Konsep Anggaran Sektor Publik

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik

Oleh :

Kelompok 1

M. Dimar Alam (105020300111016)

Rizky Aji S (105020300111008)

Taufik Hidayat (105020300111017)

Hertasnim Syahid (0910233088)

Universitas Brawijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Malang

2011

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh dalam kinerja

serta kemakmuran suatu negara. Untuk menunjang perkembangan suatu negara tentu

dibutuhkan suatu pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan yang baik memiliki suatu

standar dalam menganalisa kinerjanya, oleh karena itu dibentuklah suatu sistem yang

dinamakan akuntansi sektor publik.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi

akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi

perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau

sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga

jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis

disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian

aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Semakin

bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong

untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai

perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran

organisasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses akuntansi manajemen pada sektor publik ?

2. Bagaimanakah konsep anggaran pada sektor publik ?

3. Apa sajakah jenis-jenis anggaran pada sektor publik ?

4. Bagaimanakan prinsip dan siklus penganggaran pada sektor publik ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen

yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi

manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian,

penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang

digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk

menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan

sebagai berikut:

“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation,

interpretation, and communication of financial information used by management to plan,

evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and

accountability for its resources.”

Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury

(1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of

Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered

Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu

bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan

pengintepretasian informasi yang digunakan untuk :

a) Perumusan strategi

b) Perencanaan dan pengendalian aktiva

c) Pengambilan keputusan

d) Pengoptimalan penggunaan sumber daya

e) Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihal luar organisasi

f) Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda

dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus

diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta,

sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara

langsung tanpa modifikasi.

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan

informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi

perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan

dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan

terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi

sektor publik meliputi :

1. Perencanaan Strategik

Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif

program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah

memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan

beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi

tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan

sumber daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama

yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat

menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah

harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap,

terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta  dengan sektor publik dalam hal penentuan

biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada

sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara

langsung  dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar

merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak

memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan.

Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit

diukur.

2. Pemberian Informasi Biaya

Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.

Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga

sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan

berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.

Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan

mempertimbangkan fungsi organisasi.

3. Penilaian Investasi

Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di

sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain

untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan

organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak

dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang

dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial

(expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis

biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam

menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya

dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi

harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan

diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam

satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan

menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk

memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

4. Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang

efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik,

alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk

proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien,

efektif, adil dan merata.

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan

(charging for services)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan

untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai

jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar

pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya

pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di

sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat,

berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon

keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi

semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

6. Penilaian Kerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja

dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai

tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan

dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk

masing-masing aktivitas yang dilakukan.

B. KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran

dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang

diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara lain merefleksikan

perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan dan

pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan

masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar

terjamin secara layak. Maka dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh

keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuatnya.

Fungsi Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

Angggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja

dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.

Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam

pencapaian visi organisasi.

Anggaran merupakan instrumen politik.

Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Karakteristik Penganggaran Sektor Publik

Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan.

Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari

penyusunan anggaran.

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

C. JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. Anggaran Tradisional / Anggaran Konvensional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara

berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara

penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan

susunan anggaran yang bersifat line-item.

Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c)

cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip

anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu

mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran

tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.

Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang

dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan

pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu

hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada

sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan

besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian

terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak

dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya

perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi

kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas

yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item,

program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun

sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya

menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk,

dan penyesuaian lainnya.

Line-item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang

didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item

budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran

yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah

tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian,

penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja

secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada

ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan

adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan

pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau

pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar

pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

2. Anggaran Publik dengan Pendekatan New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik

yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan

hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi

pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut

telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan

masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah

pendekatan New Public Management.

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi

pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management

tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan

untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model

pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam

pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru

pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

a) Pemerintahan katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan

publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus

terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan

publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan,

pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh

pihak non-pemerintah.

b) Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani.

Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka

mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help

community).

c) Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian

pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya

sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan

publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.

d) Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh

peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

e) Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada

pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan

oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi,

semakin besar pula dana yang dialokasikan.

f) Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan

birokrasi.

g) Pemerintahan wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar

membelanjakan.

h) Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah

tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk

memecahkan masalah publik.

i) Pemerintah desentralisasi : dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.

j) Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan

mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem

prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar

dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang

terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan

mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian,

mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk

melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha

menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi

mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan

kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

D. PRINSIP DAN SIKLUS ANGGARAN SIKLUS PUBLIK

Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip dalam sektor publik meliputi :

Otorisasi oleh legislatif.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum

eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh

karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran

yang bersifat komprehensif.

Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

Nondiscretionary Appropriation.

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,

efisien dan efektif.

Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi

tahunan.

Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang

dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta

dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan overestimate

pengeluaran.

Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak

membingungkan.

Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Siklus Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh

penyelenggara pemerintah. Menurut Henley (1990), pada dasarnya prinsip-prinsip dan

mekanisme penganggaran relative tidak berbeda antara sector swasta dengan sektor publik.

Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan anggaran.

Dilakukan dengan cara menentukan berapa anggaran yang diperlukan untuk

pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh

secara akurat.

2. Tahap ratifikasi anggaran.

Melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif

dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political

skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan

mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

3. Tahap pelaksanaan anggaran.

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer

keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap

implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian

manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak

akan menemukan banyak masalah.

BAB III

KESIMPULAN

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen

yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi

manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian,

penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang

digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk

menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan

informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi

perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan

dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan

terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi

sektor publik meliputi :

1. Perencanaan strategik

2. Pemberian informasi biaya

3. Penilaian investasi

4. Penganggaran

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging

for services)

6. Penilaian kinerja

Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran

dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang

diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara lain merefleksikan

perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan dan

pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan

masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar

terjamin secara layak. Maka dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh

keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuatnya.

Terdapat 2 jenis anggaran sektor publik :

1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di

negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

(a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan

(b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.

Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:

(c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan

prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak

mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan

bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang

besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut,

maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan

hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

2. Anggaran Publik dengan Pendekatan New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor

publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku,

birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan

lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan

sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal

hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam

manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang

berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New

Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di

antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost

cutting), dan kompetisi tender.

Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik meliputi :

Otorisasi oleh legislatif.

Komprehensif

Keutuhan Anggaran

Nondiscretionary Appropriation.

Periodik

Akurat

Jelas

Diketahui Publik

Prinsip-prinsip siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh

penyelenggara pemerintah. Menurut Henley (1990), pada dasarnya prinsip-prinsip dan

mekanisme penganggaran relative tidak berbeda antara sector swasta dengan sektor publik.

Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan anggaran.

2. Tahap ratifikasi anggaran.

3. Tahap pelaksanaan anggaran.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, GN. 2011. Penganggaran Sektor Publik, (online).

http://karangtangis.blogspot.com/2011/02/penganggaran-sektor-

publik_01.html. Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.

Adi K., Taufan. 2009. Akuntansi Manajemen Sektor Publik, (online).

http://sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-

publik/. Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.

Anonim. 2011. Anggaran Sektor Publik, (online).

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik. Diakses pada tangal 9

Oktober 2011.

Dewi, Siswidya. 2010. Anggaran Sektor Publik, (online).

http://siswidya.blogspot.com/2010/11/anggaran-sektor-publik.html. Diakses

pada tangal 9 Oktober 2011.

Satria, Yudhistira. 2008. Jenis Anggaran Sektor Publik, (online).

http://yudhistirasatriapamungkas.blogspot.com/2008/06/jenis-jenis-anggaran-

sektor-publik.html. Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.