KOORDINASI PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN …

i

KOORDINASI PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN KEPOLISIAN

DALAM PENANGANAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Disusun dan Diajukan Oleh

WIRDAN TAHIR

Nomor Stambuk : 10561 0368 10

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

WIRDAN TAHIR Koordinasi Pemerintah Kelurahan Dengan Kepolisian Dalam

Penanganan Kantibmas Di Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan

Djaelan Usman)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana

koordinasi pemerintah dengan kepolisian dalam hal Penanganan Balapan Liar di

Sepanjang Jalan Veteran kota Makassar yang masih belum ditangani dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dalah deskriftif

kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data

yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk

kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari 6 (enam) informan yang sebelumnya

telah dicantumkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan kepolisian

berkoordinasi dalam Penanganan kasus balapan liar yang dilakukan anak remaja tidak

sesuai yang diharapkan masyarakat, waulupun kepolisian denagan pemerintah

kelurahan sudah memiliki langkah-langkah penanganan tetapi hasil dilapangan masih

terjadi balapan liar dan tindakan kekerasan dan perampasan barang-barang warga. Ini

sebagai fokus Kepada instansi pemerintah termaksud kepolisian dengan pemerintah

untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi wilayahnya sehingga

bisa terciptaya keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan veteran utara kota

makassar.

Keyword: Koordinasi Pemerintah Kelurahan Terhadap Kepolisian Dalam

Penanganan Kantibmas Di Kota Makassar

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hambaNya.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW

beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintah Kelurahan Dengan

Kepolisian Dalam Penanganan Kantibmas Di Kota Makassar” Skripsi ini merupakan

tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana

Ilmu Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada orang tua

tercinta Ayahanda H. M. Tahir D. Dan Ibunda Hj. Nurtini Tahir, terima kasih atas

segala pengorbanan, kesabaran, doa dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga

penulis dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis

tidak tersia-siakan. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku tercinta Kakanda

Wandi Tahir, Wardi Tahir. SH, Wisman tahir. S,Sos, adinda Wiwin Tahir, dan

seluruh keluarga besarku.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan

terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

vii

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.Djaelan Usman, M.Si

selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan

mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Ibu Hj. Rosdianti Razak, M.Si selaku penasehat akademik selama menempuh

kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

membekali segudang ilmu kepada penulis.

6. Kepolisian Polrestabes Makassar kota Makassar yang telah memberikan izin

penelitian kepada penulis.

7. Keluarga besar Desa MoncongLoe yang telah memberikan kesempatan untuk

melaksanakan KKP serta teman se-angkatan KKP.

viii

8. Adinda Hardiyanti Syamsuddin yang memberikan kasih sayang dan yang selalu

menemani dengan setia, memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan

bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan A. Putra Putra Pratama Mangewa S.Psi yang

selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Ananda A. Nuraisyah, A. Rahman Swair dan A. Akil dan Ari ,Alif yang

memberikan semangat dan keceriaan pada penulis dalam menyelesaikan

penyusunan skripsi.

11. Kakak Senior, serta Adik-Adik yang sama-sama menimbah ilmu di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi dari awal hingga akhir

yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat

serta hidayahNya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya Skripsi

ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran

yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 2015

Wirdan Tahir

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian…………………………………………..……… 40

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir…………………………………………… 36

Gambar 2. Model Analisis Interaktif………………………………………… 43

xi

DAFTAR ISI

Halaman Judul……………..………………………………………………....... i

Halaman Persetujuan……………………….………………………………….. ii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah…………………………….......... iii

Abstrak ............................................................................................................... iv

Kata Pengantar………………………………………………………………… v

Daftar Tabel........................................................................................................ viii

Daftar Gambar…………………………………………………………………. ix

Daftar Isi……………………………………………………………………….. x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……………..………………………………………….. 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………... 8

C. Tujuan Penelitian……………………………………………………… 8

D. Manfaat Penelitian..…………………………………………………… 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan……………………………………………….......... 10

B. Karangka Pikir…………….……………………………....................... 26

C. Fokus Penelitian ...........…………….…………………………………. 28

D. Deskripsi Fokus Penelitian…...........……………………….…...…….. 29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian………………………………………….. 30

B. Jenis dan Tipe Penelitian………………………………………………. 30

C. Sumber Data…………………………………………………………… 31

D. Informan Penelitian…………..……...…...……………………………. 31

E. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………….. 32

F. Teknik Analisis Data…………………………………………………... 32

G. Keabsahan Data………………………………………………………... 33

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian……......……………………... 35

B. Hasil Penelitian…………………….……………..…………………... 49

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………......... 55

B. Saran……...……………………………………………………………. 56

xii

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 57

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara………………………………………………….. 60

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang

sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu penguyuban tapi hubungan negatif

dengan penguyuban yang tidak teratur dan cendrung melakukan tindakan anarkis.

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya

keyakinan/anggapan/perasaan bersama. keyakinan bersama itu bisa berbentuk,

katakanlah, siapa yang cendrung dipersepsi sebagai maling, atau situasi apa yang

mengindikasikan adanya kejahatan yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti

dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan. Dan adanya keyakinan bersama

tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol,

tradisi, graffiti, ungkapan khas dan bahkan mitos serta fabel yang bisa

diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik.

Perubahan zaman dan perkembangan teknologi telah membawa dampak

yang begitu besar terhadap masyarakat indonesia. Khususnya bagi kehidupan

pelajar yang selalu mencoba hal-hal yang baru dan berbau moderen waulupun hal

tersebut hal tersebut tidak sesuai dengan budaya indonesia. Perubahan social

budaya yang terjadi di kehidupan pelajar ini, salah satunya adalah adanya geng

motor, yang telah menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan

bermasyarakat termaksuk kehidupan para pelajar. Namun pada perkembangnya

geng motor sering dilakukan para remaja yang hanya senang dengan kebut-

2

kebutan dan balapan liar, juga mulai melakukan hal-hal yang meresahkan

masyarakat dan melakukan tindakan kriminal. tetapi sekarang ini bukan hanya

dikalang remaja bahkan para pelajar sering melakukan balapan lair dijalan raya.

Belakangan ini sering melihat tanyangan berita ditelevisi tentang adanya

kekerasan yan dilakukan oleh geng motor, prilaku kekerasan ii otomatis

memberikan citra buruk bagi perkumpulan/ club otomtif yang lain. Padahal

banyak juga club otomotif yang jauh dari kegiatan negatif namun justru juga

sering melakukan kegiatan positif seperti bakti sosial, donor darah, dan lain-lain.

Menurut pengamatan saya terjadi kekerasan yang di lakukan oleh beberapa

oknum geng motor disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain :

(1) Kurangnya perhatian orang tua tak jarang menyebabkan mereka menjadi

pribadi yang keras karena kurang nya rasa kasih sayang dalam mendidik anakny.

Pendidikan agama yang tidak ditanamkan dengan baik menyebabkan mereka

tidak tahu bahkan barangkali tidak mengenal norma agama atau tak jarang mereka

tahu tapi tidak menjalankannya karena kurangnya bimbingan didalam keluarga.

(2) Pendidikan sekolah yang tidak dilaksanakan dengan baik seringkal kami

perhatiakan banyak anak sekolah sering bolos lebih banyak nogrong dijalanan.

Kemiskinan atau masalah ekonomi memaksa mereka untuk melakukan kekerasan

agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. (3) Pengaruh alkohol dan obat-obatan

terlarang membuat sesorang kehilangan akal dan nalar sehingga melakukan

tindakan kejahatan tanpa memikirkan dampak buruk buat dirinya sendiri dan

masyarakat. Ingin menunjukkan aktualisasi diri agar keberadaan mereka diakui ,

karena semakin disorot dan ditakuti maka semakin memberikan rasa bangga buat

3

mereka. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, tayangan

kekerasan di televisi dan sinetron yang tidak mendidik, pornografi juga sangat

mempengaruhi psikologis sesorang untuk cendrung meniru apa yang mereka

tonton. (4) Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum

juga memberikan kesempatan bagi berkembangnya geng motor brutal semacam

ini. Mudahnya orang mendapatkan sepeda motor saat ini dengn modal kredit

ringan selain itu menyebabkan kepadatan dijalan raya jugaberakibat banyaknya

kumpulan geng motor yang ingin menunjukkna eksistensi mereka.

Beberapa penyebab yang saya amati, dimana semakin marak bermunculan

geng motor yang memberikan pengaruh negatif dan cendrung berbuat kriminal

dimasyarakat. Peran pemerintah serta keluarga dan aparat penegak hukum disini

sangat diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan semcam ini agar

tidak semakin meluas. Karena jika dibiarkan pada akhirnya yang rugi adalah

masyrakat dan masa depan para anggota geng motor yang didominasi para remaja

tersebut.

