1. Konvensi bidang konservasi dan kehati 2. Isu dan tantanga n utama Indonesia 3. Data dan informasi 4. Strategi ke depan 5. Strategi ke depan 6. Penutup KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT PADA TATARAN KONVENSI INTERNASIONAL Didi Sadili Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut Disampaikan pada rapat evaluasi hasil penelitian 2015 dan pemantauan penelitian 2016 Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Jatiluhur Purwakarta,Rabu 9 Februari 2016
20
Embed
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Konvensibidangkonservasidan kehati
2. Isu dantantangan utamaIndonesia
3. Data dan informasi
4. Strategike depan
5. Strategike depan
6. Penutup
KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
PADA TATARAN KONVENSI INTERNASIONAL
Didi SadiliKasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati LautDisampaikan pada rapat evaluasi hasil penelitian 2015 dan pemantauan penelitian 2016Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya IkanJatiluhur Purwakarta,Rabu 9 Februari 2016
Definisi Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari daratan, lautan, dan ekosistem akuatik, serta kompleksitas ekologinya yang merupakan bagian dari keanekaraman.
Keanekaragaman hayati mencakup : keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetika
Peraturan Perundangan Yang Terkait Dengan Keanekaragaman Hayati di Indonesia
1. Undang-Undang- UU no 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity- UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah- UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan- UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman- UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Peraturan Pemerintah- PP No. 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman
Nasional, Taman Hutan Nasional dan Taman Wisata Alam- PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pelestarian Jenis Tumbuhan dan Satwa- PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar- PP No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru- PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom- PP No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan- PP No. 68 Tahun 1998 Tentang Suaka Alam dan Daerah Perlindungan Alam- PP No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di Dalam Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia
- PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
3. Keputusan Presiden- Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI
DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Konvensi Isi utama Posisi Indonesia Pertemuan
CITES Pengaturanperdagangan flora fauna liar
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentangRatifikasi CITES
2 tahun sekali
CBDMulai berlaku: 29 Desember 1993
Konvensi tentangkeanekaragaman hayati
UU No 5/1994 tentangratifikasi CBD
2 tahun sekali
ProtokolCartagena mengenai Keamanan Hayatiatas Konvensimengenai KeanekaragamanHayati
untuk melindungikeanekaragaman hayatidari risiko potensialyang ditimbulkan oleh‘organisme hidup hasilmodifikasi’ akibat daribioteknologi
UU No 21/2004 tentangratifikasi ProtokolCartagena
2 tahun sekali
1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI…..
Konvensi Isi utama Posisi Indonesia Pertemuan
RAMSAR konservasi danpenggunaan yang bijaksana atas lahanbasah dan sumberdayanya
Keputusan PresidenNo 48/1991 mengenai ratifikasiKonvensi Ramsar
3 tahun sekali
UNFCCC menentukan kerangkakerja menyeluruh bagiusaha antarpemerintahuntuk mengatasiperubahan iklim
UU No. 6/1994 tentang ratifikasiKonvensi KerangkaKerja PBB mengenai Perubahan Iklim
COP setiap tahun
Konvensi Isi utama Posisi Indonesia Pertemuan
ProtokolNagoya
Akses terhadapsumberdaya genetik danpembagian manfaatsecara adil danseimbang
UU No. 10/2013
CMSKonvensispesiesmigratory
melestarikan spesiesmigrasi hewan liar, termasuk spesies lauttertentu yang bermigrasi melaluiwilayah laut dalam dandi luar yurisdiksinasional
Pengamat/observer 3 tahun sekali
1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI…..
Konvensi Isi utama PosisiIndonesia
Pertemuan
FAO menaikkan tingkat nutrisi taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunandi pedesaan; danmelenyapkan kelaparan.
Anggota 2 tahun sekali
IUCN Pengaturan tentang konservasi dan perlindungan sumberdaya alam
UU 5 tahun 1990
1 tahun sekali
1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI…..
Perpres no 9 tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI…..
