Korupsi investasi-perizinan usaha 100614

Korupsi, Perizinan Usaha,

dan Investasi

Jakarta, 10 Juni 2014

1

Indonesia Saat Ini…

• Ekonomi terbesar ke-16 dunia.

• 45 Juta jiwa consuming class

• 53% populasi tinggal dikotayang memproduksi 74% Produk Domestik Bruto

• 55 juta tenaga kerja terdidikdalam perekonomian

• $0.5 triliun potensi pasarkonsumen jasa agrikultur, perikanan, energi, danpendidikan.

2

Indonesia 2030

• Ekonomi terbesar ke-7dunia.

• 135 Juta jiwa consuming class

• 71% populasi tinggal dikotayang memproduksi 86% Produk Domestik Bruto

• 113 juta tenaga kerjaterdidik dalamperekonomian

• $1.8 triliun potensi pasarkonsumen jasa agrikultur, perikanan, energi, danpendidikan.

3

Investasi

• Tingkat kepercayaaninvestor tinggi. Sebanyak53% investor memilihIndonesia.

• Pertumbuhan investasi2014 diperkirakan 6 persen.

• Taksiran investasi 2014 diperkirakan mencapai Rp405 T.

• Perbaikan iklim investasiperlu didorong untukmeningkat pertumbuhaninvestasi hingga 2 digit.

4

Daya Tarik Global

2013-2014 2012-2013

Negara

Peringka

r Skor Peringkat

Perubh

an

Singapura 2 5,61

2 0

Malaysia 24 5,03

25 1

Thailand 37 4,54

38 1

Indonesia 38 4,53

50 12

Filipina 59 4,29

65 6

Kamboja 88 4,01

85 -3

5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Axi

s Ti

tle

Indeks Daya Saing Global

Peringkat Total Negara

Kemudahan Berusaha

• Tingkat kemudahan berusahaturun 4 peringkat dari posisi 2012.

• Salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan tingkatkemudahan berusaha adalahmasalah memulai usaha.

• Beberapa inisiatifpenyederhanaan proses perizinanusaha perlu lebih diefektifkan.

• Sebaran kewenangan dalamproses perizinan usaha masihpanjang, waktu lama, dan biayaperizinan yang mahal.

6

51

52

82

77

97

121

132

142

146

171

52

54

86

88

101

121

137

144

147

175

Protecting Investors

Trading Across Borders

Getting Credit

Dealing with Construction

Permits

Registering Property

Getting Electricity

Paying Taxes

Resolving Insolvency

Enforcing Contracts

Starting a Business

Kemudahan Berusaha

Series2 Series1

Tantangan Kemudahan

Berusaha• Praktik Korupsi dan Birokrasi

yang Inefisien dinilai sebagaifaktor utama penghambatdunia usaha di Indonesia.

• Dalam hal perizinan usaha, baik korupsi maupunbirokrasi yang inefisienmengakibatkan prevalensisuap dalam proses perizinanterjadi.

• Alasannya, speeding the administrative process and securing business gain (Global Corruption Barometer dan Bribe Payer Survey).

7

0 5 10 15 20 25

Kebijakan Nilai Tukar

Rendahnya Kapasitas Inovasi

Regulasi Perpajakan

Kriminalitas dan Pencurian

Lemahnya Kesehatan Publik

Rendahnya Tenaga Kerja Terdidik

Instabilitas Pemerintahan

Inflasi

Tinggi Tingkat Pajak

Instabilitas Kebijakan

Lemahnya Etika Buruh

Kebijakan Perburuhan Yang Menghambat

Akses Lembaga Keuangan

Kurangnya Infrastruktur

Birokrasi Pemerintahan Tidak Efisien

Korupsi

Memulai UsahaNo. Prosedur Waktu Biaya

1 Pendaftaran Ke Notaris Secara Elektronik di Kementerian

Hukum dan HAM

4 hari Termasuk dalam prosedur ke 4

2 Pendaftaran Ke Notaris 4 hari IDR 4,464,464

3 Mendapatkan Surat Izin Tinggal Manajemen Perusahaan 1 hari Tidak Ada Biaya

4 Pendaftaran Surat Izin Domisili Perusahaan 2 hari Tidak Ada Biaya

5 Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 hari IDR 200,000 (name check) + IDR

