LAPORAN PENDAHULUAN BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kelembagaan (Organisasi) Pembudidaya Ikan Kelembagaan merupakan sebagai suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan yang dianggap penting oleh masyarakat (Horton dan Hunt,1984. Sedangkan menurut Mubyarto (1981) bahwa kelembagaan (institution) merupakan organisasi atau kaidah-kaidah, baik formil maupun non formil, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu Salah satu kelembagaan petani adalah tergabung dalam kelompok. Menurut Sherif (1962:4) : kelompok adalah unit sosial yang terdiri atas sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan sesuai dengan status dan perannya. Sedangkan menurut Bales (1950) kelompok adalah sejumlah orang yang melakukan interaksi sehingga saling menerima kesan atau persepsi walaupun kesan itu hanya berupa ingatan. Selanjutnya Mc. Davis (1968) menyatakan bahwa kelompok adalah suatu sistem yang terorganisasi terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sehingga sistem tersebut melakukan fungsi. Homans (1950) menyatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan individu yang Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER ) 10
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENDAHULUAN
BAB IIKAJIAN PUSTAKA
2.1 Kelembagaan (Organisasi) Pembudidaya Ikan
Kelembagaan merupakan sebagai suatu sistem norma yang
diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan yang dianggap penting oleh
masyarakat (Horton dan Hunt,1984. Sedangkan menurut Mubyarto
(1981) bahwa kelembagaan (institution) merupakan organisasi atau
kaidah-kaidah, baik formil maupun non formil, yang mengatur perilaku dan
tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin
sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu
Salah satu kelembagaan petani adalah tergabung dalam kelompok.
Menurut Sherif (1962:4) : kelompok adalah unit sosial yang terdiri atas
sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan
sesuai dengan status dan perannya. Sedangkan menurut Bales (1950)
kelompok adalah sejumlah orang yang melakukan interaksi sehingga
saling menerima kesan atau persepsi walaupun kesan itu hanya berupa
ingatan. Selanjutnya Mc. Davis (1968) menyatakan bahwa kelompok
adalah suatu sistem yang terorganisasi terdiri atas dua orang atau lebih
yang saling berhubungan sehingga sistem tersebut melakukan fungsi.
Homans (1950) menyatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan
individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang
menguntungkan individu-individu. Selanjutnya David Crech (1968)
menyatakan bahwa kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang
melakukan interaksi kerjasama dalam rangka mencapai tujuan.
Lembaga yang bergerak dalam agribisnis perikanan salah satunya
adalah kelompok tani yang merupakan kumpulan petani yang terikat
secara informal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan,
keakraban., kepentingan bersama, saling percaya, dan mempunyai
pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Samsudin (1987:125). Menurut
David Crech, (1968) Ciri-Ciri Kelompok adalah :
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
10
LAPORAN PENDAHULUAN
1. adanya interaksi keanggotaan kelompok
2. adanya tujuan, perasaan dan sikap bersama
3. adanya norma atau aturan kelompok
4. adanya peran dan status
5. adanya rasa ketergantungan satu sama lain
6. adanya motivasi dan kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan
Pada umumnya sesorang memasuki sebuah kelompok, karena
kepercayaan bahwa dengan bersama-sama dengan orang lain,
kebutuhannya akan bisa terpenuhi dibandingkan dengan kalau
diusahakan sendiri.
Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang tumbuh
berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan
dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama
meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
Fungsi kelompok Tani yaitu sebagai kelas belajar mengajar, sebagai
unit produksi, sebagai wadah kerjasama, dan sebagai kelompok
usaha. Beberapa alasan Petani untuk membentuk kelompok tani adalah :
1. Banyak masalah yang harus diatasi di dalam usahatani dan masalah
tersebut mudah di atasi oleh suatu lembaga seperti menyangkut
produksi dan kredit, pemasaran dan komunikasi dengan pemerintah.
2. Organisasi dapat memberikan kelanggengan usaha, karena dengan
adanya organisasi , anggota dapat bekerjasama dalam
pengembangan teknologi, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
3. Agar mampu bersaing dengan dunia luar karena itu harus terorganisir
dengan baik, sehingga mempunyai kepekaan yang tinggi setiap
menghadapi derasnya perubahan yang terjadi setiap saat.
Oleh karena itu dalam pembentukan kelompok tani harus
berdasarkan kepada : Apakah ada kebutuhan nyata yang mampu
dipenuhi bersama, Apakah layak dari segi keuangan, Apakah dapat
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
11
LAPORAN PENDAHULUAN
memberikan hasil dalam waktu singkat, Apakah sesuai dengan tatanan
sosial setempat, Apakah lembaga tersebut mudah dijalankan dengan
sumberdaya manusaia yang tersedia.
Pendirian kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kekuatan
penawaran (bargainning position), peningkatan skala usaha bersama,
pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada serta pengembangan
kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran). Selain itu karena adanya
peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu, atau karena
memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang
mensyaratkan kelembagaan kelompok tani/gapoktan.
Fungsi-fungsi Kelompok tani dalam pengembangan usaha anggota
sebagai berikut :
1) Perlindungan terhadap sangsi-sangsi yang dapat timbul dari pengaruh
lingkungan
2) Keuntungan dari kerjasama melalui usaha bersama ini terutama
berkaitan dengan realisasi “economic of large scale”
3) Perbaikan posisi pasar
4) Kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dalam berkomunikasi
5) Memperlancar jalinan informasi dan melaksanakan berbagai inovasi
2.2 Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memberikan
individu untuk mengambil tanggungjawab pribadi untuk meningkatkan
cara mereka melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai
tujuan organisasi. (David Clutterbuck, 1995).
