KOTA SURABAYA RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017
KOTA SURABAYA
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURABAYA TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
I.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat tahun 2018 disusun dengan latar
belakang sebagai berikut :
I.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Bakesbang Pol dan
Linmas) merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Surabaya tahun 2018
dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, bahwa setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
2
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2017. Selain itu
penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2017, yang berpedoman pada
sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-
2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk
keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.
I.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan Rencana Kerja PD berdasarkan :
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah
serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi
nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan
yang menjadi tanggungjawab SKPD.
Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan
merupakan suatu rangkaian proses berurutan, mencakup :
1. Tahap perumusan rancangan Renja PD
a. Pengolahan data dan informasi.
b. Analisis gambaran pelayanan PD.
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
berdasarkan Renstra PD.
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
e. Telaahan terhadap rancangan awal PD.
f. Perumusan tujuan dan sasaran.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
h. Perumusan kegiatan priorotas.
3
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD.
j. Penyempurnaan rancangan Renja PD.
k. Pembahasan forum PD.
l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum
pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
2. Tahap penyajian rancangan Renja PD
Untuk lebih jelas, lihat dan dijelaskan Gambar 1.1 berikut ini.
Gambar 1.1
I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat memerlukan perencanaan
kinerja pembangunan yang baik sehingga dengan seluruh sumber
daya yang ada dapat dimanfaatkan dan didapatkan hasil
pembangunan yang optimal dan tepat sasaran.
4
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan
dibiayai APBD.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Gambar 1.2
I.2. Landasan Hukum
I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 tahun 2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya,
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
5
Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun
2016, kedudukan lembaga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya diatur dalam Bab IV
Ketentuan Peralihan pasal 12 dan 13, bahwa Perangkat Daerah
yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang
dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, kecuali
untuk urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat
melekat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan
Masyarakat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
Dalam menjalankan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memiliki fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat;
d. pengelolaan ketatausahaan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan
penganggaran, adalah sebagai berikut :
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiaman
telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016-2021;
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
7
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
I.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengacu pada
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.
I.3 Maksud dan Tujuan
I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tahun 2018
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Maksud penyusunan Renja PD adalah :
8
1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya jangka pendek (1 tahun)
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu
menjadi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatauan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tahun 2018
adalah sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang Kesatuan Bangsa yang
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
tahun 2018 dan sebagai bahan rumusan program dan kegiatan yang
akan dilakukan pada tahun berjalan.
Tujuan penyusunan Renja PD adalah :
1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Badan
Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam
jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Badan
Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan sasaran dan tujuan Badan
Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
9
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya didasarkan atas ketentuan
yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050
/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dengan susunan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan Renja Badan
Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya mulai dari pengertian, proses penyusunan
dan keterkaitan Renja dengan dokumen lain, landasan
hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renja.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis, Analisis
Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, Program dan
Kegiatan
BAB VI PENUTUP
10
BBAABB IIII
GGAAMMBBAARRAANN PPEELLAAYYAANNAANN BBAADDAANN KKEESSAATTUUAANN BBAANNGGSSAA,, PPOOLLIITTIIKK
DDAANN PPEERRLLIINNDDUUNNGGAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT
II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
II.1.1 Analisis Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011,
tentang Oranisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, bahwa
kedudukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masayarakat Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Bakesbang Pol dan Linmas mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di
Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan
tugas lain diberikan oleh Walikota Surabaya.
