This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMPETISI PEMIKIRAN KRITIS MAHASISWA
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK BAGI KELANGSUNGAN
PERTANIAN DI INDONESIA
Diusulkan oleh :
NIA RAHMAWATI 2307100022
WINDA HAYU PRATIWI 2307100118
AYYU FITYATIN LUTHFI HASYIM 2307100147
Bidang Kesejahteraan Rakyat
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2008
LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK BAGI KELANGSUNGAN
PERTANIAN DI INDONESIA
Disusun dalam rangka :
Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM) 2008
Di susun oleh :
NIA RAHMAWATI 2307100022
WINDA HAYU PRATIWI 2307100118
AYYU FITYATIN L. H. 2307100147
Surabaya, 21 Maret 2008
Mengetahui,
Pembantu Rektor III Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Suasmoro Prof. Drs. Nur Iriawan, M. Ikom, PhD
NIP. 130 633 398 NIP. 131 732 011
KATA PENGANTAR
Kebutuhan petani akan pupuk ibarat kebutuhan manusia akan makanan. Namun
pemakaian pupuk yang berlebihan juga tidak dianjurkan, karena hal tersebut justru akan
berdampak buruk bagi tanaman itu sendiri.
Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pemerintah memberikan
subsidi pupuk kepada para petani dengan pemotongan harga, hal tersebut dilakukan agar
harga pupuk dapat dijangkau oleh para petani. Namun, selalu ada masalah terkait denagn
ketersediaan pupuk. Setiap tahun bahkan ada kelangkaan pupuk, pemalsuan pupuk pun
juga merebak. Disisi lain, sektor pertanian di Indonesia juga tidak mengalami kemajuan
yang berarti. Padahal terkait pupuk, sudah ada kebijakan pemerintah yang mengaturnya,
namun masih saja terjadi ketidakberesan terkait pendistribusiaan pupuk dan keberadaan
pupuk itu sendiri. Oleh karena itu, kami mengangkat permasalahan ini sebagai karya
tulis dengan judul “Efektifitas Kebijakan Subsidi Pupuk bagi Kelangsungan
Pertanian di Indonesia”.
Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas terselesaikannya karya tulis ini. Terdapat
berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.Oleh karena itu,penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu diantaranya:
1. Bapak Prof. Dr. Suasmoro selaku Pembantu Rektor III ITS
2. Bapak Prof. Drs. Nur Iriawan, M. Ikom, PhD selaku Dosen Pembimbing
3. Orang tua dan Wali Mahasiswa yang telah memberi dukungan
4. Seluruh keluarga besar ITS yang telah mendukung
5. Serta berbagai pihak yang tidakdapat disebutkan satu per satu
Dalam penulisan karya tulis ini, kami menyadari bahwa masih banyak
kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat
kami harapkan.
Surabaya, 21 Maret 2008
Penulis
RINGKASAN
Pupuk adalah bahan yang sangat penting kegunaannya dalam upaya
peningkatan hasil pertanian karena pupuk merupakan bahan yang berperan dalam
penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak
langsung. Meskipun pupuk mengandung unsure hara yang diperlukan oleh
tanaman, namun pemakaian pupuk yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena
hal tersebut justru akan berdampak buruk bagi tanaman itu sendiri dan juga
keadaan tanah.
Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pemerintah
memberikan subsidi pupuk kepada para petani dengan pemotongan harga, hal
tersebut dilakukan agar harga pupuk dapat dijangkau oleh para petani.
Pemerintah bekerja sama dengan lima perusahaan pupuk di Indonesia. Pemerintah
memberikan subsidi gas kepada kelima pabrik tersebut dan kemudian pabrik-
pabrik tersebut menjual pupuk dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.
76/Permentan/OT.140/12/2007, penyaluran pupuk bersubsidi mencakup azas 6
tepat, yaitu : tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Pendistribusian
pupuk bersubsidi dengan sistem rayonisasi, dimana Pemerintah (Departemen
Pertanian) telah menetapkan jumlah kebutuhan pupuk disetiap provinsi.
Dengan semua peraturan yang telah dibuat dimulai dari penyediaan pupuk,
pendistribusian pupuk, hingga kerjasama antara pabrik pupuk-Pemerintah
seharusnya tidak terdapat lagi masalah berkaitan dengan ketersediaan pupuk
dikalangan petani. Namun anehnya, masalah-masalah selalu muncul tiap tahunnya
salah satunya adalah kelangkaan pupuk.
