KONSEP NEGARA MENURUT ALI ABD AL-RAZIQ SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Oleh : Ade Juarsih 203 309 776 Bandung 2008 M/ 1429 H
75
Embed
KONSEP NEGARA MENURUT ALI ABD AL-RAZIQfrdaus/PenelusuranInformasi/tugas2/data/jb4005.pdflainnya. Ia memisahkan agama dan negra sehingga banyak para pemikir politik dan cendikiawan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KONSEP NEGARA
MENURUT ALI ABD AL-RAZIQ
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Siyasah
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Oleh :
Ade Juarsih
203 309 776
Bandung
2008 M/ 1429 H
ABTRAK
ADE JUARSIH : konsep Negara menurut Ali Abd al Raziq
Pada tahun 1888 ditimur tengah telah muncul pergolakan politik yang diwarnai masuknya faham nasionalisme yang cenderung sekuler kedunia Islam. Faham ini membuka lebar perdebatan panjang dikalangan para pemikir politik Islam. Pemikiran mengenai hubungan agama dan negara atau agama dan politik Ali Abd al Raziq berbeda dengan para pemikir politik dan ahli ketatanegaraan lainnya. Ia memisahkan agama dan negra sehingga banyak para pemikir politik dan cendikiawan yang menentang pemikiran beliau. Pemikiran Ali Abd al Raziq yang tertuang dalam bukunya membahas seputar agama dan negara sehingga ia di asingkan dan di pecat dari jabatanya sebagai Hakim Mahkammah di negara Mesir.
Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang(1) unsur negara menurut Ali Abd al Raziq(2) hakekat negara(3) negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq. Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah perkembangan di kalangan para pemikir politik islam dan di pengaruhi peradaban barat. Karena pada waktu itu terjadi perang dunia satu di wilayah muslim. Disamping itu hubungan perbedaan agama dan negara dipengaruhi oleh pemikiran yang berbeda-beda di kalangan para pemikir politik islam.
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yaitu suatu metode yang dipaki untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini pula dipakai teknik book survey mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data yang di teliti di kelompokkan pada data primer dan sekunder. Data perimernya ialah mengenai khilafah dan pemerintahan dalam islam karangan Ali Abd al Raziq sedangaka data sekundernya ialah bagian-bagian tertentu dari buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini, ditambah laporan-laporan serta artikel-artikal yang ada hubunganya dengan penulisan skripsi ini. Pengelolaan data di lakukan dengan cara membaca, menelaah, memisahkan, mengelompokan, lalu menganalisanya sesuai dengan pendekatan di atas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa(1) negara merupakan suatu tatanan kehidupan untuk bermasyarakat dan berorganisasi maka dari itu dalam suatu pemerintahan atau bernegara di perlukan unsur-unsur negara (2) pada hakekatnya negara merupakan sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik(3) negara yang ideal adalah negara yang berasaskan humanisme universal dimana neghara itu memperjuangkan kedaulatan rakyat yaitu demokrasi dan keadilan sosial.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................... i
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii
BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Rumusan masalah .................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian .................................................................... 4
D. Kerangka Pemikiran ................................................................ 4
E. Metode penelitian .................................................................... 12
BAB II SEKILAS PROFIL ALI ABD AL RAZIQ ............................... 14
A. Riwayat Hidup Ali Abd al Raziq ............................................. 14
B. Latar Belakang dan Setting Sosial Ali Abd al Raziq ............... 17
C. Pengaruh Pemikiran Ali Abd al Raziq ..................................... 24
D. Karya-karya Monumental Ali Abd al Raziq ............................ 25
BAB III ALI ABD AL RAZIQ DAN KONSEP NEGARA .................. 31
A. Pengertian Negara Menurut Ali Abd al Raziq ........................ 31
B. Unsur-Unsur Negara Menurut Ali Abd al Raziq ..................... 34
C. Hakekat Negara Menurut Ali Abd al Raziq ............................. 64
D. Negara yang Ideal Menurut Ali Abd al Raziq ......................... 65
BAB 1V KESIMPULAN ......................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 70
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Para pemikir politik Islam senantiasa mengunakan Al-Qur’an sebagai
dasar hukum pertama dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang
konsep-konsep politiknya yang mereka kemukakan. Itu terjadi karena al-Qur’an
adalah landasan pokok hukum Islam yang bersifat global, yang mencakup seluruh
aspek dan lapangan kehidupan, baik segi akidah, ibadah dan muamalah. Al-qur’an
dan al-sunah merupakan sumber pokok yang telah di sepakati oleh para ulama,
sedangkan sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, istisan, marslah mursalah dan
yang lainnya masih di pertentangkan dalam penggunaannya. (A. Djazuli,
1991:58).
Perkembangan pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam
setiap aspek semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pegetahuan
,teknologi dan perubahan social yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan
kondisi yang berlangsung. Nilai-nilai yang di terapkan tersebut merupakan suatu
kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karena sesuai dengan sosio kultur dan sosio
politik yang sedang terjadi saat itu (Taufik Adnan Amal, 1989 : 33)
Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik
hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam,
yang dalam ini adalah pencarian tentang konsep negara. Masalah ini kian makin
komplek karena tatkala konsep negara bangsa ( nation state ) yang berasal dari
barat berpengaruh di praktekan dalam lingkungan Islam.
1
Konsep tentang negara telah menjadi perhatian para pemikir politik dan
filosof muslim sejak klasik sampai modern dalam pencarian mereka tentang
konsep Negara yang ideal bagi masyarakat tak terkecuali pemikir Islam. Pemikir
dan pencarian konsep tentang negara adalah ijtihad politik dalam rangka
menemukan nilai-nilai Islam dalam konsep sistem politik yang sedang
berlangsung. Hal ini di maksudkan untuk : (1) menemukan identitas Islam tentang
negara (aspek teoritis dan formal) ini berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki
konsep tertentu tentang negara (2) melakukan idealisasi dari persepsi Islam
tentang negara dan menawarkan prinsif-prinsif dasar tentang etika dan moralitas.
Dalam konsep pemikiran politik ada tiga hubungan negara dan Agama :
yaitu terdapat.
1. Agama dan negara tidak bisa di pisahkan (menekankan paradigma
integralistik):
2. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik :
3. Sekuralistik (agama dan negara di tempatkan secara terpisah):
Ketiga paradigma tersebut yang muncul dari pendekatan dan pemahaman
yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun kendati
dalam pemahaman dan pendekatan berbeda ketiganya mempunyai tujuan yang
sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik.
Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas
utama para pemikir politik Islam. Hal ini merupakan tuntunan karena hubungan
antara negara dan Agama sering memunculkan dalam kenyataan sejarah sering
menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber
pada dua sebab yaitu : terdapat perbedaan konsepsi antara agama dan politik yang
menimbulkan kesukaran pemaduan dalam praktek-praktek dan terdapat
penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.