Pemberdayaan adalah upaya membebaskan seseorang dari
kendali yang kaku dan memberinya kebebasan untuk bertanggungjawab
terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, dan tindakan-
tindakannya. (Jan Carlzon, dalam Sarah Cook & Steve Macaulay, 1996)
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
12
LAPORAN PENDAHULUAN
Pemberdayaan (empowerment) adalah konsep yang berhubungan
dengan kekuasaan (power). Robert Chambers, mengartikan kekuasaan
sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu
pengetahuan dan informasi. Karena itu Chambers mengartikan
pemberdayaan masyarakat sebagai pengambilalihan penguasaan
terhadap pengetahuan dan informasi, sebagai salah satu sumber
kekuasaan yang penting.
Oleh karena itu pemberdayaan merupakan upaya power sharing
antara masyarakat yang selama ini memiliki akses dan kontrol terhadap
sumber-sumber kekuasaan (kaum elite/dominan) dengan kelompok yang
terpinggirkan. Kaum miskin dan perempuan dalam hal ini termasuk ke
dalam kelompok yang terpinggirkan, tidak pernah terlibat dalam sektor
publik dan menjadi penerima informasi kedua. Proses power sharing
dilakukan dengan cara memperbesar daya (empowerment) kepada pihak
yang tidak/kurang berdaya, dan mengurangi daya pihak yang terlalu
berkuasa (disempower).
Power sharing bukanlah hal yang mudah, seringkali ketika
sekelompok masyarakat berhasil diberdayakan, mereka memiliki akses
dan kontrol terhadap sumber kekuasaan, bila tidak hati-hati akan menjadi
kelompok elite baru. Sedangkan kelompok yang selama ini berkuasa
akan sangat sulit membagikan sumber kekuasaannya kepada pihak lain.
Pendekatan yang dilakukan dengan penyadaran kritis terhadap nilai-nilai
kemanusiaan sebagai kontrol sikap dan perilaku, menjadi satu alternatif
untuk mengatasi hal tersebut.
Untuk mewujudkan hal di atas, tentu saja partisipasi masyarakat
menjadi penting. Partisipasi dalam proses pembangunan memungkinkan
kelompok marginal termasuk kaum miskin dan perempuan mempunyai
kesempatan untuk mendapatkan informasi dan diperlakukan dengan adil
dan setara. Sedangkan bagi kelompok elite dengan berpartisipasi
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
13
LAPORAN PENDAHULUAN
merupakan salah satu upaya membagikan sumber kekuasaan
(pengetahuan, informasi, dll) kepada kelompok lainnya.
Sebagai salah satu prinsip demokrasi, partisipasi warga
merupakan keharusan untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan
oleh para pemimpin, menyampaikan aspirasi dan memberikan masukkan
dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan warga
(publik). Bentuk-bentuk partisipasi warga yaitu keterlibatan masyarakat
dalam organisasi sosial kemasyarakatan (organisasi sipil), kesediaan
masyarakat untuk memberikan opini yang menyangkut kepentingan
publik, dalam program pembangunan, dalam proses pengambilan
keputusan publik,dalam pemilihan kepemimpinan lokal,dsb.
Dalam kontek pemberdayaan mekankan pada membangkitkan
kesadayaan masyarakat . Keswadayaan bertalian dengan proses
menjadikan berdaya, “berdiri atas kaki sendiri”, “self-supporting” atau “self-
reliant”, dalam segala aspek kehidupan - ekonomi, sosial, budaya, politik –
yang mencakup individu maupun kelompok, dan diperluas kepada
masyarakat dan negara. Dengan mencakup konsep independen, maka
keswadayaan merupakan konsep sosial-politik, yang dengan sendirinya
mengandung makna kekuasaan atau hubungan kekuasaan. Dengan
menyoroti keswadayaan yang berkembang dan terwujud pada individu
dan/atau kelompok, seperti kelompok/organisasi akar rumput (community-
based organizations atau CBO), Lembaga Swadaya Masyarakat atau
LSM, serta kelompok/organisasi yang sekarang lebih dimasukkan dalam
kategori “civil society organizations” atau CSO. Kemudian pada tingkat
makro dengan melihat kepada lingkungan pemerintahan (eksekutif,
legislatif, yudikatif) dan “elit” politik (tingkat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengambil keputusan) yang kondusif bagi terbentuknya
keswadayaan tersebut. Yang dimaksud disini adalah tingkat yang
biasanya disebut “enabling environment”.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
14
LAPORAN PENDAHULUAN
Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pengetahuan tentang
pranata (institutions) dan kebudayaan suatu masyarakat dalam
perkembangan ekonominya sangat diperlukan. Dasar filsafat konsep
keswadayaan adalah ungkapan-ungkapan yang sudah umum diketahui,
seperti: “ Untuk membantu seseorang/sekelompok agar maju, janganlah
beri ikan, tapi berilah kail”. “Lebih baik menjadi ‘bos’ kecil, daripada
pegawai/kuli (dengan gaji) besar”. “Everything is in God’s hands, but God
helps those, who help themselves”.
Mulai dengan keswadayaan pada tingkat individu, kita melihat ada
hubungan erat dengan keadaan kwalitas manusia dalam suatu
masyarakat, yang biasanya diukur dengan “human development index”
(HDI) atau Indeks pengembangan manusia (IPM). Indonesia termasuk
negara dengan HDI rendah, yang bertalian dengan tingkat pendidikan,
kesehatan fisik dan keadaan ekonomi, yang semuanya termasuk rendah.
Pada hemat saya masih ada ciri-ciri lain yang menyulitkan
berkembangnya masyarakat Indonesia dengan lebih cepat, dan keluar
dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ciri-ciri ini adalah keengganan
untuk “menangguhkan kenikmatan sekarang, agar dapat keuntungan di
hari kemudian”, kecenderungan memilih jalan pintas (Koentjaraningrat),
mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, serakah dan ingin
untung sendiri, egois, keuletan rendah, kecenderungan boros dan hidup
bergaya konsumtif.
2.3 Partisipasi Anggota Kelompok
Partisipasi anggota merupakan salah satu wujud peran serta
anggota dalam Kelompok. Partisipasi mengandung potensi untuk
membina kerja sebuah kelompok atau organisasi. Menurut Davis dan
John (1994 : 124), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan
emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
15
LAPORAN PENDAHULUAN
untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai
tanggung jawab pencapaian tujuan.
