KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__21_Tahun_2013... · Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

TAHUN 2013 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TENTANG : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 –

2018

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 21 2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG :

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah

Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018, maka perlu ditetapkan

Peraturan Walikota Sukabumi tentang Program

Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.......

- 2 –

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan


8. Undang-Undang......

- 3 –


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan



Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik


10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan.......

- 4 –


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 45);

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);


2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 –

2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);

20. Peraturan.......

- 5 –

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah

Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16

Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 –

2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun

2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI

PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013

- 2018.

Pasal 1

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi

Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 –

2018 yang selanjutnya disingkat Program Prioritas

Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD adalah program prioritas pembangunan dan indikasi

pendanaan Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima)

tahun. Pasal 2.......

- 6 –

Pasal 2

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi

Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, dirinci berdasarkan urusan wajib dan urusan

pilihan Pemerintahan Kota Sukabumi, yang terdiri dari :

a. urusan wajib :

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum; 4. perumahan;

5. penataan ruang;

6. perencanaan pembangunan; 7. perhubungan;

8. lingkungan hidup

9. kependudukan dan catatan sipil;

10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

11. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

12. sosial; 13. ketenagakerjaan;

14. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

15. penanaman modal; 16. kepemudaan dan olahraga;

17. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

18. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persandian;

19. ketahanan pangan;

20. pemberdayaan masyarakat desa; 21. kearsipan;

22. komunikasi dan informatika; dan

23. perpustakaan.

b. urusan pilihan :

1. pertanian; 2. pariwisata;

3. perdagangan;

4. industri. Pasal 3.......

- 7 –

Pasal 3

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

Pembina Utama Muda NIP 19580815 198503 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001 BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR : 21 TAHUN 2013 TENTANG : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA SUKABUMI 2013 – 2018

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Akhir

(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Urusan Wajib

1 1

Pendidikan

1 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,99% 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 50 99,99% 250 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A

99,7% 99,80% 100 99,85% 100 99,90% 100 99,93% 100 99,95% 100 99,95% 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 3 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B

98,6% 98,8% 100 99,0% 100 99,2% 100 99,5% 100 99,7% 100 99,7 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 4 Persentase siswa yang mendaftar ke SD yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah

40% 40% 50 50% 50 65% 50 70% 50 75% 50 75% 50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 5 Cakupan sekolah pendi-dikan dasar yang menerap-

- 8 Sekolah - 11 Sekolah - 14 Sekolah - 17 Sekolah - 21 sekolah - 21 Sekolah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 2 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kan kurikulum berbasis budi pekerti

1 1 6 Program Pendidikan Menengah

Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/ Paket C

100% 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 7 Cakupan sekolah pendidikan menengah yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti

- 2 Sekolah - 4 Sekolah - 6 Sekolah - 8 Sekolah - 9 Sekolah - 9 Sekolah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 8 Program manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin

100.00% 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 3.000 100.00% 15.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 9 Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.

<18% <18% - <18% - <18% - <18% - <18% - <18% - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 10 Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S1

85% 88% 200 89% 200 90% 200 92% 250 94% 250 94% 1.150 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 2 Kesehatan

1 2 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

89% 89% 100 90% 110 90% 115 91% 120 91% 125 91% 695 Dinas Kesehatan

1 2 2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

79% 80% 112 81% 114 81% 115 82% 116 83% 117 83% 574 Dinas Kesehatan

1 2 3 Angka Kematian Bayi

8,4 <24 210 <24 210 <24 215 <24 220 <24 225 <24 890 Dinas Kesehatan

- 3 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 4 Cakupan Kunjungan Bayi

87% 86% 210 86% 215 87% 220 87% 225 88% 230 88% 1.100 Dinas Kesehatan

1 2 5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

64,61% 85,00% - 85,50% - 86,00% - 86,50% - 87,00% - 87,00% - Dinas Kesehatan

1 2 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Penjaringan Kesehatan Masyarakat