Dalam usaha dan penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik
sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai
pendekatan. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq tentang konsep negara ialah
sekuler yaitu : kejayaan dan kemakmuran dunia islam dapat terwujud bukan
dengan kembali keajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan
reformasi atau pembaharuan ajaran Islam tetapi dengan perubahan total yang
bernapaskan sekuleristik, bahwa negara yang diperlukan oleh umat manusia
bukanlah negara agama melainkan negara duniawi. Dengan kata lain negara yang
di perlukan oleh umat Islam bukan negara agama melainkan negara duniawi atau
negara sekuler jadi Ali Abdul Raziq memisahkan agama dan negara atau politik
karena itu konsep negara menurut dia lebih cenderung pada sekuler atau
leberalisme yang lebih mementingkan agama :negara sekulerlistik yang
mengurusi agama jadi dia lebih pada liberalisme.
Sekularisme Ali Abdul Razik yang lebih menekankan totalitas ajarannya.
Merupakan pemikiran politik yang sangat patut untuk di kaji lebih lanjut untuk
mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh
pemikir politik Islam tersebut.
Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan
atau argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat yang di
lakukan oleh pemikir tersebut.
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja unsur-unsur negara menurut Ali Abdul Al-Raziq?
2. Bagaimana hakekat negara menurut Ali Abd AL- Raziq?
3. Bagaimana negara ideal menurut Ali Abd Al-Raziq?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah
sebagai mana berikut:
1. Untuk megetahui unsur-unsur negara menurut Ali Abd Al- Raziq?
2. Untuk megetahui hakekat negara menurut Ali Abd Al-Raziq ?
3. Untuk mengetahui negara yang ideal menurut Ali Abd Al - Raziq
D. Kerangka Pemikiran
Konsep Negara merupakan cita-cita politik yang luas dan juga integral
hal ini berkaitan dengan keselamatan, tujuan utama kemaslahatan secara
menyeluruh. dalam al Qur’an banyak menyuruh pedoman bagi manusia dalm
hidup bermsyarakat dan bernegara di antaranya, ialah prinsip- prinsip yang di
perhatikan dalam hidup bermasyarakat sepertinya toleransi, persamaan hak
kebebasan beragama dan lain-lain.
Pencarian konsep negara tersebut yang tidak terlepas dari kehidupan
manusia itu sendiri serta lingkungan dimana konsep tersebut munculnya
mengantarkan pada perlunya suatu lembaga tersebut di kenal dengan negara ,
yang mempuyai konsep dan bentuk pemerintahan tertentu. Pemahaman sederhana
tentang negara ialah; suatu organisai dimana sekelompok orang menempatinya
serta ada batas-batas wilayah tertentu (teritorial) dengan mengakui adanya
pemerintahan yang tertib dan terjamin keselamatannya serta adanya seorang
peminpin. (Wiryono, 1989: 2).
Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada
individu dari pada kelompok yang merupakan bagian dari pada masyarakat
merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bekerja sama untuk mencapai
keinginan – keingian bersama atau mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di
dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. (Azumardi
Azra, 2000:42).
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik adalah organisasi
pokok dari kekuasan politik. negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang
mempunyai kekuasaan untuk memertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam
masyarakat. Manusia hidup dengan suasana kerja sama, sekaligus suasana
antagonistic dan penuh pertentangan. negara adalah organisasi dalam suatu
wilayah dapat memaksakan kekuasanya secara sah terhadap semua golongan
kekuasan lainya dan yang dapat menetapkan tujuan –tujuanya dari kehidupan
bersama itu. negara menetapkan cara – cara dan batas –batas sampai dimana
kekuasaan dapat di gunakan dalam kehidupan bersama itu, baik dalam individu
dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikaian ia
dapat mengintegrasikan dan membingbing kegiatan –kegiatan social dari
penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini dapat di katakan bahwa
negara memiliki dua tugas yaitu: (1) mengendalikan dan mengatur gejala – gejala
kekuasaan yang social, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak
menjadi antagonisme yang membahayakan (2) mengorganisir dan
mengintegrasikan manusia dan golongan –golongan kearah yang tercapai tujuan –
tujuan dari masyarakat seluruhnya. negara menentukan bagaimana kegiatan
asosiasi-sosiasi kemasyarakatan di sesuaikan satu sama lain dan di arahkan
kepada tujuan nasional.
Pengendalian ini di lakukan pada system hukum dan dengan perantara
pemerintah beserta segala alat-alat perlengakapnya . kekuasaan negara
mempunyai organisai yang paling kuat dan teratur ; maka dari itu semua golongan
atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri
dalam rangka ini (Miriam Budiarjo2005 :38-39).
Dalam sistem pemerintahan di atas, juga dapat di lihat dalam pemerintahan
massa nabi Muhammad, lahirnya sebuah kota atau negara maka akan timbul siapa
yang akan menjadi pemimpin atau yang mengelola negara yang mengurus segala
masalah rakyatnya. Di mananegara madinah kita biasa lihat Rosululluoh
memimpin Negara madinah dan mengatur masyarakat yang ada di Madinah
supaya terdapat kemaslahatan, dalam kontek Islam, konsep pengaturan manusia
dalam menjalankan kehidupanya di kenal dalam istilah khilafah atau imamah
yang di dalamnya terdapat seorang iman yang memimpin atau yang mengatur tata
aturan yang berasal dari wahyu dan terealisasikan dalam kontek perilaku Rosul.
Menurut para ulama sangatlah penting dalam pemerintahan itu adanya
seorang imam karena manusia memerlukan seorang yang memimpin yang
sepadan dengan Rosullulah di tengah-tengah kaum mukminin. Ia memiliki
kekuasaan yang menyeluruh untuk di taati secara sempurna, memiliki wewenang
mereka mengurus Negara dengan baik atau mengatur konsitusi yang ada dan
membuat pemerintahan yang peraktis, sehingga masyarakat harus mematuhi
semua peraturan yang ada dan kebijakan-kebijkan peminpin negara tersebut.
Mereka mesti taat lahir batin sebab taat pada pemimpin berarti taat pada
Allah dan membagkang pada pemimpin berarti berarti tidak taat pada Allah jadi
mentaati peminpin dan perintahnya adalah suatu kewajiban seorang muslim, dan
seseorang tidak di sebut sempurna tampa keislamannya seseorang tidak diakui
menjadi imamah. (Ali Abdul Raziq, 1985: 6-7).
Secara luas khilafah pada prinsipnya mengurus umat sesuai dengan
ketentuan prinsi-prinsip umum syariah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.
