PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi) SKRIPSI INDAH SAFITRI NIM : SIP.151988 PEMBIMBING SKRIPSI Dr. A.A.MIFTAH, M.Ag ULYA FUHAIDAH., S.Hum.,M.SI KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi)
SKRIPSI
INDAH SAFITRI
NIM : SIP.151988
PEMBIMBING SKRIPSI
Dr. A.A.MIFTAH, M.Ag
ULYA FUHAIDAH., S.Hum.,M.SI
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019
ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Indah safitri
NIM : SIP 151988
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Pemerintahan/Manajemen Pembangunan Daerah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl.Lintas Timur Sumatera Desa Kedemangan, Kecamatan
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar starata 1 (S1) di Fakultas Syariah
UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan merupakan hasil karya
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
Jambi, Agustus 2019
iii
iv
v
MOTTO
يؤت ٱلحكمة من يشآء وم يؤت ٱلحكمة فقد أوتى خيرا اكثير
وم يذكر إلآ أولوا ٱلألبب
Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam
tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan
barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia
yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil
pelajaran (dari firman Allah)”.1
1 Qs. Al-baqarah ayat 269
vi
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, kupersembahkan skripsi ini
untuk:
Kepada allah swt
Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan untuk kedua orang tua saya
bapak Ali Imran dan ibu Nuning. Kutundukkan kepala sujud simpuhku di kakimu
rasanya itu belum cukup untuk membalas jasa-jasa mu. Terima kasih atas segala
pengorbanan, do’a semangat, dan kasih sayang yang telah engkau berikan dengan
tercapai cita-citaku menjadi sarjana .
serta abang saya Arifin yang sudah mendoakan serta memberikan semangat
Terima kasih kupersembahkan untuk dosen pembimbing saya Bapak
Dr.A.A.Miftah, M.Ag dan Ibu Ulya Fuhaida, S.Hum, M.Si yang tak pernah
bosan-bosannya membimbing saya sampai selesai skripsi ini.
Kupersembahkan untuk sahabat/i saya yang memberikan dorongan dan
bimbingan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
vii
ABSTRAK
Nama Indah Safitri, NIM: SIP 151988, Skripsi ini berjudul Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Bidang Penyelengaraan Pembangunan Perumahan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi). Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019. Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui bagaimana proses peranan pemerintah daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimana kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut Tata Ruang wilayah Kota, Serta upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahanan di Kota jambi, Peneliti akan mengkaji data Perumahan dalam mekanisme Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Perumahan, serta Upaya Pembangunannya menurut peraturan Perundang-undangan..Penelitian ini akan mengunakan pendekatan kualitatif eksploratif yakni dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama untuk mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan.Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penataan Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu melakukan pendataan yang sesuai dengan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, dan berupaya dengan terus mendorong agar masyarakat/instansi terlebih dahulu memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan perumahan sebelum mendirikan bangunannya dan Mengoptimalkan pelayan teknis operasional di Kota Jambi dengan cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk menjalankan tugas, dikarena luasnya wilayah administrasi Kota Jambi, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai untuk membantu Terselenggaranya tugas tersebut
Kata Kunci : Peranan, Pembangunan.
viii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula
iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW.
Skripsi ini diberi judul“Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam
Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan” ( Studi Kasus di Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi )
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih
kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama
sekali kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, sebagai Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
ix
3. Bapak Hermanto Harun, Lc, MHI. Ph. D, sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
6. Ibu Mustiah RH,S. Ag, MSy. dan Ibu Tri Endah Karya, S.IP,M,IP, sebagai
Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr.A.A.Miftah, M.Ag dan Ibu Ulya Fuhaida, S.Hum, M.Si sebagai
Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT
kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.
Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
Jambi, Agustus 2019
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii
PENGESEHAN PANITIA UJIAN........................................................... iv
MOTTO ...................................................................................................... v
ABSTRAK .................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR................................................................................ vii
DAFTAR ISI............................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................ 5
C. Batasan Masalah................................................................... 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelilitian ....................................... 6
E. Kerangka Teori..................................................................... 7
F. Tinjauan Pustaka .................................................................. 19
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................. 21
B. Pendekatan Penelitian .......................................................... 21
C. Jenis dan Sumber Data......................................................... 22
xi
D. Instrumen Pengumpulan Data .............................................. 24
E. Teknis Analisis Data ............................................................ 26
F. Sistematika Penulisan .......................................................... 28
G. Jadwal Penelitian.................................................................. 29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis dan geografis ............................................................. 31
B. Struktur organisasi .................................................................. 35
C. Visi dan Misi Dinas ................................................................ 38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut
Tata Ruang Wilayah Kota ...................................................... 41
B. Pembangunan perumahan di Kota Jambi yang belum sesuai
dengan tata ruang wilayah Kota Jambi ................................... 48
C. Upaya Pemerintah daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahanan ................................................... 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 60
B. Saran-saran............................................................................... 62
C. Penutup .................................................................................... 63
kekhususan dan keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jalur profesional perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan
praktek-praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan
erosi tanah,penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran.
Peningkatan produktifitas biologis dan sebagainya.Sementara itu jalur ilmiah
dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang
lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia.
Melalui hasil penelitian akan dapat dirumuskan dasar-dasar yang diharapkan dan
kemudian diterapkan dalam kehidupan. Dalam konteks peningkatan kualitas
perumahan dan pemukiman, perencanaan yang matang harus benar-benar
terkonsep. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.
