KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQIH PROGRAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16552/1/ABUL A'LA... · PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG

PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG KRITERIA DAN ANCAMAN

PERJUDIAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam ( SHI )

Oleh :

Abul A'la Almaududi

104043101308

KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQIH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H / 2009

PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG KRITERIA DAN ANCAMAN

PERJUDIAN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam ( SHI )

Oleh:

Abul A'la Almaududi

NIM: 104043101308

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

DR.H.Ahmad Mukri Aji, MA Nahrowi, S.H., MH.

KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FIQIH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H / 2009 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (

UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri ( UIN )

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 2009

Abul A'la Almaududi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah............................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................................... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. .................................................. 4

D. Metode Penelitian ..................................................................... 5

E. Tinjauan Kajian Terdahulu ........................................................ 7

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 7

BAB II PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian perjudian dan Dasar Hukum Larangannya ............... 9

B. Pendapat Para Ulama Tentang Perjudian.................................... 14

C. Unsur-unsur Delik Perjudian ..................................................... 16

D. Ketentuan Pidana Perjudian ...................................................... 18

BAB III PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian dan Jenis-jenis Perjudian .......................................... 32

B. Unsur-unsur Perjudian Dalam KUHP......................................... 33

C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan

dengan Perjudian .................................................................... 42

D. Ancaman Pidana Perjudian ........................................................ 45

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM

A. Analisis Perbandingan Unsur-unsur Perjudian dalam KUHP

dan Hukum Pidana Islam.......................................................... 53

B. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Perjudian dalam KUHP

dan Hukum Pidana Islam....................................................... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................ 63

B. Saran ...................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pejudian telah dikenal sejak lama sepanjang sejarah di tengah

masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau

gejalah sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Kehidupan masyarakat yang mempunyai tata aturan kehidupan, dengan arti

dan tujuan tertentu berusaha menanggulangi masalah ini. Usaha prefentif dan represif

oleh pemerintah pun telah dilakukan, namun perjudian terasa semakin menjamur di

tengah-tengah dan diseluruh lapisan masyarakat.

Karena bagaimanapun kenyataannya di dalam masyarakat, perjudian dapat

menimbulkan berbagai akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan

masyarakat, seperti sering terjadinya pencurian, hancurnya kehidupan rumah tangga,

perkelahian, rusak moral generasi muda ( pemalas dan emosional ), serta identik

dengan maraknya penjualan minuman keras dan pelacuran ( mabuk-mabukan dan

perzinahan ).

Semua ini terjadi karena orang yang kalah berjudi akan goncang jiwanya dan

akan berusaha untuk mendapatkan gantinya dengan cara yang cepat dan mudah tanpa

mengindahkan norma-norma susila dan agama. Sebaliknya apabila seseorang menang

dalam perjudian, ia akan terdorong untuk mengeluarkan harta ke jalan yang sesat

karena ia mendapatkan harta dengan cara yang mudah dan cepat tanpa harus banyak

bekerja, seperti mabuk, berzinah dan perbuatan lainnya yang tidak bermanfaat.

Islam melarang bermain judi karena permainan judi itu dapat menimbulkan

permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari

mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan sebab bagaimanapun akan selalu ada

pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang

kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol, dia marah

karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu

sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri, karena derita yang dialami

dan tangannya yang menaruhkan taruhannya dengan membabi buta.1

Walaupun perjudian itu telah dilarang oleh agama Islam, dan pemerintah

dengan segala macam hukumannya tetapi sampai sekarang masih ada orang yang

membuka arena perjudian.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja tidak boleh malas, oleh

karena itu Islam menyuruh untuk menjauhi judi, karena dengan adanya permainan

judi itu akan membuat seseorang berangan-angan, apabila ia menang maka akan

menjadi kaya-raya tanpa usaha dan kerja keras. Sedangkan apabila ia kalah, maka

kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi dengan ulangan

yang kedua, sehingga dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedangkan yang

menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi

1Yusuf Qardhowi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Mu'amal Hamidi,

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h. 418.

lagi kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali

dia tidak ada keinginan untuk berhenti dan makin berkurang pendapatannya, makin

dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu

kesusahan yang mendebarkan.

Begitulah berkaitnya putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua

putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah

antara pemain-pemain judi, Padahal belum pernah tercatat dalam sejarah ada orang

kaya karena judi dan perjudian itu sendiri dapat mengakibatkan roda kehidupan

menjadi terbengkalai, karena selamanya pemain judi sibuk dengan sesamanya.

Sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajiban dirinya, keluarga, dan

kewajibannya akan umat.2

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat judul

skripsi ini, karena sampai sekarang masih ada orang yang membuka arena perjudian,

sehingga memberikan peluang orang untuk bermain judi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut yang tentu akan sangat luas jika

masalah tersebut dibahas secara keseluruhan dalam penulisan ini, maka penulis perlu

untuk menyajikan penulisan ini dengan dibatasi pada pemberian sanksi kepada orang

yang terlibat pada pidana perjudian.

2Ibid., h. 418-419

Adapun perumusan masalah yang penulis sajikan, tertuang dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perjudian menurut Hukum Pidana

Islam dan Hukum Positif ?

2. Bagaimana unsur-unsur perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimanakah ketentuan sanksi hukuman perjudian dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh

penyusun yaitu:

a. Mengetahui bagaimana perjudian menurut pasal 303 KUHP.

b. Mengetahui apakah yang dimaksud dengan perjudian dalam hukum pidana

Islam.

c. Menganalisis perbandingan unsur-unsur dan sanksi pidana perjudian dalam

KUHP dan Hukum Pidana Islam.

2. Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran khususnya terhadap

pembentuk hukum untuk meninjau kembali eksistensi hukum positif dan

kaitannya dengan pencegahan perjudian yang semakin merajalela di tengah

masyarakat,

b. Memberikan peringatan terhadap semua lapisan masyarakat bahwa perjudian

akan menyengsarakan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian

pustaka (library research) dengan sifat penelitian deskriptif, yakni mengumpulkan

data secukupnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas lalu

dianalisa secara sistematis dan profesional.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis atau juga normatif,

yaitu dengan melihat undang-undang yang berkaitan dengan pokok masalah, yang

berlaku di Negara Indonesia serta aturan-aturan yang terdapat dalam hukum

Islam.

3. Sumber Data

Pengambilan sumber data oleh penyusun yakni dari sumber-sumber hukum positif

maupun hukum Islam, yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli

yang menurut segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun

data-datanya sebagai berikut:

- Dari segi hukum pidana Islam penyusun mengambil data dari al-Qur'an dan

as- Sunnah.

- Dari hukum positif diambil dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang perjudian dan KUHP

pasal 303.

b. Sumber data sekunder yaitu: data-data yang diperoleh dari sumber data yang

memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data

sekunder diambil dari hukum Islam yaitu buku-buku fiqih dan pendapat-

pendapat para ulama dan dari hukum positif yaitu pendapat-pendapat ahli

yang disusun dalam satu buku.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis secara kualitatif

yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang terpisah-pisah

menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pola berpikir

yang penyusun terapkan adalah:

a. Deduktif, yaitu pola berpikir yang diambil berdasarkan data umum yang

kemudian disaring, diolah dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Komparasi, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para sarjana,

para ulama dan membandingkan hukum positif dengan hukum pidana Islam.

Dengan mengambil dalil yang paling kuat untuk diterapkan terhadap

permasalahan pokok.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam Skripsi terdahulu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta "Tinjauan Hukum

Islam terhadap Lokalisasi Perjudian".

Atas nama Zulkifli Ginting Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum

Tahun 2003.Kesimpulan Skripsi :

Lokalisasi perjudian pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan dampak

negatif jadi malah akan menimbulkan madharat yang lebih banyak. Seperti, legalnya

segala perbuatan maksiat di sana (perjudian, minuman keras, dan pelacuran) karena

satu sama lainnya kerap sekali bersamaan juga lambat laun dapat merusak jiwa dan

mental generasi muda Indonesia. Dan lokalisasi perjudian hukumnya haram, sebab

walaupun di dalamnya terdapat manfaat akan tetapi kemadharatannya yang

ditimbulkan lebih besar.

F. Sistematika Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada "Buku Pedoman

Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan

pokok bahasan sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teori, metode penelitian, tinjaun kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas perjudian dalam hukum pidana Islam yang meliputi

pengertian dan dasar hukum pengharamannya, pendapat para ulama tentang

perjudian, unsur-unsur delik perjudian, dan ketentuan pidana perjudian.

Bab ketiga membahas perjudian dalam hukum pidana positif yang meliputi

pengertian dan jenis-jenis perjudian, unsur-unsur perjudian dalam KUHP, peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perjudian, dan ancaman pidana

perjudian.

Bab keempat memuat analisa terhadap Kitab Undang-undang hukum pidana

dan Hukum Pidana Islam tentang perjudian

Bab ini merupakan inti pembahasan dari skripsi ini, oleh karena itu dalam bab

ini, dijelaskan beberapa analisa perbandingan yaitu: dari segi aspek unsur-unsur

perjudian dan aspek ancaman pidana perjudian.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan, kritik dan saran.

BAB II

PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengharamannya

1. Menurut Bahasa

Kata judi atau maisir dalam bahasa mempunyai arti sebagai berikut :

a. Menurut bahasa indonesia judi ialah, permainan dengan memakai uang

sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dll.

b. Menurut bahasa arab judi itu disebut dengan maisir.

2. Menurut Istilah

Adapun arti judi menurut istilah ada beberapa pendapat, di antaranya adalah :

a. Hasbi ash-shiddiqeiy mengartikan judi dengan " segala bentuk permainan yang

ada wujud kalah dan menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah

uang atau barang yang disepakati sebagi taruhan kepada pihak yang menang.

b. Menurut Muhammad Rasyid ar-Ridlo judi3 yaitu :

� ا�������� ����ر وه� او �� ان� آ�� �� ���� و�آ� �ا���� ��� ا����ر او�� ا���

ا� � �ن� ا� ا��

Artinya: Maisir adalah judi atau berasal dari kata yasara atau yusr yang

berarti mudah, karena judi itu merupakan mata pencaharian yang tanpa jerih payah

dan tanpa susah payah, atau berasal dari kata yasaar yang berarti kaya, karena

sebab berjudi itu seseorang akan memperoleh kekayaan bila ia memenangkannya.