100% 100% 125 100% 150 100% 175 100% 200 100% 225 100% 875 Dinas Kesehatan

1 2 7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

45,5% 45,5% 490 48,5% 520 51,5% 550 54,5% 580 57,5% 615 57,5% 2.755 Dinas Kesehatan

1 2 8 Cakupan PHBS Rumah Tangga

40% 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 65% - Dinas Kesehatan

1 2 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization

97% 100% 1.400 100% 2.250 100% 3.600 100% 5.800 100% 9.200 100% 22.250 Dinas Kesehatan

1 2 10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+

26% 90% - 91% - 92% - 93% - 94% - 94% - Dinas Kesehatan

1 2 11 Cakupan pengawasan terhadap HIV-AIDS dan penyalahgu-naan narkoba dan zat adiktif lainnya

35% 37% - 40% - 44% - 47% - 50% - 52%

Dinas Kesehatan

1 2 12 Cakupan remaja (15-24 tahun) yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-

- 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - Dinas Kesehatan

- 4 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

AIDS

1 2 13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan

70% 70% 9.056 75% 9.600 80% 10.200 85% 10.800 90% 11.500 90% 51.156 Dinas Kesehatan

1 2 14 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan

96% 96% 5.560 96% 5.890 96% 6.240 97% 6.620 97% 7.010 97% 31.320 Dinas Kesehatan

1 2 15 Program PengawasanObat dan Makanan

Cakupan produksi industri rumah tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat

36% 36% 46 37% 49 38% 52 39% 55 40% 58 40% 260 Dinas Kesehatan

1 2 16 Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya

Rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin

- - - 1 40.000 - - - - - - 1 40.000 Dinas Kesehatan

1 2 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rasio tenaga keperawatan persatuan penduduk

2,90 2,91 150 2,91 160 2,92 170 0,93 180 0,93 190 0,93 680 Dinas Kesehatan

1 2 19 Rasio dokter umum persa-tuan penduduk

0,34 0,36 200 0,37 210 0,39 220 0,41 230 0,42 240 0,42 1.100 Dinas Kesehatan

1 2 20 Rasio dokter spesialis persa-tuan penduduk

0,21 0,22 200 0,22 210 0,22 220 0,23 230 0,23 240 0,23 1.100 Dinas Kesehatan

1 2 21 Rasio dokter gigi persatuan penduduk

0,14 0,14 200 0,14 210 0,15 220 0,16 230 0,17 240 0,17 1.100 Dinas Kesehatan

1 2 22 Rasio pendu- 88,19 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - 88,19 - Dinas

- 5 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

duk yang memanfaatkan puskesmas

Kesehatan

1 2 23 Program pengadaan, peningkatan dan prasarana rumah sakit

Tingkat pelayanan kesehatan penduduk yang memanfaatkan rumah sakit

35% ≤ 35%

≤ 35%

≤ 35%

≤ 35%

≤ 35%

≤ 35%

RSUD R. Syamsudin, SH

1 3 Pekerjaan Umum

1 3 1 Program Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

Persentase kondisi jalan baik

66,49% 66,54 % 2.661 67,34% 5.665 68,14% 6.231 68,94% 6.854 69,74% 7.540 69,74 % 28.951 Dinas Perhubungan

1 3 2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Aksesibilitas penduduk kota

97,72% 98,18 % 14.150 98,63% 15.565 99,09% 17.121 99,54% 18.833 100 20.717 100 86.386 Dinas Perhubungan

1 3 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Aksesibilitas jalan lingkungan

58,14% 64,13% 2.660 68,93% 2.787 71,28% 2.853 73,62% 2.920 75,14% 2.964 75,14% 14.184 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

1 4 Perumahan

1 4 1 Program pengelolaan areal pemakaman

Luas Ruang Terbuka Hijau: Lahan Pemakaman

34,20Ha 34,30 634 34,40 997 34,50 556 34,60 511 34,70 531 34,70 3.229 Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 4 2 Program Pengembangan Perumahan

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni

85,15% 85,28 2.100 85,42 2.200 85,82 - 86,09 - 86,49 - 86,49 4.300 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