5
Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah Peranan Pemerintah
Daerah Kota Jambi terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam
mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, teratur,
rukun, produktif berkelanjutan. Serta terdorongnya pertumbuhan wilayah melalui
pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Jambi yang selaras,
seimbang dan terpadu.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat akan pentingnya
perencanaan dan penataan kota dalam menciptakan kawasan perumahan dan
permukiman Kota Jambi menjadi lebih baik dan layak, maka penulis tertarik
memilih dan menetapkan judul tentang”Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi
Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan”(Studi di Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) untuk diteliti.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada latar belakang
masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan penulis angkat dalam
pembahasan skripsi ini adalah:
a. Bagaimana kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut
Tata Ruang wilayah Kota ?
b. Mengapa pembangunan perumahan di Kota Jambi belum sesuai dengan
Tata Ruang wilayah Kota?
c. Apa upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
perumahanan di Kota jambi ?
6
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak melenceng dan juga agar tidak meluas serta
cakupan penelitian ini jelas, fokus dan lebih mendalam maka penulis akan
memberikan batasan-batasan penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah
mengenai peran pemerintah Daerah Kota Jambi dalam bidang penyelenggaraan
pembangunan perumahan studi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat
kebijakan tersebut. Selanjutnya yang terdapat dalam pembahasan penelitian kali
ini adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, adapun
tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:
a. Untuk mengetahui kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan
menurut Tata Ruang wilayah Kota.
b. Untuk mengetahui mengapa pembangunan perumahan di Kota Jambi
belum sesuai dengan Tata Ruang wilayah Kota.
c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahanan di Kota jambi
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala
pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah peran
7
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kota Jambi.
b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan pihak-pihak
yang berwenang dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
yang sehat, aman, teratur, serta layak huni di Kota Jambi.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
1. Perumahan dan kawasan Permukiman
a. Pengertian Perumahan dan Unsur-Unsur Perumahan dan kawasan
permukiman
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu
kelengkapan dasar fisik lingkungan,misalnya penyediaan air minum, pembuangan
sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan
permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk
melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara
anggota keluarga,tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga.
Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya
yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah
8
adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan
berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk
kesehatan keluarga dan individu.4
Menurut American Public Health Asociation (APHA) rumah dikatakan sehat
apabila:5
a. Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperature lebih rendah dari
udara dari udara diluar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang
nyaman, dan kebisingan.
b. Memenuhi kebutuhan kejiwaan
c. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki
penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran
pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan serta,
d. Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan
bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak
curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan
dari ancaman kecelakaan lalu lintas.6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tantang Perumahan
dan Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar yaitu:
a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian
b. dan sarana pembinaan keluarga.4Soedjaji Keman, “Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman” Jurnal
Kesehatan Lingkungan No.829/Menkes/SK/VII/1999 Univ. Airlangga, Juli 2005, hlm 305Ibid, hlm 316Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy,.Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan,
(Yogjakarta: CV Andi Offset,2006) hlm 20
9
c. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan
sarana lingkungan.
d. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana
lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung
keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan
kehidupan.
e. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak,
sehat, aman, dan, nyaman.
f. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi.
g. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayana lingkungan
hunian.
Menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina,7 pengertian mengenai
perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan. Sedangkan permukiman menurut Suparno Sastra M. dan Endi
Marlina, adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan
tertentu.
7Ibid, hlm 25
10
Pengertian Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar
kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat/lingkungan hunian an tempat kegiatan
mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah
dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas
ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.8
Unsur-unsur dalam perumahan antara lain sebagai berikut:
1. Lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah.
2. Kegiatan sosial: manusia (individu), rumahtangga, komunitas (siskamling, dll)
3. Bangunan-bangunan rumah tinggal
4. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi:
a. Warung dan toko kebutuhan sehari-hari
b. Taman bermain, masjid, dll.
5. Sitem jaringan prasarana dasar fisik;
a. Jaringan jalan.
b. Saluran Drainase.
c. Sanitasi.
d. Air bersih.
e. Listrik, komunikasi.
2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perumahan
Perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan asas :9
8Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman9Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
11
a. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan
perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat
terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dari berdab,
serta melaksanakan fungsi sosialnya.
b. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil
pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat
dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
c. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan
tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak
menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan
cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.
d. Asas keefesienan dan kemanfaatan adalah memberikan ,landasan agar
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan
memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah,
teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk
memberikan keuntungan dan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan
rakyat.
e. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar
hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya
iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap
warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan
perumahan dan permukiman.
12
f. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada
prakarsa, swadaya dan peran masyarakat turut serta mengupayakan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan
kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan,
kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara
pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
g. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan
masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun
tidak langsung.10
h. Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan
mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan
antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan
dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak terhadap
lingkungan.
i. Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelengaraan
perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan memadukan
kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
10Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
13
pengendalian, baik intra maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam
kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.
j. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan
perumahan dan kawasan pemukiman memenuhi standar rumah sehat,
syarat kesahatan lingkungan, dan prilaku hidup sehat.
k. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar
penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan
memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dengan menyesuaikan dengan
kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah
penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi
sekarang dan generasi yang akan datang.
l. Asas kesahatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman
memperhatikan masalah kesahatan dan keamanan bangunan beserta
infrastrukturnya, kesehatan dan keamanan lingkungandan berbagai
ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan
keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan pemukiman.11
Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa
penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:
a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
11Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
14
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, sehat, dan teratur.
c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk
yang rasional.
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-
bidang.12
3.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing.13
Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat
kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman
denganberpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan
provinsi
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan
berpedoman padastrategi nasional dan provinsi tentang
12Pasal 2 Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
13Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam System Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Makassar:Pustaka Refleksi,2010) hlm 50
15
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di
bidang perumahan dan kawasan permukiman:
c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota:
d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap
pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan
rumah,perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman
e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang
ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang
mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang
aman bagi kesehatan14
f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program
di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota
g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan
strategipenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkatkabupaten/kota
i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
14Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
16
j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi
dalampenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
denganberpedoman pada kebijakan nasional
k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas
umumperumahan dan kawasan permukiman15
4. Tata Ruang dan Pembangunan Perumahan
Pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaantata
ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan
wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang
direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan
pemanfaatan ruang.
