standar umum ditekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki

seorang auditor. Seorang auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal

auditing dan akuntansi, pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya

dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi berkelanjutan.

Independensi dalam sikap mental

Kantor akuntan publik diharuskan untuk mengikuti beberapa praktik untuk

meningkatkan independensi dari semua personelnya.

Kemahiran profesional dengan cermat

Standar umum ketiga berhubungan dengan penggunaan kemahiran profesional secara

cermat dan seksama dalam semua aspek audit. Auditor wajib melaksanakan tugas-



Get yours now!



tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, atau kepedulian profesional.

Kecermatan dan keseksamaan profesional meliputi ketelitian dalam memeriksa

kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan

menyusun laporan audit yang lengkap. Auditor harus menghindari kelalaian dan

ketidakjujuran, tetapi tentu saja tidak dapat diharapkan bertindak sempurna dalam

setiap situasi.

Perencanaan dan supervisi yang cukup

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pengumpulan data dan kegiatan lain

yang dilaksanakan selama audit. Standar yang pertama menentukan agar program

kerja yang akan dilaksanakan direncanakan dengan matang dan pelaksanaannya oleh

para asisten diawasi secara seksama. Pengawasan merupakan unsur sangat penting

dalam audit karena cukup banyak bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf yang

belum berpengalaman.

Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern

Salah satu konsep yang secara luas dalam teori dan praktek audit menyebutkan bahwa

struktur pengendalian intern audite sangat penting dalam menghasilkan informasi

keuangan yang andal. Jika auditor yakin bahwa struktur pengendalian intern yang

diterapkan audite sudah sangat baik, yaitu telah mencakup sistem pengendalian intern

yang mampu menyajikan data yang andal dan memberikan jaminan aman atas aktiva

dan catatan, maka jumlah bukti audit yang perlu dikumpulkan akan jauh lebih sedikit

daripada jika sistem yang dimiliki audite kurang baik. Bisa jadi, struktur



Get yours now!



pengendalian intern audite begitu buruknya sehingga mustahil dilakukan audit yang

efektif.

Bahan bukti audit kompeten yang mencukupi

Keputusan mengenai berapa banyak bahan bukti yang akan dikumpulkan dalam

situasi tertentu merupakan suatu yang memerlukan pertimbangan profesional.

Standar Pelaporan

Standar pelaporan mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan

keuangan yang diauditnya secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif

yang diperlukan. Laporan tersebut harus merinci apakah laporan yang diaudit sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apakah prinsip tersebut diterapkan

secara konsisten untuk tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara, BPK di samping menggunakan SPAP juga memberlakukan SPKN.

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada SPKN akan meningkatkan

kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa

melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa

melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan

SPKN maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pengambilan keputusan

Penyelenggara Negara. Tujuan SPKN adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para



Get yours now!



pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 01 SPKN tentang Standar Umum,

Pernyataan standar umum pertama adalah: �Pemeriksa secara kolektif harus memiliki

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan�.

Pernyataan standar umum ketiga adalah: �Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta

penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan wajib menggunakan kemahiran

profesionalnya secara cermat dan seksama�. Pernyataan standar ini mengharuskan

setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPKN.

Dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 SPKN tentang Standar

Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan mengatur standar pelaksanaan untuk

pemeriksaan keuangan. Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan tiga

pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, berikut ini:

a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Selain memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP

yang ditetapkan oleh IAPI, SPKN menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut:

a. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan pertama adalah: �Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup



Get yours now!



pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan�.

b. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kedua adalah: �Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan�.

c. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga adalah: �Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinaan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi. Dan Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

d. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan keempat adalah: �Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan.

e. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kelima adalah: �Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksa harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan.

Dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 SPKN tentang Standar Pelaporan

Pemeriksaan Keuangan mengatur standar pelaporan untuk pemeriksaan keuangan.

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar

pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, berikut ini:



Get yours now!



a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.

b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Selain memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh

IAPI, SPKN menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini:

a. Pernyataan standar pelaporan tambahan pertama adalah: �Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan�.

b. Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua adalah: �Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan�.

c. Pernyataan standar pelaporan tambahan ketiga adalah: Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai �kondisi yang dapat dilaporkan�.

d. Pernyataan standar pelaporan tambahan keempat adalah: �Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan�.

e. Pernyataan standar pelaporan tambahan kelima adalah: �Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak



Get yours now!



dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.

f. Pernyataan standar pelaporan tambahan keenam adalah: �Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaannya BPK menetapkan SPKN yang harus digunakan

bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Secara umum standar

auditing dalam SPAP diadopsi dalam SPKN dengan standar tambahan yang khusus

diterapkan dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah

baik pusat maupun daerah.

2.1.6. Hubungan antara SPKN dengan SPAP

Dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor BPK, SPKN harus digunakan

bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. SPAP tersebut berlaku untuk

pemeriksaan laporan keuangan dan atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik.

SPKN memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan dan Pernyataan

Standar Audit (PSA) yang terkait dengan pemeriksaan keuangan dan perikatan

atestasi dalam SPAP, kecuali ditentukan lain. Penerapan SPAP perlu memperhatikan

standar umum serta standar tambahan pada standar pelaksanaan dan standar

pelaporan dalam SPKN.



Get yours now!



2.1.7. Pengaruh Standar Auditing terhadap Kualitas Audit

SPKN merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Dalam pemeriksaan

laporan keuangan, pernyataan standar pemeriksaan dalam SPKN meliputi: standar

umum, standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dan standar pelaporan

pemeriksaan keuangan.

Standar umum berkaitan dengan persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa,

independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa secara individual, pelaksanaan

kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan pelaporan

hasil pemeriksaan, dan pengendalian mutu hasil pemeriksaan. Standar pelaksanaan

mengatur pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan standar pelaporan mengatur

pelaporan pemeriksaan laporan keuangan.

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada SPKN akan meningkatkan

kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa

melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa

melaksanakan dan melaporkan pemeriksaan dengan SPKN maka hasil pemeriksaan

tersebut akan dapat mendukung peningkatan kualitas audit.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Review atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, topik

penelitian, dan variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti

pada Tabel 2.1 berikut:



Get yours now!



Tabel 2.1. Review atas Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti/Tahun

Topik Penelitian Variabel yang Digunakan

Hasil Penelitian

1. Christiawan (2002)

Kompetensi dan independensi, serta pengaruhnya terhadap kualitas audit

Kompetensi, independensi dan kualitas audit

Kompetensi dan independensi sangat berpengaruh terhadap kualitas akuntan publik.

2. Mayangsari (2003)

Pengaruh keahlian audit dan independensi terhadap pendapat audit

Keahlian audit, independensi dan pendapat audit

Auditor yang ahli dan independen akan memberikan pendapat yang cenderung benar.

3. Tapi Anda Sari Lubis (2005)

Persepsi auditor dan user tentang independensi akuntan Sebagai perilaku profesional dan pengaruhnya terhadap opini audit

Independensi akuntan, perilaku profesional dan opini Audit

Independensi akuntan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap opini audit.

3. Sri Trisnaningsih (2007)

Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi tehadap kinerja auditor

Pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, independensi auditor, komitmen organisasi, Kinerja auditor

Pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor.

4. M. Nizarul Alim, Trisni Hapsari, dan Lilik Purwanti (2007)

Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi

Kompetensi, independensi, kualitas audit dan etika auditor

Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedang interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Sumber: Data primer setelah diolah



Get yours now!



Kualitas Audit (Audit Quality)

Documents