-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 1
Harsanto Nursadi
KONSEP DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM
Harsanto Nursadi
Fakultas Hukum Universitas Idonesia
Disampaikan padaLOKAKARYA yang diselenggarakan oleh Kementrian
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PusatPenelitan dan
PengembanganMembedah Konsep Tipologi Desa Menuju Kesejahteraan
Masyarakat (Pendekatan, Analisis, dan Praktik). Hotel Bidakara,
13-14 Juli 2015 7/11/2015 1 HN 2015
6,474
5 389
7,809 7,723
6,000
7,000
8,000
9,000
Desa-Kelurahan 2015 Sumber:Permendagri No39Tahun 2015tentang
Kodedan DataWilayahAdministrasi Pemerintahan
Desa Kelurahan
74.093 8.471
5,389
2,8172,435
5,319
1,908 1,864 1 8201,839
2,253
5,118
2,950
2 000
3,000
4,000
5,000
Desa
Kelurahan
880
1,5921,398 1,341
309 275
1,238
392
1,434
833
,
447
1,490
657
1,8201,839
576
1,0631,191
1,628
995636
691
259 243 163376
172 205 78 141313 267
641 750
46
776
89 138 196 143 35332
72377
168 71
785
117 93 87 107318
142 80-
1,000
2,000
NAD
SUM
UT
SUM
BAR
RIAU
JAM
BI
SUM
SEL
BEN
GKU
LU
LAM
PUN
G
BABE
L
KEPP
RI
BAN
TEN
DKI
JAK
ARTA
JABA
R
JATE
NG
YOG
YA
JATI
M
KALB
AR
KALT
ENG
KALT
IM
KALS
EL
KALT
ARA
SULU
T
GO
RON
TALO
SULT
ENG
GA
SULT
ENG
SULB
AR
SULS
EL
MAL
UT
MAL
UKU
PAPU
A BA
RAT
PAPU
A
NTT
NTB
BALI
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 2 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 2
Desa dalam Pengaturan UUD 1945 dan UUD NRI 1945 DalamUUD1945
Pasal 18;Pembagian Daerahatas Daerahbesar dan kecil,dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan denganUndangundang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalamsidang
Pemerintahan Negaradanhakhak asalusul dalamdaerah yangbersifat
Istimewa.
PenjelasanPasal18
OlehkarenaNegaraIndonesiaitusuatu"eenheidsstaat",makaIndonesiatak
akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yangbersifat "Staat"juga.DaerahIndonesiaakan
dibagi dalamdaerah propinsi dan daerah propinsi akandibagi
puladalamdaerah yanglebih kecil.Daerahdaerah itu bersifat autonoom
(streek dan localerechtsgemeenschappen)atau bersifat daerah
administrasi belaka,semuanya menurut aturan yangakan ditetapkand d
d Di d h d h b if k di d k b d kil d h l h kdengan
undangundang.Didaerahdaerah yangbersifat autonoom akan diadakan
badan perwakilan daerah,oleh karenadi daerahpun pemerintahan akan
bersendi atas dasar permusyawaratan.
Dalamterritoir NegaraIndonesiaterdapat lebih kurang
250"Zelfbesturende
landschappen"danVolksgemeenschappen,sepertidesadiJawadanBali,negeridiMinangkabau,dusundanmargadiPalembangdansebagainya.Daerahdaerah
itu mempunyai susunan asli,danoleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yangbersifatistimewa.NegaraRepublik Indonesiamenghormati
kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala
peraturanNegarayangmengenai daerahdaerah itu akan mengingati hakhak
asalusul daerah tersebut.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 3 HN 2015
DalamUUDNRI1945 Pasal 18B
(1)Negaramengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan
daerah yangbersifat khususb if i i di d U d d **)atau bersifat
istimewa yangdiatur dengan Undangundang.**)
(2)Negaramengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat
hukumadat serta hakhaktradisonalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip NegaraKesatuan
Republik Indonesia,yangdiaturdalamundangundang.**)
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 4 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 3
Pengaturan dalam jaman sebelum merdeka
Inggris (Raffles:1811sd 1814)11 Februari 1814 melalui Revenue
Instruction:11Februari 1814,melalui RevenueInstruction:Pasal
23,bahwa kepala desa ditetapkan sebagai
perantara(tengkulak)pemerintahan dalamhal pemungutan pajak
tanah.Pasal 14,bahwa kepala desa diserahi kewajiban mengurus halhal
yangberkenaan dengan penerimaan dalamdesanya.Kepaladesa diposisikan
di bawah perintah districtshoofd(demang/wedono)
Sistemini belum berjalan sempurna,dan Inggris
meninggalkanIndonesia
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 5 HN 2015
Belanda: 1854;Belanda mengeluarkan Regeeringsreglement;Pada
pasal 71(atau I.S.