1 4 3 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

63,63% 64,3 500 65,60 510 68,30 520 71,00 530 72,30 550 72,30 2.610 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan

- 6 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Permukiman

1 4 4 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

87,02% 88,72 300 90,42 320 92,12 330 93,82 325 95,52 355 95,52 1.630 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

1 5 Penataan Ruang

1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang

RDTR - 7 2.200 - - - - - - - - 7 2.200 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

1 6

Perencanaan Pembangunan

1 6 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

80% 80% 125 80% 130 90% 135 90% 140 90% 145 90% 675 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 7 Perhubungan

1 7 1 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Persentase fasilitas perlengkapan jalan : a. Rambu b. Marka c. APILL siap

ATCS d. Cermin

Tikungan e. Pagar

Pengaman f. PJU

50% 40% 67%

38%

13%

79%

56% 60% 75%

48%

15%

82%

4.905

62% 80% 83%

58%

17%

86%

5.395

68% 100% 92%

68%

19%

90%

5.935

74% 100% 100%

78%

21%

94%

6.528

80% 100% 100%

88%

23%

97%

6.528

80% 100% 100%

88%

23%

97%

29.291 Dinas Perhubungan

1 7 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Terminal tipe A 1 unit (Progres

33%)

1 unit (Progres

100%)

40.000 - - - - - - - - 1 unit (100%)

40.000 Dinas Perhubungan

- 7 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Perhubungan

1 8

Lingkungan Hidup

1 8 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

83,35% 83,50 5.060 83,63 5.100 83,76 5.200 83,89 5.300 84,02 5.400 84,02 26.060 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 2 Persentase Reduksi Sampah Kota

1,25% 1,84% 1.436 2,55% 1.500 3,23% 1.550 3,88% 1600 4,51% 1.650 4,51% 7.736 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 2 Jumlah jalan tertib sampah

7 ruas jalan 8 ruas jalan 400 9 ruas jalan 410 10 ruas jalan

420 11 ruas jalan 430 12 ruas jalan

440 12 ruas jalan

2.100 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 3 Jumlah Perumahan Tertib Sampah

4 lokasi 5 lokasi 150 6 lokasi 160 7 lokasi 170 8 lokasi 180 9 lokasi 190 9 lokasi 850 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 4 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Luas Ruang Terbuka Hijau: Taman Kota dan Jalur Hijau

15Ha 16,50 Ha 5.000 18,00 Ha 5.154 19,50 Ha 5.500 21.00 Ha 6.000 21,10 Ha 4.240 21,10 Ha 25.894 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 5 Jumlah RTH Jalur Hijau

22 ruas 22 1.125 24 1.238 26 1.362 28 1.498 30 1.649 30 ruas 6.872 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 6 Jumlah RTH Taman Kota

17 lokasi 19 1.187 21 1.305 23 1.436 25 1.579 27 1.737 27 lokasi 7.244 Dinas Pengelo-laan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman

1 8 7 Program Pengelo-laan ruang terbuka

Luas Ruang Terbuka Hijau:

3,18 Ha 3,78 Ha 5.000 7,08 Ha 5.010 9,08 Ha 5.020 10,08 Ha 5.030 11,08 Ha 5.030 11,08 Ha 25.090 Kantor Lingkungan

- 8 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

hijau (RTH) Hutan Kota Hidup

1 8 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sum-ber Daya Alam

Jumlah Kampung Iklim

- 1 400 2 400 3 500 4 500 5 550 5 2.350 Kantor Lingkungan Hidup

1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

78,76% 85% 555 90% 583 92% 612 95% 643 98% 675 98% 2.513 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil

1 10 2 Cakupan penerbitan akta kelahiran

89,19% 90% 80 92% 84 94% 88 96% 93 98% 98 98% 363 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil

1 10 3 Angka laju pertumbuhan penduduk

2,39 1,71 210 1,71 220 1,71 230 1,71 240 1,71 250 1,71 1.150 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil

1 10 4 Angka Kepadatan Penduduk

7.417,08 org/km

7.528,34 org/km

140 7.841,26 org/km

148 7.755,88 org/km

155 78.772,22 org/km

163 7.990,3 org/km

170 7.990,3 org/km

776 Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil

1 11

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

1 11 1 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Partisipasi Perempuan diLembaga Legislatif

10% 30% 228,522 30% 251,375 30% 276,512 30% 304,163 30% 334,580 30% 1.395,092 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 11 2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

47,92% 48,14% 228,522 48,15% 251,375 48,16% 276,512 48,17% 304,163 48,18% 334,580 48,18% 1.395,092 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan

- 9 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

dan Keluarga Berencana

1 11 3 Program Peningkatan Kualiatas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

35,14% 35,50% 174,739 35,55% 192,213 35,61% 211,434 35,69% 232,578 35,78% 255,835 35,78% 1.066,799 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 12

Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

1 12 1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Usia Nikah Pertama Wanita

21,30 tahun 21.30 tahun 88,8 21,30 tahun 107,2 21,32 tahun

117,92 21,32 tahun 129,712 tahun

21,32 tahun 142,683 21,32 tahun 586,315 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 12 2 Program Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

67,10 67,20 123,5 67,45 176,5 67,60 194,15 67,70 213,5 67,75 234,921 67,75 942,636 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 12 3 Program Pembi-naan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I

25,92% 25,45% 120 25,05% 137 24,60% 150,7 24,15% 165,77 23,70% 182,347 23,70% 755,817 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 13 Sosial

1 13 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani

10% 10% 470 10% 455 10% 430 10% 405 10% 355 10% 2.115 Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

- 10 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 13 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani


1 13 3 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.


1 13 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.


1 14 Ketenagakerjaan

1 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja

87,90% 87,90% 100 87,90% 120 87,90% 150 87,90% 200 87,90% 250 87,90% 820 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 14 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

- 16% 150 17% 175 18% 200 19% 230 20% 250 20% 1.005 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 11 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 14 3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

28.56% 30.00% 200 32.00% 230 34.00% 250 37.00% 270 40.00% 300 40.00% 1.250 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 15

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

1 15 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi Aktif 58,50% 59,00% 305 59,50% 455 60,00% 500,5 60,50% 500,55 60,10% 605,60 60,10% 2366,65 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

1 15 2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Pertumbuhan Koperasi

1% 2% 150 2% 220 2% 242 2% 266,2 2% 292,82 2% 1.271,02 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

1 15 3 Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

LKM : KSP / USP Aktif

97,50% 97,70% 660 97,90% 675 98,10% 742,5 98,30% 816 98,50% 898 98,50% 3.191,5 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

1 15 4 Penguatan Permodalan UKM

- 200 ukm 520 200 ukm 524 200 ukm 528 200 ukm 532 200 ukm 535 1.000 ukm 1.320 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

1 15 5 Kemitraaan permodalan

4 koperasi 4 koperasi 100 - - - - 6 koperasi 130 - - 6 koperasi 230 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

1 16

Penanaman Modal

1 16 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai Investasi PMA (ribu)

Rp. 45.978.500,-

Rp. 55.978.500,-

- Rp. 67.978.500,-

- Rp. 81.978.500,

-

- Rp. 97.978.500,-

- Rp. 115.978.500

,-

- Rp. 115.978.500

,-

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1 16 2 Nilai Investasi PMDN (ribu)

Rp. 125.919.000,

-

Rp. 132.214.000,-

- Rp. 133.474.000

,-

- Rp. 134.733.000

,-

- Rp. 135.990.000,-

- Rp. 137.251.000

,-

- Rp. 137.251.000

,-

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

- 12 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terpadu

1 16 3 Persentase Pengaduan yang terselesaikan

- 70 % 75 75 % 82,5 75 % 90,75 80 % 99,825 80 % 109,807 80 % 457.882 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1 16 4 Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Perizinan tepat waktu

80% 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1 16 5 Program Peningkatan Promosi dan Realisasi Investasi

