NTB GODOK RAPERDA KAWASAN STRATEGIS ALAS UTAN
Mataram, 19/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat mulai menggodok rancangan peraturan daerah tentang kawasan
strategis provinsi Alas Utan di Pulau Sumbawa, untuk dibahas pada
kegiatan legislasi di 2012.
"Penggodokannya diawali dengan penyiapan naskah raperda, untuk
dibahas bersama DPRD NTB pada kegiatan legislasi daerah tahun
anggaran 2012," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setda
Nusa Tenggara Barat (NTB) H Agus Patria, di Mataram, Senin.
Agus mengatakan, DPRD NTB sudah menyetujui pembahasan rancangan
perda (raperda) tentang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Alas Utan
di Pulau Sumbawa, pada kegiatan legislasi 2012, saat sidang
paripurna DPRD NTB yang juga dihadiri Gubernur NTB TGH M Zainul
Majdi, di Mataram, 17 Desember 2011.
Raperda itu dipandang penting karena kawasan Alas Utan yang
secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, memiliki
potensi pengembangan kawasan agropolitan, karena merupakan kawasan
produksi beragam hasil pertanian dan perkebunan.
Untuk mengembangkan kawasan potensial agropolitan itu,
diperlukan pengaturan kawasan agar Alas Utan dapat dikembangkan
menjadi sentra ekonomi agropolitan dalam kurun waktu 20 tahun ke
depan.
"Karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur pengelolaan
kawasan Alas Utan, menjadi kawasan pengembangan ekonomi skala
regional di wilayah NTB," ujar Agus yang juga menjabat Staf Ahli
Gubernur NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan itu.
Untuk menyusun naskah raperda KSP Alas Utan itu, diperlukan
naskah akademis, kemudian dikonsultasikan ke publik, yang didukung
naskah kesepakatan antara Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa.
Naskah itu baru akan menjadi regulasi setelah melewati proses
legislasi/penetapannya menjadi Perda KSP Alas Utan, yang melibatkan
panitia khusus (pansus) DPRD NTB.
"Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana, kalau dibahas
dari awal 2012, saya yakin akan tuntas sebelum akhir tahun,"
ujarnya.
Menurut Agus, penyusunan naskah Raperda KSP Alas Utan itu,
didasarkan pada Undang Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Acuan hukum lainnya, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, dan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Sementara ruang lingkup raperda itu meliputi Kecamatan Alas,
Utan, Rhee dan Kecamaatn Buer, Kabupaten Sumbawa.
Sedangkan obyek raperda KSP Alas Utan itu, mencakup pengelolaan
struktur ruang terutama infrastruktur wilayah, dan pengelolaan
ruang kawasan budi daya, serta pengembangan ekonomi kawasan yang
meliputi peningkatan produksi agroindustri, pengolahan dan
pemasaran produksi.
"Jangkauan dan arah pengaturan raperda itu, akan disesuaikan
dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan, yakni
pemerintah provinsi sesuai kewenangannya dan pemerintah kabupaten
sesuai kewenangannya," ujarnya. (*)
RTRW Provinsi Nusa Tenggara BaratTujuan umum penataan ruang
wilayah provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Nusa Tenggara
Barat termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul
transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman,
pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan
kualitas lingkungan, secara sinergis antarsektor maupun
antarwilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam
sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara dalam proses
peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Nusa Tenggara
Barat secara berkelanjutan. Tujuan khusus penataan ruang wilayah
provinsi adalah:1. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk mencapai keharmonisan
antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;2. Mewujudkan
keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara
dalam kerangka terciptanya keterpaduan rencana tata ruang nasional,
provinsi dan kabupaten/kota;3. Mewujudkan keterpaduan pengendalian
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan
akibat pemanfaatan ruang;4. Mewujudkan keseimbangan perkembangan
antar wilayah berdasarkan konsep LECI (Lombok as Eco City Island)
dan Su-EZ (Sumbawa Eco-Zone) menuju NTB Hijau.5. Mewujudkan
keterpaduan pembangunan antarkawasan, antarkabupaten dan antarkota;
6. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk;7. Mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat;8. Mewujudkan keseimbangan
antara kebutuhan dan pembangunan infrastruktur wilayah.1. Rencana
Struktur Ruang WilayahStruktur ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat meliputi : kawasan andalan dan sistem perkotaan, sistem
jaringan transportasi, system jaringan energy, system jaringan
telekomunikasi, dan system jaringan sumberdaya air. Struktur ruang
wilayah Nusa Tenggara Barat dipaparkan lebih lanjut dalam bahasan
berikut.a) Sistem PerkotaanPengembangan pusat kegiatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)Tabel
Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi Nusa Tenggara BaratKAWASAN
ANDALANNAMA KOTAFUNGSI KOTAHUBUNGAN FUNGSIONAL
Lombok dskMataramPKN Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB
Simpul Transportasi Regional, Nasional, Internasional
GerungSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se
Kabupaten Lombok Barat Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
TanjungSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se
Kabupaten Lombok Utara Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
PrayaPKN Seluruh Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah Ibu Kota
Kabupaten se- Provinsi NTB Simpul Transportasi Regional, Nasional,
Internasional
SelongSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se
Kabupaten Lombok Timur Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
LembarPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Simpul
transportasi lokal dan regional
NarmadaPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Tengah
BayanPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Timur
SengkolPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram
dan Kabupaten Lombok Barat
MujurPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten
Lombok Timur
KopangPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten
Lombok Timur
MasbagikPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat
KeruakPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Lombok Tengah
AikmelPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan Kota
Mataram
Labuhan LombokPKL Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten
Lombok Utara dan Kota Mataram
Sumbawa dskTaliwangSecara Fungsional Setara PKW Seluruh
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat Ibu Kota Kabupaten se-
Provinsi NTB
Sumbawa BesarSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se
Kabupaten Sumbawa Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
JerewehPKL Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram
dan Kabupaten Sumbawa
SetelukPKL Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram
dan Kabupaten Sumbawa
Bima dskDompuSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se
Kabupaten Dompu Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
Bima (Raba)PKW Seluruh Kecamatan se Kabupaten Bima Ibu Kota
Kabupaten se- Provinsi NTB Simpul Transportasi Regional dan
Nasional
WohaSecara Fungsional Setara PKW Seluruh Kecamatan se Kabupaten
Bima Ibu Kota Kabupaten se- Provinsi NTB
SapePKL Kecamatan se Kabupaten Bima Beberapa Kabupaten se-
Provinsi NTB Simpul transportasi local dan regional
CalabaiPKL Kecamatan di Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan
Kabupaten Bima
SoriutuPKL Kecamatan di Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima
KiloPKL Kecamatan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima
WawoPKL Kecamatan di Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu
WeraPKL Kecamatan di Kabupaten Bima dan Kota Bima
Sumber: Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2028Peran
dan fungsi wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan penegasan posisi
NTB dalam konteks regional maupun nasional. Penetapan peran dan
fungsi tersebut didasarkan atas potensi yang ada, pengaruh
lingkungan eksternal yang dapat dijadikan peluang dalam
pengembangan wilayah. Peran dan fungsi wilayah Nusa Tenggara Barat
sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata yang
diwujudkan dengan:1. Revitalisasi pengembangan pertanian,
peternakan dan perkebunan;2. Akselerasi pengembangan kawasan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;3. Akselerasi pengembangan
kawasan pariwisata dan budaya;4. Akselerasi pengembangan industri
kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;5.
Akselerasi pengembangan infrastruktur wilayah (transportasi,
energi, telekomunikasi dan sumberdaya air);6. Pemulihan dan
pelestarian kawasan lindung.Sedangkan peran dan fungsi
masing-masing kabupaten/kota pada prinsipnya adalah perluasan peran
dan fungsi wilayah Provinsi Nusa Tenggara BaratTabel Fungsi Kawasan
Andalan dan Kabupaten/KotaKawasan AndalanFungsi
KawasanKabupaten/KotaFungsi dan Peran
Lombok dskpengembangan agrobisnis berbasis tanaman pangan,
hortikultura dan PerkebunanDaerah Tujuan WisataMataram Pusat
pemerintahan Provinsi NTB dan Kota Mataram Pusat pelayanan umum
skala regional dan nasional Pusat pelayanan perdagangan dan jasa
skala regional dan nasional Simpul utama transportasi darat skala
nasional
Lombok Barat Pusat pengembangan industri berbasis tanaman pangan
dan hortikultura Pintu gerbang utama laut Pulau Lombok Daerah
tujuan utama wisata bahari dan alam pegunungan Pusat perdagangan
mutiara
Lombok Utara Daerah tujuan wisata Alam Pegunungan dan Budaya
Daerah Produksi Perkebunan dan Peternakan Pusat pengembangan
industri perkebunan
Lombok Tengah Pusat pengembangan industri berbasis perikanan
Daerah tujuan wisata bahari, alam pegunungan dan budaya Simpul
transportasi udara regional, nasional dan Internasional Daerah
produksi pertanian dan hortikultura
Lombok Timur Pintu gerbang laut Pulau Lombok bagian timur Daerah
tujuan wisata bahari, alam pegunungan dan budaya Daerah penghasil
komoditi pertanian dan perkebunan Pusat pengembangan industri
perkebunan
Sumbawa dskPusat pengembangan agrobisnis berbasis
peternakanDaerah Tujuan WisataSumbawa Barat Pintu gerbang penumpang
bagian barat Pulau Sumbawa Daerah pengembangan pertambangan
terbatas Daerah tujuan wisata bahari
Sumbawa Simpul transportasi laut Pulau Sumbawa bagaian barat
Pusat pengembangan industry berbasis peternakan Daerah tujuan
wisata bahari, budaya dan taman buru
Bima dskPusat pengembangan agrobisnis berbasis perikananDaerah
tujuan wisataDompu Daerah tujuan wisata bahari dan geologi Daerah
