1 Kopperindag dan PP 2016 LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Tebo sebagai daerah otonom terbentuk sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tebo merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan menjadi salah satu dari lima daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi. Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kabupaten Tebo, pembentukan Kabupaten Tebo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan terus berkembangnya dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar. Selanjutnya sebagai upaya untuk mengetahui ketercapaian pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyakat selama tahun anggaran 2015 pada Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar, diperlukan pengukuran kinerja dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP pada dasarnya mempunyai 2 makna, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, maka sebagai bahan evaluasi dan implementasi amanat kebijakan peraturan perundang- undangan, khususnya kebutuhan pembangunan, dalam laporan ini diperlukan gambaran rencana strategis Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo yang memuat visi, misi dan arah kebijakan sesuai kondisi dan karakteristik bidang kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar. Penyusunan Program Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Tahun 2016 dilandasi oleh peraturan perundang- undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
38
Embed
Kopperindag dan PP 2016 - tebokab.go.id · kinerja dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ... Seksi industry Kecil dan Kerajinan; b. ... Menyiapkan bahan pedoman
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Kabupaten Tebo sebagai daerah otonom terbentuk sejalan dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kabupaten Tebo merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan menjadi
salah satu dari lima daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi.
Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kabupaten Tebo, pembentukan
Kabupaten Tebo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini telah dirasakan
peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan terus berkembangnya
dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang
diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dapat tercapai.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar. Selanjutnya sebagai upaya untuk mengetahui ketercapaian pelayanan
publik dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyakat selama tahun anggaran 2015
pada Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar, diperlukan pengukuran
kinerja dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP pada
dasarnya mempunyai 2 makna, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, maka
sebagai bahan evaluasi dan implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-
undangan, khususnya kebutuhan pembangunan, dalam laporan ini diperlukan gambaran
rencana strategis Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Tebo yang memuat visi, misi dan arah kebijakan sesuai kondisi dan karakteristik bidang
kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar.
Penyusunan Program Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Tahun 2016 dilandasi oleh peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 22/
PER/M. KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi;
8. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan
TAPKIN dan LKJIP;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Revieu Atas Laporna Kinerja Instansi Pemerintah
1.2. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo tahun 2016
ditujukan menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu pada tingkat
pencapaian hasil dan sasaran program pembangunan dengan melakukan
perbandingan antara indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan
realisasinya. Adapun maksud dari penyusunan LKjIP pada anggaran tahun 2016
adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan
dan program yang terdiri atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan
Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah). Sedangkan tujuannya
adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak yang memberikan
mandat agar tercipta sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dalam menjalankan misi. Penyusunan LKJIP akhirnya diharapkan dapat
menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance).
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, secara hirarkis susunan kepegawaian
digambarkan sebagai berikut:
1.3.1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo terdiri dari :
3
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Program.
3. Bidang Koperasi, membawahkan :
a. Seksi Koperasi;
b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
c. Seksi Fasilitasi, Pembiyaan dan Simpan Pinjam.
4. Bidang Perindustrian, membawahkan :
a. Seksi industry Kecil dan Kerajinan;
b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
c. Seksi Informasi Teknologi dan Pemasaran.
5. Bidang Perdagangan, membawahkan :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
c. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
6. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar;
b. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan
c. Seksi Penempatan Pedagang.
1.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi
A. Kepala Dinas;
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
sebagian kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayangan umum di bidang
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
c. pelaksanaan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap tugas dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar;
4
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
e. pelaksanaan pembinaan terhadap staf; dan
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Sekretariat;
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas umum, mengelola
kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pembinaan pada pegawai, organisasi dan tata laksana dinas;
b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
perbendaharaan;
c. melaksanakan tugas peyusunan program dan pelaporan kegiatan dinas;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan
gedung kantor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan
perasional, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, protokoler dan
kebutuhan rumah tangga, perlengkapan pegawai; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat, membawahkan: a. subbagian
Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian
Program dan Pelaporan. Dimana masing-masing subbagian dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun,
menatausahakan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, pembinaan dan pemberdayaan aparatur dan
pengeloaan administrasi kepegawaian dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan semua urusan umum, inventaris dan perlengkapan dinas,
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum;
b. pembinaan disiplin pegawai , pengembangan sumberdaya aparatur,
penjenjangan karir, menyusun analisa kebutuhan tambahan pegawai’ mutasi
pegawai, gaji berkala dan kepangkatan;
5
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
c. membuat rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan
pegawai;
d. mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore);
e. membuat surat teguran secara lisan dan tertulis kepada pegawai yang
melanggar displin PNS;
f. melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian lain yang berkaitan dengan
kepegawaian danumum;
g. memberikan saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada
atasan sesua dengan tugas dan fungsinya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
b. Subbagian Keuangan;
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi
Keuangan dan perbendaharaan, menyusun anggaran dan pendapatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5.1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
6. Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan
6.1. Pembangunan Pasar Pedesaan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif
7.1. Fasilitasi Pengembangan UKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8.1. Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi
9. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9.1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
9.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang dan Produk
10.2. Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
10.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
11.1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
12. Program DAK Bidang Perdagangan
12.1. DAK Bidang Perdagangan
13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
13.1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
28
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
14.1. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri
15. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
15.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di Akses Masyarakat
29
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja
Wittaker (1995, dalam Tim FE UAD, 2002) mendifinisikan pengukuran kinerja
instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan
pemerintah yang responsive dan cakap. Selain itu khususnya dalam masa transisi dari
sistem sentralisasi ke desentralisasi, daerah cenderung memiliki pendapatan yang
terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sangat tinggi.