II.1.2 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatauan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;
11
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat;
d. pengelolaan ketatausahaan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.1.3 Struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Dalam Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya mengacu pada
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau
Pemerintah Provinsi dan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat;
b. Penunjang pemyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
d. Pengelolaan Ketatausahaan Badan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat di bidang Ketatausahaan sedangkan fungsinya :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program,
anggaran dan laporan Badan;
b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga
Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan
perpustakaan;
e. Pemeliharaan Rutin gedung dan perlengkapan / peralatan
kantor;
f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
g. Pemberian izin survey / penelitian dan serta pemberitahuan
keberadaan organisasi kemasyarakatan;
h. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan
kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan skala kota;
i. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik di bidang kewaspadaan dini, kerja
sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing skala kota;
j. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang system dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan
13
umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
skala kota ;
k. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
organisai kemasyarakatn perekonomian skala kota;
Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
2) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kesatuan Bangsa
Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa,
sedangkan fungsinya :
a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi), di
bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota ;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala kota;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang
wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kota ;
14
d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang wawasan
kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kota;
e. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis propinsi) di bidang bina masyarakat (partai politik,
organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya,
Masyarakat) skala kota;
f. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat (partai politik,
organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
g. Pembinaan dan Penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat (partai politik, organisasi kemasyarakatan dan
Lembaga Swadaya Masyarakat), perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing
skala kota;
h. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah
sosial kemasyarakatn skala kota;
15
i. Pelaksanaan kegiatan, dibidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
j. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala kota;
k. Pengawasana peneyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan
seni dan budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala kota ;
l. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala kota;
m. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, skala kota ;
n. Pelaksnaan kegiatan di bidang system dan implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik skala kota;
o. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
16
bimbingan supervise dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang system dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik skala kota;
p. Pelaksanaan identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Tokoh Masyarakat Kota;
q. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota;
r. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Swadaya
Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masayarakat
(LPKSM).
Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
1) Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
2) Sub Bidang Fasilitasi Politik
4. Bidang Penanganan Strategis
Bidang Penanganan Strategis mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Penanganan Strategis
sedangkan fungsinya :
a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di
bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara
skala kota;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang
ketahanan ideologi Negara skala kota;
17
d. Pengawasan penyelenggaraan, pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang
ketahanan ideologi Negara skala kota :
e. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan
operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional
dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (tapol napol)
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing skala kota;
f. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat (tapol dan napol),
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan
orang asing dan lembaga asing skala kota;
g. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat (tapol dan napol), perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik
social, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala
kota;
h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan
orang asing, lembaga asing dan tempat usaha
kepariwisataan (hiburan umum) skala kota;
18
i. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) fasilitas pemilihan umum, pemilihan
presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
j. Pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden
dan pemilihan kepala daerah skala kota;
k. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi),
fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan
pemilihan kepala daerah skala kota;
l. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang system dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan
pemilihan kepala daerah skala kota;
m. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi
kemasyarakatan perekonomian skalakota;
n. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala
kota;
19
o. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,
periaku, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakat
perekonomian skala kota;
p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, bidang kebijakan
dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan monoter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi kebijakan dan ketahanan organisasi
kemasyarakatan perekonomian skala kota;
q. Pelaksanaan koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia.
Bidang Penanganan Strategis terdiri dari :
1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
2) Sub Bidang Penanganan Konflik
Selanjutnya gambaran tentang bagan Organisasi Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun
2011 adalah sebagaimana ditunjukan di bawah ini :
20
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bakesbang Pol dan Linmas Kota Surabaya
II.1.4 Analisis Terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011,
tentang Oranisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, bahwa
kedudukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masayarakat Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bakesbangpol dan
Linmas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam
jangka pendek dan menengah;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan
sistem politik;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Kesatuan Bangsa;
21
4. Pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan
instansi terkait di bidang keamanan dan ketertiban;
7. Pelaksanaan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan
nilai-nilai sejarah kebangsaan skala kota;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah
II.1.5 Analisis Kondisi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dengan mendasarkan pada capaian pelayanan di Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya tahun yang lalu, dapat dilihat dari capaian indikator
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang
implementasinya pada Bidang perlindungan masyarakat dalam hal
peningkatan kapasitas petugas di setiap kelurahan.
Melihat data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)
bahwa capaian pada tahun yang lalu sudah mencapai 100%,
sehingga capaian tersebut sudah memenuhi target SKPD.
Untuk capaian yang akan datang, akan dititikberatkan pada :
1. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
2. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan
dalam konteks budaya lokal.
Sasaran dari program kegiatan tersebut akan di fokuskan
pada :
22
1. Tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum,
guna menjaga ketentraman dan kenyamanan untuk
mewujudkan kota sentosa bagi masyarakat.
2. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan pada
generasi muda guna mewujudkan keutuhan dan kesatuan
bangsa serta nilai-nilai kepahlawanan berfalsafah Pancasila.
II.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pada Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat menjalankan mandat untuk menjalankan
3 program, dengan uraian sebagai berikut :
1.1 Program merupakan program utama sebagaimana tertuang
pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan
Renstra PD Tahun 2016-2021 dan setiap tahunnya ditetapkan
melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Adapun 1 program tersebut adalah :
Program Pemeliharaan Kantrantibmas (Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat) dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.2 Program merupakan program pendukung yang tidak tertuang
didalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015
Adapun 2 program tersebut adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terkait dengan dengan Target Indikator Kinerja dalam Renstra PD
2010-2015 digambarkan dalam tabel :
23
Tabel 2.3.3 Target Indikator Kinerja dalam Renstra SKPD 2010-2015
R
R
e
n
c
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 ini disusun
dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian program tahun lalu
yaitu Tahun 2016 dan perkiraaan capaian tahun berjalan yaitu
Tahun 2017, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
Pada Renja PD tahun 2018 ini ada perubahan Terget Indikator
dengan mengacu pada perubahan Indikator pada RPJMD tahun
2016-2021 dan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017
sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya.
Sebagai bahan evaluasi berikut disampaikan capaian Target
Indikator Kinerja dalam Renstra PD Tahun 2010-2015
sebagaimana ditampilkan tabel :
Program
Indikator Sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setipa Tahun
Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertibna, Ketentraman dan Keindahan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan
24
Tabel Target Indikator Kinerja dalam Renstra PD 2010-2015
Indikator
Kinerja Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian
KinerjaLokasi
Target Capaian
Kinerja
2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan
dari Kegiatan Masyarakat Bidang
Penanganan Strategis
Jumlah pelaksanaan kegiatan
koordinasi pengendalian kebisingan
gangguan dari kegiatan masyarakat
yang dilaksanakan 12 kali/tahun
Kota Surabaya 209 hari Kota Surabaya 209 hari
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Bidang
Penanganan Strategis
Jumlah Jenis Pelatihan Pengendalian
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Bidang Penanganan Strategis sebanyak
3 jenis untuk 840 orang yang
mencakup unsur pelajar, pemuda dan
masyarakat
Kota Surabaya 340 orang Kota Surabaya 340 orang
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
Jumlah jenis pelatihan pengendalian
keamanan lingkungan Bidang Linmas
sebanyak 2 Jenis untuk 930 orang
Kota Surabaya 550 orang Kota Surabaya 550 orang
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Bidang Linmas
Jumlah Pelaksanaan pengerahan dan
pengendalian keamanan lingkungan
Bidang Linmas untuk 5 kegiatan 12
kali/tahun
Kota Surabaya 365 hari Kota Surabaya 365 hari
Peningkatan Kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Jumlah pelaksana an kegiatan
koordinasi dalam rangka meningkatkan
kerjasama dengan aparat keamanan 12
kali/tahun
Kota Surabaya 12 bulan Kota Surabaya 12 bulan
Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah kegiatan Pembekalanwawasan
kebangsaan sebanyak 4 kegiatan/
tahun kepada 400 orang
Kota Surabaya 4 Kegiatan Kota Surabaya 4 kegiatan
Pemberdayaandan Fasiltasi Parpol dan
Ormas
Jumlah peserta yg mengikuuuti
seminar pemberdayaan Prpol dan
Ormas
Kota Surabaya 475 orang Kota Surabaya 475 orang
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama
Jumlah kegiatan peningkatan Toleransi
dan Kerukunandalam kehidupan
beragama 3 kegiatan/tahun
Kota Surabaya 36 kali Kota Surabaya 36 kali
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis
barang dan jasa perkantoran
Kota Surabaya 12 bulan Kota Surabaya 12 bulan
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Bakesbangpol dan
Linmas
Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4
jenis sarana dan prasarana
perkantoran
Kota Surabaya 12 bulan Kota Surabaya 12 bulan
1
Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016Catatan
PentingKode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program
25
II.2.2 Keterkaitan antara Renstra Pemerintah Kota Surabaya
2016-2021 dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat 2016-2017
Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tahun 2018
disusun mengacu pada Renstra Pemerintah Kota Surabaya
tahun 2016-2021 yang merupakan pendukung dari visi misi
Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.