penghasil komoditi pertanian, perkebunan, perikanan Daerah produksi
peternakan
Kab. Bima Daerah tujuan wisata bahari, geologi dan budaya Pintu
utama pelabuhan penumpang Pulau Sumbawa bagian timur Pusat
pengembangan industri berbasis perikanan
Kota Bima Pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala regional
Simpul transportasi laut Pulau Sumbawa bagian timur Daerah tujuan
wisata budaya dan bahari Pusat pengembangan industri perikanan
b) Sistem Jaringan Transportasi Rencana pengembangan sistem
jaringan transportasi, terdiri atas: Sistem jaringan transportasi
darat; Sistem jaringan transportasi laut; dan Sistem jaringan
transportasi udara; Sistem Jaringan Transportasi DaratPengembangan
sistem jaringan transportasi jalan salah satunya bertujuan untuk
menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga didalam wilayah
kabupaten terutama interaksi antarkabupaten/kota diupayakan terjadi
interaksi antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah belakangnya
(hinterland).Berdasarkan hasil analisa moda terhadap pusat
pertumbuhan potesial, dapat ditentukan pengembangan jaringan jalan
Provinsi NTB sebagai berikut :a) Jaringan jalan Arteri; yaitu jalan
umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk yang
dibatasi secara berdaya guna.b) Yang termasuk dalam jaringan jalan
arteri meliputi ruas jalan Lembar Gerung Rumak Dasan Cermen Mataram
Cakranegara Narmada Mantang Kopang Masbagik Rempung Aikmel
Pringgabaya Labuhan Lombok Labuhan Tano Simpang Negara Sumbawa
Besar Lape Plampang Empang Dompu Bima Sape.c) Jaringan Jalan
Kolektor; yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang
termasuk dalam jaringan jalan kolektor meliputi ruas jalan-jalan
provinsi. d) Jaringan jalan khusus; yaitu jalan yang dibangun oleh
instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk
kepentingan sendiri. Ruas jalan khusus yang dimaksud seperti ruas
jalan penghubung antara ruas jalan arteri/kolektor menuju kawasan
kawasan industri, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan laut, bandara
dan kawasan strategis lainnya. Bentuknya antara lain jalan tol dan
jalan khusus lainnya.Usulan pengembangan antara lain ruas jalan
Rempung Labuhan Lombok menjadi jalan utama sepanjang 27,8 km,
Sumbawa Besar Simpang Negara sepanjang 82,1 km, Km 70,00 Bts.
Cabdin Dompu (Km.130,00 Sbw) sepanjang 60,5 km. Dimana fungsi
jaringan jalan-jalan ini adalah sebagai jalan utama dengan status
jalan nasional.Pengembangan untuk ruas ruas jalan menjadi jalan
alternatif provinsi pada ruas-ruas jalan Rumak Kediri sepanjang 3,1
km, Kediri Praya 18,2 km, Mantang Praya 12,5 km, ruas jalan Praya
Keruak Pancor sepanjang 45 km. Jalan-jalan ini berfungsi sebagai
jalan alternatif dengan status jalan provinsi. Untuk status jalan
provinsi dengan fungsi pendukung terdapat pada ruas-ruas jalan
antara lain Taliwang Simpang Negara sepanjang 33,3 km, ruas jalan
Rembiga Tanjung 31,3 km, ruas jalan Dompu Huu 37,4 km, ruas jalan
Talabiu Tangga sepanjang 23,1 km dan Taliwang Jereweh sepanjang
15,9 km. Sedangkan ruas jalan Ampenan Junction sepanjang 3,6 km,
Junction Mataram 1 km, Jl. Adi Sucipto Rembiga 3,3 km dan Labuhan
Balad Taliwang sepanjang 6,1 km difungsikan sebagai jalan pendukung
dengan status nasional. Untuk lebih jelas dan detailnya rencana
pengembangan jaringan jalan Provinsi NTB dapat dilihat dalam
Tabel.Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara
Barat dan tercapainya keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka
selain arahan tersebut diatas berikut ini adalah arahan
pengembangan ke depan:1. Pengembangan jalur jalan lingkar selatan
Pulau Lombok Mulai dari LembarSekotongPelangan; PelanganLabuhan
PohBangko-bangkoTeluk Mekaki; SekotongLemerSepi; Teluk MekakiTeluk
Sepi; SepiPengantapMontong AjanKutaAwangBatu NamparJorTelong-elong;
JorSerumbungEkasKaliantan; Tanjung PaekTanjung Ringgit;
KaliantanTanjung Ringgit. Pengembangannya ditujukan untuk membuka
akses potensi ekonomi kawasan selatan terkait dengan pembangunan
Bandar Udara Internasional baru dan pembangunan pelabuhan
telongelong.2. Pengembangan jalur jalan utara Pulau Lombok mulai
dari Mataram-Tanjung-Gangga-Bayan-Sambelia-Labuhan Lombok untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara dan mengantisipasi
pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian utara yang berpusat
di Bayan.3. Pengembangan jalur jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa
mulai dari Jereweh-SejorongTetarLunyukSimpang RopangSekokatMBawi;
DompuHuuParadoWilamaciKarumbuSape 4. Pengembangan jalur jalan
lingkar utara Pulau Sumbawa bagian timur mulai dari Simpang
BanggoKempoKesiHodoDoropetiLabuhan KenangaKawinda ToiPiongSimpang
KoreKiwuSampunguBajoSilaBimaTawaliSape.5. Pengembangan jalur jalan
lingkar selatan Pulau Sumbawa bagian timur mulai dari Sape
Dompu.Simpul sebagai titik perpindahan moda angkutan bisa dibedakan
atas dua kategeori. Pertama simpul eksternal, yakni simpul yang
terjadi akibat perpindahan pergerakan internal-eksternal atau
sebaliknya dan eksternal internal. Dan yang kedua adalah simpul
internal yakni titik terjadinya perpindahan pergerakan
internal.Simpul transportasi darat merupakan titik dalam jaringan
jalan dimana terjadi perpindahan jenis angkutan dibedakan atas;
terminal, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan.