Tipe partisipasi menurut Ropke (1995 : 82 –83) dapat dibagi menjadi
tiga tipe yaitu kontribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan
pembagian benefit, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Tipe partisipasi AnggotaSumber : Ropke, 1995
Para anggota yang tidak terbagi dalam benefit tidak akan
menggiurkan sumberdaya, benefit tidak akan diproduksikan buat anggota,
jika mereka tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan. Partisipasi anggota pada kelompok dapat dipertahankan dan
meningkat, jika ada kesesuaian pada ketiga jalur tersebut di atas yaitu :
1) Adanya kesesuaian antara anggota dengan program, yaitu antara
kebutuhan dan pelayanan dengan sumber daya yang tersedia sebagai
output program
2) Adanya kesesuaian antara program dengan manajemen yaitu program
yang ditugaskan oleh anggota dengan kemampuan manajemen.
3) Adanya kesesuaian antara anggota dengan pengurus yaitu pihak
pengurus dalam mengambil keputusan harus sesuai permintaan
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
16
Partisipasi Partisipasi
SumberdayaSumberdaya
Pembuat KeputusanPembuat Keputusan
BenefitBenefit
LAPORAN PENDAHULUAN
anggota. Jika ketiga jalur tersebut terjadi kesesuaian maka akan
terjadi efektivitas partisipasi.
Pemaknaan konsep partisipasi dalam wacana pembangunan,
cenderung menjadi semakin teknis (instrumental) meskipun seringkali
dihubungkan dengan konsep pemberdayaan dan perubahan sosial.
Terjadi gradasi perbedaan pengertian terhadap peristilahan ini, tergantung
dari latar belakang orang yang memaknainya. Akhirnya bagaimana
aplikasi partisipasi akan berbeda, apabila pengertian tentang terminologi
tersebut berbeda.
Berdasarkan pengalaman di Indonesia, pengertian partisipasi yang
diartikan sebagai mobilisasi masih sering terjadi, dimana program
pembangunan dianggap berhasil mendorong partisipasi apabila bisa
mengerahkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar (massal)
meskipun dengan cara-cara yang tidak partisipatif.
Dalam wacana pembangunan, mengapa terminologi partisipasi
sangat melekat dengan terminologi pemberdayaan? Apakah
pengembangan partisipasi berarti dengan sendirinya adalah proses
pemberdayaan? Ataukah pengembangan partisipasi harus disertai
dengan proses pemberdayaan? Dalam kenyataannya, pengembangan
partisipasi tidak selalu berarti demokratisasi, karena ada jenis-jenis
partisipasi yang bersifat teknis/instrumental. Karena itu, partisipasi teknis
tidak dapat dihubungkan dengan pemberdayaan karena proses
pemberdayaan jelas tidak akan terjadi tanpa adanya agenda
demokratisasi komunitas. Sebab pengembangan partisipasi, bisa saja
dilakukan tanpa pemberdayaan . partisipasi juga tidak selalu mendorong
proses pemberdayaan. Sama seperti konsep partisipasi, konsep
pemberdayaan dalam pembangunan seringkali disalahartikan (dikebiri
pemaknaannya) menjadi teknis. Pemberdayaan diartikan sebagai
peningkatan kemampuan (bahkan keterampilan masyarakat yang tidak
dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
17
LAPORAN PENDAHULUAN
Pemberdayaan, adalah proses yang sangat politis, karena
berhubungan dengan upaya mengubah pola kekuasaan dan mereka
bekerja dengan kerangka pemberdayaan berarti menentang kelompok
pro-status quo yang pastinya tidak begitu saja bersedia melakukan
perubahan (dalam arti power sharing). Proses pemberdayaan selalu
memerlukan proses demokratisasi, atau sebaliknya proses demokratisasi
selalu memerlukan proses pemberdayaan. Pengembangan demokrasi
hanya akan berhasil jika masyarakat berhasil mengidentifikasi hal-hal
yang tidak demokratis dan secara bertahap melakukan perubahan
terhadapnya agar menjadi lebih demokratis. Hal ini membutuhkan
kesadaran masyarakat mengenai adanya aktor-aktor yang sangat
berkuasa (powerfull), di berbagai level yang berbeda, yang memiliki
kepentingan dan kemungkinan besar akan menolak usaha-usaha
perubahan tersebut.
Adanya sebagian orang yang memiliki akses dan kontrol besar
terhadap sumber-sumber kekuasaan, dibandingkan orang yang lain
merupakan struktur ketimpangan, sedangkan orang yang dirugikan
disebut sebagai kelompok terpinggirkan atau kelompok lemah.
Pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan untuk orang atau
sekelompok orang yang mempunyai akses dan kontrol yang terbatas
terhadap berbagai sumber kekuasaan. Pemberdayaan adalah upaya yang
ditujukan untuk orang atau sekelompok orang yang terpinggirkan. Tujuan
pembedayaan adalah untuk mengembangkan struktur masyarakat yang
seimbang dan adil.
Di tingkat negara, agenda besar pemberdayaan berarti upaya untuk
mengembalikan pola hubungan kekuasaan antara rakyat dengan elite
politik ke dalam kerangka demokrasi. Masyarakat yang lemah, tidak
mampu melindungi kekuasaannya, bahkan tidak memiliki kesadaran kritis
terhadap hak-hak dan kedaulatannya, disebut masyarakat yang tidak
berdaya. Sedangkan negara, atau dalam hal ini elite politik yang memiliki
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
18
LAPORAN PENDAHULUAN
kekuasaan tanpa terbatas, disebut sebagai pihak yang sangat berkuasa.
Sementara, di tingkat komunitas, masyarakat miskin yang marjinal adalah
kelompok yang tidak berdaya, sedangkan kelompok elite yang dominan
adalah kelompok yang sangat berkuasa.