Dengan demikian pihak yang saling membutuhkan merupakan satu kesatuan yang
utuh yaitu:
1. Pihak yang memegang kekuasaan atau mengurus, mengatur, membuat
kebijakan-kebijakn dan mengadakan kehidupan manusia
2. Pihak yang di atur dan dilayani yaitu masyarakat
Pemikiran tentang kondisi umat manusia yang saling membutuhkan
merupakan awal dari munculnya pemikiran-pemikiran yang melahirkan konsep
tentang sistem pemerintahan dari para ulama klasik. al Farabi seorang tokoh
filsafat besar Islam mengemukakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan
alami untuk bermasyarakat atau bernegara, karena tidak mampu memenuhi
kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun tujuan hidup bermasyarakat
menurutnya tidak semata mata untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tetap juga
untuk melengkapi kebutuhan bermasyarakat dan kebahagian tidak saja di dunia ini
Dari kecenderungan manusia untuk bermaysarakat, lahirlah berbagai
macam masyarakat yang sempurna dan tidak sempurna. Menurut pemikiran al
Farabi yang pertama : berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, di
sebabkan oleh banyak factor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat
mereka hidup, di wilayah yang amat panas, dingin dan sedang dan juga Faktor
makanan. Maka akan kebiasaan. Oleh karena itu tidak sebagaimana Plato, al
Farabi tidak melepaskan untuk mewujudkan persamaan, kesatuan dan
keseragaman di antar umat manusia .(Munawir , 1990:63).
Konsep Ibnu Taimiyah mengenai negara di dasarkan pada akal dan hadits.
Argumen pemikiran Ibnu Taimiyah terletak pada kebutuhan universal semua
manusia untuk bergabung, bekerja sama untuk menikmati berbagai manfaat
kepeminpinan apakah mereka menganut agama atau tidak. Argumen pemikiran itu
juga di perkuat dengan landasan dari al Qur’an dan as Sunnah Nabi, ia
mengajukan semua Sunah atau hadist Nabi yang menekankan harus adanya
kepemimpinan dan pemerintahan Taimiyah dalam karyanya mengatakan sebagai
konsitusi umum untuk negara yang berisikan tentang kenegaraan seperti halnya
Plato dan Ariestoteles, ia berpendapat bahwa manusia makhluk social, namun al
Mawardi memasukan agama dalam segi politik, negara itu memerlukan enam
sendi utama yaitu : penguasaan yang berwibawa, kesuburan tanah yang
berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup, karena unsur keagamaan di
masukan kedalam politik maka menurut al-Mawardi pemimpin negara
mempunyai dua fungsi sekaligus sebagai pemimpin agama dan di lain pihak
sebagai pemimpin politik.
Dan adanya hadis yang menekankan adanya pemimpin politik yang patuh
pada aturan –aturan mereka sebagai kewajiban agama. Sedangkan bentuk
pemerintahan agaknya tidak banyak menyatakan perhatian Ibnu Taimiyah. dan
ada bukunya yang membahas kenegaran yaitu Asiyasah Asariyah (pemerintahan
menurut syariat ).buku itu tidak menyinggung tentang konstitusi negara Islam
buku ini membahas tentang urgensi kekuasaan dalam menerapkan syariat dan
kewajiban untuk mematuhi pada pemimpin secara ringkasnya fungsi yang paling
penting adalah negara Islam adalah orang yang melaksanakan syariat baik para
pemimpin politik maupun ulamanya dan mengurus undang-undang bukan
pekerjaan umarah maupun ulama sebab al-Qur’an dan as-sunnah telah
menjelaskan(khalid Ibrahim Jidan, 1995:65-67).
Selain para pemikir klasik, ulama pada massa modern memberikan
kontribusi pemikiran tentang khazanah pemikiran politik Islam, yang dalam hal
ini antara lain al Maududi dengan paradigma intelektualnya, menyatakan bahwa
agama dan negara tidak dapat di pisahkan, karena wilayah agama meliputi
wilayah politik atau negara .negara. merupakan lembaga politikdan agama
sekaligus. Fundamentalisme merupakan menekankan pada totalitasnya agama,
yakni islam meliputi seluruh aspek kehidupan. pemisahan antara agama dan politi
merupakan tatanan kemasyarakatan tidak lebih dan tidak ada yang kurang(Al-
Maududi,1967:243)
Dengan demikian Islam sebagai agama yang pari purna dan menyentuh
seluruh aspek kehidupan. Di dalamnya termasuk kehidupan politik, dalam arti di
dalam islam ada system politik. Dalam pandangan al-maududi, negara islam
haruslah berdasarkan syariat dan didasarkan pada empat perinsip dasar, yaitu
mengakui kedaulatan Tuhan menerima otoritas nabi Muhammad , memiliki status
wakil tuhan dan menerapkan musyawarah(Al-Maududi, 1967: 165).
Dalam argumenyan Ali abdul raziq berbeda dengan para pemikir politik
lain ia berpendapat konsep negara adalah:
Pertama kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali
dengan ajaran kembali pada ajaran Islam yang lama dan bukan dengan
mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam akan tetapi mengadakan
perubahan total yang bernapaskan liberal dan sekuler yang berkiblat ke Barat.
Kedua dari awal sejarahnya Islam dan Negara selalu terpisah umat Islam
sadar terhadap suatu perinsip yang sekarang ini telah di akui secara universal
bahwa sistem politik dan agama itu selalu terpisah dan konstitusi (peraturan )
negara itu di dasarkan atas dasar praktis.
Dalam hal ini Ali Abdul Raziq mengakui bahwa umat Islam pemerintah,
tetapi hal ini bukan kewajiban syar’i bukan nas perintah agama dan pemerintahan
itu bukan karena khalifah pemerintahan itu untuk mengatur dan mengurus
masyarakat dan memelihara umat islam dan tidak di campur adukan dengan
agama jadi Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan
kebutuhan dan pertimbangan jadi ia berpendapat agama dan politik atau negara itu
harus di pisah maka ia tokoh islam yang controversial dan karena itu buku yang di
tulis bertentangan dengan pemikir politik islam lain(Ali Abdul Raziq,1985: 1-6).
Sedangkan menurut Al Mawardi situasi politik di dunia Islam pada massa
al-Mawardi yakni menjelang abad X sampai pertengahan abad 1X M. tidak lebih
baik pada massa al - Farabi, dan bahkan lebih parah semula Bagdad merupakan
otak peradaban dan poros negara Islam pada massa hidupnya al-Mawardi sama
dengan al-Farabi perkembangan teori politik yang serba sempurna sehingga tidak
mungkin di laksanakan oleh umat manusia ayang bukan malaikat maka pada
dasarnya teori politik dia berdasarkan kenyataan yang ada dan kemudian secara
realistic menawarkan perbaikan atau reformasi. (Munawir, 1990:62).