Beberapa hal yang menyebabkan subsidi pupuk ini menjadi tidak efektif
adalah tidak difungsikannya RDKK dengan baik. Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) merupakan dasar penentuan dari keperluan pupuk di tingkat
petani. Adanya RDKK adalah kunci apakah pupuk di tingkat petani akan
terpenuhi atau tidak. Dengan adanya RDKK berarti secara langsung pemerintah
tau seberapa banyak pupuk yang dibutuhkan petani. Adanya kelangkaan pupuk
yang terus berkelanjutan (hampir tiap tahun) menimbulkan pertanyaan besar.
“Apakah sistem pemutaran RDKK yang tidak merata menyebabkan Pemerintah
kurang dalam memberikan subsidi pupuk?”
Selanjutnya adalah peran penyuluh yang kian mengabur, banyak petani
yang hanya tau kalau semakin banyak pupuk yang digunakan maka tanaman yang
digunakan akan semakin subur. Pengetahuan yang sedikit dikalangan petani
sehingga perlu adanya penyuluh untuk mengarahkan jumlah kebutuhan pupuk
petani, penggunaan yang tepat dan sebagainya. Kalau penyuluh sudah tidak ada,
siapa yang akan mengontrol perkembangan tanaman para petani? Yang ketiga
adalah tidak terpenuhinya azas enam tepat yaitu teat waktu, jumlah, jenis, tempat,
mutu, dan harga. Masalah kelangkaan pupuk sudah menumbangkan eksistensi
dari azas enam tepat tersebut yaitu tepat waktu. Lalu bagaimana dengan kelima
azas yang lain?
Sistem pengawasan yang lemah juga menjadikan kebijakan ini kurang
efektif. Penimbunan pupuk, pemalsuan pupuk, dan masalah yang lainnya
membuktikan bahwa suatu keputusan yang bagus ternyata pelaksanaannya jauh
dari sempurna. Keinginan yang tidak sejalan antara pemerintah pusat (Mentan)
dengan pemerintah daerah kerap kali terjadi. Selain itu pola distribusi pupuk
bersubsidi yang panjang membuat system penyaluran menjadi tidak efektif dan
lama, penyelewengan pun bisa timbul di sini. Masalah selanjutnya adalah
Realokasi pupuk yang rumit, saat petani membutuhkan pupuk maka saat itu juga
kebutuhan pupuk harus terpenuhi. Dengan system realokasi yang seperti itu bias
jadi tenaman petani terlanjur mati akibat menunggu pupuk yang tak kunjung
datang. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di
Indonesia masih terkesan hanya sebatas keputusan tertulis yang tidak diimbangi
dengan penerapannya. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mengatasi masalah-
masalah yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi pupuk diantaranya adalah
pembenahan system pengawasan sampai ditingkat paling bawah, mempersingkat
sistem distribusi, menambah penyuluh ditingkat petani, menindak tegas para
spekulan yang terbukti melakukan penyelewengan pupuk bersubsidi,
menggalalakkan pembuatan pupuk organic di kalangan petani.
Untuk itu rekomendasi yang ditawarkan terkait masalah peningkatan
efektifitas kebijakan subsidi pupuk diantaranya:
1. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya lebih mengketatkan pengawasan
distribusi pupuk hingga ke tingkat petani.
2. Pemerintah pusat hendaknya menghimbau kepada pemerintah daerah
untuk lebih meningkatkan jumlah dan peran penyuluh pertanian khususnya
di tingkat pedesaan.
3. Memperpendek sistem distribusi pupuk bersubsidi.
4. Memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku penyelewengan pupuk
bersubsidi.
5. Menggalakkan pembuatan pupuk organic di kalangan petani.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pupuk adalah bahan kimia yang berperan dalam penyediaan unsur hara
bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Peran pupuk sangat
penting dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Kebutuhan petani akan pupuk
ibarat kebutuhan manusia akan makanan. Namun pemakaian pupuk yang
berlebihan juga tidak dianjurkan, karena hal tersebut justru akan berdampak buruk
bagi tanaman itu sendiri.
Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pemerintah
memberikan subsidi pupuk kepada para petani dengan pemotongan harga, hal
tersebut dilakukan agar harga pupuk dapat dijangkau oleh para petani.
Pemerintah bekerja sama dengan 5 perusahaan pupuk di Indonesia. Pemerintah
memberikan subsidi gas kepada kelima pabrik tersebut dan kemudian pabrik-
pabrik tersebut menjual pupuk dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang ditetapkan pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.
76/Permentan/OT.140/12/2007, penyaluran pupuk bersubsidi mencakup azas 6
tepat, yaitu : tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Pendistribusian
pupuk bersubsidi dengan sistem rayonisasi, dimana Pemerintah (Departemen
Pertanian) telah menetapkan jumlah kebutuhan pupuk disetiap provinsi.
