Konsep Operasionalisasi Konsep Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL di Kebijakan Nasional AMPL di Daerah Daerah Sinergi Pokjanas AMPL dg Sinergi Pokjanas AMPL dg PAMSIMAS PAMSIMAS
Jun 24, 2015
Konsep Operasionalisasi Konsep Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL di Daerah Kebijakan Nasional AMPL di Daerah
Sinergi Pokjanas AMPL dg PAMSIMASSinergi Pokjanas AMPL dg PAMSIMAS
TujuanTujuanUmumUmum Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis MasyarakatMasyarakat
KhususKhusus Adopsi dan implementasi Kebijakan Nasional Adopsi dan implementasi Kebijakan Nasional
(AMPL), dalam rangka keberlanjutan pelayanan (AMPL), dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektifitas penggunaan sarana yang dibangundan efektifitas penggunaan sarana yang dibangun
Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis MasyarakatKebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
Tujuan UmumTujuan UmumTerwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan airTerwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air
minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutanminum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan
Tujuan KhususTujuan KhususKeberlanjutan dan penggunaan efektifKeberlanjutan dan penggunaan efektif
1.1. Air Merupakan Air Merupakan Benda Sosial dan Benda EkonomiBenda Sosial dan Benda Ekonomi2.2. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap
Kebutuhan.Kebutuhan.3.3. Pembangunan Berwawasan LingkunganPembangunan Berwawasan Lingkungan4.4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat5.5. Keberpihakan pada Masyarakat MiskinKeberpihakan pada Masyarakat Miskin6.6. Peran Perempuan dalam Pengambilan KeputusanPeran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan7.7. Akuntabilitas Proses PembangunanAkuntabilitas Proses Pembangunan8.8. Peran Pemerintah Sebagai FasilitatorPeran Pemerintah Sebagai Fasilitator9.9. Peran Aktif MasyarakatPeran Aktif Masyarakat10.10. Pelayanan Optimal dan Tepat SasaranPelayanan Optimal dan Tepat Sasaran11.11. Penerapan Prinsip Pemulihan BiayaPenerapan Prinsip Pemulihan Biaya
PendekatanPendekatan Demand Responsive, bantuan teknis hanya diberikan Demand Responsive, bantuan teknis hanya diberikan
kepada pemerintah daerah yang berminatkepada pemerintah daerah yang berminat Partisipatif, proses bantuan teknis dilakukan melalui Partisipatif, proses bantuan teknis dilakukan melalui
pendekatan yang tidak menggurui, tetapi memberikan pendekatan yang tidak menggurui, tetapi memberikan ruang kepada semua daerah untuk terlibat aktif dalam ruang kepada semua daerah untuk terlibat aktif dalam prosesproses
Inclusive, diupayakan seluruh stakeholder daerah, baik Inclusive, diupayakan seluruh stakeholder daerah, baik dinas instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi, dinas instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat, dapat terlibat dalam program di daerahmasyarakat, dapat terlibat dalam program di daerah
Fasilitatif, Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA Fasilitatif, Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA bertindak sebagai fasilitator yang mendorong keaktifan bertindak sebagai fasilitator yang mendorong keaktifan Pokja AMPL daerah dalam menyusun, melaksanakan, Pokja AMPL daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi suatu agenda atau kegiatandan mengawasi suatu agenda atau kegiatan
MetodologiMetodologi Pemahaman: melalui fasilitasi, daerah didorong untuk Pemahaman: melalui fasilitasi, daerah didorong untuk
memahami isu dan permasalahan AMPL di daeranya. memahami isu dan permasalahan AMPL di daeranya. Sehingga timbul kesadaran untuk memperbaikinya, yang Sehingga timbul kesadaran untuk memperbaikinya, yang harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi. Kegiatan harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi. Kegiatan yang dilakukan adalah lokakarya stakeholder dan diskusi yang dilakukan adalah lokakarya stakeholder dan diskusi kelompok kerjakelompok kerja