Sehingga tanpa adanya indicator kinerja, akan sulit untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan suatu unit kerja.
Dengan demikian kinerja program mengacu pada tingkat pencapaian hasil tujuan
dan sasaran program pembangunan dengan melakukan perbandingan antara indikator
dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dalam
konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mempunyai makna
ganda yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja.
Evaluasi terahadap kinerja program pembangunan sangat penting dilakukan,
sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil
keputusan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Evaluasi terhadap kinerja
program pembangunan dibagi dalam 2 tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan yang
dilakukan dengan menyusun indikator dan sasaran kinerja program pembangunan,
sebagai wujud pada laporan ini adalah rencana berupa program kegiatan di atas. (2)
tahap pasca proyek/program kegiatan, yang dilakukan dengan pelaksanaan studi evaluasi
kinerja program pembangunan.
Adapun sasaran yang ada pada Dinas Koperindag antara lain adalah SBB;
1. Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi yang sehat dan melaksanakan
Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Koperasi pengertianya adalah suatu lembaga usaha yang dibentuk oleh
masyarakat/anggota untuk kepentingan masyarakat/anggota yang berazaskan
gotong-royong dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga
keberadaan koperasi agar betul-betul produktif sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi lokal perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat dan
terarah dengan tetap berorientasi pada pasar dan modal. Data jumlah koperasi
dari tahun 2014 -2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
30
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
No Status Koperasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Aktif 228 121 114
2 Tidak Aktif 109 227 242
Jumlah 337 348 356 Data diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan Tahun
2016 terjadi peningkatan jumlah Koperasi sebesar 5,3 %, hal ini menunjukkan
bahwa koperasi merupakan pilar utama dalam perekonomian Kamasyarakatan.
Akan tetapi bila dilihat dari target yang ditetapkan sebsar 250 Unit maka tingkat
realisasi capaian sebesar 46 % . Akan tetapi jumlah koperasi aktif dari tahun 2014-
2105 mengalami penurunana, hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran pengurus
maupun anggota koperasi dalam mangadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
RAT merupakan tolak ukur dalam menilai koperasi itu aktif ataupun tidak. Maka
disinilah peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pengurus koperasi
dalam mengadakan RAT.
2. Meningkatkan jumlah IKM dalam Kabupaten Tebo sebagai wujud
kesejahteraan masyarakat
Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri yang terdiri dari
industri kecil dan industri menengah. Industri Kecil dan Menengah yang berada di wilayah
Kabupaten Tebo terdiri dari 745 unit usaha data tahun 2015. Meningkat sebesar 17 %
dibandingkan tahun 2014 sebanyak 638 Unit, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
NO Cabang Industri Jumlah Perusahaan ( Unit)
Persentase
(%)
2014 2015 2016
1. Kerajinan 153 172 199 13
2. Kimia dan Bahan
Bangunan
257 260 265 1,8
3. Logam dan
Elektronika
15 17 19 10
4. Pangan 194 272 272 -
5. Sandang 19 24 27 11
Total 638 745 782 Data Laporan Data Base IKM Kabupaten Tebo Tahun 2015
31
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di
bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 5 juta sampai dengan 200 juta,
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan perusahan Industri
Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan
nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
Pedagang Kecil Dan Menengah adalah pedagang kecil yang terdiri dari pedagang
Kaki lima dan usaha menengah yang terdiri dari pedagang toko modern (mini market) yang
perlu mendapatkan perhatian terhadap akses pelayananya sehingga produktivitas
usahanya meningkat secara berkesinambungan.