1,580,000 non-tax state revenue

(PNBP) fees for legal services

6 Pendaftaran Ke Kementerian Hukum dan HAM 7 hari Termasuk dalam prosedur ke 4

7 Pendaftaran SIUP, TDP di Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

15 hari Tidak Ada Biaya

8 Pendaftaran Ke Kementerian Tenaga Kerja 14 hari Tidak Ada Biaya

* 9 Pendaftaran Jamsostek 7 hari Tidak Ada Biaya

* 10 Pendaftara (NPWP) dan Nomor Pajak P Kena Pajak

(NPPKP)

1 hari (Bersamaan

Dengan Prosedur

Sebelumnya)

Tidak Ada Biaya

8

Peringkat Korupsi Indonesia di antara Negara

kawasan Asia Tenggara

• Skor korupsi Indonesia beradajauh di bawah rata-rata global, kawasan asia pasifik, ASEAN, danASEAN-Singapura.– Rerata Skor CPI Dunia sebesar 43.

– Rerata Skor CPI Asia PasifikSebesar 43.

– Rerata Skor CPI Asia Tenggara Sebesar 40

– Rerata Skor CPI Asia Tenggara Tanpa Singapura Sebesar 35

9

Peringkat Negara Skor

53 Malaysia 50

94 Filipina 36

102 Thailand 35

114 Indonesia 32

116 Vietnam 31

160 Kamboja 20

Skor CPI 2013 bertahan di angka 32, namun peringkat mengalami kenaikan 4

tingkat

Sumber: Corruption Perception Index (Transparency International, 2013)

Tren Korupsi Indonesia di antara negara kawasan

Asia Tenggara

• Global Corruption Barometer 2013– Survei di 107 negara dunia– Di Indonesia survei dilakukan

di 5 (kota): Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, danMakassar.

– Jumlah responden sebanyak1000 orang.

– Menera tidak hanya persepsipublik tentang korupsi namunjuga pengalaman terhadappelayanan publik.

10

50%

38%

14%

18%

9%

8%

23%

25%

31%

47%

27%

25%

29%

25%

32%

39%

55%

66%

72%

48%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kamboja

Filipina

Malaysia

Vietnam

Thailand

Indonesia

Asia Tenggara

Menurun Sama saja Meningkat

Sumber: Global Corruption Barometer (Transparency International, 2013)

Hampir 3 dari 4 responden menilai bahwa korupsi meningkat dalam satu tahun terakhir

Indonesia merupakan negara pembayar

suap terbesar kedua di ASEAN

11

26%

57%

36%

30%

18%

12%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SEA Cambodia Indonesia Vietnam Thailand Philippines Malaysia

Pengalaman Suap Masyarakat terhadap 8 (Delapan)

Layanan Publik Utama

12

4%

6%

12%

21%

32%

37%

66%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilities

Tax

Medical and health services

Education system

Land Services

Registry and permit service

Judicial System

Police

% people that had come into contact with each service, that had paid a bribe

Mengapa Praktik Suap Dalam Proses

Perizinan Masih Terjadi

• Masyarakat menilai faktor kedekatan (personal contact) sangat penting untuk mengaksespelayanan publik.

• Gap antara regulasi dan implementasi kebijakanyang lemah.

• Pengelolaan Integritas Pejabat Publik BelumKuat.

• Masyarakat masih enggan melaporkan kejadiankorupsi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara.

• Belum ada mekanisme keluhan masyarakat yang efektif.

13

• Sosialisasi Tentang PTSP tidak disertai dengan perubahan watakbirokratisasi layanan publik.

14

20%

57%

29%

80%

47%

71%

Kota Banjarbaru

Kota Balikpapan

Kota Semarang

Pengetahuan Pengusaha tentang PTSP

Tidak Tahu

35%

53%

92%

65%

47%

8%

Kota Banjarbaru

Kota Balikpapan

Kota Semarang

Cara Pengusaha Mendapatkan Izin Usaha

Diurus Sendiri Diurus oleh Pihak Ketiga

Suap Dalam Perizinan

1. Implementasi PTSP BelumDapat Merubah PersepsiPengusaha TerhadapBirokratisasi Perizinan.

2. Rentang kewenanganperizinan yang tersebar baikdi Instansi Vertikal MaupunHorizontal seringmengakibatkan pelanggaranprosedur penerbitan izinusaha.