Menurut Chambers, pembangunan adalah upaya untuk
mengembangkan tatanan hidup yang lebih baik (komunitas,nasional,
maupun global), yang berarti adalah berbagi kekuasaan (power sharing)
untuk mengembangkan keseimbangan. Pemberdayaan adalah upaya
untuk mewujudkan power sharing, dengan cara memperbesar daya
(empowerment) kepada pihak yang tidak/kurang berdaya. Dan
mengurangi daya pihak yang terlalu berkuasa. Pengertian Pemberdayaan
di Tingkat Komunitas Lokal adalah :
Proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan
tanpa dominasi di suatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan
proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan
kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses
pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki
legitimasi pada rakyatnya.
Proses untuk memberi daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang
lemah, dan mengurangi kekuasaan (disempower) kepada pihak yang
terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.
Membutuhkan pembagian kekuasaan (power sharing) antara
kepemimpinan lokal dengan masyarakat secara adil. Pembagian
kekuasaan yang adil berarti adalah penyelenggaraan sistem
demokrasi di tataran komunitas (community democracy).
Dalam wacana pembangunan, mengapa terminologi partisipasi
sangat melekat dengan terminologi pemberdayaan? Apakah
pengembangan partisipasi berarti dengan sendirinya adalah proses
pemberdayaan? Ataukah pengembangan partisipasi harus disertai
dengan proses pemberdayaan? Dalam kenyataannya, pengembangan
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
19
LAPORAN PENDAHULUAN
partisipasi tidak selalu demokratisasi, karena ada jenis-jenis partisipasi
yang bersifat teknis/instrumental. Karena itu, partisipasi teknis tidak dapat
dihubungkan dengan pemberdayaan karena proses pemberdayaan jelas
tidak akan terjadi tanpa adanya agenda demokratisasi komunitas. Sebab,
pengembangan partisipasi bisa saja dijalankan tanpa pemberdayaan.
Partisipasi juga tidak selalu mendorong proses pemberdayaan. Sama
seperti konsep partisipasi, konsep pemberdayaan seringkali dikebiri
pemaknaannya menjadi teknis. Pembedayaan seringkali diartikan sebagai
peningkatan kemampuan (bahkan keterampilan) masyarakat yang tidak
dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi.
Pemberdayaan adalah proses yang sangat politis, karena
berhubungan dengan upaya mengubah pola kekuasaan dan mereka yang
bekerja dengan kerangka pemberdayaan berarti menantang kelompok pro
status quo yang pastinya tidak begitu saja bersedia melakukan perubahan
(dalam arti power sharing). Proses pemberdayaan selalu memerlukan
proses demokratisasi, atau sebaliknya, proses demokratisasi selalu
memerlukan proses pemberdayaan. Pengembangan demokrasi hanya
akan berhasil jika masyarakat berhasil mengidentifikasi hal-hal yang tidak
bersifat demokratis dan secara bertahap melakukan perubahan
terhadapnya agar menjadi lebih demokratis. Hal ini membutuhkan
kesadaran masyarakat mengenai adanya aktor-aktor yang sangat
berkuasa, di berbagai level yang berbeda, yang memiliki kepentingan dan
kemungkinan besar akan menolak usaha-usaha perubahan tersebut.
2.4 Pelatihan
Yoder Mangkunegara, (2000) membedakan antara istilah pelatihan
(training) dan pengembangan (development), dimana pelatihan ditujukan
untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan pengembangan
ditujukan untuk pegawai tingkat manajemen. Sementara itu Umar (2000),
melihatnya dari segi waktu, dimana pelatihan (training) ditujukan pada
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
20
LAPORAN PENDAHULUAN
kebutuhan saat ini untuk dapat menguasasi berbagai keterampilan dan
teknik pelaksanaan kerja, sedangkan pengembangan bertujuan untuk
menyiapkan pegawainya agar siap memangku jabatan dimasa yang akan
datang.
Nadler sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah
Human Resource Development (HRD) tahun 1969, membedakan antara
pengertian Training, Education, dan Development (dalam Atmosoeprapto,
2000) sebagai berikut :
Training : learning to present job (belajar yang ada kaitannya
dengan pekerjaan yang ditangani saat ini).
Education : learning to prepare the individual for a different but
identified job (belajar untuk persiapan melakukan pekerjaan yang
berbeda tetapi
teridentifikasi).
Development : learning for growth of the individual but not related
to a specific present or future job (belajar untuk perkembangan
individu, tetapi
tidak berhubungan dengan pekerjaan tertentu saat ini atau yang
akan
datang).
Selanjutnya Notoatmodjo (1998) membedakan pendidikan dengan
pelatihan seperti terlihat dalam tabel 2.1.
Tabel 3.1 Perbedaan antara Pendidikan dengan Pelatihan
Faktor pembeda Pendidikan Pelatihan1. Pengembangan kemampuan Menyeluruh (overall) Khusus (specific)2. Area kemampuan (penekanan) Kognitif,afektif,psikomotor Psikomotor3. Jangka waktu pelaksanaan Panjang Pendek4. Materi yang diberikan Lebih umum Lebih khusus5. Metode belajar Konvensional Inkonvensional6. Penghargaan akhir proses Gelar (degree) SertifikatSumber : Notoatmodjo, 1998
Jadi pendidikan, pelatihan dan pengembangan merupakan istilah
yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
21
LAPORAN PENDAHULUAN
diselenggarakan untuk mencapai pemuasan skill, pengetahuan dan sikap-
sikap pegawai atau anggota organisasi.
Pendidikan dan latihan adalah suatu proses yang akan
menghasilkan suatu perubahan perilaku peserta yang berbentuk
peningkatan kemampuan kognitif, afektif ataupun psikomotor. Dampak
lain yang akan ditimbulkan adalah peningkatan produktivitas kerja baik
secara kualitas maupun kuantitas, meningkatnya semangat kerja (Asnawi,
1999).
