1. PENGERTIAN KONSTITUSIKonstitusi memiliki istilah lain
constitution, vervasung atau constitute. Sementara undang-undang
dasar (UUD) memiliki istilah lain Grondwet atau Gungesets. Namun,
dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi terbiasa diterjemahkan
sebagai undang-undang dasar. Padhal menurut pendapat sarjana /ahli
pengertian konstitusi lebih luas dari pada pengertian UUD.
Pengertian konstitusi mencakup keseluruhan peraturan-peraturan baik
tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat
Cara-cara suatu pemerintah Negara diselenggarakan. Adapun UUD
adalah naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi yang
berlaku dalam suatu Negara. Isi UUD merupakan peraturan yang
bersifat fundamental, yaitu bersifat pokok, dasar dan asas-asas.
Penjabaran dan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok (isi UUD)
diserahkan (diatur) kepada peraturan yang lebih rendah dari pada
UUD.Istilah konstitusi mempunyai tiga pengertian, yaitu konstitusi
dalam arti luas, arti tengah, dan konstitusi dalam arti sempit.
Berikut dijelaskan satu per satu mengenai pengertian konstitusi
tersebut.a. Pengertian konstitusi dalam arti luasIstilah
constitutional law dalam bahasa inggris berarti hukum tata
negara.Konstitusi yang berarti hokum tata Negara adalah keseluruhan
aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan system
ketatanegaraan suatu Negara.b. Pengertian konstitusi dalam arti
tengahKonstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan
dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan suatu Negara. Dalam
bahasa Belanda, constitutie berarti hukum dasar yang terdiri atas
grondwet (grond= dasar, wet= undang-undang) atau UUD dan konvensi
atau kebiasaan ketatanegaraan.c. Pengertian konstitusi dalam arti
sempitKonstitusi yang berarti undang-undang dasar adalah satu atau
beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan
yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu bangsa
atau Negara. Konstitusi berarti undang-undang dasar contohnya
adalah The Constitution of The United States of America, berarti
undang-undang dasar Amerika. Menurut pendapat Prof. Mriam
Budiardjo, Penyusun UUD 1945 (BPUPKI) menganut pikiran membedakan
antara konstitusi dan undang-undang dasar, sebab dalam penjelasan
UUD1945 dikatakan, Undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya
sebagian dari hukum dasarnya Negara itu. Undang-undang dasar ialah
hokum dasar yang tertulis, sedang disamping undang-undang dasar iti
berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negar,
meskipun tidak tertulis. 2. TUJUAN KONSTITUSIKonstitusi dipandang
sebagai perwujudan perjanjian masyarakat(kontrak sosial), artinya
bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat
untuk membina negara dan pemerintahanyang akan mengatur
mereka.Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi
manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan
kewajibanwarga negara dan alat-alat pemerintahannya. Loewenstein
mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untukmengawasi
proses-proses kekuasaan. Sementara menurut Bagir Manan, hakikatdari
dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau
konstitunalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di
satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap
penduduk di pihak lain. Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki
tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak
yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat. oleh karena itu, tujuan-tujuan adanya konstitusi
tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk
melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Konstitusi
bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagipara penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi bertujuan melindungi hak
asasi manusia (HAM). Konstitusi merupakan pedoman penyelenggaraan
negara maksudnya tanpa adanya pedoman Negara kita tidak akan
berdiri dengan kokoh.3. PentingnyaKonstitusi dalam Suatu
NegaraEksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu
Negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa
konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam
lintasan sejarah hingga awal abadke-21 ini, hampir tidak ada negara
yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya
konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara
ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidakterpisahkan.
Konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat
penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus
dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara
harus dijalankan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bagir Manan
mengatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham
tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan
terhadap kekuasaan pemerintah di satupihak dan jaminan terhadap
hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain.Sejalan
dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi
kekuasaan dalam suatu Negara.Miriam Budiardjo mengatakan:Di dalam
negara-negara yang mendasarkan dirinya atas
demokrasikonstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang
khas,yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa
sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
Dengandemikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih
terlindungi.(Budiardjo, 1978: 96). Dalam konteks pentingnya
konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi
menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke
dalam 2 (dua) bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara, dan
membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Lebih
lanjut, ia mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara dari
sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka
konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagai di antara beberapa lembaga
kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga
digunakan sebagaialat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak
tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup,
kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan.Mengingat pentingnya
konstitusi dalam suatu negara ini, Struycken dalam bukunya Het
Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlander menyatakan bahwa
Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen
formal yang berisikan: Hasil perjuangan politik bangsa di waktu
yang lampau. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan
bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik
untukwaktu sekarang maupun untuk waktu yang akan dating.Suatu
keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin. Keempat materi yang terdapat dalam konstitusi atau
undang-undang tersebut, menunjukkan arti pentingnya suatu
konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan
berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi
penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Dan pada prinsipnya,
semua agenda penting kenegaraan serta prinsip-prinsip dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, telah tercover
dalamkonstitusi (Thaib, 2001: 65). Dari beberapa pakar yang
menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka
secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu
negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengn adanya konstitusi
akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan
kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi
juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin
hak-hakasasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan
perlakuansewenang-wenang dari pemerintah.4.