3Muhammad Rasyid al-Ridha, Tafsir al-Manar, ( Misra : Maktabah Qohiroh,tth ) Jilid II,

h.324.

c. Menurut Hamka judi (maisir) yaitu, Segala permainan yang menghilangkan

tempo dan melalaikan waktu dari membawa petaruhan, termasuk di dalamnya

segala permainan judi, seperti koa kim, domino, kartu, rollet, dadu dan segala

permainan yang bisa memakai pertaruhan4

d. Begitu pula dalam Tafsir ayat al-Ahkam dikatakan5 :

د او �� �) ی' و&��رة �"$ �� ی"�ن ��� ر ��� � ه� �� ا���� ا��. م س�اء آ�ن ا�*&�

� س�00اء آ�0ن ��00/� ا�0�6 او ��00/� ا�5�0 ن4 او �3 ه��0 وی�00&$ ��0� ��00 ز��ن�0 �001$ ا���ن0/�

.�ا� �� ا��= د �"*� ر�� &�7> وان ا: ;��� ��8 � ی�7$ ا: اّ� 7�8

Artinya : Maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang

dan pihak lain bisa kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan

sarana apa saja seperti dadu, catur dan lainnya di zaman kita ini disebut " al-

Yanasib"( lottre dan adu nasib) baik yang bertujuan untuk kebaikan atau semata-

mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungan yang tidak

baik, dan sesungguhnya Allah itu dzat yang baik, Dia tidak menerima melainkan

yang baik

e. Menurut Prof. KH. Ibrohim Hosen, LML berpendapat :

Bahwa yang dimaksud dengan al-Maysir adalah suatu permainan yang

mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-

hadapan/langsung dua orang atau lebih.6

4Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid VII, ( Jakarta :Pustaka Panjimas, 1984 ), h.39.

5Muhammad Ali as-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid 1, ( Siria : Maktabah al-Ghazali,

1982 ), h.275 6Ibrohim Hosen, Apakah judi itu ?, ( Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h.

Berdasarkan definisi –definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas

maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan

yang terdapat taruhan di dalamnya, serta mengakibatkan untung rugi bagi para

pemainnya dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada setiap

permainan, pertandingan, perlombaan yang belum pasti hasilnya.

2. Dasar Hukum Pengharamannya

Sumber hukum tentang pengharaman perjudian dalam islam ialah firman

Allah dalam kitab suci al-qur'an surat al-Baqarah : 219 yang berbunyi:

����������� ���� ���☺������ ������☺���� ! " #$�% &��☺�'()* ⌦,�-�.

/����01 23)45�6�7 ! 9�9:�)� &��☺2'2☺�-�. ! ���<1!= >)7

��☺�')��4?� @ AB�������� ! �CD��7 �E�F.)4:�G H$�% ��4������ @ AB)�I⌧K⌧L 2M�NO���G �&�� �,P@C� )Q5�GR��� #,FS?���C� �E!��T@⌧4�RC ) ٢:٢١٩/ ا����ة(

Artinya :“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”(QS.al-

Baqarah(2):219 ) .

Dan dijelaskan pula dalam surat al-Maidah ayat 90- 91

�VWAX!Y?5�G �M)%T&�� "�[��6�7� P ��☺?��. ���☺CG�\�� ����(�☺���� !

]^�_`�Ra�� ! �,5C��bRa�� ! cd�eg �>)N7 H$�☺�� �>5C]�Khi��� j��)k�l�e��C*

#,P@����C� �E�2C���4� . ��☺?��. 2XG���G 2>5C]�Khi��� E!= �3)%��G �,P@ :��m

j� !I�X������ P&�0n������� ! o�M ��pCG�\�� ������☺���� ! #,PL�Xq`�G !

>�� ���L)D &�� �>�� ! �r�j�s`��� " #$�'C* tPu�!= �E�vW�☺:w7 . )٩٠ -٥:٩١/ا�����ة(

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”( QS.al-Maidah (5): 90-91 )

Sebab nuzul ayat ini diturunkan ialah karena ketika Rasulullah SAW datang

ke Madinah didapatinya kaumnya suka minum arak dan makan hasil judi. Mereka

bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang hal ini. Maka turunlah ayat:

���� ���������� ���� ���☺������ ������☺���� ! " #$�% &��☺�'()*

⌦,�-�. /����01 23)45�6�7 ! 9�9:�)� &��☺2'2☺�-�. ! ���<1!=

>)7 ��☺�')��4?� @ AB�������� ! �CD��7 �E�F.)4:�G H$�%

��4������ @ AB)�I⌧K⌧L 2M�NO���G �&�� �,P@C� )Q5�GR��� #,FS?���C�

�E!��T@⌧4�RC ) ٢١٩ :٢/ا����ة( Artinya:Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir(QS.al-Baqarah(2)

:219)

Kemudian turun ayat yang lebih keras lagi yaitu (QS. 5 : 90-91) yang

memberikan kepastian akan haramnya. Sehingga mereka berkata: "Cukuplah, Kami

akan berhenti". Kemudian orang-orang bertanya: "Ya Rasulullah bagaimana nasib

orang-orang yang gugur di jalan Allah, dan yang mati diatas kasur padahal mereka

minum arak dan makan hasil judi. Dan Allah telah menciptakan kedua hal itu

termasuk perbuatan dari syaithan yang keji.7

Dari keterangan dan penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa:

1. Bahaya judi ini dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan diantara teman

sepermainan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan

membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa

jerih payah dan bersungguh-sungguh, merusak rumah tangga sehingga banyak

rumah tangga menjadi porak poranda yang dahulunya hidup dalam kesenangan

dan kebahagiaan yang disebabkan oleh permainan judi, sehingga kadang-kadang

berakibat sangat menyedihkan sekali, pelakunya mengakhiri hidupnya dengan

bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan8. Dari hari ke hari

semakin jelas terlihat, bagaimana besarnya bahaya judi yang selama ini belum

diketahui orang. Dengan demikian menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah

SWT dalam al-Qur'anul Karim. "sesungguhnya setan ini bermaksud hendak

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum

khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat,

maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan ini".

7Shaleh dan Ahmad Dahlan, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-

Qur'an,Cet.12, ( Yogyakarta : Bina Islam, 1999), h. 4. 8Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.92.

2. Menurut hukum Islam unsur perjudian yang dapat dianggap melawan hukum Islam

adalah setiap permainan judi yang dilakukan baik mendapat izin pemerintah,

maupun tanpa izin pemerintah jadi kejahatan perjudian menurut agama Islam

semua permainan judi walaupun perjudian tersebut diadakan oleh pemerintah atau

program pemerintah seperti SDSB, KSOB, dan sebagainya sesuai dengan ayat di

atas surah al-Maidah ayat 90 dan Al-Baqarah ayat 219.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Perjudian

Ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi karena

Allah berfirman "katakanlah pada keduanya ia mendapat dosa yang besar", maka

setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah

adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti

catur, dadu, dan lain-lainnya, yang di zaman kita ini disebut "Ya Nashib" (lotere, adu

nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau yang

semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungan

yang tidak baik". Dan bahwa sesungguhnya Allah itu dzat yang bagus, ia tidak

menerima melainkan yang bagus. 9

Pengarang kitab al-Kasyaf berkata : 10

0� وس0*@ . وا��5 ن4 و�3 ه��د ح"@ ا���� ان�اع ا����ر �� ا� و���*B :�07 ص0*� اا� �Bو :�Eل

9Ibrohim Hosen, Apakah judi itu ?, ( Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h.40

10Abi al-Qasim Jarulloh bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, Tafsir al-Kassyaf, ( Misra :

Musthafa al-Babi al-Halabi, 1962 ), Jilid I, h. 359.

0� ان ا�0 د . ا�=@���H ��ن�� �� ��� ای� آ@ وه� ;�� ا�*=��H ا���Gو B :�0 اIر J0*B �Bو وا��5 ن4

�� ا���� Artinya: Dan yang dihukumkan sebagi maisir, segala macam permainan judi,

seperti dadu, catur dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad bersabda : "Awaslah

kamu terhadap dua permainan yang tercela, karena sesungguhnya keduanya itu

termasuk judinya orang asing. Dan Ali ra: Sesungguhnya dadu dan catur itu adalah

bagian judi

Al-Alusi berkata: Tergolong Maisir, segala macam permainan judi seperti

dadu, catur, dan lain-lainnya. Sehingga mereka menggolongkan permainan anak-anak

seperti permainan buah pala dan sebagainya. 11

Main dadu/lotre yang apabila dibarengi dengan perjudian maka hukumnya

adalah haram. Hal ini disepakati oleh para ulama' tetapi sementara ulama ada yang

mengatakan makruh apabila permainan ini tidak dibarengi oleh perjudian. 12

Imam Syafi'i membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat

sebagaimana disebutkan Fakhrur Razi, yaitu ia mengatakan: Imam Syafi'i berkata:

apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa omongan yang melampaui batas, dan

tidak sampai melalaikan shalat, maka tidak haram dan tidak termasuk maisir (judi),

karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedang hakikat

permainan catur tidak demikian, maka ia tidak termasuk judi. 13

11Ibid., h. 227.

12Imam al-Ghozali, Halal dan Haram ( Jakarta: CV. Bintang Remaja, 1999), h.106.

13Ibid., h. 229.

Sedangkan pengertian catur itu sendiri adalah permainan otak dan pikiran

yang sudah terkenal di mana-mana, dari pelosok sampai ke kota-kota sangat digemari

dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dari kalangan berpenghasilan rendah sampai

berpenghasilan tinggi. Dan permainan catur ini tidak diperbolehkan apabila dalam

permainan catur ini dicampuri dengan perjudian atau pertaruhan.