Visi Misi Kepala Daerah tahun 2016-2021 yang terkait
dengan lingkup tugas Renstra Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tahun
2016-2021 untuk mendukung misi 3 dan 6 yang selanjutnya
akan dijadikan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya pada
setiap tahunnya.
Untuk tujuan, sasaran dan program serta capaian yang
diinginkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2018
sebagaimana tertuang dalam Tabel Renstra Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya tahun 2016-2021 dan Tabel Renja PD tahun 2018
berikut ini :
26
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
Kondisi Kinerja Pada
Awal Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Program Peningkatan
Ketenteraman,
Ketertiban dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase tertanganinya
gangguan ketentraman dan
ketertiban umum
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program
pengembangan
wawasan dan karakter
kebangsaan dalam
konteks budaya lokal
Persentase kader wawasan
kebangsaan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
72% 72% 74% 76% 78% 80% 80%
Program Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana
kedinasan
Persentase ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ProgramIndikator Sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja Pada
Akhir Periode
RPJMD
27
Tabel 2.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Tahun 2017
Indikator
Kinerja Program
/KegiatanLokasi
Target Capaian
KinerjaLokasi
Target Capaian
Kinerja
2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan
pengendalian
keamanan dan
ketenteraman kota
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Kota
Surabaya100%
Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian
kebisingan dan
gangguan dari
kegiatan masyarakat
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Kota
Surabaya100%
Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan
kerjasama dan
pengendalian bidang
keamanan
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Kota
Surabaya100%
Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan toleransi
dan kehidupan
beragama
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Kota
Surabaya100%
Program pengembangan
wawasan dan karakter
kebangsaan dalam konteks
budaya lokal
Pemberdayaan dan
fasil itasi Parpol dan
Ormas
Persentase kader
wawasan
kebangsaan
Kota
Surabaya100%
Program pengembangan
wawasan dan karakter
kebangsaan dalam konteks
budaya lokal
Peningkatan wawasan
kebangsaan
Persentase kader
wawasan
kebangsaan
Kota
Surabaya100%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan dan
Evaluasi Perencanaan
Strategis
Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
Kota
Surabaya100%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kota
Surabaya72%
Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
Kota
Surabaya100%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
ketepatan waktu
penyusuan dan
pelaporan dokumen
perencaan strategis
dan/atau sektoral
Kota
Surabaya100%
1
Rencana Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program
Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
28
BBAABB IIIIII
TTUUJJUUAANN,, SSAASSAARRAANN,, PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN
III.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota
dalam RKPD 2018
Visi kota Surabaya “Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Glolbal Berbasis Ekologi”,
dan misi kota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Bakesbang Pol dan Linmas adalah :
Misi 3 : Menjaga ketentraman dan kenyamanan untuk
mewujudkan kota sentosa bagi masyarakat
Misi 6 : Mewujudkan keutuhan dan kesatuan bangsa serta
nilai-nilai kepahlawanan berfalsafah Pancasila
Tujuan yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah :
1. Meningkatkan kualitas palaksanaan norma masyarakat,
toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai
kebangsaan
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Menjalin kerja sama yang baik dengan aparatur maupun
masyarakat.
2. Memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta
karakter kebangsaan.
Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :
29
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Pemerintah Daerah Tahun 2018
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
Surabaya Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasi ekologi
3. Menjaga ketentraman dan kenyamanan untuk mewujudkan kota sentosa bagi masyarakat
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Menjalin kerja sama yang baik dengan aparatur maupun masyarakat
6. Mewujudkan keutuhan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai kepahlawanan berfalsafah Pancasila
Mewujudkan wawasan kebangsaan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta karakter kebangsaan.