KonstitusiDemokratisSebagaimana dijelaskan di awal, bahwa
konstitusi merupakan aturan-aturandasar yang dibentuk untuk
mengatur dasar hubungan kerjasama antara negaradan masyarakat
(rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebagai
sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan
bernegaraKonstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang
demokratis bagi seluruh warga Negara. Dengan kata lain, Negara yang
memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi yang dapat
dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi
dalam kehidupan bernegara:1. Menempatkan warga Negara sebagai
sumber utama kedaulatan.2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak
minoritas.3. Pembatasan pemerintahan.4. Pembatasan dan pemisahan
kekuasaan Negara yang meliputi.a. Pemisahan wewenang kekuasaan.b.
Kontrol dan keseimbangan lembaga lembaga pemerintahan.c. Proses
hokum.d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan
kekuasaaan.Pengertian dan Konsep Dasar KonstitusiIstilah konstitusi
berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk.
Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu
negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara (Srijanti
dkk, 2008). Konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau
undang-undang dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang
tertulis.Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di kenal dengan
istilah Ground wet yang di terjemahkan sebagai undang-undang dasar.
Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang,
dan Ground yang berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan
bahasa inggris sebagai bahasa nasional, di gunakan istilah
Constitution yang diartikan kedalam bahasa indonesia menjadi
konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik mempunyai
pengertian lebih luas dari undang-undang dasar. Dalam ilmu politik,
Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan
dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu
pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Di jerman istilah
konstitusi juga dikenal dengan istilah grundgesetz, yang juga
berarti undang-undang dasar. Grund diartikan sebagai dasar dan
gesetz diartikan undang-undang. Sedangkan kata konstitusi dalam
kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai segala ketentuan dan
aturan mengenai ketatanegaraan dan juga diartikan sebagai
undang-undang dasar suatu negara. Istilah konstitusi menurut
Chairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu
negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sedangkan menurut sri
soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu
bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari
kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa konstitusi memuat
aturan aturan pokok ( fundamental ) mengenai sendi-sendi yang
diperlukan untuk berdirinya suatu negara. E.C.S. Wade mengatakan
bahwa yang di maksud konstitusi adalah a document having a special
legal sansctity which set out the framework and the principle
function the organ of government of a state and declares the
principles governing the operation of those organs yang di artikan
sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari
badan badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara
kerja badan tersebut. Apabila negara di pandang sebagai kekuasaan
atau organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat di
pandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan
bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan,
misalnya antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
Undang-undang dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat
kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain,
merekam hubungan hubungan kekuasaan dalam suatu negara.Dalam bahasa
latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Cume
dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti
bersama-sama dengan, sedangkan statuere mempunyai arti berdiri.
Dari dasar itulah kata Cume Statuere mempunyai arti membuat sesuatu
agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan. Dengan demikian bentuk
tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara
bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi adalah segala yang di
tetapkan. Selain itu juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis,
yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktik-praktik penyelenggaraan negara, yang disebut dengan
konvensi.Terdapat beberapa definisi kontitusi dari para ahli, yaitu
:a) Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:
Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi
mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan.b) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup
dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah
hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian
yuridis.c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai
undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu
negara.Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari
undang-undang dasar.1. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai
keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah daalm
pemerintahan suatu negara.2. Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan
konstitusi sebagai berikut.a) Konstitusi suatu negara adalah hasil
atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang
bersangkutan.b) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari
filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.c)
Konsitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan
kebudayaan suatu bangsa.Konstitusi dapat diartikan dalam arti luas
dan sempit, sebagai berikut :1. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti
luas meliputi hukum dasar teretulis dan tidak tertulis.2.
Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar
tertulis yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini
undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang
tertulis.(Winarno, 2008)B. Hakikat dan Fungsi KonstitusiPada
hakikatnya sebuah konstitusi harus memuat secara ketat
materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah
konstitusi. Menurut Miriam Budiharjo, setiap undang-undang dasar
memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:1.
Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara
pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian, prosedur
menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan
pemerintah dan sebagainya.2. Hak-hak asasi manusia.3. Prosedur
mengubah Undang-Undang Dasar.4. Ada kalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.(Nuruddin Hady,
2010)
Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi
barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti
sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di
dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya,
tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu
sebagai : Konstitusi sebagai Hukum Dasar, karena ia berisi aturan
dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu
negara. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi, artinya bahwa
aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki
mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya,
sehingga aturan-aturan yang lain harus sesuai dengan undang-undang
dasar.Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Winarno, 2008 konstitusi
memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :1) Fungsi penentu atau
pembatas kekuasaan Negara.
