KONSEPSI DAN PERMASALAHAN SERTA PROSPEKNYA KINI DAN MENDATANG

1

Oleh : Andi Chairil Ichsan

Pengelolaan/Manajemen……?

2

Manajemen…..?Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan

jalan menggunakan sumber-sumberyang tersedia dalam

organisasi dengan cara sebaik mungkin.

3

Pola Umum ManajemenManajemen sebagai sarana atau alat bagi

administrasi.

Fungsi manajemen adalah menggerakkan

unsur statis dari adminsitrasi yaitu organisasi

Manejemen meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Manajemen Taman Nasional Perencanaan Penataan kawasan Pemangkuan Perlindungan Pengawetan plasma nutfah dan

pemanfaatan kawasan

Organisasi Kepala Balai Sub Bagian Tata Usaha Seksi Konservasi Wilayah I Seksi Konservasi Wilayah II Seksi Konservasi Wilayah III Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Pelayanan Perjizinan Pembinaan dan pengendalian

5

Koordinasi Internal Eksternal

Pengawasan dan evaluasi

6

Inti Materi:I. Ilmu Pengelolaan Hutan (Forest Management Science)A. Ruang Lingkup B. Identitas sbg Satu Kesatuan IlmuII. Pengertian HutanIII. Pengelolaan Hutan

A. Pengelolaan Hutan vs Pengurusan HutanB. Ciri-ciri Pengelolaan Hutan sebagai Kegiatan Usaha Berbasis

SDA Dapat DipulihkanC. Pengelolaan Hutan Lestari

IV. Pengurusan Hutan Dunia A. Hutan dan Perkembangan Peradaban ManusiaB. Permasalahan dlm Pengurusan Hutan DuniaV. Pengurusan Hutan di

Indonesia A. Sejarah Masa LampauB. Masa Kini dan Perkiraan di Masa Mendatang

7

Kesetaraan Istilah dlm Bhs. Indonesia : Ilmu Manajemen Hutan

Forest Management sbg kegiatan :

The practical application of :- Biological- Physical- Quantitative- Managerial- Economical- Social- Policy Principles

I. Ilmu Pengelolaan Hutan (I. Ilmu Pengelolaan Hutan (Forest Forest Management ScienceManagement Science))

A. RUANG LINGKUP :

To the :- Regeneration- Management- Utilization, and- Conservation

of forest to meet specified goals and objetives while maintaining the productivity of the forest (SAF-Society of American Foresters, 1998)

8

- Biological- Physical- Quantitative- Managerial- Economical- Social- Policy Principles

To the :- Regeneration- Management- Utilization, and- Conservation

of forest to meet specified goals and objetives while maintaining the productivity of the forest.

Forest Management sbg kegiatan mengandung arti :

Art (Seni) dan Science (Ilmu)Forest Management sbg Ilmu membahas teori dan konsep utk menerapkan prinsip-prinsip dlm bidang-

bidang Ilmu :

Secara lengkap dan terintegrasi

9

1. Ontologi : obyek (sasaran) dan aspek yg ingin diketahui

B. IDENTITAS

2. Epistemologi : bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yg ingin diketahui3. Axiologi : Nilai atau manfaat

pengetahuan yg ingin diketahui

Tiga Komponen Suatu Kesatuan Ilmu :

10

1. Ontologi :

Identitas Ilmu Manajemen Ht sbg Satu Kesatuan Ilmu

- Sasaran : Hutan sbg ekosistem & lingk., mencakup :• Masyarakat (manusia)

• Ekosistem lain di sekitarnya2. Epistemologi : Bersifat empiris dgn pendekatan

sistem

- Aspek-aspek :• Ciri-ciri (atribut)• Potensi, Nilai• Komponen,

Hirarki, Interaksi

3. Axiologi :- Menjelaskan :

• Macam, besarnya & nilai kekayaan ekosistem hutan

• Pola hubungan yg khas antar komponen ekosistem dan dgn lingkungannya

- Menjadi dasar (masukan) utk :• Teknologi• Teknik Manajemen• Kebijakan dlm Pengelolaan

Htn

11

1. Terapan (Applied Science)

Ilmu Manajemen Hutan merupakan satu cabang ilmu

yang bersifat :

2. Interdisiplin (Interdiscipline Science)3. Empiris (Empirical Science)

12

ASAL KATA HUTANDalam Bhs. Inggeris : FORESTBerasal dari Bhs. Latin kuno FORIS = di luar rumah (ruangan)

II. Pengertian II. Pengertian HutanHutan

Pohon-pohonan di luar dinding taman

Kata Lain : SILVA = SYLVA, FOREST (HUTAN)

13

BEBERAPA PENGERTIAN HUTAN

Pengertian hutan dapat ditinjau dari aspek-aspek :

1. Wujud biofisik lahan & tumbuhan2. Fungsi ekologi

3. Kepentingan praktis pengelolaan4. Status hukum lahan

Add.1. Berdasarkan Wujud Biofisik1. Hutan : Komunitas tumbuhan yang didominasi

oleh pohon² atau tumbuhan berkayu dgn kerapatan cukup (Sharma, 1992)2. Hutan memiliki ciri-ciri :

Penutupan pohon yang cukup rapat dan luasTerdiri atas tegakan-tegakan dgn beraneka-ragam sifat dlm hal : komposisi jenis, struktur, kelas umur atau pertumbuhan, dan proses-proses yang berhubungan

14

Add.2. Berdasarkan Fungsi EkologisHutan merupakan satu kesatuan ekosistem dgn ciri-

ciri:Luasan tertentu

Ada batas-batas fisik

Ada komponen : flora, fauna, fisik

Ada struktur

Ada fungsi a.l. Mampu menciptakan iklim mikro

Davis & Johnson (2001) ; Helm (1998) ; SAF (1998)UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

15

Add.3. Berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Praktis Pengelolaan Hutan

1. Untuk tujuan inventarisasi hutan dunia (FAO, 1958)

Lahan yang terdiri dari masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohonan berbagai ukuran :

Kriteria penutupan tajuk (%)Tahun 1995 : negara maju > 20% ; negara berkembang > 10%Tahun 2000 : negara maju dan negara berkembang > 10%

- Diekspolitasi atau tidak- Menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya- Dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air- Memberikan perlindungan untuk ternak dan satwa liar

16

2. Untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu Davis dan Johnson (1987, 2001) :

Termasuk ke dalam hutan :

Hamparan lahan yg terdiri atas tumbuhan yg didominasi oleh pohon-pohon, atau yg akan ditumbuhi pohon-pohonan yg secara keseluruhan dikelola utk tujuan tertentu.