III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
III.2.1 Visi, Misi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya adalah
“Fasilitator yang strategis, komunikatif dan berkarakter
dalam mendukung keamanan dan kenyamanan
lingkungan” dengan misi :
1. Menjaga ketentraman dan kenyamanan untuk
mewujudkan kota sentosa bagi masyarakat.
2. Mewujudkan keutuhan dan kesatuan bangsa serta
nilai-nilai kepahlawanan berfalsafah Pancasila.
30
Tujuan yang ingin dicapai dari misi PD tersebut
adalah :
1. Meningkatkan kualitas palaksanaan norma
masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat
beragama.
2. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai
kebangsaan.
Sedangkan sasaran Renja PD yang akan dicapai
adalah :
1. Menjalin kerja sama yang baik dengan aparatur
maupun masyarakat.
2. Memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta
karakter kebangsaan.
III.2.2 Tujuan Strategis Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarkat
Tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan
untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RKPD 2018. Visi, misi dan tujuan yang
ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat adalah :
1. Meningkatkan kualitas palaksanaan norma
masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat
beragama.
31
2. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai
kebangsaan.
Pada tujuan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat yang pertama Indikator Angka
kejadian anarkis per 100.000 penduduk ditetapkan
menjadi ukuran dalam upaya peningkatan ketentraman
dan kenyaman kota yang masih berpotensi terjadi
gejolak permasalahan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya (Ipoleksosbud) pada tahun 2016-2021, dengan
sasaran PD yaitu Menjalin kerja sama yang baik
dengan aparatur maupun masyarakat, diantaranya
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh suku dan tokoh-tokoh
masyarakat dalam menciptakan rasa aman, tentram dan
kenyamanan kota. Indikator sasaran yang ditentukan
yaitu Penurunan jumlah konflik.
Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
yaitu menyelenggarakan kewenangan Daerah di Bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dan tugas lain diberikan oleh Walikota Surabaya,
terdapat 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kesatuan Bangsa,
dan Bidang Penanganan Strategis, dan masing-masing
bidang mencerminkan dan berkontribusi pada misi kota
yang ditetapkan sebagai tujuan Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya. Dalam menyelenggarakan kenyaman dan
ketentraman lingkungan dilakukan pada bidang
Penanganan Strategis. Dalam hal ini sebagai
penghubung antara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat dengan aparat jajaran
32
samping maupun masyarakat dalam berkoordinasi untuk
terciptanya kenyamanan dan ketentraman kota.
Pada Tujuan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat yang kedua dengan Indikator
Presentase kader wawasan kebangsaan ditetapkan
menjadi ukuran dalam upaya peningkatan keasadaran
masyarakat terhadap wawasan kebangsaan pada tahun
2016-2021, dengan sasaran PD yaitu Memperkuat nilai-
nilai budaya dan tradisi lokal serta karakter
kebangsaan. Indikator sasaran yang ditentukan yaitu
Presentase peserta dalam kegiatan peningkatan
wawasan kebangsaan dan pendidikan politik pada
generasi muda di kota Surabaya. Penyelenggaraan
memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta
karakter kebangsaan dilaksanakan Bidang Kesatuan
Bangsa.
III.2.3 Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Sasaran strategis Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya selaras dengan sasaran Strategis
Pembangunan Kota yang tertuang dalam RKPD 2018.
Sasaran-sasaran strategis Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menjalin kerja sama yang baik dengan aparatur
maupun masyarakat yang merupakan penjabaran
dari tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan
33
norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar
umat beragama.
Sasaran ini diharapkan dapat menciptakan
suasana yang kondusif, masyarakatnya dapat hidup
rukun / saling toleransi dan tidak terjadinya kejadian
anarkhis di masyarakat. Upaya yang dilakukan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya adalah dengan menjalin
kerja sama yang baik dengan aparatur keamanan
dalam bentuk Rapat Kominda (Komunitas Intelijen
Daerah) yang tujuannya adalah untuk saling tukar
menukar informasi dan mengantisipasi kejadian yang
dapat mengganggu kemanan dan ketertiban di
wilayah kota Surabaya.