2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.3)
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga
Negara.4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan
negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.5) Fungsi
penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli
(dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara.6) Fungsi
simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai
rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation)
serta sebagai center of ceremony.7) Fungsi sebagai sarana
pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit
yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social
ekonomi.8) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan
masyarakat.(Winarno, 2008)C. Sejarah Lahirnya UUD 1945 Sebagai
Konstitusi Negara IndonesiaUndang-Undang Dasar memegang peranan
yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan
sejarah NKRI sendiri, ketika Pemerintah Militer Jepang berjanji
akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia melalui Perdana
Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka
dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada
tanggal 29 Arpil 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman
Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun
Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar).Para anggota BPUPKI
yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua tahap:
pertama, dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 untuk menetapkan dasar
negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada
pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945, kedua, dari tanggal 10 -
17 Juli 1945 yang berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Pada akhir
sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri
dari 8 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia
Delapan. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara
gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan
hubungan antara agama dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk
Panitia Sembilan, terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo,
Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar Moezakir, Wachid
Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh. Yamin.
Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar,
yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta
(Jakarta Charter).Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua
BPUPKI, setelah melalui perdebatan dan perubahan, teks Pernyataan
Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 diterima oleh sidang.
Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945
adalah hasil kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof.
Soepomo. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan
hasilnya kepada Pemerintah Militer Jepang disertai usulan
dibentuknya suatu badan baru yakni Dokutsu Zyunbi Linkai (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur
pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang
kepada Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah
PPKI dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno
dan Wakil Ketuanya Drs. Moh. Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah
6 orang. tetapi lebih kecil daripada jumlah anggota BPUPKI, yaitu
69 orang. Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan
kepada Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun
terdapat rakhmat Allah yang tersembunyi (blessing in disguise)
karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H tersebut, Jepang
menyatakan kapitulasi kepada Sekutu tanpa syarat undconditional
surrender).Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14,
15, dan 16 Agustus 1945 menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik
antara Soekarno-Hatta dengan kelompok pemuda dalam masalah
pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana dan kapan
kemerdekaan itu akan diumumkan. Soekarno-Hatta masih ingin berembuk
dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan kelompok pemuda ingin
mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan Pemerintah
Jepang.Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945,
Soekarno-Hatta dibawa (diculik) oleh para pemuda ke Rengasdengklok,
namun pada malam harinya dibawa kembali ke Jakarta lalu mengadakan
rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta.
Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan
akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu rumah kediaman
Bung Karno, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364),
pukul 10.00 WIB.Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah
utusan dari Indonesia bagian Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta
dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu sangat berkeberatan pada
bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan
disertai semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta
bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus
Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Dengan
demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dihilangkan.
Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan bahwa badan yang merancang UUD
1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara Pancasila adalah
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Setelah selesai
melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan
dasar negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka
dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi konstitusi
Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama
kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
pada tanggal 18 Agustus 1945.D. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
Sebagai Konstitusi Negara IndonesiaDalam sejarahnya, sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah
berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu
:a. Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD
1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37
pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian
penjelasan.b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku
UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa
bagian.c. Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950
yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian.d. Periode 5
Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945.Khusus untuk periode
keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut : UUD 1945 yang
belum diamandemen UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999,
tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002).(Winarno,2008)a) UUD 1945
Berlaku 18 Agustus 1945 Sampai 27 Desember 1949Dalam kurun waktu di
atas pelaksanaan UUD tidak dapat di laksanakan dengan baik, karena
bangsa indonesia sedang dalam masa pancaroba, artinya dalam masa
upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru
diproklamasikan. Sedangkan pihak kolonial masih ingin memjajah
kembali negara indonesia.Undang-undang dasar yang berlaku dari
tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 memuat ketentuan
undang-undang dasar sistem pemerintahan Indonesia bersifat
presidensiil. Artinya, para menteri tidak bertanggungjawab kepada
badan legislatif, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden.
Lebih lanjut, mulai November 1945, berdasarkan maklumat Wakil
Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, pengumuman Bdan Pekerja 11
November 1945, dan maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945,
tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Keadaan ini
merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer yang
praktis dipertahankan sampai tahun 1959, melaui dekrit Presiden.