Didasarkan atas pengertian diatas, maka penataan ruang terdiri atas 3 (tiga)
komponen utama, yakni: (a) perencanaan tata ruang, yang dibedakan atas Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana
rencana yang sifatnya lebih rinci; (b) pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud
operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan (c)
pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan
penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-
nya.
Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka
upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh batas-batas
15Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
17
kewilayahan dan sektor dengan dilandasi oleh 4 (empat) prinsip pokok penataan
ruang yakni: (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan kawasan hulu dan hilir,
(c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah – dengan skala
propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk
keterpaduan lintas propinsi, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.16
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) – sebagai hasil perencanaan tata
ruang – merupakan landasan pembangunan sektoral atau dengan kata lain, setiap
bentuk pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana
tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi
pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik
pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak
merugikan pada masyarakat luas (externalities). Didalam rencana tata ruang
kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai
penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri,
sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan,
keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas
permukiman yang layak huni.
Untuk kawasan perkotaan, alokasi ruang untuk perumahan dan
permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi untuk
penggunaan lainnya. Lebih lanjut, seperti ditegaskan dalam PP No.80/1999
16Basuki Hadimuljono, Permukiman dan Prasarana pada Forum Sains dan Kebijakan
Penanganan Banjir(Bandung:ITB,2002) hlm 81
18
mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional
Perumahan dan Permukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan permukiman tidak
dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya. Lingkup pembangunan
perumahan dan permukiman senantiasa mencakup aspek penataan ruang dan
aspek penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (utilitas umum).
Dalam mendukung pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah serta mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan
permukiman yang tertuang dalam KSNPP, maka telah disiapkan Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman di Daerah (RP4D). RP4D pada dasarnya merupakan alat operasional
untuk mewujudkan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman tersebut.17
Mengingat pembangunan perumahan dan permukiman tidak dapat berdiri sendiri,
sehingga perlu mendapatkan dukungan sektor ataupun stakeholders lainnya.
Dalam kaitan tersebut, maka RP4D tersebut merupakan skenario koordinasi dan
keterpaduan lintas sektoral terkait dengan penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah. RP4D pun memuat pengaturan
menyeluruh terhadap perencanaan dan pemrograman secara terpadu berbagai
kegiatan lintas sektoral oleh stakeholders.
Program terpadu tersebut mencakup pula program pengembangan kawasan
(permukiman kumuh, pemugaran, pemukiman kembali, pemukiman baru) yang
selaras dengan RTRW.
17Kepmen Perumahan dan Permukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah
19
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini menjelaskan tentang Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi
Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan (Studi diDinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi). Sebelumnya sudah
ada yang melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian
ini.Berdasarkan penelusuran ke perpustakaan dan internet,terdapat penelitian yang
membahas mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang
diantaranya sebagai berikut:
Pertama, penelitian yang disusun oleh Sri Wulan Hardanisalah, salah satu
mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik di Universitas Negeri Semarang tahun 2017 dengan judul “ Peran
Pemerintah Kota dalam Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah
Susun Karangroto bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Pada
penelitian skripsi ini membahas bagaimanakah peran pemerintah Kota
Semarang dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun
Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menganalisis
penyediaan lahan yang di lakukan pemerintah Kota Semarang terhadap
pembangunan rumah susun Karangroto Semarang. Penelitian ini bertujuan
untuk pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama
di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena
pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah,
membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan
sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.
20
Kedua, penelitian yang disusun oleh Masfar Ahmad salah satu mahasiswa
jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di
Universitas Negeri Riau tahun 2017 dengan judul dari “Implementasi
Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Rumah Layak Huni
di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi
kebijakan pemerintah tentang program pembangunan perumahan dan
permukiman rumah layak huni di Kecamatan Bangkinang Seberang belum
mencapai sasaran beserta hambatan atau kendala dalam pelaksanaan
program ini.
Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Jordi C.F Sambo, Rita Kalalinggi,
Burhanudin program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik di Universitas Mulawarman tahun 2016 dengan judul “
Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Untuk Mengatasi Masalah
Permukiman Kumuh Gang Nibung Di Kota Samarinda ”. Tujuan jurnal ini
berfokus pada strategi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mengatasi
Masalah permukiman kumuh.
Dari tinjauan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian tersebut sama
dengan apa yang penulis teliti, tetapi perbedaanya terdapat pada objek yakni
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Perumahan Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Jambi.
21
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang
mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan
masalah manusia.
A. Tempat dan waktu penelitian
1. Tempat Penelitian
Sebagaimana yang dikemukakan penulis pada judul proposal skripsi
yang berjudul, Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan perumahan. Tempat Penelitian Ini
dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Jambi.
2. Waktu Penelitian
Mengingat, menimbang, serta memperhatikan segala kekurangan dan
keterbatasan waktu, tenaga, fikiran, moral, dan materil pada diri peneliti
maka waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 2 bulan yaitu
mulai dari 02 Agustus 2019 s.d 02 September 2019.
B. Pendekatan penelitian
Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif
melalui pendekatan sosial ini. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah
metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu
masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah
22
sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis
dan lebih menampakkan proses maknanya.Sementara metode deskriptif adalah
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,
lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta
yang tampak, atau sebagaimana adanya.18 Penelitian ini membahas masalah
penyelenggaraan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman. Kemudian difokuskan pada prosedur pelaksanaan pembangunan
perumahan.
