Top Banner
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TANJUNG PINANG, 6 MARET 2014 KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KEPULAUAN RIAU
27

KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

May 04, 2018

Download

Documents

vanque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TANJUNG PINANG, 6 MARET 2014

KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KEPULAUAN RIAU

Page 2: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

DAFTAR ISI

I. PENATAAN IUP................................................................................................ 3

II. PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA...................................................... 13

III. GOOD MINING PRACTICE………………………………………………………. 17

IV. PRODUKSI DAN PEMASARAN ...................................................................... 21

V. PROGRES RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN…………...…..…. 26

Page 3: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3,

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah

Pertambangan

� Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota WAJIB menyampaikan data

dan informasi pengelolaan pertambangan kepada Menteri dan

menjadi milik negara untuk dikelola oleh Menteri

� Dalam rangka penyeragaman sistem informasi geografis dan format

peta serta integrasi data antara pusat-daerah.

I. PENATAAN IUP

Page 4: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

2. Pasal 102 ayat 2, PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara

� Gubernur, Walikota dan Bupati MENYAMPAIKAN LAPORAN pengelolaan

pertambangan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali.

3. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1, PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Minerba

� Pemerintah melakukan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terhadap

penyelenggaran pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

Gubernur, Bupati dan Walikota.

4. Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014,

urusan yang dilimpahkan:

a. Pembinaan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengawasan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota.

c. Pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan

oleh pemerintah kabupaten/kota.

Page 5: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.1. REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C SE-INDONESIA

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

I. PENATAAN IUP

STATUSMINERAL BATUBARA

JUMLAHEKS OP EKS OP

C&C 1.524 2.056 1.473 988 6.041

NON C&C 1.442 1.974 1.063 398 4.877

SUB TOTAL 2.966 4.030 2.536 1.386

10.918TOTAL 6.996 3.922

Ditjen Minerba sampai dengan 5 Maret 2014 telah menerima data IUP dari seluruh Indonesia sebanyak 10.918dimana telah dilakukan evaluasi dengan hasil yaitu 6.041 telah C&C dan 4.877 NON C&C.

Page 6: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.2. REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

I. PENATAAN IUP

STATUSMINERAL BATUBARA

JUMLAHEKS OP EKS OP

C&C 51 63 0 0 114

NON C&C 25 22 0 0 47

SUB TOTAL 76 85 0 0161

TOTAL 161 0

Ditjen Minerba sampai dengan 5 Maret 2014 telah menerima data IUP dari provinsi Kepulauan Riausebanyak 161 dimana telah dilakukan evaluasi dengan hasil yaitu 114 telah C&C dan 47 NON C&C.

Page 7: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.3. RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

I. PENATAAN IUP

Keterangan:a. Jumlah IUP terbanyak ada di Kab. Lingga dan Kab. Karimun sebanyak 49 IUP.b. IUP sudah C&C terbanyak ada di Kab. Lingga sedangkan yang IUP NON C&C terbanyak ada di Provinsi Kepri.

NO PROVINSI

C&C NON-C&C

TOTALProsen

C&C

Prosen

NON C&CTOTALMINERAL MINERAL

EKS OP EKS OP

1PUSAT (KEPULAUAN MERANTI DAN

KAB. KARIMUN)0 0 0 1 1 0% 1% 1%

2 PROV. KEP. RIAU 0 1 12 4 17 1% 10% 11%

3 KAB. BINTAN 0 12 0 8 20 7% 5% 12%

4 KAB. KARIMUN 13 27 6 3 49 25% 6% 30%

5 KAB. NATUNA 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

6 KAB. LINGGA 28 19 2 0 49 29% 1% 30%

7 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

8 KOTA BATAM 9 0 0 0 9 6% 0% 6%

9 KOTA TANJUNG PINANG 1 4 5 6 16 3% 7% 10%

TOTAL 51 63 25 22 161 71% 29% 100%

Page 8: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.5. SEBARAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. PENATAAN IUP

Total IUP Provinsi

Kepulauan Riau :

161

Total IUP Provinsi

Kepulauan Riau :