Jadi, mulai 14 November 1945 sampai 27 Desesmber 1949 sistem
pemerintahan yang diselenggarakan berlainan dengan sistem
pemerintahan sebagaimana diatur dalam naskah Undang-Undang Dasar
1945 (Miriam Budihardjo, 2007 dalam Sunarso dkk, 2008).b) Konsitusi
RIS Berlaku 27 Desember 1949 Sampai 17 Agustus 1950Kemudian
undang-undang dasar yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1945- 17
Agustus 1950 adalah konstitusi RIS. Dengan berdirinya negara
Republik Indonesia Serikat (RIS), negara Republik Indonesia (RI)
secara hukum masih tetap ada hanya saja berubah status menjadi
salah satu negara bagian dari negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945
yang semula berlaku untuk wilayah seluruh Indonesia, mulai tanggal
27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik
Indonesia saja.Negara RIS dengan konstitusi RIS-nya sangat pendek
karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang
menghendaki negara kesatuan, sehingga beberapa negara bagian mulai
meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia.Konstitusi RIS ini
tidak dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, melainkan
hanya lebih kurang 8 bulan (27desember 1949 sampai 17 agustus
1950). Hal ini terjadi karena adanya tuntutan masyarakat dari
berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan
meninggalkan bentuk negara RIS. Kenyataan ini membuat negara RIS
bubar dan kembali bergabung kebentuk negara kesatuan yang
beribukota di yogyakarta. Pada tahun 1950, negara ris yang belum
bergabung dalam NKRI adalah negara bagian indonesia timur dan
negara bagian sumatra timur, namun dalam waktu yang tidak lama
dicapai kesepakatan antara NKRI dengan kedua negara bagian
tersebut. Dengan kesepakatan itu, maka pada tanggal 17 agustus 1950
negara RIS resmi kembali bergabung dengan NKRI.c) UUDS 1950 Berlaku
17 Agustus 1950 Sampai 5 Juli 1959Undang-undang dasar sementara
1950 ini merupakan UUD yang ketiga bagi indonesia. Menurut UUDS ini
sistem pemerintahan, yang dianut adalah sistem pemerintahan
parlementer dan bukan sistem pemerintahan presidensial lagi seperti
dalam UUD 45. Menurut sistem pemerintahan parlementer yang tertuang
dalam UUDS ini, presiden dan wakil presiden adalah kepala
pemerintahan dan tidak dapat di ganggu gugat karena yang
bertanggung jawab adalah para menteri kepada parlemen (DPR). UUDS
ini berpijak pada pemikiran liberal yang mengutamakan UUD individu,
sedangkan UUD 1945 berpijak pada landasan demokrasi pancasila yang
berisikan sila keempat. Dalam pelaksanaannya sistem parlemanter
yang di ambil oleh UUDS ini menyebabkan tidak tercapainya
stabilitas politik dan pemerintahan, karena sering bergantinya
kabinet yang berdasarkan kepada dukungan suara di parlemen. Selama
tahun 1950 sampai 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali,
sehingga implikasinya banyak program kabinet yang tidak berjalan
dan tidak berkesinambungan. Disamping itu sidang dewan konstituante
merupakan hasil pemilu demokratis pada bulan september dan desember
tahun 1955, mendapat tugas untuk menyusun rancangan UUD baru
sebagai pengganti UUD 1945 sebagai wujud akomodasi dari aspirasi
masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dari UUDS ke UUD baru
yang mengalami kemacetan (stagnan) selama 2 tahun. Mengingat dampak
dari stagnannya pembahasan RUUD tersebut, dalam waktu yang relatif
lama menimbulkan kekawatiran bahwa dewan konstituante akan gagal
menyelesaikannya. Kondisi politik yang demikian membuat pemerintah
(presiden soekarno) mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang
isinya kita kembali ke UUD 1945.d) UUD 1945 Berlaku 5 Juli 1959
Sampai 1966Negara kesatuan yang merupakan perubahan ketatanegaraan
dari negara serikat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara
1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila,
tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem
kabinet parlementer. Dengan demikian, sistem kabinet parlementer
itu tidak cocok dengan jiwa Pancasila (Sunarso, 2008). Dalam
sejarahnya lembaga konstituante yang diberi tugas menyusun
Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950 tidak berhasil
menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu Dekrit Presiden
5 Juli 1959 yang isinya :1) Menetapkan pembubaran Konstituante.
2) Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD
1950.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS.
Dengan ditetapkannya Dekrit Presiden tersebut, maka sejak saat
itu UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian UUD 1945
berlaku kembali sampai sekarang.