Lahan bekas tebangan melalui tebang habis yg setelah pemanenan thdp tegakannya dilakukan penanaman kembali atau pemeliharaan permudaan alaminya, dipelihara dan dibina utk dijadikan tegakan hutan kembali.

Bruenig (1996) :Sebidang lahan yang tertutupi pohon-pohonan yang dapat membentuk iklim tegakan (iklim mikro)

17

Add.4. Berdasarkan Status Hukum LahanKawasan Hutan (KH):

RANGKUMAN PENGERTIAN HUTAN :

Wilayah-wilayah tertentu yg ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah utk dipertahankan sbg hutan tetap (UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan)

A. Wujud BiofisikHamparan lahan dengan luasan tertentuDitumbuhi pohon-pohonan dengan kerapatan yang cukupKumpulan bidang lahan yg ditumbuhi pohon-pohonan atau akan ditumbuhi pohon-pohonan dgn kerapatan dan luasan yg cukup

18

B. Fungsi Ekologi

Masy. tumbhn didominasi oleh pohon²an atau tumb. berkayu lainnyaMerupakan satu kesatuan ekosistemMampu menciptakan iklim mikro di dlm ht & fungsi ekologis lainnya

C. Untuk Tujuan Kegiatan Pengelolaan HutanLuas hamparan lahan (Indonesia : > 0,25 Ha ; FAO : > 0,50 Ha)Persentase penutupan tajuk (> 10%)Merupakan satu kesatuan pengelolaanFungsi-fungsi tertentu (tata air, perlindungan satwa, dst.)

D. Status Hukum Lahan HutanDapat berupa lahan berstatus hak milik atau tanah negaraDiperuntukan untuk hutan tetap (berhutan atau tidak berhutan)

19

III. Pengelolaan III. Pengelolaan HutanHutan

Pengurusan Hutan :

Forest Governance (Ketataprajaan Hutan) Forest Administration (Administrasi Hutan) Forest Stewardship (Pengurusan Hutan)

Keseluruhan tindakan manajemen thdp SDH utk mendptkan totalitas barang², manfaat², dan nilai² yg dapat diperoleh dgn tetap memper-tahankan kelestariannya utk generasi skrg dan generasi y.a.d.

Kata Kunci Seluruh SDH tanpa ada klasifikasi/pengelompokan fungsi atau tujuan Seluruh/totalitas barang, manfaat dan nilai-nilai Seluruh kegiatan manajemen (Perenc., Pelaks., Pengorg., Pengawasan)

1. Perencanaan Kehutanan 2. Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Kegiatan (UU No. 41/1999)3. Litbang dan Diklatluh Kehutanan4. Pengawasan

A. Pengurusan Hutan vs Pengelolaan Hutan

20

Pengelolaan Hutan (Forest Management)

Praktek penerapan prinsip-prinsip/teori-teori ilmu pengetahuan (dalam bidang Biologi, Fisika, Kimia,

Analisis Kuantitatif, Manajemen, Ekonomi, Sosial, Analisis Kebijakan) dalam kegiatan-kegiatan : Membangun atau

meregenerasikan, Membina, Memanfaatkan, Mengkonservasikan

Tujuan atau tujuan-tujuan, dan Sasaran atau sasaran-sasaran

yg telah ditetapkan, dgn tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas ht1. Tata Htn dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Htn

2. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan (KH)

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Ruang Lingkup Kegiatan (UU No.41/1999)

21

Perencanaan

Kehutanan (UU

No.41/1999)

1. Inventarisasi hutan2. Pengukuhan kawasan hutan (KH)3. Penatagunaan kawasan hutan (KH)4. Pembentukan wilayah pengelolaan

hutan5. Penyusunan rencana-rencana

kehutananHasil Perencanaan Kehutanan1. Karakteristik dan potensi ekosistem hutan diketahui2. Status lahan kawasan hutan tertentu (definitif)3. Fungsi penggunaan KH ttt. : KH Lindung, KH Produksi, KH

Konservasi4. Terbentuk unit² pengelolaan htn utk setiap fungsi

penggunaan htn5. Tujuan pengelolaan dalam setiap unit pengelolaan hutan

tertentuPengelolaan Hutan Dilakukan :1. Pada setiap unit pengelolaan hutan untuk setiap fungsi2. Berdasarkan tujuan dan sasaran pengelolaan yang sudah ditetapkan3. Dengan tetap mempertahankan atau terus meningkatkan : Kualitas, Fungsi

dan Produktivitas Hutan

22

B. Ciri-ciri Pengelolaan Hutan sbg Kegiatan Usaha (Bisnis) Berbasis SDA Hayati yg Dapat DipulihkanB.1 Ciri-ciri Klasik yg pada Saat Ini Tidak Selalu

Dipenuhi/RelevanCiri

1

Hasil prod dan tempat prod terdpt pd bagian yg samaMemanen Hasil = Menghancurkan PabrikHasil Produksi : Riap atau PertumbuhanTempat Produksi : Pohon, TegakanTotal Riap (Phn, Tgkn) = Pohon (Tegakan) itu sendiri Memanen Riap (Pertumbuhan) = Menghilangkan Pohon (Tgkn)

Bandingkan dgn proses prod. sepatu :

