KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8382/1... · "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Miftakhul Khoiri

NIM 33010160016

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN)

SALATIGA 2020

KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT

PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI



Oleh:

Miftakhul Khoiri

NIM 33010160016


FAKULTAS SYARI’AH


SALATIGA 2020

ii

iii



SKRIPSI



Oleh:

Miftakhul Khoiri

NIM 33010160016


FAKULTAS SYARI’AH


SALATIGA 2020

iv

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi,

maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama

NIM

Program Studi

Fakultas

Judul Skripsi

: Miftakhul Khoiri

: 33010160016

: Hukum Keluarga Islam

: Syari’ah

: KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN MENURUT PEMIKIRAN KH.HUSEIN MUHAMMAD

Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan dalam sidang

munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan

sebagimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 17 Desember 2019

Pembimbing,

Prof.Dr.H. Muh.Zuhri,MA

NIP. 19530326 197803 1001

v

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARI’AH Jalan Nakula Sadewa V No.9 Telp.(0298)3419400 fax 323433 Salatiga 50722

Website:www.iainsalatiga.ac.id E-mail: [email protected]

PENGESAHAN

SKRIPSI



Disusun oleh :

Miftakhul Khoiri

NIM 33010160016

Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Rabu,tanggal 18 Mei 2020, dan telah dinyatakan

memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam hukum islam.

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.

Skretaris Sidang : Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.

Penguji I : Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

Penguji II : Dr. Ahmad Sultoni, M.Pd.

http://www.iainsalatiga.ac.id/

mailto:[email protected]

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAN

KESEDIAAN DI PUBLIKASIKAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama

: Miftakhul Khoiri

NIM

: 33010160016

Fakultas

: Syari’ah

Program

: Hukum Keluarga Islam

Judul

: KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN MENURUT

PEMIKIRAN KH.HUSEIN MUHAMMAD

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini bener-benar merupakan hasil karya

saya sendiri bukan jiplakan karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain

yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Skripsi ini diperbolehkan untuk dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Salatiga.


Yang Menyatakan,

M.Miftakhul Khoiri

NIM: 33010160016

v

MOTTO

‘’ Sejarah hidup hanya terjadi sekali saja, maka tulislah dengan tinta emas!!’’

‘’ Jer Basuki Mawa Beya ( Setiap Usaha, Kebahagiaan dan Kesejahteraan

Memerlukan Pengorbanan ’’

vii

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menuntun

semua jalan hambaNya, yang telah melimpahkan keluargaNya dan memberikan

kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan

untuk:

1. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Mahsun Sodiq dan Ibu Gunarsih yang telah

mencurahkan segenap kasih sayangnya, do’anya, serta segala dukungannya

dalam setiap langkah-langkahku.

2. Keluarga besarku Bani Sulaiman, Kakak serta adikku tersayang serta

keponakan kecilku, mas fatkur, adik Alfan, adik Faishol, adik robi’atal, dan

adik azka yang dukungan serta do’anya tak pernah surut mengiringi

perjuanganku.

3. Dosen Pembimbing Skripsiku Bapak Prof.Dr Muh.Zuhri. MA yang tak pernah

lelah membimbingku untuk menyelesaikan skripsiku ini.

4. Bapak Khusen Muhammad yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan

skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syari,ah yang telah mengikhlaskan waktu dan

tenaganya untuk membagikan ilmunya kepadaku.

6. KH.Husein Muhammad beserta keluarga yang telah membagikan ilmunya

serta bimbingannya kepadaku selama aku berada di Cirebon.

viii

7. Segenap Kyai-Kyaiku di pondok pesantren Al Falah yang tak pernah telah

membimbing jiwa dan ragaku untuk tetap berada di jalanNya

8. Keluarga besar Santri putra dan putri Al Falah, Dukuh, Sidomukti Salatiga,

yang tak pernah lelah menyemangati serta memberi warna dalam hidupku

9. Teman sekamarku dan seperjuanganku Aksara 2016 dari kuliah hingga

menyelesaikan S 1 ku, Kang Danang, Kang Akrom. Semoga persahabatan kita

tidak berhenti sampai disini

10. Dek Nida dan keluarga besar yang senantiasa memberikan support untuk

terselesaikannya skripsi ini

11. Keluarga besar pondok pesantren Darul Qur’an dan Darut Tauhid

Arjawinangun, Cirebon.

12. Gus Fawas dan Kang Johan yang telah mengantarkanku bertemu dengan Buya

Husein

13. Keluarga Besar PMII kota Salatiga

14. Pengurus HMJ IAIN Salatiga periode 2016-2017

15. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016, khususnya jurusan Ahwal al

Syakhsiyah.

ix

KATA PENGANTAR

ميحرال نمحرال هللا مسب

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi yang berjudul Skripsi ini merupaka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga.

Penulis menyadari bahwa kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas

sehingga dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Arahan dan

bimbingan dari berbagai pihak sangatlah membantu terselesainya skripsi ini. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zakiyudin Baidhowi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Salatiga

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Dosen

Pembimbing Akademik.

3. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam

4. Prof. Dr.H.Muh Zuhri.MA selaku pembimbing Skripsi

5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan IAIN Salatiga yang telah

memeberikan ilmu kepada penulis.

x

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material

dalam penulisan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Keluarga Islam yang telah

memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

8. Terimakasih kepada anak-anak TPA Masjid As-Syukur Dukuh yang

selalau memberi doa kepada saya

9. Terimakasih kepada Ibu Nyai Sekeluarga yang selalu memberikan nasehat

, arahan serta membimbing saya dalam setiap langkah dalam meraih

ridloNya

10. Seluruh teman-teman saya mendukung, mendo’akan dan membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih untuk Nida Nasima Dusturiya yang selalu mensuport,

mendo’akan dan memberi nasehat. Semoga bisa menjadi partner seumur

hidup untukku

12. Kepada KH. Husein Muhammad yang telah memberikan ilmu-ilmunya

kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan semoga Allah SWT

senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penulisan skripsi.

xi

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis,

skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Penulis,

Miftakhul Khoiri

NIM. 33010160016

xii

ABSRTAK

Khoiri, Miftakhul. 2020. Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut

Pandangan KH.Husein Muhammad Skripsi Fakultas Syari’ah.

Program Studi Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Prof.Dr.H.Muh. Zuhri.MA.

Kata Kunci: Husein Muhammad, Wali Mujbir, Hukum Islam

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. Husein

Muhammad Tentang Wali Mujbir” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan

untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemikiran KH.Husein Muhammad

tentang wali mujbir? bagaimana metode Ijtihad KH. Husein Muhammad?

bagaimana analisis terhadap pendapat KH. Husein Muhammad tentang wali

mujbir?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara penelitian

lapangan dengan pustaka. Data lapangan diperoleh dari wawancara dan data

pustaka diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh KH.Husein Muhammad.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. Husein Muhammad

terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan

laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak

menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak

setara. Metode ijtihad KH. Husein Muhammad adalah dengan menggunakan

metode tekstual (maz|hab qauly) dan kedua adalah metode

kontekstual/metodologis (manhajy) sekaligus. Sedangkan analisis data yang

diperoleh, KH. Husein Muhammad memandang aspek maslahah sebagai acuan

dalam beristinbat dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama fuqaha’. Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya

setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus dipertimbangkan, tidak

terkecuali dalam masalah memilih pasangan hidup yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh mawaddah, mahabbah

wa rahmah.

xiii

DAFTAR ISI

SAMPUL …………………………………………………………………………….… .. ii

LEMBAR BERLOGO………………………………………………………………… .. iii

JUDUL………………………………………………………………………………… .. iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………………… ...... v

PENGESAHAN KELULUSAN……………………………….........................................vi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN…………..................................................... .... vii

MOTTO……………………………………………………………………………… .... viii

PERSEMBAHAN……………………………………………………………………… ...ix

KATA PENGANTAR………………………………………………………………… .. …x

ABSTRAK…………………………………………………………………………… . ….xi

DAFTAR ISI………………………………………………………………………….…..xii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………. xvi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 2

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................................. 2

B. Rumusan Masalah .......................................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................................... 9

E. Penegasan Istilah ............................................................................................................ 9

F. Telaah Pustaka .............................................................................................................. 11

G. Metode Penelitian ........................................................................................................ 14

H. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 19

BAB II Tinjauan Umum tentang Wali Mujbir dalam perspektif Fiqih ............... 21

xiv

1. Definisi Wali Mujbir .............................................................................................. 21

2. Syarat-syarat Wali Mujbir ..................................................................................... 24

3. Macam-macam Wali Mujbir ................................................................................ 26

BAB III Biografi dan Pandangan Kyai Husein tentang Wali Mujbir .................. 30

1. Riwayat Hidup KH,Husein Muhammad ........................................................... 30

2. Pendidikan KH.Husein Muhammad .................................................................. 32

3. Karya-karya KH.Husei Muhammad .................................................................. 34

4. Pengalaman Organisasi .......................................................................................... 36

5. Status Wali Mujbir .................................................................................................. 39

6. Wali Mujbir menurut KH.Husein Muhammad ............................................. 42

7. Istinbath Hukum KH.Husein Muhammad ...................................................... 46

BAB IV Analisis Konsep Wali Mujbir dalam Pndangan Kyai Husein. ............ 54

A. Analisis terhadap Konsep Wali Mujbir menurut Kyai .................................... 54

B. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum KH.Husein Muhammad ............ 62

BAB V Penutup .................................................................................................................. 65

A. Kesimpulan .................................................................................................................... 65

B. Saran ................................................................................................................................ 68

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xv



SKRIPSI



Oleh:

Miftakhul Khoiri

NIM 33010160016


FAKULTAS SYARI’AH


SALATIGA 2020

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan

nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau

dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i’tikad yang baik, sesuai dengan

tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa

perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 211

اظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو

عبىضفأ دقو هنوذخأت فيكو ضعبىإلمكض

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

(Q.S. An-Nisa': 21).

Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah

terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput

1 Departemen Agama RI, Al Qu,an dan Terjemahannya, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989),

hlm. 120.