Pada kurun waktu 1959-1966 ini biasa dikenal dengan istilah Orde
Lama (ORLA) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pelaksanaan UUD
1945 pada kurun waktu kepemimpinan presiden soekarno adalah
beberapa hal yang perlu dicatat mengenai peyimpangan konstitusi UUD
1945 yaitu:1) Presiden merangkap kepala negara dan kepala
pemerintahan(penguasa eksekutif dan legislatif).2) Mengeluarkan UU
dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.3) MPRS
mengangkat presiden seumur hidup.4) Hak budget DPR tidak berjalan,
karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN
untuk mendapat persetujuan DPR.5) Pimpinan lembaga lembaga tinggi
dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri-menteri negara dan
presiden menjadi ketua DPA.e) UUD 1945 Pada Tahun
1966-1999Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini memiliki nilai penting
bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara indonesia pasca
pemerintahan presiden soekarno. Pemerintahan yang kita kenal dengan
sebutan pemerintahan Orde Lama, yaitu pemerintahan yang menjalankan
tatanan kehiduppan berbangsa dan bernegara dengan tatanan yang
belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Kenyataan ini secara bertahap dilakukan perbaikan dan
koreksi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
oleh pemerintahan presiden soeharto. Pemerintahan ini dikenal
dengan sebutan pemerintahan orde baru, yaitu pemerintahan yang
menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut
pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Pelaksanaan UUD
1945 pada masa ini atau yang dikenal dengan istilah Orde Baru pada
kepemimpinan presiden Soeharto dapat dicatat mengenai pelaksanaan
konstitusi yaitu:a. Membentuk lembaga-lembaga yang tersebut dalam
UUD 1945 yang ditetapkan dalam undang undang.b. Menyelenggarakan
mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan yaitu melaksanakan
pemilu DPR, pemilihan presiden dan wakil presiden, mengangkat
kabinet, laporan pertanggung jawaban dalam sidang umum MPR dan
seterusnya.c. Menggunakan sistem pemerintahan presidensial
sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945. f) UUD 1945 Amandemen
1999, Berlaku Pada Tahun 1999 Sampai Sekarang Dalam penerapan
konstitusi UUD1945 amandemen, sistem pemerintahan negara mengalami
perbuahan sangat signifikan dengan penerapan sistem pemerintahan
pada konstitusi UUD 1945 praamandemen.Pada masa Reformasi ini, UUD
1945 mengalami proses amandemen sesudah berakhirnya masa
pemerintahan Presiden Soeharto.Dalam penerapan konstitusi UUD1945
amandemen, sistem pemerintahan negara mengalami perbuahan sangat
signifikan dengan penerapan sistem pemerintahan pada konstitusi UUD
1945 praamandemen.E. Amandemen UUD 1945 (1999-2002)Amandemen
(bahasa Inggris : amandemen) artinya perubahan. Mengamandemen
artinya mengubah atau mengadakan perubahan yang mana menjadi hak
parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan UUD.
Menurut (Taufiqurohman Syahuri, 2004 dalam Winarno, 2007) istilah
perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu
amandemen konstitusi (constitutional amendment) dan pembaruan
konstitusi (constitutional reform).Dalam hal amandemen konstitusi,
perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari
konstitusi yang asli. Antara bagian perubahan dengan konstitusi
aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli masih
tetap ada. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat.Dalam
hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah baru
secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi lama atau
asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan
Perancis.Kaitannya dengan masalah mengapa perlunya dilakukan
amandemen UUD 1945 adalah karena kehidupan manusia yang senantiasa
berubah, baik perubahan internal masyarakat, seperti pemikiran,
kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan eksternal
masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan
dengan msyarakat lain. Oleh karena itu, konstitusi sebagai landasan
kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan
perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.Kekuasaan
Soeharto dianggap telah membelenggu aspirasi rakyat dan mengecilkan
peran lembaga-lembaga politik. Partai politik tidak berperan, DPR
lemah dihadapan eksekutif, sehingga distribusi kekuasaan menjadi
tidak seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kekuasaan Presiden sangat besar dan perlindungan HAM sangatlah
minim serta mekanisme checks and balances tidak memadai. Oleh
karena itu, tekanan untuk mengamandemen UUD 1945 pun semakin kuat.
Walaupun terjadi pro dan kontra, namun amandemen UUD 1945 tetap
dilakukan, tetapi dengan kesepakatan bahwa bagian pembukaan UUD
1945 tidak boleh diubah, tetap mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan sistem pemerintahan presidensial, penjelasan
UUD1945 ditiadakan dan hal-hal normative dalam bagian penjelasan
diangkat ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara
adendum yaitu setiap pasal baru hasil amandemen akan selalu
disertai dengan pasal aslinya. Tujuannya agar konteks historis
dapat dilestarikan sehingga masih tetap dapat terus dipelajari oleh
generasi mendatang (Nuruddin Hady, 2010).Perubahan atau amandemen
UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang Umum MPR tahun
1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen
atas UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali (1999-2000) :1. Amandemen
pertama terjadi pada sidang Umum MPR tahun 1999 dan disahkan pada
tanggal 19 Oktober 1999. Pasal yang berubah sebnayak 9 pasal,
antara lain pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2),
pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, dan pasal
21.2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR dan disahkan
pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada amandemen kedua ini, MPR RI
mengubah dan atau menambahkan pasal 18, pasal 18 A, pasal 18 B,
pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, pasal 22 A, pasal 22 B, Bab
IX A, pasal 25 E, Bab X, pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27
ayat (3), Bab XA, pasal 28 A, pasal 28 B, pasal 28 C, pasal 28 D,
pasal 28 E, pasal 28 F, pasal 28 G, pasal 28 H, pasal 28 I, pasl 28
J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36 A, pasal 36 B, dan pasal 36
C. Jadi, yang diamandemen sebanyak 25 pasal.3. Amandemen ketiga
terjadi pada sidang tahunan MPR dan disahkan pada tanggal 10
November 2001. Pada perubahan ketiga yang diamandemen sebanyak 23
pasal, yaitu pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), (3), dan
(4), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 6A ayat (1, (2), (3), dan (5),
pasal 7A, pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), pasal
7C, pasal 8 ayat (1), dan (2), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17
ayat (4), Bab VIIA, pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal
22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, pasal 22E ayat (1), (2),
(3), (4), (5), dan (6), pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), pasal 23A,
pasal 23G, ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), pasal 24B ayat (1),
(2), (3), dan (4), pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan
(6).4. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR dan
disahkan pada tanggal 10 agustus 2002. Pada perubahan keempat ini
ysng diamandemen sebanyak 13 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan,
dan 2 pasal aturan tambahan yang meliputi pasal 2 ayat (1), pasal
6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, passal
23B, pasl 23D, pasl 24 ayat (3), Bab XIII, pasal 31 ayat (1), (2),
(3), (4), dan (5), pasal 32 ayat (1), dan (2), Bab XIV, pasal 33
ayat (4) dan (5), pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 37
ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan peralihan pasal I, II, dan
III, Aturan tambahan pasal I dan I.
