KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS RR. RITA ERAWATI KEPALA BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
RR. RITA ERAWATI KEPALA BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tugas : melaksanakan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, serta dokumentasi data dan informasi produk hukum
Fungsi : 1. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. penyiapan pemberian pertimbangan, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum; dan
3. pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
Biro Hukum melaksanakan penyiapan bahan pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian domestik dan internasional antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain. (termasuk didalamnya adalah melakukan pendampingan penyusunan Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa).
2
Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Penyelesaian Tagihan Negara, Pasal 29 ayat (1) dan (2) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk :
a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
b. Penetapan keputusan.
3
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA
4
Proses Pengadaan
4
Perencanaan Pengadaan.
Persiapan Pemilihan
Persiapan Pengadaan
Pelaksanaan Pemilihan
Persiapan Kontrak
Revisi Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Serah Terima Pekerjaan
“Pada tahap mana Ahli Hukum Kontrak dapat dilibatkan?”
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
5
Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan Biaya Pendukung
Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak
Harga Perkiraan Sendiri
Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan , sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
PPK menetapkan :
Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
7
Anatomi Kontrak
CARA PEMBAYARAN
JENIS
PEKERJAAN
PEMBEBANAN TAHUN
ANGGRAN
Barang/
Pekerjaan
Konstruksi/
Jasa Lain
Jasa
Konsultansi
1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (Turnkey)
5. Kontrak Payung
1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung
Jenis Kontrak
Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi
Bukti pembelian/
pembayaran
≤ 10 juta
---
≤ 10 juta ---
Kuitansi ≤ 50 juta ---
≤ 50 juta ---
Surat Perintah
Kerja (SPK)
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 200 juta > 50 juta s.d
200 juta
≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanan e-purchasing/pembelian melalui toko
daring
KONTRAK TAHUN JAMAK
Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas beban anggaran
TAHUN ANGGARAN 1 TAHUN ANGGARAN 2 TAHUN ANGGARAN 3
• Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran
• pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran dan paling lama 3 Tahun Anggaran.
>12 bulan
>12 bulan
<12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
PERPRES 54/2010
PERPRES 16/2018
<12 bulan
”Dalam hal dilakukan penyesuaian, apakah bisa melibatkan Ahli Hukum Kontrak?”
11
PERUBAHAN KONTRAK
11
02 Mengubah Jenis Kegiatan
04 mengubah jadwal
03 mengubah spesifikasi teknis
01 Mengubah Volume
mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
mengubah jadwal pelaksanaan
menambah atau mengurangi volume
yang tercantum dalam Kontrak
Menambah dan/atau
mengurangi jenis kegiatan
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak
“Apakah dalam pelaksanaan Adendum kontrak juga perlu mendapatkan Pendapat Ahli Hukum Kontrak ?”
12
Pemberian Kesempatan dengan Batasan 50 Hari 12
Adendum
dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
Penilaian PPK
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan
Lewat Tahun
Pemberian Kesempatan dapat melampaui Tahun Anggaran
“Apakah Pemberian Kesempatan juga melibatkan Ahli Hukum Kontrak?”
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
Berakhirnya Kontrak atau Serah Terima Pekerjaan
Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.
Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018:
”Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak”
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah :
1. Mempunyai risiko tinggi;
2. Memerlukan teknologi tinggi;
3. Menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
4. Sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
14
Ketentuan Pendapat Ahli Hukum Kontrak
15
Pengadaan untuk Mendukung IKN
16
Pengadaan untuk Mendukung IKN