KRONOLOGIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM} BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 129lHUKl2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melalui serangkaian kegiatan yang sangat panjang dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu:
1. Lintas Unit Utama di lingkungan Kementerian Sosial 2. Lintas Sektor terkait 3. Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/kota 4. Lintas sektor terkait di daerah (gubernur, bupati, walikota, DPRD provinsi/kabupaten/kota
Pemda
5. Para Pakar Perguruan Tinggi (Ul, UGM, Unair, Undip, Unhas dll)Proses penyusunan SPM tersebut dimulai sejak diterima Surat Edaran Mendagri Nomor: 100/756/OTDA tanggal 8 Juli 2002 tentang Konsep Dasar Pelaksanaan Kewenangan Wajib StandarPelayanan Minimal (KWSPM), dimana Departemen/LPND diminta meninjau ulang Pedoman ulang SPM yang pernah diterbitkan dan menetapkan KWSPM di lingkungan Departemen/LPND diminta meninjau ulang Pedoman SPM yang pernah diterbitkan (Kepmenkes dan Kesos) No: 1747lMenkes Kesos/Sl(1212000).
Provi nsi/Kabupaten/Kota)
Dalam penyusunan KWSPM Bidang Kesejahteraan Sosial tersebut melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
A.
Tahun 2000
Diterbitkan Keputusan Menteri KesehatanKesos/Sl(1212000.
dan Kesejahteraan Sosial Nomor
1747lMenkes
B. Tahun 2006
1.
Pada tanggal 4 Aprial 2006 rapat persiapan Tim Penyusunan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial yang dihadiri oleh : a. Nara Sumber dari unit teknis dan penunjang di lingkungan Departemen Sosial Rl 1) Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. 3) Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehjabilitasi Sosial. 4) lnspektur Jenderal. 5) Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.:
b.
Tim Penyusunan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial unit teknis dan penunjang di lingkungan Departemen Sosial Rl.
2.
Penyusunan lnstrumen Pendataan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial pada Minggu ke ll April2006.
3. Pendataan
SPM Bidang Kesejahteraan Sosial oleh Tim pada Bulan Mei s.d Juli 2006 ke 20 Provinsi : a. Jawa Barat b. Jawa Tengah. c. Dl Yogyakarta. d. Jawa Timur.
e.
Bali.
f.
i. Sumatera Barat. j. Sumatera Selatan. k, Kalimantan Barat. l. Kalimantan Tengah.n. Sulawesi Utara. o. Sulawesi Selatan. p. SulawesiTenggara. q. Gorontalo.
g. Nusa Tenggara Timur. h. Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat.
m. Kalimantan Selatan.
r. Maluku. s. Maluku Utara. t. Jayapura.4.
Pengumpulan dan Pengolahan Data SPM Bidang Kesejahteraan Sosial pada tanggal 15 Juli s.d 20 Agustus 2006, hasil : a. Data SPM Bidang Pemberdayaan Sosial. b. Data SPM Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial c. Data SPM Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Penyusunan Draft SPM Bidang Kesejahteraan Sosial oleh Tim pada tangg al, 25 Agustus s.d 30 September 2006
5.
6. Seminar 7.
SPM Bidang Kesejahteraan Sosial pada tanggal, 20 Oktober 2006 menghadirkan narasumber dari Unit Eselon l, Staf Ahli Menteri Sosial Rl, Unit Teknis dan Penunjang dilingkungan Departemen Sosial Rl.
Pada tanggal 4 s.d 8 September 2006 dilakukan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Wisma Pendawa, Ciloto Jawa Barat. Peserta pertemuan terdiri dari peserta daerah 15 provinsi, dengan dibagi perwilayah dan peserta pusat (terdiri dari para Kepala Bagian Program dan lnformasi di Unit teknis, para perencana, Pusat Penyuluhan Sosial dan BiroPerencanaan.
Peserta daerah dibagi menjadi 3 wilayah yaitu : wilayah timur, barat dan tengah dengan provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, lrian Jaya Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dl Yogyakarta, Banten.Nara Sumber:
:
1. 2.
3. 4.
Sekretaris Jenderal Depsos Rl dengan materi SPM Bidang Kesejahteraan Sosial. Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos Depsos Rl Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Depsos Rl, materi yang diberikan SPM Bidang Pemberdayaan Sosial. Sekretaris Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos Rl, materi yang diberikan SPM Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
Hasil yang dicapai dari Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Wisma Pendawa, Ciloto Jawa Barat, adalah : Tumbuhnya pemahaman tentang PP Nomor 65 Tahun 2006 tentarrg Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM tentang Prinsip-prinsip SPM, penyusunan SPM, penerapan SPM, pembinaan dan pengawasan. (data terlampir).