Terminal (terminal penumpang dan barang) disediakan untuk
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau
antar moda, mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum,
membongkar dan memuat barang.Terminal penumpang dapat dikelompokkan
menjadi 3 tipe terminal yaitu : Terminal penumpang tipe A, yang
berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar
provinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota
dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Terminal
penumpang tipe A dikembangkan di Kota Mataram, Sumbawa Besar dan
Bima. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum
untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau
angkutan perdesaan. Terminal penumpang tipe B dikembangkan di
seluruh Ibu Kota Kabupaten terkecuali telah menjadi terminal
penumpang tipe A. Terminal penumpang tipe C dikembangkan pada pusat
kegiatan lokal (PKL) yang tersebar di Lembar, Narmada, Bayan,
Sengkol, Mujur, Keruak, Masbagik, Aikmel, Labuhan Lombok, Jereweh,
Poto Tano, Alas, Empang, Lunyuk, Soriutu, Calabai, Kilo, Wawo,
Wera.Sistem Jaringan Transportasi LautPelabuhan Nasional adalah
pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut nasional dan
terdiri dari Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima serta Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang Pelabuhan Regional adalah
pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut regional dan
terdiri dari: Pemenang, Benete, Labuhan Haj, Telong-Elong,
Labangka, Waworada, Cempi, Sape, Calabai, Piong, Lunyuk.Pelabuhan
Lokal adalah pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut lokal
dan terdiri dari: Carik, Sekotong, Tanjung Luar, Alas, Kempo.
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di
dalam daerah lingkungan kerja dan di dalam daerah kepentingan
pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dan
berada di Ampenan. Simpul sebagai titik perpindahan moda angkutan
bisa dibedakan atas dua kategeori. Pertama simpul eksternal, yakni
simpul yang terjadi akibat perpindahan pergerakan
internal-eksternal atau sebaliknya dan eksternal internal. Dan yang
kedua adalah simpul internal yakni titik terjadinya perpindahan
pergerakan internal.Simpul EksternalPelabuhan Penyeberangan
Pelabuhan Lembar : simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar
penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah barat (Pelabuhan
Padang Bai Bali). Pelabuhan Sape : simpul ini merupakan pintu
masuknya penumpang dan barang melalui laut dari arah timur (
Pelabuhan Bajo Flores Nusa Tenggara Timur). Pelabuhan Laut
Pelabuhan Lembar, simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar
penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah barat (Jawa,
Kalimantan, Sulawesi) Pelabuhan Labuhan Lombok, simpul ini
merupakan pintu masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui
laut dari dan ke arah timur (Sulawesi, NTT, Maluku, Irian Barat,
Papua) Pelabuhan Badas, simpul ini merupakan pintu masuk maupun
keluar barang melalui laut dari dan ke arah timur (Sulawesi, NTT,
Irian Barat, Papua). Pelabuhan Bima, simpul ini merupakan pintu
masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui laut dari dan ke
arah timur (Sulawesi, Maluku, NTT, Irian Barat, Papua).Simpul
Internal Pelabuhan penyeberangan internal meliputi: Labuhan Lombok,
Pototano,Telongelong, Benete, Badas, Labangka, Kempo, Doro Mata,
Waworada, Sanggar, Bima dan Sape. Jalur penyeberangan internal yang
menghubungkan pelabuhan internal meliputi: Labuhan Lombok - Poto
Tano Labuhan Lombok Labuhan Badas Kempo Calabai Sanggar Teluk Bima
Sape. Telongelong Benete Labangka Doro Mata Waworada Sape.Sistem
Jaringan Transportasi UdaraSaat ini bandara utama di Provinsi NTB,
yakni Bandara Selaparang Mataram mampu melayani pendaratan jenis
pesawat Boeing 737 sampai beroperasinya Bandar Udara Internasional
Lombok (BIL). Setelah beroperasinya BIL diperkirakan mampu didarati
pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 maupun Airbus. sedangkan
Bandara Brang Biji di Sumbawa Besar dan Bandara M. Salahudin
digunakan untuk melayani penerbangan domestik dengan kapasitas
pelayanan pesawat jenis foker.Simpul sebagai titik perpindahan moda
angkutan bisa dibedakan atas dua kategeori. Pertama simpul
eksternal, yakni simpul yang terjadi akibat perpindahan pergerakan
internal-eksternal atau sebaliknya dan eksternal internal. Dan yang
kedua adalah simpul internal yakni titik terjadinya perpindahan
pergerakan internal.Arahan Pengembangan Simpul Eksternal Bandara
Selaparang: simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang melalui
udara ke Pulau Lombok, baik domestik maupun internasional sampai
dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL). Melayani
jalur penerbangan eksternal ke Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar sampai dengan beroperasinya BIL
di Penujak Lombok Tengah. Bandara Internasional Lombok : simpul ini
merupakan pintu masuknya penumpang melalui udara ke Pulau Lombok,
baik domestik maupun internasional. Dengan tujuan untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan pengembangan
infrastruktur udara dalam hal ini bandara sangat menjadi prioritas.
