Konsep Dan Operasionalisasi SPGDT Purworejo - Dinkes Jateng

KONSEP DAN OPERASIONALISASISISTEM PENANGGULANGAN

GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

FEAR AND EXPECTATIONSPGDT

FEAR

EXPECTATION

? ?

DASAR PEMIKIRAN 1. Sistem Rujukan dan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan kebutuhan.

2. Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana (banjir, kecelakaan lalu lintas), termasuk emergency sehari – hari, khususnya yang terkait maternal – neonatal.

3. Belum adanya “SISTEM YANG MENGATUR LALU LINTAS EMERGENCY”, sehingga SISTEM RUJUKAN dan SPGDT menjadi suatu program strategis di Jawa Tengah

REGULASI YANG MENDUKUNG

1. UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

2. UU NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

3. PERPRES NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL

4. PERMENKES 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PERORANGAN

Lanjutan.......5. SK GUBERNUR JAWA TENGAH 440/101/2013

TENTANG PENUNJUKAN RS REGIONAL DAN RS RUJUKAN PROVINSI JAWA TENGAH

6. SK KEPALA DINAS KESEHATAN NO. 447/4415/2013/5.2 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

7. SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 441.6/889914 TANGGAL 28 MEI 2013 TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)

Lanjutan...8. Surat Edara Dirjen BUK Kemkes RI, nomor :

IR.01.03/I/1996/12 tgl 19 Okt 2012 (kepada Dinkes Prov dan UPT Kemkes RI) tentang Nomor 119 sebagai kode akses darurat kesehatan.

9. Surat Dirjen BUK kemkes RI nomor : IR.01.04/I/2238/12 tgl 30 Oktober 2012 (kepada Dirut PT. Telkom Tbk) perihal : Permohonan Bantuan Informasi Kode Akses 119

10.Surat Menkominfo nomor : 486/M.KOMINFO/09/2012 tgl 13 Sept 2012 (kepada Menkes RI) tentang Penetapan Kode Akses Panggilan Darurat 119

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

UU No.44 TAHUN 2009 Tentang RUMAH SAKITKEPMENKES RI No. 856/MENKES/SK/IX/2009

Setiap RS Wajib memiliki pelayanan GAWAT GAWAT DARURATDARURAT yang memiliki kemampuan

pemeriksaan awal kasus gawat darurat dan life saving

PPELAYANAN ELAYANAN GAWAT GAWAT DARURATDARURAT

UU No. 36 TAHUN 2009 Tentang KESEHATAN

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta WAJIB MEMBERIKAN

PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA BAGI MASYARAKAT.

KAPAN JAWA TENGAH MEMULAI INISASIASI SPGDT

• 2012 : Sosialisasi SPGDT tingkat Jawa Tengah• 2013 : Inisiasi sistem rujukan di 7 regional,

masing – masing regional mengikutsertakan (satu) tim Kabupaten / Kota.

• 2013 : Inisiasi SPGDT di 7 regional, masing – masing regional mengikutsertakan 3 kab / Kota.

• 2014 : Penguatan Program SPGDT di 6 Regional, 18 kab / Kota

PEMBENTUKAN PSC KAB PURWOREJO

DKK KAB PURWOREJO

RSUD TIDAR MAGELANG

RSUD PROF. DR. MARGONO

RSUD SARAS HUSADA

RS SWASTA DI KAB PURWOREJO

SUPPORTING :PEMKAB PURWOREJO, BAPPEDA, PEMADAM

KEBAKARAN, BPBD, KEPOLISIAN, PMI DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT LAINNYA

REGULASI KOMITMEN

KOMUNIKASI KOORDINASI

MONEV - SOSIALISASI

SPGDT JATENG Vs KAB/KOTA

SPGDT JATENG SPGDT KAB / KOTA(PSC)

RUH NYA : UNTUK MENGATUR LALULINTAS

RUJUKAN / SISTEM RUJUKAN, antar

Kab/kota/Regional

RUH NYA : PENANGANAN EMERGENCY DI

LINGKUP KAB / KOTA

HARAPAN : REAL TIME HARAPAN : REAL TIME

PETUGAS DIGANTIKAN SERVER

ADA PETUGAS ON SITE DI CALL CENTER / HOTLINE

SERVICE DI RS

PMK

BPBD

POLISI

RS/Pusk

PMI

LINMAS

SPGDT DI KAB / KOTA1. Arahnya adalah PSC (public safety center)2. Sehingga perlu koordinasi yang kuat dengan

stakeholders terkait3. Rumah Sakit, Puskesmas, Pemkab / Pemkot,

Kepolisian, PMI, Dinas Perhubungan, BPBD, SAR dll.