Pengelolaan Pasar adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengembangan
sumberdaya pasar, penataan dan penertiban pedangan, dan penempatan pedagang yang
bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertata rapi, tertib dan aman, nyaman bagi
seluruh pengguna pasar dan konsumen.
Produktif adalah kegiatan usaha dari usaha pedagang kecil dan menengah, usaha
industri kecil dan menengah serta koperasi yang menghasilkan dan menguntungkan
secara berkesinambungan.
Adapun capaian dari sasaran 2 ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 600
IKM adapun realisasiny adalah sebanyak 782 Unit atau sebesar 130 %
Untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dikabupaten tebo dari tahun 2014-2016
mengalami peningkatan, hal ini berarti sudah menggeliatnya kegiatan perekonomian di
Kabupaten Tebo, dan mulai meningkatkanya kesadaran masyarkat dalam mengingkatkan
taraf hidupnya, dan secara makro daya beli masyarakat sudah meningkat yang
dipengaruhi dengan mulai membaiknya harga Karet dan sawit yang merupakan mata
pencahrian utama masyarakat Tebo.
3. Terwujudnya pasar tradisional dalam Kondisi Baik
Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli yang malkukan transksi
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun pasar dalam kkabupaten Tebo
kondisi Desember Tahun 2016 berjumlah 42 Unit termsuk pasar yang dikelola oleh
pemerintah Daerah maupun dikelola oleh Desa. Pasar menjadi urat nadi
pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tebo, bisa dikatakan hampir seluruh Kecamatan
d Kabupaten Tebo memilik Pasar, baik Pasar Harian maupun Pasar Kalangan. Untuk
tahun 2016 revitalisasi pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus maupun
dana Aspirasi Dewan berjumlah 4 Unit, yang bertujua untuk memperbaiki sarana dan
prasarana pasar, serta melakukan penataan-penataan lokasi berjualan bagi
pedagang, serta memperbaiki sistem keorganisasian pengurus pasar. Pada tahun
2016 pasar dalam kondisi yang baik ada 9 unit, jauh masih dari target yang ditetapkan
yaitu sebanyak 42 Unit, adapun tingkat realisasi capaian dari sasaran ini adalah 20 %
Adapun data pasar di Kabupaten Tebo sbb:
32
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
DATA PASAR DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI DINAS PERINDAG DAN TENAGA KERJA
KEADAAN DES 2016
NO Nama Pasar Lokasi
Aktifitas Kondisi Desa/ Kel Kecamatan
1 Tanjung Bungur Muara Tebo Tebo Tengah Harian Baik 2 Kemis Desa Sei Keruh Tebo Tengah Kalangan Baik 3 Sei. Bengkal Sei Bengkal Tebo Ilir Harian Cukup 4 Teluk Rendah Teluk Rendah Tebo Ilir Kalangan Cukup 5 Betung Pasar betung Tebo Ilir Kalangan Cukup 6 Pintas Tuo Pintas Tuo Muara Tabir Kalangan Cukup 7 Bangun Seranten Bangun Seranten Muara Tabir Kalangan Cukup 8 Sei Jernih Ds. Sei Jernih Muara Tabir Kalangan Cukup 9 Tanah Garo Ds. Tanah Garo Muara Tabir Kalangan Cukup 10 Simpang Niam Mangupeh Tengah Ilir Kalangan Baik 11 Minggu Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Cukup 12 Rabu Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Baik 13 Senen Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Cukup 14 Penapalan Ds. Penapalan Tengah Ilir Kalangan Cukup 15 Pulau Temiang Pulau Temiang Tebo Ulu Kalangan Baik 16 Teluk Jambu Ds. Teluk Jambu Tebo Ulu Kalangan Cukup 17 Teluk Kuali Ds. Teluk Kuali Tebo Ulu Kalangan Cukup 18 Seroja SP. 2 Sekuntur Jaya Serai Serumpun Kalangan Cukup 19 Desa Pinang Belah SP.1 Serai Serumpun Kalangan Cukup 20 Bukit Pemuatan Ds. Bukit Pemuatan Serai Serumpun