2

bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang

besar.2

Di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya

tidak pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah. Begitu

pula dengan anjuran menikah terdapat hikmah yang sangat agung. Di

antara hikmah itu antara lain :

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-istri dari

perbuatan yang tercela (haram).3 Kedua, menjaga masyarakat dari

kerusakan dan dekadensi moral. Seandainya tidak ada perintah dan aturan

dalam menikah niscaya tersebar perbuatan mesum dan amoral antara kaum

laki-laki dan perempuan. Ketiga, memberikan kesenangan (istimta’) bagi

kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang

suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan

papan secara wajar (bi al-ma’ruf). Keempat, memperkokoh hubungan antar

keluarga dan golongan. Banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling

berjauhan dan tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan

terjadi pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa

Allah menjadikan hubungan pernikahan bagian dari

2 Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1998), hlm. 26.

3 M. Shaleh al-Ustaimin, Pernikahan Islami, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 14.

3

nasab, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Furqan ayat 54. Kelima,

menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat,

karena pernikahan merupakan faktor perkembang-biakan keturunan demi

kelestarian umat manusia.4

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah

pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam

menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu

sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam

al-Qur’an maupun dalam Hadits. Dalam akad nikah terdapat orang tua

(wali, asil) dan seorang wakil . Salah satu kebudayaan Arab yang telah

berubah menjadi Sunnah Nabi adalah adanya seorang wali bagi

perempuan. Adapun dalam al-mithaq, maka tidaklah terdapat orang tua

(asil) atau seorang wakil, dan seorang perempuan dan laki-laki

mengambil al-mithaq dengan diri mereka masing-masing. Hal ini

menggugurkan pemahaman perwakilan dan perwalian yang merupakan

kebudayaan historis yang bisa diabaikan. 5

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

4 Ibid , hlm. 14.

5 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontomporer, (Yogyakarta: Elsaq Press,

cet. 5, 2008), hlm.440.

4

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan

oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan

walinya. Menurut jumhur ulama keberadaan seorang wali dalam akad nikah

suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh

wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil,

masih perawan atau masih janda. Namun di samping itu terdapat pula Hadis

Nabi SAW yang memberikan pengertian perempuan

itu kawin sendiri tanpa memakai wali.6 yang berbunyi :

ر س كن ال : هللا ل و ع يلوب الإ حا ىسوم يبأ ن رعشألا الق : الق ي

“Tidak sah nikah, kecuali oleh wali”. (H.R.Abu Dawud)7 Sabda

Rasulullah Saw.

Istilah wali mujbir sudah dikenal dalam perkawinan, yaitu Wali

nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikah

dengan laki-laki dalam batas batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah

mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan

yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah

dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat

6 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 90-91.

7 Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, Sunan Abu Dawud Juz III, (Beirut;Dar al-Kutub

‘Ilmiah, 1997), hlm.95.

5

mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting

untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali mijbir ini dengan syarat

sebagai berikut :8

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.

2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan

kedudukan putinya.

3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan

4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya

dengan laki-laki tersebut.

5. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.

Menurut beberapa Ulama mazhab, wali mujbir dalam daerah

perwalian (wilayah) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka

baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan

sang Ayah.

Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi’iyah dan

Malikiyah. Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan

bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-sauri.9

8 Sudarsono Pokok-Pokok Hukum Islam,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.202.

9 Ibn Rusyd, Bidayah al Mujtahid wa Nihyah al-Muqtasid Juz II , (Beirut;Dar al-Kutub

‘Ilmiah, 1989), hlm.75.

6

Masalah wali mujbir, KH. Husein Muhammad, salah seorang tokoh

Ulama Indonesia, berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan

dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga

berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang

tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan

laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak.

Yang dimaksud setara atau dalam bahasa arabnya al-kufu ialah

sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi,

dan agama).10

Beliau juga berpendapat hak ijbar yang telah memenuhi syarat

tersebut, menurut Muktamar Nahdlatul Ulama, dengan merujuk pada kitab

Al-Bujairami ’ala Al-Iqna’, hanya diperkenankan jika tidak dikhawatirkan

membawa akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung bahwa yang dimaksud

“diperkenankan” pada kasus ijbar di sini bukan berarti mubah, melainkan

makruh, yang berarti perkawinan semacam itu sebaiknya tetap dihindari.11

10

Husein Muhammad Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren,

(Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm.12-13.

11 Ibid hlm. 21.

7

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut mengenai Pemikiran KH.Husein Muhammad dan Metode

Ijtihadnya tentang Wali Mujbir. Disamping itu peneliti dapat

memberikan inspirasi bagi lembaga pendidikan formal maupun non-

formal, untuk dapat mengembangkan pembelajaran Fiqih dengan rujukan

karya KH.Husein Muhammad.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang wali mujbir?

2. Bagaimanakah Metode Ijtihad KH. Husein Muhammad tentang wali

mujbir?

3. Bagaimana Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang wali

mujbir?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, tidak terlepas dari tujuan dari

penulisan tersebut, maka tujuan yang akan diteliti oleh penulis adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran KH. Husein Muhammad tentang wali

mujbir.

2. Untuk mengetahui metode ijtihad KH. Husein Muhammad tentang wali

mujbir.

8

3. Untuk mengetahui Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang

wali mujbir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam kegunaan yang diharapkan daripada penelitian ini

diantaranya adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep wali mujbir dalam Islam, kajian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu

pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya masalah wali mujbir.

2. Untuk mengetahui tentang kaitannya wali mujbir dalam pandangan

pemikiran KH. Husein Muhammad, semoga dapat menjadi pijakan dan

kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam

masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Wali Mujbir

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu alwali

dengan bentuk jamak awliya yang berarti pecinta, saudara, atau penolong,

dalam istilah lain, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut

hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim,

sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada

waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin

9

pria).12

“wali mujbir” ialah wali yang mempunyai bidang kuasa

mengkawinkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau dara

tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan

wali mujbir adalah seorang wali yang berhak meng’aqad-nikahkan orang

yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat

mereka lebih dahulu. Dan aqadnya berlaku juga bagi orang diwalikan

tanpa melihat ridha atau tidaknya.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah menurut bahasa Arab berarti adh-dhamm

(menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad dan atau persetubuhan. Ada

beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi

pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya.

(1). Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan

mendapatkan kesenangan. (2). Menurut Imam Syafi’i, nikah adalah akad

yang mengandung makna wathi’ (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz

nikah, kawin, atau yang semakna. (3). Menurut Imam Maliki, nikah adalah

akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama

manusia. (4). Menurut Imam Hambali, nikah adalah akad dengan lafaz nikah

atau kawin untuk mendapatkan manfaat

12 Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazhahib Al-Arba’ah, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz

4, hlm.29.

10

bersenang-senang. Begitu juga perkawinan menurut syariat adalah akad

perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut

bermakna demikian selagi tidak ada satupun dalil yang memalingkan

darinya.13

Jadi Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian

hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang

merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan

hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan

umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya

perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

F. Telaah Pustaka

Wali mujbir merupakan masalah yang menarik untuk dibahas,

karena wali mujbir merupakan prinsip yang dianggap menutup ruang

gerak perempuan dalam memilih pasangan. Setelah penulis melakukan

penelusuran tema yang terkait dengan judul skripsi ini, ditemukan

beberapa karya diantaranya:

Pertama, Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

(Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi ini berbicara

tentang Hak Ijbar dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974. Kesimpulan dari karya ini adalah bahwa hak

13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 7, (Bandung:PT Alma’arif, 1981), hlm. 19.

11

ijbar yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui

persetujuan calon mempelai.14

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi M.

Rizki Hidayat terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian.

Penelitian ini fokus pada metode dalam hal cara ijtihad KH.Husein

Muhammad tentang wali mujbir menggunakan metode penelitian

lapangan, sedangkan M. Rizki Hidayat Fokus pada Hak Ijbar dalam Islam

kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kedua, Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan

Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardlawi). Dalam skripsi ini berbicara

hak ijbar dengan pola mengkomparasikan kedua tokoh tersebut yakni

dijelaskan bahwa pola pemikiran Masdar tergolong elektik yaitu pemikiran

yang berusaha memilih satu ajaran yang lebih baik memperdulikan dari

aliran, filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Al-Qardlawi

dilatarbelakangi oleh pemikiran moderat sehingga metodenya memakai

ijtihad Intiqa,i. Pandangan keduanya tentang hak ijbar masih relevan bagi

perempuan dewasa dengan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang berbeda

hanya pada perempuan gadis yakni pendapat yusuf qardlawi yang dianggap

14 M. Rizki Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,”Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 6.

12

tidak relevan oleh penulis dengan UU No. 1 Tahun 1974.15

Perbedaan

penelitian yang penulis teliti dengan skripsi Syamsul Dukha terletak pada

subyek yang diteliti. Penulis mengambil tokoh KH. Husein Muhammad

sedangkan skripsi Syamsul Dukha ini mengambil 2 tokoh, yaitu Masdar

Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardlawi.

Ketiga, Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat

Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir), skripsi ini berbicara tentang hak

ijbar dalam perspektif kedua tokoh tersebut serta dibandingkan antara

pendapat keduanya. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah membahas hak ijbar

wali tertentu dan dijelaskan juga latar belakang dan pola pemikirannya

sedangkan dalam pemikiran Ahmad Azhar Baasyir membahas wali secara

umum16

Sama halnya dengan skripsi Anisatun Muawaroh letak

perbedaannya juga pada subyek yang diteliti. Peneliti mengambil tokoh KH.

Husein Muhammad sedangkan skripsi Anisatun Muawaroh ini

15 Syamsul Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan(Studi Komparatif Pandangan Masdar

Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardlawi),”Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm.9.

16 Anisatun Mu‟awaroh, “Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat

Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir),” Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 12.

13

mengambil 2 tokoh Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir untuk

dibandingkan.

Dari hasil telaah pustaka oleh penulis tersebut, kajian pemikiran tokoh

yang diteliti belum ada yang menyinggung pemikiran KH.Husein

Muhammad tentang wali mujbir. Ketiga karya tulis tersebut menggunakan

tema yang sama dengan peneliti yaitu Wali Mujbir, namun yang menjadi

perbedaanya antara satu sama lain yaitu terletak pada fokus penelitian serta

subyek yang digunakan oleh masing-masing penulis. Oleh karena itu,

penelitian ini dengan judul konsep wali mujbir dalam perkawinan menurut

pandangan KH.Husein Muhammad merupakan sesuatu yang baru.