Diharapkan dengan adanya BIL di Lombok Tengah, maka pengembangan
dan penyediaan infrastruktur pendukung lainnya secara sinergis
ataupun mengikuti keberadaannya termasuk alokasi ruang kawasan
sekitar bandar udara yang difungsikan sebagai kawasan komersial.
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Sumbawa: simpul ini merupakan
pintu masuknya penumpang melalui udara ke Pulau Sumbawa bagian
timur, melayani jalur eksternal ke Denpasar, Ruteng, Ende, Maumere,
Waingapu, Kupang. Untuk kepentingan pengembangan layanan, Bandara
Sultan Muhammad SalahuddinArahan Pengembangan Simpul Internal
Bandara Selaparang, melayani jalur penerbangan internal ke Sumbawa
dan Bima sampai beropersinya Bandara Internasional Lombok; Bandara
Internasional Lombok merupakan pintu masuknya penumpang melalui
udara melayani jalur penerbangan internal ke Sumbawa dan Bima.
Bandara Udara Brangbiji Sumbawa Besar, melayani jalur penerbangan
internal ke Mataram sampai mulainya beroperasi Bandara
Internasional Lombok di Penujak. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
Bima, melayani jalur penerbangan internal ke Mataram sampai
mulainya beroperasi bandara internasional baru di Penujak dan
apabila Bandara baru di Penujak sudah mulai beroperasional maka
jalur ini akan berubah dari Bima ke Penujak; Bandar Udara Perintis
Sekongkang, melayani jalur penerbangan internal ke Mataram sampai
mulainya beroperasi bandara internasional baru di Penujak dan
apabila Bandara baru di Penujak sudah mulai beroperasional maka
jalur ini akan berubah dari Sekongkang ke Penujak. Bila melihat
keberadaan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom baru, maka
keberadaan Airstrip Sekongkang dapat dijadikan salah satu
stimulator pembangunan daerah, dengan cara mengembangkannya menjadi
bandara umum.c)Sistem Jaringan EnergiUntuk pengembangan jangka
panjang perkiraan kebutuhan tenaga listrik yang dipasok PT. PLN (
Persero ) Wilayah Nusa Tenggara Barat didasarkan atas
asumsi-asumsi, bahwa ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat akan
tumbuh berkembang bervariasi sesuai dengan potensi masing-masing
daerah yaitu berkisar antara 3 % sampai 6 % pertahun. Dari hasil
perhitungan perkiraan kebutuhan tenaga lsitrik yang dapat dipasok
oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat secara
keseluruhan naik hampir 2 kali lipat selama 10 (sepuluh) tahun yang
akan datang atau mengalami pertumbuhan rata-rata 5,8 % pert ahunnya
sejak tahun 2001. Yang berarti kebutuhan tenaga listrik di Nusa
Tenggara Barat akan naik sebesar 80,4 % pada tahun 2010 dibanding
kebutuhan tenga lsitrik pada tahun 2001.Melihat tingkat kebutuhan
tersebut, dengan kemampuan saat ini PT. PLN (Persero) menyediakan
energi listrik sebesar 405,086 GWh terdistribusi untuk Cabang
Mataram sebesar 287,422 GWh, Cabang Sumbawa sebesar 57.640 GWh dan
Cabang Bima sebesar 60,024 GWh maka diperlukan tambahan energi
sampai tahun 2010 sebesar286,764 GWh mencakup Cabang Mataram
217.338 GWh Cabang sumbawa sebesar 38,95 GWh dan Cabang Bima
memerlukan tambahan sebesar 30,476 GWh. Dengan memperhatikan
kekurangan daya tersebut diperlukan pengembangan energi alternative
lainnya untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap dari panas bumi, PLT Air, PLT Surya dan PLT
Microhidro yang kini lokasinya telah diidentifikasikan dan harus
segera direalisasikan.dSistem Jaringan TelekomunikasiPengembangan
prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri
dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai
penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan prasarana
telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum
terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.