Dengan semua peraturan yang telah dibuat dimulai dari penyediaan pupuk,
pendistribusian pupuk, hingga kerjasama antara pabrik pupuk-Pemerintah
seharusnya tidak terdapat lagi masalah berkaitan dengan ketersediaan pupuk
dikalangan petani. Namun anehnya, masalah kelangkaan pupuk justru muncul
untuk setiap tahunnya. Selain kelangkaan, masih banyak masalah lain berkaitan
dengan pupuk, seperti : pupuk palsu, penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan
dikalangan petani, harga pupuk yang melambung tinggi dan tidak sesuai HET,
penyelewengan pupuk bersubsidi dan sebagainya.
Dari semua masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah pupuk
bersubsidi, sebenarnya petanilah yang paling merugi. Apalagi pertanian di
Indonesia akhir-akhir ini juga tidak mengalami kemajuan yang cukup berarti,
meski banyak faktor yang mempengaruhi, namun masalah ketersediaan pupuk
termasuk dalam faktor yang cukup berpengaruh.
Disisi lain, kelangkaan pupuk yang selama ini terjadi juga tidak bisa
langsung bisa ditangani oleh pihak pabrik, mengingat dalam penyediaan pupuk
bersubsidi, pabrik mendapat pasokan gas dari pemerintah. Sesuai dengan Pepres
No. 77/2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang pengawasan,
apabila Produsen (Pabrik Pupuk) memproduksi pupuk melebihi ketentuan akan
dianggap melakukan penyelewengan.
Penerapan relokasi pupuk bersubsidi dari daerah yang belum membutuhkan
pupuk ke daerah yang membutuhkan pupuk pun sangat beresiko antara lain
kenaikan harga pupuk karena biaya distribusi yang tak kecil, serta
penyelewengan. Pasalnya, harga pupuk bersubsidi murah dan apabila dijual diluar
Indonesia bisa mendapat keuntungan yang besar. Kalau hal tersebut dibiarkan,
petani benar-benar akan merugi, sudah miskin maka akan bertambah miskin
dengan adanya kebijakan yang tidak memihak mereka.
Dari berbagai kasus diatas, dapat dianalisis penyebab inefektifitas
kebijakan subsidi pupuk oleh pemerintah. Demikian pula dilakuakn kajian untuk
menanggulangi terus menurunnya produktifitas komoditas sektor pertanian.
Kajian tersebut kemudian dirangkum dalam karya tulis dengan judul
“EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK BAGI KELANGSUNGAN
PERTANIAN DI INDONESIA”. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat
ditemukan bentuk pelaksanaan kebijakan yang paling sesuai untuk meningkatkan
sektor pertanian di Indonesia serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan
menjadi solusi atas permasalahan pelaksanaan subsidi pupuk di Indonesia.
1. 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam
penulisan karya tulis ini antara lain :
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia?
2. Bagaimanakah meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi pupuk dalam
mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia?
1. 3. Batasan Masalah
Penulisan ini hanya dibatasi pada masalah efektifitas pelaksanaan
kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dan usaha untuk meningkatkan efektifitas
kebijakan subsidi pupuk dalam mengatasi masalah pertanian di Indonesia.
1. 4. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan penulisan karya tulis ini
adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui permasalahan pelaksanan kebijakan subsidi pupuk di
Indonesia.
2. Mengetahui usaha peningkatan efektifitas kebijakan subsidi pupuk dalam
mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia.
1. 5. Manfaat Penulisan
a. Kontribusi Teoritis
Menambah pengetahuan tentang permasalahan dalam pelaksanaan
kebijakan subsidi pupuk di Indonesia, dan usaha apa saja yang bisa dilakukan
untuk meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi pupuk dalam mengatasi
permasalahan pertanian di Indonesia, serta sebagai referensi untuk penelitian
dimasa yang akan datang.
b. Kontribusi Praktis
Membantu pemerintah dalam upaya evaluasi kebijakan subsidi pupuk di
Indonesia sehingga sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan dan
menguntungkan semua pihak, baik pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan,
maupun pihak petani dan produsen selaku pelaksana kebijakan.
c. Kontribusi Kebijakan
Membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam
memaksimalkan pelaksanaan kebijakan mengenai subsidi pupuk di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengurangi
tingkat penyelewengan distribusi pupuk setip tahunnya sebagai upaya peningkatan
produksi pertanian.
BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1. Pupuk
2. 1. 1 Definisi Pupuk
Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan
penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman ( Peraturan
Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman).
2. 1. 2 Definisi Pupuk Bersubsidi
Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat
pengecer resmi atau kelompok tani (Peraturan Menteri Pertanian No.