G. Metode Penelitian

. 1. Jenis Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode secara harfiah bermakna

cara. Istilah metodologi penelitian adalah cara kerja yang digunakan

dalam melakukan suatu penelitian. Metodologi penelitian sangat

menentukan dan menggambarkan jalannya sebuah penelitian dengan

baik, terorganisir dan terarah. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan gabungan antara penelitian lapangan dan pustaka. Data-

14

data lapangan diperoleh dari wawancara dengan K.H Husein

Muhammad dan data-data pustaka diperoleh dari buku-buku yang

ditulis oleh K.H Husein Muhammad.17

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang dijadikan peneliti

sebagai pusat informasi pendukung yang di gunakan sebagai sumber data

yaitu :

a. Sumber data primer ( data utama atau pokok )

Sumber data merupakan data yang otentik untuk dijadikan sebagai data

langsung atau sumber pokok rujukan pertama dari permasalahan yang akan

dikaji dalam penelitian oleh penulis yakni, Fiqih perempuan : Refleksi Kyai

atas wacana dan Gender karya KH.Husein Muhammad seorang feminis

Indonesia dan wawancara langsung dengan KH.Husein Muhammad. Selain

itu juga merujuk buku-buku karya beliau yang ditulis lainnya.

b. Sumber data sekunder ( pendukung atau penunjang )

Jenis data sekuder adalah jenis data yang di jadikan sebagai pendukung

data pokok ataupun dapat didefinisikan sebagai sebagai sumber data yang

mambantu dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat

17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 4

15

memperkuat data pokok.18

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

data sekunder adalah kitab, buku, karya-karya ilmiah seperti jurnal,

artikel-artikel yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji yang

menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data :

a. Penelitian kepustakaan ( library research ). Dalam penelitian skripsi

ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu

teknik penelitian untuk memperoh data dari buku, jurnal, artikel

maupun majalah yang berhubungan permasalahan di atas.

a. Penelitian lapangan (field research) penelitian di lapangan dimaksudkan

untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara: 1.Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan

jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.19

Dalam penelitian ini subjek

penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah

memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam peneliti ini meliputi wawancara

bebas terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan bebas

18 Joko P. Subahyo, Metode Penelitian DalamTteori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

1991), hlm. 87-88

19 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabesta, 2004), hlm. 166.

16

berdasarkan interview guide ( pedoman wawancara ). Pertanyaan-

pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian, yaitu

KH.Husein Muhammad yang dengan karya-karya nya mengetahui dengan

jelas permasalahan wali mujbir terutama dalam pengetahuannya pada

berbagai pandangan madzhab fiqih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data

melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan

subyek yang diteliti.20

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk

mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada,

antara lain untuk menguji dan menafsirkan. Sehingga dalam penelitian ini

dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen berupa buku-buku, jurnal, dan

artikel yang ditulis oleh KH.Husein Muhammad. Penelitian ini juga

menekankan terhadap buku Islam Agama Ramah Perempuan: Fiqih

Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, dan karya

lain dari Husein Muhammad yang tertebar diberbagai media

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002 ), hlm. 188

17

4. Metode Analisis Data

Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data

setelah data diperoleh yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian

serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah

data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan

yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam

penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Classifaying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan

datayang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu

uuntuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai

dengankebutuhan penelitian.

3. Verifying

Verifikasi data adalahpembuktian kebenaran data untuk menjamin

validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

18

dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut ssesuai engan yang

diinformasikan olehnya atau tidak.21

4. Kesimpulan

Setelah melalui proses editing, classifaying, verifying, kemudian menarik

kesimpulan dari apa yang telah dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kesan runtutnya pembahasan danmemberikan

kemudahan bagi pembaca nantinya serta untuk menelusuri alur

pemikiran yang peneliti jabarkan dalam skripsi ini, maka disusunlah

pembahasan dalam suatu sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan tentang biografi KH.Husein Muhammad

yang terdiri dari empat sub bab yaitu: pertama, riwayat hidup KH.Husein

Muhammad. Kedua, Latar belakang pendidikan KH.Husein Muhammad.

Ketiga, karya-karya KH.Husein Muhammad. Keempat, pengalaman

21 Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penlitian Di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru

Algnesindo, 2008) hlm.84.

19

organisasi KH.Husein Muhammad. Kelima istinbat yang digunakan serta

konsep wali menurut KH.Husein Muhammad.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang wali nikah. Pada bab ini,

peneliti membagi dalam lima sub bab, yaitu: pertama, pengertian wali.

Kedua, syarat wali. Ketiga, macam-macam wali. Keempat, wali mujbir.

Kelima, juga status wali nikah pada pemikiran KH. Husein muhammad.

Bab keempat berisi mengenai analisis terhadap pemikiran KH.

Husein Muhammad tentang konsep wali mujbir. Meliputi telaah terhadap

pemikiran KH. Husein muhammad tentang wali mujbir,.

Bab kelima Bab ini merupakan kajian paling akhir dari skripsi ini,

yang mana pada bagian ini berisi kesimpulan peneliti dari seluruh

pembahasan yang telah dikemukan dalam skripsi dan saran peneliti.

20

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DALAM

PERSPEKTIF FIKIH

A. Definisi Wali Mujbir

Kata Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.22

Selanjutnya perwalian dari Bahasa Arab yaitu walayah atau wilayah yaitu

hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan

melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan

persetujuan dari orang yang diperwalikan.23

Perwalian dalam istilah Fiqh

disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang

dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama

kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.24

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum

yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

22 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.

92.

23 Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Perwalian: (Bandung: mizan, 2002), hlm. 56.

24 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), hlm. 89.

21

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam

perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

perempuan dalam suatu akad nikah.25

Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah

yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.26

Perwalian

dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar’I atas

segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna,

karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi

kemaslahatannya sendiri.27

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang

dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan

dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa

perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena

dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga

dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

25 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

26 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165. 27

Ibid hlm.180

22

1. Pengertian Wali Mujbir

Wali al-mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung

untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun

tanpa izin orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek

(bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih

sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain

mereka tidak berhak ijbar. Adapun wali al mukhtar adalah wali yang

tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya

untuk menikah.28

Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah

seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara

golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan

berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak

yang berada di bawah perwaliannya.29

Agama mengakui wali mujbir itu

karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang

tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak

28 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren,

(Yogyakarta; LkiS, 2004), hlm. 353.

29 Tihami dan Sohari Sahrani., Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,Cet. Ke-

II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.101.

23

memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping

itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui

kemaslahatan akad yang dihadapinya.30

B. Syarat-Syarat Wali Mujbir

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian

itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi

objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak

semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah

orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi

wali sebagai berikut:

1. Islam yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali

atau saksi.31

2. Baligh yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub / ihtilam

(keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun

219 (KHI).32

30 Ibid., hlm. 101.

31 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), hlm. 384

32 Pustaka Widyatama, Loc-Cit, hlm. 57

24

3. Berakal yaitu orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena

orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan

tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak

menerima perwalian tersebut baik orang yang tidak berakal itu karena

keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan

atau karena faktor lanjut usia.

4. Merdeka, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian

budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak

mempunyai hak perwalian baik atas dirinya sendiri atau orang lain.

Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita

boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya. Dengan alasan

bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri

5. Laki-laki yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam

pernikahan.33

6. Adil artinya tidak fasiq, namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat

bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak

kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya

melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas

33 Dzakiah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 77.

25

tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak

menjadi wali hilang.34

c. Macam-macam Wali Mujbir

Wali nikah itu ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali sabab.

Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya karena adanya

hubungan darah (asabah) dengan seorang wanita, ini bisa orang tua

kandungnya, bisa juga saudara yang dekat (aqrab) dan saudara yang jauh

(ab’ad).35

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerinci tentang wali nasab dalam

Pasal 21, 22 dan 23, selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

a. Wali nasab ini terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan

,kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

34 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, (Bandung: Al-ma’arif, 1997), hlm. 7

35 Ibid, hlm. 59

26

1. Golongan pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas

yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Golongan kedua adalah kelompok kerabat saudara laki-laki kandung

atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.

3. Golongan ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

laki ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4. Golongan keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek,

saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.36

a. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa

orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling

berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat

kekerabatannyadengan calon mempelai wanita.

b. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka

yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat

yang hanya seayah.

36 Pustaka Widyatama, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 21

27

c. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu

sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka lebih mengutamakan yang

lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.37

2. Wali sabab yaitu wali yang bisa timbul karena adanya sebab-sebab

tertentu yang datang sebelumya atau kemudian, wali sebab ini antara lain:

wali hakim,wali washi dan sebab memerdekakan budak (maula al-mu’tiq).