Beberapa waktu terakhir ini disuguhi sebuah fenomena kekerasan yang

dilakukan komunitas anak bermotor (Geng Motor) yang bermula dari hobi, namun

aktivitasnya berujung keonaran hingga tindakan kriminal. Di Kota Makassar

khususnya di sepanjang jalan Veteran, kelompok yang familiar disebut geng

motor kembali berulah. Kelompok ini terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan,

bahkan sampai menelan korban jiwa. Kekerasan itu tak hanya melibatkan atau

membenturkan sesama geng motor, tapi juga telah meresahkan warga masyarakat

dan merusak fasilitas jalan. awalnya geng motor hanya perkempulan anak-anak

4

remaja yang hobi ngebut-ngebutan dengan motor, baik siang maupun malam hari.

Mereka melakukan balapan motor alias trek-trekan di jalan umum. Namun akhir-

akhir ini geng motor mulai meresahkan masyarakat, bahkan aksi brutal geng

motor menyebabkan banyak korban meninggal dunia termaksuk anggota geng

tersendiri.

Geng motor merupakan feomena kenakalan remaja yang dewasa ini sangat

populer di kalangan remaja. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah

terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja

pria. Geng motor ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia,

terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makasar dan sebagainya.

Membuat suatu komunitas untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan bersama

orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama merupakan hal yang lumrah

dalam kehidupan remaja. Namun hal ini dipandang wajar jika aktifitas yang ada di

dalamnya tidak bersifat merugikan orang lain. Ini yang tidak ditemukan dalam

geng motor. Aktifitasnya senantiasa merugikan orang lain, seperti menganiaya

orang yang bahkan tidak tahu apa-apa yang mereka temui di jalan, melakukan

perampokan, pemerkosaan, tawuran, balapan liar dan berbagai tindakan negatif

lainnya, bahkan hingga menghilangkan nyawa. kita mengenal banyak kenakalan

remaja yang telah banyak terjadi di sekolah-sekolah. Kenakalan memang sudah

menjadi wajar melekat pada sosok remaja sebagai aktualisasi diri mereka juga

eksistensi mereka. Setidaknya itulah yang ada pada pandangan masyarakat

dewasa ini. Namun apa jadinya jika kenakalan yang remaja ini sudah tidak wajar

dan lebih mengarah pada tindakan kriminal. ini tentunya yang menjadi perhatian

5

kita semua, khususnya mereka yang akan berkecimpung dalam dunia pendidikan,

yang hendak atau sedang melaksanakan tugas mempersiapkan generasi cemerlang

pelurus bangsa. diJakarta dan sekitarnya saja, menurut catatan Indonesian Police

Watch (IPW) ada sekitar 80 titik lokasi ajang balap liar. Jumlah ini bertambah dari

hanya 20-an lokasi di tahun 2009. Masih menurut IPW, diperkirakan sebanyak 60

nyawa melayang oleh aksi anarkisme yang dilakukan mereka. Di Makasar, aksi

gerombolan geng motor menyebabkan meninggalnya seorang mahasiswa, karena

merasa terganggu dengan suara rauangan motor. akhirnya sekawanan remaja

tanggung menyerangnya hingga tewas, dalam hal ini kordinasi pemerintah dengan

kepolisian dalam penanana geng motor harus mengadakan pertemuan antara

pemerintah setempat, kepolisian dan masyarakat. agar kiranya bisa bekerja sama

dalam mengatasi tindakan balapan liar dan kekerasan yang di lakukan sekelompok

geng motor tidak resmi,yang berada di sepanjang jalan veteran.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar apabila masyarakat

merasa resah dan khawatir, bahkan pandangan di mata masyarakat geng motor

identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta

sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap

geng motor. Secara yuridis forma tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok

geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang

mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk

perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (crime). Perbuatan

yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu keharusan

apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-

6

tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah

baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan

cara penegakan hukum (law enforcement).

Koordinasi pun harus berjalan tidak hanya di tingkat atasan, tapi harus

sampai ke jajaran paling bawah. Jangan sampai berbagai upaya pemberantasan

geng motor hanya sekedar seremonial di tingkat atasan, Selain itu ada faktor lain

yang juga harus ikut sama-sama bekerja untuk mencegah tumbuhnya geng motor.

Pola pendidikan di keluarga, lingkungan, hingga sekolah harus mampu

mengajarkan remaja untuk sadar dan patuh terhadap hukum.

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu

masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan

oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (R.

M. Maclver : 1955). Dalam hal ini, sistem hukum adalah Undang-Undang ataupun

konstitusi yang pelaksanaannya wajib dijalankan oleh seluruh masyarakat dan

aparat pemerintah yang berada dalam wilayah kesatuan hukum tersebut. Jika kita

melihat UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya

pasal 1 ayat 5 “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

masyarakat”,serta ayat 6 “keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang

ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.” Dalam ayat tersebut jelas bahwa pelaksanaan

keamanan dalam negeri masih sangat jauh dari terciptanya dan terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum. Rasa aman tidak

7

semata-mata berkaitan dengan tingkat kejahatan, tetapi juga berkaitan dengan

derajat keteraturan social (order maintenance) dan kepatuhan hukum warga

masyarakat (law abiding citizen). Tidak tegaknya hukum maka kehidupan ini

akan dikendalikan oleh hukum rimba, dimana yang kuat dialah yang menang.

Pemerintah dapat diartikan sebagai suatu organisasasi atau kelembagaan

yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah

proses berlangsungnya kegiatan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu

Negara. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan

pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum yang

dijalankan oleh para Admistrasi Negara yang harus memiliki wewenang. Jika

kebutuhan pelayanan yang baik telah didapatkan oleh masyarakat terutama dalam

hal Kesejahteraan Sosial maka sebagai masyarakat juga akan menjalankan

kewajibannya sebagai warga Negara.

Geng motor yang akhir-akhir ini meresahkan warga yang meresahkan

masyarakat, membuat sesorang ketakutan dan was-was untuk keluar rumah

terutama malam hari, geng motor yang berada di makassar terutama di jalan

veteran utara, ini seakan mencoreng nama baik sulawesi selatan di kanca nasional

dan internasional manakala pihak kepolisian yang berwenang dalam melindungi

negaranya tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan kepolisian

sehingga geng motor dikota makassar tidak bisa teratasi dengan baik. Sehingga

geng motor bisa bereaksi untuk melakukan tindakan balapan liar yang disepanjang

jalan veteran.

8

Adanya masalah seperti ini masyarakat yang berada dijalan veteran merasa

terganggu keberada geng motor yang meliputi kegiatan balapan liar pada malam

hari,

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas maka rumusan masalah

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Koordinasi pemerintah dengan Kepolisian dalam Menangani

aksi balapan liar yang di lakukan sekelompok Geng motor di kota

makassar ?

2. Langkah - langkah apa saja yang harus di tempuh pemerintah dengan

kepolisian setempat dengan adanya aksi kekerasan dan perusakan fasilitas

jalanan dan pembangunan yang berada di jalan veteran yang melibatkan

Geng motor di kota Makassar.?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mendiskripsikan secara

singkat tentang beberapa fenomena konflik antara geng motor dengan masyarakat

setempat.

1. Untuk mengetahui koordinasi pemerintah terhadap Kepolisian dalam

Menangani aksi balapan liar yang di lakukan sekelompok Geng motor di kota

Makassar.

2. Untuk mengetahui kepolisian setempat dengan adanya aksi kekerasan dan

perusakan fasilitas jalanan dan pembagunan yang berada di jalan veteran

yang melibatkan Geng motor di kota Makassar. Langkah apa saja yang harus

9

di tempuh pemerintah dengan kepolisian. Dalam menciptakan kantibmas di

kota makassar.

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis atau akademik

Diharapkan bagi penulisi agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan

serta dapat mengaplikasikan teori tentang koordinasi, serta mampu

mengembangkan pengatuhuan tentang penanganan konflik geng motor dan cara

pelaksanaan koordinasi yang lebih baik. Sehingga Bagi peneliti, bisa menambah

wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi negara khususnya teori-teori

yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan keperpustakaan bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif

bagi pihak yang terkait atau yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan,

terutama penyelenggaraan koordinasi dalam hal penanganan konflik Geng motor.

Sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pemikiran

khususnya para masyarakat dan pemerintah setempat untuk menghasilkan suasana

yang kita ingginkan sama-sama (aman dan damai).dan Hasil penelitian ini dapat

digunakan atau dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya sebagai bahan referensi atau

perbandingan pada penelitian berikutnya.

10

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Koordinasi.