Pasal 128)desa diatur: Desa disebut
Inlandschegemeenten;yangmerupakan kesatuan masyarakat g ; y g p
yhukumpribumi disahkan oleh kepala daerah (Residen),berhak untuk
memilihkepalanya dan pemerintah desanya sendiri;
Kepala desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus
rumahtangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan
yangdikeluarkan olehgubernur jendral atau kepala daerah
Kepala desa dan dan anggota pemerintah desa diangkat oleh
penguasa yangditunjuk untuk itu.Kepala desa bumiputra berwenang
untuk (a)memungutpajakdi bawah pengawasan tertentu,(b)memberikan
hukuman (dalambatasbatas tertentu)terhadap pelanggaran atas aturan
yangdiadakan oleh Desa. H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 6 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 4
Masa (InlandschGemeenteOrdonnantie)IGO1906untuk
JawaMadura(kecuali daerahSwapraja Yogyakartadan Surakarta) Pasal
1;Pengurus Desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh beberapa
orang yangditunjuknya.
Kepala Desa dan pembantunya di sebut pamong desa. DalamBijblad
pasal 6567;dijelaskan mengenai bentuk,kewajiban,dan hak kekuasaan
pemerintahdesa,baik berdasarkan hukumketataprajaan maupun
hukumperdata;
Desa menjadi badan hukum,bukan hanyasebagai kesatuan komunal
masyarakat,sehingga:kewajiban kepala desa menjadi Mengurus rumah
tangga Mengambil keputusan (setelah berunding dengan warga
masyarakat) Mengurus pekerjaan umum (jalan,jembatan,tanah
lapang,pasar,saluran airdsb) Mengurus dan memelihara segala harta
benda milik desa seperti lumbung,balai
desa,langgar/masjid,bendungan dan tanah desa. Dalammenjalankan
kewajibannya,Kepala Desa berhak mengundang warga untuk menjalankan
pekerjaan
yangtelah ditetapkan dalamperaturan desa Mengurus dan memelihara
yayasan desa,seperti pasar,permandian,tambangan dll Melakukan
pengawasan untuk semua kepentingan desa Bertanggung jawab atas
kerugian yangdiderita desa yangdisebabkan oleh kesalahannya baik
disengaja
ataupun tidak
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 7 HN 2015
IGOtidak menyebut otonomi sebagai hak mengatur rumah tangganya
sendiri,tetapi disebuthuishoudelijke belangen(kepentingan rumah
tangga (domestik));hal tersebut sesuai dengan Pasal71RR/pasal
128(3)IS: Kepala desa diserahkan pengaturan dan pengurusan rumah
tangga dengan memperhatikan verordening
(peraturan)yangdikeluarkan oleh Gubernur Jendral,oleh pemerintah
wilayah,atau pemerintah kesatuanhukum yang berdiri sendiri yang
ditunjuk dengan verordening.hukumyangberdiri sendiri yangditunjuk
dengan verordening.
Kedudukan Desa menurut IGO: Sepanjang menyangkut urusan rumah
tangga desa pelaksanaannya bersangkutan dengan Dewan
Kabupaten (Regentschapsraad),sedangkan yangberhubungan dengan
urusan pemerintahan desaberada di bawah kecamatan.Letak desa adalah
di bawah kecamatan (bukan daerah yangdiberi otonomisebagaimana
diatur dalamdecentalizationwet1903.Daerahotonom yangditunjuk
olehdecentralizationwetadalah resor lokalyangmerupakan gementee
(kesatuan masyarakat hukum)yangterdiri dari 1)diatur dan diurus
oleh orang Eropa disebut Staadsgemeente,dan 2)diatur dan diurus
olehorang pribumi di sebut Regency(kabupaten);kedua daerah ini
yangdiberi otonomi.