Jumlah keseluruhan infrastruktur telekomunikasi khususnya pos di
Provinsi NTB adalah 136 unit dengan jumlah terbesar adalah
infrastruktur Pos Keliling diikuti Kantor Pos Pembantu, sedangkan
jumlah terkecil adalah Kantor Pos yang hanya berjumlah 4. Bila
melihar rasio pelayanan pos dibandingkan dengan jumlah penduduk
yang ada sangat tinggi dimana ratio yag terbesar adalah Kabupaten
Lombok Timur 1 : 1.023.774 sedangkan ratio terkecil adalah
Kabupaten Dompu yaitu 1 : 203.476., maka perlu dipikirkan 10 tahun
ke depan pengembangan infrastruktur pos di Kabupaten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Keberadaan Kantor Pos
Besar di Mataram karena meningkatnya pelayanan pos yang terjadi
setiap tahun. Kantor pos Mataram selama ini melayani kepentingan
Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, jika Pos Besar ada di
Mataram tentu Kantor Pos Lombok Barat akan ada. Pengembangan
infrastruktur Kantor Pos Tambahan juga perlu dilakukan pada lokasi
yang kurang seperti di Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima. Sedangkan kabupaten
baru hasil pemekaran yakni Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima sangat
memerlukan penambahan infrastruktur seperti kantor pos, kantor Pos
Pembantu, Pos Tambahan maupun Pos Keliling.eSistem Jaringan Sumber
Daya AirPenyediaan air bersih di NTB sebagian besar berasal dari
sumber mata air yang terdapat pada wilayah masing-masing, disamping
sebagian penduduk menggunakan sumber air yang berasal dari sumur
atau sumber lainnya, sebagian masyarakat lainnya menggunakan sumber
air PDAM sebagai suplai kebutuhan air. Suplai air untuk PDAM lebih
diarahkan untuk melayani wilayah yang jumlah penduduknya besar dan
tingkat aktivitas kegiatannya cukup tinggi, seperti di sekitar
pusat kota dan beberapa perumahan. Ke depan kiranya pengembangan
suplai air bersih yang dikelola oleh PDAM dapat menjangkau wilayah
yang lebih luas sembari tetap memperhatikan kualitas pelayanan.
Untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan PDAM seperti
pedesaan, kawasan terisolir maupun lahan kritis diarahkan untuk
memanfaatkan air sumur, sumber-sumber mata air yang ada maupun
penerapan teknologi penyulingan air sungai menjadi air bersih siap
konsumsi. Upaya menjaga kelestarian sumberdaya juga perlu
diperhatikan dalam pemanfaatan sumberdaya air seperti persoalan
rehabilitasi sumber-sumber mata air, konservasi dan rehabilitasi
hutan, pemeliharaan jaringan air bersih.Berdasarkan standard dan
klasifikasi, maka tingkat kebutuhan air bersih untuk golongan rumah
tangga sebesar 410.288.900 liter/hr atau 27.054.730.400
liter/tahun. Selanjutnya untuk fasilitas kesehatan dibutuhkan air
bersih sebesar 9.980.000 liter/tahun. Untuk fasilitas pendidikan
pada skala provinsi tingkat kebutuhan air bersih pertahun mencapai
14.367.600 liter.Dengan memperhatikan trend perkembangan wilayah
saat ini, maka pengembangan infrastruktur air bersih menjadi urgent
di lakukan di wilayah Provinsi NTB, terutama untuk mengantisipasi
tingginya permintaan suplai air disekitar pusat-pusat pertumbuhan.
Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang perlu mendapat layanan jaringan
di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan sebagai
berikut:1. Wilayah potensial pengembangan wisata, seperti
pantai-pantai daerah selatan wilayah Lombok hingga Pulau Sumbawa;2.
Wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir laut
Provinsi NTB;3. wilayah poensil pengembangan kawasan industri;4.
Kawasan sentra produksi yang tersebar merata pada setiap kabupaten
/kota di Provinsi NTB;5. Sentra pengembangan kerajinan;6. Sentra
pengembangan produk pertanian; 7. Sentra pengembangan pertambangan
dan energi.Pemenuhan kebutuhan air bersih dititik beratkan kepada
peningkatan pemanfaatan sumber-sumber yang ada dan kualitas
pelayanan dengan langkah-langkah sebagai berikut:1) Meningkatkan
usaha-usaha pelestarian sumber-sumber air bersih2) Pendistribusian
air bersih dengan system grafitasi dan pelayanan secara pemompaan3)
Perbaikan jaringan perpipaan4) Perluasan jaringan air bersih ke
seluruh ibu kota kecamatan5) Peningkatan jumlah kran-kran umum6)
Peningkatan koordinasi pengembangan air bersih.2. Rencana Pola
Ruang WilayahKawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan
rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan perlindungan
lainnya. Arahan masing-masing kawasan dapat dilihat dalam tabel
berikut.a) Kawasan LindungRencana pengelolaan kawasan lindung
meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan
raya, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana alam dan
kawasan lindung lainnya.Tabel Peruntukan Kawasan LindungNo.Jenis
JaringanLokasiKewenangan Pengelolaan
1.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya.
a. Hutan Lindung (HL.)Hutan Lindung (HL.) seluas 447.712,26 ha
dengan rincian di : Kota Mataram seluas 0 ha Kabupaten Lombok Barat
dan Lombok Utara seluas 35.785,16 ha Kabupaten Lombok Tengah seluas
10.857,54 ha Kabupaten Lombok Timur seluas 31.498,67 ha Kabupaten
Sumbawa seluas 168.667,68 ha Kabupaten Sumbawa Barat seluas
66.230,71 ha Kabupaten Dompu seluas 51.482,59 ha Kabupaten Bima
seluas 83.189,91 haPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah
PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah
PusatPemerintah Pusat
b. Kawasan resapan airDiarahkan di Kawasan Gunung Rinjani,
Kawasan Selatan Pulau Lombok; Kawasan Gunung TamboraPemerintah
Pusat
2.Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Nasionala. Cagar Alam (CA.) yang meliputi : KSA Pulau Panjang dsk
seluas 1.641,25 ha. berada di Kabupaten Sumbawa. CA. Pulau Sangiang
seluas 7.492,75 ha. berada di Kabupaten Bima. CA. Tambora Selatan
seluas 23.840,81 ha. berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
CA. Pedauh seluas 543,5 ha. berada di Kabupaten Sumbawa Barat. CA.