Dan pada dasarnya agama dan negara satu sejarah yang berbeda
hakikatnya adalah kabar gembira dan perintah (basyran wa nadzira) dalam surat
al Baqarah 119, sedangkan negara adalah kekuatan yang memaksa tapi saling
mempengaruhi satu sama lain agama dan negara dapat bertemu ketika berduanya
di lembagakan dalam partai, suatu gejala yang dapat di Indonesia yang
berdasarkan pancasila jadi agama dan negara tidak biasa di pisahkan harus sejajar
dengannya karena satu sama lain saling mempengaruhi banyak keterkaitan antara
agama dan negara. (Kuntowijoyo, 1991:191-192)
E. Langkah-langkah Penelitian
Penelitian ini di lakukan dengan mengunakan langkah –langkah sebagai
berikut:
1. Metode Penelitian
Metode yang di gunakan dalan penelitian ini ialah metode analisis dengan
mengunakan data kualitatif, yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian
bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi.
2. Sumber Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder. Sumber data perimer adalah Al Islam Wa Ushul Al
hukmi karangan Ali Abdul Raziq , khalifah dan Pemerintahan dalam Islam
dan data sekundernya adalah bagian tertentu buku-buku dan kitab-kitab
,artikel yang ada referensi dengan penelitian itu, Islam dan Tata Negara
karangan Munawir, Identitas Politik Umat Islam karangan kuntowijoyo,
Fiqi Siyasah karangan A dzajzuli Teori Politik Islam karangan khalid
Ibrahim Sistem - Sistem Politik karangan al Maududi dan yang lainya.
3. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang
berhubungan dengan masalah sebagai berikut:
1. data –data pemikiran tentang pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai
konsep negara
2. data –data tentang dalil-dalil yang di gunakan oleh Ali Abdul Raziq
dalam landasan yang mengemukan pendapatnya.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah book survey yaitu
dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan
mengumpulkan data perimer maupun sekunder
5. Analisis Data
Data yang terkumpul oleh penulis akan di analisis dengan mengunakan
pendekatan teknik analisis isi.
Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukuan deang langkah
langkah sebagai berikut:
1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik secara
perimer maupun sekunder
2. Mengelompokan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang di
teliti
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam
kerangkan pemikiran
4. Menapsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis
dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang
berlaku dalam penelitian.
BAB II
SEKILAS PROFIL ALI ADB RAZIQ
A. Riwayat hidup Ali Abd al Raziq
Ali Abd Al -Raziq nama lengkapmya syeikh Ali Abd al - RAziq salah
satu seorang keluarga yang terkenal yang berdiam di as’Said yang termasuk
wilayah al Mania, suatu keluarga hartawan dengan tanah – tanah pertanian yang
luas atau meminjam istilah yang berlaku sekarang ini , keluarga feodal ayahnya
yang bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, adalah seorang pembesar
yang terpandang di daerah pinggiran dan Ali Abd Raziq di lahir di pedalaman
propinsi Menia pada tahun 1888 ia keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan
politik. ayah yang berkicinpung dalam dunia politik bahkan ia pernah menjadi
wakil ketua Partai Rakyat ( Hizbu al- Ummah ) pada tahun 1907. setelah revolusi
tahun 1919, al Asharar al- Dusturiyah partai ini adalah partai kelanjutan Hizbu al
Ashrar al Ummah yang mempunyai dukungan yang rapat dengan Inggris. Pendiri
partai ini antara lain ialah Hassan (Hasan kecil pasha) Ali Abd al Raziq saudara
Ali Syaikh Abd al Raziq. Hasan saudara Ali ini menjadi pejabat pada Kantor
Dewan sultan Hasan Husein yang merupakan agen Inggris pada massa perang
dunia I . hassan terbunuh ketikaia keluar dari Rapat Dewan Kantor di partai surat
kabar pada partai tersebut pada bulan oktober tahun 1922 Ali mempunyai seorang
kakak yang bernama Mustofa.
Pendidikan Ali Abd al Raziq ia penganut Abduh meskipun ia tidak sempat
belajar banyak secara langsung darinya, oleh karena pada Abduh wafat pada tahun
1905 Ali baru berusia tujuh belas tahun kemudian dia belajar di Al- Azhar pada
umur masih amat muda sepuluh tahun ia mempelajari hukum pada Seyikh
Ahmmad Abu Thatwah, sahabat Abduh, Khatwah sebagai Iman Abduh adalah
murid Jamal al Din al –Afgani, Ali selama satu tahun atau dua tahun mengikuti
perkuliahan di al janni ‘ah al- Mishiyyah (kini menjadi Jami’ah al Qahriyah di
antara dosen asing di universitas itulah Prof Santillana yang memberikan
perkuliahan sejarah filsafat setelah Ali Abd al Raziq memperoleh izasah
Aumyyah dari Al Azhar tahun 1911 ia mulai mengajar di universitas tapi itu tak
lama pada bagian kedua tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di
unversitas Oxford, disitu ia banyak mempelajari ilmu ekonomi dan politik juga
banyak membaca dan mempelajari ide- ide Barat sehingga pikiran dia banyak
terpengaruh oleh pikiran Barat.
Guru –guru yang Ali Abd al Raziq ia terpengaruh oleh pandangan Abduh
bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan agama dan bahwa semua rakyat Mesir
mempunyai tanggung jawab yang sama dan mempunyai ha-hak yang sama baik
dalam bidang politik, ekonomi dan di muka hukum tampa mempertimbangkan
perbedaan agama dankeyakinan seperti yang tertera dalam Partai nasionalime
Mesir yang di rumuskan dan sifatnya yang reseptif dan akomodatif terhadap
peradaban barat. Maka dari kalangan sementara sahabat murid dan pengikut
Abduh berkembang lah kecenderungan ke arah nasionalisme Ali Abd al Raziq
pun sama dengan Abduh atau faham sekularisme yang memang telah
berkembang. Di kalangan cendikiawan mesir dan yang telah mengeyam
pendidikan barat yaitu Ali Abd al Raziq penganut Muhammad Abduh mungkian
ia tidak pernah belajar banyak karena pada tahun 1905 Abduh wafat dan ali
masih kecil pada waktu itu tapi ia mempelajari karya –karya Abduh dan
kemudian ia berguru pada teman abduh yaitu pada Syeikh Ahmmad Abu Khatwah
dan guru lainnya ialah Prof Santillana.
Pengalaman Ali Abd al Raziq Pada tahun 1915 ia mau kembali dari
Inggris ke Mesir setelah ia kembali kemudian ia di angkat menjadi hakim
mahkammah sar’iyyah dalam kedudukan ia sebagai hak kemudian ia mengadakan
penelitian dan hasilnya bukunya yang berjudul al Islam wa Ushul al Hukm karena
buku itu ia dikutuk dan di kucil kan oleh majlis uulama Al-Azhar kemudian ia di
berhentikan dari jabatanya sebagai hakim dan di larang nenduduki jabatan dalam
pemerintahan.