Desa (Inlandschegemeente)adalah kesatuan masyarakat
hukumpribumi,diletakkan di bawahkecamatan,sehingga menjadi bagian
dari kecamatan.Karena kecamatan adalah wilayah
administrasi(Localstategovernment)maka kecamatan dan desa tidak
dibentuk dewan (raad) Desa lebih sebagai pelaksana dekonsentrasi
dengan otonomi khusus,yaitu bukan diberi,tetapi otonomi yang
sudah melekat ketika desa tersebut ada/dibentuk.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 8 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 5
Desa pada jaman Jepang
OsamuSeirei No7Tahun 2604(1944); Jepang pada awalnya hanya
memodifikasi struktur yang sudah ada pada jaman Belanda Jepang pada
awalnya hanya memodifikasi struktur yangsudah ada pada jaman
Belanda Desa di sebut ku;Kepala Desa disebut Kucho;Kucho diangkat
dengan cara pemilihan yang
dilakukan oleh dewan desa atau Gunchoo;masa jabatan Kucho adalah
4tahun. Perangkat desa terdiri dari:
Kepala Desa (Lurah),Carik,5orang mandor,Polosi Desa dan
Amir(pengurus agama) Struktur Desa berubah ketika Jepang mulai
memobilisasi masyarakat untuk Perang AsiaTimur
Raya; yaituKepala Desa difungsikan sebagai pengawas rakyat dalam
rangka mobilisasi perang;Raya;yaituKepala Desa difungsikan sebagai
pengawas rakyat dalamrangka mobilisasi perang;Pada masa ini otonomi
desa tidak berfungsi/mati.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 9 HN 2015
Desa era UU 5/79 sd 32/04
EraUU5/1979tentang Pemerintahan Desa Desa adalah suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan
masyarakat
termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahantermasuk di dalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahanterendah langsung
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalamikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tidak ada
pengaturan lebih lanjut mengenai apa, isi, bentuk, dan cara
penyelenggaraan rumah tangga
tersebut.
Dari pasal yang ada dan lebih menunjukkan otonomi desa terdapat
pada pasal 21; yautu mengenaisumber pendapatan, kekayaan dan
anggaran peberimaan dan pengeluatan keuangan desa; yaitu Pendapatan
Asli Desa terdiri dari: hasil tanah kas desa; hasil swadaya dan
partisipasi masyarakat desa; hasil
gotong royong; hasil lain usaha desa yang sah.
Selain itu, Desa juga mendapat batuan dari Pemerintah dan Pemda;
yaitu sumbangan dan bantuan dariPemerintah dan Pemerintah Daerah
serta pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.
Asumsinya: bila desa memiliki pendapatan asli daerah sendiri,
maka dengan dana tersebut desa dapatmenjalankan otonomi keuangan
sesuai dengan kebutuhan desa
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 10 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 6
Halyangdapat dianggap otonomidesa yangmasih tersisa Pasal 5ayat
(1)Kepala Desa dipilih secara langsung,umum,bebas dan rahasia oleh
penduduk Desa Warganegara
Indonesia Pasal 17ayat
(1)LembagaMusyawarahDesaadalahlembagapermusyawaratan/permufakatanyangkeanggotaannya
terdiri atas Kepalakepala Dusun,Pimpinan Lembagalembaga
Kemasyarakatan dan Pemukapemuka Masyarakat di
Desayangbersangkutan.