C. Jenis dan Sumber data
1. Jenis data
Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber
primer, dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder
a. Data primer
Data primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung
dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan
informan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Jambi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.19Dalam
hal ini menjadi data primer yaitu:
18Sukardi, Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D. (Bandung : Ambeta Cetakan Ke Dua Puluh Dua, 2015). hlm.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin38
Jenis KelaminNo Tingkat Pendidikan
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S.2) 4 orang 2 orang 6 orang
2 Serjana (S.I)/Diploma IV 10 orang 8 orang 18
orang
3 Diploma III - - -
37Kantor Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Jambi,Daftar Jumlah Menurut Jabatan dan Eselon,05 Agustus 2019.
38 Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanl Kota Jambi,Daftar Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,05 Agustus 2019
38
4 Tingkat SLTA 5 orang 4 orang 8 orang
5 Tingkat SLTP - - -
6 Tingkat SD - -- -
Jumlah 18 orang 14 orang 32
orang
C.VISI danMISI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Jambi
A. Visi
Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Jambi saat ini dan harapan yang akan
diwujudkan dimasa yang akan datang maka visi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah sebagai berikut :Menjadi Lembaga
Yang Mempercepat Terwujudnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Yang Sehat Dan Nyaman Di Kota Jambi Maksud dari pernyataan visi tersebut
yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan
yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, pernyataan visi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sepenuhnya mengacu pada
pernyataan visi pemerintah Kota Jambi.39 Hal ini dapat dipahami mengingat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sepenuhnya
mendukung pemenuhan visi pemerintah Kota untuk mencapai visi, perlu
39Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
39
ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu
organisasi sebagai pendorong semangat untuk bekarya dan berkarsa ,sekaligus
merupakan pedoman yang diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan
dalam melaksanakan tugasnya.40
B.Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut merupakan tantangan yang
harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Jambi, sebagai bentuk nyata dari visi tersebut. Ditetapkanlah
misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
mengambarkan hal yang seharusnya terlaksana ,sehingga hal yang masih abstrak
terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih lanjut, pernyataan
misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhui oleh organisasi, siapa
yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhui
kebutuhan tersebut.Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menetapkan sebanyak 4 misi,
yaitu:
1. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni.
2. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk
mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman serta menjaga sarana
prasarana utilitas yang ada.
40Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40
3. Tertatanya aset sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
4. Mewujudkan sistem koordinasi sistem perencanaan dan regulasi tentang
pembangunan perumahan dan permukiman serta sistem pengawasan.41
41Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Perumahan Menurut Tata Ruang
Wilayah Kota
Pembangunan perumahan di Kota Jambi dihadapkan pada permasalahan
yang tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah Kota, diantaranya adalah
pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan keadaan geografis daerah
setempat yang rawan longsor dan banjir.42 Akibatnya setelah perumahan selesai
didirikan maka terjadilah bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian fakta
lainnya Pembangunan perumahan banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan
fasum dan fasos. Misalkan tidak adanya tempat pembuangan sampah(TPS), dan
permukiman yang kumuh.
Untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
ditetapkan kebijakan penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman di
Kota Jambi.
Kebijakan pemerintah Kota Jambi terkait dengan pembangunan perumahan mengacu pada Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan penataan kawasan kumuh perda ini lebih mengatur ke penetapan lokasi perumahan tersebut, Peraturan Walikota Jambi No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dua peraturan ini lebih tepatnya mengatur ke penetapan lokasi perumahan tersebut, SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2016 sebagai panduan untuk developer rumah dalam pembangunan perumahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.43
42Media online "Kabar Kampung Kito" 6 Desember 201843Wawancara dengan Bapak Masrizal, KadisDisperkim Kota Jambi, Senin 05Agustus
2019
42
Yang diatur oleh pemerintah daerah terkait pembangunan perumahan menurut tiga
peraturan di atas yaitu :44
1.Penetapan Lokasi danTempat Peribadatan
Lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus
memenuhi persyaratan yaitu pembangunan perumahan harus mempunyai akses
menuju Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).45
Akses sebagaimana terdiri dari system jaringan prasarana perumahan terhubung
dengan sistem jaringan prasarana kota. Pemanfaatan perumahan digunakan
sebagai fungsi hunian dan selain fungsi hunian diatur sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi.46Sesuai dengan
rencana pengembangan kota, sesuai peruntukan, rencana tata ruang dan tata guna
tanah serta rencana detail yang ada, bebas banjir, bebas dari ancaman bencana,
tingkat kemiringan/kelandaian lokasi tidak boleh melebihi 45 derajat atau yang
berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, terkecuali mendapat
izin khusus dari Walikota, kesesuaian terhadap rencana peruntukan lahan
perumahan dan kawasan permukiman meliputi rencana peruntukan lahan yang
berada pada perumahan atau pemukiman, rencana teknis peruntukan lahan
perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan koefisien dasar dan lantai
bangunan setempat.