Abdul Raziq kakak Ali Abd al Raziq yang pernah menjabat menteri wakaf
dan setelah itu menerima gelar Pasya. Akan tetapi ia lebih menyuakai ilmu
kelembagaan ketimbang politik dan memperoleh setatus sosial yang terhormat di
mata bangsa mesir dan di akhir hayatnya diangkat atau di tunjuk sebagai Syeikh al
Azhar sementara itu Syeik Ali Abd al Raziq di tunjuk pula sebagi menteri wakaf
untuk menggantikan kakak itu dan di beri gelar Pasya juga. kemudian dia di pilih
menjadi anggota lembaga bahasa (Majma al-Lugawi)serta pada jabatan lain dan
pada tahun 1966 bulan september ia meninggal dunia.
Peristiwa yang paling penting yang terjadi dalam kehidupnya, yang
menjadikan namanya demikian termasyuhur adalah penerbitan bukunya itu yang
dalam pendahuluan ia mengemukakan bahwa untuk menyusun bukunya itu ia
telah menghabiskan waktu beberapa tahun lamanya dan karya itu baru rampung
pada bulan april 1925. dengan demikan buku itu terbit pda pertengahan bulan itu
pula dan pada. Sampulnya tertera judul yang berbunyi al Islam wa Ushul al
Hukmu lalu di bawah judul itu kita dapat baca sub judul yang berbunyi Raths Fi
al Khilafah wal Al- Hukummah al – Islam dan baru sesudah itu di ikuti oleh
kalimat yag berbunyi Ali Abd al Raziq ulama Al Azhar universitay dan hakim
mahkammah syar’ah
B. Latar Belakang Sosial Ali Abd al Raziq
1. Latar Belakang Sosial Politik Ali Abd al Raziq
Pada massa itu pertumbuhan dan pemikiran Ali Abd al Raziq terpengaruh
oleh anggota keluarganya yang rapat dengan orang inggris dan pokok pemikiran
yang ada fakta keadaan pada waktu itu dan situasi politik Ali Abd al Raziq bahwa
pada waktu itu kondisi politik saat itu sangat genting terjadinya perang dunia
kesatu I yang di kumandangkan pada bulan juli 1914 yang kemudian yang di ikuti
oleh mahklimat Turki yang saat itu merupakan negara kehalifahan yang
menyatakan perang kenegara Inggris akhir oktober tahun 1914 dan tampa alasan
yang di benarkan oleh undang-undang inggris lalu menduduki Mesir dan pada saat
itu mesir sesuai dengan undang-undang internasional merupakan bagian
kekhalifahan Turki Usmani yakni negara kekhalifahan Islam. Dan merupakan
ikatan keagamaan yang historis bangsa Mesir mengakui kekuasaan politik dan
sepiritual khalifah Turky yang mengakui kekuatan khalifa yaitu kekuasaan umat
Islam yang berpusat di Istambul dan ketika perang Turki dan Inggris pecah maka
pusat pemerintahan Inggris pindah kenegara Mesir dan pada puncaknya
kekeritisan masyarakat Mesir dalam bentuk nasionalisme membenci mereka dan
tidak mau mengakui kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama hubungan
mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap penjara ikut terpengaruh pula.
Pusat pemerintahan Inggris di Mesir berada di ujung tanduk pada saat itu
pada tahun1914 dan sampai massa- massa perang sesudahnya 1915-1917
mayoritas penduduk Mesir sangat tidak menyukai Inggris dan selalu
mengharapkan kekalahan Inggris dan pada saat itun dan pada saat yang sama
wajib membuktikan ketundukan terhadap kekhalifahan dan persaudaraanya
terhadap sesama muslim dengan mendukung Turky dalan perang itu, dan berharap
negara ini bisa mengalahkan Inggris. Sesudah memaklumkan perang Turky segera
mempersiapkan pasukan besar yang ditunjukan pada mesir gumga menyerbu
Inggris dan mengusir mereka dari negeri ini. Saat urt, cadive Mesir yang syah
yang berada di Istanbul, dan akan kembali ke Mesir bersama pasukan besar itu
guna menghancurkan tentara inggris. Sementara itu para tokoh partai nasionalis
Mesir, datang pula beersama pasukan itu guna mengobarkan semangat bangsa
Mesir menantang penjajah saat itu Turky merupakan sekutu Jerman yang kuat itu
melawan Inggris ajadi para panglima perang Jerman ikut pula memimpin pasukan
itu dengan demikian ancaman paling besar yang dihadapi Inggris waktu itu
serbuan pasukan turky yang didukung oleh para pemimpin Mesir. Kekhawatiran
penguasa penjajah terbukanya kesempatan bagi bangsa Mesir untuk memberontak
terhadap Inggris dan bergabung dengan pasukan Turky itu. Kekhawatiran serupa
ini sudah berjalan sepanjang tahun 1915-1916 dan sebagian besar tahun 1917.
sementara itu Jerman memperoleh kemenangan besar di medan pertempuran
Eropa.
Saat itu khalifah Turky telah memaklumkan perang suci terhadap Inggris
dan sekutunya, dan mengobarkan semangat seluruh umat Islam agar memberontak
kepada musuh-musuh mereka yang menyerang kekhalifahan Islam. Perang dan
pemberontakan terhadap kaum penjajah itu mereka nyatakan sebagai kewajiban
agama atas mereka.
Politik Inggris selama bertahun-tahun sebelum perang yaitu untuk
memisahkan Mesir dari Turky dan memtuskan hubungan keduanya sehingga
dengan denikian Inggris sendirilah yang menguasai Mesir dan membentuk corak
pemerintahannya yang akhirnya untuk mengabungkan Mesir kedalam
kekuasaannya yang dijadikan negara jajahan semasa emperium yang sangat besar
akan tetapi semua ini belum dapat direalisasikan sebelum perang oleh sebab itu
ketika perang pecah Inggris berpeluang dan bermaksud memenggal hubungan
antara Mesir dengan Turky. Dan secara sempurna memisahkan hubungan
terhadap mesir 18 Desember 1914 lalu merompak seluruh hak-hak bangsa mesir
dan Turky. Namun hak kekhalifahan dan hak kekuasaan atas Mesir yang terdapat
dalam diri keagamaan yang tak mungkin dilenyapkan oleh penjajah. Bahaya yang
mengeram didalamnya terus ada sepanjang berkecamuknya perang Dunia 1. dan
bahkan intensitasnya makin meninggi dengan kedatangan pasukan Turky yang
menorobos lewat gunung sinai untuk menghancur luluhkan pasukan Inggris.