UU5/79ini menempatkan desa sebagai:
Wilayahadministratif(localstategovernment)bukan daerah otonom
(localselfgovernment) Bersifat dekonsentratifdengan pelaksana
(aparat)adalah masyarakat lokal Letah wilayah administratifdesa
berada di bawah wilayah administratifkecamatan Tidak mendapatkan
penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah (Pusat) Tidak
mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi generik yangmelekat
dalambentuk kelembagaan dan
b d t d t di dbudaya serta adat di desa. Lembaga pemerintahan
desa seperti Lurah,carik,bayan,kamituo,jogo boyo,uluulu,modin
(Jawa,penghulu
andhiko,karapan adat nagari (SumateraBarat),kuwu,lembur,lebai
(Jawa Barat)dihapus Lembaga desa asli yangmasih tersisa adalah
tanah komunal di Jawa tengah dan Jawa Timur:tanah bengkok dan
tanah banda desa.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 11 HN 2015
UU22/1999dan UU32/2004UU 22/1999 Desa atau yangdisebut dengan
nama
lain,selanjutnya disebut Desa,adalah
UU 32/2004 Desa atau yangdisebut dengan nama
lain,selanjutnya
disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum, j y ,kesatuan
masyarakat hukumyangmemilikikewenangan untuk mengatur dan
menguruskepentingan masyarakat setempatberdasarkan asalusul dan
adat
istiadatsetempatyangdiakuidalamsistemPemerintahanNasionaldanberadadi
DaerahKabupaten.
UnsurOtonomi:
, yyangmemiliki batasbatas wilayah yangberwenanguntuk mengatur
dan mengurus
kepentinganmasyarakatsetempat,berdasarkanasalusuldanadatistiadatsetempatyangdiakui
dan dihormati dalamsistemPemerintahan NegaraKesatuan
RepublikIndonesia.
UnsurOtonomi Kewenangan mengatur dan mengurus K t i t t d i l l
d d t Kewenangan mengatur dan mengurus
Kewenangan otonomi tergantung dari asal usuldan adat istiadat
yangmasih hidup atautidak,bila masih,maka otonomi tersebutada/dapat
difungsikan Harus diatur dan ditetapkan dengan Perda
Desa hanya ada di Daerahkabupaten Badan Perwakilan Desa
Kewenangan otonomi tergantung dari asal usul dan adatistiadat
yangmasih hidup atau tidak,bila masih,makaotonomi tersebut
ada/dapat difungsikan Harus diatur dan ditetapkan dengan Perda
Desa dapat berada di Kabupaten/Kota Badan Permusyawaratan
Desa
Lebih berfungsi regulasi dan aspirasi,bukan fungsipengayoman
adat
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 12 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 7
Desa berdasarkan UU 06 Tahun 2014 tentang Desa Desa adalah desa
dan desa adat atau yangdisebut dengan nama lain,selanjutnya
disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas
wilayahyangberwenang untukmengatur danmengurus urusan pemerintahank
k b d k k k h k lkepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsamasyarakat,hak asalusul,dan/atau hak tradisional yangdiakui
dan dihormati dalamsistempemerintahan NegaraKesatuan Republik
Indonesia
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dankepentingan masyarakat setempat dalamsistempemerintahan
NegaraKesatuanRepublik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama
laindibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan
Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yangdisebut dengan nama
lainadalahlembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan
yanganggotanya merupakanwakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkansecara demokratis.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 13 HN 2015
Unsurnya:
Jenis desaDesa, danDesa adat
Unsurnya: Kesatuan masyarakat hukumyangmemiliki batas
wilayah
Berwenang untukmengaturdanmengurus pemerintahan
Berdasarkan Prakarsa
Batas kewenangan
Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa
Kewenangan berdasarkan hak
teritorial
otonomi
self governing
Otono
desa Hak asal usul
Hak tradisional Diakui dalamsistempemerintahan
asal usul
Kewenangan lokal bersekaladesa
Ditetapkan oleh PeraturanDaerah
self governing community
recognition
mi
a
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 14 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 8
Kewenangan Desa meliputi:a. kewenangan berdasarkan hak asal
usul;b k l k l b k l D
Desa berwenang mengatur danMengurusmenjalankan fungsi
ib. kewenangan lokalberskala Desa;c. kewenangan yangditugaskan
oleh
Pemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi,atauPemerintah
DaerahKabupaten/Kota;dan
d. kewenangan lainyangditugaskan olehPemerintah,Pemerintah
DaerahProvinsi,atauPemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
otonomi