Pelatihan akan bermanfaat bagi sebuah organisasi apabila
kebutuhan pelatihan itu dianalisis pada saat dan waktu yang tepat (Irianto,
2001). Karena pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi pada saat para
pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan (Gomes, 2000).
Sedangkan menurut Tovey, analisis kebutuhan pelatihan merupakan
upaya pemahaman analitis tentang situasi tempat kerja untuk secara
spesific menentukan kebutuhan pelatihan apa yang harus dipenuhi
sehingga dana, waktu dan segala usaha tidak terbuang percuma (dalam
Irianto, 2001). Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai
pengertian pelatihan, antara lain sebagai berikut :
Menurut Inpres Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan
Keppres Nomor 34 tahun 1972: Pelatihan adalah bagian dari
pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan
meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku,
dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan
praktek daripada teori”.
Berdasarkan Kep. Menkes RI Nomor 725 / Menkes / SK / V / 2003:
Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan
kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier
tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Menurut H. John Bernadin dan Joyce E.A. Russel, Mc. Grill Hills,
(1993): Pelatihan merupakan beberapa usaha untuk memperbaiki
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
22
LAPORAN PENDAHULUAN
performance pegawai di tempat kerjanya atau yang berhubungan
dengan hal tersebut. Agar efektif pelatihan harus melibatkan
pengalaman belajar, merupakan rencana organisasi dan dibentuk
untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan. Jadi pelatihan harus
dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang dihubungkan
dengan tujuan pegawai”.
Menurut Armstrong (1991) “ Training is A planned process to
modify attitude, knowledge or skill behavior through learning
experience to achieve effective peformance in an activity or of
activities’
Menurut Bambang Wahyudi, (1994) : Pendidikan atau belajar
merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen, sebagai
hasil dari pengalaman dan pelatihan yang dilakukannya”. Pemahaman
tentang teori belajar akan sangat berguna dalam menjamin
keberhasilan suatu program pelatihan.
Menurut Nitisemito (1994) “ Pelatihan adalah suatu kegiatan dari
usaha yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan
mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan
dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan usaha yang
bersangkutan.”
Menurut Simamora (1997) “Pelatihan adalah proses sistematik
pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna
meningkatkan tujuan-tujuan organisasional.”
Menurut Bernardin & Russell (dalam Gomes, 2000) pelatihan
adalah setiap usaha untuk memperbaiki performan pekerja pada
pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu
pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan lebih
berkaitan dengan peningkatan keterampilan karyawan yang sudah
menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu sehingga lebih
menekankan pada keterampilan (skill). Pelatihan merupakan cara
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
23
LAPORAN PENDAHULUAN
terpadu yang diorientasikan pada tuntutan kerja aktual, dengan
penekanan pada pengembangan skill, knowledge dan ability.
Dari berbagai pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelatihan bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan
suatu usaha untuk meningkatkan tanggung jawab mencapai tujuan usaha.
Pelatihan merupakan proses keterampilan kerja timbal balik yang bersifat
membantu, oleh karena itu dalam pelatihan seharusnya diciptakan suatu
lingkungan di mana para petani/kelompok tani dapat memperoleh atau
mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang
spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga dapat mendorong
mereka untuk dapat bekerja lebih baik. Pelatihan adalah suatu proses
yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dari
sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas seseorang serta
diharapkan akan dapat mempengaruhi penampilan kerja baik orang yang
bersangkutan maupun organisasi tempat bekerja.
2.5 Perubahan Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Perikanan
Pembangunan ekonomi sebelum ini dilaksanakan dengan
berorentasi pada pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam
(resource – based – development), terutama SDA dengan cara
pengolahan yang terpusat pada pemerintahan pusat. Dengan pendekatan
resource based development tersebut, system tata nilai norma dan hak-
hak adat masyarakat (entitlement) banyak terabaikan, sehingga hasil
pembangunan bukan saja tidak dapat dinikmati oleh masyarakat bahkan
masyarakat banyak menanggung beban masalah lingkungan akibat
pembangunan.
Dalam kaitan ini, masyarakat hanya sebagai obyek bukan sebagai
obyek atau pelaku pembangunan. Paradigma dengan pendekatan seperti
ini lebih dikenal dengan paradigma eksklusif sosial.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
24
LAPORAN PENDAHULUAN
Kebalikan dari paradigma eksklusif sosial adalah paradigma inklusi
sosial (social Inclusion Paradigma) dengan orientasi pada sosial based
development, yang melibatkan masyarakat dalam semua proses
pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi main
stakeholders yang akan memperoleh manfaat sosial (social Benefit)
terbesar dalam pembangunan menjadi sangat penting. Di dalam
paradigma ini, kearifan lokal (Indigeneous Knowledge), seperti hak-hak
kepemulihan (property right), hak ulayat (territorial user right) dan hak-hak
perolehan rakyat (entitlement) serta kelembagaan lokal (local instution)
lainnya menjadi perhatian utama.
2.6 Model Kelembagaan Agribisnis Perikanan
Pengembangan agribisnis Perikanan secara utuh dan menyeluruh
dari mulai penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan
pemasaran akan memberikan beberapa keuntungan yaitu: pertama,
memberi nilai tambah bagi petani dalam melakukan usaha taninya; kedua,
mengoptimalkan pemanfaatan SDA; ketiga, mendorong dan memperkuat
kemampuan petani untuk meningkatkan kinerja; keempat, dapat
mendorong dalam mengembangkan dan memperkuat organisasi petani;
kelima, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai
tambah hasil perikanan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan bahan
baku industri
Untuk dapat berkembangnya system dan usaha agribisnis
Perikanan memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan
petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah yang berfungsi
sesuai dengan perannya masing-masing.
Model kelembagaan dalam pengembanagn agribisnis Perikanan
dibangun dengan mempertimbangkan tujuh prinsip dasar, sebagai berikut:
1) Prinsip kebutuhan. Kelembagaan yang dibangun dibutuhkan secara
fungsional. Keberadaannya tidak dipaksakan, jika fungsi-fungsi dalam
setiap subsistem agribisnis telah memenuhi kebutuhan,
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
25
LAPORAN PENDAHULUAN
2) Prinsip efektivitas. Kelembagaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan.
