Konstitusi di indonesia

KONSTITUSI DI INDONESIA

BAB II

Apakah konstitusi itu? 

lihat dalam kamus Bhs Inggris-Indonesia.

Hukum / aturan/ undang-undang dasar(aturan main pembentuk negara)

Arti Penting/Fungsinya :

* Sebagai kaidah/pedoman untuk mengatur Negara

FUNGSI-FUNGSI LAIN DARI KONSTITUSI- Jimly As-Shiddiqie (Ketua MK I) -

1. Pembatas kekuasaan Negara

2. Pengatur hubungan antar lembaga negara

3. Pengatur hub. antar Warga Negara dg Lembaga2 Negara

4. Pemberi legitimasi kekuasaan Negara

5. Penyalur & pengaliahan wewenang kekuasaan negara

6. Simbol pemersatu

7. Simbol pusat upacara

8. Pengendali masyrakat (social control)

9. Perekayasaan masyarakat & Pembaharuan

(Social engineering & social reform)

Unsur/isi yg harus ada dlm Konstitusi :

SRI SOEMANTRI :SRI SOEMANTRI :

1.1.Jaminan HAMJaminan HAM

2.2.Susunan tatanegaraSusunan tatanegara

3.3.Pembagian TugasPembagian Tugas

SRI SOEMANTRI :SRI SOEMANTRI :

1.1.Jaminan HAMJaminan HAM

2.2.Susunan tatanegaraSusunan tatanegara

3.3.Pembagian TugasPembagian Tugas

Prof. MIRIAM BUDIARDJO :Prof. MIRIAM BUDIARDJO :

1.1.Organisasi NegaraOrganisasi Negara

2.2.HAMHAM

3.3.Prosedur Prosedur amandemen/mengubah amandemen/mengubah konstitusikonstitusi

4.4.Larangan mengubah sifat2 Larangan mengubah sifat2 tertentu dari konstitusitertentu dari konstitusi

Prof. MIRIAM BUDIARDJO :Prof. MIRIAM BUDIARDJO :

1.1.Organisasi NegaraOrganisasi Negara

2.2.HAMHAM

3.3.Prosedur Prosedur amandemen/mengubah amandemen/mengubah konstitusikonstitusi

4.4.Larangan mengubah sifat2 Larangan mengubah sifat2 tertentu dari konstitusitertentu dari konstitusi

STRUYCKEN :STRUYCKEN :

1.1.Merupakan perjuangan Merupakan perjuangan politik suatu bangsapolitik suatu bangsa2.2.Tingkatan2 tata negara Tingkatan2 tata negara tertinggitertinggi3.3.Pandangan tokoh2 Pandangan tokoh2 bangsa yg hoendak bangsa yg hoendak diwujudkandiwujudkan4.4.Bagaimana cara Bagaimana cara memimpin suatu bangsamemimpin suatu bangsa

STRUYCKEN :STRUYCKEN :

1.1.Merupakan perjuangan Merupakan perjuangan politik suatu bangsapolitik suatu bangsa2.2.Tingkatan2 tata negara Tingkatan2 tata negara tertinggitertinggi3.3.Pandangan tokoh2 Pandangan tokoh2 bangsa yg hoendak bangsa yg hoendak diwujudkandiwujudkan4.4.Bagaimana cara Bagaimana cara memimpin suatu bangsamemimpin suatu bangsa

KONSTITUSI YANG PERNAHBERLAKU DI INDONESIA

1. UUD 45 (18 Agust 45 --- 27 Des 49) Hasil KMB RI menjadi RIS 27 Des 49

2. Konstitusi RIS (27 Des 49 --- 17 Agust 50) Akhirnya semua federasi bersatu

3. UUDS 50 (17 Agust 50 --- 5 Juli 59) Dekrit Presiden 5 Juli 59

4. UUD 45 ( 5 Juli 59 --- 11 Maret 66) Terpimpin Orde Lama Ir Soekarno

5. UUD 45 (11 Maret 66 --- 19 Okt 99) Orde Baru mayjend.Soeharto

6. UUD45 Amandemen (19 Okt 99 --- Sekarang)

Hasil Reformasi :

- Amandemen I ( 19 Okt 1999)

- Amandemen II ( 18 Agust 2000)

- Amandemen III (9 Nov 2001)

- Amandemen IV (10 Agustus 2002)

UUD 1945

Masa Berlaku UUD 1945

Sejarah Berlakunya

Bentuk Negara

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

• Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensil

Pembagian Kekuasaan

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Masa Berlaku Konstitusi RIS

Sejarah Berlakunya

Bentuk Negara

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

• Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Parlementer

(terdiri dari parlemen/wakil2 negara bagian, dan negara dipimpin oleh perdana menteri)

Pembagian Kekuasaan

UUDS 50 UUDS 50 Sifatnya sama dg Sifatnya sama dg Konst/UUD RISKonst/UUD RISKarena gagal melakukan perubahan yg berarti Karena gagal melakukan perubahan yg berarti

(negara menjadi lemah, karena terlalu banyak (negara menjadi lemah, karena terlalu banyak partai ikut campur mengatur pemerintah) partai ikut campur mengatur pemerintah)

Kembali Kembali

kepada UUD 45kepada UUD 45

(Dekrit (Dekrit PrPresiden)

Pengkhianatan thd Konstitusi Negara

Penyimpangan UUD 45 Era Awal kemerdekaan

• Presiden merubah KNIP (komite nasional Indonesia pusat; semacam MPR sementara) sebagai pembantu Presiden (menteri)

• Merubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer

Konstitusi RIS & UUDS 50 jelas menyimpang

• Sistem pemerintahan masih parlementer

• Pemerintahan masih dikendalikan oleh Volksraad/parlemen bentukan belanda

Penyimpangan UUD 45 Orde Lama

• Presiden membuat Tap Pres (ketetapan Presiden) ≠ tidak ada dlm UUD 45• MPRS membuat rancangan tetap haluan negara yg bersifat kekal (tidak

boleh dikritik/diubah)• Presiden bisa membubarkan DPRS hasil pemilu th.55 mengangkat

DPR GR• Pimpinan MPRS, DPRS, DPAS sejajar dengan menteri2 (berada dibawah

presiden) • Hak Budget DPR GR tidak berjalan, karena presiden lebih tinggi dari

posisi DPR, sehingga tidak perlu mengajukan rancangan APBN• Presiden diangkat seumur hidup

Penyimpangan UUD 45 Orde Baru

• Karena mayoritas anggota MPR & DPR terdiri dari Partai yg berkuasa di pemerintahan, sehingga MPR & DPR tidak menjalankan tugasnya untuk mengawasi & mengevaluasi jalannya pemerintahan yg dilaksanakan oleh Presiden

sehingga MPR &DPR hanya sebagai alatnya rezim• MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Referendum yg tidak sesuai aturan

UUD 45 Pasal 37

Penyimpangan UUD 45 Orde Reformasi

• Anggaran pendidikan masih belum mencapai 20% dari APBN, sesuai pasal 31 UUD 45