Desa berwenang MengurusMenjalankan asas Tugas Pembantuan
Pemerintah DaerahKabupaten/Kotasesuaidengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Harsanto
Nursadi
7/11/2015 15 HN 2015
Kepala Desa Kepala administrasi pemerintahan tertinggi di
desa
Kewenangannyafeitelijk handelingen
tindakan aktualrechtelijke handelingen
tindakan hukummemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
membina kehidupan masyarakat Desa memegang kekuasaan pengelolaan
Keuangan dan AsetDesa
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa menetapkan
Peraturan Desa
membina dan meningkatkan perekonomian Desa
sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skalaproduktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa
mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan ataumenunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Desa
mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagiankekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Desamengembangkan sumber
pendapatan Desa
memanfaatkan teknologi tepat guna menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa
mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
melaksanakan wewenang lain yang sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 16 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 9
Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat Untuk masa jabatan
6tahun Dapat dipilih kembali maksimal sebanyak tiga kaliberurutan
atau tidak
Perangkat Desa Sekretaris Desa Pelaksana kewilayahan,dan
Pelaksana teknis
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 17 HN 2015
Desa Adat
Sesuai dengan perkembangan masyarakatapabila
Keberadaannya diakui berdasarkan per perUUan, yang umum atau
sektoral
Substansi hak tradisional diakui dandihormati oleh warga
kesatuan masyarakatDesa Adat
Bila memenuhi:1. Kesatuan masyarakat hukumadat beserta hak
tradisionalnya:a. Secara nyata masih hidup,bersifat
teritorial,geneologis,dan fungsionalb. Sesuai dengan
perkembangan masyarakat desac. Sesuai dengan prinsip NKRI
yang bersangkutan dan masyarakat yang lebihluas, serta tidak
bertentangan dengan hakasasi manusia
Sesuai prinsip NKRI apabila kesatuanmasyarakat hukum adat
tersebut tidakmengganggu keberadaan NKRI sebagaikesatuan politik
dan kesatuan hukum:
2. Memiliki wilayah (plussalah satu atau lebih):a. Warganya
memiliki perasaan bersama dalamkelompokb. Pranata pemerintahan
adatc. Harta kekayaan dan/atau benda adat;dan atau
perangkat hukumadat
Tidak mengancam kedaulatn dan integritasNKRI
Substansi norma hukum adatnya sesuai dantidak bertendangan
dengan per Per UUan
Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
atauKabupaten/Kota
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 18 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 10
KewenanganDesa Adat
a.
pengaturandanpelaksanaanpemerintahanberdasarkansusunanasli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;c.
pelestarian nilai sosialbudaya Desa Adat;d. penyelesaian sengketa
adat berdasarkan hukumadat
ang berlak di Desa Adat dalam ila ah ang selarasyangberlaku di
Desa Adat dalamwilayah yangselarasdengan prinsip hak asasi manusia
denganmengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan DesaAdat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertibanmasyarakat Desa Adat
berdasarkan hukum adat yang
Melaksanakan:1. Kewenangan yang
ditugaskan,dan2. Kewenangan tugas lain
masyarakat Desa Adat berdasarkan hukumadat yangberlaku di Desa
Adat;dan
g. pengembangan kehidupan hukumadat sesuai dengankondisi
sosialbudaya masyarakat Desa Adat.
Diurus oleh desa adat
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 19 HN 2015
Lembaga Adat Desa
PemerintahDesadanmasyarakatDesadapatmembentuklembagaadatDesa.
Lembaga adat Desa merupakan lembaga yangmenyelenggarakanfungsi
adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yangtumbuh
dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan Lembaga
adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dansebagai mitra
dalammemberdayakan,melestarikan,danmengembangkan adat istiadat
sebagai wujud pengakuan terhadapadat istiadat masyarakat Desa.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 20 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 11
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:a membahas dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;a.
membahas danmenyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;danc.