Di bidang kerukunan antar tokoh masyarakat,
tokoh agama maupun kerukunan umat beragama,
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat
Beragama) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
untuk peningkatan dan menjaga kerukunan antar
umat beragama di antaranya jaring aspirasi
pendirian rumah ibadat, pemantapan kerukunan
umat beragama, dialog wanita lintas agama, Forum
Discusion Group (FGD) tokoh agama, optimalisasi
pemuda kader kerukunan lintas agama, pentas seni,
dan penyelesaian konflik.
2. Memperkuat nilai–nilai budaya dan tradisi lokal
serta karakter kebangsaan yang merupakan
penjabaran dari tujuan mewujudkan wawasan,
karakter dan nilai-nilai kebangsaan.
34
Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk
mewujudkan generasi muda yang memiliki wawasan
kebangsaan, karakter dan menjaga nilai-nilai
kebangsaan. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk
mewujudkan sasaran tersebut melalui kegiatan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga
Pelaksana Pembauran Kebangsaan, khususnya
anak-anak sekolah sebagai generasi penerus
bangsa.
III.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang ada pada Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Surabaya merupakan program dan kegiatan untuk
mendukung mencapai tujuan dan sasaran dalam Renja
Perangkat Daerah, yang telah dirumuskan di RKPD
2018. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
tahun 2018 yang telah ditetapkan meliputi :
1. Pelatihan pengendalian keamanan dan
ketentraman kota
2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
3. Peningkatan kerja sama dan pengendalian bidang
keamanan
4. Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
5. Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas
6. Peningkatan wawasan kebangsaan
35
7. Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
8. Penyediaan barang dan jasa perkantoran
perangkat daerah
9. Pengadaan dan pemiliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Berdasarkan program yang telah ditetapkan,
kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya pada tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kerja sama dan pengendalian bidang
keamanan
2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
3. Pelatihan pengendalian keamanan dan
ketenteraman kota
4. Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
5. Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas
6. Peningkatan wawasan kebangsaan
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
9. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
36
III.4 Garis Besar Program dan Kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2018
Garis besar program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarkat di
tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019,
sebagaimana ada dalam Tabel 3.2 tentang Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019, sebagai
berikut :
37
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi
Target
capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1
1.1
1.1.1
1.1.1.05 7.403.369.310 7.773.537.775
1.1.1.05.
02
Persentase
tertanganinya gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
100.00 % 7.403.369.310 100.00 % 7.773.537.775
1.1.1.05.
02.0001
Orientasi
Kewaspadaan
Nasional
Jumlah peserta
Orientasi Kewaspadaan
Nasional
Gedung pertemuan
milik Pemerintah
Kota Surabaya
1070 orang 1.189.509.345Karang Taruna dan
Masyarakat1070 orang 1.248.984.812
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Kode Urusan Program KegiatanIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Kelompok Sasaran
Program
Peningkatan
Ketenteraman,
Ketertiban dan
Kenyamanan
lingkungan
38
1.1.1.05.
02.0002
Kerjasama
pengendalian
ketenteraman
dan ketertiban
kota
Jumlah laporan
Kerjasama
pengendalian
ketenteraman dan
ketertiban kota
Perusahaan
Pengguna Tenaga
Kerja Asing,
Apartemen /
Tempat-tempat
Orang Asing,
Pendidikan Formal
/ Non Formal yang
ada di Kota
Surabaya, Tempat
Usaha
Kepariwisataan di
Kota Surabaya
serta Kecamatan
dan Kelurahan
66 dokumen 580.764.220
-Diplomat/Tamu VIP Asing,
Tenaga
Ahli/Pakar/Akademisi/Kons
ultan Asing, Wartawan dan
Shooting Film Asing,
Peneliti Asing, Artis Asing,
Rohaniawan Asing,
Organisasi Masyarakat
Asing, Tenaga Kerja Asing,
Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing,
Apartemen/Tempat Tinggal
Orang Asing dan Tempat-
Tempat yang diduga
terdapat Orang
Asing/Tenaga Kerja Asing,
Masyarakat, Pengusaha
Kepariwisataan Khususnya
Usaha Hiburan Malam
66 dokumen 609.802.431
1.1.1.05.