76/Permentan/OT.140/12/2007)
2. 2. Dasar Hukum Kebijakan Subsidi Pupuk
2. 2. 1 Peraturan Mengenai Pupuk Bersubsidi
Kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi selalu diganti dengan
sedikit revisi. Namun pada intinya tetap sama, yakni berisi tentang pengaturan
subsidi pupuk di daerah-daerah, HET, jenis pupuk dan sebagainya. Berikut ini
pasal-pasal yang mengatur subsidi pupuk :
Tabel 2.1 Pasal-pasal yang berkaitan dengan subsidi pupuk
Sumber Peraturan
Bab dan Pasal
Penjelasan
Permentan No. 76/Permentan/OT.140/12/2007
Bab 2 pasal 2
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
Bab 3 pasal 3
1. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah.
3. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan keputusan Gubernur.
Sumber Peraturan
Bab dan Pasal
Penjelasan
Permentan No. 76/Permentan/OT.140/12/2007
Bab 3 pasal 3
4. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
5. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
Bab 3 pasal 4
1. Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.2. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
3. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
4. Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Bab 4 pasal 11
Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsididi wilayah tanggung jawabnya.
Bab 4 pasal 12
Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di provinsi dan kaupaten/kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
UU No. 8 tentang pupuk anorganik Th. 2001
Bab 2 Pasal 2
Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya
Bab 3 pasal 15
Perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak
Bab 4 pasal 17
Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk an-organik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
Bab 5 Pasal 22
Dalam melaksanakan pengawasan masing-masing Bupati/Walikota dapat menunjuk petugas pengawas pupuk.
Sumber Peraturan
Bab dan Pasal
Penjelasan
UU No. 8 tentang pupuk anorganik Tahun 2001
Bab 5 pasal 23
Petugas pengawas pupuk berwenang :
1. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik2. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan, pupuk dan cara pengemasannya3. megambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu
4. memeriksa dokumen dan laporan
5. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.
2. 2. 2 Perhitungan Sederhana tentang Mekanisme Subsidi Harga Gas
Dalam Pengadaan pupuk bersubsidi, pemerintah memberikan subsidi gas
kepada produsen (Pabrik pupuk) dan konsekuensinya produsen harus menjual
pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan harga yang tidak melampaui HET (Harga
Eceran Tertinggi). Produsen pupuk tetap membayar gas dengan harga sesuai
kontrak, sedangkan selisihnya dibiayai APBN (Sunarsip, 2006).
2. 2. 3 Prinsip Penyediaan Pupuk Bersubsidi
Penyediaan pupuk di tingkat petani perlu terus diusahakan agar memenuhi
azas 6 (enam) tepat yaitu : Tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga.
Beberepa jenis pupuk yang disubsidikan untuk tahun 2008 ini adalah: Urea, SP-
36, NPK, ZA (Deptan, 2007).
2. 2. 4 Distribusi Pupuk Bersubsidi
Distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari Lini I (Lokasi gudang pupuk di
wilayah pabrik dari masing-masing produsen), kemudian ke Lini II (Lokasi
gudang produsen di wilayah Ibukota provinsi), setelah itu ke lini III (Lokasi
gudang produsen dan / tau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan
produsen), kemudian ke Lini IV (Lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan
dan atau desa yang ditetapkan distributor), setelah dari pengecer barulah pupuk
sampai ke tangan petani (Deptan, 2007).
2. 2. 5 Pengawasan
Sesuai dengan Buku Petunjuk Pengawasan Pupuk Bersubsidi yang
dikeluarkan Deptan (2007), Obyek pengawasan pupuk meliputi :
1. Jumlah dan jenis pupuk yang diproduksi atau diimpor, diedarkan dan
digunakan petani.
2. Mutu pupuk (meliputi kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau), masa
kadaluarsa (untuk pupuk mikroba), kemasan, wadah pembungkus pupuk dan
kandungan hara pupuk)
3. Harga pupuk subsidi
4. Legalitas pupuk
Sedangkan petugas pengawas meliputi: Petugas Pengawas Pusat, Timgkat
Provinsi dan Tingkat kota.
2. 3. Fakta di Lapangan
2. 3. 1. Kelangkaan
Beberapa kelangkaan pupuk masih saja terjadi meski sudah
diberlakukannya subsidi pupuk, sebagaimana termuat dalam berbagai harian di
bawah ini:
1. Kelangkaan pupuk masih dirasakan para petani di Kabupaten Kerinci, Jambi.
Mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi jenis SP-36, NPK, dan ZA.