161

KAB. BINTAN

IUP logam : 17

IUP non logam&batuan : 3

IUP batubara : 0

KAB. BINTAN

IUP logam : 17

IUP non logam&batuan : 3

IUP batubara : 0

KOTA BATAM

IUP logam : 0

IUP non

logam&batuan : 9

IUP batubara : 0

KOTA BATAM

IUP logam : 0

IUP non

logam&batuan : 9

IUP batubara : 0

KAB. KEPULAUAN

ANAMBAS

IUP logam : 0

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KAB. KEPULAUAN

ANAMBAS

IUP logam : 0

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KAB. LINGGA

IUP logam : 47

IUP non

logam&batuan : 2

IUP batubara : 0

KAB. LINGGA

IUP logam : 47

IUP non

logam&batuan : 2

IUP batubara : 0

KOTA TANJUNGPINANG

IUP logam : 16

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KOTA TANJUNGPINANG

IUP logam : 16

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KAB. NATUNA

IUP logam : 0

IUP non

logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KAB. NATUNA

IUP logam : 0

IUP non

logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

KAB. KARIMUN

IUP logam : 40

IUP non

logam&batuan : 9

IUP batubara : 0

KAB. KARIMUN

IUP logam : 40

IUP non

logam&batuan : 9

IUP batubara : 0

STATUS 05 MARET 2014

PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

IUP logam : 17

IUP non

logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

IUP logam : 17

IUP non

logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

PUSAT (KEPULAUAN MERANTI

DAN KAB. KARIMUN)

IUP logam : 1

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

PUSAT (KEPULAUAN MERANTI

DAN KAB. KARIMUN)

IUP logam : 1

IUP non logam&batuan : 0

IUP batubara : 0

Page 9: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I. PENATAAN IUP

*) Permasalahan Wilayah diantaranya Tumpang Tindih Beda Komoditas, Tumpang Tindih Sama Komoditas, Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinat tidak sesuai dengan peraturan perundangan)*) Permasalahan Administrasi adalah kekurangan kelengkapan syarat SK KP/IUP, tidak masuk dalam BA rekon, dll)

I.6. PERMASALAHAN IUP DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO ID KAB PROVINSI / KABUPATENJUMLAH

IUP/KP

IUP NON C&C

IUP NON C&C

JUMLAH

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

ADMINISTRASI

PERMASALAHAN

WILAYAH *)

MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

1 0000PUSAT (KEPULAUAN MERANTI

DAN KAB. KARIMUN)1 1 0 2 0 1 0 1 0

2 2100 PROV. KEP. RIAU 17 16 0 22 0 6 0 16 0

3 2101 KAB. BINTAN 20 8 0 11 0 4 0 7 0

4 2102 KAB. KARIMUN 49 9 0 11 0 1 0 10 0

5 2103 KAB. NATUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2104 KAB. LINGGA 49 2 0 2 0 0 0 2 0

7 2105 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2171 KOTA BATAM 9 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2172 KOTA TANJUNG PINANG 16 11 0 12 0 2 0 10 0

TOTAL 161 47 0 60 0 14 0 46 0

STATUS 05 MARET 2014

Page 10: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I. PENATAAN IUP

I.7. RINCIAN PERMASALAHAN WILAYAH UNTUK IUP DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU STATUS 5 MARET 2014

NO ID KAB PROVINSI JUMLAH

IUP/KP

IUP NON C&C RINCIAN PERMASALAHAN WILAYAH IUP NON C&C

PERMASALAHAN

WILAYAH

TT SAMA

KOMODITAS

TT BEDA

KOMODITASTT KEWENANGAN

KOORDINAT TIDAK

MENGIKUTI

PERATURAN

MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

1 0

PUSAT

(KEPULAUAN

MERANTI DAN

KAB. KARIMUN)

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 2100 PROV. KEP. RIAU 17 16 0 7 0 0 0 4 0 5 0

3 2101 KAB. BINTAN 20 8 0 2 0 0 0 3 0 2 0

4 2102 KAB. KARIMUN 49 9 0 2 0 0 0 1 0 7 0

5 2103 KAB. NATUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2104 KAB. LINGGA 49 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

7 2105KAB. KEPULAUAN

ANAMBAS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2171 KOTA BATAM 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2172KOTA TANJUNG

PINANG16 11 0 2 0 0 0 0 0 8 0

TOTAL 161 47 0 14 0 0 0 8 0 24 0

Page 11: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.8. LUAS TUMPANG TINDIH IUP DENGAN KAWASAN HUTANDI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ket : HP : Hutan Produksi Tetap, HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi, HPT : Hutan Produksi Terbatas

NO.PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA

KAWASAN HUTAN (Ha)

Hutan Konservasi

(HK)

Hutan Lindung

(HL)HP, HPT, HPK

1

PUSAT (KEPULAUAN

MERANTI DAN KAB.