Tofo Kota Lambu seluas 3.338 ha. berada di Kabupaten Bima. KSA
Jereweh seluas 3.718,868 Hab. Suaka Margasatwa (SM.) yang meliputi
: SM. Lunyuk seluas 3.000 ha. berada di Kabupaten Sumbawa. SM.
Tambora Selatan seluas 11.670 ha. berada di Kabupaten Bima dan
Kabupaten Dompu.c. Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani seluas
41.330 ha. berada di Kabupaten Lombok Utara seluas 10.210 ha, di
Kabupaten Lombok Tengah seluas 3.675 ha dan Kabupaten Lombok Timur
seluas 27.445 ha.d. Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa seluas 3.155
ha. berada di Kabupaten Lombok Barat.e. Taman Wisata Alam (TWA.)
yang meliputi : TWA Bangko Bangko seluas 2.169 ha. berada di
Kabupaten Lombok Barat. TWA. Danau Rawa Taliwang seluas 1.406 ha.
berada di Kabupaten Sumbawa Barat. TWA. Gunung Tunak seluas 624 ha.
berada di Kabupaten Lombok Tengah. TWA. Kerandangan seluas 320 ha.
berada di Kabupaten Lombok Barat.Pemerintah PusatPemerintah
PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah
PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah
PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah Kabupaten Lombok
TengahPemerintah Kabupaten Lombok Barat
TWA. Laut Gili Meno-Air-Trawangan seluas 2.954 ha. berada di
Kabupaten Lombok Barat. TWA. Laut Pulau Moyo seluas 6.000 ha.
berada di Kabupaten Sumbawa. TWA. Laut Pulau Satonda seluas 2.600
ha. berada di Kabupaten Dompu. TWA. Madapangga seluas 232 ha.
berada di Kabupaten Bima. TWA. Pelangan seluas 500 ha. berada di
Kabupaten Lombok Barat. TWA. Semongkat seluas 100 ha. berada di
Kabupaten Sumbawa. TWA. Suranadi seluas 52 ha. berada di Kabupaten
Lombok Barat. TWA Tanjung Tanpa seluas 2000 Ha berada di Kabupaten
Sumbawa. TWA Laut Gili Sulat dan Gili Lawang TWA Laut Pulau Gili
Banta.Pemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah
Kabupaten BimaPemerintah Kabupaten Lombok BaratPemerintah Kabupaten
SumbawaPemerintah Kabupaten Lombok BaratPemerintah
SumbawaPemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten
3.Kawasan Lindung Lainnya Nasional adalah Taman Buru (TB.) TB.
Pulau Moyo seluas 22.250 ha. berada di Kabupaten Sumbawa. TB.
Tambora Selatan seluas 26.130,15 ha. berada di Kabupaten Bima dan
di Kabupaten Dompu .Pemerintah PusatPemerintah Pusat
4.Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan sempadan pantai,
diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 -
250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan
bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; Kawasan sempadan sungai,
diarahkan pada sungai-sungai besar antara 30-100 meter sesuai
letak, bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah
Sungai (SWS) : Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea,
Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado, Sari,
Rimba, Baka, Bako, dan Beh; Kawasan sekitar danau atau waduk
diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar
di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Segara Anak, Batujai, Mujur,
Mujur II, Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka,
Mamak, Lebok Taliwang, Bintang Banu, Tiu Kulit, Batu Bulan, Plara,
Gapit, Pela Parado, Campa, Rababaka, Sumi,), lebarnya berimbang
dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat; Kawasan Hutan Kota yang
berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan pada
seluruh ibukota Kabupaten dan Kota.Pemerintah
Kabupaten/KotaPemerintah Kabupaten/KotaPemerintah
Kabupaten/KotaPemerintah Kabupaten/Kota
Sumber: Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2028b)
Kawasan Rawan BencanaKawasan rawan bencana alam terdiri dari:
kawasan rawan tanah longsor; kawasan rawan gelombang pasang,
kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan
rawan kekeringan, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan
rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan
tsunami, kawasan rawan abrasi.
Tabel Kawasan Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara BaratKawasan
BencanaLokasi (Kabupaten/Kota)
Rawan Tanah Longsor Tipe AKabupaten Lombok Barat dan Lombok
Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten
Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten dan
Kota Bima
Rawan Tanah Longsor Tipe BKabupaten Lombok Barat dan Lombok
Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten
Dompu, Kabupaten Bima
Kawasan Rawan Gunung Berapi RinjaniKabupaten Lombok Utara,
Kabupaten Lombok Timur
Kawasan Rawan Gunung Berapi TamboraKabupaten Dompu, Kota Bima,
Kabupaten Bima
Kawasan Rawan Gunung Berapi Api sangeangKabupaten Bima
Kawasan Rawan BanjirKota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan
Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur,
Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat), Kabupaten Dompu, Kota Bima,
Kabupaten Bima
Kawasan Rawan TsunamiKabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten
Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima
Kawasan Rawan Angin TopanKota Mataram, Kabupaten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa
Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten
Bima
Kawasan Rawan KekeringanKota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan
Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur,
Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,
Kabupaten dan Kota Bima
Sumber: Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2028
c) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
Kawasan imbuhan air tanah Kawasan imbuhan air terdapat di kawasan
lindung dan kawasan CAT Sempadan mata air. Kawasan sempadan mata
air, diarahkan ke seluruh kawasan mata air yang tersebar di Pulau
Lombok dan Pulau Sumbawa pada radius minimum 200 meter dari titik
mata air.