Dan yang menjadi melatar belakangi pemikiran Syeh Abdul al Raziq
dalam bukunya yaitu yang bertujuan menghancurkan kekhalifahan dan
Pengertian tentang demokrasi dapat di lihat dari tinjauan bahasa
(etmologis)dan istilah (terminologis) secara etologi demokrasi terdiri dari dua kata
yang berasal dari bahasa yunani demosyang berarti rakyat sedangkan crots yang
berarti kekuasaan jadi demokrasi adalah keadaan Negara dimana system
pemerintahannya kedaulatan ad di tangan rakyat kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan ada di tangan rakyat ,rakyat kuasa , pemerintah rakyat dan kuasa oleh
rakyat.
Menurut Hendry B menyatakan bahwa demokrasi sebagai system politik
merupakan suatu sietm yang menunjukan bahwa kebijakan umumdi tentukan atas
dasar mayoritas oleh wakil –wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihanpemilihan berkala yang di dasrkan atas prinsip kesamaan politik dan di
selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik sedangkan affan
gafar (2000) memakai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara
normative (demokrasi normative) dan empirit adalah demakrasi yang secara ideal
hendak di lakukan oleh sebuah Negara, sedangkan demokrasi empiric demokrasi
dalam perwujudannya pada dunia politik priktis.
Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat
dan bernegara mengadung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan
ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupanya, termasuk dalam nilai
kebijakan bernegara Karen kebijakan tersebut akan menentukan kebijakn untuk
rakyat .
Bahwa hakikatnay demokrasi sebagai suatu system bermasyrakat dan
bernegara serta pemerintah memberikan penekana pada keberadan kekuasaan di
tangan rakyat baik dalam penyelengaraan Negara maupun kekuasaan pemerintah
ada di tangan rakyat.
Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi:
� Pentingnya kesadarn akan pluralisme. Tidak sekedar pengakuan pasif akan
kenyatan masyarakat yang majemuk
� Musyawarah.
Saling memberi syata internalisasi makna dan semangat musyawarah
menghendaki atau mengharuskan,
� Pertimbangan moral
� Pemupukan yang jujur dan sehat
� Pemenuhan segi-segi ekonomi
� Kerja samantar warga masyrakat dan sikap mempercayai itikad baik
masing-masing
� pandangan hidup demokratis harus di jadikasn unsure yang menyatu
dalam pendidikan
( Azumardy Azra, 2003:110-115)
Kekuasan yang ada di tangan rakyat suatu pemerinthan yang ada di tangan
rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau gavermennt of the people by the people and
for the people berlainan dengan kediktatoran oleh karena itu dalam demokrasi ,
rakyat yang membuat undang-undang yang tidak melindungi kepentingan rakyat
bukan untuk undang-undanh yang tidak melindungi kepentingan rakyat, baik
politik ,social ekonomi dan kebudayaan harus dig anti dengan undang-undang
yang sesuai dengankehedak rakyat, undang-undang harus sama dan membangun
dengan suara rakyat atau the low must be the veoci of the people dan
pemerintahan harus mendapatkan persetujuan rakyat atau the gavermannt must
be the consent of the people.
Pada dasarnya Ali Abd al Raziq dalam prinsif dasar kekuasaan Negara
menurut dia adalah demokrasi karena masyarkat yang akan memilih pemimpin
mereka dan kekuasaanya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan tuhan. Karena
Negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi hanya
rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut pemimpin hanya
melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan oleh rakyat karena Negara
kebutuhan duniawi jadi menurut Ali Abd al Raziq demokrasilah yang paling
pantas untuk prinsip dasar kekuasaan.
Stuktur Kekuasaan Negara
Dalam buku Ali Abd al Raziq tidak menyatakan tentang suktur kekuasaan
negara mungkin Ali Abd al Raziq mengabaikan tentang stuktur kekuasaan tiadak
mengupas, kurang prinsip mengenai pemerintahan dan tidak tertarik terhadap
stuktur kekuasan negara mungkin ali abd al raziq dalam mengartikan Negara
hanya secara global tidak terperinci atau hanya universal beda dengan para ulam
lainnya mereka menjelaskan tentang stuktur kekuasaan Negara misalnya:
Imam Al Mawardi ia menyatakan dan mengupas tentang stuktur kekuasan
dari mulai yang tertinggi yaitu kepala Negara dia di angkat untuk menjadi
seorang imam atau kepala Negara yang di angkat oleh masyarakat dan status
wajibnya seorang imamah,jika imamah pemimpin ) telah di ketahui sebagai man
yang wajib bagi umat manusia untuk mengangkat seorang imam oleh syariat
islam maka status wajib imamah (pemimpin0 adalah fardu kifayah seperti jihad.
Dan mencari ilmu, artinya peminpin telah di jalankan oleh orang yang berhak
mejalankannya, maka peminpin tel;ah tergugur dari oran lain. Jadi status hokum
seorang peminpin adalah wajib atau fardhu kipayah maka apabial tidak ada orang
yang tidak menjalankan tugas imam maka harus ada dua pihak:
1. Dewan pemilihan yang bertugas memilih imam (khalifah)bagi umat
2. Dewam imam (khalifah yang berhak mengangkat salah seorang di antara
mereka sebagai imam
Selain dua pihak di atasempunyai dosa atau keterlambatan pengangkatan
(imam jika kedua belah pihak di atas mendapat keistimewaan untuk mengangkat
imam)maka dari keduanya wajib memiliki criteria-kriteria yang legal.
Yang kedua : adanya pengangkatan menteri untuk membantu peminpin atau
kepala Negara menteri disini terbagi dua macam yang pertama :menteri tafwidhi
atau plenipotentlary (dengan mandate penuh)yang kedua :menteri tanfizi
(pelaksana )menteri tanfidzi ialah menteri yang di angkat oleh seorang imam
untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya
sendiri pengangkatan menteri itu sah dan tidak ada salahnya sedangkan menteri
tanfidzi (pelaksana)ia adalah bertugas melaksanakan tugas-tugas tersebut.ia lebih
mirip sebagai mediator dan tidak berhak mengangkat pejabat lainnya untuk
melaksanakn tugas-tugasnya ia hanya perwakilan saja., menteri tanfidzi tidak
memerlukan pengangkatan namun hanya memberikan pemberitahuannya.