Sedangkan pengertian berpacu kuda atau balap kuda adalah suatu permainan,

dan bentuk olahraga, juga suatu latihan permainan ini sangat dibutuhkan oleh para

pemuda Islam atau sahabat-sahabat Rasulullah itu. Dan taruhan yang dilakukan oleh

Rasulullah itu adalah merupakan suatu hadiah, yang mana uangnya itu dikumpulkan

bukan hanya dari orang yang berpacu saja, tetapi dari semua orang yang menonton

lainnya.

Adapun hadiah yang dikumpulkan dari masing-masing yang berpacu,

kemudian siapa yang unggul itulah yang mengambilnya, maka hadiah semacam itu

termasuk judi yang dilarang. Dan Nabi sendiri menamakan pacuan kuda semacam itu

adalah kuda syaithan, harganya haram, makannya haram dan yang

menungganginyapun haram pula. 14

C. Unsur-unsur Delik Perjudian

14

Ibid., h. 106-107.

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus

diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah, unsur-unsur ini ada pada

suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah.

Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur khusus dan unsur umum.

Unsur umum itu adalah :

1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata

atau sikap tidak berbuat (unsur materil).

3. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril). 15

Unsur-unsur khusus yang dimaksud adalah misalnya dalam kasus pencurian,

selain memenuhi unsur-unsur umum, juga harus memenuhi unsur-unsur khusus yaitu:

barang yang dicuri itu bernilai ¼ dinar keatas, dilakukan dengan cara diam-diam, dan

benda itu disimpan di tempat yang pantas. Jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut,

maka perbuatan itu baru dianggap sebagai pencurian yang harus dihukum potong

tangan.

Begitu pula dengan jarimah perjudian. Suatu perbuatan dapat dikatakan

sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus yaitu:

1. pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah melakukan atau turut serta

berjudi.

2. Adanya benda atau barang sebagai taruhannya.

15 Marsum ,Jinayat :Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: FH-UII, 1991), hal. 6.

3. Adanya obyek yang dijadikan suatu perbuatan judi.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan orang yang

dirugikan.

Terpenuhinya unsur-unsur yang umum dan khusus di atas maka ia dapat

disebut sebagai pelaku dari tindak pidana berjudi.

D. Ketentuan Pidana Perjudian

Sebelum menjelaskan ketentuan pidana perjudian dalam hukum Islam terlebih

dahulu penyusun akan menjelaskan pengertian hukum pidana menurut syari'at Islam.

Dalam buku-buku ilmu fiqih, persoalan pidana dibahas dalam bagian jinayat.

Kata jinayat adalah bentuk prularis dari kata jinayah ataupun kejahatan. Perkataan

jinayah, adalah merupakan kata asal (masdar). Dan kata kerjanya ialah " yang berarti

berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat ialah djani (Masculinum

Singularis) yang merupakan kata nama untuk jenis satuan laki-laki dalam kedudukan

sebagai pelaku (Isim fa'il mufrad mudzakkar), dan bentuk prularisnya ialah djunat,

adjnia, dan djunaa, yakni bentuk banyak tak beraturan jenis laki-laki. Sedangkan

bentuk feminanya dalam singularis ialah djaniah (Mufrod Muannats) dan bentuk

prularisnya ialah djawan dan djaniat, orang yang dikenal oleh perbuatan jahat

dinamakan mudjna 'alaihi. 16

16Haliman, Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, ( Jakarta : Buku

Bintang, 1971 ), h. 63.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum pidana menurut hukum syari'at

Islam, ialah ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang orang untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggarnya ketentuan hukumnya

tersebut, dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada

pelanggarnya.

Setiap peristiwa pidana harus mengandung tiga macam unsur, yakni yang

pertama, sifat melakukan hukum, kedua pelakunya yakni orang yang melakukan

perbuatan pidana tersebut. Ketiga dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatan

yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum, unsur-unsur tersebut ini,

tidak selamanya dapat terlihat dengan jelas dan terang didalam perumusan ketentuan-

ketentuan hukum syari'at Islam yang berhubungan dengan persoalan-persoalan

pidana, dan pengertian tersebut kita kemukakan hanyalah untuk memudahkan dalam

mempelajari dan membahas persoalan-persoalan hukum pidana menurut hukum

Syari'at Islam. 17

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, setiap orang berkewajiban untuk menerapkan

hukum Syari'at Islam:

#mP@C K�� ! �$x!= H$(�'yQz�� &��☺�m �{�|�!= �&�� )}()* r >�7 ! -T� ,FS��C~ &��☺�m �{�|�!= �&�� ���?5C�Y!�YC* �,�x

A��F.� ) ٤٧: ٥ /ا�����ة ( ����5⌧4� Artinya: ”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. barangsiapa tidak memutuskan

17

Ibid., h. 64-66.

perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang

yang fasik.”(QS. al-Maidah /5 :47)

Ketentuan-ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan memberi perintah

kepada Rasul supaya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam yang

terdapat di dalam Al-Qur'an diantara sesama manusia:

&� :���|�!= ! ���KC��. _�5�l�@���� Hx��C�����m ��%)xX_`�7 ��☺)�� A�O�m

)}G�X�G �>)7 ��5�l�S���� �6)☺�K�'�7 ! )}�Kj��� " ,FSj��C* -2'�6��m &��☺�m �{�|�!= �&�� " 0� ! �3�S�pC

#,�x P&� �x!= ��☺�� ⌧� P&%�> �>)7 Hx��C���� r ��$P@)� ��6*����e #,P@:)7

:V����� %☯>��'6)7 ! r #�C� ! P&�⌧T �&�� #,FSj�����C� :V97�= :��X)jI !

>�@5C� ! #,PL ���#� ()�� o�M &��7 #,P@�C� P " "��F.���R���C*

),I �#������� r oj��. &�� #,FS���e#��7 �6�K)☺�e ,P@���}S�k�(C* ��☺�m -l6PL

)}()* �E�F4���R�G!7 . ) ٥:٤٨/ ا�����ة(

Artinya :Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu.

untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.

sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi

Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”(QS.al-

Maidah/5:48)

Sedangkan salah satu aturan pokok dalam syari'at Islam ialah pembuat tidak

dihukum karena sesuatu perbuatan yang dilarang, kecuali kalau ia mengetahui (benar-

benar) dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut, jika ia tahu tentang

dilarangnya tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhapus daripadanya.

Dalam pengertian mengetahui cukup dengan kemungkinan mengetahui, jadi

apabila seorang telah dewasa dan berakal sehat, sedang ia mendapat kesempatan

untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang baginya, baik dengan jalan

meneliti (mempelajari) nas-nas yang menyatakan keharaman atau dengan jalan

bertanya kepada orang-orang pandai (Ahl-dzikri), maka orang tersebut dianggap

mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan ia tidak bisa beralasan tidak

tahu, oleh karena itu para fuqaha mengatakan sebagai berikut: "Di dalam negeri Islam

tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum". 18

Seseorang mukallaf dianggap mengetahui undang-undang (hukum) dengan

adanya kemungkinan mengetahui, bahkan dengan adanya pengetahuan yang benar-

benar terjadi, oleh karena itu undang-undang (hukum) yang melarang dianggap telah

diketahui oleh semua orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui

undang-undang tersebut, ataupun hanya mengetahui sedikit-sedikit, selama

kemungkinan untuk mengetahui itu ada. Mengetahui undang-undang (hukum) benar-

benar, tidak disyaratkan oleh syari'at karena hal ini akan menimbulkan kesulitan dan

akan membuka pintu alasan tidak tahu seluas-luasnya serta melumpuhkan berlakunya

undang-undang. 19

Dan telah dijelaskan, jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum

jinayat (Hukum Pidana Islam) ialah Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana

18Haliman, Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, h. 86.

19A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta :Bulan Bintang,1997), h. 86.

ulama' merumuskannya dengan Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas sebagian ulama'

merumuskannya dengan Qur'an, Hadits, Ijtihad yang telah disepakati (Ijma) dan

Ijtihad perorangan (Qiyas). Jadi kedua perumusan itu sebenarnya sama, selain itu ada

sumber hukum lagi yang tidak disepakati diantara para ulama', yaitu istihsan,

istihshab, masalah mursalah, madzhab sahabat, adat kebiasaan. Dan syri'at nabi-nabi

sebelum Islam. Tetapi para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum tersebut

belakangan ini dapat dipakai sebagai sumber hukum acara pidana (formil). 20

Tertib penyebutan sumber hukum tersebut di atas mewujudkan tertib kekuatan

sumber hukum ini masing-masing, artinya jika terjadi suatu peristiwa hukum harus

dicari petunjuknya dalam Al-Qur'an, jika tidak ada baru beralih kepada hadits, jika

tidak ada baru beralih kepada qiyas. Akan tetapi sebagian ulama tidak menyetujui

qiyas sebagai sumber hukum materiel (sumber yang menentukan macam jarimah dan

hukumannya). Ia hanya dipakai sebagai sumber hukum formil (seperti halnya

istishan, masalah, dan lain-lain).

Diantara sumber-sumber hukum tersebut di atas hanya Qur'an dan hadits yang

berlaku aturan-aturan asasi bersifat umum (multi), sedangkan sumber hukum yang

lain lebih sesuai jika dikatakan hanya sebagai cara mengambil hukum dari Qur'an dan

hadits. Bahkan diantara kedua sumber hukum ini hanya Qur'an yang menjadi sumber

hukum pidana, sedang hadits hanya sebagai penjelas terhadap makna-makna Qur'an

20Marsum, Jinayat: Hukum Pidana Islam, ( Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, 1991), h.13.

dan mengatur hal-hal yang tidak dijelaskan Al-Qur'an, oleh karena itu tidak mungkin

hadits menentang kepada Qur'an, lebih-lebih sumber hukum yang lain. 21

Setelah penyusun menjelaskan pengertian hukum pidana menurut syari'at

Islam, penyusun akan menjelaskan ketentuan pidana perjudian sesuai dengan

pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini.

