KOMPAS o Selasa 4 5 20 o Mar o Rabu . Kamis 0 Juma( 6 7 8 9 @) 11 21 22 23 24 25 26 o Apr 0 Mei 0 Jun 0 Jul 0 Ags . ... 0_ H o Sabtu 12 13 27 28 8Sep ReposisiPKL Oleh SUWANDI SUMARTIAS ~ ktivitas tambaI swam Pemerintah Kota Bandung da- lam menyelesaikan masalah pedagang kaki lima di tu- '00 titik Kota Bandung seakan menjadi pemandang- an sehari-hari, terutama menjelang Lebaran tahun ini. PKL datang seakan dibiarkan, dan alih-alih ditarik retribusi, mere- ka digaruk dengan paksa dan dikenai denda minimal Rp 50.000 per karung. Pasar tumpah di pusat kota yang bercampur dengan parkir kendaraan bennotor, khususnya di Jalan Kepatihan, Pasar Baru, Dalem Kaum, Dewi Sartika, dan Merdeka, menjadi pertanyaan ma- syarakat. Mengapa Pemkot selalu terkesan pilih kasih dan pilih bulu, tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat, serta tidak bisa me- nyelesaikan persoalan yang ada? Bahkan kemacetan dan kesemra- wutan selama ini tlilimpahkan se- penuhnya padakehadiran PKL. Padahal, manakala PKL heng- kang dari lokasi tersebut, ruas ja- Ian yang tersedia pun dipakai par- kir kendaraan. Tentu hal itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadikan kondisi karut- marut. Kebijakan tarik ulur me- nyisakan konflik kepentingan di dalamnya, yang berakibat pada munculnya ketidakpercayaan ma- syarakat atas kesungguhan peme- rintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2005 ten- tang Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan. Memanusiakan PKL Kesan seenaknya dan susah di- atur seakan melekatpadakomuni- tas ini. Namun, di sisi lain, meng- adunasib untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak sebagai warga negara yang di- lindungi undang-undang. Selama ini keberadaan komunitas ini se- akan menjadi obyek dan penyum- bang utamakesemrawutan kota. Masalah PKL adalah masalah nasional dan terjadi hampir di se- luruh kota di Tanah Air.Kota Ban- dung menjadi daya tarik yang sungguh luar biasa. Menjelang Le- baran, jurnlah PKL meningkat li- ma kalilipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. . Jika diurai, penyebab utama ke- semrawutan Kota Bandung tidak sepenuhnya berada di pundak ko- munitas PKL ini. Terlalu banyak masalah yang dihadapi Kota Ban- .<lung,Rencana tata ruan~~an wi- --------..---- K lip in9 Hum Q5 UnpQ~ 2 0 0 9' layah (RTRW) Kota Bandung mengalami fragmentasi yang keli- ru dan asal jadi antara lain karena desakan ekonomi kapitalis, instan, dan pragmatis. Hal itu sungguh menggiurkan para elite birokrasi dan pemilik modal untuk secara si- nergis mengembangkan usaha di pusat-pusat kota, tennasuk di da- lamnya dengan sadar atau tidak te- lah melanggar Perda No 11/2005. Sementara ruangpublik dan ke- berlangsungan lingkungan hidup yang nyaman, indah, hijau, bersih, berbunga seakan menjadi wacana klise yang tidak menguntungkan dari segiekonomi. Tennasuk di da- lamnya adalah keberadaan PKL. Dalam pertarungan .kepenting- an dan persaingan hidup seperti ini, PKLjelas-jelas dianggap seba- gai pihak pengganggu yang mem- buat kota semakin semrawut. Yang lebih parah lagi,keberadaan mere- ka tidak lagi dipandang sebagai manusia yang layak mendapatkan kehidupan dan pelayanan yang le- bih baik, tetapi sebagai obyekyang harus disingkirkan kendati de- ngan cara paksa. Inilah kekeliruan yang sedang terjadi di sekitar kita. Solusi Komunitas PKL adalah realitas sosial yang tidak bisa dianggap re- meh. Krisis ekonomi yang berke- panjangan dan pemutusan hu- bungan kerja secara besar-besar- an; angkapengangguran yangting- gi; lapangan kerja yang terbatas; kemiskinan yang transparan dan terselubung secara sosial, ekono- mi, dan moral; serta keengganan investor asing masuk ke Indonesia tentu merupakan penyebab utama mereka menjadiPKL. Adapun para pemilik modal yang membangun pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bandung menjadi daya tarik yang kuat bagi PKL untuk mengadu nasib (ada gulaada semut). Namun, sejauh ini mereka (pengusaha dan elite biro- krasi) tidakmau berpikir keras dan beruIJaya serius .untuk mencoba o Minggu 14 15 16 29 30 31 o Okt ONov ODes