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dibawah ini akan dibahas

tentang koordinasi pemerintah kelurahan dengan kepolisian dalam menangani

aksi balapan liar di kota makassar. dan langkah apa saja yang harus Yang harus di

tempuh pemerintah dengan kepolisian guna terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat kota makassar. dikaji dengan konsep-konsep yang relevan dengan

fokus yang akan dikaji. Dalam penelitian ini peneliti yang mengkaji konsep yang

relevan sebagai berikut: (1) konsep tentang koordinasi, (2) konsep pemerintah

dan kepolisian (3) konsep Kantibmas. (keamanan ketertiban masyarakat)

1. Pengertian Koordinasi.

Koordinasi, dalam pengertian umum adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai

fungsi dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan yang hendak

dicapai untuk menghindari adanya kesimpang siuran pelaksanaan pekerjaan. Hal

ini dimaksudkan agar dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi yang sebesar-

besarnya, antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh orang-orang dalam

organisasi yang satu sama lain erat hubungannya satu dengan yang lain. Moekijat

(dalam Hubert 2009 : 10) mengemukakan bahwa :

koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali

kegiatan-kagiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai

11

tujuan bersama”. Koordnasi merupakan merupakan salah satu faktor penting

yang dapat dilakukan sebagai suatu usaha untuk menserasikan kegiatan

pembagunan dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah

ditetapkan.

Koordinasi merupakan suatu kerjasama antara masyarakat, pemerintah

dengan kepolisian guna dalam melaksanakan pekerjaan, yang terkait dengan

ketentraman dan keamanan masyarakat sehigga terciptanya kondisi yang aman.

Sesuai pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara

Republik Indonesia. Tentang Menyelenggarakan segala kegiatan dalam

menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Menurut G.R. Terry (Hasibuan, 2007:85) koordinasi adalah suatu usaha

yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Konsep di atas tidak relevan dengan pendapat E.F.L. Brech (Hasibuan,

2007:85), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di

antara para anggota itu sendiri. dalam pengertian umum, koordinasi adalah

kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa

instansi/pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang yang saling berhubungan

dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menghindari adanya kesimpang siuran

pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan efektivitas

12

dan efisiensi yang sebesar-besarnya, antara urusan-urusan yang diselenggarakan

oleh orang-orang dalam organisasi yang satu sama lain erat hubungannya satu

dengan yang lain. Moekijat (Hubert, 2009:10) mengemukakan bahwa :

“koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-

kagiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan

bersama”.

Koordnasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat dilakukan

sebagai suatu usaha untuk menserasikan kegiatan pembagunan dengan berbagai

fungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Koordinasi adalah

kegiatan yang meliputi pembangunan hubungan kerjasama dari beberapa instansi,

pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang yang saling berhubungan dengan

tujuan hendak dicapai untuk menghindari adanya kesimpang siuran pelaksanaan

pekerjaan. Koordinasi menurut Chung dan Megginson (Husaini, 2011 : 439)

dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, mamimpin, dan mengemunikasikan

bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sutisna (Husaini, 2011:349)

mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan

dari orang-orang, bahan, dan sumber - sumber lain kearah tercapainya maksud-

maksud yang telah ditetapkan. Anonom (Husaini, 2011 : 349) mendefinisikan

koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk menwujudkan

keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan iter dan antar

institusi-institusi dimasyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar

berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan

teknologi informasi.

13

Berdasarkan pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan),

menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang dipisah-

pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan

tindakan didalam mencapai tujuan bersama. disamping menekankan kesatuan

tindakan unity of action juga peranan eksekutif dalam mengembangkan

(Hasibuan, 2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan

mengarahka, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajeman

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-

satuan yang terpisah (depertemen-depertemen atau bidang-bidang fungsional)

pada satu organisasi untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif (Handoko,

2003 : 195). Dalam pengertian umum koordinasi adalah merupakan kegiatan yang

meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa pejabat atau instansi yang

mempunyai fungsi dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk

menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan tugas.

Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegitan, menghubungi,

bertujuan untuk menserasikan setiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar

tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan. Koordinasi menurut Stoner (Dann, 1991: 12) “ Proses penyatu-paduan

sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari uni-unit yang terpisah (bagian atau

bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organiasi secara

14

efisien”. Koordinasi (coordination) artinya mempunyai kemampuan untuk

melakukang tugas dengan efektif dan efisien. (supriyatno, 2009: 276). Pada

hakekatnya koordinasi merupakan proses penyatupaduan kegiatan yang dilakukan

pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan seimbang. Dengan

begitu tujuan koordinasi bukan merupakan upaya yang berkesinambungan dan

berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama

serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan, antara pegawai

maupun unit lembaga sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat

diwujudkan sesuai dengan rencana.

Koordinasi upaya: mnurut Edgar (Winardi, 2009 : 28) seringkali kita

mendengar pernyataan bahwa dua „‟kepala‟‟ lebih baik dibandingkan dengan

satu”kepala”. Para individu yang bekerja sama dan mengoordinasikan upaya

mental atau fisikal mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat dan yang

menakjubkan. Perhatikan saja piramida-piramida dimesir, tembok besar di RRC.

Sebagai contoh, seluruh karya tersebut jauh melampau batas kemampuan seorang

individu tunggal. Koordinasi upaya memperbesar kontribusi-kontribusi individual.

Pengkoordinasian merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan,

pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama

menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan (chao ),penyimpangan,

percekcokan, dan kokesongan kerja (vaccum). Jadi, koordinasi dapat dimaknai

sebagai proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-

unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien.

15

Koordinasi ditinjau dari segi fungsi kekuasaan menurut Herbert A. Simon (Ateng

1993) membahas pengertian koordinasi dihubungkan dengan fungsi kekuasaan ia

mulai meninjau dari sudut: 1. Penggunaan kekuasaan, 2. Tanggung jawab dan 3.

Keahlian.

1. Kekuasaan membebankan atau memaksakan tanggung jawab seseorang

kepada yang mempunyai kekuasaan.

2. Kekuasaan memperoleh keahlian dalam perbuatan keputusan-keputusan.

3. Kekuasaan memungkinkan koordinasi aktivitas-aktivitas.

Koordinasi diarahkan kepada pembuatan oleh semua anggota kolompok

keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam

komunikasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi

merupakan asas pertama dari organisasi pendapat tadi dikemukakan dalam satu

tinjauan SIMON, koordinasi dihubungkan dengan kekuasaan. Koordinasi dalam

pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari

pengendalian yang sangat penting, koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian

kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan

dalam organisasi tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat

juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan

usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Masalah koordinasi adalah salah satu

daripada masalah-masalah pemerintahan yang terpenting yang lebih-lebih sesudah

perang pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semkin besar artinya yang

dikemukakan oleh Van Poelje (Syafruddin, 1993 : 75).

16

Menurut Syafruddin (1993 : 78) sependapat dengan Herbet tentang

mengapa perlu adanya koordinasi yang menyatakan bahwa “keefektifan seseorang

dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya

bergantung pada aktivitasnya sendiri tetapi juga pada bagaimanakah hubungan

aktivitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang lain”.

Koordinasi adalah usaha bagian – bagian yang berbeda – beda agar kegiata dari

bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga usaha masing – masing bagian

dapat memberikan sumbangan secara maksimal terhadap organisasi secara

keseluruhan. Koordinasi yang efektif merupakan keharusan untuk mencapai

administrasi atau manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab langsung

dari pimpinan. oleh karena itu beberapa ahli menyebutkan bahwa koordinasi dan

hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait karna koordinasi

hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang

efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang membantu

tercapainya koordinasi oleh karna itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada

komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang

berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha-usaha menyatukan kegiatan

(wursanto, 2006 : 251-252). Berdasarkan pengertian, definisi, dan pendapat para

ahli/sarjana tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan pelaksanaan koordinasi itu adalah bagaimana pelaksanaan langkah-

langkah yang menyatupadukan kegiatan-kegiatan yang sama dari unit-

unit/organisai yang tepisah sehingga menjadi lebih mudah menjalankannya serta

17

hasil yang diperoleh menjdi lebih efektif, efisien dan optimal. Suatu koordinasi

dianggap efektif apabila masing-masing unsur/instansi dalam koordinasi itu

memberika kontribusi yang maksimal terhadap pembinaan anak jalanan

dijalankan dengan tepat, cepat dan mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini

sejalan dengan pengertian yang menyatakan bahwa koordinasi adalah proses

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Tanpa adanya koordinasi maka individi-individu atau unit-unit akan kehilangan

pegangan atas peranan mereka dalam suatu organisasi/instansi. Mereka akan

terbawa untuk mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri (ego sektoral) dan

bahkan sampai mengorbankan sasara-sasaran organisasi yang lebih luas, sejalan

pula dengan pendapat Siagian dalam bukunya “Patologi Birokrasi” yang

mengatakan bahwa perlu ditekankan bahwa koordinasi mutlak perlu terlaksana

dengan baik karna berbagai alasan yaitu: (a) Tidak ada satupun tugas

pemerintahan yang dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi saja, betapapu

tingginya kemampuan kerja instansi tersebut. (b) Diperlukan koordinasi untuk

mencegah terjadinya duplikasi dan tumpang tindih. (c) Segala langkah harus

diambil untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja. Melalui koordinasi

seluruh aparat pemerintah akan bergerak dengan pendekatan kesisteman.