4. RS dan Fasyankes di Kab / Kota harus terkoneksi melalui sistem IT dengan call center PSC / SPGDT (setidaknya informasi tentang Jumlah TT kosong, dokter jaga, dan keberadaan ventilator

KONDISI SAAT INI

1. Belum semua RS di Jawa Tengah “menyempatkan” Up dated data SPGDT secara real time. Sementara ini, up dated data 1 – 3 kali sehari setiap pergantian shift.

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah ke Bupati / Walikota sudah di sampaikan pada tahun 2013.

3. Semua Kab / Kota sudah terpapar program, tinggal menunggu waktu untuk aktivasi (penganggaran tahun 2015 – 2016)

Lanjutan....

4. Belum semua Kab / Kota di Jawa Tengah aktivasi Call Center 24 jam / 7 hari.

5. SPGDT Jawa Tengah belum dioptimalkan oleh pihak FASYANKES PRIMER dalam proses RUJUKAN.

6. Saat ini Sistem / Server SPGDT Jawa Tengah sedang ada perbaikan, untuk ditingkatkan agar bisa diakses dengan android.

Lanjutan....

Sampai dengan September 2014, CALL CENTER SPGDT / PSC di Kab / Kota yang sudah terbentuk adalah :1.Kabupaten Boyolali : 0276-1192.Kota Magelang : 0293 3114603.Kabupaten Kudus : 0294 - 60-100004.Kabupaten Klaten : 0272 – 119

15

KABUPATEN / KOTA YANG LAIN SEDANG DALAM PERSIAPAN, TERMASUK PENGANGGARAN PADA TAHUN 2015 – S016.

DALAM WAKTU DEKAT AKAN AKTIVASI : KOTA SALATIGA DAN KAB. SRAGEN

Lanjutan....1. Pada prinsipnya, Kabupaten / Kota di Jawa

Tengah sudah mempunyai Sistem Rujukan2. Sistem rujukan di Kabupaten / Kota bervariasi,

ada yang di tetapkan Kepala Daerah (Bupati / Walikota), Dinas Kesehatan Kab / Kota, atau masih dalam draft final (belum ditetapkan)

16

CATATAN :1. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH MENDORONG AGAR

SISTEM RUJUKAN DI KABUPATEN / KOTA DITETAPKAN OLEH BUPATI / WALIKOTA ATAU DINAS KESEHATAN.

2. SISTEM RUJUKAN “JANGAN DISIKAPI SECARA KAKU”

RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

1. RSUD RAA Soewondo Pati2. RSUD Kardinah Tegal3. RSUD Kraton Pekalongan4. RSU Tugurejo Semarang5. RSUD Dr. Moewardi Surakarta6. RSUD Tidar Magelang7. RSUD Dr.Margono S. Purwokerto

RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI

1. RSUP Dr. Kariadi Semarang – Kelas A2. RSUD Dr. Moewardi Surakarta – Kelas A3. RSUD Dr. Margono S. Purwokerto – Kelas B

Pendidikan (dalam Proses menuju Kelas A)

APA SAJA INFORMASI DI SPGDT JAWA TENGAH ?

1. Jumlah TT Kelas III

• SPGDT Jawa Tengah pertama kali diinisiasi dengan pemikiran memberi informasi TT Kelas III dengan harapan mendukung program “JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMKESDA/KOT” (yang pada waktu Program tersebut yang menjadi komitmen), sehingga di era BPJS, perlu ada perubahan informasi TT, tidak hanya kelas III.

2. TT di IGD dan ICU

• Dalam kasus – kasus tertentu, informasi kondisi IGD dan ICU sangat diperlukan. Sehingga hal – hal terkait dengan kondisi IGD dan ICU di munculkan di SPGDT Jawa Tengah.

• TT di IGD dimaksudkan untuk memberi gambaran seberapa besar pasien yang ada di IGD, yang dapat menggambarkan kondisi RS.

3. Ambulance

• Kesiapan Ambulance di RS menjadi hal yang penting, untuk keperluan transportasi ketika terjadi insidens massal.

• Ambulance RS dapat dimobilisasi oleh petugas call center

• Informasi ambulance diperlukan sebagai sarana penunjang dalam evakuasi / transportasi

4. Ventilator

• Keberadaan ventilator di RS sangat diperlukan untuk kasus – kasus emergensi.