D.
Tahun 2007
a'
yang dilaksanakan di Hotel Aries Biru Cisarua, Jawa Barat. Peserta pertemuan terdiri dari peserta pertemuan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2007 diikuti oleh para pejabat atau petugas perencana dari pusat terdiri dari Para Pejabat dan Petugas perencana djri masingmasing Unit Eselon I (Kepala Bagian Program dan lnformasi), di lingkungan Kantor pusltDepartemen Sosial.(data terlampir).
Pada tanggal 18 s.d 20 Septembe 2Q07 dilakukan Penyusunan Draft Standar pelayanan Minimal
b. Pada bulan November s.d Desember 2007 dilakukan Pendataan Standar
pelayanan Minimal yang dilaksanakan di 9 Provinsi, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (data terlampir).
c. Pada tanggal 6 s.d 8 Desember
2007 dilakukan Pengolahan Data dan Penyusunan Draft Standar Pelayanan Minimal Tahun 2007 yang dilaksanakan di Wisma Karya Jasa Ciloto Jawa Barat. Kegiatan hasil pengolahan data Standar Pelayanan Minimal Tahun 2007 diikuti oleh para Kabag PI/PE Unit Eselon I di lingkungan Departemen Sosial Rl, Kabag P3A, para Kasubag dan staf Bagian Analisis Kebijakan Perencanaan Kesejahteraan Sosial (AKPKS) Biro Perencanaan Departemen Sosial Rl. (data terlampir).Hasil yang dicapai dari hasil Pengolahan Data dan PenyusunanMinimal Tahun 2007, adalah:
Draft
Standar pelayananyang
1) Terolahnya data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial
2)3)
4)
bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Tersusunnya draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan nasional dan daerah d|la; pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial. Tersedianya data dan draft SPM yang dapat dijadikan salah satu bahan acuan dalam finalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial. Pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2007 dilakukan Finalisasi Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Wisma Karya Jasa , Ciloto Jiwa Barat. Peserta pertemuan diikuti oleh para Kabag PI/PE Unit Eselon I di lingkungan Departemen Sosial Rl, Kabag P3A, para Kasubag dan staf Bagian Analisis Kebijakan Perencanaan Kesejahteraan Sosial (AKPKS) Biro Perencanaan Departemen Sosial Rl. (data terlampir).
E.
Tahun 2008
1.
Pada tanggal 18 Februari 2008 Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum (PPUBH) melakukan Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial Rl tentang Standar Pelayanan Minimal guna menindaklanjuti permintaan Biro Perencanaan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai L Rapat internal tersebut hanya dihadiri pejabat di lingkungan PPUBH dan Kepala Bidang Organisasi Hukum dan Humas (OHH) unit teknis.Pada tanggal 21 Februari 2008 Biro Organisasi dan KepegaWaian melakukan Rapat Penjelasan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Lantai L Rapat tersebut menghadirkan narasumber Direktur Umum Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri Bapak Dr. I Made Suande, M,Oc.Sc dan Kasubid Lingkup lV Ditjen Otda Drs.Paibuah Dodohia, M.Si. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen Soiial
2.
Drs.Chazali Situmorang, Staf Ahli Menteri, Pejabat Eselon ll, Peiabat Eselon lll, dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial. Pada pertemuan tersebut, Dr.lr. Harry Hikmat, M.Si mengungkapkan kepada I Made Suande bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Departemen Sosial telah menyusun rancangan SPM. Pada tahun 2007,J
Departemen Sosial telah mengunjungi daerah untuk meminta tanggapan. Namun, ternyata cara yang dilakukan Departemen Sosialtidak sesuai dengan prosedur penyusunan SPM.
3. Pada tanggal
6 s.d 8 Maret 2008 Pusat Penyusunan Perundang-Undangan meneruskan Rapat Persiapan dengan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Sosial di Hotel Griya Astuti Puncak. Pertemuan tersebut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial H.M.Cholis Hasan, SH.MH, Kepala Biro Perencanaan Mu'man Nuryana, M.Sc,Ph.D, Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan Bhakti Nusantoro, SH..,MH dan Pejabat Eselon lll dan lV di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial.Menghadiri Rapat Koordinasi Usulan Draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 April 2008 bertempat di HotelAryadutha Jakarta. Rapat dihadiri dari unsurunsur dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian PAN, Departemen sosial. Tahun 2008 dialokasikan 4 (empat) tahapan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut : a. Pembahasan SPM Bidang Kesos oleh Tim Teknis Depsos Rl dengan Depdagri Rl. b. Pembahasan SPM Bidang Kesos oleh Tim Konsultasi SPM. c. Pembahasan SPM Bidang Kesos oleh Tim Nasional SPM. d. Penyusunan dan Pelaporan SPM Bidang Kesos Finalisasi
4.