- Hasil prod. = Sepatu- Tempat prod. = Pabrik SepatuMengambil sepatu tidak harus menghancurkan

pabrik sepatu

23

1. Ciri yg pertama ini hanya berlaku apabila tujuan penge-lolaan htn bersifat tunggal, yaitu : menghasilkan kayu scr lestari/berkelanjutan (Sustained Yield Principle)• Prinsip ini merupakan cikal bakal pengelolaan hutan

lestari yang kini dianut• Pada saat ini masih berlaku dlm praktek pengelolaan

ht produksi utk menghasilkan kayu (HTI, HPH, Ht jati di Perhutani, Ht industri di berbagai negara)

CATATAN :

2. Ciri ini tidak berlaku utk pengelolaan htn dgn tujuan utama menghasilkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan tujuan ganda selain kayu

24

Ciri 2 Umur (jangka waktu) yg diperlukan sampai bisa

dipanen (daur) sangat panjangUntuk menghasikan kayu : • Jati : 40 − 80 tahun• Mahoni : 40 − 60 tahun• Jenis² pohon di daerah iklim sedang : ≥

100 thn

Saat ini ciri ini tidak sepenuhnya benar, karena

banyak dikembangkan jenis daur pendek, a.l. :

• Sengon : 4 − 6 tahun• Akasia : 6 − 8 tahunCiri

3 Proses produksi lebih mengandalkan kepada proses yg bersifat alami

Pada saat ini telah dilakukan praktek pembinaan hutan intensif (HTI)

25

B.2 Ciri-ciri Klasik yg Sampai Saat Ini Masih Harus Dipenuhi/ Relevan

Ciri 4

1) Proses produksi berlandaskan kpd konsep daya dukung tempat tumbuh (Site)

Site Quality : Site index, Bonita

Berlandaskan kepada konsep daya dukung ekologis lahanKata Kunci :

2) Bersifat menyeluruh (holistic)

3) Bersifat terpadu (integrated)

Pada saat ini berkembang ke arah Daya Dukung Wilayah Bentang Alam Ekologis

26

Perkembangan Prinsip (Azas) dgn Berlandaskan kepada Konsep Daya Dukung Ekologis1. Fase Azas Kelestarian Hasil

(Sustained Yield Principles)2. Fase Azas Kelestarian Sumberdaya

(Multiple Use of the Forest Resources Principles)

3. Fase Azas Kelestarian Ekosistem (Ecosystem Based Management of Forest Resources)

Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem

27

Beberapa Anggapan Dasar (Kunci) dlm Pengelolaan (SDA) Berbasis Ekosistem :1. Adanya Tujuan atau Tujuan yg Tegas (eksplisit)2. Dilaksanakan berlandaskan kpd kebijakan, protokol dan Petunjuk Praktis yg Adaptif dan Diperoleh Melalui : • Monitoring scr Berkelanjutan • Penelitian utk Mendapatkan Pemahaman yg Mendalam thdp Interaksi Ekologis dan Proses yg Diperlukan utk Melestarikan Komposisi, Struktur dan Fungsi Ekosistem3. Memperhatikan Kompleksitas Sistem (Ekologi, Ekonomi, Sosial) 4. Memperhatikan Sifat Dinamis Ekosistem5. Memperhatikan Konteks dan Skala6. Memasukan Manusia sbg Komponen dari Ekosistem 7. Bersifat Adaptif8. Bersifat Akuntabel (Bertanggunggugat)

28

Prinsip-prinsip yg Harus Dianut dlm Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem :1. Ditujukan utk Mencapai Manfaat SD Ekosistem scr Berkelanjutan 2. Bertujuan Ganda tapi Tertentu3. Berperspektif Bentang Alam Ekologis4. Bersifat Menyeluruh5. Bersifat Terpadu6. Melibatkan Partisipasi Para Pihak7. Berlandaskan kpd Hasil Monitoring yg Terus-menerus (Iteratif) 8. Bersifat Adaptif9. Berlandaskan kpd Ilmu Pengetahuan yg Tepat dan Penilaian yg Baik10. Memasukan Penget., Emosi & Reaksi Moral ke dlm Pertimbangan (dlm Perencanaan, Penilaian Hasil & Dampak) utk Pengelolaan 11. Berlandaskan kpd Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan

29

Ciri 5Banyaknya Pengulangan Kegiatan (Usaha) Bersifat tdk

Terhingga

Dalam Pengelolaan Htn utk Menghasilkan Kayu, 1 (satu) kali Daur (Ht Tanaman), atau Rotasi Tebang (Ht Alam) Merupakan Satu Kali Kegiatan (Usaha)

Dengan Pengulangan Kegiatan yg tdk Terhingga, artinya : Setiap Tegakan Hutan yg Dipanen Akan Selalu Ditanam Kembali, Dibina, dan Dipanen, Begitu Seterusnya (Sampai tdk Terhingga Kali) Peruntukan Lahan Harus Tetap utk Hutan,

sehingga disebut Hutan Tetap (Permanent Forest)

30

Sejarah :

C = Biaya membangun hutan (Rp/Ha)

W = Harga kayu (Rp/m³)VR = Volume kayu pada umur R

(m³/Ha)

Nilai Harapan Lahan (Land Expectation Value, LEV) utk Hutan Dihitung dgn

Rumus LEV yg Dibuat oleh Dr. Martin Faustmann (1849) dan disebut

Faustmann Formula

di mana : R = Daur tanaman

(thn)r = Suku bunga

(%/thn)

(1 ) 1RR

W xV CLEV Cr

31

LEV = Nilai Harapan Lahan, Merupakan Nilai Lahan Kosong yg Akan Diusahakan utk

Menghasilkan Kayu dgn Tindakan Silvikultur tertentuNilai LEV Diperoleh dgn cara Menghitung NPV

Pendapatan Bersih (W x VR − C), dimulai dari Lahan Kosong dgn Ulangan Kegiatan Usaha yg

tdk Terhingga

(Buongiorno and Gilles, 2003)

2 .......(1 ) (1 )(1 )

