KONDISI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI JAWA TENGAH Disampaikan Dalam Seminar Security Awareness Dalam Rangka Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi Semarang, 6 Oktober 2015 Bidang Komunikasi dan Informatika
43
Embed
KONDISI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ... · PDF filekomunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional Pengelolaan informasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KONDISI DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Disampaikan Dalam
Seminar Security Awareness Dalam Rangka Pembentukan
Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
Semarang, 6 Oktober 2015
Bidang Komunikasi dan Informatika
SISTEM INFORMASI JETENG ONLINE
(SIJOLI)
Implementasi
Visi:
“Menuju Pelayanan Hubkominfo Yang Amanah, Berdaya Guna dan Berkelanjutan”
Misi :1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan suber daya manusia
aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih danprofesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Revitalisasi, modernisasi dan pengembangan sarana danprasarana transportasi dalam rangka pelayanan terintegrasi,berkelanjutan dan ramah lingkungan guna peningkatanaksesbilitas dan mobilitas.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.
1. Menurunnya kecelakaan transportasi di Jawa Tengah2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum / angkutan
masal.3. Meningkatnya infrastruktur sektor transportasi4. Menurunnya polusi emisi gas buang (RAD GRK)5. Meningkatnya pelayanan teknologi informasi,
komunikasi publik
Indikator Kinerja :
1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelalaian kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas;7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
tugas dan fungsinya.
FUNGSI
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan pelaksanaan di biang posdan telekomunikasi, pengembangan komnikasi daninformasi dan telematika.
Bidang Kominfo, Terdiri dari 3 Seksi yaitu:1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi;3. Seksi Telematika.
Tugas Bidang Kominfo
UU 11 Tahun 2008 : Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
UU 14 Tahun 2008 : Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
PP 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
Inpres 3 Tahun 2003: e-Goverment
Pergub 45 tahun 2013 tentang perubahan Pergub No.15 tahun 2013 tentang pengelolaan TIK di Provinsi Jawa Tengah.
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi
1Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika
Pengelolaan Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika
2Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi
3Aplikasi Informatika a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
a. Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain d lingkup pemerintah daerah provinsi
b. Pengelolaan nama Domain Instansi penyelenggara negara
b. Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah Provinsi
c. Pengelolaan egovernment Nasional
PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENANG PEMERINTAH DAERAH
No Hal yang Diatur Dalam UU ITE PeraturanPemerintah
Status
1 Lembaga Sertifikasi Keandalan PP 82 Tahun 2012 Terbit
2 Tanda Tangan Elektronik PP 82 Tahun 2012 Terbit
3 Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
PP 82 Tahun 2012 Terbit
4 Penyelenggaraan Sistem Elektronik
PP 82 Tahun 2012 Terbit
5 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
PP 82 Tahun 2012 Terbit
6 Penyelenggaraan Agen Elektronik
PP 82 Tahun 2012 Terbit
7 Pengelolaan Nama Domain PP 82 Tahun 2012 Terbit
1. WEB PORTAL PROVINSI JAWA TENGAH
( www.jatengprov.go.id , LPSE dan LAPORGUB )
Konten ada di Biro Humas dan SKPD
2. INFRASTRUKTUR JARINGAN SKPD( Jaringan Internet dan Intranet SKPD
untuk mendukung Pelaporan dan Kegiatan Secara Online)
Dinas teknis yang menangani elektronikgovernment : Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
o Bidang Kominfo
SDM BIDANG KOMINFO◦ 30 Orang terdiri dari :
Teknis : 6 org
Adm : 14 org
Tenaga Kontrak : 13
I. BANDWIDTHMasih dibawah kebutuhan maksimal
II. JARINGANKoneksi jaringan ->
Wireless yang rentan terkena petir dan mudah sekali terkena
Gangguan
III. SERVERServer ex KPDE tahun 2003 sudah tidak optimal
Ukuran server tidak seragam sehingga sulit pengaturan dirakmount.
IV. WEBSITE DAN EMAILMasih banyak website SKPD yang tidak dapat di update
dan bahkana ada yang sudah tidak tutup.
Update content belum ada tenaga khusus, sehinggadata sering out of date.
Peran kontributor data tidak jalan
Belum semua PNS menggunakan Email resmikedinasan.
V. NOC / Data CenterSemakin bertambahnya server sudah tidak layak difungsikan
sebagai NOC Jaringan listrik sering matiAC kurang dingin -> peralatan cepat panas dan rusakRuang pengendali pagi operator tidak adaKalau terjadi bencana tidak ada backupTidak punya Data Center
VI. APLIKASIAplikasi krusial belum ada tenaga ahli khusus yang
menanganinya masih bersifat adhocAplikasi berjalan lambatTidak ada koordinasi antara pengembang dengan Admin
jaringan Sijoli
VII. KELEMBAGAAN Kelembagaan masih setingkat Bidang Koordinasi dengan instansi terkait sulit Kalah dibanding Provinsi lain di jawa yang sudah menjadi Dinas
Kominfo (Jabar, Jatim, DKI, Banten, DIY)
VIII. ANGGARAN Anggran terbatas Tidak ada biaya pemeliharaan
IX. SDM SMD sangat terbatas (30 orang) -> teknis 6 org Overload -> tidak bisa optimal bekerja Dibanding Jabar, Jatim ± 200 org, jateng hanya 30 org