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya karena orang tua

mempelai wanita menolak (‘adhol) atau tidak ada, atau sebab-sebab

yanglain dan dia menjadi wali karena dalam kedudukannya sebagai

penguasaatau hakim.38

Menurut Ahmad Rofiq, jauh sebelum Kompilasi

tersusun seperti sekarang ini, masalah wali hakim pernah menjadi bahan

perdebatan. Halini bermula dari sebuah hadist Aisyah ra. sulthan ialah

wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Secara bahasa sulthan artinya

raja atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim kata sulthan

tersebut diartikanhakim. Namun dalam pelaksanaanya, Kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

yang bertindakmenjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi

37 Ahmad Rafiq, op. cit., hlm. 86.

28

mereka yang tidakmemiliki wali atau walinya (enggan) menikahkan atau

‘adlol. 38

Sedangkan wali washi adalah wali yang timbul karena seseorangmenerima

wasiat dari ayah perempuan untuk menikahkan seseorangperempuan

sebelum ayahnya itu meninggal dunia baik wasiat itu kepadakeluarga

(nasab) atau kepada orang yang bukan kaluarga (ghairu nasab). Wali

washi di sini timbul karena sebab perwasiatan dari bapak si perempuan

kepada seseorang untuk menikahkan perempuan itu denganbeberapa

syarat, antara lain:

a. Orang yang diberi wasiat harus orang yang cakap hukum dan

memenuhi syarat-syarat perwalian.

b. Adanya ikrar dari orang yang berwasiat kepada orang yang

diberi wasiat dengan bahasa yang jelas.

c. Adanya saksi ketika terjadi ikrar antara orang yang

berwasiat dengan orang yang diberi wasiat.39

38 Amir Syarifuddin, loc. cit. hlm 42.

39 Muhammad Asmawi, op. cit., hlm. 80

29

BAB III

BIOGRAFI DAN PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG

WALI MUJBIR

A. RIWAYAT HIDUP KH. HUSEIN MUHAMMAD

Kyai Husein lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon dari pasangan

Ummu Salamah dan Muhammad Asyrofuddin. Ibunya adalah seorang guru

ngaji disebuah pesanteren yang didirikan oleh kakeknya, sedangkan ayahnya

merupakan seorang pegawai pemerintah didaerahnya. Kyai Husein terlahir

disebuah lingkungan yang kental nilai-nilai ke-Islaman-nya. Kyai Husein

dilahirkan disalah satu sudut komplek pesantren yang didirikan oleh

kakeknya sendiri dari garis keturunan ibunya yang bernama K.H. Sanawi bin

Abdullah bin Muhammad Salabi pada tahun 1932. Kyai Husein mempunyai

8 saudara yang semuanya menjadi kyai yang berpengaruh didaerahnya.40

Saudara-saudara Kyai Husein yaitu Hasan Thuba Muhammad yang menjadi

pengasuh di pondok pesantren Raudlah at Thalibin di Bojonegoro, Jawa

Timur. Husein Muhammad menjadi salah

40 M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,

2005), hlm.110.

30

seorang pengasuh pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun,

Cirebon. Ahsin Sakho Muhammad pengasuh pondok pesantren Darul

Qur‟an di Arjawinangun Cirebon. Ubaidah Muhammad pengasuh

pondok pesantren Lasem, Jawa Tengah. Mahsun Muhammad pengasuh

pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Azzah Nur

Laila pengasuh pondok pesantren HMQ Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Salman Muhammad pengasuh pondok pesantren tambak Beras,

Jombang, Jawa Timur. Faiqoh pengasuh pondok pesantren Langitan,

Tuban, Jawa Timur.41

Kita kenal dengan nama pesantren Dar At Tauhid. Pada mulanya

pesantren ini bernama al-Ma‟had al-Islami, kemudian setelah putranya yang

bernama K.H. Ibnu Ubaidillah pulang dari Makah al-Mukarromah setelah

menyelesaikan studinya, pesantren ini namanya diubah menjadi Ma‟had Dar

At-Tauhid al-„Alawa al-Islami, yang kemudian disederhakan menjadi

Ma‟had Dar At-Tauhid al-Islami. Pesantren ini pada awal kemunculannya

sudah dikenal sebagai pesantren yang berbeda dari pesantren lainnya. Jauh

sebelum di Indonesia ada pesantren yang menggunakan sistem madrasi,

pesantren ini telah mengamalkannya dan sudah menggunakan kapur tulis

sebagai medianya untuk menulis ayat-ayat

41 Noviyati Widiyani, “Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di

Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm.38-39.

31

Al Qur‟an dan kemudian dihapus yang mana debunya berceceran dan

oleh sebagian ulama ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap

ayat-ayat al-Qur‟an. Format pendidikan seperti ini menuai banyak

kecaman dari berbagai pihak, namun berkat kekuatan argumentasi yang

disampaikan oleh Kyai Syathori akhirnya mereka menerima cara

pendidikan seperti itu.42

Dengan Kalangan Keluarga yang religius itulah

Husein ditempa dalam didikan yang sangat baik untuk mengembangkan

keilmuannya yang tidak cukup hanya di pondok pesantren semata akan

tetapi lebih daripada itu. Ia juga seorang yang pandai menulis syair dan

puisi. KH.Husei Muhammad aktif juga sebagai narasumber dalam

berbagai pelatihan, lokakarya dan seminar, baik nasional maupun

internasional. Sehari hari beliau aktif diberbagai kegiatan dan organisasi

sosial, pondok pesantren, masjid, ormas NU, persaudaraan haji, partai

politik (PKB), yayasan pendidikan dan sosial dan sejumlah NGO,

terutama Rahima, Puan Amal Hayati dan Fahmina. Beliau juga aktif

menulis di media lokal dan nasional dan di forum-forum Internasional.

B. PENDIDIKAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

Kyai Husein mengenyam pendidikan agama sejak kecil, selain

pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan sekolah di

42 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren,

(Yogyakarta; LkiS, 2004), hlm. 343.

32

madrasah diniyah. Kyai Husein pertama kali belajar membaca Al-Quran

dengan Kyai Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri. Kyai Husein

menyelesaikan pendidikan formal di sekolah dasar pada tahun 1966.

Kemudian beliau melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun, kemudian

setelah lulus Kyai Husein melanjutkan pendidikannya di pesantren Lirboyo

di daerah Kediri Jawa Timur selama tiga tahun. Kemudian beliau

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Perguruan Tinggi Ilmu Al-

Qur‟an (PTIQ) Jakarta selama lima tahun. Selama Kyai Husein kuliah

beliau terlibat aktif diberbagai organisasi, bahkan beliau pernah menjabat

sebagai ketua 1 Dewan Mahasiswa pada tahun 1979. Kyai Husein juga

menjadi salah satu pelopor berdirinya PMII Rayon Kebyoran Lama.

Tahun 1980 Kyai Husein melanjutkan pendidikan ke Universitas Al

Azhar Mesir, dikarenakan ijazah sarjanannya belum bisa digunakan untuk

melanjutkan S2nya dengan alasan ijazahnya belum disamakan, maka Kyai

Husein belajar dengan sejumlah syaikh di Majma‟ al-Buhutsal-Islamiyah

milik Universitas Al-Azhar.Secara formal di institusi iniKyai Husein belajar

di Dirasat Khashshah (Arabic Special Studies). Melalui institusi inilah Kyai

Husein berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam modern yang

dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Muhammad Iqbal

dan lainnya. Kyai Husein juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran

Barat seperti Sratre, Goethe dan lainnya. Selama

33

menimba ilmu itulah Husein tidak menyia-nyiakan kesempatan

belajarnya. Pengalamannya bertemu dan belajar dengan para Kiai dan

guru-gurunya selama menimba ilmu itulah yang menjadi hal yang tak

terlupakan karena melalui mereka ia mulai berkenalan dengan beragam

ilmu yang belum pernah dikenal sebelumnya. Kajian terhadap berbagai

ilmu yang dipelajarinya menjadikan Husein terbuka terhadap berbagai

pendapat.

C. KARYA-KARYA KYAI HUSEIN

Kyai Husein tercatat sebagai penulis yang handal terbukti dari

beberapa karya beliau yang sudah lebih dari 10 buku yang telah beredar

dimasyarakat. Maka dari itu Kyai Husein tdak pernah berhenti untuk

terus berkarya. Salah satu karya Kyai Huseinyang digunakan sebagai

bahan rujukan para aktivis perempuan yaitu “Fiqh Perempuan, Refleksi

Kiyai atas Wacana Gender”, karyanya yang lain yaitu “Islam Agama

Ramah Perempuan”, “Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan

Gender”, “Dawrah Fiqh Perempuan” (modul pelatihan), “Fiqh

Seksualitas”, “Fiqh HIV/AIDS”, “Mengaji Pluralisme Kepada Maha

Guru Pencerahan”, “Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur”,

“Menyusuri Jalan Cahaya”, dan buku terbaru beliau yaitu yang berjudul

“Perempuan, Islam & Negara” yang baru diterbitkat pada tahun 2016 ini.

34

Pada tahun 2003, Kyai Husein mendapatkan penghargaan dari

Bupati Kabupaten Cirebon sebagai tokoh Penggerak, Pembina, dan

pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2006 Kyai

Husein juga menenerima penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat

sebagai “Heroes To End Modern-Day Slavery”. Nama Kyai Husein

jugatercatat dalam “The 500 Moslem Influential Muslims” yang

diterbitkan oleh Royal Islamic Strategic Center sejak tahun 2010.43

Dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh

selama menuntut ilmu itulah, Husein mulai menuangkan gagasan-

gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Dengan Pengetahuan Bahasa Arab

yang diperoleh dari pesantren, ia mulai aktif menulis dan menerjemahkan

beberapa buku berbahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Mulai dari

buku buku yang membahas tentang persoalan hukum Islam, Akidah

sampai buku-buku sosial-budaya. Kebanyakan dari karya itu terfokus

pada persoalan fiqih yang terlibat di dalamnya tergabung dalam Forum

Kajian Kitab Kuning (FK3) yang bertempat di Jakarta.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

43

Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,

2005), hlm.151-153.

35

Berikut ini kumpulan beberapa aktivitas organisasi Kyai husein:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.

2. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Kairo Mesir 1982-1983

3. Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Kairo-Mesir 1982-

1983.

4. Pendiri Fahmina Institute, Cirebon.

5. Pelopor PMII Rayon Kebayoran Lama.

6. Pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid.

7. Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.

8. Ketua Dewan Tahfidz PKB Kabupaten Cirebon tahun 1999-2002.

9. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon tahun 1999-2005.

10. Ketua umum Yayasan Wali Songo tahun 1996-2005.

11. Ketua 1 Yayasan Peasantern Dar At-Tauhid tahun 1984-sekarang.

12. Wakil Rois Syuriyah NU Cabang Kab. Cirebon 1989-2001.

13. Sekjend RMI (Rabithoh Ma‟had Islamiyah) Jawa Barat tahun

1994-1999.

14. Pengurus PP RMI tahun 1989-1999.

15. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta tahun

2000-sekarang.

16. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta tahun

2000-sekarang.

36

17. Ketua Umum DKM Masjid Jami‟ Fadhlulloh, Arjawinangun tahun

1998-sekarang

18. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun tahun

1989-sekarang.