KARIMUN)

0 0 0

2 PROV. KEP. RIAU 0 0 0

3 KAB. BINTAN 0 0 617,09

4 KAB. KARIMUN 0 34,52 982,01

5 KAB. NATUNA 0 0 0

6 KAB. LINGGA 0 141,44 6.106,69

7 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 0 0 0

8 KOTA BATAM 0 0 3,76

9 KOTA TANJUNG PINANG 0 0 473,05

TOTAL 0 175,96 8.182,6

STATUS 5 MARET 2014

Page 12: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

I.9. POTENSI PERMASALAHAN BARU TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. PENATAAN IUP

NORENCANA WILAYAH

PEMEKARANWILAYAH INDUK

JUMLAH KASUS TT

KEWENANGAN YANG

BELUM SELESAI

1 Kabupaten Kepulauan

Kundur

Kabupaten Karimun 1

Page 13: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

1. TA 2011, terdapat 3 IUP yang Belum Terdaftar di Ditjen Minerba melakukan ekspor bauksit ke

China masing-masing :

II. PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

NO.NAMA

PERUSAHAAN

KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH

PENGAPALAN

TONASE

EKSPOR

NILAI EKSPOR

(USD)

PERKIRAAN

ROYALTI (USD)

ROYALTI

DIBAYAR

(USD)

KURANG

BAYAR

ROYALTI

(USD)

1

KAMPONG

LEPAN MULYA,

PT

LINGGA 11437.310,75 6.827.783,79 256.041,89 118.891,34 137.150,55

2

BINTAN

KARISMA

PRATAMA, PT

BINTAN 20550.380,32 8.255.704,80 309.588,93 48.321,19 261.267,74

3PINANG SUKSES

BERSAMA, PT

TANJUNG

PINANG4

112.464,46 1.594.502,44 59.793,84 17.502,51 42.291,33

JUMLAH 351.100.155,53 16.677.991,03 625.424,66 184.715,04 440.709,62

Page 14: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

2. TA 2012, terdapat 3 IUP yang Belum Terdaftar di Ditjen Minerba melakukan ekspor bauksit ke

China masing-masing :

II. PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

NO.NAMA

PERUSAHAAN

KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH

PENGAPALAN

TONASE

EKSPOR

NILAI EKSPOR

(USD)

PERKIRAAN

ROYALTI (USD)

ROYALTI

DIBAYAR

(USD)

KURANG

BAYAR

ROYALTI

(USD)

1

KAMPONG

LEPAN MULYA,

PT

LINGGA 498.763,78 1.250.592,94 46.897,24 10.151,01 36.746,23

2

BINTAN

KARISMA

PRATAMA, PT

BINTAN 12769.482,79 11.542.239,85 432.833,99 78.263,13 354.570,86

3

PINANG

SUKSES

BERSAMA, PT

TANJUNG

PINANG2

96.491,70 1.258.240,30 47.184,01 120.790,00 (73.605,99)

JUMLAH18

964.738,27 14.051.073,09 526.915,24 209.204,14 391.317,09

Page 15: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

II. PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARAJUMLAH

IUP PIUTANG NEGARA

NO. PROVINSI/KABUPATEN JUMLAH

IUP

YANG

KURANG

BAYAR

2011 2012 2013 JUMLAH

IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI

IURAN

TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI

(Rp) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (Rp) (US$) (US$)

