Konstitusi negara indonesia

Konstitusi Negara Indonesia

Aisyah N.H

Pengertian Dasar Negara

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN

KONSTITUSI

Sifat dan Fungsi Konstitusi

Pengertian Konstitusi

Substansi Konstitusi Negara

Kedudukan Konstitusi

Cara Membentuk dan Meru-bah Konstitusi

• Herman Heller• Oliver Cromwell• Lasalle• Bolingbroke• C.F. Strong

PENGERTIAN KONSTITUSI

Pengertian luas

”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar

atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen tertulis

ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).

Pengertian sempit (terbatas)

”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar

(loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945

(pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).

Konstitusi

Pendapat

Herman Heller

Oliver CromwellLasalle

Struycken

Konstitusi ≠ UUD

Konstitusi = UUD

• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.

Sifat Konstitusi

C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

Sifat Umum Konstitusi : Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara

negara dan warga negaranya. Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa. Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan

bernegara menurut kemauan politik penguasa.

KONSTITUSI

Flexible/Luwes

Rigid / Kaku

Ditentukan Dengan Ukuran

Cara Merubah Konstitusi

Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman

Sifat Umum

Sifat pokok konstitusi negara :

Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan Selandia Baru).

Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia)

Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

FUNGSI KONSTITUSI

Fungsi Umum : Kontrol Penyelenggaraan

negara, Indikator keberhasilan

pemerintahan, Kontrak sosial antara warga

negara dengan penyelenggara negara.

Substansi Konstitusi

Memuat tentang ;

Tujuan negara, Lembaga negara, Pembagian kekuasaan, Hak asasi manusia, Sistem pemerintahan, Hubungan pusat dan daerah, Prosedur penyelesaian pertikaian, Pengawasan penjabat negara &

perubahan konstitusi.

CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI

No Dengan Cara K e t e r a n g a n

1. Pemberian Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu.

UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng UUD kekuasaan raja dibatasi.

2. Sengaja Dibentuknya

Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.

3. CaraRevolusi

Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD.

4. Cara Evolusi Melakukann perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru.

1) Cara Pembentukan

2) CARA MENGUBAH

No Dengan Cara K e t e r a n g a n

1. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa

Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada membuat undang-undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).

2. Referandum Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara.

3 Oleh Badan Khusus

Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar saja.

4. Khusus di Negara Federasi

Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan.

• Periode berlakunya UUD 1945:18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949: 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

• Periode UUDS ' 50:17 agustus 1950 - 5 juli 1959

• Periode kembalinya ke UUD 1945:5 juli 1959-1966

• Periode UUD 1945 masa orde baru:11 maret 1966- 21 mei 1998

• Periode Transisi:21 mei 1998 - 19 Oktober 1999

• Periode UUD 1945 Amandemen: 21 Oktober 1999 - Sekarang

SEJARAH KONSTITUSI YANG ADA DI INDONESIA