Pendalaman (internalisasi): melalui kegiatan-kegiatan yang Pendalaman (internalisasi): melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal, daerah didorong untuk lebih memahami dan bersifat lokal, daerah didorong untuk lebih memahami dan menghayati persoalan sektor AMPL. Kegiatan yang menghayati persoalan sektor AMPL. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kajian keberhasilan dan dilaksanakan dapat berupa kajian keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL di daerah, kegiatan kegagalan pembangunan AMPL di daerah, kegiatan koordinasi antar dinas, dialog, dan rapat kerjakoordinasi antar dinas, dialog, dan rapat kerja
Kerja mandiri (aktualisasi): daerah diharapkan dapat Kerja mandiri (aktualisasi): daerah diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang bermanfaat melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang bermanfaat dalam upaya perbaikan pembangunan AMPL di daeranya, dalam upaya perbaikan pembangunan AMPL di daeranya, dengan inisiatif dan pendanaan sendiridengan inisiatif dan pendanaan sendiri
OutputOutput
Adopsi Kebijakan dengan indikator:Adopsi Kebijakan dengan indikator: Adanya komitmen daerah dalam adopsi Kebijakan Adanya komitmen daerah dalam adopsi Kebijakan
yang dituangkan dalam surat minat Kepala yang dituangkan dalam surat minat Kepala DaerahDaerah
Ada dan berfungsinya Kelompok Kerja AMPL Ada dan berfungsinya Kelompok Kerja AMPL daerah yang bertugas mengawal proses adopsi daerah yang bertugas mengawal proses adopsi dan implementasi Kebijakandan implementasi Kebijakan
Adanya rencana Kelompok Kerja daerah baik Adanya rencana Kelompok Kerja daerah baik tahunan maupun jangka yang lebih panjangtahunan maupun jangka yang lebih panjang
Adanya produk perencanaan pembangunan Adanya produk perencanaan pembangunan AMPL yang mengadopsi pokok-pokok Kebijakan AMPL yang mengadopsi pokok-pokok Kebijakan (misalnya Renstra AMPL)(misalnya Renstra AMPL)
Outcome (sangat didorong)Outcome (sangat didorong)
Implementasi Kebijakan dengan indikator:Implementasi Kebijakan dengan indikator: Adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang Adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kebijakan. Misalnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kebijakan. Misalnya penerapan partisipasi masyarakat dalam proyek penerapan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan sarana air minum di perdesaan dengan pembangunan sarana air minum di perdesaan dengan dana APBD.dana APBD.
Adanya dukungan bagi pelaksanaan proyek-proyek dari Adanya dukungan bagi pelaksanaan proyek-proyek dari pihak luar, seperti LSM, donor, termasuk dari pemerintah, pihak luar, seperti LSM, donor, termasuk dari pemerintah, seperti WSLIC2 dan PAMSIMAS.seperti WSLIC2 dan PAMSIMAS.
Adanya rencana untuk proses keberlanjutan proyek-proyek Adanya rencana untuk proses keberlanjutan proyek-proyek di atas, termasuk dalam monitoring selama dan pasca di atas, termasuk dalam monitoring selama dan pasca konstruksi, serta replikasinya di lokasi lain yang belum konstruksi, serta replikasinya di lokasi lain yang belum terlayaniterlayani
Alur Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di DaerahAlur Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah
Diseminasi Ke-bijakan Nasio-nal AMPL-BM
Diseminasi Ke-bijakan Nasio-nal AMPL-BM
Pemahaman Kebijakan dan Identifikasi Isu AMPL
Pemahaman Kebijakan dan Identifikasi Isu AMPL
Pendalaman Kebijakan
Pendalaman Kebijakan
Pemantapan Rencana Kerja Pokja AMPL
Pemantapan Rencana Kerja Pokja AMPL
Pengembangan Rencana Pemba-ngunan AMPL Daerah
Pengembangan Rencana Pemba-ngunan AMPL Daerah
Penggalangan dukungan pim-pinan daerah
Penggalangan dukungan pim-pinan daerah
Penyiapan Kelompok Kerja AMPL Daerah
Penyiapan Kelompok Kerja AMPL Daerah