3. Akibatnya, praktik suap masihlazim bahkan pada daerahyang telah memiliki PTSP.

15

80%

53%

58%

20%

47%

42%

Kota Banjarbaru

Kota Balikpapan

Kota Semarang

Suap Perizinan

Lazim Tidak Lazim

Sektor Usaha Terdampak Korupsi

• Skor 10 berarti perusahaan tidakpernah membayar suap, 0 berartiperusahaan selalu membayar suap.

• Dari 19 (sembilan belas) sektorlapangan usaha, terdapat 8 (delapan) sektor yang paling rawan suap, yaitu– Pekerjaan Umum dan Konstruksi– Jasa– Real estate dan Properti– Minyak dan Gas– Pertambangan Umum– Pembangkitan Energi dan Transmisi– Farmasi dan Alat Kesehatan, dan– Industri Berat

16Sumber: Bribe Payers Index (2011)

5.36.16.16.26.36.46.46.5

6.26.66.66.76.76.86.96.97.07.07.17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Public Works Contracts and…

Utilities

Real Estate, Property, Legal and…

Oil and Gas

Mining

Power Generation and Transmission

Pharmaceutical and Healthcare

Heavy Manufacturing

Average

Fisheries

Arms, Defence and Military

Transportation and Storage

Telecommunications

Consumer Services

Banking and Finance

Forestry

Information Technology

Civilian Aerospace

Agriculture

Light Manufacturing

Tipologi Suap per Sektor Bisnis

17

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

Petty Grand Private

Bisnis Tanpa Suap-Menyuap Menjadi Tren

Bisnis Internasional

• Tren Bisnis Internasionaltelah “meninggalkan” suap sebagai cara untukmendapatkan kontrakdan manfaat bisnis.

• Pebisnis di Indonesia masih menggunakan cara“suap” untuk menangproyek, bukankompetensi bisnis.

18

Dalam setahun terakhir, menurut anda

perusahaan anda gagal mendapatkan kontrak

kerjasama atau manfaat bisnis lainnya karena

kompetitor membayar suap? NO YES

TOTAL 73% 27%

Indonesia 53% 47%

KEPEMILIKAN ASING

Lebih dari 20% dimiliki

asing75% 25%

Tidak Lebih dari 20%

dimiliki asing72% 28%

JENIS PERUSAHAAN

Tercatat di Bursa Saham 79% 21%

Tidak tercatat di Bursa

Saham72% 28%

Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011)

Hanya 1 dari 4 pengusaha menilai kompetitor bisnis memberikan suap untuk memenangkan kontrak bisnis

19

Apakah perusahaan Anda memiliki

tanggung jawab etik untuk memberantas

korupsi? TIDAK YA

TOTAL 21% 79%

Indonesia 20% 80%

KEPEMILIKAN ASING

Lebih dari 20% dimiliki

oleh asing20% 80%

Tidak lebih dari 20%

dimiliki oleh asing21% 79%

JENIS PERUSAHAAN

Tercatat di bursa saham16% 84%

Tidak tercatat di bursa

saham22% 78%

Sumber: (Bribe Payer Survey, 2011)

Bisnis Bersih Mendorong Pemerintah Bersih

• Semakin Pasif PebisnisMembayar Suap, Negara Akan Semakin Bersih.

• Relasi Korupsi PejabatPublik – Suap Pebisnismenandakan bahwa upayapenindakan danpencegahan korupsi harusdilakukan bersamaan baiksisi permintaan maupun sisipenawaran.

20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 7 8 9

Cor

rupt

ion

Per

cept

ions

Inde

x

Bribe Payers Index

Country

Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011)

Masa Depan: Bisnis Tanpa Suap

• Bisnis yang bersihdari praktik suapmemiliki pengelolaansistem integritas yang baik.

21

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

6 7 8 9

Bu

sin

ess I

nte

gri

ty

Bribe Payers Index

Country

Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011)

Rekomendasi

• Penguatan aspek integritas dalam pelayanan

perizinan.

– Peningkatan Integritas Perusahaan (Corporate

Integrity System).

– Peningkatan Integritas Pejabat Publik (Public

Sector Integrity).

• Penguatan Mekanisme Keluhan Masyarakat.

• Penguatan penegakan hukum.

22

Wahyudi M. ToharKoordinator Program Tata Kelola Ekonomi, Transparency International IndonesiaEmail: [email protected] Kasih

23