Top Banner
72

kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009

Jun 22, 2019

Download

Documents

vanthien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
hukum
Stamp
Page 2: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 3: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 4: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 5: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 6: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 7: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 8: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 9: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 10: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 11: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 12: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 13: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 14: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 15: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 16: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 17: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 18: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 19: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 20: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 21: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 22: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 23: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 24: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 25: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 26: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 27: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 28: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 29: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 30: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 31: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 32: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 33: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 34: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 35: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 36: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 37: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 38: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 39: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 40: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 41: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 42: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 43: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 44: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 45: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 46: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 47: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 48: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 49: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 50: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 51: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 52: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 53: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 54: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 55: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 56: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 57: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 58: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 59: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 60: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 61: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 62: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 63: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 64: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 65: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 66: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 67: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 68: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 69: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 70: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 71: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 72: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009

Related Documents
KPU KABUPATEN PURBALINGGA BERITA ACARAkpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA_PLENO_DPT_PEMILU... · Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan

KPU KABUPATEN PURBALINGGA BERITA...

Category: Documents
KPU · 2020. 5. 12. · Suara Pemilu Tahun2019 (Model C2-KPU). L3.Tanda Terirna Penyerahan salinan BerÏta Acara Can Sertifikat 'Hasil Penghitungan Suara Pernilu Tahun 2019 kepadaSaRsiPespt'ta

KPU · 2020. 5. 12. · Suara Pemilu Tahun2019 (Model...

Category: Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN X - purbalinggakab.go.id filePerangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat desa setempat. 13. Penyaringan adalah seleksi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN X - purbalinggakab.go.id...

Category: Documents
kpu-sumbawakab.go.id fileDPD atau pihak lain; Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanve (LPSDK) adalah pcmbukuan yang seluruh yang diterima Peserta Pernilu setelah penyampaian LADK;

kpu-sumbawakab.go.id fileDPD atau pihak lain; Laporan...

Category: Documents
kpud-purbalinggakab.go.id 27 Th 2013 ttg... · - 2 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

kpud-purbalinggakab.go.id 27 Th 2013 ttg... · - 2 - 4....

Category: Documents
kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA... · sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 990/PL.01.2- BA/3303/KPU-KAB/1X/2018 tentang Pencermatan

kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/images/DA...

Category: Documents
kpud-purbalinggakab.go.id OLEH SUSU DPRD... · kabupaten/kota. rekapitumsi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten[kota dalam pemilu angcota

kpud-purbalinggakab.go.id OLEH SUSU DPRD... ·...

Category: Documents
purbalinggakab.go.id · Web viewEvaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan format pada lampiran V dan lampiran VI. C. Pelaporan Sebagai implementasi prinsip akuntabilitas,

purbalinggakab.go.id · Web viewEvaluasi dilakukan oleh...

Category: Documents
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN …kpud-purbalinggakab.go.id/files/BA PLENO DB.pdf · BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN...

Category: Documents
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negarakpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran...

Category: Documents
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA B - purbalinggakab.go.id · Persentase rumah layak huni Persen 89,4 88,58 93,8 ... Ketersediaan air baku irigasi persen 88,5 87,09 91 Persentase rumah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA B - purbalinggakab.go.id ·.....

Category: Documents
kpud-purbalinggakab.go.id 31 2014.pdfmenggunakan formulir Model D3 PPWP. PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin

kpud-purbalinggakab.go.id 31 2014.pdfmenggunakan formulir...

Category: Documents