Lokakarya Ope-rasionalisasi Kebijakan
Kajian keberlanjutan & kegagalan sarana AMPL daerah
Penyusunan dokumen Renstra AMPL-BM
Kesepakatan Pe-nyusunan Rencana Pembangunan AMPL-BMKajian penge-
lolaan data & informasi AMPL daerah
Penilaian diri (self assesment)
Kajian investasi & alternatif penda-naan AMPL daerah
Finalisasi Rencana Strategis AMPL
1 54
3
2
6 7
a b
c
d
e
f
g
Lokalatih Operasionalisasi Kebijakan
Lokalatih Operasionalisasi Kebijakan
Lokakarya&orien-tasi MPA PHAST
Lokakarya&orien-tasi MPA PHAST
Pelatihan keterampilan dasar fasilitasi
Pelatihan keterampilan dasar fasilitasi
Pelatihan penyusunan Renstra AMPL
Pelatihan penyusunan Renstra AMPL
Lokakarya/pelatihan CLTS
Lokakarya/pelatihan CLTS
A
DB
C
E
Sosialisasi & dialog publik
Penyempur-naan rensta
Legalitas renstra
Acuan SKPD
Monitoring dan evaluasi
Umpan balik
Lokakarya Konso-lidasi Hasil Pelak-sanaan Kebijakan
h
Mengapa Proyek-Proyek Fisik Harus Mengapa Proyek-Proyek Fisik Harus Didahului dengan Pemahaman KebijakanDidahului dengan Pemahaman Kebijakan
Fakta bahwa organisasi proyek seringkali eksklusif, tidak melibatkan stakeholder luas di daerah. Fakta bahwa organisasi proyek seringkali eksklusif, tidak melibatkan stakeholder luas di daerah. Hal ini menyebabkan tidak terinformasikannya kegiatan pembangunan, yang akhirnya Hal ini menyebabkan tidak terinformasikannya kegiatan pembangunan, yang akhirnya menyulitkan dalam tindak lanjut pembinaan pasca konstruksimenyulitkan dalam tindak lanjut pembinaan pasca konstruksi
Fakta bahwa koordinasi antar dinas di daerah dalam pembangunan AMPL seringkali tidak Fakta bahwa koordinasi antar dinas di daerah dalam pembangunan AMPL seringkali tidak berjalan. Sehingga asumsi-asumsi bahwa serah terima proyek adalah urusan nanti, adalah keliru berjalan. Sehingga asumsi-asumsi bahwa serah terima proyek adalah urusan nanti, adalah keliru besarbesar
Exit strategyExit strategy adalah kegiatan di akhir proyek, tetapi kalau tidak disiapkan sejak dini, yang terjadi adalah kegiatan di akhir proyek, tetapi kalau tidak disiapkan sejak dini, yang terjadi hanya exit untuk proyek, bukan melahirkan keberlanjutanhanya exit untuk proyek, bukan melahirkan keberlanjutan
Untuk itu:Untuk itu:– daerah perlu memahami kondisi makro AMPL di daerahnya, memahami tugas daerah perlu memahami kondisi makro AMPL di daerahnya, memahami tugas
dan kewajibannya, memahami kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan dan kewajibannya, memahami kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan sektor, memiliki strategi penanganan yang disesuaikan dengan kemampuan, sektor, memiliki strategi penanganan yang disesuaikan dengan kemampuan, memahami peran stakeholder luar dengan baik, sehingga dapat memahami peran stakeholder luar dengan baik, sehingga dapat mengapresiasinya mengapresiasinya
– Daerah perlu memahami bahwa kegiatan pembangunan oleh pihak luar, Daerah perlu memahami bahwa kegiatan pembangunan oleh pihak luar, termasuk pemerintah pusat, bukan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang termasuk pemerintah pusat, bukan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada, bukan untuk seluruh wilayah, sehingga tanggung jawab daerah tetap ada di ada, bukan untuk seluruh wilayah, sehingga tanggung jawab daerah tetap ada di dalam pengembangannyadalam pengembangannya
– Daerah harus paham bahwa proyek fisik dari pihak luar merupakan tanggung Daerah harus paham bahwa proyek fisik dari pihak luar merupakan tanggung jawab daerah dalam melestarikannya. Karena itu perlu diupayakan jawab daerah dalam melestarikannya. Karena itu perlu diupayakan keberlanjutannya dengan mengalokasikan sumber dayanya sejak tahap keberlanjutannya dengan mengalokasikan sumber dayanya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaannyaperencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaannya
Fasilitasi Kebijakan di Daerah Proyek Fasilitasi Kebijakan di Daerah Proyek PAMSIMASPAMSIMAS
Dalam kondisi ideal, proyek fisik hadir Dalam kondisi ideal, proyek fisik hadir setelah daerah memahami kebijakan dan setelah daerah memahami kebijakan dan memiliki strategimemiliki strategi
Dalam hal proyek fisik datang bersamaan Dalam hal proyek fisik datang bersamaan dengan fasilitasi kebijakan, perlu upaya dengan fasilitasi kebijakan, perlu upaya yang lebih besar dalam memberikan yang lebih besar dalam memberikan pemahaman kepada daerahpemahaman kepada daerah
Karakteristik Daerah PamsimasKarakteristik Daerah Pamsimas
1.1. Daerah mitra WASPOLA (Memiliki Pokja Daerah mitra WASPOLA (Memiliki Pokja AMPL, telah memahami kebijakan, AMPL, telah memahami kebijakan, memiliki renstra)memiliki renstra)
2.2. Daerah Pamsimas non dampingan Daerah Pamsimas non dampingan WASPOLA (belum memiliki apapun)WASPOLA (belum memiliki apapun)
Daftar Daerah Mitra WASPOLADaftar Daerah Mitra WASPOLA1.1. Sumatera Barat: Kab.Solok, Sw.Lunto Sijunjung, Payakumbuh, Tanah Sumatera Barat: Kab.Solok, Sw.Lunto Sijunjung, Payakumbuh, Tanah
Datar, Pesisir Selatan, Kt.BukittinggiDatar, Pesisir Selatan, Kt.Bukittinggi2.2. Bangka Belitung: Kab.Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat, Bangka Belitung: Kab.Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat,
Kt.Pangkal PinangKt.Pangkal Pinang3.3. Banten: Kab.Lebak, Pandeglang, Serang, Tanggerang, Banten: Kab.Lebak, Pandeglang, Serang, Tanggerang,
Kt.Tanggerang, CilegonKt.Tanggerang, Cilegon4.4. Jawa Tengah: Kab.Kebumen, Pekalongan, Grobogan, Cilacap, Jawa Tengah: Kab.Kebumen, Pekalongan, Grobogan, Cilacap,
Pemalang, Purbalingga, BrebesPemalang, Purbalingga, Brebes5.5. NTB: Kab.Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, NTB: Kab.Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima,
Lombok TengahLombok Tengah6.6. Gorontalo: Kab.Gorontalo, Bone Bolango, Pahuwato, Boalemo, Gorontalo: Kab.Gorontalo, Bone Bolango, Pahuwato, Boalemo,
Kt.GorontaloKt.Gorontalo7.7. Sulawesi Selatan: Kab.Pangkep, Selayar, Takalar, Wajo, Soppeng, Sulawesi Selatan: Kab.Pangkep, Selayar, Takalar, Wajo, Soppeng,
Gowa, JenepontoGowa, Jeneponto8.8. Sulawesi Tenggara: Kab.Konawe, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara: Kab.Konawe, Konawe Selatan, 9.9. NTT: Kab.Rote Ndao, Timor Tengah SelatanNTT: Kab.Rote Ndao, Timor Tengah Selatan
Daerah Mitra WASPOLA melalui Proyek LainDaerah Mitra WASPOLA melalui Proyek Lain
1.1. WES UNICEF: NTT, NTB, Sulsel, Maluku WES UNICEF: NTT, NTB, Sulsel, Maluku Utara, Papua BaratUtara, Papua Barat
2.2. UNICEF NAD: calonUNICEF NAD: calon
3.3. Pro Air: NTTPro Air: NTT
4.4. CWSHP: Jambi, Bengkulu, Kalimantan CWSHP: Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan TengahBarat, Kalimantan Tengah
Kerangka Keberlanjutan Kerangka Keberlanjutan Operasionalisasi Kebijakan dalam PamsimasOperasionalisasi Kebijakan dalam Pamsimas
Skenario Umum Penguatan Kapasitas Skenario Umum Penguatan Kapasitas Oleh Pokja AMPLOleh Pokja AMPL
Sinergi PAMSIMAS dg Pokjanas AMPLSinergi PAMSIMAS dg Pokjanas AMPL
Identifikasi dan klasifikasi kualifikasi Identifikasi dan klasifikasi kualifikasi konsultan/fasilitator PAMSIMASkonsultan/fasilitator PAMSIMAS
Melakukan Training of Trainers dalam Melakukan Training of Trainers dalam Operasionalisasi Kebijakan dan Pengembangan Operasionalisasi Kebijakan dan Pengembangan Renstra AMPL, tingkat nasionalRenstra AMPL, tingkat nasional
Melakukan pelatihan Operasionalisasi Kebijakan Melakukan pelatihan Operasionalisasi Kebijakan dan Pengembangan Renstra, oleh tim PAMSIMAS dan Pengembangan Renstra, oleh tim PAMSIMAS atas supervisi Pokjanas, tingkat provinsiatas supervisi Pokjanas, tingkat provinsi
Koordinasi tahunan Pokja daerah PAMSIMAS Koordinasi tahunan Pokja daerah PAMSIMAS dalam rangka monev diselenggarakan oleh dalam rangka monev diselenggarakan oleh PokjanasPokjanas
Terima KasihTerima Kasih