Rencana sirkulasi, lebar penampang jalan, dan material sebagaimana
diatur sebagai berikut Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder I, lebar perkerasan
44Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin05Agustus 2019
45Penjelasan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Kumuh
46SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016
43
minimal 7 (tujuh) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter
pendestrian, Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder II, lebar perkerasan minimal 6
(enam) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter pendestrian dan
jalan dengan fungsi Lingkungan I, lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter
ditambah 2 (dua) meter bahu jalan RTH Taman sebagaimana dimaksud sebagai
berikut RTH taman adalah merupakan RTH Publik yang wajib tersedia setiap
lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk 250 (dua ratus lima puluh) jiwa
dan/atau terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah dan Luas RTH minimal 250
(dua ratus lima puluh) m2untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) jiwa dan/atau
terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah.47
Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan
rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain
sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang
bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut
oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan
jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah
lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan
yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta
kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan
peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius. Dasar penyediaan ini
juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau
kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup
47Penjelasan atas Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
44
bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan
penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan
terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area
tertentu. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan
memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau
pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.48
Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut;
a) kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar
b) kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid
c) kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan
d) kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan
Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:
a) katolik mengikuti paroki
b) hindu mengikuti adat
c) budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga
2.Pembuangan Sampah dan Jaringan Drainase
Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan maka pemilihan lokasi TPS harus dilakukan dengan seksama dan hati-
hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPS
yaitu : Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan
gempa, dll), bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air
tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air
48SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016
45
(dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukkan teknologi), bukan daerah
rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20 %), luas lokasi dan kapasitas
sesuai kebutuhan, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal dan
pengangkutan. Untuk dapat dioperasikan dengan baik maka TPS perlu dilengkapi
dengan prasarana dan sarana yang meliputi jalan masuk atau jalan penghubung
adalah jalan yang menghubungkan lokasi TPS dengan jaringan jalan kota
(jalan utama). Prasarana dasar ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian
TPS. Semakin baik kondisi jalan ke TPS akan semakin lancar kegiatan
pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadi tinggi.49
Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang
telah berlaku. Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air
permukaan ke badan penerima air atau bangunan resapan buatan, yang harus
disediakan pada lingkungan.
3.Pemakaman Umum
Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud untuk pembangunan
perumahan horizontal, luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua)
persen dari luas lahan yang dikuasai, untuk pembangunan perumahan vertikal,
luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua) persen dari luas lahan
yang dikuasai, atau 10 m2 untuk setiap unit gedung, penyediaan TPU dapat
dilakukan dengan cara konsolidasi beberapa perumahan pada wilayah administrasi
kecamatan yang sama, penyediaan TPU dapat dikonversikan kedalam bentuk
49SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016
46
uang yang disetorkan kepada instansi yang ditetapkan oleh walikota, perhitungan
luasan lahan TPU pada lokasi yang ditetapkan merupakan nilai konversi dari
lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), lahan yang
diperuntukan untuk TPU tidak mengurangi kewajiban penyediaan RTH,
Pemerintah Kota akan melakukan penyediaan TPU menggunakan dana yang telah
terkumpul, pengadaan lahan TPU oleh Pemerintah Kota berada wilayah
administrasi kecamatan yang sama dengan lokasi perumahan.50
Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kota Jambi pemerintah menerapkan kebijakan dengan
mengatur penetapan lokasi, tempat peribadatan, tempat pembuangan sampah,
jaringan drainase dan tempat pemakaman umum sesuai dengan SNI tata cara
perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.51
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza selaku Kabid
Perumahan Disperkim Kota Jambi, beliau mengatakan :
Pemerintah untuk perumahan telah di terapkannya peraturan – peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang harus di terapkan ialah dalam penetapan lokasi perumahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kota Jambi menerapkan kepada develover rumah agar mendirikan perumahan sesuai dengan peraturan yang ada. Kebijakan ini di terapkan agar terciptanya perumahan yang berkualitas.52
Hasil wawancara diatas yang penulis ketahui dari pemerintah Kota Jambi dalam
melaksanakan kebijakan pembangunan perumahan mengacu pada Peraturan
50Penjelasan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Kumuh
51Penjelasan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Kumuh
52Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019
47
Daerah No.11 Tahun 2016 selain perda tersebut kebijakan perumahan juga
berpedoman pada Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 dan SNI Tata Cara
Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2016.
Yang isinya mengatur pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman
sehat yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum yaitu mendistribusikan
prasarana dan sarana lingkungan disetiap perumahan dan kawasan permukiman,
mengembangkan prasarana jalan pada perumahan dan kawasan permukiman,
mengembangkan jaringan Drainase pada perumahan dan kawasan permukiman,
mengembangkan sistem pengelolaan air limbah pada perumahan dan kawasan
permukiman, mengembangkan sistem pengelolaan persampahan pada perumahan
dan kawasan permukiman, mengembangkan sistem penyediaan air minum pada
perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan penerangan jalan umum pada
perumahan dan kawasan permukiman.53
Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan
dengan berasaskan, kesejahteraan, keadilan dan pemeratan, kenasionalan,
keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan
kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan,
kelestarian dan keberlanjutan dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan. Demi terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak
huni.54
53Hasil pengamatan penulis, senin 05 Agustus 201954Penjelasan atas Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
48
B. Pembangunan Perumahan di Kota Jambi yang sesuai dan yang belum sesuai
dengan Tata Ruang Wilayah Kota
1. Perumahan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota
Terdapat beberapa perumahan di Kota jambi yang sesuai dengan Tata
Ruang Wilayah Kota yaitu kriteria perumahan layak huni yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Jambi meliputi kriteria keamanan, kriteria kesehatan,
fleksibilitas, kriteria keterjangkauan jarak, dan kriteria lingkungan berjati diri .
Setelah peneliti survei salah satu perumahan yang sesuai menurut Tata Ruang
Wilayah di Kota Jambi dan sesuai kriteria perumahan layak huni yaitu perumahan
Citra Land Mayang, perumnas Kota Baru, perumahan Kenali Residence dan
banyak lagi yang lain nya, begitu pula yang tidak sesuai dengan Tata Ruang
Wilayah Kota.55
Hasil dari pengamatan yang penulis ketahui perumahan tersebut memenuhi
syarat kriteria perumahan layak huni di lihat dari penetapan lokasi, sarana
peribadatan, jaringan drainase dan jaringan persampahan di bangun sesuai dengan
peraturan daerah, peraturan walikota dan SNI tata cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan .56
Yang dimaksud dari kriteria keamanan tersebut yaitu dengan
mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung
setempat, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area
55Dokumentasi Perumahan Layak Huni, 05 Agustus 201956Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019
49
Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi dan aktivitas
pertambangan migas.