Bahkan pupuk jenis NPK tidak beredar lagi di Kabupaten Kerinci (Suara
Pembaruan, 2005).
2. Sejumlah pupuk di Bondowoso, Jatim, Selasa (13/12/06) mengatakan
terjadinya kelangkaan pupuk jenis urea dikarenakan berkurangnya pasokan
(Subandriyo, 2007).
3. Petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kesulitan memperoleh pupuk.
Kesulitan mendapatkan pupuk mulai dirasakan petani sejak awal bulan hingga
menjelang musim tanam yang jatuh pada mei ini. Menurut petani, jenis pupuk
tertentu, seperti urea, sulit diperoleh dikawasan Tegal dan sekitarnya
(Metronews, 2007).
4. Memasuki musim tanam pada tahun 2007, semua kabupaten/kota di Jateng
mengalami kelangkaan pupuk SP-36 dan ZA, kelangkaan pupuk SP-36 dan
ZA kali ini merupakan dampak dari kurangnya alokasi kedua jenis pupuk
bersubsidi tersebut. Tahun 2007 ini alokasi pupuk SP-36 dan ZA diseluruh
kabupaten/kota se-Jateng hanya mencapai 25% dari rencana kebutuhan yang
diajukan masing-masing daerah (Subandriyo, 2007).
5. Berbagai jenis pupuk bersubsidi langka di pasaran Soppeng, Sulawesi Selatan
dalam beberapa tahun terakhir. Kelangkaan itu disebabkan jatah pupuk yang
diterima Soppeng berkurang. Kelangkaan terjadi untuk pupuk jenis Urea dan
ZA (www.fajar.co.id, 2008).
6. Petani di beberapa daerah di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang,
Provinsi Banten kembali dipusingkan oleh kelangkaan pupuk bersubsidi jenis
urea, SP-36, KCl dan NPK (Utomo W, 2008).
1. 2. 3. 2. Penyelewengan
A. Pemalsuan Pupuk
Fakta-fakta pemalsuan pupuk antara lain:
1. Sebanyak 7,3 ton pupuk ZA disita kepolisian Resor Malang karena dalam
setiap kemasan pupuk tersebut didapatkan adanya campuran garam dapur.
Sementara yang terlanjur beredar ke masyarakat sebanyak 56 ton
(www.kompas.com, 2006).
2. Memasuki musim tanam 2007, pupuk palsu jenis SP-36, ditemukan beredar
luas di wilayah Lombok Tengah, kandungan Phosphat yang ada dalam pupuk
tersebut dibawah standar (www.balipost.co.id, 2007).
3. Di Kabupaten Serang, terdapat pupuk palsu seperti jenis KCl dan SP-36 yang
ternyata hanya berisi kapur (www.kapanlagi.com, 2008).
4. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan banyaknya pestisida dan
pupuk palsu yang beredar di pasaran. Pupuk palsu yang ditemukan bermerek
Champion, SP BG, Agrosupermix, pupuk Pak Tani dan Pacul
DATA PRIBADINama Nia RahmawatiTempat dan tanggal lahir
Malang, 23 November 1988
Alamat JL. Lempung Perdana 3B/24 SbyNo HP 081357245663Jurusan Teknik KimiaSemester 2 (Dua)
PENDIDIKAN1995 - 2001 SDN Tandes Kidul 1 Sby2001- 2004 SMP Negeri 3 Sby2004 - 2007 SMA Negeri 5 Sby2007- Sekarang Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
Jurusan Teknik Kimia - Fakultas Teknologi Industri
KARYA TULIS YANG PERNAH DIBUAT Pemanfaatan Rami (Boehmeria nivea) sebagai bahan Baku Tekstil Dalam
Upaya Menanggulangi Ketergantungan Kapas Impor
PRESTASI Juara Harapan II ACI Praja 2004
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADINama Winda Hayu PratiwiTempat dan tanggal lahir
Gresik, 9 Desember 1989
Alamat Jl. Pendidikan 01 KetapangLor Uj.Pangkah, GresikNo HP 085232508076Jurusan Teknik KimiaSemester 2 (Dua)
PENDIDIKAN1995 - 2001 SDN Ketapang Lor2001- 2004 SMP Negeri 1 Sidayu2004 - 2007 SMA Negeri 1 Gresik2007- Sekarang Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
Jurusan Teknik Kimia - Fakultas Teknologi Industri
KARYA TULIS YANG PERNAH DIBUAT Pemanfaatan Rami (Boehmeria nivea) sebagai bahan Baku Tekstil Dalam
Upaya Menanggulangi Ketergantungan Kapas Impor
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADINama Ayyu Fityatin L. HTempat dan tanggal lahir