Sebagai alat maka elemen kelembagaan yang dikembangkan di setiap
subsistem agribisnis haruslah efektif untuk upaya pencapaian tujuan
yang diinginkan;
3) Prinsip efisiensi, Penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih
opsi yang paling efisien, yaitu yang relatif paling murah, mudah, dan
sederhana namun tetap mampu mendukung pencapaian tujuan.
4) Prinsip fleksibilitas. Kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan
dengan sumberdaya yang tersedia dan budaya setempat. Soal nama
lembagapun tidak boleh dipaksakan jika sudah ada nama yang
melembaga di masyarakat;
5) Prinsip manfaat. Kelembagaan yang dikembangkan adalah yang
mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat
pedesaan;
6) Prinsip pemerataan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan
pembagian benefit (sharing system) secara proporsional kepada setiap
petani dan pelaku agribisnis lainnya di pedesaan;
7) Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan agribisnis Perikanan yang
dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan
lembaga jasa penunjang (lembaga pemerintah daerah dan lembaga
keuangan) secara langsung telah berkurang.
Sedangkan Gapoktan merupakan wadah kerjasama antara
kelompok tani yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani yang
mempunyai kepentingan bersama dalam pengembangan komoditas
usaha untuk menggalang kepentingan bersama. Untuk meningkatkan
skala usaha dan peningkatan usaha kearah komersial kelompok tani
dapat dikembangkan melalui kelompok kerjasama dengan membentuk
Gapoktan. Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani
yang sudah berjalan baik. Tugas gapoktan adalah mengkoordinasi
lembaga-lembaga fungsional yang ada dibawahnya. Oleh karena itu
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
26
LAPORAN PENDAHULUAN
keberadaan Gapoktan dalam meningkatkan efiensni pemasaran dan
penilangkatkan nilai tambah Sangat menentukan.
2.7 Pengembangan Jaringan Usaha
Berbagai jenis jaringan usaha antara kelompok pembudiadaya
ikan atau Gapoktan dalam pengembangan usaha Perikanan dapat
berbentuk antara lain:
a. Jaringan produksi
* Kegiatan sebuah jaringan untuk mengkoordinasikan perencanaan
dan pengembangan produk, serta memperbaiki proses produksi.
* Menggabungkan keahlian khusus masing-masing usaha membentuk
produk baru, peralatan, sistem produksi dan lainnya, membuat
produk unggul yang memiliki daya saing.
b. Jaringan pemasaran
Bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan
pembeli dan memenangkan persaingan pemasaran.
c. Jaringan pelayanan
Kelompok perusahaan kecil bergabung dalam pembiayaan untuk jasa
tertentu: pelatihan, informasi, teknologi, manajemen konsultasi atau
jasa konsultasi ahli, misalnya : Pelatihan bersama dan lain-lain.
d. Jaringan Kerja Sama
Kerja sama pembelian, peningkatan tenaga kerja, pengembangan
produk dan kerja sama produk, kerja sama penjualan dan pemasaran
e. Memecahkan Tantangan kleompok atau Gapoktan dengan
Jaringan Usaha
Tantangan berupa terbatasnya akses terhadap jasa profesional :
Konsultasi Manajemen, Akuntansi, Penelitian Pasar dan konsultasi
lainnya.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
27
LAPORAN PENDAHULUAN
Terbatasnya untuk memperoleh informasi pasar, akses untuk
memperoleh modal, terbatasnya memperoleh kontrak besar karena
kekurangan sumber daya handal dan terbatasnya kemampuan untuk
bersaing dengan perusahaan lain yang masuk ke pasar lokal.
f. Jaringan antar kelompok/Gapoktan, Swasta dan BUMN. Jaringan
kerja sama di bidang harga dan mutu pelayanan, sistem pembayaran,
cara pengepakan, cara pengiriman barang, cara pemasaran,
pembelian bersama, permodalan dan pengadaan barang dan bidang
lainnya.
Peran Pemerintah agar menciptakan iklim yang kondusif berupa
model kemitraan atau pola kemitraan, sarana prasarana berupa lembaga
konsultan dan advokasi, menyediakan lembaga pendidikan dan pelatihan
guna mempersiapkan Gapoktan hingga siap bermitra. Hal ini penting
agar supaya usaha besar tidak enggan atau harus bekerja keras membina
kelompok tani atau gapoktan hingga pantas menjadi mitranya.
Dalam rangka mengoptimlakan dan mengatasi masalah
kekurangan permodalan dan pengembangan usaha kelompok/Gapoktan,
maka pengembangan jaringan antara Gapoktan perlu di tingkatkan;
melalui :
1. Jaringan usaha yang akan menghubung-hubungkan sentra-sentra
usaha Gapoktan dan anggotanya ke dalam suatu jaringan yang
berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jaringan pasar
domestik dan antara sentra-sentra usaha Gapoktan.
2. Suatu jaringan yang diusahakan untuk siap bersaing dalam era global
dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen
yang relatif modern sebagaimana dimiliki perusahaan-perusahaan
swasta yang besar.
3. Jaringan usaha antara Gapoktan ini harus didukung oleh oleh jaringan
telekomunijkasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan
perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling ajar serta
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
28
LAPORAN PENDAHULUAN
jaringan sumberdaya lainnya seperti jaringan hasil riset dan tenologi
berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijakan dan intelejen usaha
yang adil dan merata.
4. Jaringan usaha akan menghimpun para pelaku usaha anggota dan
usaha Gapoktan di dalam jaringan yang terhubung secara elektronik.
Jaringan telekomomunikasi terbukti berperan penting dalam
pengembangan ekonomi. Ada korelasi positif antara pengembangan
telekomunikasi dengan perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu salah
sdatu upaya yang harus digalang oleh Gapoktan.