Kriteria kesehatan dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi
tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas,
pencemaran air permukaan dan air tanah dalam.
Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan dicapai dengan penghijauan,
mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak
meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan
sebagainya.
Kriteria keterjangkauan jarak dicapai dengan mempertimbangkan jarak
pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan
terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan.57
Kriteria lingkungan berjati diri dicapai dengan mempertimbangkan
keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek
kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
2. Perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota
Fenomena pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik,
pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam
kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi
kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman kumuh.
Sehingga adanya anggapan bahwa pemerintah daerah setempat tidak mampu
mengelola penyelenggaraan pembangunan perumahan dengan baik. Di Kota
57Penjelasan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Kumuh
50
Jambi terdapat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan Tata Ruang
Wilayah Kota karena tidak memperhatikan keadaan geografis daerah setempat
yang rawan longsor dan banjir serta dalam perencananaa pembangunan
perumahannya tidak mengikuti SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan
di perkotaan, perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota
salah satunya perumahan Kembar Lestari dan Perumahan Namura yang menjadi
langganan rawan banjir setiap tahunnya.58
Hasil dari pengamatan yang penulis ketahui perumahan tersebut memiliki
kelemahan salah satunya dari jaringan drainase, jaringan persampahan dan
jaringan air limbah sehingga menyebabkan perumahan tersebut rawan banjir
karena di bangun tetapi belum sesuai dengan peraturan daerah, peraturan walikota
dan SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.59
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahruzar selaku Kabid Kawasan
Permukiman Disperkim Kota Jambi, beliau mengatakan :
Kedepannya pembangunan perumahan yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota akan di beri sanksi sesuai dengan pelanggarannya yaitu sanksi terima tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu antar surat 5 hari kerja, pembekuan izin pembangunan bangunan dengan cara disegel maksimal 30 hari, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembongkaran bangunan dan denda administrasi Rp.10.000.000-Rp.100.000.000. Sejauh ini pemerintah Kota Jambi hanya memberikan sanksi teguran berupa surat bagi developer rumah tersebut.60
Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman segera menindak lanjuti developer rumah yang
58Dokumentasi Perumahan Layak Huni, 05 Agustus 201959Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 201960 Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin
05Agustus 2019
51
melanggar peraturan yang ditetapkan dengan memberi sanksi sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016. Pemerintah Kota Jambi menangani
daerah rawan banjir dengan segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat
koordinasi bersama instansi terkait dan melakukan tindakan ke lapangan guna
melihat titik rawan banjir. Lokasi yang rawan banjir tesebut segera ditangani
sesuai dengan rekomendasi rapat koordinasi terkait dengan penanganan bencana
itu dan pada 2019 telah dianggarkan penanganan banjir di Kota jambi, seperti
pembangunan saluran air.61
Terdapat pula perumahan yang rawan longsor yaitu perumahan Permata
Citra Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura, salah satu korban yang hampir
terkena longsor tersebut bernama Yunis. Yunis tak tahu siapa pemilik tanah yang
berada cukup tinggi disamping rumah tersebut. Ia berharap pemerintah Kota
Jambi bisa memberikan solusi.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunis, beliau mengatakan :
Sudah kami lapor ke Lurah setempat siapa pemilik tanah tersebut, cuman dak ada respon satu pun. Kalau kami tahu siapa pemilik tanah ini pasti sudah kami temui dari dulu.62
Kini, kondisi tanah longsor sudah berjarak kurang dari satu meter dari
rumahnya. Yunis mengaku ingin membersihkan tanah tersebut, namun ia takut
timbul masalah baru.
Nanti kalau kami buang tanah ini malah nanti pemilik tanas diatas marah. Malah timbul masalah baru. Sudahlah sejarang kami pasrah aja.
61 Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 201962Wawancara dengan Bapak Yunis, warga perumahan Permata Citra
52
Sementara itu, tak jauh dari lokasi rumah, juga terdapat satu masjid yang
hampir terkena longsor serupa. Kondisi tanah yang cukup tinggi dibandingkan
lokasi masjid menjadi kekhawatiran sejumlah warga akan terjadinya longsor lebih
parah.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akbar warga perumahan Permata
Citra, beliau mengatakan :
Kasihan sebagian warga takut terkena longsor. Apalagi kalau musim hujan, semoga kedatangan pemerintah Kota Jambi kesini bisa memberikan solusi.63
Pemerintah melakukan kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui
pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang
tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi
kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
pasca-terjadinya bencana.
Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan
publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah perlu segera
melakukan koordinasi yang terpadu untuk memastikan agar segera bisa
menangani permukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi
sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa,
masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur bisa dibangun kembali dengan
63Wawancara dengan Bapak Akbar, warga perumahan Permata Citra
53
bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, dan berapa
lama. Ini semua adalah agenda kerja yang perlu segera dirumuskan.64
C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan
di Kota Jambi
Kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu
walaupun masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun
kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya
merupakan tanggung jawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi
masyarakat perlu ditumbuh kembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan
perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya
pemerintah melalui penciptaan kerja yang kondusif. Gambaran yang ada tentang
ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering
dikarenakan kerja yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan
dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya.
