Komparasi Profesionalisme Militer: Rusia-Amerika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis keamanan disuatu negara seringkali

dirujuk kepada pertahanan dan kekuatan militer

negara tersebut. Periode 1945-1969 yang juga

ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia II telah

mengubah perkembangan politik dunia. Amerika

Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang

perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Dua negara

tersebut memiliki perbedaan ideologi, Amerika

Serikat memiliki ideologi liberal-kapitalis,

sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis-komunis.

Dalam waktu singkat memang pernah terjadi

persahabatan diantara keduanya, namun kemudian

muncul antagonisme diantara mereka. Ada dua

karakter pada periode ini, Pertama, adanya

keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan

pesimisme. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet

memiliki kekuatan militer yang sangat kuat.

Bubarnya Uni Soviet ini menandai berakhirnya

Perang Dingin dengan kemenangan di pihak Amerika

Serikat. Russia sebagai salah satu negara pecahan

Uni Soviet merupakan negara yang berhasil menjadi

1

raksasa militer dunia menyusul Amerika Serikat.

Walaupun anggaran militer Amerika Serikat jauh

lebih banyak dari Russia, yakni rata-rata 524 juta

dollars untuk AS dan 42,5 juta dollars untuk Russia

setiap tahunnya antara 2000-20081 yang menjadikan

Amerika Serikat berada diperingkat pertama negara

yang mengeluarkan militer terbesar di dunia, namun

Russia yang berada diperingkat ketiga mampu

mewarnai dinamika keamanan global dengan kebijakan

pertahanan yang diberlakukan sebelumnya. Kedua

negara terebut memiliki perlengkapan militer dan

senjata seperti satelit nuklir, kapal selam

nuklir, pengebom jarak jauh, pesawat tempur,

angakatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

dengan jumlah yang mendominasi dan dengan

teknologi yang mutakhir.2 Russia sebagai Negara

yang pernah mendapatkan predikat super power masih

memiliki kekuatan militer besar dan menjadi

ancaman nyata bagi Amerika. Oleh karena itu

perilaku keduanya menjadi sorotan dunia

internasional dan dinamika hubungan mereka masih

signifikan pengaruhnya terhadap keamanan global.

1 ‘ The SIPRI Military Expenditure Database’. StockholmInternational Peace Research Institute (Online)<http://milexdata.sipri.org/2 ‘Military Balance report: facts and figures.’Telagraph (Online),09 Maret 2011<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/8368954/Military-Balance-report-facts-and-figures.html

2

Militer merupakan suatu organisasi yang

berada di bawah kendali pemerintah. Semua

pengaturan tentang militer berada di bawah kendali

pemerintah, termasuk anggaran, pengadaan sistem

senjata dan lain sebagainya. Namun demikian,

militer sampai pada tingkatan tertentu masih

diberikan otonomi. Misalnya dalam mengatur

personel sampai pada tingkatan pangkat dan jabatan

tertentu. Di negara-negara maju, Panglima atau

Kepala Angkatan Bersenjata dan para Kepala Staf

Angkatan diberikan kewenangan oleh undang-undang

untuk memberikan nasihat profesional kepada

Presiden selaku Panglima Tertinggi. Nasihat

profesional yang dimaksud adalah nasihat

profesional militer, yaitu suatu pandangan

terhadap suatu hal dari sudut pandang profesional

militer, bukan sudut pandang politik. Sebagaimana

diketahui, sudut pandang profesional militer tidak

jarang berbeda dengan sudut pandang politik.

Studi komparasi militer antara Rusia-Amerika

Serikat ini dititikberatkan pada pembahasan

mengenai karakter profesionalitas sektor militer

dimasing-masing Negara. Masalah utama yang

ditekankan adalah bagaimana suatu Negara mampu

menciptakan pertahanan militer yang cukup kuat

untuk menjamin keamanan dari ancaman eksternal dan

3

sekaligus mencegah kemungkinan adanya dominasi

militer di ranah domestik Negara lainnya. Dilema

ini muncul dari rasa kekhawatiran yang ditimbulkan

oleh satuan bersenjata yang berkekuatan besar

tersebut, yang sengaja dibentuk untuk menjaga

pertahanan dan keamanan Negara namun memiliki

ancaman yang cukup inheren bagi masyarakat. Lebih

jauh, studi ini dikaji untuk mengetahui bagaimana

hubungan sipil dengan militer ditempatkan dalam

kerangka kenegaraan tanpa mengurangi aspek

fungsional tentang ketahanan dan keamanan.

Data dari sebuah survey yang dilakukan

menunjukkan bahwa sektor militer di Rusia memiliki

tendensi profesionalitas yang cukup tinggi.3 Survey

ini dilakukan kepada 600 prajurit militer yang

menyatakan bahwa tugas mereka adalah sebagai

satuan yang melindungi dan menjaga pertahanan dan

keamanan Negara. Para prajurit tersebut enggan

untuk terlibat dalam ranah sipil yang mereka nilai

dapat mengurangi kemampuan bertempur dalam perang.