Sebagaimana dalam syari'at Islam ada hukum tertulis dalam beberapa

kejahatan (criminal) sebagaimana telah disebutkan, ada lagi suatu cara memberikan

kekuasaan (menguasakan) kepada hakim, untuk menentukan hukuman dalam

beberapa macam kejahatan menurut yang dipandangnya cukup untuk menimbulkan

kesadaran supaya orang yang mengerjakan kejahatan itu menjadi jera. Hukuman

serupa ini oleh ahli-ahli fiqih dinamakan "ta'zir" (hukuman pengganjaran). Ta'zir

yaitu, perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa

( hakim ) sebagai pelajaran kepada pelakunya. 22

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal empat penggolongan jarimah

atau kejahatan ditinjau dari berat dan ringannya hukuman yang diancamkan, yaitu:

1. Jarimah qisos, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qisos, adalah

hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan, yang termasuk jarimah ini

ialah pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya

anggota badan.

Sumber hukum qisos ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat178-179,

21

Ibid, h. 14. 22Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.11.

�VWAX!Y?5�G �M)%T&�� "���:�7� P

_�)lPL �,P@�Kj��� ���_`�.���� o�M

gj�RC.���� " ����\�� �����\���m

2X#S������ ! )X#��������m

rcC���a�� ! rcC���a���m r �>�☺C* o����

��=C& �>)7 )}(��!= ⌦Pc⌧ ����S)���C*

��!����☺�����m �P&��(!= ! )}�KC��.

�>5_��}���m @ ��)�ICD /�K)4�G!7 >)N7

#,P@�jmdg /V�☺�} g ! @ �>�☺C* @|�X�l����

�X��m ��)�ICD ��=C�C* ^�⌧K�� n-()�!= .

#,P@C� ! o�M ��_`�.���� /�r� (�}

o�Y!�Y?5�G ��5�S��Ra�� #,FS?���C�

�E�F.�lC . ) ١٧٨–١٧٩ :٢ /ا����ة (

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada

yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas

sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu

bertakwa.(QS.al-Baqarah/2 :178-179)

2. Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat, adalah

hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Korban atau keluarganya.

Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak disengaja, dan penganiayaan tak

sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan.

Ketentuan ini bersumber pada firman Allah,

��7 ! A�%⌧L >)7C2☺)� E!= 0$R�.�G

�:)7C�7 ���. ��C]�� r >�7 ! 0$�RC%

�6)7C�7 ��C]�� ��G��C�lC* �V��C% g

�V�6)7Cw7 /V�G)( !  V�☺?�_�w7 �oj��.

4¡)=��x!= ¢��. E!= "���%�Xs`�G r E��C*

A�%⌧L >)7 7£#�C% ¤N!2X�� #,P@T� ��x !

�)7C�7 ��G��C�lC* �V�SC% g �V�6)7Cw7 "

E�. ! A�%01 >)7 h£#�C% #,FS�6��m

-2'�6��m ! /�5C¦K)N7 /V�G)XC*  V�☺?�_�w7

�oj��. ¡)=��x!= ��G����!7 ! �V�SC% g

�V�6)7Cw7 " >�☺C* #,T� �X���G �§� K�`C*

HM����'⌧T HMO���m��R�R�7 :V�m#�C

�>)N7 &�� @ A�%⌧L ! �&�� �¨☺(����

�¦☺(�S�} . ) ٩٢ :٤ /ا����ء(

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang

lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang

mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang

beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu),

kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum

(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah

si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)

serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak

memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-

turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui

lagi Maha Bijaksana. (QS.an-Nisa/4 : 92)

3. Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang

telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan

demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas

tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), atau pun oleh

masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah-jarimah hudud ada tujuh macam,

yaitu : zina (an-Nur ayat: 2), qazaf (an-Nur ayat: 4), minum-minuman keras

(Hadist Nabi), mencuri (al-Maidah ayat:38), hirabah ( al-Maidah ayat: 33),

murtad ( al-Baqarah ayat : 217) dan pemberontakan (al-Hujurat ayat : 9).

4. Jarimah ta'zir, yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang

diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir ialah

memberi pengajaran (at-ta'dib). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah

tersebut mempunyai pengertian tersendiri yaitu, syara' tidak menentukan macam-

macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan

sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-

beratnya.

Sedangkan jarimah ta'zir itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua jarimah

selain diancam dengan hukuman had, kifarat dan qisos diyat, semuanya termasuk

jarimah ta'zir, jarimah ta'zir ini dibagi menjadi dua:

Pertama: jarimah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nash (Qur'an

dan Hadits), tetapi hukumnya diserahkan kepada hakim.

Kedua: jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya

diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang

bersifat umum.

Baik nash-nash Qur'an hadits banyak sekali menyebut jarimah ta'zir ini,

misalnya: wajib shalat dan zakat (al-Baqarah: 110), wajib puasa (al-Baqarah: 183),

wajib haji (al-Baqarah: 97), larangan riba (al-Baqarah: 275), menipu harta (al-

Baqarah: 188), manipulasi (al-Baqarah: 42), larangan minum khomar dan judi (al-

Maidah: 90), larangan menimbun bahan makanan (hadits Nabi), jarimah ta'zir macam

pertama ini harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya.

Mengenai jarimah ta'zir macam kedua misalnya adalah sebagai berikut, Allah

berfirman dalam suirat al-Syuara : 183 yaitu :

0� ! "��q���#�C z9�9:��� -�x P&� K�T!= 0� ! "�#�C��C o�M

�©#gRa�� �M)X���اء ( �4�7�� )١٨٣: ٢٦ /ا�

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS.al-Syuara

/26: 183 )

Berdasarkan jiwa ayat ini pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan

yang melarang segala macam bentuk penyelewengan yang berakibat merugikan orang

lain. Pihak penguasa juga dapat membuat peraturan-peraturan yang mengancam

segala bentuk perbuatan merusak, seperti membuat keonaran, keresahan, huru-hara,

dan lain sebagainya. 23

Allah berfirman dalam surat al-Maidah:2

�VWAX!Y?5�G �M)%T&�� "���:�7� P 0� "��ª�)��7 �H«?5��⌧T &�� 0� ! ��#Wh¬��� �§���V��\�� 0� ! �|�X�­*®��

0� ! �X�?5j�C.���� ¯� ! �MO)N7&� P _Q�(������ �§���V��\�� �E�P�l#S�G

�⌧�nC* >)N7 #,W�¤dg �:�I ��°g ! r �CD�. ! tPu*�j��} "�!2(�C]�±��C* r 0� !

#,P@9:�7���'C~ �E���6⌧T 7£#�C% E!= #,F1!gX_± �>�� )X����☺����

)£���V��\�� E!= "�!2X�l�C s "��� !���C ! oj�� ��������� @| ��.�l��� ! " 0� ! "��� !���C oj��

�-�-Qz�� HEI !�X������ ! r

23Marsum., Jinayat: Hukum Pidana Islam, h.140.

"��F.9�� ! T&�� " 9E�. T&�� 2XG)X⌧T �^�C.)����� . ) ٢ : ٥/ ا�����ة(

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka

mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS.al-Maidah /5: 2 )

Berdasarkan ayat Qur'an yang bersifat umum ini pihak penguasa dapat

membuat peraturan-peraturan yang mendorong kegiatan sosial, dan melarang untuk

melakukan kejahatan yang menjurus kepada kejelekan dan permusuhan. Allah

berfirman dalam QS. Al-An'am: 108.

0� ! "����q�j$ A�)%T&�� �E����X�G >)7 HE!2( &�� "����q� (C* T&�� �☺!�X��

��#���m ¤-*�)� @ ��)�I⌧K⌧L �96�G�b H�$P@)� ^V97�= -2'j� ¢⌧v d,�- roj��. ,W�¤ g -2'���e²�³ -2'���}��k�KC* ��☺�m "���%⌧L �E����☺��G . ) م�� )١٠٨: ٦/ ا#ن

Artinya:“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka

sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”( QS.al-An'am/ 6

:108 )

Berdasarkan jiwa ayat ini pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan

yang melarang penghinaan terhadap agama lain.

Jika pada jarimah ta'zir macam pertama ini berubah dan harus dipandang

sebagai jarimah untuk selama-lamanya, maka jarimah ta'zir macam kedua ini dapat

berubah-ubah menurut keadaan dan waktu.

Orang yang tidak mentaati perintah wajib dan melanggar larangan di atas ini

tidak ditentukan oleh Qur'an tentang hukumannya. Hukumannya diserahkan kepada

penguasa dengan hukuman-hukuman ta'zir. Cara menghukumnya terserah kepada

penguasa apakah dibuat suatu undang-undang atau diserahkan kepada hakim

berdasarkan kepada peristiwa hukum yang pernah terjadi atau dengan jalan ijtihad. 24

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana

perjudian menurut hukum Islam adalah termasuk jarimah ta'zir, bentuk atau

macamnya sudah ditentukan oleh nash (Qur'an dan hadits), tetapi hukumannya

diserahkan kepada manusia ( pengusa ), dan jarimah ta'zir ini tidak berubah dan harus

dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, hukuman ta'zir

boleh dan harus diterapkan dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada

sebuah qo'idah:

25 ا�.�-,� ,�,� ور() ا��'&%$

Artinya : Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir sebagaiman dijelaskan oleh Ahmad

Hanafi yaitu 26

:

24 Ibid., h.141.

25Abdul al-Qadir Audah , Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bin Al-Qonun Al-Wadh'I

,(Misra : Maktabah Dar Al-Arubah, 1963), h.124

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberikan

pengajaran(at-ta'dib) dan tidak sampai membinaskan. Oleh karena itu dalam hukuman

ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan

tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut,

yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki

demikian, atau jika pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan

membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka

hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim

seperti halnya dengan hukuman-hukumna ta'zir yang lain, dan penguasa harus

menentukan macamnya jarimah yang dijatuhkan hukumannya.