Keseluruhan amandemen UUD 1945 itu pada dasarnya meliputi
ketentuan mengenai (a) hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban
warga negara, serta mekanisme hubungannnya dengan negara dan
prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar, (b)
prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta
mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui
pemilihan umum, dan lain-lain, serta (c) format kelembagaan negara
dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem
pertanggungjawaban para pejabatnya. Dengan kata lain, menurut
(Jimly Assidiqie, 2007 dalam Sunarso dkk, 2008), apa yang diatur
dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat UUD 1945
mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua UU dasar negara
modern di dunia.Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan UUD
1945 ini membawa kemajuan. Hal ini tampak jelas bahwa kehidupan
demokrasi tumbuh semakin baik. UUD 1945 hasil amandemen sudah
memeunculkan ketentuan tentang cheks and balances secara lebih
proporsional di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum UUD
1945 diamandemen, banyak produk peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
seperti banyaknya UU yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi
tidak ada lembaga pengujian yang dapat dioperasionalkan. Sekarang
dapat kita lihat kemajuan yang terjadi dengan hadirnya MK yang
berperan dalam pengujian UU, sebagai implementasi checks and
balances yang bagus bagi sistem ketatanegaraan. Sekarang legislatif
tidak bisa lagi membuat UU dengan sembarangan atau melalui
transaksi politik tertentu, sebab produk legislasi sekarang sudah
dapat diawasi dan diimbangi oleh lembaga yudisial, yaitu MK (Moh.
Mahfud MD, 2010).Dengan amandemen UUD 1945, lembaga MPR mengalami
transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi
lembaga tinggi negara. Kekuasaan MPR pun menjadi berkurang. MPR
tidak lagi berwenang untuk memilih pasangan Presiden dan wakil
presiden, tetapi rakyatlah yang sekarang berdaulat untuk memilih
pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, kedaulatan
tertinggi berada di tangan rakyat. Yang sebelum diamandemen
kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Pembagian kekuasaan juga
diatur dengan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada presiden, kekuasaan
legislatif didelegasikan kepada presiden, DPR, dan DPD, dan
kekeuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung. Sedangkan
fungsi pengawasan atau kekuasaan inspektif, didelegasikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Setelah diamandemen, tidak
ada kekuasaan konsultatif, yang sebelum diamandemen didelegasikan
kepada Dewan Pertimbangan Agung. Dalam kekuasaan kehakiman ada 2
lembaga baru setelah diamandemen, yaitu KY dan MK.Inti penerapan
sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi uud 1945 antara
lain:a. Perubahan ideologi politikdari sosialis demokrat (ORBA)
menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu
serta pasar bebas. b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada pemda
tingkat I dan II(kabupaten/kota).c. Pelaksanaan pemilu langsung
presiden dan wakil presiden.d. Pelaksanaan kebebasan pers yang
bertanggung jawab.e. Perubahan UU politik yang berintikan pemilu
langsung dan sistem multipartai.f. Pelaksanaan amandemen konstitusi
(UUD 1945) yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan
Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi (UUD 1945)
sebagai lembaga tertinggi negara. Pengertian konstitusi menurut
para ahli
1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang
membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD.
Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan
politis.
3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang
terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai
kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan
perang, partai politik, dsb.
4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis
maupun peraturan tak tertulis.
5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari
bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang
berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti
menetapkan secara bersama.
6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian
yaitu;
1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum
dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
2. Konstitusi sebagai bentuk negara.
3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.
4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang
tertinggi di dalam negara .
Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu
konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat
dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi
dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi
dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).
konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan
politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan
kenegaraan.
konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya
jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.
Tujuan konstitusi yaitu:
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang
wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi
tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa
akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati
HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman
konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
Hakekat Konstitusi
Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan
politik yang bernama Negara. Pertama-tama konstitusi menggambarkan
keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara , yaitu merupakan
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara.
Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan
badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa
usages, understanding, custums atau convertion.
Disamping itu pada kebanyakan Negara sistem ketatanegaraanya
merupakan campuran antara yang tertulis dan yang tidak tertulis ,
misalnya: di kerajaan inggris , suatu Negara yang menganut common
law system. Istilah konstitusi dala perkembangannya mempunyai dua
pengertian, yaitu:
a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan
dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya
hukum umumnya , maka juga hukum dasar tidak selalu merupakan
dokumen tertulis.
b. Dalam pengertian yang sempit , konstitusi berarti piagam
dasar atau Undang-undang dasar , ialah suatu dokumen lengkap
mengenal peraturan-peraturan dasar Negara, misalnya UUD RI tahun
1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, konstitusi Perancis
tahun 1789, Konfederasi swiss tahun 1848. Jadi konstitusi dalam
arti sempit berarti sebagian besar hukum dasar, yang merupakan satu
dokumen tertulis yang lengkap.
Dalam kenyataan, walaupun Negara-negara didunia sekarang ini
sudah mempunyai konstitusi, tidak jarang terdapat jurang perbedaan
antara isi konstitusi dengan pelaksanaannya.
Sesuai dengan pendapat MAURICE DUVERGER dalam bukunya Les
Regimes Politiques halaman 9, yang mengatakan: didunia tidak jarang
jumlah konstitusi-konstitusi yang sama sekali hampa, yang
merumuskan suatu pemerintahan tanpa ada hubungan yang nyata dengan
pihak yang benar-benar memerintah Negara , hingga konstitusi itu
menjadi tirai (aling-aling) saja buat pihak itu.
Menurut C.F. STRONG bahwa suatu konstitusi itu merupakan
konstitusi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. How the various agencies are organized
2. what power is entrusted to those agencies
3. in what menner such power is to be exerside
Dari penjelasan diatas maka konstitusi itu dapat digolongkan
dalam:
1. written constitution dan un-written constitution
2. documentary constitution dan non-documentary constitution
Pergolongan konstitusi yang pertama sudah tidak dapat kita pakai
lagi, karena dalam kenyataan sekarang ini, sudah tidak dijumpai
lagi mengenai un-written constitution atau tidak ada satu Negara di
dunia sekarang ini dimana konstitusinya seluruhnya dalam keadaan
tertulis.
Ada beberapa sarjana yang mengatakan bahwa kerajaan inggris
dijadikan salah satu contoh Negara yang mempunyai konstitusi yang
tidak tertulis dan tak dokumentasi , hal ini tidak benar
seluruhnya. Apabila orang menilai itu dalam arti yang terbatas
(sempit). Sebagai pigam dasar atau UUD, yang merupakan satu dokumen
lengkap tertulis, seperti UUD RI atau konstitusi Amerika serikat ,
Konstitusi demikian demikian ini memang tidak ada di Inggris .
tetapi hal itu tidak berarti bahwa inggris itu tidak mempunyai
konstitusi sama sekali, seperti pernah dinyatakan oleh de
Tocqueville. Bahkan juga tidak benar kalau orang menyatakan bahwa
konstitusi inggris itu un-written dan non documentary.
Disamping ada bagian-bagian konstitusinya yang tidak tertulis
yang berupa kumpulan kebiasaan-kebiasaan, kerjaan inggris pun
mempunyai bagian konstitusi yang tertulis seperti Magna Charta.
Dengan demokian maka penggolongan pertama ( konstitusi yang
tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis) diatas sudah tidak
dapat dipertahankan lagi. Karena itu lebih tepat penggolongan yang
kedua ( documentary constitution dan non-documentary
constitution)
Documentary constitution artinya suatu konstitusi sebagaimana
dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti yang mula-mula
dilakukan oleh para pembentuk konstitusi di Amerika Serikat dan
Negara-negara lain yang kemudian mengikutinya. Sedang yang dimaksud
dengan non-documentary constitution ialah suatu konstitusi yang
tidak diterangkan dalam suatu dokumen tertentu melainkan
konstitusinya terdapat dalam suatu bentuk-bentuk peraturan (contoh
: Negara yang mempunyai konstitusi demikian adalah kerajaan
inggris.).
Penggolongan konstitusi atas documentary dan non documentary ini
paralel dengan adanya dua macam pengertian konstitusi, yaitu
konstistusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti
sempit/terbatas.
Dalam membicarakan konstitusi tertulis yang merupakan
documentary constitution (loi constitutionalle), masih ada
penggolongan konstitusi menurut JAMES BRYCE, yaitu :
1. Flexible constitution (konstitusi luwes) adalah konstitusi
yang dapat dirubah melalui proses yang sama dengan Undang-undang,
artinya perubahan itu dilakukan melalui cara yang tidak sulit,
seperti umpamanya dengan sistem suara terbanyak mutlak. Konstitusi
luwes ini mempunyai argumentasi yang cukup kuat : bahwa untuk dapat
bertahan laman maka konstitusi itu malahan tidak boleh terlalu
keras, kaku, rigid. Segala sesuatunya senantiasa serba berubah.