Jumlah penyerapan tenaga kerja

1.038 5.000 orang - 5.000 orang - 5.000 orang

- 5.000 orang - 5.000 orang - 25.000 orang

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1 18

Kepemudaan Dan Olah Raga

1 18 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah kegiatan olahraga

11 kegiatan 13 kegiatan 150 13 kegiatan 160 13kegiatan 170 13 kegiatan 180 13 kegiatan 180 13 kegiatan 180 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 18 2 Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regi-onal/ nasional

- 33,33% 250 35% 260 36,75 270 38,58 280 40,51 290 40,51 290 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 18 3 Peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

7 9 120 10 130 12 140 14 140 17 140 17 670 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 19

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1 19 1 Program pencegahan dini

Persentase Tingkat

1,00% 1,00% 375 1.05% 413 1,10% 454 1,16% 499 1,22% 549 1,22% 2.290 Badan Penanggulanga

- 13 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

dan penanggulangan korban bencana alam

Kesiapan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penanggu-langan Bencana

n Bencana Daerah

1 19 2 Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana

- 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 1.250 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 19 3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota

- 50% 58,908 65% 68 75% 78,200 85% 90 95% 103,5 95% 1.600 Polisi Pamong Praja

1 19 4 Tingkat pengendalian keamanan lingkungan

- 75% 60 80 % 100 85 % 110 90 % 115 95 % 120 95 % 505 Polisi Pamong Praja

1 19 5 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda

70% 75% 553 80% 580 85% 600 90% 620 100% 650 100% 650 Polisi Pamong Praja

1 19 6 Persentase demo yang tertangani

100% 100% 65 100% 85 100% 115 100% 130 100% 145 100% 525 Polisi Pamong Praja

1 19 7 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase antisipasi gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

90% 90% 283,6 90% 300 90% 310 90% 320 100% 330 100% 1543,6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar

- 10% 90 20% 100 30% 110 40% 120 50% 130 50% 130 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 14 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 19 9 Kebangsaan Persentase unjukrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama

22,39% 10% 252 10% 270 10% 290 10% 300 10% 330 10% 1.442 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 10 Program Pedidikan Politik Masyarakat

Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar

45% 60% 49 70% 55 80% 65 90% 75 90% 85 90% 329 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada

76,79% 77% 96,25 77% 105 77% 115 77% 130 78% 140 78% 586,25 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1 20 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase kenaikan ZIS.

20,66% 22,30% 61 23,94% 67,1 25,58% 73,81 27,22% 81,191 28,86% 89,31 28,86% 372,411 Sekretariat Daerah

1 20 3 Jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Haji

230 orang 230 orang 584 230 orang 642,4 230 orang 706,64 230 orang 777,304 230 orang 855,034 1.150 orang 3.565,378 Sekretariat Daerah

1 20 4 Jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Umroh

360 orang 420 orang 114,180 480 orang 125,598 540 orang 138,157 600 orang 151,973 720 orang 167,170 2.760 orang 697,078 Sekretariat Daerah

1 20 5 Jumlah masyarakat yang melaksa-nakan qurban

6.033 6.458 orang 345,4 6.883 orang 379,94 7.308 orang

417,934 7.733 orang 459,727 8.158 orang 505,699 8.158 orang 2.108,7 Sekretariat Daerah

1 20 6 Persentase sarana dan

- 70% 100 75% 100 80% 100 85% 100 90% 100 90% 500 Sekretariat Daerah

- 15 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda

1 20 7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas

80% 82% 2.900 84% 3.200 86% 3.500 88% 3.900 90% 4.3 90% 17.800 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1 20 8 Program Pendidikan kedinasan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam mendu-duki jabatan

85% 100% 3.300 100% 3.700 100% 4.000 100% 4.400 100% 4.900 100% 20.300 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1 20 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan LKPD

39 temuan 30 temuan 160 25 temuan 150 20 temuan 140 15 temuan 130 10 temuan 120 10 temuan 820 Inspektorat

1 20 10 Opini BPK WDP WDP - WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1 20 11 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Rasio belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja APBD

≤51 % ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - ≤51 % - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1 20 12 Peningkatan anggaran

Rp. 859.180.759.