5. Melalui DIPA Biro Perencanaan
6. Pada bulan Mei s.d Juli 2008 dilakukan
rapat internal Departemen Sosial pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pada tanggal 18-19 April 2008 Pembahasan SPM Bidang Sosial antara Tim Teknis Depsos dan Depdagri. 8. Pada tanggal2-3 Mei 2008 Pembahasan SPM Bidang Sosial antara Tim Konsultasi Depsos dengan Tim Konsultasi SPM Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dari unsur Depdagri, Bappenas, Kementerian PAN, Depkumham. 9. Pada tanggal 23-27 Juli 2008 Pembahasan SPM Bidang Sosial Depsos dengan Tim Nasional DPOD. 10. Pada tanggal 14-16 Agustus 2008 Pelaporan dan Finalisasi SPM Bidang Sosial. 11. Pada bulan September 2008 Pembahasan draft Peraturan Menteri Sosial (Permensos) SPM Bidang Sosial lingkup internal Departemen Sosial antara Tim SPM Depsos dengan Unit Kerja Eselon (UKE) I Departemen Sosial. 12. Pada tanggal 4 November 2008 Sidang pertama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) perihal Pembahasan SPM Bidang Sosial yang dihadiri Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan. 13. Pada tanggal 6 November 2008 Sidang kedua DPOD pembahasan SPM Bidang Sosial. 14. Pada bulan November 2008 Pembahasan dan pengajuan proses verbal Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 15. Pada tanggal 15 Desember 2008 Permohonan Pengesahan Permensos SPM Bidang Sosial. 16. Pada tanggal 18 Desember 2008 Persetujuan Menteri Sosial perihal Penetapan Peraturan Menteri Sosial tentang tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 17.Pada tanggal 20 s.d 29 Desember 2008 Setting dan proses cetak buku Permensos SPM Bidang Sosial. 18. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Nomor 1056/PER-AKPKSi2008 tanggal 30 Desember 2008 Ke Gubernur Provinsi, Kepala Daerah Seluruh lndonesia dan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Perihal Penyampaian Buku Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SpM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Tahun 20091.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Rl ke para Eselon I lingkup Departemen Sosial Nomor 354/SJ/PERllV12009 tanggal 14 April 2009 Perihal Penerapan Panduan Perencanaan pembiayaan SPM Bidang Sosial dan Usulan Norma, Standar, Prosedur , Kriteria (NSPK) untuk menladi Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Sosial Rl. Surat Sekretaris Ditjen Banjamsos Depsos ke Kepala Biro Perencanaan Depsos Nomor 282lBJSllVl2009 Kamis 23 April 2009 Perihal Panduan Perencanaan Pembiayaan pencapaian SPM Bidang Sosial lingkup Ditjen Banjamsos Depsos Rl. Surat Sekretaris Ditjen Dayasos Depsos ke Kepala Biro Perencanaan Depsos Nomor 172|PS/SEKTlllV12009 tanggal 27 April 2009 Perihal Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial lingkup Ditjen Dayasos Depsos Rl. Surat Sekretaris Ditjen Yanrehsos Depsos ke Kepala Biro Perencanaan Depsos Nomor 181.A/PRS.1ANl2009 4 Mei 2009 Perihal Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SpM Bidang Sosial lingkup Ditjen Yanrehsos Depsos Rl. Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Nomor 569/PER-AKPKSA//2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Tim Penyusun dan panitia Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tanggal 15 s.d 16 Juni 2009 Pertemuan Pembahasan Analisis Target Pencapaian SpM Bidang Sosial dengan hasil (oufpuf) dokumen Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peserta para perencana dan uni teknis eselon (UKE) l, lintas Kementerian/Lembaga. Surat Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat ke Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Nomor 460/13OS/SOSNAKER tanggal 6 November 2009 Perihal Penyampaian Peraturan Walikota Banjar, Nomor 77 f ahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat.
Tahun 20101.
Pada tanggal 2 Maret 2010 Ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penerapan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidangSosial.
2.
Pada tanggal 15-16 Maret 2010 Pembahasan internal unit kerja eselon (UKE) I Lingkup Kementerian Sosial, Rancangan Keputusan Menteri Sosial Rl tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Utama Lantai ll Kementerian Sosial Rl.
3.
terkait mengenai Rancangan Keputusan Menteri Sosial Rl tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan DaerahKabupaten/Kota.4.