R R RR RR

W x V C W x V C W x V CLEV Cr rr

(1 ) 1RR

W xV CLEV Cr

32

Catatan : Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan1. BERKELANJUTAN2. KEADILAN3. DEMOKRASI

Ciri 5 (Banyaknya Pengulangan Kegiatan yg Bersifat tdk Terhingga)

• Dianut dlm Prinsip Kelestarian Hasil (Sustained Yield Principle)

• Merupakan Cikal Bakal utk Azas : — Pengelolaan Ht Lestari (Sustainable Forest

Management, SFM) — Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development)

33

C. Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL (Sustainable Forest Management, SFM)SFM Merupakan Prinsip Pengelolaan Hutan yg

Dicetuskan dlm Konferensi PBB utk Lingkungan dan Pembangunan (United Nation Conference on Environment and Development, UNCED) di Rio De Janeiro, Brasil, 1992Dimuat dlm Dokumen Principles on Forest yg Bersifat tdk Mengikat (Non Legally Binding) Tetapi Disepakati utk Diperhatikan dlm Setiap Kerjasama International dlm Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

SFM (UNCED, 1992) :The practice of meeting the forest resources needs and values of the present with out compromising the similar capability of future generations.

34

KRITERIA DAN INDIKATOR (C & I) PHLKRITERIA DAN INDIKATOR (C & I) PHL

1. ITTO 1992 COCOK UNTUK TUJUAN MENGHASILKAN KAYU PADA HUTAN TROPIKA ITTO 1998 PENDEKATAN EKOSISTEM2. DEPARTEMEN KEHUTANAN MANDATORYTAHUN 1993 : KEPMEN KEHUTANAN NO. 610/KPTS-IV/1993

• PENILAIAN HPHTAHUN 2002 : KEPMEN KEHUTANAN NO. 4795/KPTS-II/2002

• PENILAIAN UNTUK PERPANJANGAN IJIN USAHA• DILAKSANAKAN OLEH LPI

3. FSC : PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST STEWARDSHIP (VOLUNTARY)• ANTARA LAIN DIPERGUNAKAN UNTUK SERTIFIKASI PHL

AREAL KERJA PERUM PERHUTANI4. LEI BSN : C & I PHL HUTAN ALAM PRODUKSI (VOLUNTARY)

• SERTIFIKASI HPH

35

C & I UKURAN KINERJA PENGELOLAAN• TINGKAT NASIONAL • TINGKAT UNIT PENGELOLAAN (Forest Management Unit,

FMU)DALAM PENGELOLAAN HUTAN KONVENSIONAL

HUTAN NORMAL (HARTIG, 1791) MERUPAKAN ‘BAKU MUTU’ TEGAKAN PERSEDIAAN YANG DAPAT MENJAMIN KELESTARIAN HASIL STANDAR UNTUK TEGAKAN HUTAN YANG DIHARAPKAN

??

MEKANISME :

KEADAAN HUTANMULA-MULA

KEADAAN HUTANPADA SAAT T

CERTI-

FIED

REKOMENDASI STRATEGI

PEMBENAHANPENGELOLAAN

HUTAN

C & I

Ya

Tidak

36

APAKAH PENGELOLAAN HUTAN PADA FMU YANG CERTIFIED MENURUT C & I TERTENTU BERARTI SUDAH OPTIMAL ? BERGANTUNG ‘KUALITAS’ C & I DAN SISTEM SERTIFIKASI/ASSESSMENT YANG DIKEMBANGKAN

A. C & I :• KERANGKA YANG LOGIS• DUKUNGAN EMPIRIS/DATA ILMIAH YANG KUAT, MEMADAI

B. ASSESSMENT :• KUALITAS ASESOR• INDEPENDENSI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

JIKA A DAN B LEMAH, DAPAT TERJADI :1. C & I TERLALU IDEAL, SULIT DICAPAI2. KEPENTINGAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PHL3. STRATEGI NEGARA KONSUMEN KAYU

• MELINDUNGI PRODUKSI KAYUNYA (NEGARA MAJU)• MENEKAN PERDAGANGAN KAYU NEGARA PRODUSEN KAYU (NEGARA BERKEMBANG)

37

1. KRITERIA DEPHUT MANDATORY2. KRITERIA BSN (LEI, 2000) VOLUNTARY

• MERUPAKAN HASIL MAKSIMAL YANG DAPAT DIPEROLEH PADA SAAT INI• TIDAK SELURUH C & I DIDUKUNG OLEH DATA EMPIRIS YANG KUAT

MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BERHARGA UNTUK MENDAPATKAN C & I PHPL INDONESIA YANG PERLU DIUJI TERUS MENERUS

C & I DENGAN : - KEABSAHAN (VALIDITY) - KETERANDALAN (RELIABILITY)

BAGAIMANA KEADAAN KRITERIA PHL DI INDONESIA SEKARANG ?

38

MEKANISME LAIN DLM MENGOPTIMALKAN KINERJA PENGELOLAAN HTN (BERDASARKAN PENDEKATAN KERANGKA SISTEM PENGURUSAN HUTAN)

Ya

Tidak

PENGAWASAN OPTIMALKAN

PENGELOLAAN HUTAN OPTIMALKAN

KINERJA PENGELOLAAN HUTAN OPTIMALPERENCANAAN

KEHUTANAN OPTIMALKAN

LITBANG DAN DIKLATLUH KEHUTANAN OPTIMALKAN

C & I ??