Dengan dukungan informasi yang cepat, tepat dan akurat, akan
sangat bermafaat dalam pengembangan usaha Gapoktan. Misalnya
kontrol kualitas dan koordinasi produksi perlu didukung sistem informasi.
Melihat potensi ekonomi Gapoktan dan anggotanya perlu didukung oleh
beberapa pembangunan infrastruktutt usaha yang memadai. Infratruktur
yang dimaksud adalah infrastruktu telekomunikasi, infrastruktur jaringan
pendukung usaha, infrastruktur jaringan pembiayaan yang pada gilirannya
aka mendorog pengembangan infrastruktur jaringan perdagangan dan
jasa.
2.8 Membangkitkan Partisipasi Anggota Dalam Kelompok
Pola pengembangan partisipasi Anggota, terutama pembudiaya
ikan, perlu dirancang dengan pendekatan "sistem"; Dengan pendekatan
ini, setidak-tidaknya melibatkan beberapa komponen terkait. Di antaranya
adalah petani (individu atau kelompok), sistem nilai dan norma,
kelembagaan sosial dan agen pembaharu dengan program
pembaharuannya. Tinggi rendahnya partisipasi merupakan hasil interaksi
antara komponen-komponen tersebut. Masing-masing komponen tersebut
mungkin bersifat menarik, mendorong, membatasi bahkan ada yang
bersifat menghambat. Pola pengembangan partisipasi yang
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
29
LAPORAN PENDAHULUAN
sesungguhnya adalah membina keharmonisan di antara komponen-
komponen tersebut sebagai suatu kesatuan fungsional. Untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sesuai model
yang diajukan, dapat digunakan kerangka konsep berikut ini:
a. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosesional, yakni
komunitas atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif
pada berbagai tahap dalam proses aktivitas, mulai dari
perencanaan, sampai pada penilaian dan menikmati hasilnya.
b. Untuk itu upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan petani atau dalam bidang yang diharapkan
partisipasinya adalah merupakan syarat keharusan. Hal ini
dimaksudkan bahwa motivasi berpartisipasi merupakan swakarsa
untuk menolong diri sendiri dalam mengatasi kesulitan ekonominya.
c. Program-program pembangunan sosial ekonomi, yang hendak
dikembangkan perlu memperhatikan:
Kebutuhan petani dan masalah-masalah yang sedang dihadapi,
sehingga keikutsertaan mereka dalam merencanakan,
melaksanakan dan seterusnya, adalah merupakan ikhtiarnya
sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.
Aspek kelayakan program ditinjau dari kemampuan
individu/kelompok yang akan berpartisipasi dan daya dukung
potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.
Aspek keterwakilan kelompok kepentingan dari pihak-pihak
yang
berpartisipasi, selain petani. Aspek kesesuaian normatif antara
nilai yang terkandung dalam program dengan norma-norma
pokok yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan
program yang dapat membawa dampak perubahan sistem
norma sosial secara tidak langsung dan dapat membentuk sikap
dan perilaku yang lebih terbuka dalam menerima perubahan.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
30
LAPORAN PENDAHULUAN
Aspek stimulus yang secara langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh semua pihak dalam jangka pendek.
d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh
memberikan dorongan dan membantu kemudahan warga
komunitas, dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
Pola pengembangan kelembagaan seperti telah dikemukakan itu
pada dasarnya dimaksudkan untuk menggerakkan pola partisipasi
prosesional bagi semua pihak yang diharapkan keikutsertaannya.
Terutama bagi kelompok sasaran (petani), perlu diberikan peran-peran
tenentu yang memungkinkan mereka belajar meningkatkan pengetahuan
dan keterampilannya dalam keikutsertaannya, sehingga kemandirian
kelompok sasaran secara efektif terbentuk melalui proses-proses
manajemen, di samping melalui upaya pendidikan dan latihan khusus
yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut.
Partisipasi anggota dalam kelompok akan meningkatkan
kepercayaan diri, kebanggaan dan kepuasan atas hasil yang dicapai. Agar
dapat meningkatkan partisipasi maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Perlu di sadari bahwa partisipasi berjalan secara bertahap , karena
dipengarhui oleh budaya, keterampilan, kepercayaan diri, kejujuran
dan perhatian terhadap orang lain.
2. Keberhasilan usaha yang nyata merupakan unsur yang
menentukan tingkat partisipasi.
3. Harus ada usaha pembinaan agar anggota dapat berpartisipasi
yang membangun.
4. Menciptakan semangat karena semangat adalah pemacu untuk
untuk menggerakan kegiatan. Semangat dapat dimantapkan
dengan kebebasan menentukan tujuan, berdaya cipta, be;lajar dan
adanya pengakuan, Rasa terima kasih, dan umpan balik yang
positif.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
31
LAPORAN PENDAHULUAN
5. Mulailah dengan program yang kecil-Kecilan, , dengan program
yang dimulai secara sederhana akan dapat hasil yang lebih baik
karena pengelolaan lebih mudah dan intennsif dalam
mengelolanya.
6. Berhati-hatilah dengan peran pihak luar, yang mungkin
mengganggu keharmonisan kelompok.
7. Ajarilah petani dengan dengan percobaan kecil-kecilan untuk
menyakini teknologi yang akan diterapkan.
8. Diupayakan membangun jenjang kepemimpinan yang
menggambakan banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan
program
9. Jangan memamerkan kekayaan priogram, karena dengan bantuan
dana yang besar semangat kesukarelaan akan turun, dan akan
adanya kecenderungan untuk korupsi.