Rp. 922.648.000.

- Rp. 986.778.000

- Rp. 1.056.307.

- Rp. 1.131.654.00

- Rp. 1.212.279.

- Rp. 1.212.279.

- Dinas Pendapatan,

- 16 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pendapatan dan belanja daerah

291,- 000,- .000,- 000.000,- 0.000,- 000.000,- 000.000,- Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1 20 13 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru

- - - 20 40.000 - - - - - - 20 40.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1 20 14 Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda

Jumlah unit pelayanan yang IKM Berketegori Baik

30 Unit Pelayanan

30 Unit Pelayanan

150 40 Unit Pelayanan





1.225 Sekretariat Daerah

1 20 15 Persentase pelaksanaan SPM oleh OPD

60% 65% 50 70% 55 80% 60 90% 70 100% 100 100% 335 Sekretariat Daerah

1 20 16 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan

- 200 100 200 100 210 105 220 120 225 120 1.055 545 Sekretariat Daerah

1 20 17 Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan

- 8 100 8 100 10 120 10 120 12 140 48 580 Sekretariat Daerah

1 20 18 Cakupan Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat

7 Kecama-tan 33

kelurahan

7 Kecama-tan 33

kelurahan

55 7 Kecama-tan 33

kelurahan

55 7 Kecama-tan 33

kelurahan

60 7 Kecama-tan 33

kelurahan

60 7 Kecama-tan 33

kelurahan

65 7 Kecama-tan 33

kelurahan

295 Sekretariat Daerah

1 20 19 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD

3 1 100 1 100 1 110 1 120 8 130 1 460 Sekretariat DPRD

1 21

Ketahanan Pangan

1 21 1 Program Peningkatan

Penguatan cadangan

27% 45% 200 60% 250 60% 100 60% 100 60% 100 60% 750 Dinas Pertanian,

- 17 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

pangan pemerintah

Perikanan dan Ketahanan Pangan

1 21 2 Stabilitas harga dan pasokan pangan

90% 90% 50 90% 5075 90% 50 90% 50 90% 50 90% 250 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

1 21 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


1 21 4 Cakupan Penanganan daerah rawan pangan


1 21 5 Cakupan Sosia-lisasi Program “One Day No Rice” kepada Masyarakat

- 20% 50 30% 50 40% 50 50% 50 60% 50 60% 250 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

1 21 6 Skor pola pangan harapan (PPH)

72% 75% - 78% - 82% - 86% - 90% - 90% - Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

1 21 7 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan

40% 50% 200 60% 250 70% 300 80% 350 90% 400 90% 1.500 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

1 22

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1 22 1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

Persentase Posyandu Aktif

30% 31% 1.646,261

31,50% 1.900,537

32% 2.090,59 32,50% 2.299,6 33% 2.529,649

33% 10.466,637

Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

- 18 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

desa/kelurahan Berencana

1 22 2 LPM Aktif 80,04% 81% 284 81,50% 311,9 82% 343,09 82,50 377,399 83% 415,138 83% 1.731,527 Badan Pemberda-yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 22 3 Program Pembi-naan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan

Jumlah Kelurahan yang berketegori: 1. Swasembada 2. Swakarya 3. Swadaya

7 21 5

7 21 5

700

10 19 4

700

15 15 3

700

18 13 2

700

20 11 2

700

20 11 2

3.500 Kecamatan

1 24 Kearsipan

1 24 1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Persentase kearsipan daerah berbasis digital

- - 125 5% 145 10% 115 15% 110 20% 105 20% 600 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

1 24 2 Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

16 OPD 17 OPD 275 18 OPD 255 19 OPD 235 20 OPD 190 21 OPD 195 21 OPD 1.150 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

1 25

Komunikasi Dan Informatika

1 25 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase OPD yang mengisi data dan informasi di website resmi