Kalangan Cukup 21 Teluk Singkawang Ds. Teluk singkawang Sumay Kalangan Baik 22 Karang Dadi Karang Dadi Rimbo Ilir Kalangan Cukup 23 Pulung Rejo Ds. Pulung Rejo Rimbo Ilir Kalangan Cukup 24 Giri Winangun Ds. Giri Winangun Rimbo Ilir Kalangan Cukup 25 Sumber Agung Ds. Sumber Agung Rimbo Ilir Kalangan Cukup 26 Sari Mulyo Ds. Sari Mulyo Rimbo Ilir Kalangan Cukup 27 Suka Maju Ds. Suka Maju Rimbo Ulu Kalangan Cukup 28 Wanareja Ds. Wanareja Rimbo Ulu Kalangan Cukup 29 Sumber Sari Ds. Sumber Sari Rimbo Ulu Kalangan Baik 30 Sido Rukun Ds. Sido Rukun Rimbo Ulu Kalangan Cukup 31 Sarinah Kel. Wirotho Agung Rimbo Bujang Harian Baik 32 Unit 5 Ds. Tegal Arum Rimbo Bujang Kalangan Cukup 33 Unit 6 Ds. Tirta Kencana Rimbo Bujang Kalangan Cukup 34 Unit 4 Ds. Purwoharjo Rimbo Bujang Kalangan Cukup 35 Unit 7 Ds. Sapta Mulya Rimbo Bujang Kalangan Cukup 36 Unit 3 Ds. Rimbo Mulyo Rimbo Bujang Kalangan Baik 37 Tanjung Ds. Tanjung Simalidu VII Koto Kalangan Cukup 38 Kuamang Ds. Kuamang VII Koto Kalangan Cukup 39 Sei Abang Ds. Teluk Kayu Putih VII Koto Kalangan Cukup 40 Teluk Kayu Putih Ds. Teluk Kayu Putih VII Koto Kalangan Cukup 41 Aur Cino Ds. Aur Cino VII Koto Kalangan Cukup 42 Balai Rajo Ds Tuo VII Koto Ilir Kalangan Cukup
33
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
3.2 Evaluasi analisis capaian
No Sasaran Target Realisasi Persentase
capaian
1 Terwujudnya
peningkatan jumlah
koperasi yang sehat
dan melaksanakan
Rapat Anggota
Tahunan (RAT)
250 114 46
2 Meningkatkan jumlah
IKM dalam Kabupaten
Tebo sebagai wujud
kesejahteraan
masyarakat
600 782 130
3 Terwujudnya pasar
tradisional dalam
Kondisi Baik
45 9 20
Melihat dari tabel capaian diatas, bila dilihat dari sasaran pertama yaitu terwujudnya
peningkatan jumlah koperasi yang sehat dan melaksanakan Rapat anggota tahunan
dengan indikator jumlah koperasi yang aktif, nilai capaiannya masih dikatakan kurang
memcapai target, dikarenakan banyaknya koperasi yang belum menyadari pentingnya
Rapat anggota Tahunan (RAT) yang menjadi indikator utama aktif tidaknya koperasi
tersebut. Diharapkan ditahun yang akan datang perlu diadakan sosialisasi kepada
pengurus- pengurus koperasi tentang pentingnya RAT.
Untuk sasaran yang kedua meningkatkan jumlah ikm dalam kabupaten tebo sebagai
wujud kesejahteraan masyarakat, dilihat dari capain sasaran ini melebihi target, hal ini
sebagai wujud kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Industri Kecil dan menengah
sebagai salah satu penopang kesejahteraan masyarakat, dan ditambahlagi sumer daya
yang melimpah sebagai bahan baku pembuat industri olahan.
Untuk sasaran ketiga yaitu terwujudnya pasar tradisional dalam kondisi baik, dan
yang menjadi indikator pasar yang baik yaitu, lengkap sarana dan prasarana penunjang,
dari target yang ditetapkan sebanyak 45 Unit, dan realisasi yang tercapain sebanyak 9 unit
hal ini masih jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan masih minimnya anggaran
dalam mengelola pasar yang ada, dan pengelolaan pasar masih bertumpu pada pasar-
pasar besar atau bisa dikatakan pasar harian, dan belum sepenuhnya menyentuk pasar di
desa-desa atau bisa dibilang pasar kalangan
34
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Jika dilihat dari segi anggaran, perbandingan rencana dan realisasinya adalah
sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
RP
% PAGU
ANGGARAN REALISASI
I PENDAPATAN DAERAH 842.500 518.813.000 60,68
1 Pendapatan Asli Daerah 855.000.000 518.813.000 60,68
1.1. Hasil Retribusi Daerah 855.000.000 518.813.000 60,68