KPK DAN REFORMASI BIROKRASI - uns.ac.id · PDF filekoordinasi, supervisi, ... • Sistem Administrasi Perkara Terintegrasi . E - Korsup ... bidang pendidikan, kesehatan dan tata kelola

KPK DAN REFORMASI BIROKRASI

Basaria Panjaitan

Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian

tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

(Pasal 1 UU 30/2002)

KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Koordinasi

TUGAS

KPK

Supervisi

Penyelidikan,

Penyidikan &

Penuntutan

Pencegahan

Monitoring

Pasal 8 Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 11

1. networking counterpartner

2. tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut;

3. trigger mechanism

2

PENINDAKAN

PENCEGAHAN

PERAN SERTA

MASYARAKAT

Ikut aktif

mengawasi

Tidak bersikap permisif

terhadap korupsi dan

perilaku koruptif

Perbaikan sistem,

Antara lain dengan Reformasi Birokrasi

& mendorong good governance

Pelaporan LHKPN,

Pelaporan Gratifikasi

Penindakan

kasus korupsi

Koordinasi &

Supervisi

Penyitaan aset

hasil korupsi

Kode Etik Profesi yang

dijalankan dengan

konsisten dan diawasi

dengan baik

Pendidikan & kampanye

antikorupsi, penertiban

aset negara, dll

KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

12 TAHUN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JILID 1 (2003-2007)

JILID 2 (2007-2011)

JILID 3 (2011-2015)

JILID 4 (2015-2016)

• Membangun Pondasi KPK • Kasus Perdana KPK

• Penanganan kasus strategis • Pembangunan database • Perbaikan kesejahteraan pegawai

• Pencegahan tematik (SDA, politik dan pangan)

• Penyidik independen • Penguatan pelibatan Masyarakat • Penanganan kasus strategis

• E Korsup, CMAS dan JAGA • Mendorong legislasi mendukung

penegakan hukum • Penanganan kasus strategis

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA (pengolahan data dari TI)

IPK Indonesia tahun 2015 adalah 36 atau berada di peringkat ke-88 dari 167 negara yang disurvei.

Dan tahun 2016, IPK Indonesia naik menjadi 37, namun peringkat turun ke 90 dr 176

IPK Indonesia hanya lebih baik dibandingkan : Thailand (35), Philipina (35), Vietnam (33), Laos (21), Myanmar (28) dan Kamboja (21) Masih dibawah Singapore (84), Brunei (49), Malaysia (49) Tertinggi denmark (90) dan terendah somalia (10)

2.4 2,2 2,0

2.3

2004

2.6 2.8 2.8 3.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,2

2012

32

2013

34

2014

36

2015

118 114 107 88 PERINGKAT DUNIA

REFORMASI BIROKRASI DALAM PETA STRATEGI KPK

2 0 1 5 - 2019

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi Birokrasi telah menjadi kebijakan pada skala nasional.

Pembenahan terhadap aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia menjadi sasaran utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Peta Strategi KPK 2015 – 2019 merupakan Sasaran-Sasaran Strategis pada perspektif Learning andGrowth.

Peta Strategi KPK 2015-2019

MANAJEMEN PERKARA TERPADU

• Pembuatan dokumen hukum secara otomatis

• Manajemen data • Pimpinan dapat

memantau progres tiap proses dari: Dumas Lidik Sidik Tuntut Eksekusi

• Dukungan Sistem Manajemen Perkara Internal • Sistem Administrasi Perkara Terintegrasi

E - Korsup

Aplikasi pelaporan SPDP berbasis elektronik (IT) yang bermanfaat untuk:

1. Memudahkan penyampaian SPDP dari yang semula secara manual, menjadi secara elektronik dan cepat.

2. Membangun database SPDP untuk menghindari duplikasi penanganan perkara.

3. Mempermudah pemantauan progres penanganan perkara untuk menjadi bahan tindak lanjut koordinasi dan supervisi KPK.

DUKUNGAN

DALAM REFORMASI BIROKRASI INSTANSI LAIN

Dukungan penguatan MA secara institusional.

Pendampingan proses rekrutmen

Kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan untuk peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi

Membantu meningkatkan manajemen kinerja

Inisiatif KPK menuju Birokrasi Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Inklusif Melalui

Platform Mobile “JAGA”

• Menciptakan layanan publik yang transparan, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi

• Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan tata kelola pemerintahan

• Sebagai sarana para pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi kedalam dan pengawasan internal dalam rangka memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi.