2. Hukuman kawalan-terbatas (penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syariat Islam, yaitu hukuman kawalan

terbatas dan hukuman kawalan tak terbatas.

a. Hukuman kawalan-terbatas, batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari,

sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama

Syafi'iyyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka

mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Kalau jarimah

26Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 2005),h.121-233

had. Fuqaha-fuqaha lainnya menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada

penguasa negara.

b. Hukuman kawalan-tak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini

tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus

sampai terhukum mati atau bertaubat dan baik pribadinya. Orang dikenakan

hukuman tersebut ialah penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang

berulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya, atau orang-orang yang

tidak tegas dijatuhi hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah

pembunuhan, penganiayaan atau pencurian.

3. Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan

- Hukuman Ancaman (tahdid) juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan

syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Antara lain dengan ancaman

akan dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, jika pembuat

mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan

keputusannya, kemudian pelaksanaanya sampai waktu tertentu.

- Teguran (tanbih) juga merupakan hukuman ta'zir, kalau pembuat juga dijatuhi

hukuman tersebut. Hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw terhadap

sahabat Abu Zarr yang memaki-maki orang lain, kemudian dihinakan dengan

menyebut-nyebut ibunya. Maka bersabda Rasullah saw" Wahai Abu Zarr, adalah

engkau menghina dia dengan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi

sifat-sifat masa jahiliah.

- Hukuman peringatan (al-Wa'zu) juga ditetapkan dalam Syariat Islam dengan jalan

memberi nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini

dicantumkan dalam Qur'an, sebagai hukuman terhadap istri, yaitu, "Istri yang kamu

khawatirkan akan membangkang, maka berilah dia peringatan (nasihat)."(Qur'an

surat,an-Nisa: 34)

- Hukuman denda (al-Garamah) ditetapkan juga oleh Syariat Islam, antara lain

mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan

lipatan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai untuk

perbuatan mencuri tersebut. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw, " Dan

barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua

kalinya beserta hukuman."

BAB III

PERJUDIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Jenis-jenis Perjudian

1. Pengertian

Menurut KUHP permainan judi adalah tiap permainan dimana pada umumnya

kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena

permainannya yang lebih terlatih atau mahir.

Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

bermain, juga segala pertaruhan lainnya. 27

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arti dari permainan judi

adalah setiap permainan dengan orang yang bertaruh adanya uang dan harapan untuk

menang. Hal ini tergantung pada nasib, atau kemungkinan untuk menang menjadi

bertambah besar.

2. Jenis-jenis Perjudian

Sedangkan jenis-jenis perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum

Pidana adalah: Permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi

27Moelyatno, KUHP , h.133.

ialah bridge, domino, dan sebagainya. Sedangkan yang dapat digolongkan dengan

judi ialah dadu, dua puluh satu, rouletre, tombula, totalisator pada pacuan kuda,

pertandingan sepak bola, apa yang disebut "main buntut" dan sebagainya. 28

B. Unsur-unsur Perjudian Dalam KUHP

Unsur-unsur:

Pasal 303 (1)

Ke 1. : -Dengan tidak berhak

- Memajukan:

Atau

- Memberi kesempatan

- berjudi

- sebagai mata pencaharian

Atau

- Turut campur

- Dalam perusahaan main judi

- Dengan sengaja

Dalam ayat 1 ini dua jenis kejahatan:

- Mengajukan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata

pencaharian.

- Turut campur dalam perusahaan main judi.

28R. Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya, (Surabaya : Usaha Nasional,1998 ), h. 323.

Mengajukan

Perbuatan mengajukan berarti setiap pemberitahuan secara tertulis maupun secara

lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengajukan.

Pemberitahuan dari seorang, bahwa orang lain memberikan kesempatan, tidak

berarti mengajukan.

Memberi Kesempatan

Memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, bukan

memperkenankan, menyediakan alat atau alat-alat judi.

Berjudi

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung

pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak

turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah

atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.

Ayat 3 memuat ketentuan tentang pengertian berjudi,

Ayat 3 ini merupakan interpretasi authentik.

Unsur-unsur ayat 3 adalah sebagai berikut:

- Main judi berarti:

- Tiap-tiap permainan yang:

Kemungkinan hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada:

- Untung-untungan saja.

- juga kalau kemungkinan hasil kemenangannya akan bertambah besar:

- karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. 29

- Main judi meliputi juga:

- Segala pertaruhan tentang:

- Hasil keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang:

- turut berlomba

- turut bermain

- Pertaruhan-pertaruhan lain:

Berdasarkan rumusan ayat 3, suatu permainan dapat dinyatakan sebagai

permainan judi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan yang berarti, bahwa

terdapat spekulasi dari para pelaku.

- Juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu akan

bertambah besar, karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih

pandai, lebih cakap lebih terampil, di sini terdapat pengurangan resiko yang

mungkin akan diderita atas spekulasi.

Mungkin orang-orang yang bermain dalam suatu permainan lebih pandai,

lebih terampil, lebih cakap, lebih ulung, hingga hasil kemenangan bagi pelaku akan

bertambah besar, tetap permainan itu dapat dinyatakan sebagai permainan judi.

Dalam ayat 3 itu selanjutnya diadakan perluasan penafsiran atas pengertian

permainan judi sebagai berikut:

29Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, (Bandung : Alumni Bandung,

1986), h.255-256.

- Permainan judi meliputi juga setiap jenis pertaruhan atas keputusan:

- Setiap jenis perlombaan

- Setiap jenis permainan

Dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu.

Misalnya:

- Pertandingan sepak bola: para pelaku tidak turut serta.

-Dalam permainan ketangkasan, misalnya lempar panah, seorang melempar

panah, sedangkan para pelaku yang tidak melempar, memasang.

Ketangkasan yang menentukan hasil kemenangan tidak termasuk permainan

judi, kecuali orang-orang yang tidak melakukan ketangkasan turut serta melakukan

pertaruhan. Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa undian tidak termasuk permainan

judi, berhubung undian bukan merupakan permainan. Penyelenggaraan undian

didasarkan atas UU No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian, dimana ditetapkan, bahwa

penyelenggaraan undian harus ada izin Menteri Sosial. 30

Sebagai Mata Pencaharian (BEDRIJF)

Mata pencaharian pada umumnya merupakan usaha untuk mencari makan guna

kelangsungan hidupnya. Dan ini dapat dinyatakan, apabila dilakukan secara

berulang. Suatu perbuatan dalam mata pencaharian dapat tampak secara nyata

apabila perbuatan dibayar. Tetapi juga dapat disimpulkan dari pembayaran bahwa

terdapat perbuatan dalam mata pencaharian, meskipun tidak terjadi pengulangan

atas perbuatan itu.

30

Ibid.,h. 256-257.

Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi

Turut campur atau turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-

perbuatan:

- Menyediakan keuangan untuk usaha itu.

- Turut serta dalam organisasi.

- Membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu.

Pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan

peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi.

Dengan Tidak Sah

Penyelenggaraan permainan judi dapat diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri,

berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan permainan judi tanpa izin Menteri Dalam Negeri oq Gubernur

adalah penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah.

Dengan Sengaja

Lihat penjelasan pasal-pasal lainnya.

Unsur-unsur:

Pasal 303 (1)

Ke -2. - dengan tidak sah.

- memajukan atau memberi kesempatan berjudi:

- kepada umum

- Turut campur dalam perusahaan perjudian itu.

- Biarpun diadakan sesuatu syarat atau cara dalam hal memakai

kesempatan itu.

Kepada Umum

Kepada umum dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung. Penjelasan

unsur-unsur lain lihat penjelasan ayat ke-1.

Unsur-unsur

Pasal 303 (1)

Ke-3: - Turut main judi

- Sebagai mata pencaharian

Lihat penjelasan ke 1 dan ke 2

Pasal 303 (2)

Ketentuan pasal 303 (1) ke 1 dan ke 2 menetapkan hukuman tambahan bagi

pelaku yang melakukan kejahatan ini karena kerjaannya.

Hukuman tambahan itu adalah pencabutan hak melakukan pekerjaan itu.

Pasal 303 (3)

Penjelasan lihat pada pasal 303 (1) ke 1 tentang pengertian berjudi.

Ketentuan dalam ayat 3 ini merupakan penafsiran secara authentik atas

istilah "Berjudi". 31

31 Ibid., h.257-259.

Sedangkan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang

diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur

obyektif:

1. Barangsiapa.

2. Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi.

3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam pasal 303 KUHP.

Unsur obyektif pertama, orang yang apabila, ia terbukti memenuhi unsur-

unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana

yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut

sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua, memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi,

bukan setiap pemakaian kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di

tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang.

Melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Unsur

obyektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang

diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu ialah unsur yang sifatnya

bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303

KUHP. 32

32 Laminting, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-norma

Patutan, ( Bandung : CV. Mondar Maju, 1990 ), h.349-351.

Maksud dari bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam pasal 303 KUHP itu ialah bukan bertindak sebagai orang yang

memberikan kesempatan untuk berjudi melainkan sebagai orang yang memakai

kesempatan untuk berjudi.

Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur

dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga, hanya terdiri dari unsur-unsur

obyektif, masing-masing yakni:

1. Barangsiapa.

2. Ikut serta berjudi.

3. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk

umum.

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut

memiliki unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, dan

penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin

dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak

pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur

turut serta berjudi.

.

Unsur obyektif ketiga, dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur

di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus

dibuat atas nama pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan

seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang pemiliknya

telah diperuntukkan sebagai jalan umum.