Dengan mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan rumah akan sangat
menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip
pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab
masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan
strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Terwujudnya
perumahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah tetapi tak sedikit pula
masyarakatnya yang kurang memamahami cara mengelola lingkungan sekitar
64 Wawancara Bapak Masrizal, KadisDisperkim Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019
54
perumahan tersebut. Sehingga Upaya yang harus dilaksanakan pemerintah Kota
Jambi kedepannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan
permukiman yang berkualitas, adalah sebagai berikut :65
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya perumahan dan
permukiman yang sehat, bersih dan bebas kumuh
Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk menciptakan perumahan
yang bersih, sehat dan bebas kumuh demi terwujudnya perumahan berkualitas
yaitu pemerintah Kota Jambi melakukan pemberdayaan masyarakat dengan
mengadakan penyuluhan bersama masyarakat untuk menyampaikan berbagai
program pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Pembangunan yang
berwawasan kesehatan sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan
lingkungan perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan
masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik perumahan harus memenuhi
syarat rumah sehat (kesehatan), perilaku hidup sehat dari masyarakat sangat
penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuhkembangkan dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Jadi hari ini kita akan mengikuti kegiatan penyuluhan hidup bersih dan sehat, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu akan belajar tentang cara lingkungan bersih dan sehat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kalau lingkungan sekitar perumahan kita bersih, pasti kita hidup sehat," ujar Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, saat memberikan sambutan dalam penyuluhan lingkungan Bersih dan Sehat di perumahan Bukit Asri Residence, Kota Jambi.66
65Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin05Agustus 2019
66Wawancara dengan Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, Senin05Agustus 2019
55
Dalam hal ini salah satu staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman menjelaskan sampah organik dan sampah non organik. Sampah
organik merupakan sampah yang bisa diuraikan oleh bakteri pembusuk, sebagai
contoh: sisa makanan, kotoran hewan, pepohonan. Sedangkan sampah non
organik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri pembusuk,
misalnya plastik, logam, karet. Untuk sampah organik perlakuan yang terbaik
yaitu dengan mengubur sampah ke dalam tanah agar sampah tersebut dapat terurai
menjadi pupuk. Sedangkan sampah non organik tidak boleh dikuburkan ke dalam
tanah karena sampah non organik tidak dapat diuraikan, namun cukup dirapikan
pada tempat karung yang selanjutnya dibuang ke tempat daur ulang plastik, logam
maupun karet. Pisahkan sampah kering atau non organik dengan sampah basah
atau organik dalam wadah plastic.Tempat sampah harus terlindung dari sinar
matahari langsung, hujan, angin, dan lain sebagainya.Hindari tempat sampah
menjadi sarang binatang seperti kecoa, lalat, belatung, tikus, kucing, semut, dan
lain-lain. Buang sampah dalam kemasan plastik yang tertutup rapat agar tidak
mudah berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu juga
memudahkan tukang sampah dalam mengambil sampah. Jangan biarkan
pemulung mengobrak-abrik sampah yang sudah dibungkus rapi.Tempat sampah
harus tertutup aman dari segala gangguan namun mudah dijangkau petugas
kebersihan.Jangan membakar sampah di lingkungan padat penduduk karena dapat
mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain.67
67SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016
56
Saya atas nama Ketua RT Perumahan Bukit Asri Residence mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi atas penyelenggaraan program ini. Acara ini sangat bermanfaat bagi warga Perumahan Bukit Asri untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham membedakan masalah sampah organik dan non organik.68
Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui acara penyuluhan
tersebut menjelaskan tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan SNI Tata
Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan, karena banyaknya masyarakat yang
kurang paham dalam membedakan tempat pembuangan sampah tersebut. Dengan
adanya penyuluhan tersebut masyarakat lebih paham cara pengelolaan sampah
dengan baik dan benar supaya terciptanya perumahan yang bersih, sehat dan
berkualitas.69
Pembangunan yang berwawasan kesehatan sangat diperlukan dalam upaya
penanganan permukiman kumuh, dan pencegahan terjadinya lingkungan yang
tidak sehat serta menghambat penciptaan lingkungan permukiman yang responsif.
Aktualisasi tersebut tetap dalam kerangka pelaksanaan program lingkungan sehat
sebagai bagian dari program pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang
bertujuan khususnya untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat
mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar
untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi
masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan, sehingga dapat
tercapai derajat kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang
68Wawancara dengan Bapak Herman,warga perumahan BukitAsri,05 Agustus 201969Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019
57
optimal.70
2. Mendorong terciptanya kerja yang kondusif di dalam penyelenggaraan
perumahan dan permukiman.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu
didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif
dalam rangka mendorong serta menumbuhkembangkan terciptanya kerja yang
kondusif, antara lain dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan
sanksi yang tepat, serta pengembangan produk-produk hukum yang responsif
terhadap dinamika pembangunan bersama masyarakat, dunia usaha dan
pemerintah. Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini melakukan pengawasan lebih
detail lagi kepada developer rumah dan menekankan dalam pembangunan
perumahan harus seuai dengan SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di
Perkotaan. Dan setelah perumahan itu di bangun pemerintah Kota Jambi perlu
melakukan peninjauan kembali untuk melihat apakah perumahan tersebut sudah
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Jika masih ada depelover yang
melanggar maka pemerintah Kota jambi memberikan sanksi yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yaitu pembangunan perumahan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diberi sanksi berupa terima tertulis
diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu antar surat 5 hari kerja,
pembekuan izin pembangunan bangunan dengan cara disegel maksimal 30 hari,
pencabutan izin mendirikan bangunan, pembongkaran bangunan dan denda
administrasi Rp.10.000.000-Rp.100.000.000.71 Dan sebaliknya bagi perumahan
70SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 201671Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
58
yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota akan diberikan penghargaan.
Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa pemerintah Kota Jambi harus
lebih berperan sebagai pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi
berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan
permukiman. Dalam kerangka itu penyelenggaraan perumahan dan permukiman
ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut fisik
perumahan dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang. Di dalamnya
termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk
menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, kedepannya
Pemerintah Kota Jambi diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan,
serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap
pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif serta
memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama serta mendorong terciptanya
kerja yang kondusif bagi develover rumah di dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud
permukiman yang dapat mendukung penghidupan penghuninya, baik di kawasan
perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu lainnya.72
Berdasarkan wawancara dengan bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan
Kota jambi, mengatakan :
Kedepannya pemerintah Kota jambi akan memberikan penghargaan bagi perumahan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota . Dan
72Wawancara dengan Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019
59
pemerintah Kota jambi melakukan peninjauan kembali ke perumahan tersebut demi terciptanya perumahan yang berkualitas. 73
Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui salah satu upaya
pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan perumahan ini yaitu mendorong
terciptanya kerja yang kondusif salah satunya memberi sanksi develover yang
dalam pembangunan perumahannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada selain
itu pemerintah Kota jambi juga harus melakukan peninjauan kembali setelah
perumahan itu di bangun. Dan memberikan penghargaan bagi perumahan yang
berkualitas sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota.74
BAB V73Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza selaku Kabid Perumahan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, senin 05 Agustus 201974Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019
60
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan
selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu
melakukan pendataan yang sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu
Peraturan Daerah Kota jambi No.11 Tahun 2016, Peraturan
Walikota Jambi No.5 Tahun 2014 dan SNI Tata Cara Perencanaan
Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016 dari Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Jambi,
2. Penataan perumahan di Kota Jambi bisa dikatakan belum cukup
baik dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya
terdapat temuan-temuan bermasalah yang berkenaan dengan
perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
Kota.Sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih
terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai
sesuai skala kawasan yang ditetapkan, karena dalam mendirikan
perumahannya belum sepenuhnya sesuai dengan SNI Tata Cara
Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016. Masih terdapat
banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana
dan sarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau,
lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan secara terbatas,
fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping masih adanya
keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan
61
permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
Sebagian ada yang memenuhi kriteria perumahan layak huni dan
ada juga sebagian yang tidak memenuhi kriteria tersebut.
3. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh Bidang Perumahan, antara lain cakupan wilayah yang begitu
luas dan kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan
Bidang Perumahan. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam
meningkatkan kualitas pembangunan perumahan yaitu melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di
dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu
didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan
pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta
menumbuhkembangkan terciptanya kerja yang kondusif, antara
lain dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan sanksi
yang tepat.
B. Saran
62
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, adapun saran-
saran yang dapat penulis berikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan
Permukiman Kota Jambi antara lain:
1. Mengoptimalkan pelayan teknis operasional di Kota Jambi dengan
cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk
menjalankan tugas, dikarena luasnya wilayah administrasi Kota
Jambi, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai
untuk membantu Terselenggaranya tugas tersebut.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan instansi
terkait dan masyarakat dalam hal mensosialisasikan pentingnya
kelegalitasan surat IMB sebelum mendirikan bangunan perumahan
melalui penyuluhan dan pemasangan baleho, reklame-reklame di
pinggir jalan.
3. Kemudian meningkatkan sarana yang kurang agar proses
pelaksanaan tugas menjadi lancar, seperti menambah jumlah
kendaraan.
4. Memberikan suatu penghargaan baik berupa materiil maupun non
materiil pada pegawai yang kinerjanya baik agar dapat memberikan
semangat yang lebih lagi dalam menjalankan tugas.
C. Kata Penutup
63
Alhamdulilah kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi).
Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi)
ini. Hanya do’alah yang dapat penulis kirimkan kehadiran semoga segela
pengorbanan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
Dengan harapan bahwa semua pihak memberikan sumbang saran demi
untuk kesempurnaan penulisan dan isi dari skripsi ini, semoga Allah selalu
memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kita semua Amin Yarobbal’alamin.
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb
DAFTAR PUSTAKA
64
BUKU
Amirudin Zaidan Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Jakarta: raja grafindo persada, 2010,
Basuki Hadimuljono,Makalah Menteri Permukiman dan Prasarana pada Forum
Sains dan Kebijakan Penanganan Banjir. ITB. 2002
C.F Sambo, Rita Kalalinggi, Burhanudin “Strategi Dinas Perumahan dan
Permukiman Untuk mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Gang Nibung
di Kota Samarinda ”Jurnal Universitas Mulawarman 2016.
Eko Budiharjo. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Iskandar. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta 2009.
Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam system Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi.Makasar. 2010.
Masfar Ahmad “Implementasi Program Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Rumah Layak Huni di Kecamatan Bangkinang Seberang
Kabupaten Kampar tahun” Skripsi Universitas Negri Riau 2017
Ruddy Wiliams, Klasifikasi perencanaan pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan, Penerbit widiatama, Jakarta 2001.
Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy. 2005. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan, CV Andi Offset, Jogjakarta
Soedjajadi Keman, “Kesehatan Perumahandan Lingkungan Permukiman”. Jurnal Kesehatan lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga,Juli 2005.
Sri Wulan Hardani “Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk
Pembangunan Rumah Susun Karangroto Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah ” Skripsi Universitas Negeri Semarang 2017
65
Sugianto. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Cetakan Ke Enam 2009
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D cet.Ke-19, Bandung: Alfabeta, 2014.
Sukardi, Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D. Bandung : Ambeta Cetakan Ke Dua Puluh Dua, 2015