1 IUP PROVINSI 17 12532.573.180 736.788 563.332 22.634 549.363 - 532.573.180

1.112.695 759.422

2 BINTAN 20 1073.104.750 1.797.126 1.997 1.433.885 9.559 - 73.104.750

11.556 3.231.010

3 KARIMUN 49 27147.863.850 31.265 72.110 3.425 73.885 - 147.863.850

145.996 34.690

4 LINGGA 49 34376.930.750 87.896 212.660 428.776 217.706 2.149.784 376.930.750

430.367 2.666.455

5KOTA TANJUNG

PINANG16 14

22.117.950 693.921 6.576 203.946 6.306 - 22.117.950 12.883

897.867

6 KOTA BATAM 9 0- - - - - -

--

JUMLAH 160 971.152.590.480 3.346.996 856.676 2.092.665 856.820 2.149.784 1.152.590.480

1.713.496 7.589.445

TOTAL(Rp) (USD)

1.152.590.480 9.302.941,32

Page 16: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

II. PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

PENYAMPAIAN BUKTI SETOR IURAN TETAP DAN ROYALTI KE DITJEN MINERBA

NO.PROVINSI/KABU-

PATEN/KOTA

JUMLAH

IUP

2011 2012 2013 JUMLAH

JMLH

BUKTI

SETOR

BLM

DIKIRIM

JUMLAH BLM

DISALURKAN (Rp)

JMLH

BUKTI

SETOR

BLM

DIKIRIM

JUMLAH BLM

DISALURKAN (Rp)

JMLH

BUKTI

SETOR

BLM

DIKIRIM

JUMLAH BLM

DISALURKAN (Rp)

JMLH

BUKTI

SETOR

BLM

DIKIRIM

JUMLAH BLM

DISALURKAN (Rp)

1 IUP PROVINSI 17 16 1 733.891.490

34 4

70.726.000 84

40 18.522.535.374 134

45 19.327.152.864

2 BINTAN 20 228 1 108.743.699

258 4

679.125.516 153

37 13.265.413.329 639

42 14.053.282.544

3 KARIMUN 49 129 --

117 12

273.155.634 116

21 10.975.618.635 362

33 11.248.774.269

4 LINGGA 49 108 --

103 14

1.157.580.090 191

31 10.909.003.317 402

45 12.066.583.407

5KOTA TANJUNG

PINANG16 80 4

642.808.975 148

3 186.472.250

64 7 4.878.566.500

292 14 5.707.847.725

6 KOTA BATAM 9 - --

--

--

-- -

- -

JUMLAH 160 561 6 1.485.444.164

660 37

2.367.059.491 608

136 58.551.137.154 1.829

179 62.403.640.808

Page 17: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

PENYIAPAN TEMPAT

PENGEBORAN

PENGEBORAN EKSPLORASI

PENGUPASAN TANAH

PEMINDAHAN TANAH

PENIMBUNAN TANAH

EKSPLORASI

PEMBUKAAN LAHAN

PENGGELOLAAN TANAH

PELEDKAN BATUAN PENUTUP

PEGEBORAN & PELEDAKAN BATUAN PENUTUP

PENGEBORAN BATUBARA & PELEDAKAN BATUAN PENUTUP

PENGANGKUTAN BATUBARA

PENGELOLAAN BATUAN PENUTUP PENAMBANGA

N BATUBARA

PENGOLAHAN BATUBARA

BAN BERJALAN

KOLAM PENGENDAP SEDIMEN

PENIMBUNAN BATUAN PENUTUP

KOLAM PENGENDAP SEDIMEN

PENANAMAN

PEMBANGKIT LISTRIK

Pengelolaan kualitas air, udara dan limbah B3

III.1. GOOD MINING PRACTICE

Page 18: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN LINGKUNGAN,

REKLAMASI DAN

PASCATAMBANG

KONSERVASI MINERBA

KESELAMATAN OPERASI

PERTAMBANGAN

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

MINERAL

PERATURAN PERUNDANGAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN SISA HASIL

PENAMBANGAN

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

KAIDAH PERTAMBANGAN

YANG BAIK

Page 19: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

P.U *) EKSPLORASISTUDI

KELAYAKANKONSTRUKSI

AMDAL

Berbeda-beda, dikelompokkan: Mineral Logam, Mineral Bukan Logam (termasuk jenis tertentu antara lain batu

gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia), Batuan dan Batubara

PRODUKSI

• kondisi geologi

regional;

• jenis dan

kondisi umum

bahan galian;

• sebara potensi

bahan galian.