3. Kawasan Strategis Provinsi
Ada 6 (enam) jenis kawasan strategis, yakni kawasan strategis
nasional (KSN) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) kepentingan ketahanan pangan, KSP.
kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSP. kepentingan sosial budaya,
KSP. kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi, serta
KSP. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Setiap kategori
kawasan strategis tersebut memiliki kriteria sebagaimana terangkum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional. Adapun secara ringkas dipaparkan alokasi
kawasan strategis dan kegiatan ekonomi unggulan kawasan.
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
terdiri dari : 1. Kawasan Mataram Metro yang meliputi wilayah
administrasi pemerintahan Kota Mataram, sebagian Kabupaten Lombok
Barat (Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Labuapi,
Kediri) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan
pertanian;2. Kawasan Senggigi-Tiga Gili (Meno, Air dan Trawangan)
dan sekitarnya 3. Kawasan Agropolitan Rasimas (Sakra, Sikur,
Masbagik) yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor
unggulan pertanian; 4. Kawasan Pantai Putri Nyale dan sekitarnya
yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dengan sektor unggulan
pariwisata;5. Kawasan Teluk Saleh dsk. yang meliputi wilayah
administrasi pemerintahan sebagian Kabupaten Sumbawa (Kecamatan
Empang, Plampang, Terano, Lape Lopok) dan sebagian Kabupaten Dompu
(Kecamatan Sorinomo, Pekat, Kempo, Manggalewa dan Calabai) dengan
sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, dan industri;6.
Kawasan Agroindustri Pototano, yang terdapat di Kabupaten Sumbawa
Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri.7. Kawasan
Agropolitan Alas Utan, yang terdapat di Kabupaten Sumbawa dengan
sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata. 8. Kawasan
Lingkar Tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kawasan
Dodo Rinti di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan
pertambangan, pertanian dan pariwisata.9. Kawasan Huu dan
sekitarnya meliputi : sebagian Kabupaten Dompu (Kecamatan Huu dan
Woja) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan
perikanan.10. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya meliputi wilayah
administrasi pemerintahan di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan
sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.
B. RPJMD ProvinsiRPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2013
memiliki visi pembangunan yaitu: Terwujudnya Masyarakat Nusa
Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing (NTB Bersaing). Visi
NTB Bersaing muncul karena kondisi obyektif masyarakat NTB yang
terpuruk. Disadari betul jika NTB ingin mensejajarkan diri dengan
daerah lain, maka program percepatan pembangunan di segala bidang
menjadi kata kuncinya. Terutama pembangunan sektor pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan
infrastruktur strategis. Agar proses percepatan dapat dilaksanakan,
maka segenap sumberdaya yang ada harus dapat difungsikan secara
optimal, baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya
buatan dan sumberdaya sosial, termasuk didalamnya modal sosial
berupa pluralitas dan heterogenitas masyarakat NTB. Bahkan secara
khusus visi NTB Bersaing menyandingkan kata beriman dan berdaya
saing dalam satu tarikan nafas, karena disadari betul masyarakat
NTB memiliki modal dasar beragama yang mendalam. Tinggal bagaimana
modal ini bisa menjadi motivasi umatnya menggapai kemajuan, menjadi
umat yang berdiri paling depan melawan kemiskinan dan kebodohan.
Peningkatan dayasaing yang dimaksudkan dalam visi NTB Bersaing sama
sekali bukan dayasaing yang membenarkan eksploitasi manusia atas
manusia lainnya, melainkan dayasaing yang memiliki sandaran
vertikal berupa spiritualitas yang bersandar kepada nilai-nilai
ketuhanan dan kemanusian.Visi pembangunan ini kemudian dijabarkan
ke dalam 5 (lima) misi yang akan memayungi arah kebijakan dan
program pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :1. Mengembangkan
masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati
pluralitas dan kesetaraan gender;2. Meningkatkan pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan
berkualitas;3. Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan
mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan
berkelanjutan;4. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur
strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;5.
Menegakkan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan
Memantapkan Otonomi Daerah.
Dari keempat misi di atas, misi 3 dan 4 ditujukan dalam upaya
peningkatan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun
strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai misi
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahStrategiArah
Kebijakan
Revitalisasi dan akselerasi pelayanan sosial dasar dan akses
terhadap sumberdaya ekonomiPeningkatan kualitas pelayanan terhadap
hak-hak dasar manusia
Peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap sumber modal,
sarana prasarana ekonomi
Peningkatan pendapatan masyarakat
Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan
Redistribusi pembangunan secara proposional sesuai dengan
kondisi dan potensi wilayah Peningkatan aksestabilitas wilayah
Koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergis pembangunan
antar wilayah dan antar sektorPeningkatan harmonisasi perencanaan
program pembangunan
Optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan
hidup dan IPTEKPeningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan
Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2013