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pengisian secara demokratis:Keterwakilan wilayah
Masa Kerja 6 tahun Masa Kerja 6tahun Dapat dipilih kembali untuk
masa keanggotaan tiga kaliberurutan ataupun
tidak
Jumlah limasd 9orang
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 21 HN 2015
Sumber penghasilanKepala Desa dan perangkat desa
K l D d k t D l h h il t t ti b l Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh penghasilan tetap setiap bulan Penghasilan tetap Kepala
Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.
Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa
menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Selain penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh jaminan Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan
perangkat Desa memperoleh jaminankesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 22 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 12
Peraturan Desa Jenisnya
Peraturan Desa, P t b K l D d Peraturan bersama Kepala Desa,dan
Peraturan Kepala Desa
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas
dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan danBelanja
Desa,pungutan,tata ruang,dan organisasi PemerintahDesa harus
mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelumditetapkan menjadi
Peraturan Desa. Harsanto
Nursadi
7/11/2015 23 HN 2015
Pendapatan Asli Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yangdapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan
dengan pelaksanaanhak dan kewajiban Desa.
Pendapatan Desa bersumber dari:a. pendapatan asli Desa terdiri
atashasil usaha,hasil aset,swadaya danpartisipasi,gotong
royong,danlainlain pendapatan asli Desa;b.
alokasiAnggaranPendapatandanBelanjaNegara;c. bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;d. alokasi dana
Desa yangmerupakan bagian dari dana perimbangan yangditerima
Kabupaten/Kota;
b t k d i A P d t d B l j D h P i i d Ae. bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi dan
AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yangtidak mengikat dari pihak
ketiga;dang. lainlainpendapatanDesayangsah.
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
Dalammelaksanakan kekuasaan ,Kepala Desa menguasakan
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 24 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 13
Badan Usaha Milik Desa Badan UsahaMilik Desa,yangselanjutnya
disebut BUM
Desa,adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besarmodalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsungyang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
Badan Usaha
BerbadanTidakyangberasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan
guna
mengelola aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya
untuksebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa
1) Desa dapat mendirikan Badan UsahaMilik Desa
yangdisebutBUMDesa.
2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan
dankegotongroyongan
Berbadanhukum
Berbadanhukum
1.Perseroan Terbatas (PT)
2.Yayasan3.Koperasi4 Perusda
1.Maatschap2.Firma3.commanditaire
vennootschapkegotongroyongan.3) BUMDesa dapat menjalankan usaha
di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturanperundangundangan.
4) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.5)
Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4.Perusda5.Perum
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 25 HN 2015
Asas Kewenangan Produk Aparat Pendanaan
Otonomi Desa kewenangan berdasarkan hak asal usul Peraturan
DesaPeraturan KepalaDesa
Desa APBDesa
Tabel Perbandingan Asas, Kewenangan, Produk, Aparat dan
Pendanaan
kewenangan lokal berskala Desa Peraturan DesaPeraturan
KepalaDesa
Desa APBDesa
TugasPembantuan
kewenangan yang ditugaskan olehPemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan KepalaDesa
Desa APBN, atauAPBD Provinsi, atauAPBD Kab/Kota
kewenangan lain yang ditugaskan olehPemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan KepalaDesa
Desa APBN, atauAPBD Provinsi, atauAPBD Kab/Kota
H
arsantoN
ursadi
7/11/2015 26 HN 2015
-
KonsepDesadariPrespektifHukum 7/11/2015
HN2015 14
Terimakasih
Nama :Harsanto Nursadi,SH,M.Si,Dr Pendidikan : 7/11/2015
S1(SH)Fak HukumUniv Indonesia; S2(M.Si)Perencanaan dan kebijakan
PublikFEUI; S3(Dr)Fak HukumUniv Indonesia
Pekerjaan :PNSDosen di Fak.HukumUI(S1,S2,S3) Keahlian : Hukum
Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah Keahlian
:HukumAdministrasi Negara,HukumPemerintahan Daerah
HukumLingkungan,HukumAntar Wewenang Alamat :Kampus UI,Fak
Hukum,Depok,16424 Kontak :ph.0818158512;[email protected] 27
HN 2015