Maksud dengan tempat yang terbuka untuk umum itu ialah, tempat yang dapat

didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ke tempat tersebut. Kenyataan bahwa,

pada suatu saat tertentu, tempat tersebut sedang ditutup untuk umum, tidak

menghilangkan sifatnya sebagai tempat yang terbuka untuk umum. 33

Pasal 303 bis ayat 2 : Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dau

tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari

pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara, selama-lamamya enam

tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Penjelasanya : Sebelum adanya Undang-undang penertiban perjudian tanggal 6

Nopember 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan

dengan melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP. Tetapi sejak adanya

Undang-undang penertiban perjudian ini, maka orang yang mempergunakan

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan

33 Ibid.., h. 351-355.

pasal 303 bis. Sedang orang yang membuka perusahaan perjudian diancam pidana

dalam pasal 303 KUHP.

C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Perjudian

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perjudian diatur dalam pasal 303

KUHP sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling

banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke- 1 Dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan

menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam

suatu perusahaan untuk itu.

Ke- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

ramai untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke- 3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya

kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga

karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala peraturan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala

peraturan lainnya. 34

Selain perjudian itu diatur didalam pasal 303 KUHP, perjudian juga diatur di

dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang

menyebutkan bahwa:

Pasal 1: menyatakan bahwa semua perbuatan pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2: ke (1): merubah ancaman pidana dalam pasal 303 (1) KUHP, dari pidana

penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi pidana penjara selama-

lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta

rupiah.

Ke (2): merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP,

menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ke (3): ancaman pidana dalam pasal 542 ayat (2) KUHP, menjadi pidana

penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima

belas juta rupiah. 35

34 Moelyatno, KUHP, h. 133.

35 Lembaran Negara Republik Indonesia, undang-undang No. 7 Tahun 1974 pasal 1 dan 2.

Penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

1974 tentang penertiban perjudian dimaksudkan, untuk membatasi perjudian sampai

lingkungan sekecil-kecilnya, sampai akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali

dari seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan perkembangan keadaan pada saat

sekarang ini, dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan

segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang pelaksanaan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dipandang perlu

untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam suatu peraturan

pemerintah. Untuk itu pemerintah menerapkan peraturan-peraturan pemerintah

Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yang menerapkan

bahwa

Pasal 1 :

(1) pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian

dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-

tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan

lain.

(2) Izin penyelenggara perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Pasal 2 : Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979

tentang penertiban perjudian, (Lermbaran Negara Nomor 3040).

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak

berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian

yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 3: Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin

penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam peraturan

pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4: Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan

peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia. 36

D. Ancaman Pidana Perjudian

Sesuai pada bab yang kedua, penyusun menerangkan tentang pengertian

hukum pidana menurut syari'at Islam, maka pada ketiga ini, penyusun akan

menerangkan pengertian pidana menurut hukum positif, sebelum membahas tentang

ketentuan-ketentuan pidana perjudian.

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, Istilah tersebut tidak hanya sering

digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang

pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1-

4.

Oleh karena itu "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada

pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau

sifat-sifatnya yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan

beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :

1) Prof. Sukarto, SH :

Yang dimaksud dengan pidana ialah, pengertian yang sengaja dibebankan

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Prof. Roeslan Saleh :Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 37

Dari kedua definisi tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana

mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan penderitaan atau

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

kekuasaan yang berwenang.

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

menurut Undang-undang. 38

37 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumn

Bandung, 2005), h. 2.

38 Ibid.,,h. 4.

Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila

memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1) Ada suatu norma pidana tertentu.

2) Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang.

3) Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Dengan perkataan lain, tak seorangpun karena sesuatu perbuatan tertentu,

bagaimanapun jahatnya, dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman

berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu. 39

Jadi dalam hal pidana, fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak

pidana yang tlah dilakukan oleh pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu

mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada, kita juga

boleh mengharap atau berpikiran bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi

lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, tujuan utamanya adalah

melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri

pelaku sepanjang perhatian kita ditunjukkan pada :

1) Aktivitas seseorang di masa yang akan datang, untuk sesuatu yang telah

dilakukannya pada masa lalu.

2) Perlindungan terhadap orang lain, daripada perbaikan terhadap diri pelaku. 40

39 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik), Cet.III, (Jakarta :

Sinar Grafika,2006), h 3.

40 Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta,2000), h.6-7.

Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

Larangan selalu disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, dapat juga dikatakan

perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan

ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman ada hubungan yang erat, oleh karenanya antara

kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak

dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan

justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan

perbuatan yaitu, suatu pengertian abstrak, menunjuk kepada dua keadaan kongkrit;

pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat,

sehingga dapat menimbulkan kejadian itu. 41

Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang dapat diancam pidana

menurut pasal 303 KUHP ialah :

1) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi.

Sebagai mata pencaharian, yang dimaksud disini misalnya, seorang bandar

atau orang lain yang membuka perusahaan judi tanpa izin dari yang berwajib.

41 Ibid.,, h.54.

2) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi

kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian,

dengan atau tanpa izin, atau cara dalam hal memakai kesempatan tanpa izin.

3) Orang yang turut serta main judi sebagai mata pencaharian.

Orang yang mengadakan perjudian, seperti diterangkan di atas ini diancam

menurut pasal ini, sedang yang turut berjudi diancam menurut pasal 303 Bis. 42

Jika melihat penjelasan dan pembahasan di atas, maka dapat diambil

kesimpulan, bahwa unsur atau ketentuan perjudian yang dapat dianggap melawan

hukum adalah, dengan sengaja melakukan permainan judi atau memberi kesempatan

judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan

tanpa izin yang berwajib.

Adapun menurut hukum pidana Islam, unsur perjudian yang dapat dianggap

melawan hukum adalah, setiap permainan judi yang dilakukan baik mendapat izin

pemerintah maupun tanpa izin pemerintah. Jadi kejahatan perjudian menurut hukum

Islam semua permainan judi. Walaupun perjudian tersebut diadakan oleh pemerintah

atau program pemerintah, seperti misalnya : SDSB, KSOB, dan sebagainya, semua

ini sesuai dengan ayat al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 90 dan al-Baqarah ayat 219.

Adapun perjudian yang dilakukan dengan cara membonceng nomor SDSB

atau undian yang secara resmi diadakan oleh pemerintah, merupakan perbuatan yang

berlatar belakang politik, dalam arti luas yaitu, karena menyangkut kebijakan politik

pemerintah dalam bidang sosial budaya dalam pembangunan di bidang olahraga dan

42 R. Sugandi, KUHP Dengan Penjelasannya, h. 323.

di bidang kesejahteraan sosial. Artinya untuk meningkatkan mutu dan prestasi

olahraga, serta membantu menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan

sosial. Tujuan pemerintah mengadakan SDSB atau sumbangan dana sosial berhadiah

merupakan, politik pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan di bidang

olahraga dan membantu menanggulangi berbagai permasalahan sosial dari

kepentingan nasional.

Dan dengan adanya perjudian yang dilakukan dengan cara SDSB itu,

mengakibatkan masyarakat dari segala lapisan terutama masyarakat ekonomi lemah

terdorong untuk membeli lotre buntut, yang tidak resmi atau tanpa izin pemerintah.

Harganya jauh lebih murah, sehingga mengakibatkan peredaran undian resmi atau

SDSB terganggu yang mengakibatkan, dapat menghambat kebijakan politik

pemerintah dalam pembangunan di bidang olahraga dan kesejahteraan sosial.

Selain itu dengan adanya lotre buntut yang tidak resmi, dapat menyebabkan

masyarakat di kota maupun di desa disibukkan dengan pemecahan ramalan sehingga

menjadi kewajiban sehari-hari, yang pada akhirnya menjurus kepada perbuatan yang

menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN

Hukum memiliki jalinan sistem nilai-nilai yang didapat dari gambaran dua

pasangan yang selalu bertentangan yakni keseimbangan atau ketimpangan dengan

kepastian hukum akan tetap keduanya dapat dihubungkan dengan nilai-nilai

kepentingan pribadi atau bagian (billijkheid) dan kepentingan umum ataupun

keseluruhan ( veru Eropah kontinental )43

.

Keberadaan suatu hukum telah jelas sebagi alat pembentuk pribadi atau

golongan dimana ia hidup dengan berbagai sistem kehidupan yang akan mengatur

dan sebagai titik tolak dalam menjalani kehidupan dan dalam pemecahan suatu sistem

kehidupan, dengan demikian hukum teramat penting diperlukan oleh manusia, Van

Apeldoorn mengatakan adanya objek ilmu hukum yaitu, hukum sebagai gejala

kemasyarakatan, dan hukum juga sebagai hubungan antara gejala-gejala hukum

dengan sosial lainnya, untuk itu digunakan metode sosiologis dan perbandingan

hukum44

:

-Metode Sosiologi, untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala

sosial lainnya.

43Purwadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, ( Jakarta :

PT.Rajawali Press, 1978 ),h.15 44Arif Barda, Perbandingan Hukum, ( Jakarta : PT.Rajawali Press, 2000 ), h.4

-Metode Perbandingan hukum, untuk membandingkan berbagi ketertiban hukum dari

masyarakat.

Dalam sosial hukum,45

hukum memainkan dua peranan utama pertama,

menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, dengan kata lain perubahan

hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peranan untuk

membawa masyarakat kedalam suatu tatanan baru hal demikian terlihat pada upaya

nabi Muhammad saw mengubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi tatanan baru

yakni masyarakat Islam sedangkan dalam peranan kedua hukum menempati posisi

sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, kondisi ini terlihat pada warisan

hukum kolonial di Indonesia yang masih diberlakukan.

Pelaksanaan hukuman hendaknya harus memiliki perubahan sesuai dengan

kondisi sosiokultural masyarakat, kendati ketentuan formalnya tidak berubah

sedangkan dalam hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlandaskan wahyu

Illahi yang peranan-peranannya tidak terlepas dari permasalahan di atas.