39

SEJARAH PANJANG PERKEMBANGAN PERADABAN UMAT MANUSIA DI MUKA BUMI MENCATAT :

1) TIGA KOMPONEN SDA YG PALING BERPERAN DLM PERKEMBANGAN PERADABAN MANUSIA :1. AIR SEGAR 2. TANAH YANG SUBUR 3. HUTAN

IV. Pengurusan Hutan IV. Pengurusan Hutan DuniaDunia

PADAHAL HTN SANGAT BERPERAN DLM MEMELIHARA DAN MENJAGA

• KUALITAS DAN PERSEDIAAN AIR DI DARAT• KESUBURAN TANAH SECARA ALAMI, EROSI TANAH (FUNGSI HIDROOROLOGIS HUTAN)• TEMPAT PEMELIHARAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (SUMBER PLASMA NUTFAH)

HUTAN MERUPAKAN IBU KANDUNG PERTANIAN(FOREST IS THE MOTHER OF AGRICULTURE)

A. Hutan dan Perkembangan Peradaban Manusia

40

2. HUTAN DINILAI SANGAT BERPERAN DALAM MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA (ENERGI) DAN MEREKATKAN TINGKAT PERADABAN MANUSIA ANTAR GENERASI

HUTAN MERUPAKAN OTOT BAGI PERADABAN MANUSIA (FOREST IS THE SINEW OF CIVILIZATION)

(GARDNER AND ENGELMAN, 1999)

41

B. Permasalahan dlm Pengurusan Hutan DuniaFakta di dunia : Kebutuhan manusia thdp hutan : lahan, barang, jasa dari ekosistem hutan

Keragaman Meningkat Per kapita, pada umumnya meningkatCatatan : rata-rata pertumbuhan kebutuhan thdp kayu dunia : 3%/thn

Populasi penduduk dunia terus meningkat : rata-rata 1,5%/thn

Th 6000 SM : 0.25 Milyar orgTh 0 M : 0.30 Milyar orgTh 1000 M : 0.35 Milyar orgTh 1500 M : 0.50 Milyar orgTh 1800 M : 1.00 Milyar org

Total kebutuhan barang dan jasa hasil ekosistem hutan terus meningkat

Th 1900 M : 1.60 Milyar orgTh 1950 M : 2.50 Milyar orgTh 1990 M : 5.25 Milyar orgTh 2000 M : 6.20 Milyar orgTh 2010 M : 7.00 Milyar org (Perkiraan)

42

Th 6000 SM : 6,20 Milyar HaTh 0 M : 6,00 Milyar HaTh 1000 M : 6,00 Milyar HaTh 1500 M : 5,90 Milyar HaTh 1800 M : 5,75 Milyar HaTh 1900 M : 5,25 Milyar Ha

Luas hutan dunia terus menurun

Upaya yang mutlak diperlukan : Pembatasan pertumbuhan populasi manusia Peningkatan produktivitas lahan hutan Substitusi barang dan jasa dari ekosistem hutan (?)

Th 1950 M : 4,75 Milyar HaTh 1990 M : 4,25 Milyar HaTh 1995 M : 3,45 Milyar HaTh 2000 M : 3,87 Milyar HaTh 2005 M : 3,95 Milyar Ha

43

V. Pengurusan Hutan di V. Pengurusan Hutan di IndonesiaIndonesiaA. Sejarah Masa Lampau

1. Zaman Sebelum Tahun 1602 Arti hutan bagi kehidupan manusia sama dengan keadaan pada

masyarakat primitif

Hutan atau jenis pohon tertentu dihormati karena diyakini sebagai tempat untuk inkarnasi jiwa leluhur mereka

Pada masa Hindu, masyarakat di P. Jawa diperkirakan sudah mulai menanam pohon

Buku Pararaton menyebut istilah pengalosan (1247)

menurut Altona (1927) : pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan sebidang lahan

Terdapat hutan jati di P. Jawa sekitar 1 juta haPolemik : Ht jati tsb. asli (alami) atau eksotik (ditanam) ???

44

2. Zaman Kongsi dagang Belanda (1602–1799)

Tahun 1602 berdiri organisasi dagang Belanda : VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) = Kompeni Pada masa gemilang Kerajaan Mataram

Beberapa catatan penting : Hutan dianggap sbg domein (hak milik) Raja : Mataram, (Sultan) Banten, Cirebon Residen, Sunan melakukan perjanjian penyewaan daerahnya dengan Kompeni

- Kompeni menganggap semua SDA yg ada didlamnya sbg domein (milik) sendiri- Tetapi tata pemerintahannya tidak diambil Kompeni mengangkat Bupati

(Bupati tdk dapat gaji dari Kompeni)- Masing-masing mengeruk keuntungannya sendiri- Cukai yg biasanya ditarik kerajaan (10-satu) dimanfaatkan sendiri oleh Bupati

Akar budaya korupsi ??? Keputusan Agraria 1870 : Semua lahan yang diatasnya tdk bisa dibuktikan hak

miliknya, menjadi domein negara Kebutuhan Kompeni terhadap kayu, terutama kayu Jati, tinggi Telah dirintis usaha pelestarian produksi kayu jati, akibat kekurangan persediaan,

tetapi gagal

45

3. Zaman Hindia Belanda : Pemangkuan Hutan Non Ilmiah (1800–1850)

VOC (Kompeni) dibubarkan tahun 1796 daerah bekas kekuasaannya menjadi tanah jajahan Hindia Timur (Indonesia)

Gubernur Jenderal th. 1807 : Herman Willem Daendels Pengaturan hutan diatur dalam Plakat Kehutanan 1808

Hutan sebagai domein negara hanya untuk kepentingan negara Pemangkuan hutan oleh dinas khusus di bawah Gubernur Semua kegiatan teknis dilakukan oleh rakyat dengan sistem upah Prioritas peruntukan kayu : negara, swasta Ada izin penebangan kayu untuk rakyat

46

4. Zaman Hindia Belanda : Pemangkuan Hutan Scr Ilmiah (1850 - 1942)

Th. 1849 ke Hindia Belanda dikirim 3 orang ahli Kehutanan dan ahli Geodesi Dibuat beberapa undang-undang yang mengatur pengelolaan hutan

Ada definisi hutan negara Hutan negara terdiri atas Hutan Jati dan Hutan Rimba Hutan Rimba : hutan tetap dan hutan tidak tetap Pemangkuan htn mencakup : Penataan ht, Pemanenan ht, Pengamanan ht

Pengelolaan hutan diatur dalam undang-undang (Reglemen Hutan) Ada instansi pengelola hutan : “Boswezen” Mulai ada penataan ht scr sistematis di P. Jawa (1897) dibuat KPH Kradenan Utara KPH = Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvesterij) Bekas areal ini sekarang masuk BKPH Purwodadi Mulai dirintis kegiatan perlindungan ht ditetapkan ht konservasi pertama : hutan

di depok, seluas 6 Ha, dilindungi sejak th. 1714 Merintis Litbang Kehutanan (1913) : Beekman, Wolf von Wulfing, Ferguson, dll.