Jenis-jenis Koordinasi menurut Drs. Soewarno Handayaningrat (1991)

Ada 2 (dua) jenis koordinasi yaitu : Koordinasi intern dan koordinasi ekstern.

1. Koordinasi internal terdiri atas : koordinasi vertical, koordinasi horizontal, dan

koordinasi diagonal.

18

a. Koordinasi vertical atau koordinasi structural, dimana antara yang

mengkoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarchies. Hal

ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu

dengan lainnya berada pada satu garis komando (line of command).

Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepela direktorat kasat

lantas para kepala sub direktorat yang berada dalam lingkungan

direktoratnya.

b. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimna kedudukan

antara yang mengkooordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai

kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua

mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan

koordinasi. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro

perencanaan departemen terhadap para kepala direktorat bina program

pada tiap-tiap direktorat jenderal suatu departemen.

c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional ,dimana yang

mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat

eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang

lainnya tidak berada pada suatu garis komando (line of command).

Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian pada

sekretariat jenderal departemen terhadap para kepala bagiankepegawaian

secretariat direktorat jenderal suatu departemen. Koordinasi ekstern,

termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat

fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.

19

Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi yang

dilakukan oleh kepala direktorat bina program, direktorat jenderal

trasmigrasi terhadap kepala direktorat penyiapan tanah pemukiman

transmigrasi, direktorat jenderal bina marga. Koordinasi ekstern yang

bersifat diagonal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala badan

administrasi kepegawaian Negara ( BAKN ) terhadap para kepala biro

kepegawaian tiap-tiap departemen.

Jenis-jenis koordinasi menurut penjelasan peraturan pemerintah nomor 6

tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertical di daerah, pasal 1 :

ada tiga jenis koordinasi, yakni koordinasi fungsional, koordinasi instansional dan

koordinasi territorial. (1) Koordinasi Funsional, yaitu antara dua atau lebih

instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat. (2) Koordinasi

instansional, yaitu terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu

yang bersangkutan. (3) Koordinasi territorial, yaitu terhadap dua atau lebih

wilayah dengan program tertentu.

Tujuan dan manfaat koordinasi antara lain sebagai berikut :

(1) Untuk mewujudkan KISS (koordinasi,integrasi,sinkronisasi, dan simplifikasi)

agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

(2) Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.

(3) Agar menejer pendidikan mampu mengintegrasikan dan mensinkronkan

pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling

bergantungan, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar

pula kebutuhan akan pengoordinasian.

20

(4) Agar manajer pendidikan mampu mengoordinasikan pembangunan sektor

pendidikan dengan pengembangan sektor-sektor lainnya.

(5) Agar menejer pendidikan mampu mengintregrasikan kegiatan fungsional

dinas pendidikan dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah

untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara

efektif dan efisien.

(6) Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja,semakin

diperlukan pengoordinasian/ penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau

tumpang-tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.

2. Teori Pemerintah dan Kepolisian.

Pemerintah dapat diartikan sebagai suatu organisasasi atau kelembagaan

yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah

proses berlangsungnya kegiatan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu

Negara. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan

pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum yang

dijalankan oleh para Admistrasi Negara yang harus memiliki wewenang. Jika

kebutuhan pelayanan yang baik telah didapatkan oleh masyarakat terutama dalam

hal Kesejahteraan Sosial maka sebagai masyarakat juga akan menjalankan

kewajibannya sebagai warga Negara.

Pemerintah Merupakan jawatan atau aparatur dalam susunan politik.

Pemerintah ialah tugas dan kewajiban alat negara. Istilah penguasa di pakai pula

perulang-ulang dan berarti pemerintah yang berkuasa. Tugas pemerintah adalah

mencapai tujuan negara untuk mencapai tujuan negara indonesia yang merdeka,

21

bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan pancasila sebagaimana

tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 pemerintah negara

indonesia bertugas: (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah

darah indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) Mencerdaskan

kehidupan bangsa. (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar supaya terwujudnya

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sedankan Kepolisian daam

hal ini saya kemukakan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undagan. Menurut

pudi Rahardi (2007 : 56) kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan

sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya

berdasarkan peraturan perundagan-undagan.

3. Tugas dan Peran kepolisian.

Tugas dan peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap

Masyarakata. tugas umum kepolisian kepolisian negara republik Indonesia atau

yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak azasi manusia.

22

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan

dan ketertiban Masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh

wilayah Negera Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara

Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka

wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut

kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian

dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan

Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara

Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung

jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan

Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh

seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat

Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang

dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan

di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek

dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres,

dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang

Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Negara dan Pemerintahan Polri

yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen

23

yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,fungsi

kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

kebijakan teknis Kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan: 1.

Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan

tugas kepolisian negara Republik Indonesia. 2. Penyelenggaraan pembinaan

kemampuan Kepolisian Negera Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan

operasional dan pembinaan kemampuan Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh

fungsi Kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat

daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan

tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke

tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertangung jawabkannya

kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

4. Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Konsep keamanan Polri dikenal dengan istilah Kemanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas). Istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis

masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya

ketentraman. Bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu Kamtibmas

24

diproyeksikan dalam tiga bentuk ancaman, yaitu mulai dari yang paling mendasar

berupa akar permasalahan dan belum berbentuk gangguan (factor korelatif

kriminogen) yaitu semua factor dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi

factor kewilayahan, kependudukan, sumber daya alam, ipoleksosbud hankam,

terutama yang sifatnya negative dan berpotensi mengganggu kamtibmas,

berikutnya adalah bentuk ancaman berupa kerawanan (police hazard), sampai

pada bentuk gangguan kemtibmas yang telah nyata (ancaman factual).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai

hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan

masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan

aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran

dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak

sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai

aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting

adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam

penyelengaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan

dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

25

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian

Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai

oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya

ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pola penanggulangan Kamtibmas disesuaikan dengan ketiga proyeksi

tersebut. Untuk ancaman yang berupa factor korelatif kriminogen, strategi

penanggulangan yang digunakan adalah pre-emtif. Strategi ini mengantisipasi

secara dini perkembangan semua factor dalam kehidupan masyarakat, terutama

yang bersifat negative dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan

kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan. Untuk

ancaman yang berupa police hazard, strategi penanggulangan yang digunakan

bersifat preventif. Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya pencegahan

dengan sasaran untuk mengurangi “factor kesempatan” dan menurunkan “factor

niat”, malalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patrol.

Sedangkan untuk menghadapi ancaman factual maka strategi yang digunakan

bersifat represif, yakni berupa penindakan melalui penegakan hukum.

26

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan tersebut dalam

pelaksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh Polri, tetapi melibatkan potensi

masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-

masing. Dengan pola yang melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya,

semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran

hukum, kerusuhan massal, bencana alam dan gerombolan bersenjata telah dapat

ditanggulangi oleh Polri secara efektif.

5. Karangka Pikir.

Pelaksanaan koordinasi funsional yaitu antara dua atau lebih instansi yang

mempunyai program yang berkaitan erat dengan penanganan konflik geng motor.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini bisa mempengaruhi masyarakat lain untuk

bekerja sama dalam penanganan aksi balapan liar dan konflik atau tauran antar

masyarakat dengan geng motor. Pelaksanan koordinasi instansioanl, yaitu

terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang

bersangkutan seperti pihak kepolisian. sehingga terciptanya suasana aman sesuai

dengan pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara

republik indonesia.

Pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas

mengatur dan menjalankan roda pemerintahan baik didaerah maupun disetiap

kelurahan yang berada di kota makassar. pelaksanaan koordinasi dalam

penanganan kanitibmas harus memiliki kreteria : yaitu komunikasi antara

pemerintah setempat dengan kepolisian memberikan informasi yang sejelas-

jelasnya agar kepolisian bisa bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang

27

berlaku, partisipasi bagi semua yang terlibat dalam penangan kantibmas baik dari

pihak pemerintah dengan masyarakat setempat, keserasian yang baik antara

tindakan dengan tujuan yang ingin di capai dan kesatuan tujuan antara pemerintah

yaitu kepolisian dalam hal penanganan kantibmas kota makassar.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas. (a) Melaksanakan dan

mengatur, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan

pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (b) Menyelenggarakan segala kegiatan

dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Pelaksanaan territorial yaitu terhadap dua atau lebih wilayah dengan

program tertentu. Dimana geng motor sering berpindah wilayah sehingga

terciptanya aksi balapan liar yang di lakukan kelompok geng motor di kota

makassar. Tujuan karangka Pikir ini adalah untuk mengetahui tentang tindakan

apa saja yang dilakukan oleh geng motor sehingga tindakan-tindakan itu sampai

saat ini menjadi polemik yang meresahkan masyarakat dan mengapa tindakan

tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan perumusan kerangka pikiran dalam penulisan hukum ini

dalam hal perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dikaji menurut KUHP

dan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana ada

kelompok geng motor yang memiliki kegiatan positif dan ada juga yang negatif

dan mengarah kepada penyimpangan peraturan perundang-undangan.dan

membrikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

menurut pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara

republik indonesia. Dan Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai

28

dengan kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian, Penelitian yang dilakukan

menggunakan jenis penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data

sekunder, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Setelah data

terkumpul kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi

(content analysis). Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasaan diatas maka

penulis merumuskan dalam bentuk keranngka pikir sebagai barikut :

BAGAN KARANGKA PIKIR

Gambar : 1

6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah koordinasi pemerintah dengan kepolisian

dalam menangani aksi balapan liar yang dilakukan sekelompok geng motor di

kota makassar serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh pemerintah dengan

kepolisian setempat dengan adanya aksi kekerasan dan perusakan fasilitas jalanan

dan pembangunan yang berada di jalan veteran yang melibatkan geng motor

dikota makassar.

Koordinasi Pemerintah Daerah

dengan Kepolisian

Pemerintah Kelurahan Kepolisian Daerah

Binmas

Kantibmas

29

7. Deskripsi Fokus Penelitian.

Untuk menilai proses koordinasi pemerintah dengan kepolisian dalam

menangani aksi balapan liar yang dilakukan sekelompok geng motor di kota

Makassar maka dapat dinilai melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Koordinasi pemerintah daerah dengan kepolisian

Dalam hal ini pemerintah daerah dengan kepolisian harus saling

berkoordinasi demi terciptanya kantibmas di sepanjang jalan veteran kota

Makassar

2. Pemerintah kelurahan

Pemerintah kelurahan selalu melakukan sosialisasi terhadap warganya dan

memberikan informasi kepada kepolisian tentang kegiatan yang dilakukan

warganya

3. Kepolisian daerah Binmas

Kepolisian daerah sangat membutuhkan peran pemerintah kelurahan guna

membantu terciptanya proses kantibmas di sepanjang jalan veteran

4. Kantibmas

Penangana kantibmas suatu ukuran pencapaian dari tujuan penangan

kantibmas yang mampu dicapai dengan melakukan semua prosedur yang

telah ditentukan dari pihak pemerintah dengan kepolisian sesuai dengan

yang kita inginkan bersama

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan di mulai pada bulan juni-juli

2014. Penelitian ini berlokasi polrestabes makassar yang terletak disepanjang

jalan vetran utara, karena merupakan tempat dimana sering dilakukannya

penanganan aksi geng motor di kota makassar dan merupakan tempat dimana

dilaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut aksi balapan liar dan anarkisme

geng motor.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang sebenarnya tentang

Koordinasi pemerintah terhadap kepolisian dalam menangani geng motor di kota

makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Observasi dengan didukung data

kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita

fenomena geng motor sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara

objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

31

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer:

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi

penelitian melalui informan yang telah dipilih yaitu data tentang koordinasi

2. Data Sekunder:

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh

lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Informan yang diwawancarai dalam penelitian di tentukan secara

Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi

yang di butuhakan. Artinya, informan yang akan di pilih adalah mereka yang

betul-betul memiliki kompotensi tentang koordinasi pemerintah dengan kepolisian

dalam penanganan kantibmas kota makassar. adapun mereka yang dimaksud

ialah:

Tabel 1. Informan penelitian

No Nama umur Jabatan /strata sosial

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AKBP Siswa

Haris

Ibu Vina

Ute

Ilham

Fauzih

43 Tahun

40Tahun

23 Tahun

22 Tahun

22 Tahun

25 Tahun

Kepala kepolisian Binmas

Kepala Kelurahan

Sekertaris Keluraha

Warga

Warga

Warga

32

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam peneltian ini di lakukan dengan obsevasi tidak tertruktur dimana dalam

pengamatan tidak mengunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa

rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam

terhadap masalah tertentu denga para informan yang sudah dipilih untuk

mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan

sturktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa

garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan

data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa

sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Tehnik Analisis Data

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun

hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model analisa interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat

3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 91) ketiga

komponen tersebut yaitu:

33

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna

peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa

arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat,

dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung

jawabkan.

G. Keabsahan Data.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji Keabsahan hasil

penelitian adalah dengan hasil triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu menurut

Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2013:125)

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara

mengecak data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

34

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilatas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumer

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih

valid sehingga kredibel.

35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum kantor polrestabes

makassar, serta gambaran umum lokasi penelitian yaitu jalan veteran utara, kota

makassar.

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Polrestabes Makassar Kota Makassar.

Kantor kepolisian wilayah makassar terletak di jalan Ahmad yani nomor 9

makassar provinsi sulawesi selatan. Polrestabes Makassar bertugas membantu

kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan komando dan

pengendalian operasional serta pembinaan koplisian Resort (Polres) dalam

jajarannya. Polrestabes makassar membawahi 12 kepolisian sektor (Polsekta)

yaitu ;

1. Polsekta tallo

2. Polsekta makassar

3. Polsekta Ujung pandang.

4. Polsekta Bontoala

5. Polsekta Mariso

6. Polsekta Mamajang

7. Polsekta Tamalate

8. Polsekta Rappocini

9. Polsekta Biringkanaya

10. Polsekta Tamalanrea

36

11. Polsekta Panakukang

12. Polsekta Manggala.

Tugas Porestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak

hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban

dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat,

kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat

terhadap hukum dan Peraturan Perundang - Undangan.

4. Turut serta dalam Pembinaan Hukum Nasional.

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

37

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-

Undangan lainnya.

8. Menyelenggarakan indentifiksi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas

Kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

azasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan

dalam lingkungan tugas Kepolisian.

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah. 46 Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik

Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002.

38

Polrestabes menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau

program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya

sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.

2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas

- tugas oprasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserce

criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.

3. Pemberian dukungan (Back Up) oprasional kepada Polres, baik melalui

kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan

bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).

4. Penyelenggaran operasional khusus kepolisian termasuk komando dan

pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.

5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas

- tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup

kewenangannya.

6. Penjabaran kebijakan dan penindakan lanjutan perintah atas atensi

Kapolda.

2. Letak Geografis Polrestabes Makassar

Suatu hal yang sangat penting tentang keadaan lokasi penelitian, karena

untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang

sangat di tentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat

itu sendiri. Oleh karena sangat penting itulah sehingga kami uraikan sedikit

gambaran umum tentang wilyah hukum polrestabes makassar. Luas wilayah

39

hukum polrestabes makassar yaitu seluruh wilayah kota makassar dengan luas

kota makassar 175,77 km2 dari 14 kecamatan (mariso,mamajang,Tamalate,

Rappocini, makassar, Ujung pandang, wajo, bontoala,ujung tanah,tallo,

panakkukang, manggala, biringkanaya dan tamalanrea dengan 143 kelurahan dan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebupaten pangkep, Sebelah selatan

berbatasan dengan kebupaten Gowa, Sebelah barat berbatasan dengan selat

makassar, Sebelah timur berbatasan dengan kebupaten maros.

3. Fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai

hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan

masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan

aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran

dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak

sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai

aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting

adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam

40

penyelengaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan

dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Dalam liputan di beberapa mass media lokal maupun nasional, kita semua

dikejutkan dengan gambaran faktual terkait kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat Indonesia yang semakin memprihatinkan, tidak saja dikarenakan

adanya peningkatan angka kejahatan tetapi juga munculnya jenis-jenis kejahatan

baru yang tidak pernah terprediksi sebelumnya, Belum tuntas penyidikan kasus

pembunuhan disertai mutilasi terhadap beberapa anak di bawah umur yang sempat

menggegerkan masyarakat ibu kota, sudah muncul kasus penculikan anak yang

berawal dari perkenalan melalui facebook. Begitupun, belum genap satu tahun

pemberlakuan undang-undang narkotika yang baru, aparat kepolisian telah

berhasil membongkar beberapa tempat produksi narkotika berskala besar, seakan

hendak memberikan peringatan pada aparat penegak hukum bahwa berubahnya

undang-undang narkotika tidak serta merta mengurungkan niat mereka untuk

berhenti memproduksi barang haram ini.

Munculnya beragam masalah sosial kriminal yang melanda tanah air,

seakan membuktikan kebenaran pernyataan Kapolri yang memprediksi bahwa di

Tahun 2010 akan ada 7 (tujuh) kejahatan Kamtibmas. Bahkan sejumlah jenis

ancaman akan mengalami peningkatan. Ketujuh jenis kejahatan tersebut adalah,

pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan

penganiayaan, kejahatan dijalanan (street crime), pencurian kendaraan bermotor

(curanmor), pemerasan dan premanisme. Selanjutnya Kapolri juga memprediksi,

41

kejahatan narkoba baik nasional, regional dan internasional, akan terus mewarnai

bahkan cenderung meningkat pada 2010.

Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan, tentunya akan

berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas,

yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu

sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya, Kebutuhan akan pentingnya

terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi

keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, tetapi juga bagi

masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana

antara masyarakat dan Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam

mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat

mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur,

spiritual dan material, sehingga mengharapkan aparat Polri untuk menjaga dan

memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia,

khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh

Polri. Apabila diperhatikan lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menjadi

penyebab timbulnya masalah Kamtibmas, di antaranya, (1) Kondisi

perekonomian yang belum stabil, baik makro maupun mikro.

Secara makro, dengan perekonomian Negara yang tidak kunjung membaik

menyebabkan lapangan kerja semakin sempit karena aktivitas perekonomian

lambat bergerak. Akibatnya, angka pengangguran semakin tinggi. Secara mikro,

banyaknya anggota masyarakat yang menganggur berpotensi meningkatnya angka

42

kriminalitas, sementara biaya pemenuhan keperluan dan kebutuhan ekonomi

sehari-hari semakin tinggi. (2) Tidak maksimalnya perangkat institusi dan hukum

untuk menjaga dan mengendalikan kamtibmas di masyarakat. Ketidak

maksimalan perangkat institusi dan hukum seringkali menjadi faktor sulitnya

menjaga dan mengendalikan Kamtibmas, apalagi jika antara aparat penegak

hukum dengan masyarakat yang melanggar terjadi kolusi sehingga menyebabkan

masyarakat semakin antipati terhadap aparat penegak hukum. (3) Ketidak

pedulian masyarakat terhadap kondisi sosial dilingkungannya turut mendorong

terjadinya instabilitas sosial.

Masyarakat yang seharusnya melaporkan beragam masalah sosial yang

terjadi di lingkungannya kepada aparat berwajib namun justru bersikap diam akan

menyebabkan kondisi instabilitas tetap tumbuh dan berkembang tanpa bisa di

atasi. Ironisnya, banyak anggota masyarakat yang justru terlibat dalam aktivitas

menyimpang tersebut. (4) Hilangnya sikap keteladanan yang seharusnya diberikan

oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan (dalam arti luas). Contoh, korupsi

yang dilakukan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat turut serta dalam aktivitas

kriminal, tokoh agama yang melindungi para pelaku kriminal karena pelaku

kriminal secara periodik telah membantu aktivitas keagamaan, dan sebagainya

Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota

masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif.

Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan

mengerti tatacara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-

43

masing. Polisi lebih kepada fasilisator, narasumber, dan pengendali manakala

terjadi penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung

terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, di antaranya: (1) Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak

hukum terkait kondisi Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya. (2) Mengaktifkan

kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan

terjadinya aksi-aksi kriminal; (3) Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada

semua tingkat kehidupan masyarakat. (4) Komponen masyarakat secara rutin

menjalin kerjasama dan komunikasi dengan aparat Kepolisian guna

menginventarisir berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari

solusinya; (5) Apabila muncul ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan

disalurkan melalui sarana yang tepat tidak dilakukan secara anarkis yang justru

akan memunculkan permasalahan sosial yang baru. (6). Tidak mudah terpancing

dengan issu-issu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tetapi

berupaya meredam agar issu tersebut tidak meluas.

Fenomena keberadaan anak geng motor bermula dari perkumpulan-

perkumpulan klub motor yang sering bersinggungan, sedangkan di jalan veteran

lahir dari arena balap liar. Sebenarnya geng motor di Kota sudah lama terjadi,

namun seolah keberadaannya cenderung dibiarkan. Mereka kerap mengganggu

lalu lintas ketika melakukan balap liar. Saking banyaknya jumlah mereka, pihak

kepolisian sepertinya kewalahan untuk mengantisipasi. Karena ketika dibubarkan

44

polisi, para geng motor ini biasanya akan membubarkan diri sementara, setelah

aparat kepolisian meninggalkan lokasi mereka akan kembali lagi.

Jika aparat tidak juga meninggalkan lokasi, maka biasanya mereka

mencari jalur di lokasi lain yang tanpa penjagaan polisi. Begitulah yang selalu

terjadi. Sebelumnya, tindakan anarkis mereka sebatas menganggu arus lalu lintas

sampai merusak kendaraan yang menganggu balap liar mereka dan kurangnya

kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga prilaku anak bisa

menimbulkan aksi kriminal Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan

mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya

sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi,

sehingga masyarakat yang berada di sekitar sangat terganggu keberadaan geng

motor itu tersebut. Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar

tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi hubungan

negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan

anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya

keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu

bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan

oleh karenanya diyakini “pantas” untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang

mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti

dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan).

Geng bukan sekadar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng dalam

bahasa Inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi.

45

Dalam konsep yang lebih moderat, geng merupakan sebuah kelompok kaum

muda yang pergi secara bersama-sama dan seringkali menyebabkan keributan.

Koordinasi adalah merupakan kegiatan yang meliputi peraturan hubungan

kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang

yang saling berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menghidari

adanya kesimpang siuran pelaksanaan koordinasi.ini berarti bahwa dalam

penanganan kasus geng motor sangat di butuhkan namanya berkoordinasi oleh

pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana

dengan baik, yang tercantum pada pasal pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun

2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Tentang Keamanan, ketertiban

masyarakat.

Sedangkan tindak pidana lain yang disebutkan sebagai suatu pelanggaran

dikaji pula dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yaitu tentang hal-hal yang banyak terjadi dijalan seperti pelanggaran terhadap

rambu-rambu, marka jalan, pengendara motor yang diluar batas kewajaran, batas

emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang berdampak pada pencemaran udara

dan lingkungan sekitar.

4. Santbinmas dalam melaksanakan tugas.

Peraturan kepala kepolisia negara kesatuan republik indonesia tanggal 30

September 2010 antara lain:

Pembinaan opersioanal (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan

administrasi di bidang opersional kegiatan pembinaan keamanan ketertiban

masyarakat pati swakarsa dan polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan

46

tugas pembinaan masyarakat di lingkugan polres. Unit pembinaan dan ketertiban

masyarakat (Unit Bin Polmas), yang membina dan mengembangkan kemampuan

peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-

masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Unit pembinaan

ketertiban masyarakat (Unit Bintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di

bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anatra lain remaja,

pemuda, wanita, dan anak, dan unit pembinaan keamanan swakarsa (Unit

Binkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-

bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan

masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undagan serta

melakukan pembinaan teknis pengkoordinasikan dan pengawasan polsus dan

satpam. Satbinmas sebagaimana di maksud dalam pasal 10 huruf e merupakan

unsur pelaksaan tugas pokok yang berada di bawah kapolres.

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan

penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas),

melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa (Pam swakarsa), kepolisian khususnya (Polsus) serta

kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh masyarakat

guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undagan serta terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satbinmas

menyelenggarakan fungsi:

47

a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pangamanan swakarsa

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

hukum dan ketentuan peraturan undang-undagan.

b. Pengembangkan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan,

ketertiban, dan perwujudan kerja sama polres dengan masyarakat.

c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

d. Pembinaan teknis pengkoordinasian, dan pengawasan polsus serta satuan

pengamanan (satpam), dan

e. Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan

dan kerja sama antara polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga,

instansi, dan tokoh masyarakat.

Pada pasal 52 : Satbinmas dipimpin oleh kasatbinmas yang bertanggung

jawab kepada kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawa kendali

wakapolres. Pasal 53 : timkusus pada polres tipe metropolitan, polrestabes dan

polresta, kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala

satuan binmas (Wakasatbinmas).

B. Hasil Penelitian.

1. Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian dalam Menangani Aksi

Balapan Liar Yang dilakukan Sekelompok Geng Motor di Kota Makassar.

Menangani masalah balapan liar perlu dilakukan koordinasi antara instansi yang

terkait dengan penanganan balapan liar. Koordinasi merupakan kegiatan yang

meliputi hubungan kerjasama dari beberapa instansi, pejabat yang mempunyai

48

fungsi dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan hendak dicapai

untuk menghindari adanya kesimpang siuran pelaksanaan pekerjaan, sehingga

diperlukan adanya kerjasama untuk dapat manangani masalah balapan liar dan

tindakan kriminal yang dilakukan geng motor. Seperti hal nya yang dikatakan

oleh pihak kantor lurah maradekaya bahwa:

“Memang perlu kita sebagai kepala wilayah kita bisa berkoordinasi kepada

kepolisian Binmas. sekarang ini ada yang namanya mitra kelurahan, mitra

kepolisian, dan mitra koramil untuk mewakili dalam mengatasi aksi balapan

liar, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.”