Yang ketiga: adanya pengangkatan gubernur seseorang yang di angkat oleh
seorang kepala negara untuk menerima jabatan untuk menjadi peminpin salah satu
propinsi maka jabatanya terbagi dua bagian yang besifat umum adalah(a)
pengangkatan atas dasar sukarela (b)penguasa atas dasar terpaksa. Jadi
pengangkatan gubernur dengan akad atas dasar sukarela (gubernur
Mustafa)mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula.pengakatan ialah
imam menyerahakan keeminpinan satu propinsi, untuk mengayomi masyarakat
yang ada di dalanya kepadda seseorang.dan criteria yang harus di miliki
gubernurtidak jauh berbeda dengan menteri tanfidzi perbedaan keduanya hanya
otoritas gubernur proinsi lebih sempit jika di bandingkan dengan seorang menteri
namun keduanya tidak saling membelakangi adanya kesamaan di antara keduanya
dalam criteria yang harus di miliki.
Yang keempat: adanya pengangkatan seorang panglima perang di proyeksikan
untuk melawan orang-orang yang memberontak.jabatan Panglima perang terbagi
pada dua bagian(a) jabatan yang terbatas hanya mengatur pasukan dan meminpin
perang ssyarat-syarat yang terkait seperti gubernur khusus kekuasaanya terbatas
hanya untuk mengatur perang (b)ia deserahi untuk nenagani yang terkait deangan
perang seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian dalam hal ini
kriterianya sama dengan gubernur.
Yang kelima:adanya pegangkatan seorang hakim dan mereka harus memiliki
syarat-syarat tertentu.jika seseorang diangakat menjadi seorang hakim dan
keputusan di terapkan dan harus mempunyai syrat tesebut.laki-laki, harus
mempunyai pengetahuan, merdeka, islam, adil, sehat pendengaran dan
penglihatan,. Agar dengan pendengaran dan penglihatan ia bias menetapkan
hokum dan ia mengetahui hokum-hukum syariat ilmu-ilmi dasar(ushul0dan
cabang-cang furu. Dalamkekuasan ia di beriakan hak untuk menentukan hokum
yang berlaku dan menjatuhkan hokum yang bersalah dan menegakan hukum yang
adil.
Yang keemam:adanya jabatan wali pidana tugas wali pidana mengajak wali
pidana kepada keadilan dengan menakuti-nakuti mereka dan melarang piha yang
berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka .ia diberi kekuasaan
untuk menjatuhkan sanksi.
Yang ketujuh: pengangkatan seorang nakib(kepala)bernasab mulia jabatan nakib
ini sengaja di bentuk untuk melidungi orang-orang yang bernasabterhormat dari
orang-orang yang tidak selevel dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan
nasab mereka agar mereka di cintai dan di perintah mereka di realisir.
Yang kedelapan : adanya pengangkatan seorang iman salat dan di angkat oleh
seorang kepala Negara untuk mengatur mesjid-mesjid yang ada di sekitar wilayah
Negara dan di ber kekuasaan untuk mengatur sepenuhnya.
Sembilan :di angkatnya seorang oleh seorang khalifah untuk mengatur zakat dan
meminta pada masyarakay yang mamuh untuk mensedekahkan sebagian hartanya
dan terus membagikannya pada orang yang tidak mampuh.
Sedangkan menurut Al Maududi stuktur kekuasaan negara di awali dengan
didirikanya lembaga-lembaga pemerintahaan seperti legislative dan fungsi
legislatif untuk penengah dan pemberi fatwa, bahwa jelas suatu negara yang di
dirikan dengan dasar kedaulatan tuhan tidak dapat melakukan leegilasi yang
bertolak belakang deangan al qur’an dan sunnah ,s sekalipun consensus rakyat
menentukan yang keduanya sedangkan eksekutif ialah untuk menegakan
pedoman-pedoman tuhan yang di sampaikam melalui al-qur’an dan as sunnah
serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui pedoman-pedoman ini untuk
di jalankan kehidupan mereka sehari-hari,dan yudikatifuntuk menegakan
negaranya sesuai dengan kehidupan abadinya , Rosulullah saw. Sendirlah yang
menjadi hakim pertama egara tersebut. Dan beliau melaksanakan fungsi ini
dengan selaras dengan hokum tuha. Orang-orang yang melanjutkan tidak
memiliki arternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada hukum tuhan
sebagaimana yang telah di sampaikan kepada mereka oleh Rosulullah.(Al
Maududi,1998: 244)
C Hakekat Negara Menurut Ali Abd al Raziq
Pada hakekatnya negara menurut ali abd al raziq merupakan sekumpulan
manusia atau sekelompok manusia yang di butuhkan untuk mengatur kehidupan
sehari-hari supaya lebih teratur dan terdapat fungsi hakekat negara adalah sebagai
berikut.
a. sifatnya , memaksa yangf berarti bahwa negara mempunyai
kekuasaan untuk memakia kekerasan fisik secara legal. Untuk
mengefektifitaskanya sifat negara memiliki alat-alat seperti polisi
dan tentara. Harold j laski berpendapat bahwa sifat dari hakekat
dari negara dari negra terletak dari kekuasaan memaksa kaidah-
kaidah yang melekat pada setiap orang yang hidup dalam
lingkungan pembatasanya: misalnya negara dapat memaksa
pemakai jalan untuk mematuhi pertaturan lalu lintas.
b. Sifat monopoli yang artinya bahwa negara mempunyai monopoli
dalam menetapkan tujuan bersama itu, negara dapat melarang suatu
organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah
tertentu.
c. Sifat mencakup semua yang berarti bahwa seluruh peraturan
perundang-undang dalan sutau wilayah negara untuk semua orang
yang terlibat di dalamnya tampa kecuali. Hal ini berarti semua
orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada
peraturan perundang-undang yang berlaku. Misalnya negara yang
memerintah semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh dan
negara akan menghukum orang yang melangggar perintahnya.
D.Negara yang Ideal Menurut Ali Abd al Raziq
Negara yang ideal menurut ali abd al raziq ialah negara yang berasaskan
humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan
sosial dalam pemikiran Ali Abd al Raziq pandangannya yang sekuler tampa
segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non
muslim yang hidup di negara itu. Negara yang bersasakan humanisme universal
dan sistem demokrasi di tunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka
mencapai kemajuan dan keadilan sosial tampa melibatkan agama.
Sesungguhnya negara didekralarasikan oleh Ali Abd al Raziq jauh dari
tuntunan Allah SWT. Pada dasarnya tidak beda dengan undang-undang 45 yang
sekuler. Walaupun di janji-janjikan muluk seperti melaksanakan sistem
demokrasi, tidak totaliter, berdiri sendiri mengembangkan kepribadiannya secara
bebas tampa aturan agama boleh aktif dalam politik, ekonomi, budaya dan
mengembangkan usaha-usaha lain kemanusiaan.
Karena organ untuk melayani masyarakat yang mendorng kemajemukan.