Perbandingan hukum dimulai sejak Aristoteles ( 384-322 ) dengan meneliti

153 konstitusi Yunani dengan beberapa kota lainnya, disamping itu perbandingan

hukum sebagia disiplin hukum juga sebagi disiplin ilmu hukum yang pada awalnya

dipahami sebagai salah satu metode pemahaman sistem hukum disamping sosiologi

hukum dan sejarah yang ketiganya berkaitan satu dengan yang lain maka

perbandingan hukum itu meliputi hukum asing yang diperbandingan, persamaan dan

45Nasrudin Rusli, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet.I, ( Jakarta : PT.Logos, 1990 ), h.3-4.

perbedaan antara sistem-sistem tersebut, para pakar mengemukakan definisi

perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal yaitu :46

Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan

dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum

tertentu.

Wilterton, perbadingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan

sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum

yang dibandingkan.

Gutterdige, perbandingan hukum tidak lain merupakan metode yang dapat

digunakan dalam semua cabang hukum.

A. Analisis Perbandingan Unsur-unsur Perjudian dalam KUHP dan Hukum

Pidana Islam.

Unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis, dengan sengaja

melakukan permainan judi atau memberi kesempatan judi sebagai mata pencaharian

atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan dan pelaku residivis dalam

pidana perjudian. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam unsur

khusus perjudian yaitu, adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah

melakukan atau turut serta berjudi, adanya benda atau barang sebagai taruhannya,

46Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana ,( Bandung :PT Mandar Maju, 1996 ),

h.7

adanya obyek yang dijadikan suatu perbuatan judi, adanya hubungan sebab akibat

antara perbuatan pelaku dengan orang yang dirugikan.

Pada bab sebelumnya sudah diketahui bahwa unsur-unsur diharamkan

perjudian adalah sebagi berikut :

1. Menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara partner sepermainan,

menghalangi dzikrullah dan shalat sebagaimana Allah berfirman :

☺?��. 2XG���G 2>5C]�Khi��� E!= �3)%��G �,P@ :��m j� !I�X������

P&�0n������� ! o�M ��pCG�\�� ������☺���� ! #,PL�Xq`�G ! >��

���L)D &�� �>�� ! �r�j�s`��� " #$�'C* tPu�!= �E�vW�☺:w7 . ) ٩١ : ٥ /ا����� ة(

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(al-Maidah :91)

2. Adanya unsur saling merugikan dan tidak ridha bagi orang yang kalah dan

mengakibatkan kemadharatan secara fisik dan psikis.

Dari unsur di atas berlaku qo'idah usul fiqih yaitu 47

:

درء ا���9س� او�3 م7 م�ّ�م 4&3 2&1 ا��'��0

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dari qo'idah di atas penyusun akan menerapkan makna yang terkandung di

dalamnya, bahwa dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat atau

47Asjmuni A.Rahman, Qo'idah-qo'idah Fiqih ( Jakarta : Bulan Bintang, 1986 ), h.25.

kerusakan, haruslah di dahulukan menghilangkan mafsadat ini, karena kemafsadatan

dapat meluas sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena

itu diharamkan judi,minum-minuman yang memabukkan, meskipun pada keduanya

terdapat kemanfaatan,namun bahaya kerusakannya lebih besar. Firman Allah Ta'ala :

��������� ���� ���☺������ ������☺���� ! " #$�% &��☺�'()*

⌦,�-�. /����01 23)45�6�7 ! 9�9:�)� &��☺2'2☺�-�. ! ���<1!=

>)7 ��☺�')��4?� @ AB�������� ! �CD��7 �E�F.)4:�G H$�% ��4������

@ AB)�I⌧K⌧L 2M�NO���G �&�� �,P@C� )Q5�GR��� #,FS?���C� �E!��T@⌧4�RC

)٢:٢١٩/ ا����ة ( .

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS.al-

Baqarah(2):219 )

Berdasarkan beberapa kriteria di atas bila kita melihat bahwa perjudian itu

ternyata mempunyai unsur yang sangat merugikan kepada orang lain dan kepada diri

sendiri, ia dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara partner

sepermainan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan

membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih

payah, merusak rumah tangga, seberapa banyak rumah tangga menjadi porak poranda

yang dahulunya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan yang disebabkan oleh

permainan judi, sehingga terkadang berakibat menyedihkan, pelakunya mengakhiri

hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan.

.

Dalam sebuah ayat Allah berfirman :

� ! "�[���PL*YC ,P@C�I ��7!= ,P@�6��m H$)]5�S�����m

"��P��X� ! &��'�m oj��. )£�hS��\�� "����F1*Y�l)� �:.G��C*

�>)N7 �{I ��7!= 9�96���

�-�-Qz���m -R�!= ! �E�2☺j��C . ) )١٨٨: ٢ /ا����ة

Artinya : " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

Mengetahu"i.(QS. al-Baqarah (2) :188 )

Memperoleh harta dengan cara bathil ada dua macam cara48

:

1. Mengambil harta itu dengan cara yang dhalim, mencuri, merampok dan

sebagainya.

2. Mengambil harta dengan cara yang terlarang seperti judi atau melalui transaksi

yang terlarang seperti riba dan menjual belikan suatu yang terlarang seperti

khamar dan benda-benda yang memabukan lainnya.

Allah berfirman :

,P@�C� P ! >)N7 H�$F1 ��7 j�2☺l��!Y�� r E�. ! "�!gX��C

_Q�☺�)� &�� 0� &��x�q`���7 @ ���.

48Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid.II ( Beirut : Darul Fikri, 1403 H ), h.34.

�>5_�´Qz�� /§���CFC� ⌦g�h401 . ) ;<١٤ /اب�اه :٣٤(

Artinya : Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang

kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat

kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat

mengingkari (nikmat Allah. ( Ibrahim :34 )

Pandangan terhadap materi sajalah yang membuat manusia melakukan

kesalahan besar, sehingga terjangkit perasaan gelisah dan bisikan-bisikan nurani yang

meresahkan kenikmatan dunia merupakan suatu final bagi orang-orang yang

kehidupannya silau dengan harta kekayaan sehingga ia akan melakukan berbagai cara

untuk memperoleh harta kekayaan tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Adapun

jalan yang akan ditempuh asalkan menghasilkan kekayaan akan dilakukannya.

B. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Perjudian dalam KUHP dan Hukum

Pidana Islam.

Sebelum membahas lebih jauh tentang ancaman perjudian, lebih dahulu perlu

diketahui klarifikasi tentang status undang-undang dalam konteks syariat Islam.

Undang-undang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qonun yaitu, kumpulan

undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara-perkara

tertentu dan bidang-bidang tertentu. Jadi undang-undang itu dasarnya adalah ra'yu (

Produk manusia ) dan produk manusia itu dalam hukum Islam disebut dengan hukum

wad'ie.49

Abdul Qadir Audah mengatakan50

, bahwa qonun wad'ie (undang-undang

produk manusia ) sejarah pertumbuhannya dalam masyarakat yang jumlahnya sedikit

dengan qoidah-qoidah atau aturan-aturan itu mengalami perkembangan sejalan

dengan dinamisme masyarakat. Akibat dinamisme masyarakat tersebut baik

pertumbuhan ilmu, pemikiran dan kebudayaan maka qo'idah- qo'idah atau aturan-

aturan pada masyarakat tersebut bertambah dan mengalami perkembangan.

Keberadaan hukum wad'ie sangat berbeda dengan asas universitas hukum

Islam yang dapat dimengerti dan diterima oleh umat manusia di manapun juga tanpa

harus terikat oleh tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu karena al-Qur'an

lebih cenderung untuk memberikan patokan umum dari pada memasuki persoalan-

persoalan sampai ke detailnya. Tempat dan waktu senantiasa dapat menyesuaikan diri

dengan patokan-patokan umum al-Qur'an dan bukan sebaliknya.51

Setiap masyarakat Islam terkait pada keharusan untuk turut menjalankan

hukum dan menolak kedhaliman dan wajib menolak suatu keputusan apabila ada

kesalahan dan ketidakadilan.

49Yusuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam.Penerjemah Muhammad Zaki, ( Surabaya :

Dunia Ilmu, 1997 ), h.20. 50

Ibid., h.21

51Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1980),

h.116.

Keadilan Islam keadilan yang mutlak tanpa ada pengaruh atau tendensi

apapun. Dengan demikian ancaman pidana terhadap berbagai macam jarimah dalam

hukum pidana Islam akan mencapai tujuannya untuk mengurangi tindak kejahatan

dengan adanya pemenuhan syarat-syarat keadilan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Menjerakan pelaku.

2. Menjadikan pelajaran bagi orang lain.

3. Seimbang dengan jarimah yang dilakukan.

4. Bersifat umum ( berlaku bagi semua orang ).

Dalam al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang anjuran untuk

menegakkan keadilan di antaranya :

�VWAX!Y?5�G �M)%T&�� "���6�7� P "����PL �MO)7Id�C% �q��.�����m

P&��XVWF� µ& #�C� ! �oj�� #,P@��F4�!= !!= HM��X)�I �����

�MO�m���%Ra�� ! r E�. �P@�G �~K)6⌧  !!= �:���.C* �&��C* roj�!!= ��☺W¤ " 0⌧C* "�������RC

�| ��­*®�� E!= "��P�)X�C r E�. ! "�4�¶�*�C !!= "��F°���� 9E��C*

T&�� �E%⌧L ��☺�m �E����☺�C �:���S�� . ) ١٣٥: ٤ /ا����ء(

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala

apa yang kamu kerjakan.( QS.Annisa (4) :135 )

Pada ayat lain Allah berfirman :

�XC.C� � :*���#g!= ��6j�2�¶g )Q5 :�N��������m � :���|�!= !