Majalah Ilmiah : Tectona

47

5. Zaman Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

Boswezen diubah menjadi Ring Yoo Thuoo Zimusyo, Pusat di Jakarta Kegiatan pengurusan hutan :

Perencanaan hutan : kurang diperhatikan Pembinaan hutan : reboisasi, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan Pelestarian alam : tidak ada usaha yang terencana Litbang : kurang mendapat perhatian

6. Zaman Perang Kemerdekaan (1945 – 1949)

Pengurusan hutan oleh Jawatan Kehutanan R.I. Kegiatan pengurusan hutan :

Perencanaan hutan : dibuat rencana perusahaan (berlaku 10 th) Pemanfaatan hutan : terbatas Pembinaan hutan : penanaman kembali, mulai membangun hutan industri Litbang : dilakukan percobaan penanaman kayu asing Diklat : didirikan Sekolah Menengah Kehutanan, kursus-kursus, dan Sekolah

Tinggi KehutananAkademi Kehutanan di YogyakartaPendidikan Tinggi Kehutanan di Klaten UGM YogyakartaJurusan Kehut.-Fak. Pertanian -Universiteit van Indonesia di Bogor IPB

48

7. Zaman Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Awal pembangunan Kehutanan pada periode kemerdekaan Pengurusan hutan oleh : Jawatan Kehutanan di bawah DEPTAN Kegiatan pengurusan hutan :

Perencanaan hutan : pengukuhan kawasan hutan, penataan hutan oleh Bagian Planologi Kehutanan. Luas kawasan htn : 125,29 juta ha (SK Mentan No. 73/UM/52)

Pembinaan hutan : reboisasi, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan Pelestarian alam : pertama kali dimasukan dalam pengurusan hutan

Seksi perlindungan hutan (1951) Litbang : dibuat balai besar penyelidikan kehutanan – Bogor (1956) Diklat : didirikan Sekolah Menengah Kehutanan dan kursus-kursus

49

8. Zaman Demokrasi Terpimpin (1960 – 1965)

Dibuat Garis² Besar Pemb. Nasional Semesta Berencana tahap pertama (1961-1969) oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) Bappenas

Mulai dilaksanakan desentralisasi urusan kehutanan dan perusahaan kehutanan negara

Dibentuk perusahaan kehutanan negara (PERHUTANI) : 1961 Pertama kali berdiri Departemen Kehutanan pada Kabinet Dwikora

(1964)/Kabinet 100 Menteri Kegiatan pengurusan hutan mulai dilakukan secara sistematis

9. Zaman Orde Baru : 1965 - 1998 Supersemar (1966) Pengurusan hutan oleh : Ditjen Kehutanan pada Deptan s/d 1983.

Mulai Kabinet Pembangunan IV (1983) dibentuk Departemen KehutananSecara fungsional pengurusan hutan berhubungan dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH)

Dibuat : UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

50

Dibuat :- UU No. 5/1967 ttg Ketentuan2 Pokok Kehut.- UU No. 1/1967 ttg PMA- UU No. 6/1967 ttg PMDN

Kegiatan pengurusan hutanPerenc. ht : Tata Guna Ht KesepakatanKawasan hutan = 143,0 juta haH.L. = 30,0 juta haH. SA dan H.W. = 19,0 juta haH. PT = 31,0 juta haH. Produksi Tetap = 33,0 juta haTOTAL Hutan Tetap = 113,0 juta haH. P yg dpt dikonversi = 30,0 juta haTOTAL HUTAN = 143,0 juta ha

- UU No. 4/1982 ttg Ketentuan2 L.H.- UU No. 5/1990 ttg KSAH dan Ekosistemnya- UU No. 24/1992 ttg Penataan Ruang

Hasil paduserasi TGHK dgn RTRWP :H.L. = 33,9 juta haH. K. = 20,6 juta haH. P. Terbatas = 23,2 juta haH. P. Tetap = 35,3 juta haTOTAL Hutan Tetap = 113,0 juta haH. P yg dpt dikonversi = 8,1 juta haTOTAL HUTAN = 121,1 juta ha

51

Pemanfaatan hutan : HPH, HPHH Pembinaan hutan : reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan dalam DAS Perlindungan hutan : TPI, THPA, THPB. TPI TPTI Pelestarian alam : ditetapkan 16 Taman Nasional Litbang : LPH, LPHH, LPKHH, PLEH

Badan Litbang DEPHUTPuslitbang Hutan dan Konservasi Alam ; Puslitbang Hasil Hutan ;dan Puslitbang Sosek Kehutanan

Sekarang (Mulai 2006)- Puslitbang Hutan Alam - Puslitbang Hasil Hutan- Puslitbang Hutan Tanaman - Puslitbang Sosek Kehutanan

Diklatluh : berdiri Jurusan dan Fak. Kehutanan pada PTN dan PTS ‘World Forestry Congress’ ke-8 di Jakarta 1978. Tema : Forest for

People Partisipasi masyarakat dlm pengurusan hutan mulai didorong : berdiri

NGO (LSM) bidang Kehutanan Kerjasama internasional bidang Kehutanan melalui proyek kerjasama

internasional : FAO, USAID, ADB/WB, ODA DFID, WWF/IUCN, UNDP, JICA, FORD FOUNDATION, dll.