18,18% 60 % 15 70% 160 80% 170 90% 180 100 % 190 100% 715 Kantor Komunikasi dan Informatika

1 25 2 Persentase OPD yang menggunakan software legal atau menggunakan OSS

60% 72% 20 80% 25 90% 30 100% 35 100% 40 100% 150 Kantor Komunikasi dan Informatika

- 19 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 25 3 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

3 kelompok 7 kelompok 15 7 kelompok

20 7 kelompok

25 7 kelompok 26 7 kelompok

27 7 kelompok

113 Kantor Komunikasi dan Informatika

1 26 Perpustakaan

1 26 1 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan

10.000 orang/ tahun

10.500 orang/ tahun

312 11.000 orang/ tahun

320,5 11.500 orang/ tahun


337,5 12.500 orang/ tahun


1.646 Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

2 Urusan Pilihan

2 1 Pertanian

2 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani

11,03% 13,00% 100 15,86% 110 20,69% 120 25,52% 130 30,34% 140 30,34% 600 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

2 1 2 LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat

20,83 % 29,17%

37,50 %

45,83%

54,17 %

62,50 %

62,50 %

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

2 1 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Jumlah Produk olahan perta-nian/peterna-kan/perikanan unggulan yang berkembang dan bersertifikasi

6 Jenis 9 Jenis 200 11 200 14 200 16 200 17 200 17 1.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

2 1 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai tukar petani

- 108 200 109 200 110 200 111 200 112 200 112 1.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

2 4 Pariwisata

2 4 1 Program Pengembangan

Waktu Kunjungan

3 hari 3 hari 50 3 hari 50 3 hari 50 4 hari 50 4 hari 50 4 hari 250 Dinas Pemuda, Olahraga,

- 20 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kemitraan Wisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 2 Tingkat Hunian Kamar

52% 53% - 54% - 55% - 56% - 57% - 57% - Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 3 Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Jumlah Wisatawan

95.700 105.270 100 115.797 100 127.377 100 140.114 100 154.126 100 154.126 500 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya

Jumlah gedung kesenian

1 1 2.000 - - - - - - - - 2 2.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 5 Pembinaan kelompok seni

- - - 50 100 58 100 66 100 76 100 76 400 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 6

Jumlah event pagelaran budaya

1 event 1 event 195 1 event 224 1 event 258 1 event 300 1 event 341 6 event 1318 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 7

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah dibina

- - - 50 orang 100 55 orang 100 61 orang 100 73 orang 100 73 orang 400 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 4 8 Jumlah Fasilitasi ODTW kuliner

1 kawasan 1 kawasan 100 1 kawasan 100 1 kawasan 100 1 kawasan 100 2 kawasan 200 6 kawasan 600 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 21 -

Kode


Pembangunan


(Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2013)


SKPD Penanggung

Jawab


(2018)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

Target Rp

(juta) Target

Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 6 Perdagangan

2 6 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional dan pembangunan Pasar Induk

1 unit 1 unit 12.000 1 unit 10.000 1 unit 1.000 1 unit 110.000 1 unit 121.000 6 unit 254.000 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

2 6 2 Fasilitasi Pemasaran

10 produk 10 produk 35 10 produk 540 10 produk 45 10 produk 550 10 produk 50 60 produk 1.220 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

2 6 3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pember-dayaan Pedagang

- 2 kawasan 120 2 kawasan 132 2 kawasan 145,2 2 kawasan 159,72 2 kawasan 175,692 10 kawasan 732.612 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

2 6 4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sengketa Konsumen yang diselesaikan

100% 100% 458 100% 377 100% 717,7 100% 456,170 100% 501,787 100% 2.207,657 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

2 7 Industri

2 7 1 Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

0,50 % 1,70 % 650 1,90 % 325 2,10 % 357,5 2,30 % 393,295 2,50 % 432,575 2,50 % 2.158,325 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

2 7 2 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pusat Promosi dan Informasi

- - - I unit 4.000 - - - - - - 1 unit 4.000 Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan

Sukabumi, 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__21_Tahun_2013... · Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Documents