�-2'���7 _�5�l�@���� A�� ��)☺���� ! �§�F. K)�

¶9�96��� �q��.�����m " � :���|�!= ! �XG)XV��\�� )}()*

c9*Y�m cXG)X⌧T 23)45�6�7 ! 9�9:�)� �,j�� K)� ! �&�� >�7

�j�q�:�G ��=C�2�¶g ! ��K������m r 9E�. T&�� ®|H�C%

⌦|G�|�� . ) �,�%٢٠ : ٥٧ /ا�(

Artinya : Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan

membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat

bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.(QS. al-Hadid

(57) : 25 )

Dalam menerapkan sanksi pidana perjudian, maka hakim mempunyai

kebebasan untuk menentukan besar kecilnya hukuman kepada mereka. Karena semua

perbuatan yang dilarang syara' tetapi tidak diancam kepada sesuatu macam hukuman

dalam al-Qur'an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika

nyatanya merugikan pelaku atau orang lain, misalnya riba dilarang dalam al-Qur'an,

tetapi ancaman pidananya tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena riba merugikan

masyarakat, syara'pun melarang, tetapi tidak ditentukan ancaman pidananya. Maka

penguasa berhak menentukan sanksi pidana riba itu.

Dalam menetukan besar kecil ancaman pidana terhadap jarimah ta'zir,

dipertimbangkan besar kecilnya kerugian masyarakat sebagi akibat jarimah yang

dilakukan.52

Untuk menentukana apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagi jarimah

ta'zir, kecuali yang sudah jelas larangannya dalam al-Qur'an dan sunnh Rasul, dapat

berpedoman kepada Hadist Nabi Muhammad SAW 53

:

اَرBِ�ََ# َو�َرBََ#: 3 ا@ 4&>? وس&; ص&�Hل ا���7Eَ3ُ اب7 ��4س رAB ا@ �4? 4 )رواL م� �K واب7 م�2? (

Artinya : Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri

maupun orang lain.( HR.Malik dan Ibnu Majah )

Atas dasar hadist yang memberi pedoman umum itu, perbuatan apapun yang

dirasakan akan membahayakan diri pelakunya atau orang lain, selama tidak termasuk

jarimah qishash, diyat dan hudud, dapat dipandang sebagi jarimah ta'zir yang

ancaman pidananya diserahkan kapada penguasa.

Ibnu Taimiyah mengatakan, hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak

ditentukan macamnya dalam dalil syara' , dengan akibat bentuk hukuman ta'zir itu

berbeda menurut besar kecilnya bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang

dilakukan. Hukuman ta'zir dapat berupa celaan, kurungan, penjara, diangsikan,

didera, ganti rugi, dan sebagainya.54

52Ahmad Basyir, Ikhtisar Fiqih Jinayat, ( Yogyakarta : UII Press, 1990 ), h.27

53Abdul Hamid Hakim, Mabadiy Awwaliyah, ( Jakarta : Sa'adiyah Putra, ttp ), h.32 .

54Ahmad Basyir, Ikhtisar Fiqih Jinayat, (Yogyakarta: UII Press, 1990), h.27

Menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana menjadikan hukum pidana

Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum pancasila,

kendatipun dalam praktiknya tidak berperan penuh dan menyeluruh, tetapi hukum

pidana Islam memiliki arti besar kepada pemeluknya.

Dalam hukum positif, persoalan perjudian tercantum dalam pasal 303 KUHP

dengan pidana penjara sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima

juta rupiah bagi orang yang sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

berjudi seperti seorang bandar, turut campur dalam perusahaan judi, orang yang turut

main judi. Bagi orang yang turut serta dalam perjudian yang dianggap sebagai pelaku

begitu juga residivis, tercantum dalam pasal 303 bis hukumannya adalah dipenjara

empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah jika perjudian yang d

Dari penjelasan di atas, dinilai bahwa KUHP hanya mengatur perjudian yang

dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang

bukan sebagi mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang

memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana dan juga dalam KUHP

hanya mengatur tentang batas maksimal hukumannya, tetapi tidak mengatur tentang

batas minimal hukuman, sehingga dalam praktik peradilan, majelis hakim seringkali

dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

Solusi pidana yang ideal menurut penyusun adalah baik perjudian yang

dijadikan sebagi mata pencarian ataupun tidak, dikenakan sanksi pidana pada pasal

303. Tujuannya untuk mengantisipasi bertambahnya perjudian di Indonesia,

mencegah rusaknya generasi muda selaku generasi penerus bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan bab perbab mengenai pembahasan dalam

skripsi ini, maka akhirnya penyusun berkesimpulan :

1. Tindak pidana menurut hukum pidana Islam yaitu tindakan-tindakan kejahatan

yang mengganggu ketentraman umum serta tindak melawan peraturan perundang-

undangan yang bersumber dari al-Qur'an da Hadist. Sedangkan tindak pidana

menurut hukum positif yaitu, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

bagi siapa yang melanggarnya. Perbuatan yang tidak boleh atau menghambat

akan tercapainya tata hubungan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan

oleh masyarakat itu.

2. Bahwa unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis, dengan

sengaja melakukan permainan judi atau memberi kesempatan judi sebagai mata

pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan dan pelaku

residivis dalam pidana perjudian. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam unsur-

unsur perjudian terdapat dalam unsur khusus yaitu, adanya pengakuan dari

pelaku bahwa dia benar-benar telah melakukan atau turut serta berjudi, adanya

benda atau barang sebagai taruhannya, adanya obyek yang dijadikan suatu

perbuatan judi, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan

orang yang dirugikan.

3. Ketentuan sanksi pidana perjudian dalam hukum positif tercantum dalam pasal

303 KUHP dengan pidana penjara sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya

dua puluh lima juta rupiah. Bagi orang yang turut serta dalam perjudian yang

dianggap sebagai pelaku tercantum dalam pasal 303 bis hukumannya adalah

dipenjara empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan

menurut hukum pidana Islam, ketentuan sanksi pidana perjudian berupa hukuman

ta'zir, bagi pelaku yang berbuat tidak langsung, sedangkan hudud bagi orang yang

berbuat langsung. Tujuan pemberian hukuman ini, untuk mengantisifasi

maraknya perjudian di Indonesia serta mencegah rusaknya moral generasi muda

selaku generasi penerus bangsa.

B. Saran-Saran

1. Penyusun menekankan kembali bahwa ternyata perjudian sangat merugikan setiap

orang. Oleh karena itu harus diadakan pengawasan yang lebih intensif oleh

instansi atau badan hukum yang berwenang, agar tidak terjadi.

2. Penyusun juga memohon, agar pemerintah melarang segala macam bentuk

perjudian baik itu mendapat izin atau tidak yang diatur oleh Undang-undang.

3. Penyusun memohon kepada pihak berwajib atau polisi untuk tidak segan-segan

menyeret pelaku kejahatan perjudian di meja hijau untuk diminta

pertanggungjawaban atau dihukum.

C. Penutup

Demikianlah penyusunan skripsi ini, walaupun penyusun telah berusaha

semaksimal mungkin, namun penyusun menyadari apa yang telah disajikan dalam

skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, mengingat kapasitas ilmu yang

penyusun miliki masih sangat terbatas. Oleh karena itu saran-saran yang konstruktif,

tegur sapa dan salam kritis dari para pembaca sangat penyusun harapkan demi

sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan memanjatkan puji

syukur kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu

pengetahuan. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdoerraoef, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum. Cet. II. Jakarta: PT. Bulan Bintang,1986.

Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bin Al-Qonun Al-

Wadh'I. Misra: Maktabah Dar Al-Arubah, 1963.

Anwar, Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II. Bandung: Alumni

Bandung, 1986.

Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: PT Mandar Maju,

1996.

A.Rahman, Asjmuni. Qo'idah-qo'idah Fiqih . Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Barda, Arif. Perbandingan Hukum. Jakarta: PT.Rajawali Press, 2000.

Basyir, Ahmad. Ikhtisar Fiqih Jinayat. Yogyakarta: UII Press, 1990.

Ghozali, Imam. Halal dan Haram. Jakarta: CV. Bintang Remaja, 1999.

Hamka, Tafsir al-Azhar. Jilid.VII. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Haliman. Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah. Jakarta:

Buku Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang,2005.

Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang,

1980.

Hakim,Abdul Hamid.Mabadiy Awwaliyah. Jakarta: Sa'adiyah Putra, ttp.

Hosen, Ibrohim. Apakah judi itu ? . Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.

Jazuli, Ahmad. Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Jarulloh , Abi al-Qosim, Tafsir al-Kassyaf. Jilid.I.Misra: Musthafa al-Babi al-Halabi,

ttp.

Laminting, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-

norma Patutan. Bandung: CV. Mondar Maju, 1990.

Lembar Negara RI, Undang-undang No.7 Tahun 1974 Pasal 1

Marsum ,Jinayat :Hukum Pidana Islam.Yogyakarta: FH-UII, 1991.

Moelyatno, KUHP. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta,2000.

Marpaung, Leden. Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik). cet.III.

Jakarta: Sinar Grafika,1991.

Muladi dan Barda, Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni

Bandung, 1991.

Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka,

1982.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Pasal 1-4.

Purbacaraka, Purwadi dan Soekanto, Soejono. Renungan Tentang Filsafat Hukum.

Jakarta: PT.Rajawali Press, 1978.

Qardhowi,Yusuf. Halal dan Haram Dalam Islam. Terj. Mu'amal Hamidi,

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.

Qardhawi, Yusuf. Membumikan Syariat Islam.Penerjemah Muhammad Zaki.

Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar. jilid.II. Misra: Maktabah Qohiroh,ttp.

Rusli, Nasrudin. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet.I. Jakarta: PT.Logos, 1990.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. jilid.II. Beirut: Darul Fikri, 1403 H.

Shaleh dan Dahlan,Ahmad. Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-

ayat Al-Qur'an.cet.12. Yogyakarta: Bina Islam, 1999.

Sugandhi, R. KUHP Dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional,1998.

Syaltut, Syekh Mahmud. Aqidah dan Syari'ah Islam. jilid. II. Jakarta: Bina Aksara,

1985.

http:// www.unsurat.ac.id/ hukum/ pp/pp_9_81.htm. Akses pada tanggal 16 Januari

2009.

http// www.pu.go.id/ITJEN/HUKUM/uu5-74.htm., Akses pada tanggal 1 November

2008.