2.9 Strategi Pemantapan Dan Perkuatan Kelompok
Sumberdaya yang perlu dikelola oleh kelompok tani atau Gapoktan
adalah manusia, uang, bahan, metode, mesin dan pasar. Pelaksanaan
manajemen harus dibaregi keterbukaan. Ciri-ciri keterbukaan antara lain :
tidak ada bawahan, yang ada adalah mitra kerja, keputusan diambil
secara musyawarah dan mufakat, didorong dan dihargai kreatifitasnya,
pembagian wewenang dan tugas yang jelas, pengaturan keuangan yang
transparan, dan adanya sifat keteladanan dari pengurus. Di dalam
mengelola kelompok tani yang partisipasitif, pelaksanaan program
hendaknya mampu menumbuhkan kegairahan kerja, memacu tubuhnya
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
32
LAPORAN PENDAHULUAN
kreatifitas kerja dan produktivitas kerja. Strategi dalam pemantapan dan
perkuatan kelompok/Gapoktan adalah :
1. Kelembagaan merupakan sebuah opsi bukan keharusan. Rumuskan
dulu aktivitas kegiatannya, baru menetukan wadahnya.
2. Sediakan waktu yang cukup untuk mengembangkan kelembagaan.
3. Perlu di bangunan jaringan usaha dengan kelompok lain.
4. Gapoktan harus merancang diri sebagai sebuah kelembagaan
ekonomi dengan karakteristiknya yang mengutamakan keuntungan,
efisiensi, dan menciptakan relasi-relasi yang personal dengan mitra
usaha.
5. Pembentukan dan pemantapan Gapoktan harus berada dalam kontek
semangat ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan
penumbuhan kemandirian lokal.
2.9 Efisiensi Pemasaran Perikanan Melalui Kelompok/Gapoktan
Pemasaran merupakan seni sekaligus ilmu pengetahuan,
sebagai seni pemasaran mencakup kreativitas dan wawasan, sebagai
ilmu pengetahuan pemasaran mencakup perencanaan, analisis dan
disiplin. Seni dan Ilmu pengetahuan digabung untuk memaksimalkan
potensi dari perusahaan. Keunggulan bersaing yang dapat dimiliki
perusahaan yaitu biaya rendah dan differensiasi. Keunggulan biaya dan
differensiasi pada gilirannya berasal dari struktur organisasi
Rencana implementasi pemasaran yang baik memperlihatkan
aktivitas yang akan diimplementasikan, siapa yang bertanggung jawab
dalam mengimplementasikan, waktu dan lokasi implementasi dan
bagaimana cara mengimplementasikan. Kemampuan implementasi
pemasaran yang diinginkan meliputi :
1) Kemampuan memahami bagaimana orang lain dan kemampuan
tawar-menawar yang baik.
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
33
LAPORAN PENDAHULUAN
2) Kekuatan untuk teguh dan jujur dalam menempatkan orang dan
sumber daya lebih efektif.
3) Keefektifan memfokuskan diri dalam aspek kinerja terpenting untuk
mengelola aktivitas pemasaran.
Kelompok Tani/Gapoktan memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif dapat diperoleh jika
pengelola Gapoktan mampu melakukan efisiensi ekonomi khusunya
dalam pemasaran sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan nilai
tambah yang optimal. Potensi peningkatan kinerja usaha diperoleh melalui
biaya transaksi, pasar yang telah tersedia (Captive market), mengurangi
ketidakpastian, modal perwalian, skala ekonomi, dan Inovasi.
Dalam persaingan di pasar, semakin efisien sebuah perusahaan
akan semakin tinggi kemampuannya dalam bersaing. Hal ini juga berlaku
bagi Gapoktan, semakin rendah biaya produksinya atau semakin efisien
usahanya semakin besar kemampuannya untuk bersaing di pasar. Harga
yang diputuskan mestinya memberikan dampak harga jual yang lebih
tinggi untuk input yang dijual oleh anggota atau harga yang lebih rendah
untuk barang/jasa yang dibeli oleh anggota kelompok.
Pemasaran Perikanan melalui Gapoktan dapat tercapai efisiensi
dengan memperpendek saluran pemasaran, melakukan integrasi vertikal
dan horizontal, Volume usaha yang layak, megurangi biaya transaksi, dan
biaya informasi. Dengan adanya efisiensi pemasaran dan adanya upaya
memperbaiki mutu Perikanan memalaui penanganan pasca panen yang di
koordinir oleh Gapoktan diharapkan nilai tambah dan pendapatan petani
meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka daya beli akan
meningkat, dengan meningkatnya daya beli maka akan membantu dalam
upaya mengentaskan kemiskinan.
2.10 Pemberdayaan Masyarakat dengan PRA
Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )
34
LAPORAN PENDAHULUAN
PRA merupakan singkatan dari Participatory Rural Appraisal,
secara harfiah diterjemahkan menjadi pengkajian desa secara
partisipatif. ,pada penerapannya merupakan sekumpulan pendekatan dan
metode yang mendorong masyarakat (pedesaan) untuk turut serta
meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup
dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan
tindakan”.
Pada awalnya PRA digunakan hanya untuk pengkajian, pada
perkembangan berikutnya PRA menjadi metodologi pendekatan program
yang lebih dari sekedar pengkajian untuk masyarakat, melainkan sebagai
sebuah kerangka kerja pengembangan program partisipatif.
PRA, merupakan metamorfosis dari RRA, pada awal
perkembangannya disebut sebagai RRA partisipatif. Kata-kata partisipatif
menunjuk kepada pelaku utama (aktor utama) di dalam proses
pembangunan. PRA, menekankan pada ‘orang dalam’ (baca: masyarakat)
sebagai aktor utama, orang luar hanya bertindak sebagai fasilitator. Oleh
karena itu tujuan utama dari PRA adalah pemberdayaan masyarakat.
Inovasi PRA, ditujukan pada perubahan sikap dan perilaku dari
para pelaku. Chambers lebih menekankan pada perubahan sikap dan
perilaku orang luar, perubahan sikap dan perilaku diharapkan terjadi pada
semua pihak (baik orang dalam maupun orang luar) yang terlibat dalam
proses kegiatan, dan seharusnya tejadi dalam konteks perubahan
(transformasi) sosial.
Perubahan sikap dan perilaku dimungkinkan dalam penerapan
prosesnya. Salah satu unsur PRA adalah “saling berbagi”, yaitu berbagi