Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial

KONSEPSI KELEMBAGAAN PENANGANAN KONFLIK

DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2014

LATAR BELAKANG

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.

2. Memperhatikan Inpres No 2 Tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

3. Memperhatikan Inpres No 1 Tahun 2014, tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

LINGKUP PENANGANAN KONFLIK SOSIAL1. Pencegahan Konflik2. Penghentian Konflik; dan 3. Pemulihan Pascakonflik.

BEPEKA DPR PRESIDEN MK MA

DAERAHOTONOM

DESENTRALISASI

INSTANSI VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA, BUMN, OTORITA

DELEGASI(DESENTRALISASI

FUNGSIONAL)

KONSEP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

DPD KYMPR

K/L

PRINSIP KELEMBAGAAN PENANGANAN KONFLIK

1. Tidak Membentuk Organisasi Baru2. Memanfaatkan dan memberdayakan

organisasi/instansi/kelembagaan yang sudah ada pada tingkatan pemerintahan

3. Menegaskan peran masing-masing instansi4. Memperkuat fungsi koordinasi antar instansi

terkait.

PRESIDEN

MENKO POLHUKAM

DAERAHOTONOM

GUBERNUR

KONSEPSI KELEMBAGAAN PENANGANAN KONFLIK

KEMENTERIAN/LEMBAGATNI

POLRI

BIN

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

SKPD PROPINSI

BUPATI / WALIKOTA

KESBANG LINMAS SKPD TERKAIT

PUSAT

DAERAH

PENGHENTIAN KONFLIK

TERIMA KASIH