52

10. Zaman Reformasi (1998 – sekarang)

Pengurusan hutan dilakukan oleh : Dep. Kehutanan dan Perkebunan (1998-1999) Dep. Pertanian : Kementerian Muda Kehutanan (2000) Dep. Kehutanan (2000 – sekarang)

Dibuat UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan – disahkan 30-09-1999, pengganti UU No. 5 Tahun 1967

Kegiatan pengurusan hutan : Terikat oleh LOI (Letter of Intent) sebagai akibat adanya bantuan IMF

Ditetapkan 12 komitmen pemerintah dalam pengurusan hutan

53

B. Masa Kini dan Perkiraan di Masa Mendatang1.

Permasalahan

a) NILAI, PERAN DAN POSISI EKOSISTEM HT DEMIKIAN BESAR DAN PENTING BAGI SELURUH KEHIDUPAN & PERKEMBANGAN PERADABAN MANUSIA DI MUKA BUMI

‘PERAN HUTAN TELAH LAMA (BERABAD-ABAD) DIKERDILKAN OLEH UMAT MANUSIA DGN MENJADIKAN HT HANYA SBG SUMBER KAYU DAN HASIL HUTAN LAIN YG BERNILAI EKONOMIS SEMPIT (FINANSIAL) DAN LANGSUNG SAJA’SEBAGAI AKIBAT DARI : TOTAL KEBUTUHAN THDP BARANG DAN JASA EKOSISTEM HUTAN YG TERUS MENINGKAT DAN KESERAKAHAN

PERLU UPAYA YG SANGAT MENDASAR, KUAT DAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK :

MENGEMBALIKAN EKOSISTEM HUTAN KEPADA POSISI, PERAN, DAN NILAI YG SEMESTINYA DALAM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA, TERMASUK DI INDONESIA

1) TUNTUTAN AKADEMIS

54

b) PENGELOLAAN HUTAN MEMERLUKAN KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN PARA PIHAK YG BERKEPENTINGAN, PADAHAL PARA PIHAK BERBEDA-BEDA DALAM HAL :• PENGALAMAN

• LATAR BELAKANG DISIPLIN ILMU (BIDANG KEAHLIAN) : BIOLOGI, EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA, DLL.

• MEMILIKI KEPENTINGAN BERBEDA-BEDASELURUH PIHAK : HARUS ‘BERDIRI’ DI ATAS PIJAKAN

YANG SAMA

55

2) TUNTUTAN YURIDIS> DIKELUARKANNYA UU NO. 22/1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DAN DIIKUTI DGN PP NO. 25/2000 TTG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROP SBG DAERAH OTONOM. ADA PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENGURUSAN HUTAN :

SECARA TEORITIS IDEAL, TETAPI IMPLEMENTASINYA TIDAK SELALU SEJALAN DENGAN TUNTUTAN PENGELOLAAN HUTAN YANG BAIKPADAHAL : FUNGSI EKOSISTEM HUTAN BERSIFAT LINTAS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

> DIKELUARKANNYA UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN :ADA PENINGKATAN KECUKUPAN DAN KUALITAS ATURAN DALAM PENGURUSAN HUTAN, TETAPI ADA PULA PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSEPSIPADAHAL : KESAMAAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI, THDP PERATURAN PERUNDANGAN SANGAT DIPERLUKAN

PERLU ADA KESADARAN BERSAMA UNTUK MENTAATI PERATURAN PERUNDANGAN YG BERLAKU SAMBIL TERUS MENERUS MELENGKAPI DAN MENYEMPURNAKANNYA

56

3) TUNTUTAN PRAGMATIS

• KETERSEDIAAN DAN PENGUASAAN IPTEKS UTK PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA SUDAH MEMADAI (CUKUP)

• PERATURAN PERUNDANGAN DLM BIDANG PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SUDAH TERSEDIA, KECUKUPAN MINIMAL TERPENUHIAKAN TETAPI :

PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN YG BAIK DAN BENAR BELUM DAPAT DITERAPKAN

PERATURAN PERUNDANGAN MASIH BANYAK DILANGGAR, LAW ENFORCEMENT SULIT DITERAPKAN

PADAHAL : PENGELOLAAN HUTAN YG BAIK MEMERLUKAN LINGKUNGAN YG KON-DUSIF UTK DAPAT

DITERAPKANNYA IPTEK YANG CUKUP DAN TEPAT SERTA KETAATAN TERHADAP PERATURAN YANG BERLAKU.PERLU ADA TEKAD YG KUAT DAN KEHENDAK YG SAMA

UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN HUTAN YG BENAR DAN BAIK

57

2. PROSPEK

1) KEMAMPUAN EKOSISTEM HUTAN ALAM DLM MENGHASILKAN BARANG DAN JASA YG DIPERLUKAN UNTUK MENYANGGA KEHIDUPAN DI MUKA BUMI SANGAT BESAR, DAN DIYAKINI :‘JASA LINGKUNGAN YANG DAPAT DIHASILKAN OLEH

EKOSISTEM HUTAN TIDAK DAPAT DIGANTIKAN OLEH HASIL TEKNOLOGI YANG MAMPU DICIPTAKAN OLEH UMAT MANUSIA’ (GARDNER AND ENGELMAN, 1999)

ARAH PENGEMBANGAN BENTUK BIOFISIK HUTAN MASA DEPAN :

• HUTAN ALAM : MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS HUTAN ALAM

• HUTAN TANAMAN : MENGEMBANGKAN HUTAN TANAMAN DGN BENTUK BIOFISIK HUTAN YANG MENDEKATI BENTUK BIOFISIK HUTAN ALAM YANG TUMBUH DI TEMPAT ITU (CLOSE TO THE NATURAL FOREST)

58

2) Menurut Bank Dunia (WB, 2006), Kehutanan di Indonesia penting karena :Hutan Merupakan :

• Aset Nasional• Komoditi Masyarakat Global• Sumber Kehidupan Utama bagi 36 juta masyarakat miskinSDH belum Memberikan Kontribusi yg Selayaknya bagi : • Penurunan Kemiskinan• Pembangunan Ekonomi dan Sosial• Keberlanjutan Lingkungan HidupHilangnya Hutan Mengurangi : • Sumber Penghidupan Masyarakat Desa• Jasa Lingkungan• Kemampuan Indonesia Mencapai Sasaran Penurunan Kemiskinan

59

3. PERSYARATANTIGA ALASAN DI MUKA (AKADEMIS, YURIDIS, PRAGMATIS) MENUNTUT KITA (BANGSA INDONESIA) UTK MEMILIKI PIJAKAN YG SAMA DLM HAL : FALSAFAH ; VISI ; MISI ; TUJUAN ; KOMITMENDALAM PENGURUSAN HUTAN

INDONESIA1) SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBUAT PIJAKAN

YANG SAMA UNTUK PENGURUSAN HUTAN INDONESIA ADALAH MEMBUAT :

KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA(INDONESIA FOREST ACCORD)

60

APAKAH KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA ITU ?