• daerah prospek

yang akan dikem-

bangkan/tingkatkan

• topografi detail

• kondisi geologi

detail dan penye –

baran bahan galian ;

• variasi kualitas;

• sumber daya

(terukur, terunjuk)

• cadangan dan kualitas;

• kajian geoteknik dan

geohidrologi;

• perencanaan tambang

(penggalian,transportasi

• rencana produksi dan

umur tambang;

• program awal pasca

tambang ;

• program CD;

• program K-3;

• program lingkungan;

• analisis ekonomi;

• lain-lain.

• pembebasan lahan;

• penyiapan lokasi

penggalian ;

• pembangunan jalan

tambang, penimbun

an, gudang, bengkel,

kantor, mess, dsb. ;

• eksplorasi tambah

an (infill bor, peng-

kuran, sampling);

• pelatihan karyawan.

H A S

I LKEGI-

ATA

NTA

HAP

LUAS &

UMUR

PenyelidikanUmum

PenyelidikanPendahuluan - Rinci

Kajian Teknis,Ekonomi, Lingk.

PembangunanFasilitas Tambang

Produksi danPenjualan

• land clearing;

• penggalian ;

• pengolahan;

• penimbunan;

• pengangkutan;

• pemasaran;

• reklamasi;

• pengembangan

masyarakat;

• pasca tambang.

1 2 3 4 5

• kerangka acuan (KA)

• UKL/UPL/Andal

• lain-lain.

Page 20: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

STATUS 5 MARET 2014

III.2. KONDISI JAMREK DAN PASCA TAMBANG DI KEPULAUAN RIAU

NO KABUPATEN/KOTAJUMLAH

IUP/KP

BELUM ADA JAMINAN

REKLAMASIBELUM ADA PASCA TAMBANG

1PUSAT (KEPULAUAN

MERANTI DAN KAB.

KARIMUN)