19. Kepala SMU Ma‟arif Arjawinangun 2001.

20. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Arjawinangun 1996.

21. Ketua Kopontren Dar At-Tauhid 1994-sekarang.

22. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat

Kabupaten Cirebon tahun 1994-2000.

23. Ketua I Badan Koordinator TKA-TPA Wilayah III Cirebon tahun

1992-sekarang.

24. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Dwibulanan “Swara Rahima”,

Jakarta tahun 2001.

25. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan “Puan Amal Hayati”, Jakarta

tahun 2001.

26. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-hak Perempuan, Cirebon

tahun 2002.

27. Konsultan /Staf ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.

28. Anggota National Broad of Internasioanal Center for Islam and

Pluralism, Jakarta tahun 2003.

29. Dewan Penasehat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai

37

Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, tahun 2004.

30. Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarian on Populationand

Development, 2003.

31. Komisioner Komnas Perempuan 2007-2009 dan 2010-2014.

32. Pendiri Lintas Iman (forum Sabtuan), Cirebon tahun 2000-sekarang.44

Di tempat inilah Husein bersama teman-temannya terlibat aktif dalam

berbagai kegiaatan diskusi, seminaar dan kajian seputar masalah sosial,

politik maupun masalah pendidikaan. Ia banyak belajar dari pengalaman

para seniornya.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nama Husein banyak dikenal para

Mahasiswa Indonesia dan Pada tahun 1982, Ia dipercaya oleh teman-

temannya untuk memimpin Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama

Cabang Kairo-Mesir untuk periode 1982-983. Organisasi ini merupakan

perkumpulan mahasiswa Indonesia di Mesir yang menampung mereka

yang berasal dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, meskipun

elemen yang terlibat dalam organisasi ini tidak hanya diisi oleh anak-

anak muda NU

Pada saat yang sama (periode 1982-1983) Husein juga dipercaya oleh

teman-temannya untuk menjadi sekretaris Perhimpunan Pelajar dan

44 Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005),

hlm.124.

38

Mahasiswa Indonesia (PPMI). Organisasi ini merupakan perkumpulan

para pelajar dan mahasiswa Indonesia dari berbagai latar belakang

organisasi yang belajar di Kairo-Mesir. Tahun 1983 Husein berhasil

menyelesaikan studinya di Kairo-Mesir. Selesai belajar di Kairo-Mesir

selama dua tahun, Ia pulang ke Indonesia dan bergabung dengan

pamannya memimpin pendidikan di Pondok Pesantren Darut Tauhid

Arjawinangun Cirebon Jawa Barat. Sampai sekarang Husein tinggal di

Arjawinangun Cirebon Jawa Barat bersama saudara-saudaranya

memimpin dan mengembangkan Pondok Pesantren Darut Tauhid.

E. Status Wali Nikah KH.Husein Muhammad

a. Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir adalah mempunyai pandangan umum yang menyatakan

bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas

pasangan hidupnya. Yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya.

Hal ini menimbulkam asumsi bahwa islam membenarkan nikah paksa.

Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang

dikenal dengan hak. Hak dipahami orang sebagai hak memaksakan suatu

perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah. 45

45 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta :Lkis, 2001), hlm. 104.

39

KH. Husein muhammad berpendapat bahwa wali mujbir adalah

orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak

perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang

bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak

ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggungjawab

ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap

belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.46

Orang yang berhak menjadi wali mujbir dalam permasalahan ini

adalah dapat dilakukan siapa saja, baik seorang ayah, ibu ataupun orang

lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain.47

b.Obyek Wali Mujbir

Dalam hal ini yang dimaksud menikahkan anaknya yang masih gadis atau

perawan. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam karena

memiliki konotasi ikrah dan taklif. Ikrah yaitu suatu paksaan terhadap

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang

membahayakan terhadapi dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk

melawannya. Taklif adalah suatu paksaan terhadap sesuatu. Akan tetapi,

pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari

46 Ibid hlm.107

47 Husein Muhammad., Fiqh Perempuan‛Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender‛., (Yogyakarta: LKIS, 2007) hlm. 111.

40

penerimanya atas suatu keyakinan. Sehingga pilihan atau jodoh itu

menjadi ‚tradisi‛ dalam pernikahan anak perempuannya.48

Dari segi akibat hukum, ikrah atau taklif memiliki perbedaan yang

tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan secara ikrah dapat

dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika

perbuatan yang dipaksakan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan

batal demi hukum. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk mengerjakan

sesuatu secara taklif, justru merupakan pahala karena termasuk dalam

kategori amar ma’ruf nahi munkar, atau bahasa yang lebih umum adalah

pemaksaan tersebut dipandang dalam kerangka penegakan hukum.

Penolakan atas paksaan ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya

berdosa atau harus dihukum.

c. Syarat-syarat Wali Mujbir

Pandangan Husein Muhammad tentang kriteria dengan persyaratan

tertentu. Syarat wali mujbir menurut Husein Muhammad adalah

mengikuti mazdhab Syafi’i dikaitkan dengan beberapa syarat-syarat yaitu

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki

calon suaminya;

2. Tidak ada permusuhan(kebencian) perempuan itu dengan ayahnya;

48 Husein Muhammad., Fiqh Perempuan‛Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender‛,.. hlm.

79-80.

41

3. Calon suami haruslah orang yang kufu’(setara atau sebanding);

4. Maskawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni

maskawin perempuan lain yang setara dan,

5. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan

yang menyakiti hati perempuan itu.49

Menentukan pilihannya jelas menafikan unsur kerelaan yang

menjadi asas/dasar dalam setiap akad (termasuk akad nikah). Sekaligus

menunjukkan bahwa dalam masalah perkawinan unsur kerelaan

merupakan salah satu syarat bagi keabsahannya.50

E. Wali Mujbir menurut KH. Husein Muhammad

Wali diartikan oleh Husein sebagai orang yang melindungi,

bertanggung jawab, mengawasi dan mengurus urusan orang lain. Adapun

kaitannya dengan status kewenangannya maka dibagi menjadi dua, yakni

wali mujbir dan ghoiru mujbir. Berikut adalah orang-orang yang

menduduki posisi itu.51

a. Wali Mujbir, dalam hal ini adalah bapak, jika tidak ada bapak maka

49 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm.46-47.

50 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu..., hlm.65.

51 Husein Muhammad Wawancara, Sabtu 21 Maret 2020 pada waktu 20.00 WIB

42

kakek

b. Wali ghairu mujbir, yang termasuk dalam wali ini adalah dari

kerabat dekat, yakni sesuai dengan urutan yang menjadi ahli waris

dalam hukum kewarisan islam

Menurut Husein, selama ini terdapat pandangan umum yang

menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh islam tidak berhak

menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang berhak

adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa

Islam membenaran nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh

suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar

dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan

oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.52

Dalam hal ini Husein membedakan antara makna ikrah, taklif dan

ijbar seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. Ikrah berarti suatu

paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu

dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa

dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang tersebut perbuatan

perbuatan seperti itu bertentangan dengan hati nurani. Adapun taklif

adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan tersebut

merupakan konskuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu

52 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, hlm. 104

43

keyakinan. Jadi, pekerjan tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang

tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk

mengikuti atau mengakui suatu keyakinan. Sedangkan ijbar adalah suatu

tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.53

Dari segi akibat hukum, ikrah dan taklif memiliki perbedaan yang

tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara ikrah dapat

dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika

perbuatan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan batal demi hukum.

Sebaliknya, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara taklif

justru merupakan pahala karena termasuk kategori amar makruf nahi

munkar, atau dalam bahasa yang lebih umum. Apenolakan atas paksaan

ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus

dihukum.54

Kembali ke persoalan wali mujbir, Husein menjelaskan lebih rinci

bahwa hak wali mujbir adalah mengarahkan dan memilihkan bukan

menentukan dan memutuskan atas pilihan tersebut. Dalam hal ini seorang

wali mujbir berhak memilihkan calon bagi anak perempuannya namun tidak

berhak untuk memaksa anak tersebut menerima pilihan ayahnya atau

kakeknya. Hak menentukan jodoh itu bukan berada ditangan ayah atau

53 Ibid, hlm. 106

54 Ibid, hlm. 107

44

Argumen 55

ditangan anak perempuan tersebut.kakek, melainkan berada

ini disandarkan pada hadits nabi:

أن فتاة دخلت عليها فقالت: ع بي خسيسته وأنا إن أبي زوجني ابن أخيه ليرف »وعن عائشة

هلال عليهاجلسي حتى يأتي النبي صلى هلال عليه وسلم، فجاء رسول هلال صلى »، قالت: «كارهة

عل األمر إليها، فقالت: وسلم فأ زت ما يا رسول هلال! قد»خبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فج أج

الن أبي، ولكن أردت صنع مر شي أنليس ساء أن تعلم باء من األ ء إلى ال »

Apabila terjadi pemaksaan kehendak orang tua dalam menentukan

jodoh bagi anak gadisnya sedangkan anak tersebut jelas -jelas tidak mau

memperlihatkan bahwa dirinya tidak suka terhadap pilihan ayahnya tersebut

maka perkawinan yang semacam ini dianggap tidak sah. Hal yang demikian

ini lantaran dinilai sebagai perbuatan yang menafikan unsur kerelaan dalam

pernikahan padahal itu merupakan asas dalam membangun sebuah mahligai

bahtera rumah tangga melalui perkawinan. Berbeda lagi bilamana sang ayah

memilihkan jodoh bagi putrinya dan anak tersebut diam serta tidak terlihat

tanda-tanda bahwa ia tidak menghendaki pilihan

56

tersebut maka pernikahan semacam hal ini dianggap sah.