KESETARAAN ISTILAH DALAM BAHASA INGGRIS :

INDONESIA FOREST ACCORD PERNYATAAN KESEPAHAMAN BANGSA INDONESIA TENTANG HUTAN

INDONESIA, MENCAKUP : GAMBARAN KEADAAN, PERAN HUTAN BAGI KEHIDUPAN FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN BANGSA INDONESIA DALAM

PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA KOMITMEN BANGSA INDONESIA TERHADAP KELESTARIAN HUTAN

INDONESIA DITANDATANGANI OLEH WAKIL PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN

BERKEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA BERFUNGSI SEBAGAI KOMITMEN MORAL BANGSA INDONESIA DALAM

PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA

61

BAGAIMANA PROSES PEMBUATAN KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA (KHI) ?

KHI MERUPAKAH HASIL KESEPAKATAN BERSAMA !

PROSES PEMBUATAN DILAKUKAN BERSAMA OLEH PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN BERKEPENTINGAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA DENGAN PRINSIP :

PARTISIPATIFAKOMODATIFDEMOKRATIS

62

PROSES PEMBENTUKAN KHI1. GAGASAN UNTUK MEMBUAT KHI TELAH DISAMPAIKAN DALAM KKI III

DAN DISEPAKATI UNTUK DIBUAT (REKOMENDASI HASIL KKI III)2. BERBAGAI PIHAK (DEPT. KEHUTANAN, PERGURUAN TINGGI, LSM,

PAGUYUBAN MASYARAKAT) TELAH BERUSAHA UNTUK : MERUMUSKAN BUTIR-BUTIR KHI

MERUMUSKAN BUTIR-BUTIR MASUKAN UNTUK KHI• SECARA SENDIRI2 ATAU BERSAMA DLM KELOMPOK YG TERBATAS • MASIH BELUM ADA KOORINASI YANG BERSIFAT MENYELURUH

3. PROSES DALAM KKI IV (SEPTEMBER 2006) :• NASKAH AWAL KHI DISIAPKAN OLEH TIM MATERI KKI IV (SC)

BERUSAHA SCR MAKSIMAL MENGAKOMODASIKAN BAHAN2 YG DPT DIPERGUNAKAN UTK DOKUMEN KHI DARI BERBAGAI PIHAK

NASKAH AWAL MERUPAKAN BHN MENTAH UTK DISEMPURNAKAN

SANGAT TERBUKA UNTUK DIKURANGI, DITAMBAH, DISEMPURNAKAN, DST. !

63

4. NASKAH KHI YG SUDAH DISEPAKATI KONGRES (KKI IV) DIHARAPKAN DAPAT :

• DITANDATANGANI OLEH WAKIL-WAKIL PARA PIHAK PESERTA KONGRES• DIDEKLARASIKAN SEBAGAI HASIL KEPUTUSAN KONGRES• PIHAK YANG MASIH BELUM TERWAKILI DALAM KONGRES

DIHARAPKAN DAPAT MENANDATANGANINYA SETELAH KONGRES (KKI IV)

• AGAR KHI MENJADI ‘MILIK’ SELURUH BANGSA INDONESIA, MAKA PENANDATANGAN DOKUMEN SEYOGYANYA MERUPAKAN WAKIL-WAKIL DARI SELURUH PIHAK PEMANGKU HTN DI INDONESIA : PEMERINTAH PUSAT, DPR, DPD, PEMDA PROP., DPDRD PROP., PEMDA KABUPATEN/KOTA, DPRD KAB./KOTA, PELAKU USAHA, ORGANISASI PROFESI, LSM DAN KELOMPOK MASYARAKAT LAIN, AKADEMISI, PENELITI, DAN LAIN-LAIN ?

5. DALAM KKI IV TGL 13-15 SEPTEMBER 2006 YANG LALU DI JAKARTA TELAH BERHASIL DIDEKLARASIKAN KESEPAHAMAN TTG HUTAN INDONESIA YG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK : MASYARAKAT ADAT/LOKAL, PEMERINTAH, PELAKU BISNIS, BISNIS KEHUTANAN, LSM, DAN AKADEMISI

DIDEKLARASIKAN TGL 15 SEPTEMBER 2006

64

Kurva Hipotetis Hubungan Persediaan & Permintaan Barang & Jasa Ekosistem Hutan pada Keadaan Tanpa dan dgn Peran IPTEK, serta IPTEK & IMTAQNilai Barang & Jasa

Ekosistem Hutan

D = PermintaanS1 = Persediaan tanpa peningkatan produktivitas

(tanpa IPTEK)S’2 = Persediaan tanpa diikuti produksi baru (tanpa

atau dengan IPTEK tanpa IMTAQ)S2 = Persediaan dengan peningkatan

produktivitas kurang optimum (dgn IPTEK kurang IMTAQ)

S3 = Persediaan dengan peningkatan produktivitas optimum (dgn IPTEK dan IMTAQ)

6000 SM 0 M

S2

D

S1

S3

S’2

2) PEMBANGUNAN YG SEIMBANG ANTARA IPTEK DAN IMTAQ

MUTLAK DIPERLUKAN PENGEMBANGAN YG SEIMBANG ANTARA IPTEK DAN IMTAQ

Terima kasih…Terima kasih…