KONSULTAN HUKUM DAN PUNGUTAN OJK MANAJEMEN OJK... · BPJS termasuk Lembaga Jasa Keuangan Lain yang wajib membayar pungutan yang dikenakan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 1

Seri

Pendapat Hukum

PH – II / 2015

PUNGUTAN OJK

TERHADAP BPJS

Oleh:

_A.A. Oka Mahendra

_Adhi Kristian

KONSULTAN HUKUM

DAN

MANAJEMEN

JAMINAN SOSIAL

DAN

PELAYANAN

KESEHATAN

PELATIHAN

MARTABAT Prima Konsultindo

Ruko Kebayoran Arcade Blok C2 No. 31,

Jl. Boulevard Bintaro Jaya,

Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7,

Tangerang Selatan, 15224

T. +62.21.74870811,

F. +62.21.74870811 ekst 401E.

[email protected],

W.http://www.jamsosindonesia.com

PENDAPAT HUKUM

BPJS termasuk Lembaga Jasa Keuangan Lain yang wajib membayar

pungutan yang dikenakan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 1

angka 10 jo. Pasal 37 ayat (2) UU OJK. BPJS termasuk Lembaga

Keuangan Lain yang bersifat Khusus. Pungutan terhadap BPJS dapat

dikenakan hingga 0% dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

1

PENDAPAT HUKUM

MENGANAI PUNGUTAN OJK TERHADAP BPJS

I PENGANTAR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-651/MK.011/2014 tanggal 25 September 2014 tentang tarif pungutan BPJS 5% dari besarnya tarif pungutan yang ditetapkan dalam PP No. 11 Tahun 2014, dan Surat Kementerian Setneg No. B-174/Kemsetneg/D-I/DK/00.03/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014 hal undangan rapat Kemensetneg, Kemenkeu, OJK dan BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan kembali bahwa BPJS dikenakan pungutan sebesar 5%. Pada tanggal 21 Januari 2015 ketua DJSN berkirim Surat kepada OJK tentang Pungutan OJK sekaligus menanggapi menanggapi Surat Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK No. S-18/D.05/2014, 24 Desember 2014. Dalam surat tersebut DJSN berpendapat bahwa BPJS bukan merupakan objek pungutan OJK sehingga tidak perlu dikenakan pengutan 5%. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan keberatan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat kepada ketua DJSN perihal Pungutan OJK, tertanggal 1 April 2015, No. B/2879/042015. Kemudian menanggapai hal tersebut, DJSN meminta opini BPK tentang Pungutan OJK tersebut dengan Surat DJSN No. 178/DJSN/IV/2015, tanggal 6 April 2015. Sambil menunggu opini BPK, DJSN melalui Surat No. 237/DJSN/V/2015, tertanggal 4 Mei 2015, menyarankan agar BPJS tidak membayar pungutan OJK. BPK menjawab Surat DJSN tersebut, tanggal 18 Juni 2015, dengan Surat No. 319/5/XX/06/2015. Dalam surat tersebut, BPK menyoroti aspek kelembagaan BPJS dengan membandingkan kelembagaan Perseroan. Kesimpulannya bahwa BPJS bukanlah badan usaha. BPK berpendapat, terkait dengan aspek formalitas kelembagaan dengan penyebutan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK) dan Badan Hukum Publik (menurut UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS) akan menimbulkan mispersepsi. Untuk itu Kementerian Keuangan, OJK, DJSN dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perlu duduk bersama melakukan kajian dan penyatuan pendapat yang lebih mendalam lagi demi tercapainya keputusan berlandaskan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

a. OJK agar

berkoordinasi

dengan Menteri

Keuangan untuk

menetapkan

pungutan kepada

BPJS sebesar 0% dari

besaran pungutan

yang ditetapkan

dalam lampiran PP

No. 11 Tahun 2014.

b. BPJS atau peserta

jaminan sosial

sebagai pihak yang

dirugikan atas

pengenaan pungutan

oleh OJK melakukan

Uji Materi Pasal 1

angka 10 jo Pasal 37

ayat (1) dan ayat (2)

UU OJK.

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

2

DAFTAR ISI

Hlm

I. PENGANTAR 1

II. POKOK PERMASALAHAN 3

III. ANALISIS

1. Apakah OJK berwenang mengenakan pungutan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan apa yang dapat dikenakan?

3

2. Apakah BPJS secara yurudis termasuk pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan?

5

3. Berapa besaran pungutan yang dapat dikenakan oleh OJK dan tata cara penetapannya?

5

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan 8

2. Saran 8

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

3

II POKOK PERMASALAHAN

1. Apakah OJK berwenang mengenakan pungutan kepada pihak yang

melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan apa yang dapat

dikenakan?

2. Apakah BPJS secara yurudis termasuk pihak yang melakukan kegiatan di sektor

jasa keuangan?

3. Berapa besaran pungutan yang dapat dikenakan oleh OJK dan tata cara

penetapannya?

III ANALISIS

1. Dasar Kewenangan Pungutan OJK terhadap Sektor Jasa Keuangan dan Jenis Pungutan

Terlebih dahulu perlu dikemukakan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK

sebagai berikut:

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK tersebut, diatur dalam Pasal 5,6,7 UU

OJK, yaitu sebagai berikut:

Fungsi OJK:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan1.