(wawancara HR, Tanggal 7 Agustus 2014).

Senada yang di katakan Sekertaris kelurahan bahwa :

“ Kita pegawai disini tetap selalu berkoordinasi antara kepolisian dalam

terciptanya suasana yang nyaman dan damai di sekitar kelurahan ini, dan

saya lihat polisi kalau ada balapan liar didepan kantor ini pada jam malam,

dia langsung tangani, atau membubarkanlah aksi kegiatan balapan liar,

bukan hanya polisi, warga juga ikut-ikutan untuk membubarkan dengan cara

melempar batu ke arah geng motor.” (Wawancara VN, Tanggal 7 Agustus

2014 )

Berdasarkan penjelasan di atas, Maka pihak pemerintah perlu yang namanya kerja

sama antara kepolisian dengan pemerintah kelurahan guna terciptanya rasa aman

di sekitar wilayah maradekaya dan masyarakat juga ikut berperang dalam

penanganan balapan liar meskipun masyarakat masih kasar dalam membubarkan

balapan liar. Katakanlah melempari batu ke arah anak geng motor, sehingga

terjadilah tindakan kriminal antara kedua pihak.

Melaksanakan penanganan balapan liar dikota makassar sangat di perlukan

koordinasi dengan instansi yang terkait atau berperang dalam penanganan kasus

balapan liar dan tindakan kriminal yang dilakukan sekelompok anak geng motor.

Sehingga bisa terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga bisa

49

bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing. Hasil wawancara dari

pihak penulis dengan pihak kepolisian kasat binmas polrestabes makassar.

“Dalam kasus geng motor ini kami pihak kepolisian bekerja sama dengan

pemerintah setempat, tokoh masyarakat, warga RT/RW, untuk mengadakan

Sosialisasi guna memberikan penyampaian langsung atau suatu arahan

kepada masyarakat agar bisa menjaga anaknya dengan baik dan terhindar

yang namaya kawanan geng motor.” (wawancara SW, Tanggal 18 agustus

2014) .

Menurut penjelasan di atas instansi yang bekerja dalam penanganan kasus

geng motor bukan hanya peran kepolisian dan pemerintah saja, perlu juga peran

dari orang tua. Sehingga apa yang kita inginkan bisa menghasilkan suatu

koordinasi dengan baik sehingga terciptanya kantibmas di wilayah kota makassar.

2. Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh pemerintah dengan kepolisian

dengan adanya tindakan kekerasan yang di lakukan geng motor di jalan

veteran kota makassar.

Geng motor merupakan anak bermotor yang sering melakukan balapan liar

dan kekerasan yang selalu meresahkan warga di setiap wilayah veteran, kec

Makassar kelurahan maradekaya. menurut pasal 1 undang-undang kepolisian

negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 di sebutkan keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam suatu wilayah bisa menangkal bentuk-bentuk

gangguan-gangguan lainnya yang dapat meresahkan warga. Sebagaimana yang

dikatakan kepala kepolisian binmas Polrestabes Makassar yang mengatakan

bahwa:

“ kami sudah membentuk satu tim itu yang namanya patmor patroli motor

dengan pakaian lengkap untuk menangkap geng motor yang melakuan

balapan liar dititik-titik rawan yang sering mengadakan kegiatan balapan

liar”. (wawancara SW, 18 September 2014)

50

Senada yang dikemukakan oleh kepala kelurahan maradekaya yang mengatakan

bahwa

“terkadang kami pemerintah dengan warga setempat emosi dengan adanya

balapan liar didepan kantor ini, karna bukan apanya tiap malam tertentu itu

dia selalu melakukan balapan liar di depan kantor ini, dan biasanya

diamerusak fasilitas yang ada disekitar kantor. Kami mau buburkan secara

paksa tetapi kita jaga diatur dengan prosedur dan aturan. Jadi kita hubungi

saja pihak polisi yang berwenag.” (wawancara HR tanggal 26 september

2014)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu koordinasi

pihak kepolisian mengambil suatu langkah dalam membentuk tim khusus dalam

penanganan balapan liar di jalan veteran. Dan pemerintah juga sangat

membutuhkan peran instansi kepolisian dalam penanganan balapan liar,

mengingat pemerintah mempuyai aturan tersendiri.

a. Pemerintah Kelurahan

Akhir-akhir ini kasus geng motor yang sering melakukan tindakan balapan liar,

penganiyaan dan perampokan di minimarket, hal ini sangat diperlukan namanya

berkoordinasi antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan yang ingin dicapai

dapat terlaksana dengan baik, yang tercantum pada pasal pasal 14 undang-undang

nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagaimana

yang dikatakan Sekertaris Kelurahan yang mengatakan bahwa

“kita semua perlu yang namanya koordinasi secara langsung kepada pihak

kepolisian dengan masyarakat setempat untuk membubarkan kegiatan

balapan liar. Klu adanya geng motor melakukan balapan liar didepan kantor

ini, terkadang warga juga merasa terganggu pada malam hari diwaktu ingin

beristrahat.suara motornya itu sangat meresahkan/ berisik, sehingga warga

marah dan melempari batu atau busur ke arah geng motor.(wawancara saya

VN, 7 Agustus 2014)

51

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Binmas Polrestabes Makassar

yang mengatakan bahwa

“ Mengenai dengan penanganan aksi balapan liar, bukan hanya balapan liar

yang kerap dilakukan geng motor, aksi pelemparan dan perempasan barang-

barang waga yang melintas malam hari, juga yang kerap dilakukan remaja

geng motor. dan Kami dari Pihak kepolisian tetap berkoordinasi dengan

pemerintah setempat dan kita akan mengadakan pertemuan sepihak antara

pemerintahan setempat untuk membicarakan masalah balapan liar dan

pelemparan rumah-rumah warga yang dilakukan geng motor didaerah nya.

Dan selanjutnya kita akan tinjau lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan

undang-undag kepolisian yang di tetapkan.” (wawancara SW, Tanggal 7

Agustus 2014)

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak

kepolisian lambat melakukan program koordinasi dalam pelaksanaan penanganan

geng motor, sehingga terjadi perselisihan dan konflik antara warga dengan geng

motor.

b. Kepolisian daerah Binmas

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan negatif

dengan penguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan

kekerasan. para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan melanggar

hukum maka hal itu diperlukan langkah-langkah penanganan tindakan kekerasan

dan balapan liar, jika dijalan suka merampas barang penguna jalan veteran dan

sering melakukan balapan liar. Sebagaimana yang dikatakan Satbinmas

Polrestabes yang mengatakan bahwa

“kepolisian selalu membuat langkah-langkah untuk meminimalisir

perekrutan maupun tindakan anarkis yang dilakukan para remaja tersebut,

agar menghimbau para siswanya untuk tertib berlalu lintas, mengadakan

razia. Selain itu pihak kepolisian juga sering melakukan sosialisasi ke

sekolah-sekolah tentang bahaya dan damak jika masuk geng motor dan

membentuk opini masyarakat agar mendukung kegiatan polrestabes

52

makassar dalam penanggulangan kelompok geng motor. (wawancara SW,

Tanggal 7 Agustus 2014)

Senada dengan yang dikemukakan oleh staf kantor kelurahan Maredakaya yang

mengatakan bahwa

“Langkah yang dilakukan kami pengurus kantor lurah maradekaya tetap

bekersama dan berhubungan baik kepada masyarakat. Memberikan arahan

dan informasi yang baik untuk mengawasi anaknya dengan baik. Karna

melihat kondisi daerah kami banyak yang tidak peduli dengan anaknya.

Mungkin faktor lingkungan dan pendidikannya kurang diberikan kepada

orang tuanya”. (wawancara saya VN 7 Agustus 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian

dalam mengantisipasi tindakan kriminal sehingga kepolisian mengambil langkah

untuk memberikan himbauan kepada pelajar agar kiranya tidak terjaring dan ikut

dalam kegiatan geng motor, dan peran pemerintah dalam memberikan informasi

yang baik kepada warganya kurang mendapatkan respon. Mengingat sampai

sekarang ini sering terjadi suatu konflik antara masyarakat dan geng motor yang

berada dijalan veteran.

c. Kantibmas

Konsep keamanan polri dikenal dengan istilah keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kantibmas), istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis

masyarakat sebagai suatu prasyarat terselanggaranya proses pembagunan

nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya

ketentraman.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

53

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai

hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan

masyarakat sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang dikemukakan kepala Binmas

Polrestabes masyarakat yang mengatakan bahwa

“ dalam menciptakan kantibmas dikota makassar kita semua memikul

tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintahan termaksud

didalamnya ada kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, dan kami selaku

kepolisian daerah selalu melakukan upaya-upaya atau tindakan yang

diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya

rutin maupun sifatnya khusus, seerti oprasi blok ditiap-tiap lorong. Dan

mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu ada

koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, pemeritah, instansi

samping (TNI) dan kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tak

kalah pentingnya partisipasi eleman-eleman masyarakat” (wawancara SW

Tnaggal 10 Agustus 2014)

Senada yang dikemukakan oleh Pemerintah kelurahan maradekaya yang

mengatakan bahwa

“saya pribadi sebagai kepala kelurahan merasa bahwa polisi telah

melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan untuk menjaga keamanan

masyarakat tetapi setiap instansi pasti memiliki batas kemampuan untuk

menjaga daerahnya. Maka itu perlu peran masyarakat untuk duduk bersama

Untuk mengarahkan dan mengawasi pergaulan anaknya agar tidak

terjerumus para pergaulan bebas salah satunya geng motor yang meresahkan

warga selama ini”. (wawancara HR, Tanggal 10 Agustus 2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

Peran masyarakat khususnya orang tua sangat berperan dalam membantu

kantibmas untuk mencegah meminimalisirkan ruang gerak remaja yang sering

disebut geng motor dalam setiap bentuk-bentuk kriminal yang dilakukannya.