2. ISU DAN TANTANGAN INDONESIA
• Memenuhi target dan komitmen
dalam konvensi (misalnya untuk
kawasan konservasi target CBD
adalah 10% wilayah perairan laut
ditetapkan sebagai kawasan
konservasi).
• Memperjuangkan kepentingan
Indonesia dalam setiap pertemuan
para pihak (COP)
3. DATA DAN INFORMASI KEANEKARAGAMAN
HAYATI UNTUK PENGAMBIL KEPUTUSAN
Apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan KEHATI dirasa
belum cukup, yaitu diantaranya :
1. lokasi
data yang digai dan ditampilkan belum menyeluruh dan hanya
pada lokasi tertentu saja biasanya hanya dilokasi yang
mendapatkan bantuan proyek
2. enis Data
Kedalaman dan cakupannya tidak sama tergantung dengan
kebutuhan instansi masing-masing
3. Waktu
Tidak berkesinambungan
4. Sumber data
Sumber data tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan bahan
pengambil keputusan
4. PERAN BADAN LITBANG KKP
• Masih overlapping dengan peran Kementerian LHK
khususnya untuk CITES.
• Aktif menjadi anggota DELRI dalam pertemuan
konvensi.
• Secara aktif bertanggung jawab untuk CBD tematik
Kelautan.
• Melakukan pencapaian 17.3 juta ha kawasan
konservasi laut.
• Menyediakan data dan informasi untuk
kepentingan negosiasi.
• Menyiapkan laporan-laporan Indonesia khususnya
untuk tema kelautan dan perikanan.
5. STRATEGI KEDEPAN
• Mengantisipasi penetapan KKP sebagai Management
Authority Cites Indonesia untuk spesies akuatik,
• Menyiapkan data dan informasi populasi spesies-
spesies akuatik yang menjadi appendix Cites dan/atau
yang diusulkan listing dalam appendix (misalnya
Maldive mengusulkan listing Allopias sp, negara eropa
mengusulkan listing Banggai cardinal fish dan
teripang),
• Memperkuat kapasitas SDM dan litbang dan
• Melengkapi peralatan-peralatan penunjang seperti lab
dan teknologi survai.
5. STRATEGI KEDEPAN…..
Kebutuhan data dan informasi litbang:
Konvensi Kebutuhan Status saat ini
CITES - Penyusunan non detrimental finding (NDF)
untuk semua spesies akuatik yang masuk
appendix Cites yang akan diperdagangkan
- Survai populasi, sebaran, dan biologi jenis-
jenis akuatik yang akan dinegosiasikan
(apakah downlisting apa uplisting atau
masuk dalam review Cites)
• Masih sangat terbatasinformasinya
• Belum ada yang secara spesifik fokuspada spesies tertentu
• Masih tergantungpada LIPI
CBD - Mendisain kawasan-kawasan konservasi
yang menjadi target CBD agar relevan
dengan kepentingan perikanan dan kehati
laut.
- Survai manfaat kawasan konservasi secara
biofisik dan sosekbud.
- Memenuhi target lainnya yang terkait
dengan budidaya, perikanan tangkap,
pencemaran, dan rehabilitasi ekosistem
• Disain kawasankonservasi masihfokus pada kehati laut
• Peran KKP selama ini dalam pelaksanaanKonvensi terkait konservasi dankeanekaragaman hayati sangat penting danstrategis.
• Tantangan semakin besar dengan kebijakanKKP untuk meningkatkan manfaat konservasidan keanekargaman hayati bagi kesejahteraanmasyarakat
6. PENUTUP….
• Perubahan dalam pengaturan kewenanganselaku otoritas pengelola konservasisumberdaya ikan selain memperkuat posisiKKP juga membutuhkan sinergi antara DitjenPRL dengan Litbang, Pengawasan, danKarantina.
• Strategi ke depan lebih diarahkan untukmemperkuat data dan informasi, SDM litbang, kegiatan survai, peralatan analisis, danpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan parapihak.