Negara yang mendorong kediktatoran dan totalisme karena berlaeanan dengan
martabat manusia, memasung kebebasan dan menghancurkan hukum. Negara dan
individu menjungjung tinggi masyarakat madani dan mengawasi kekuasaan,
dimana pihak berkuasa mempunyai tangung jawab.
Aristoteles menyatakan negara yang ideal adalah negar ayang
memanusiakan manusi. sistem pemerintahan yang di tawarkan Aristoteles untuk
mewujudkan negarayang memanusiakan manusia adalah monarki(kerajaan) dalam
sistem pemerintahan monarki ini Aristoteles menghendaki yang menjadi
pemimpin negara adalah seorang raja. Rajalah yang paling ideal untuk meminpin
karena mempunyai kebajikan yang berada di atas hukum.
Dalam kenyataan sangat sulit menemukan orang yang sangat unggul
dalam kebajikan dan kearifan yang merupakan kualitas seorang filsuf raja. Jadi
sistem yang di tawarkan Aristoteles itu mustahil.
Sistem pemerintahan yang sangat hebat dari sistem yang di tawarkan
Aristoteles terbentuk saat negara Madinah di bawah pimpimnan nabi saw.negara
madinah dengan piagam Madinah yang merupakan aturan hidup yang di gali
dalam al Qur’an dan assunnah adalah cikal bakal berdirinya daulah islamyang
berkuasa selama kurang lebih 14 abad dengan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat yang terpenuhi dengan baik.
Dalam sistem pemerintahan yang di bentuk oleh nabi di lanjutkan pada
massa khalifah ada empat pilar utama negara yang pertama: kekuasan banyak di
tangan banyak orang ( demokrasi) kedua : di tangan Allah ( syariah ) yang ketiga :
kekuasaan hanya ada di tangan satu orang yang keempat : yang berhak dan
mengesahkan dan mengadopsi aturan dalam al Qur’an dan khalifah hanya
khalifah.
Dan kita dapat membandingkan antara Ali Abd al Raziq dengan orang
muslin apa yang di cita-citakan oleh kaum muslimin dalam membangun Daulah
Islam Rosulullah yaitu daulah yang memiliki stuktur masyarakat muslim dan non
muslim di dalam satu kekuasan pemerintahan Islam di mana Allah yang berdaulat.
Yang menerapkan musyawarah dan menjalankan hukum-hukum islam dengan
adil dalam naungan daulah islamiyah rosulullah dengan undang-undang Madinah,
yang berdasarkan akidah islam yang mengenal nasionalitas, kebangsaan,
kesukuan dan ras dengan tujuan untuk beribadah dan takwa kepada Allah swt.
Dimana dalam undang-undang madinah telah terrjamin dalam hal yang
terbaik dengan hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga
negara, golongan minoritas, tugas warga negara melindungi warga negara lain.
BAB 1V
KESIMPULAN
Berdasar kan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka kita dapat
menarik kesimpulan :
a. unsur negara menurut Ali Abd al Raziq adalah negara merupakan
suatu tatanan kehidupan untk bermasyarakat atau sekelompok
manusia untuk berorganisasi, maka terdapat dalam negara beberapa
unsur tentang negara(1) dasar dan tujuan negara (2) bentuk-bentuk
negara (3) sistem pemerintahan yang harus ada dalam suatu nagara
(4) prinsip dasar kekuasan yang harus dimiliki dalan suatu negara
(5) stuktur kekuasaan negara dari kepala negara samapi prat
kebawahnya.
b. Hakekat negara menurut Ali Abd al Raziq adalah merupakan
sekumpulan manusia atau sekelompok yang di butuhkan dalam
suatu organisasi yang baik untuk mengatur kehidupanya supaya
lebih teratur dan terdapat tentang sifat dan hakekat negara (!)
sifatnya memaksa yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk
memakai secara fisik secara legal (2) sifat monopoli yaitu negara
mempunyai kekuasaan untuk tujuan bersama (3) sifat mencakup
semua yaitu seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu
negara berlaku untuk semua orang yang tyerlibat di dalanya tampa
kecuali.
68
c. Negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq adalah negara yang
berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan
kedaulatan rakyat demokrasi dan keadilan sosial. Dalam pemikiran
dan pandangan Ali Abd al Raziq yang sekuler denagn segan dan
lantangnya menyatakan bahwa negara hanya urusan duniawi saja
tidak ada sangkut pautnya dengan agama berbeda dengan negara
ideal menurut Nabi Muhammadsaw. Bahwa negara adalah daulah
Islamiyah yang merupakan aturannya di ambil dari al Qur’an dan
sunnah dan aturan perundang-undangnya telah terjamin dalam
semua aspek kehidupan manusia dan itu tetrcantum dalam piagam
madinahdi massa Rosulullah.
DAFTAR PUSTAKA
A Dzajuli. 1990.Ruang dan Lingkup Siyasah. Bandung: IAIN
A Dzajuli. 2003. Fiqih Siyasah. Bandung: Prenada Media Adnan amal taufik. 1989. Islam dan Tangtangan Moderitas. Bandung: Mizan Ali Abd al Raziq. 1925. Al Islam Al Ushul Al Hukmu. Mesir: Math Ba’ah. Ali Abd al Raziq. 1925. Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam. Mesir Math Ba’ah Al Maududi. 1775. Sistem-Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan Al Maududi. 2006. Al Ahkam Al Sulthoniyyah. Bandung: Darul Falah Al Bana Gamal. 2006. Relasi Agama dan Negara. Jakarta : Mata Air Publishing Azra Azyumardi.
2002. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah.
Bayu Suryaninrat. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta Dedy Ismatullah dan A.A.Sahid Gatara 20006. Ilmu Negara Muthir. Bandung: Pustaka Atabir Dhiya ad-Din ar- Rais 1985. Islam dan Khilafah. Bandung: Pustaka F Isjawara. 1986. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putra A Bardin
70
Fuad Pachrudin. Pemikiran Politik Islam. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya Harun Nasutioa 1982. Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang Ibrahim Jidan Khalid. 1995. Teori Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti Kuntowijoyo. 1991. Identitas Politik Islam. Bandung: Mizan Miriam Bidiarjo. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Muhammad Ali . Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Amani Sazjali Munawir. 1992. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Sumardi Subrata. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Grapindo Persada Soban Bolli Max. 1992. Ilmu Negara. Jakarta: PT Gramedia Sukarna. 1994. Pengantar Ilmu Negara. Bandung.: Mundur Maju Sukarna.
1993. Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi. Bandung: Alummni Offset
Soelistyawati Ismail Gani. 1982.Pengantar Ilmu Politik. Jakarta:Ghalia Indonesia Ramdai wahyu. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: insan Mandiri
Ramlan subakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Wadiasana Indonesia
Zaenal Mutaqin. 2004. Bahasa Indonesia. Bandung: Insan Mandiri