Pada tanggal 12-13 April 2009 Pembahasan Eksternal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Pada tanggal 8 Juli 2010 ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah dariTahun 2010 Samapi Dengan Tahun 2015. Pada tanggal 26-28 Agustus 2010 Pembahasan dengan Daerah terkait mengenai Rancangan Keputusan Menteri Sosial Rl tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan
5.
Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota di Hotel GH Universal, Bandung Provinsi Jawa Barat. Peserta dari 17 Daerah Provinsi, adalah : DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bali, Dl Yogyakarta, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, NTT. Ada 3 Kota, yaitu : Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Bandung Jawa Barat; Kota Manado Sulawesi Utara. Ada 1 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Subang Jawa Barat. Hasil (output) adalah: Tersusunnya beberapa dokumen Rancangan Peraturan Gubernur/BupatiMalikota tentang Penerapan Target Pencapaian SPM Bidang Sosial, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Bandung Jawa Barat, Kota Manado Sulawesi Utara, Kota Semarang Jawa Tengah.
6.
Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial ke Kepala Pusat Penyusunan peraturan Peraturan Peundang-Undangan dan Bantuan Hukum (Kapus PPUBH) Nomor 147IPERAKPKSrullll2010 tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Permohonan Proses verbal Rancangan Keputusan Menteri Sosial Rl tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Standar PelayananMinimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. 2010 ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 80/HUl(2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pada tanggal 22 September8.
Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial ke Gubernur dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh lndonesia, Nomor 308/SJ/PERllxl2010 tanggal 30 September 2010, Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 80/HUl(2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan DaerahKabupaten/Kota. Nomor 2001-A/PER-AKPKS/X12010 tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Pembahasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Kementerian Sosial Rl Tahun 2010 dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Surat Kepala Biro Perencanaan
10. Surat Sekretaris lnspektorat Jenderal Kementeraian
Sosial Nomor 436/SeVlJ/X12010 tanggal 12 Oktober 2010 Kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, perihal Permohonan permintaan 10 Buku Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 80/HUl(2010 Tentang PanduanPerencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai bahan referensidalam audit.
11.
Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Rl Kepada Sekretaris lnspektorat Jenderal Kementerian Sosial Nomor 2019A/PER-AKPKSDV2O10 tanggal 12 Oktober 2010 perihalpenyampaian 10 buku Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 80/HU1C2010.
12.Surat Sekretariat Jenderal Kementeraian Sosial Rl Kepada Menteri Dalam Negeri Rl, MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rl, Menteri Keuangan Rl, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1024|SJ-PENX12010 tanggal 12 Oktober 2Q10, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 80/HUK/2010.
Tahun 2011
1.
Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1631 073.62 Tanggal 18 Januari 201 1 Perihal Laporan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosia/ Provinsi DK Jakarta Tahun 2010. Tembushn kepada Menteri Sosial Rl, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Rl, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Rl,
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
(uPrD).2.
Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Rl No. 162/PER-AKllll2011 Tanggal 16 Februari 2011 Perihal Hasil Rapat Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2011.Pembahasan lnternal Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2011 dihadiri oleh unsur Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah ll Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Rl, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Kementerian Sosial dari unsur Biro Perencanaan, Pusat Kajian Hukum, Organisasi Hukum dan Hubungan Masyarakat (OHH) masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I lingkup Kementerian Sosial Rl, di Hotel Jayakarta Jakarta tanggal 28 s.d 29 Maret 2011. Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ Tanggal 7 Maret 2011 Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Surat ditujukan kepada Gubernur Seluruh lndonesia, Ketua DPRD Provinsi Seluruh lndonesia, BupatiA/r/alikota Seluruh lndonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh lndonesia. Tembusan disampaikan kepada Presiden Rl, Wakil Presiden Rl, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Peftanian, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunnikasi dan lnformatika, Kepala BKKBN, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
3.
4.
lsi surat memuat 13 (tiga belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah dan bataswaktu pencapaian target indikator secara umum di daerah. SPM yang telah di tetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) adalah:
a. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang PerumahanRakyat Daerah Provinsidan Daerah Kab/Kota.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan DalamNegeri di KabiKota.
c. Peraturan Menteri Sosial No. 129Tahun 2008Tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi danDaerah Kab/Kota. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2009 Tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Pada Anak dan Remaja di Kab/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. l Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah KabiKota. g. Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/85 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota. h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kab/Kota. i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15/MENDV2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14|PRTlMl2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. k. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OTJ40fi22010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
l.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 106/HK.501lMKPl2OlO tentang SPM Bidang Kesenian. m. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika No. 22Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota.Kemudian isi surat juga memuat target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Rl
( TERTMA KASTH )