54

Sebagaimana yang dikemukakan oleh masyarakat sekitar dijalan veteran yang

mengatakan bahwa

“Remaja yang terjerumus masuk geng motor kebanyakan anak broken home

yang tidak diawasi atau tidak diperhatiakn oleh orang tuanya, sehingga anak

tersebut mencari jati diri sendiri dan tidak memperdulikan mana yang baik

dan buruk.(wawancara PR, Tanggal 7 Juni 2014)

Senada dengan yang dikemukakan oleh masyarakat disekitar veteran mengatakan

bahwa

“aksi balapan liar kawanan geng motor yang kerap dilakukan geng motor

lebih diakibatkan oleh karena adanya toleransi yang diberikan kepada

komunitas, sehingga lanjutnya mereka merasa memilki kebebasan untuk

melakukan tindakan yang berlebihan ditambah dengan tidak adanya

pengawasan dari orang tua mereka masing-masing sehingga mereka

bertindak seenaknya saja”(wawancara RS tanggal 7 Juni 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak pemerintah

dan kepolisian sesering apapun melakukan sosialisasi terhadap remaja yang

melakukan aksi balapan liar tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya tanpa ada

bimbingan dan pengawasan keluarga terutama orang tuanya.

Pada dasarnya koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan kepolisian

yaitu katibmas tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat karna

masyarakat masih merasa terganggu kenyamanan dan tidak merasa aman

diakibatkan masih maraknya aksi balapan liar yang kerap dilakukan geng motor.

55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka

pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

koordinasi pemerintah kelurahan dalam Penanganan kantibmas dikota

makassar dalam kasus balapan liar atau tidakan kekerasan (Kriminal) yang di

lakukan skelompok anak geng motor yang meliputi beberapa variabel seperti

komunikasi, partisipasi, keserasin dan kesatuan tujuan. Keempat variabel tersebut

sudah dijalankan dengan maksimal. Dimana koordinasi yang selalu dilakukan

oleh pemerintah dengan Kepolisian yang terkait dengan penanganan geng motor

sehingga dengan adanya koordinasi yang selalu dilakukan semua pihak dapat

mengetahui apa saja yang akan dilakukan dalam hal penanganan kantibmas.

Dalam hal koordinasi yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang

baik, partisipasi antara semua pihak yang terkait, keserasian baik antara tindakan

dengan tujuan maupun waktu dan pelaksanaan, dan kesatuan tujuan dari semua

pihak-pihak yang terkait dalam Penangana geng motor antara lain.

1. Pemerintah daerah dengan kepolisian berkoordinasi untuk mengatasi tindakan

anak geng motor yang sering melakukan aksi balapan liar di Tiap-tiap

wilayah khususnya jalan veteran.

2. Pemerintah dengan kepolisian dalam mengadakan sosialisasi masyrakat, yang

melibatkan warga, Tokoh masyarakat, RT/RW atau para pemuda. Untuk

memberikan arahan kepada masyrakat bagaimana kita mengendarai sepeda

56

motor di jalan raya dengan benar demi kesalamatan kita bersama. Dan

menyampaikan arahan kepada masyrakat agar anak kita tidak mudah

bergabung golongan anak geng motor.

3. Menciptakan kerja sama antara pihak kepolisian,TNI dan Masyarakat

setempat dalam hal penanganan aksi balapan liar. Sehingga terciptanya

kantibmas di kota makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka perlu di kemukakan beberapa

saran antara lain :

Mengembangkan pola kerjasama lebih baik dengan instansi-instansi yang

berperang dalam penangana kasus balapan liar yang di lakukan sekolompok geng

motor. antara lain :

1. Kepolisian (Patmor, Bimmas)

2. Warga (Anak Muda Makassar, RT/RW, Tokoh Masyarakat)

Sehingga terciptanya suasana Keamanan ketertiban masyrakat. Di kota makassar

khususnya di sepanjang jalan Veteran.

57

DAFTAR PUSTAKA

Acara Indonesian Luyer Club, tanggal 17 April 2014 di TvOne.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2008, Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta:Grasindo.

Arni, Muhammad. 2011, Komunikasi Organisasi, Jakarta : Bumi Aksara.

Bungin, Burhan. 2011, Penelitian Kualitatif Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA

GROUP.

Depok,Sleman,jogjakarta: AR-Ruzz Media

Haryanto,sindung,2012.spektrum teori sosial dari klasik hingga postmodern,

Hugh.et.al.Miall, 2002,Damai konflik kontemporer; Jakarta:PT Raja grafindo

persada

Peg.Pickering,HOW TO MANAGE CONFLICT kiat menangani konflik,jakarta:

Erlangga 2001

Priyono,2003.fungsi kepolisian dalam pencurian bermotor,skripsi:fakultas hukum

45..

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif , Alfabeta : Bandung.

Syafrudin,ateng, 1976, pengatur koordinasi di daerah,Bandung:tersito

Wahyu, 1986, Wawasan ilmu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional.

Wirawan.I.B,2012,Teori sosial dalam tiga paradigma fakta,sosial,definisi sosial,

dan prilaku sosial,Jakarta:PT Kharisma Putra Utama.

Www.file:///D:/koordinasi_ruslanramadhan.htm 22 maret 2014

58

Www.kamtibmas file:///D:/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html

22 Maret 2014

Www Teori sosial http://www.onemanga.com/Hot_Blooded_Woman/24/ Senin,03

Maret 2008

Www.file:///D:/Kantibmas/Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga dan

Memelihara Kamtibmas Elisatris Gultom Blog.htm

Www.Dinamika kelompok file:///D:/Dinamika kelompok.htm Halaman ini

terakhir diubah pada 06.43, 21 Januari 2014

Www. http://3npgsd.blogspot.com/2014/01/Dampak-bergabungnya-remaja-dalam

geng.htm?m=1 Halaman ini terakhir diubah pada tanggal sabtu 1 Februari

2015 : 11.57

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992 Tentang lalu Lintas

Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Keamanan Ketertiban Masyarakat

59

60

Pedoman Wawancara

A. Pemerintah Daerah

1. Bagaimana koordinasi pemerintah dengan kepolisian dalam

penanganan geng motor dikota Makassar. ?

2. Berbicara dengan penanganan aksi balapan liar yang dilakukan geng

motor. Yang jadi pertanyaan dari permasalhan tersebut adalah. Instansi

apa yang berperang dalam penanganan geng motor. ?

3. Bagaimana komunikasi pihak pemerintah dengan kepolisian dalam

penanganan geng motor di kota makassar khususnya di jalan veteran.?

4. Bagaimana tindakan kedua instansi antara pemerintah dengan

kepolisin dalam penanganan geng motor di jalan veteran. ?

B. Kepolisian

1. Bagaimana partisipasi pihak kepolisian dengan pemerintah dalam

penanganan geng motor di sepanjang jalan veteran. ?

2. Dalam koordinasi perlu yang namanya tindakan secara langsung.

Bagaiman sistem yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan

geng motor di tiap-tiap wilayah yang sering terjadi balapan liar atau

lebih rawan tindakan kriminal dan wilayah mana saja yang sering

terjadi tindakan balapan liar dan kriminal, bagaimana bapak bisa

menyikapi semuanya?

3. Bagaiaman pihak kepolisian kedepannya untuk menciptakan

kantibmas di kota makassar agar tidak terjadi anggota kelompok geng

61

motor. Sehingga masyarakat kota makassar tidak takut dan terciptanya

rasa aman di daerahnya masing-masing. ?

Kawanan Geng Motor Yang Di Tahan Bersama Motor yang di pakai untuk

mengadakan balapan liar dan tindakan kriminal.

Barang Bukti Yang didapatkan dalam Penanganan.

62