02.0003
Kerjasama
pengendalian
keamanan kota
Jumlah laporan
Kerjasama
pengendalian keamanan
kota
5 (lima) bagian
wilayah di kota
Surabaya yaitu
Surabaya Pusat,
Surabaya Utara,
Surabaya Selatan,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat
12 dokumen 4.232.573.700Masyarakat dan jajaran
aparat keamanan terkait12 dokumen 4.444.202.385
39
1.1.1.05.
02.0004
Peningkatan
toleransi dan
kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
Peningkatan toleransi
dan kehidupan
beragama
Kecamatan, aula
rumah ibadat,
tempat organisasi
keagamaan
30 kali 1.400.522.045
Masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat dan
Organisasi Keagamaan
30 kali 1.470.548.147
1.1.2
1.1.2.16 1.086.545.695 1.140.872.980
1.1.2.16.
03
Persentase kader
wawasan kebangsaan 100.00 % 1.086.545.695 100.00 % 1.140.872.980
Persentase partisipasi
peserta dalam kegiatan
yang mendorong nilai-
nilai kebangsaan
0.00 0.00
1.1.2.16.
03.0001
Pemberdayaan
dan fasilitasi
Parpol dan
Ormas
Jumlah peserta
pemberdayaan dan
fasilitasi Parpol dan
Ormas
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya serta
gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
320 orang 326.805.470
Partai Politik yang
memperoleh kursi di DPRD
Kota Surabaya hasil Pemilu
2014 dan Organisasi
Kemasyarakatan
320 orang 343.145.744
Non Pelayanan Dasar
Kebudayaan
Program
Pengembangan
Wawasan dan
Karakter
Kebangsaan dalam
Konteks Budaya
Lokal
40
1.1.2.16.
03.0002
Peningkatan
wawasan
kebangsaan
Jumlah peserta
peningkatan wawasan
kebangsaan
Gedung situs
sejarah (Cagar
Budaya/Kawasan
bersejarah) milik
Pemerintah Kota
Surabaya
600 orang 759.740.225Pelajar, Suku, adat dan
etnis600 orang 797.727.236
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01 181.825.900 190.917.195
2.1.2.01.
02
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100.00 % 181.825.900 100.00 % 190.917.195
2.1.2.01.
02.0003
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah yang disusun
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
8 Dokumen 181.825.900 Pegawai Negeri Sipil 8 Dokumen 190.917.195
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Fungsi Manajemen
Non Pelayanan Dasar
Perencanaan serta
Penelitian dan
Pengembangan
Penunjang Urusan Pemerintahan
41
2.2
2.2.2
2.2.2.02 1.315.253.062 1.381.015.715
2.2.2.02.
01
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
74.00 % 861.045.498 76.00 % 904.097.773
2.2.2.02.
01.0003
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat
Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
100% 861.045.498 Pegawai negeri Sipil 100% 904.097.773
2.2.2.02.
02
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik 100.00 % 454.207.564 100.00 % 476.917.942
2.2.2.02.
02.0003
Pemeliharaan
dan Pengadaan
Sarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
perkantoran yang
dipelihara dan diadakan
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
72 unit 454.207.564 Pegawai Negeri Sipil 72 unit 476.917.942
9.986.993.967 10.486.343.665
Unsur Manajemen
Non Pelayanan Dasar
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Kedinasan
TOTAL
42
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 disusun
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017 yang berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun
2005-2025 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di
daerah maupun capaian kinerja tahun sebelumnya.
Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tahun 2018 disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam
menyelenggarakan kegiatan SKPD, baik kegiatan yang bersumber
dari APBD maupun sumber-sumber lain. Dengan memperhatikan
ketersedian anggaran dan sumber daya yang dapat dioptimalkan
pemanfaatannya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya tetap memperhatikan
prioritas penggunaan anggaran. Hal lain yang perlu ditekankan
dalam Renja ini adalah dianutnya alokasi anggaran per-kegiatan
yang masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran
dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga
tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau
pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan (namun
tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran SKPD)
ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.