Contohnya konstitusi Inggris dan konstitusi New Zealand.
2. Rigid constitution (konstitusi tegas, kaku) adalah suatu
kontitusi dimana perubahannya dilakukan melalui suatu cara-cara
yang khusus (special process). Sudah seharusnya konstitusi ini
harus keras, tegas, tahan untuk selama-lamanya atau
setidak-tidaknya untuk waktu yang cukup lama. Karena jika tidak
demikian ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara.
Apa artinya konstitusi yang dapat dibelokkan kemana saja, yang
dapat ditafsirkan bermacam-macam, dan dapat setiap waktu diubah
atau dihapus. Untuk mencegah salah tafsir dan penyelewengan, maka
pasal-pasal konstitusi itu harus disusun secara jelas dan tandas
yang tidak memungkinkan penafsiran yang berlain-lainan, apa lagi
bertentangan. Contohnya konstitusi Amerika Serikat, Australia,
Denmark, Swiss, Norwegia, Prerancis, dan konstitusi Uni Sovyet.
Menurut C.F.STRONG dalam bukunya Modern Political Constitutions
mengemukakan ada 4 cara yaitu:
1. by the ordinary, legislatur, but under certain
restrictions
Cara ini terdapat 3 macam jalan:
a. Untuk dapat melakukan perubahan konstitusi, Lembaga
perwakilan rakyat yang ada (the ordinary legislatur) dalam
siding-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga
dari semua anggota atau empat perlima.
b. Jalan kedua, sebelum perubahan itu dilakukan Lembaga
Perwakilan Rakyat dibubarkan, kemudian dilakukan pemilihan umum
yang baru. Lembaga Perwakilan rakyat yang baru inilah yang akan
bertindak sebagai konstituante untuk merubah konstitusi.
c. Jalan ketiga, untuk merubah konstitusi, dua Lembaga
Perwakilan Rakyat yang ada harus melakukan siding gabungan sebagai
satu badan. Keputusan sidng gabungan mengenai perubahan konstitusi
adalah sah apabila disetujui dengan suara terbanyak.
2. by the people through a referendum
Cara kedua ini dapat dilaksanakan, Apabila perubahan konstitusi
memerlukan adanya pendapat langsung dari rakyat. Pendapat rakyat
ini dapat diminta melalui referendum, plebisit atau popular vote.
Cara ini pernah dianut oleh Perancis. Pada waktu de GAULLE alm
diberi wewenang khusus untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap
konstitusi perancis. Setelah rancangan perubahan itu selesai
disusun , hal itu kemudian disampaikan kepada rakyat dalam suatu
referendum.
3. by a majority of all units of a federal state
Cara ketiga ini , hanya berlaku dalam Negara federal saja,
karena pembentukan Negara federal itu dilakukan oleh Negara-negara
yang membentuk, dan konstitusinya merupakan semacam perjanjian
antara Negara-negara tadi, maka perubahan konstitusi memerlukan
adanya persetujuan Negara-negara anggota.
4. by a special convention
Cara keempat ini, untuk merubah suatu konstitusi mengharuskan
dibentuknya suatu badan khusus. Dengan demikian yang diberi
wewenang untuk merubah konstitusi itu adalah badan yang khusus
diadakan untuk itu. Cara ini pernah kita jumpai pada Undang-Undang
Dasar sementara tahun 1950, dimana untuk merubah bagian-bagian
Undang-Undang Dasar-nya harus dibentuk sebuah badan yang dinamakan
Majelis Perubahan UUD.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45Menurut
Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan
tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya..
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan,
akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak
seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam
menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan
para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada
kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya
memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan
diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak
ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu
dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang
warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau
pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang
sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika
hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan
pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk
merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya,
walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat,
sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus
bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk
mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang
menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan
sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal
ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada
para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan
kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang
lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban
dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang
selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan
hak-haknya.
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :1. Wujud Hubungan Warga Negara
dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya
berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga
negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34
UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia :- Hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak : Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27
ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
(pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal
28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I
ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :- Wajib menaati hukum dan
pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat
(3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya
pembelaan negara.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat
1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27,
28, dan 30, yaitu :1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan
pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan
dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan
kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut
serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan
lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
Perilaku inkonstitusional
Kehidupan Letak geografis:- inkonstitusional : di papua, orang
bebas memakai koteka dan tidak di kenakan undang-undang prngrfi.di
Jpg, memukul kepala adalah hal yang wajar.
konstitusional : di Jwa, memakai pakaian tidak sopan, sudah
dianggap melanggar undang-undang prnografi
Berikut adalah contoh perilaku inkonstitusional yang perlu
dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara :1. Melanggar apa
yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang
telah ditetapkan di dalam konstitusi.2. Menyalahgunakan konstitusi
untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya
diri sendiri (korupsi).