1 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

2 PROV. KEP. RIAU 17 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

3 KAB. BINTAN 20 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

4 KAB. KARIMUN 49 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

5 KAB. NATUNA 0 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

6 KAB. LINGGA 49 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

7KAB. KEPULAUAN

ANAMBAS0 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

8 KOTA BATAM 9 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

9 KOTA TANJUNG PINANG 16 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

TOTAL 161 - -

Page 21: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

IV. DATA EKSPOR MINERAL PER KABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012

*) Data berdasarkan LS surveyor 2012

No KABUPATENEKSPOR MINERAL 2012 (Ton/Tahun)*

Bauksit Besi Granit Timah

1 Bintan 8.115.730

2 Karimun 601.088 8.151

3 Kota Tanjung Pinang 2.516.599

4 Lingga 1.222.424 424.532

5 Prov. Kep. Riau 456.772

JUMLAH 12.311.525 424.532 601.088 8.151

Page 22: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

IV. DATA EKSPOR MINERAL PER KABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013

*) Data berdasarkan LS surveyor 2013

No KABUPATENEKSPOR MINERAL 2013 (Ton/Tahun)*

Bauksit Besi Granit Timah

1 Bintan 625.413

2 Karimun 943.174 8.903

3 Kota Tanjung Pinang 2.432.438

4 Lingga 15.789.787 86.407

JUMLAH 18.847.639 86.407 943.174 8.903

Page 23: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

IV. DATA EKSPOR MINERAL PER PERUSAHAAN DI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

No

.Komoditas No. Kabupaten Perusahaan Ekspor 2012 Ekspor 2013

1 BAUKSIT BINTAN BINA DOMPAK INDAH, PT 113.960

2 BAUKSIT BINTAN BINTANG CAHAYA TERANG, PT 83.663

3 BAUKSIT BINTAN DANPAC RESOURCES, PT 689.033,84 880.922,12

4 BAUKSIT BINTAN GUNUNG BINTAN ABADI, PT 597.689,79

5 BAUKSIT BINTAN GUNUNG KIJANG JAYA LESTARI. PT 122.483

6 BAUKSIT BINTAN GUNUNG SION, PT 1.694.166 2.645.642,12

7 BAUKSIT BINTAN LOBINDO NUSA PERSADA, PT 1.194.522 2.013.590,91

8 BAUKSIT BINTAN TUNGGUL ULUNG MAKMUR. PT 659.980

9 BAUKSIT BINTAN WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA, PT 3.009.137 2.282.379,22

10 BAUKSIT BINTAN ANEKA ALAM ANUGERAH, PT 63.293

11 BAUKSIT KARIMUN BUKIT MERAH INDAH (BLOK III), PT 1.908.639 3.254.055,00

12 GRANITE KARIMUN KARIMUN GRANITE, PT 601.088

13 TIMAH KARIMUN EUNINDO USAHA MANDIRI, PT 1.284,80 812,20

14 TIMAH KARIMUN TAMBANG TIMAH, PT 6.319,00 1.313,10

15 TIMAH KARIMUN KARIMUN MINING, PT 546,80

Page 24: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

IV. DATA EKSPOR MINERAL PER PERUSAHAAN DI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

No

.Komoditas No. Kabupaten Perusahaan Ekspor 2012 Ekspor 2013

16

BAUKSIT KOTA

TANJUNGPINANG

ALAM INDAH PURNAMA PANJANG, PT 399.252

17 BAUKSIT ANTAM RESOURCINDO.PT 48.993

18 BAUKSIT KERETA KENCANA BANGUN PERKASA, PT 892.714

19 BAUKSIT PERJUANGAN, PT 470.558

20 BAUKSIT SYAHNUR, PT 305.831

21 BAUKSIT KERETA KENCANA BANGUN PERKASA, PT 892.714,46 2.432.438

22 BIJIH BESI LINGGA BINTAN BUMI PERSADA, PT 39.330,59 45.502

24 BAUKSIT LINGGA HERMINA JAYA, PT 56.900 124.600

25 BAUKSIT LINGGA SANMAS MEKAR ABADI 2, PT 477.181 645.736

26 BAUKSIT LINGGA SUMBER PRIMA LESTARI, PT 639.912 1.191.172,50

27 BAUKSIT LINGGA YEYEN BINTAN PERMATA, PT 48.431

28 BAUKSIT LINGGA IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES, PT 444.115,88

29 BIJIH BESI LINGGA LINGGA GLOBAL MEKAR, PT 40.905,42

30 BAUKSIT LINGGA TELAGA BINTAN JAYA, PT 1.128.137,64 3.211.371,59

31

BAUKSIT PROVINSI

KEPULAUAN

RIAU

CAHAYA BINTAN ABADI, PT 321.771

32 BAUKSIT MULTI RESOURCES INVESTAMA, PT 135.001

Page 25: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

NOKabupaten/

Kota

JUMLAH

IUP/KPPENYAMPAIAN LAPORAN TAHUN 2012 - 2013

BULANAN TRIWULANAN RKAB/TAHUNAN

1 PROV. KEP. RIAU Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 KAB. BINTAN 1 (IUP)

Laporan Produksi

dan Ekspor Bulan

Juli dan Agustus

2013

Tidak ada Tidak ada

3 KAB. KARIMUN 1 (KK) Tidak ada Tidak ada

Penyampaian

Perbaikan RKAB 2012,

penyampaian

dokumen RKAB 2013

4 KAB. NATUNA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

5 KAB. LINGGA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

6KAB. KEPULAUAN

ANAMBASTidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

7 PROV. KEP. RIAU Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

8 KAB. BINTAN Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUN 2012 – 2013

DI KEPULAUAN RIAU

Page 26: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

No Komoditas Nama perusahaanLOKASI Produk Smelter Target

Penyelesaian

ProyekKAB PROV Jenis Kapasitas

1 Bauksit PT. Tanjung Air Berani Karimun Kep. Riau SGA 50.000 tpypertengahan

2016

2 Bauksit PT. Indo Kapuas Alumina Bintan Kep. Riau SGA 100.000 tpy Sep-16

STATUS 5 MARET 2014

V. PROGRES RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI KEPULAUAN RIAU

Keterangan : SGA : Smelter Grade Alumina

Page 27: KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS … 1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Pemerintah Provinsi,

www.minerba.esdm.go.id