• Diperlukan informasi keberadaan ventilator kosong di semua RS

• SPGDT Jawa Tengah memberi informasi terkait keberadaan ventilator

5. Dokter Jaga

• Keberadaan petugas (dokter jaga) menjadi bagian terintegrasi dalam pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit

• Dokter jaga onsite di IGD akanmempengarughi performa RS dalam pelayanan

RENCANA PENGEMBANGAN

• SPGDT Jawa Tengah, direncanakan terkoneksi langsung dengan SPGDT / PSC kabupaten / Kota, sehingga perubahan data di Kabupaten / Kota langsung mengubah SPGDT Jawa Tengah

• Sehingga data akan REAL TIME.

ROAD MAP

-KAB/KOTA RAWAN BENCANA -KAB / KOTA RAWAN KLL

-KAB/KOTA AKI/AKB TINGGI

PENGUATAN ADVOKASI DAN

INISIASI

SOSIALISASI DAN ADVOKASI

2012 2013 2014

PORTAL SPGDT PUBLIC SAFETY CENTER

Informasi Gawat Darurat

http://spgdt.dinkesjatengprov.go.id/

27

NEXT• Kab. Purworejo, mempunyai SERVER sendiri• Server menjadi suatu sistem SPGDT Kab.

Purworejo• Server Kab. Purworejo terkoneksi dengan

Server Provinsi• Data di Kab. Purworejo di up dated real time

oleh RS Se – Kab/ Purworejo• Secara otomatis, data akan masuk ke Provinsi• Secara NASIONAL juga ter KONEKSI

PERCEPATAN PEMBENTUKAN SPGDT / PSC DI KAB. PURWOREJO

LANGKAH OPERASIONAL1. Mapping FASYANKES (PPK I, II, III)2. Buat SK Kadinkes / Walikota terkait dengan SPGDT

dan Sistem Rujukan3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait 4. Tetapkan tempat call center5. Siapkan sistem jaga petugas 6. Siapkan sarpras call center7. Sepakati dan komitmen terhadap peran dan fungsi8. Lounching call center 9. Operasionalisasi call center10. Monev secara berkala

PERAN & FUNGSI INSTITUSI PERAN KET

PEMKAB PURWOREJO Dukungan : -REGULASI -Pembiayaan operasionalisasi SPGDT

DINKES -Mapping Fasyankes – Identifikasi RS mampu memberi layanan apa. (ungulan)-Jejaring sistem rujukan- Software (Juklak / SOP SPGDT)-Pembinaan teknis SPGDT / SISTEM RUJUKAN-CALL CENTER

RSUD Saras Husada -Hotline center-Pusat Rujukan Kab. Purworejo-Mendukung SDM dan sarpras CALL CENTER ?”

RS Swasta / Puskesmas Rawat Inap

-Informasi tiap hari kepada Call center : tentang : Jumlah TT Kelas III yang kosong, TT ICU, Ambulan dan Tenaga (dokter, perawat dan sopir)- Mendukung / menyediakan SDM untuk membantu di call center (24 jam) JIKA DIPERLUKAN DKK

Lanjutan...

INSTITUSI PERAN KETDPM / KLINIK / BPM Mendukung pelaksanaan SPGDT – Sistem

rujukan di wilayah, patuh pada juklak dan SOP yang disepakati.

LINTAS PROGRAM Mendukung pelaksanaan SPGDT – SISTEM RUJUKAN sesuai bidang masing - masing

LINTAS SEKTOR, BPBD, PMI, Kepolisian, sektor swasta dll.

Mendukung pelaksanaan SPGDT /PSC– SISTEM RUJUKAN sesuai bidang masing - masing

PT. TELKOM MENGAWAL : implementasi KODE AKSES 119 sebagai CALL CENTER layanan GAWAT DARURAT KESEHATAN

HARAPAN DI KAB. PURWOREJOHARAPAN DI KAB. PURWOREJO

33

KOMUNIKASIKOMUNIKASI

KOORDINASIKOORDINASI

SIAPKAN SISTEMSIAPKAN SISTEM

SIAPKAN SDMSIAPKAN SDM

TINGKATKAN SARPRASTINGKATKAN SARPRAS

JAGA STANDAR MUTUJAGA STANDAR MUTUFATALITAS KASUS FATALITAS KASUS

GADAR / EMERGENCY GADAR / EMERGENCY TURUNTURUN

BIMBINGAN TEKNISBIMBINGAN TEKNISDUKUNGAN REGULASI DAERAHDUKUNGAN REGULASI DAERAH

LAKUKAN SUNGGUH2LAKUKAN SUNGGUH2

RESPON TIME GADAR / RESPON TIME GADAR / EMERGENCY EMERGENCY

SPGDT S/B(PSC)

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

34