Berbicara masalah kerelaan seorang anak perempuan, dalam hal ini

Husein berpendapat bahwa bilamana Ayah atau Kakek menentukan

jodoh bagi anak gadisnya kemudian anak tersebut diam untuk tidak

Ibid., Fiqh,hlm 111.55

56 Husein Muhammad, Wawancara, Sabtu: 21

Maret 2020, pukul 20.00 WIB

45

menunjukkan tanda-tanda penolakan maka kepada yang dilksanakan

adalah sah. Sedangkan sebaliknya bila anak gadis tersebut telah

menunjukkan sikap penolakan namun tetap dipaksakan menikah maka

akad tersebut dinilai tidak sah. Ini jugaa disndrkn pada hadits :57

يقهيبالو هجام نبا هاور ،نسح ثيدح هيلع اوهركتسا امو ،نايسنالو أطخال يتمأ نع يل زواجت هللا ن ا

Artinya:

‘’Tuhan membebaskan dosa umatku karena keliru,lupa,dan

dipaksa.’’(HR. Ibn Majah dan Baihaqi)

F. Istinbat Hukum KH. Husein Muhammad

1. Sumber Hukum Islam

Dalam mengemukakan sebuah pendapat, Husein melandaskan

pendapatnya pada sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam

yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah Al-qur’an, Hadits,

Ijma’, Qiyas dan juga pendapat para Ulma’.58

a. Alqur’an

Alqur’an bagi kaum muslimin adalah refrensi kehidupan yang paling

utama dan paling otoritatif. Tidak ada refrensi kaum muslimin yang

57 Ibn Majah, As-Sunan Juz 1, (Beirut; Dar al-Fikr, tt), hlm 88

58 Husein Muhammad, Wawancara, Sabtu: 21 Maret 2020, pukul 20.00 WIB

46

dihormati sedemikian rupa tingginya selain Alqur’an. Seluruh siklus

tradisi dan budaya masyarakat Islam dibangun di atas landasan kitab ini.

Secara teologis mereka sepenuhnya percaya bahwa al-Qur’an adalah

kitab suci, karena al-Qur’an merupakan kalamullah yanag disampaikan

kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.

Proses tranmisi al-Qur,an dari Allah kemudian dibawa malaikat

Jibril lalu disampaikan kepada Muhmmad berlangsung melalui sebuah

mekanisme komunikasi yang unik dn penuh misteri yng disebut whyu.

Wahyu adalh pemberian informasi yang samar dan misterius, bisa dalam

bentuk suara, bisikan maupun hembusan. Proses tranmisi dari Tuhan

kepada kedua subjek penerima tersebut merupakan problem yang amat

rumit dan kompleks. Rasionlisme sering kandas di hadapan persoalan ini.

Kerumitan ini terjadi karena kata-kata Tuhan bersifat trans-historis dan

meta-historis.59

Dengan meninggalkan perdebatan mengenai teori diatas dan

mekanisme pewahyuan diatas, secara faktual umat Islam meyakini bahwa

seluruh kata-kata Tuhan yang terhimpun dalam mushaf adalah otentik,

akurat, dan utuh. Tidak ada yang berubah sejak diturunkan kepada Nabi

hingga generasi berikutnya. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur’an

59 Husein Muhammad, Ijtihad kyai Husein (Jakarta: Rahima, 2011), hlm.xiv.

47

surat al-fushilat ayat 41.60

Menurut Husein petunjuk-petunjuk Alqur’an secara sederhana

diungkapkan dalam 2 bentuk narasi (khitab) yaitu narasi berita

(khabari,deskriptif) dan narasi perintah atau larangan (thalabi,preskriptif).

Narasi deskriptif adalah uraian informasi tentang fakta-fakta atau realitas.

Sementara narasi preskriptif tidaklah selalu berarti kewajiban (lil wujub)

atau keharaman (li at-tahrim). Perintah bisa berarti anjuran, saran atau

himbauan, bahkan ancaman. Larangan juga bisa berarti peringatan

(warning), tidak dianjurkan dan lain sebagainya.61

Pada sisi lain Al-Qur’an juga mengenal teori Nasikh Mansukh. Teori

ini menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang membatalkan (nasikh)

dan ayat-ayat yang dibatalkan (mansukh). Teori ini muncul akibat dari

adanya ayat-ayat yang dianggap saling bertentangan berdasarkan

pemahaman literalnya dan seakan-akan tidak mungkin lagi dapat

dikompromikan. Jika ini yang terjadi maka menurut teori ini ayat-ayat

yang diturunkan belakangan membatalkan ayat-ayat sebelumnya.62

Dalam memahami teks al-Qur’an, Husein menggunakan pendekatan

ta’wil. Dengan demikian, metode ini banyak menggunakan analisis

60 Ibid., hlm. xv

61 Ibid, hlm. xvii

62 Ibid, hlm. xxiii

48

rasional, terbuka (inklusif), berinteraksi atau berdialog dengan realitas-

realitas yang berkembang, dan mengeksplorasi kemungkinan-

kemungkinan arti teks. Jadi, disamping menggunakan pemahaman

intertekstualitas dan logika teks, ta’wil juga memperhatikan fakta-fakta

diluar teks.63

Pendekatan semacam ini ingin membaca sebuah teks pada makna

esensial tujuan moralnya, bukan semata-mata makna literalnya. Teks

dengan demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya di satu sisi serta

kemaslahatan dan aspek keadilannya sebagai tujuan akhir dengan mana

hukum ditegakkan. Dan pada akhirnya akan ditemuan kaitan erat dengan

dinamika dan dialektika sosial.64

b. Hadits

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur’an adalah hadits Rasul

SAW. Hadits adalah segla sesuatu yang datang dari nabi Muhammad

selain Al-Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan

yang berkenaan dengan hukum syara’.65

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama’ushul fiqh

membagi hadits menjadi mutawattir dan abad. Apabila hadits itu

diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang yang menurut logika

63 Ibid, hlm. xxxiii

64 Ibid, hlm. xivii

65 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2008) hlm.49

49

tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta, maka hadits seperti ini

disebut hadits mutawattir dan kekuatan hukumnya adalah qath’i.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak

sampai kepada tingkat mutawattir, maka hadits itu disebut ahad. Dan

kekuatan hukum hadits ini bila berstatus shahih maka bersifat zanni.

Untuk mengetahui kualitas sebuah hadits,hadits dapat ditinjau dari

dua sisi yakni sisi sanad (transmisi) dan matan (teks, bunyi). Tinjauan

sanad hadits dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana

sumber hadits tersebut dapat dipertanggung jawabkan, apakah ia benar-

benar berasal dari nabi tau bukan. Para ahli hadits membagi kualitas

hadits dari sisi ini dalam tiga kategori: shahih (valid), hasan (baik) dan

dhaif (lemah).66

c. Ijma’

Dari segi bahasa ijma’ berarti kesepakatan,maksud, ketetapan hati,

ketetapan untuk melaksanakan sesuatu dengan memerlukan tekad

kelompok. Sedangkan ijma’ menurut ulama usul fiqh (terminologi)

berarti kesepakatan semua mujtahid diantara ulama Islam pada suatu

massa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara,

yang bersifat praktis (‘amaly).67

66 Husein Muhammad, Fiqh, hlm 244

67 Syamsul Bahri hlm 50

50

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara’,

maka para ulama usul fiqh membagi ijma’menjadi dua, yaitu ijma’ sharih

/ lafadz dan ijma’ sukuty. Ijma’ sharih adalah perkataan para mujtahid, baik

melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum suatu masalah tertentu.

Sedangkan ijma’ sukuty adalah pendapat sebagian ulama pada satu masa

tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan para mujtahid

lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang

dikemukakan di atas tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

d. Qiyas

Secara terminologi terdapat beberapa definisi tentang qiyas yang

dikemukakan oleh para ulama’ usul fiqh. Diantara pengertian itu yakni

qiyas diartikan dengan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada

nas, kepada kejadian yang telah ada nasnya oleh karena ada kesamaan

dalam’illat hukumnya. Qiyas dapat dibagi menjadi beberapa segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi kekuatan ‘illat yang terdapat pada furu’ dibandingkan

dengan yang terdapat pada ashl, terbagi menjadi tiga bagian: (a.) Qiyas al-

aulawi, yaitu qiyas yang hukumnya pada furu’ lebih kuat daripada hukum

ashl: (b) Qiyas al-Musawi, yaitu hukum pada furu’ sama kualitasnya dengan

hukum yang ada pada ashl, (c) Qiyas Al- Adna yaitu ‘Illat yang ada apada

furu’lebih lemah dibandingkan dengan ‘Illat yang ada pada ashl.

2. Dari segi kejelasan ‘Illat yang terdapat pada hukum, qiyas terbagi

menjadi dua macam, yaitu: (a) Qiyas al-jaliy, yakni qiyas yang ‘illatnya

51

ditetapkan oleh naskh bersamaan dengan hukum ashl atau nash tidak

menetapkan ‘illatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh

perbedaan antara ashl dengan furu’ (b) Qiyas al-khafi, yaitu qiyas yang

‘illatnya tidak disebutkan dalam nash.

3. Dilihat dari keserasian ‘illat dengan hukum, qiyas terbagi menjadi dua

bentuk, yaitu: (a). Qiyas al-mu’attsir, yaitu qiyas yang menjadi

penghubug.

Husein Muhammad dalam menggunakan qiyas, tidak terpaku pada qiyas

jali, melainkan jugamenggunakan qiyas khafi. Yang menjadi ukuran

penetapan ’illat adalah seberapa besar mashlahah yang akan didapat dari

hukum itu sendiri. Husein juga menggunakan istihsan. Selain itu, ia juga

mengakui tentang pentingnya menggunakan maslahaah mursalah. Yang

dicari Husein adalah nilai-nilai keadilan dari sebuah dalil dan nash.

2. Metode Istinbat Hukum

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan istinbat ini

memberikan kaiah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari

dalil. Cra penggalaian hukum dari nas itu bisa ditempuh dengan dua

macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafadz.

Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada

nas langsung.

Adapun metode istinbat hukum yang digunakan oleh Husein

Muhammad adalah melalui pendekatan makna. Ini sebagaimana

52

diungkapkan oleh Husein Muhammad:

Pendekatan ta’wil ingin membaca sebuah teks pada ma’na esensial

tujuan moralnya,bukan semata-mata makna literalnya. Teks dengan

demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya disatu sisi serta

kemaslahatan dan aspek keadilan sebagai tujuan akhir dengan hukum

ditegakan. Dan analisis kita pada aspek-aspek ini pada akhirnya akan

selalu ditemukan kaitan ayanag sangat erat dengan dinamika dan

dialektika sosial.68

Dengan kata lain jika rasiologis telah berubah dan

kemaslahatan telah berganti karena perubahan konteks sosialnya, maka

dengan sendirinya keputusan hukum juga harus berubah.