“JAGA” Menyatukan Berbagai Sumber Data

Informasi (Aggregated)

Wadah/forum Komunitas

Tata Kelola

Penanganan Keluhan/pengaduan

Keluhan / pengaduan

Kontribusi

Informasi

Penanganan Keluhan/pengaduan

KLDI Sekolah, RS, Puskesmas..dsb

Masyarakat

Keluhan & Pengaduan

Jaga menyatukan 3 domain • Pemerintahan (KLDI) • Institusi pelayanan publik

(Sekolah, RS, Puskesmas, dsb..

• Masyarakat

Transparansi Informasi

Jaga menjadi wadah komunitas jejaring sosial (social network) untuk memudahkan

pendidikan anti korupsi secara “viral”

MEDIUM PUBLIKASI dan PELAPORAN PROGRAM PENCEGAHAN YG DILAKUKAN DI KL/DAERAH :

KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

2006

“Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik”

2007 “Pemberantasan

Korupsi”

2008 “Membangun

Integritas Nasional,

Memperbaiki Layanan Publik”

2009 “Upaya

Pencegahan Korupsi di Bidang PBJ di Indonesia” 2010

“Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui

Mekanisme Whistle Blower

System”

2011 “Peningkatan

Integritas Lembaga Melalui Penerapan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku”

2012 “Sistem Integritas

Nasional”

TEMA KNPK DARI TAHUN 2007 s.d. 2016...(1)

2013

Implementasi Pelembagaan SIN

2014

Peningkatan Transparansi Dan

Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi

2015

Membangun Kolaborasi dan Sinergi antar

Lembaga Anti Korupsi.

2016 Membangun Sistem Penegakan

Hukum dan Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel

TEMA KNPK DARI TAHUN 2007 SD 2016...(2)

18

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAYANAN

PUBLIK

PERENCANAAN APBD

PELAYANAN PUBLIK (PTSP)

PENGADAAN BARANG DAN JASA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

STAKEHOLDER : BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB, OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH

1.Ada 118 + 193 daerah kabupaten kota yang harus didorong untuk mengimplementasikan e-planning

2.Model pengadaan dengan • Pembentukan ULP, Katalog daerah • Pengadaan di split berdasarkan jenis pekerjaan • LKPP dijadwalkan untuk diseminasi tentang

ULP dan proses pengadaan barang/jasa

BEBERAPA CATATAN

3. PTSP : • Harus berbasis elektronik • Mereplikasi dari Pemda Percontohan • Di link dengan aplikasi JAGA PERIZINAN • Jaga isinya : syarat perijinan, lamanya

proses, tracking

4. Penguatan APIP : • Workshop Audit Dana Desa (2-3 Hari)

• BPKP Perwakilan (Narsum dan Lokasi) • Workshop Procurement (4-5 Hari)

• Pak AM akan memberikan beberapa kasus • LKPP Trik and Tips Pengadaan di daerah

• Workshop Audit Investigasi (2-3 Hari) • BPKP (Pengantar, How to do)

• Daerah (Peserta, akomodasi dan transportasi) • Modul pelatihan ??

5. Bimtek dan Penerapan PPG dan LHKPN, Tunas Integritas

5. Setiap orang menjadi PIC di beberapa daerah, Harus memiliki Telp Bupati, Sekda, Inspektorat, LKPP, BPKP Perwakilan

6. Buat Tabel kegiatan yang ada di daerah untuk setiap PIC. Tabel berisi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan terkait Renaksi

7. Surat sekjen Kemendagri, berisi e-planning, ptsp dan ulp, e-catalog dan e-procurement

8. Rencana penerapan FCP oleh BPKP di 6 Propinsi 9. Monitoring Renaksi K/L Dana Desa 10. Kepala Daerah Menjadi Pembicara di Internasional

Seminar : INVESTOR ASING (BDG), PTSP (BGR), PANGAN (BANTAENG)

Sesungguhnya,

pada ranah Preventif, upaya Pemberantasan

Korupsi sangat tergantung pada kemauan

(komitmen) pimpinan pemerintahan (Presiden,

Gubernur, Bupati/Walikota) dan jajarannya.

TERIMA KASIH Surakarta, 31 Januari 2017