Tugas OJK:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap2:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

1 Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK 2 Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

4

Wewenang OJK

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang3:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,

merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk

hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal

minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap

simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU OJK, OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian pada ayat (2) ditentukan

bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar

pungutan yang dikenakan OJK.

“Dua Jenis Pungutan OJK”

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK mendapat Pendanaan

yang berasal dari 2 sumber, yaitu APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang

melakukan kegiatan di sektor keuangan4. Jenis Pungutan tersebut5:

a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas

rencana aksi korporasi; dan 3 Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK 4 Pasal 34 ayat (2) UUJ OJK, “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.” 5 Pasal 5 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2014.

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

5

b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penelitian.

2. BPJS Termasuk Lembaga Jasa Keuangan Lain Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

Menurut Pasal 1 angka 10 UU OJK, BPJS termasuk dalam kategori lembaga jasa

keuangan lainya. Lembaga Jasa keuangan Lainnya yang dimaksud, sesuai Pasal 1

angka 10 UU OJK, adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi

penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan,

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder

perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga

jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 angka 1 dan 2 UU BPJS).

BPJS diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas

independen yang melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.6

3. Besaran Pungutan terhadap BPJS dan Tata Cara Penetapannya Besar Pungutan

Besar Pungutan

OJK dapat memungut dana kepada BPJS sebagai Biaya Tahunan untuk Pengaturan,

Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian. Penetapan besaran pengutan dilakukan

dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor

jasa keuangan.

Menurut lampiran PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa

Keuangan, besaran pungutan terhadap lembaga keuangan lainnya sebagai Biaya

Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian ditetapkan

0,045% dari aset atau paling sedikit Rp. 10 juta. Peraturan Pemerintah ini juga

6 Penjelasan Pasal 39 ayat (3) UU BPJS

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

6

memberi dasar bagi pungutan 0% terhadap lembaga jasa keuangan khusus setelah

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan7.

Tata Cara Penetapan

BPJS dapat diklasifikasikan sebagai lembaga jasa keuangan khusus yang dibentuk

Undang-Undang untuk melaksanakan program jaminan sosial sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Identifikasi BPJS sebagai

lembaga jasa keuangan khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Meskipun BPJS mengimpun dana dari masyarakat tetapi memiliki karakter tersendiri

yang berbeda dengan jasa keuangan lain pada umumnya. Berikut tabel aspek-aspek

pembeda BPJS dengan Lembaga Jasa Keuangan pada umumnya:

ASPEK BPJS Bank, Pasal Modal, Perasuransian, Dana

Pensiun, Lembaga Pembiayaan Lembaga

Keuangan lain (dalam UU OJK)

Status Hukum Badan Hukum Publik dibentuk dengan Undang-Undang

Privat

Sumber Aset Dana dari pengalihan aset selama transformasi, dan presentase tertentu dari dana jaminan sosial nasional

Shareholder dan hasil pengembangan

Tujuan / Orientasi Nirlaba / Kesejahteraan sosial

Prolaba / keuntungan pemegang saham (Pribadi, kelompok tertentu)

7 Pasal 19 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2014 menyebutkan OJK dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini terhadap lembaga jasa keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah. Ayat (2) menyebutkan pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan lembaga jasa keuangan dibentuk untuk melaksanakan program pemerintah, yaitu Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

7

Pemanfaat Keuntungan Peningkatan manfaat peserta jaminan sosial (seluruh penduduk)

Shareholder (pemegang saham)/Pemilik. Industrialisasi

Sumber Pendanaan APBN dan Iuran Masyarakat

Pribadi/swasta

Karena perbedaan karakter tersebut, maka implikasi pungutan tersebut juga berbeda.

Pungutan terhadap BPJS berimplikasi terhadap berkurangnya manfaat peserta

jaminan sosial yang mencakup seluruh penduduk. Sedangkan pungutan terhadap jasa

keuangan pada umumnya (Privat) berkurangnya keuntungan bagi pemilik (pemegang

saham).

Berikut diagram yang menggambarkan implikasi pungutan:

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

8

Gambar 2. Implikasi terhadap pungutan aset Lembaga Jasa Keuangan Privat

= pengurangan

OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengambil kebijakan

penetapan pengenaan pungutan sebesar 0% dari besaran pungutan

sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 11 Tahun 2014.

IV KESIMPULAN

1. Kesimpulan

a. BPJS termasuk lembaga jasa keuangan lain yang wajib membayar pungutan

yang dikenakan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal

37 ayat (2) UU OJK.

b. BPJS termasuk lembaga keuangan lain yang bersifat khusus. Pungutan

terhadap BPJS dapat dikenakan hingga 0% dengan berkoordinasi dengan

Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 11 Tahun 2014.

2. Saran

a. OJK agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menetapkan

pungutan kepada BPJS sebesar 0% dari besaran pungutan yang ditetapkan

dalam lampiran PP No. 11 Tahun 2014.

b. BPJS atau peserta jaminan sosial sebagai pihak yang dirugikan atas

pengenaan pungutan oleh OJK melakukan Uji Materi Pasal 1 angka 10 jo

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK.

P

U

N

G

U

T

A

N

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

9

www.jamsosindonesia.com

PEN

DA

PA

T H

UK

UM

10

www.jamkesindonesia.com