Ungkapan di atas menunjukan bahwa Husein lebih mengedepankan

konteks dalam memahami teks itu sendiri. Begitu pula dalam mengambil

hukum tentang hak ijbar. Apa yang menjadi konsep para Ulama’ madzhab,

khususnya Ulama, yang memaknai bahwa hak ijbar adalah kewenangan

seorang wali untuk menentukan jodoh dan juga mengawinkan anak gadisnya

tanpa seizin anak gadis tersebut dinilai tidak relevan lagi bila masih

dipegang teguh hingga saat ini dengan mengabaikan realitas sosial. Ini

disebabkan perbedaan setting sosial dan juga kultur baik tempat maupun

kurun waktu yang selalu mengalami perkembangan.

68 Husein Muhammad, Ijtihad ,hlm. xivii

53

BAB IV

ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM PANDANGAN

KH.HUSEIN MUHAMMAD

A. Analisis terhadap Konsep Wali Mujbir Menurut

KH.Husein Muhammad

Wali diartikan sebagai pelindung maupun penguasa. Pelindung

(wali) dari segi subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu seseorang yang

memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap

hukum (wilayah ashliyah) dan juga seseorang yang memiliki wewenang

terhadap orang alain karena hubungannnya dengan orang lain tersebut

yang berada di bawah pengampuannya (wilayah niyabah).69

Wilayah Niyabah sendiri dibagi dalam dua wilayah yakni yang

bersifat umum dan khusus. Besifat umum contohnya kewenangan

pemerintah atas rakyatnya, sedangkan yang bersifat khusus adalah

kewenangan dalam diri pribadi orang lain begitu pula masalah harta

bendanya. Wilayah khusus dalam diri pribadi orang lain termasuk di

dalmnya hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah

pengampuannya.70

Kriteria seseorang dikatakan sebagai orang yang belum cakap

hukum meliputi beberapa poin dibawah ini:

69 Abidin Slamet Fiqh munakahat hlm. 89-90

70 Ibid., hlm. 91

54

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

2. Budak

3. Orang gila

4. Orang bodoh

Namun dalam penentuan kriteria ini Imam Syafi’i menambahkan

status perawan sebagai salah asatu unsur berlakunya pengampuan. Bila

dikaitkan dengan hak pemilihan jodoh maupun hak menikahkan maka

para Ulama; madzhab fiqh termasuk di dalamnya Imam Syafi’i

melegalkan adanya hak ijbar (penentuan jodoh, menikahkan) terhadap

anak perawan tersebut. Kewenangan ini khususnya bagi ayah maupun

kakek. Begitu pula pendapat Ja,fariyah, Malikiyah dan juga Hanbaliyah

meskipun golongan-golongan ini berbeda-beda dalam menentukan

siapakah yang berhak memaksa perawan untuk menikah.71

Para Ulama’ yang memperbolehkan wali mujbir menikahkan anak

perwannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat-syrat

sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan

2. Laki-laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu

3. Mahar tidak kurang dari mahar mitsil.

4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya

71 Rasjid Sulaiman, Fiqih islam hlm.184

55

terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang

menyengsarakan isteri.72

Menurut Husein Muhammad pendapat para ulama’seperti diatas

selama ini membawa kepada pandangan umum yang menyatakan bahwa

perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atau

pasangan hidupnya. Yang berhak menentukan adalah ayah atau

kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan

nikah paksa. Pandangan ini dilatar belakangi oleh suatu pemahaman

terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh

banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain

dalam hal ini adalah ayah.73

Husein Muhammad membedakan pengertian antar makna ikrah, taklif

dan ijbar yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. Ikrah

berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu

pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau

tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang

tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Adapun

taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu

dan pekerjaan tersebut merupakan konskuensi belaka dari

72 Wahbah az-Zuhaili, AL-Fiqh al-Islami wa Adillah Juz IX, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), hlm. (6685-6686)

73 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan hlm. 104

56

penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah

suatu kewajiban bagi orang tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar

menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu

keyakinan. Sedangkan ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan

sesuatu atas dasar tanggung jawab74

Dari pembedaan tiga kata di atas menggambarkan bahwa definisi

wali mujbir antara Husein dan juga Ulma Madzhab terdapat perbedaan.

Menurut Penulis, perbedaan ini dilatarbelakangi oleh hak yang dimiliki

wali mujbir itu sendiri. Bgi mayoritas Ulama’ madzhab seperti Syafi’i,

Hambali dan Maliki hak wali mujbir itu meliputi hak menentukan jodoh

dan juga menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya. Sedangkan

menurut Husein, wali mujbir itu berhak mengarahkan dann memberikan

pilihan jodoh bagi anak perawannya sedangkan keputusan berada pada

tangan anak perempuan itu sendiri.

Pandangan Husein tentang hak bagi wali mujbir dalam menentukan

jodoh bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi

oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada ditangan anak sendiri. Jika

wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak

namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah.

Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak

74 Ibid hlm.106

57

dan itu berarti masuk dalam kategori ikrah.

Pendapat ini selaras dengan hadits nabi yang menerangkan bahwa

niat dalm sebuah perbuatan sangatlah penting. Berikut hadits tersebut:

75 ألاامنإ بال مع

تاينال

Pemaknaan hadits ini memang tidak terlepas dri kontroversial.

Terdpat dua pendapat yang memberikan konskuensi hukum yng berbed

atas hadits ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa sebuah pekerjaan

yang tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak akan mendapat pengabsahan

(legalitas) dari syari’at. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa

suatu pekerjaan tidak sempurna bila tidak disertai dengan niat.76

Menyikapi perbedaan pendapat diatas, Ibnu Hjar al-Haytami lebih

memilih pendapat yang pertama karena lebih mendekati makna hakiki

dibandingkan makna majazi.

Hadits diatas juga merupakan pondasi terbangunnya kaidah ushul:

اهدصاقمب رومألا

‘’ Segala sesuatu tergantung pada tujuannya’’77

Penulis sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa

kewenangan wali mujbir terhadap pemilihan jodoh anak perawannya

75 Muhammad bin Isma’il, Shohih Al Bukhori (Dar Touq An-Najah, 1422 H) Juz.8

hlm.140

76 Komunitas Kajian Ilmiyah Lirboyo, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya; Khalista, 2009),

hlm. 92

77 Fathurrahman Azhari, 2015, Qawaid Fiqhiyah Muamalah, Cet.1 hlm 25

58

bukan bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan

jugaarahan untuk kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih

memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang ali itu bukanlah

suatu pelanggaran.

Wewenang wali terbatas kepada memberi usul karena yang

menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah wali melainkan anak

perawan tersebut. Sehingga, kerelaanya harus lebih diutamakan daripada

wali namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan.

Jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama’ Madzhab

maka wali menempati ruang yang lebih besar daripada perawan itu

sendiri. Tetapi akan menjadi absurd ketika diarahkan pada tujuan

pernikahan sebagai media membangun hubungan yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah sedangkan para pelakunya atau salah satu

pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, akad tersebut

adalah akad bagi pernikahan yang merupakan mitsaqan Ghalidzan.

Meskipun dalam pelaksanaan hak ijbar ini para Ulama menentukan

syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kafaah. Bisa saja ukuran kafaah

antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan. Kriteria kafaah yang

telah diungkapkan oleh Rasulullah terletak pada ukuran agama. Ukuran

inilah yang dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sikap keberagaman

yang bagus akan melahirkan tanggung jawab danjuga kepedulian atas segala

tindakan baik yang menyangkut dirinya maupun

59

Orang lain. Sedangkan bagi mereka yang menetapkan ukuran kafaah

berdasarkan nasab dan juga kekayaan serta ukuran fisik tertentu tidaklah

tepat.

Adapun hak anak perawan lebih kuat dibandingkan hak seseorang

wali terlihat dari adanya perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada

wali sulthan bilamana wali nasab ‘adhal. Begitu pula bila pernikahan yang

dilangsungkan atas dasar paksaan dan tidak adanya kesepakatan pasangan

maka pernikahan tersebut dapat dimintakan fasakh.78

Pendapat penulis membenarkan pendapat Husein Muhammad

bukan tanpa dasar. Dalam hal ini penulis mengacu pada hadits Rasul

yang menerangkan bahwa seseorang perawan dimintai izinnya dan

seseorang janda lebih berhak atas dirinya;

ب يثال

مأتست اهتوكس كبالو ،اهي اهنذإو ،ر لو نم اهسفنب ر أ قح

Artinya :

‘’Seseorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan

seorang perawan itu dimintai persetujuannya, dan izinnya adalah

diamnya.’’

Hadits ini menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya

menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal

yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaan berupa sikap diamnya.

78 Husein Muhammad, Ijtihad kyai Husein (Jakarta: Rahima, 2011), hlm.xiv.

60

Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein yakni

memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan daripihak

perawan tersebut baik itu raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan

sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Kerelaan menjadi hal yang sangat

penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan.

‘’Diam’’ tidak dapat serta-merta menjadi ukuran persetujuan anak

gadis. Perlu memahami bagaiman kondisi psikologis dan juga

kepribadian anak tersebut dan bagaiman caranya mengutarakan ekspresi

kegusarannya, kesenangan, persetujuannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bisa saja seorang perawan menjadikan diamnya sebagai aksi protes

terhadap pilihan walinya.

Husein juga memberikan konsep berlakunya wali mujbir dengan

batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut

telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni

memilih calonnya berdasarkan nuraninya denagan pertimbangan baik

dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan

kehendak keluarga dan ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan

menikah dengannya itu bertanda bahwa segala konskuensi setelah

pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya.

Pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang

untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan

kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk

61

mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau

tidaknya hak ijbar dirasa sudah tidak relevan bila dikaitan dengan konteks

sosial seperti sekarang ini. Mungkin pada masa itu (Imam Madzhab)

penentuan status inilah yang maslahah. Mengingat ondisi sosial pada saat

itu dan juga tempat yang memposisikan wanita sebagai makhluk yang

kurang cakap bertindak hukum dan tidak memiliki kedudukan yang berarti

didalam masyarakat. Sehingga mengharuskan wali untuk menentukan

bagaimana jodoh yang kelak akan mendampingi hidupnya.79

Penulis menempatkan unsur dewasa sebagai penggugur hak ijbar

dalam menentukan pasangan sebagaiman pendapat Husein. Adapun

seorang perawan tidak boleh diberi izin untuk menikah dengan

pilihannya manakala beda agama dan juga beberapa ketentuan tentang

keharaman lainnya.

B. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum KH. Husein Muhammad

Dalam proses penggalian hukum, Husein terlihat cenderung

menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat

Husein bahwa Al-Qur’an turun bukan tanpa sebab (Asbab an-Nuzul).

Sebab turunnya ini menandakan bahwa al-Qur’an merupakan solusi atas

permasalahan yang terjadi bumi. Selain itu, pembagian surat menjadi dua


62

bagian yakni Makiyyah dan Madaniyyah adalah penggambaran sejarah al-

Qur’an yang senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif,

bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial.

Untuk memperkuat argumennya, Husein memaparkan tentang

naskh dan mansukh sebagai bukti adanya historisasi teks-teks alqur’an.

Sebagaiman ungkapannya berikut:

‘’ Terlepas dari kontroversi mengenai naskh dan mansukh diatas, dan

asaya tidak hendak mengurainay lebih pnjang, kenyataan itu

menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh ulama’ mengakui adanya

dimensi historisasi teks-teks al-Qur’an. Dengan kata lain, teori ini

menunjukkan adanya kehendak perubahan hukum dari satu waktu

kewaktu yang alain dari satu ruang ke ruang yang lain’’.80

Husein juga melihat al-Qur’an sebagai pengusung ide reformasi,

universal, dan keadilan serta tidak lepas pula dari relasi gender. Selain itu

kehendak reformasi ini tercermin pada perilaku Nabi Muhammad sebagai

penerima wahyu tersebut dengan memperlakukan wanita dengan ramah.

Dalam konsep wali mujbir yang ditawarkannya, Husein juga

terlihat mengusung metode ta’wil dan kontekstual. Sebagai contoh

adalah dalam memahami hadits dibawah ini:

80 Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein, (Jakarta; Rahima, 2011), hlm. xxvi

63

ا ه ص ا ه ر

م يلوأق ح س فن ب نم اه كبالو نذأتست س فن يف اهنذإو اهتام يألا

Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis pada masa itu

(Imam Madzhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan

diam sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca

psikologi anak tentang bagaiman indikasi persetujuan yang dimaksud itu.

Ataukah diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidak setujuan akan

apa yang dilakukan oleh walinya.81

Begitu juga dalam menempatkan dewasa sebagai penghapus hak

ijbar. Janda dan perwan saat itu menjadi penentu berlaku tidaknya hak

ijbar, karena kondisi sosial saat itu memang menghendaki demikian,

Janda lebih mengetahui akan urusannya sedang gadis perawan tidak atau

kurang cakap dan malu-malu akan urusannya yang berkaitan dengan

pernikahan. Dan hal ini menandakan bahwa sesunggunya kedewasaanlah

yang menjadi ukurannya.

Kedewasaan menjadi penentu berlaku tidaknya hak ijbar dirasa

relevan dengan kondisi sosial seperti sekarang ini. Dimana, perempuan tidak

lagi memiliki kedudukan serendah masa itu. Peremiberi ruang dan juga

mendapatkan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Sosial

menempatkan ukuran kecakapan dan kecerdasan dalam memperlakukan

81 Ibid., hlm. 27

64

laki-laki maupun perempuannya, bahkan tidak jarang yang melebihi laki-

laki.82

Meskipun demikian Husein menekankan bahwa tiap hukum itu

harus mengarah kepada aspek maslahahnya. Itulah yang diyakini Husein

bahwa hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.


65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV,

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama madzhab, Husein memaknai wali

mujbir sebagai seseorang yang melakukan tindakan atas dasar tanggung

jawab dan memiliki hak mengarahkan bukan memaksa menikah seseorang

di bawah pengampuannya (perawan, dewasa). Bila terjadi ikrah

maka akad tersebut batal demi hukum (fash). Adapun indikasi kerelaan

perawan adalah ‘’Diam’’ dengan tidak ada indikasi penolakan dan

tertekan jiwanya. Ini dilihat dari psikologi perawan tersebut.

Pemberlakuan hak ijbar tergantung pada kedewasaan yang dimiliki oleh

anak perawan tersebut.

2. Dalam metode pengambilan hukum (istinbat) KH. Husein Muhammad

menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan

metode tekstual (maz|hab qauly); dan kedua adalah metode

kontekstual/metodologis (manhajy) serta dengan acuan nilai maslahah.

Metode tekstual digunakan KH. Husein Muhammad ketika memberikan

“fatwa hukum”. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH. dalam

forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahtsul masail NU, seminar atau

66

ketika KH. Husein Muhammad berijtihad sendiri untuk memecahkan

persoalan yang pelik yang menjadi tuntutan umat.

3. Melalui analisis data yang diperoleh,maka dapat penulis simpulkan

bahwa sangat terlihat bagaimana KH. Husein Muhammad lebih

mengedepankan maslahah, artinya dengan jalan mengompromikan antara

pendapat yang menghendaki adanya hak ijbar oleh orang tua terhadap

anaknya dengan pendapat yang tidak mengakui adanya hak ijbar oleh

orang tua, diharapkan dapat memberikan maslahah dan kebahagiaan bagi

si anak maupun kepentingan orang tua. Dari sini dapat diketahui, KH.

Husein Muhammad memandang aspek maslahah sebagai acuan dalam

beristinbat dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama fuqaha’.

B. Saran

1. Kepada para Wali:

Janganlah menikahhkan anak perawan dengan sekehendak hati tanpa

memperhatikan keinginan dan persetujuannya. Yang akan menjalani

kehidupan rumah tangga setelah akad adalah sang anak bukan wali,

Jadi musyawarah adalah jalan terbaik.

2. Kepada para anak Perawan

Saat walimu memberikan pilihan seorang laki-laki untuk menjadi

pendamping hidupmu maka janganlah terburu buru untuk menolak atau

67

mengacuhkannya. Pertimbangan yang matang sangatlah penting

karena pernikahan adalah hal yang tidak kecil. Ada konsekuensi di

dalamnya. Berpikir jernih dan bila memang tidak sesuai keinginan

hendaklah dibicarakan baik-baik dengan wali. Karena pernikahan

adalah dua kepentingan, individu juga keluarga.

68

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Miftakhul Khoiri

Tempat/Tanggal lahir : Kab. Semarang, 24 April 1999

NIM : 33010160016

Fakultas : Syari’ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat di Salatiga : PPTI Al Falah Dukuh, Sidomukti, Salatiga

Alamat Asal : Ketapang, kec.Susukan, Kab.Semarang

B. Motto

‘’ Sejarah hidup hanya terjadi sekali saja, maka tulislah dengan

tinta emas!!’’

‘’ Jer Basuki Mawa Beya ( Setiap Usaha, Kebahagiaan dan

Kesejahteraan Memerlukan Pengorbanan ’’

C. Riwayat Pendidikan

No. Instansi Pendidikan Masuk (Th) Keluar (Th)

1. RA Ketapang 1 2004 2005

2. MI Ketapang 1 2005 2011

69

3. MtsN Susukan 2011 2013

4. MAN 1 Surakarta 2013 2016

5. S1 AS IAIN Salatiga 2016 2020

Peneliti Setelah Melakukan Wawancara

70

Pondok Pesantren Dar At Tauhid Tampak dari depan

71

Para Santri saat Upacara Bendera di Halaman Pondok

72

Tampak Depan Koprasi Delta Pondok Pesantren Dar At Tauhid

73

Senam Pagi Santri Putri

74

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al Qu,an dan Terjemahannya, Surabaya: Jaya Sakti,

1989,

Adhim Fauzil Mohammad, Mencapai Pernikahan Barakah, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1998

Al-Ustaimin M. Shaleh, Pernikahan Islami, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992

Shahrur Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontomporer, Yogyakarta:

Elsaq Press, cet. 5, 2008

Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2007

Al-Khalidi Abdul Aziz Muhammad, Sunan Abu Dawud Juz III, Beirut;Dar

al-Kutub ‘Ilmiah, 1997

Sudarsono Pokok-Pokok Hukum Islam,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ibn Rusyd, Bidayah al Mujtahid wa Nihyah al-Muqtasid Juz II , Beirut;Dar

al-Kutub ‘Ilmiah, 1989

Muhammad Husein Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004

Al Jaziri Abdurrahman, Al-Fiqh ‘ala Mazhahib Al-Arba’ah, Beirut: Dar Al-

Fikr, t.th, Juz 4,

Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah Juz 7, Bandung:PT Alma’arif, 1981

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris

Subahyo, Joko P. Metode Penelitian DalamTteori dan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1991

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabesta, 2004

Awal Kusuma Nana Sudjana, , Proposal Penlitian Di Perguruan Tinggi

Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008

Nuruzzaman M, Kiai Husein Membela Perempuan Yogyakarta: Pustaka

Pesantren, 2005

75

Widiyani, Noviyati “Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan

Kesetaraan Gender di Indonesia”, Skripsi, UIN Syarif

Hidayatullah, 2010

Muhammad Husein ,Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai

Pesantren, Yogyakarta; LkiS, 2004

Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

1995

al-Habsy Bagir Muhammad, Fiqh Perwalian: Bandung: mizan, 2002

Muchtar Kamal, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan

Bintang, 1974

Syarifuddin, Amir ,Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003

Ghazaly Abdur Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003

Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001

Muhammad, Husein ,Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai

Pesantren, Yogyakarta; LkiS, 2004

Muhammad Husein , Fiqh Perempuan‛Refleksi Kiai atas Wacana Agama

dan Gender‛., Yogyakarta: LKIS, 2007

Pustaka Widyatama, Kompilasi Hukum Islam

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

(UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta :

Liberty, 1999

76

77

78

79

KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8382/1... · "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

Documents