Sebagian besar prajurit militer di Rusia

menyatakan keberatan mereka untuk menggunakan

kekuatan militer sebagai alat bantu dalam

3 Ball, Deborah Yarsike. “The Pending Crisis in Russian Civil-Military Relations”.PONARS-Policy Memo 4. October 1997: Lawrence Livermore NationalLaboratories.http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pm_0004.pdf

4

pembangunan jalan, partisipator kampanye partai

politik maupun pekerjaan umum lainnya yang

menyangkut dengan masalah perekonomian sosial.

Namun, pada saat yang sama mereka juga menyatakan

kesiapan untuk membantu pada saat bencana alam,

seperti gempa bumi. Dengan demikian, para prajurit

ini menyadari adanya urgensi pertolongan yang

harus diberikan bagi masyarakat ketika dibutuhkan,

juga menilai bahwa keterlibatan mereka atas tugas-

tugas sipil yang cenderung rutin dapat melemahkan

esensi dasar profesionalisme dan moral militer.4

Di Amerika, corak hubungan antara pemimpin

dengan rakyat adalah dengan berlandaskan

kepercayaan. Rakyat Amerika seolah memberikan

seluruh hidup dan mati mereka untuk Negara dan

sepenuhnya percaya kepada pemerintah atas segenap

hal yang harus dilakukan demi kepentingan Negara.

Pola seperti ini pun terlihat dalam bentuk

hubungan sipil dengan militer. Etos kepemerintahan

yang dipegang secara teguh dan konsisten menjadi

bukti nyata bahwa prajurit militer Amerika

diciptakan untuk secara kolektif memenuhi tanggung

jawab sebagai seorang prajurit yang memberikan

keamanan bagi rakyat Amerika dan merefleksikan

etika profesionalitas atas nama pengorbanan yang

4 Ibid.

5

menegaskan konsekuensi menjadi prajurit militer

adalah untuk dibunuh bukan membunuh.5 Selanjutnya,

hubungan antara sipil dengan militer yang terjalin

terbangun dalam prinsip yang pragmastis dan

bermoral.6 Pragmatisme yang terlihat adalah

konsepsi awal menjadi seorang prajurit militer

adalah sebagai pelindung Negara dan masyarakat.

Kontribusi rakyat Amerika yang secara regular

membayar pajak dengan salah satu tujuan untuk

dapat membiayai keperluan militer, dinilai sebagai

suatu hubungan yang seimbang antara militer dengan

sipil. Dengan masyarakat Amerika diminta untuk

mengirimkan anak-anak mereka agar dapat mengikuti

wajib militer merupakan sebuah wujud kesepakatan

yang terformasi atas dasar kepercayaan, bahwa para

prajurit militer akan selalu ada untuk mereka.

Moralitas yang terbangun atas nama kepercayaan

tersebut juga didasari oleh pengertian rakyat dan

Kongres untuk memperbolehkan para prajurit yang

ingin melakukan aktivitas kemiliterannya secara

bijaksana dan terorganisir. Dengan demikian,

eksistensi para prajurit militer di Amerika hanya

akan ada oleh keinginan dan dukungan dari rakyat.

5 Sir John Hackett, quoted in Gwynne Dyer, War: The Lethal Custom (NewYork: Carroll & Graff), 129.

6 http://www.ndu.edu/INSEL/docUploaded/obligations%20of%20military%20professionalism.pdf

6

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat sekilas tentang hubungan sipil

dengan militer yang ada dikedua Negara, maka

peneliti tertarik untuk menelaah demi jauh

bagaimana perbandingan militer yang ada di Rusia

dan Amerika Serikat pada saat ini?

1.3 Kerangka Teori

Isu mengenai hubungan sipil dengan militer

diawali dengan tahap krisis dihampir semua negara.

Hal ini dikarenakan dua kubu ini memiliki

perbedaan naluri emosional, persepsi tentang

ancaman dan cara mengatasinya, kepekaan terhadap

para aktor yang memegang kendali sekaligus adanya

ketidakpercayaan diantara keduanya.7Penelitian ini

mencoba untuk menjelaskan bagaimana dinamika

hubungan sipil dengan militer di Rusia dan Amerika

Serikat. Oleh karena itu, terdapat 2 landasan

konseptual yang akan digunakan, yakni:

1.3.1 Supremasi Sipil (Civilian Supremacy)

Penjelasan akan dilakukan dengan

berfondasi pada konsep pertama, yakni

supremasi sipil (civil supremacy) yang

7 O’Connor,Andrew.C,Lieutenant US Navy,Thesis NPS,March 2011 <http://www.fkpmaritim.org

7

mengatur: (1) Kekuasaan dan tanggung-

jawab antara kelompok militer dan sipil

harus terpisah, (2) Transparansi

kekuasaan dan kekuatan militer kepada

otoritas sipil/pemerintah, dan (3)

Praktik transparan ketika militer

menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan.8

Menurut S.E. Finer, kepatuhan militer

terhadap konsep supremasi sipil

merupakan salah satu mekanisme efektif

(selain profesionalisme militer) untuk

mencegah intervensi militer atas

pemerintahan sipil.9 Eric A. Nordlinger

menjelaskan tiga model pemerintahan

sipil yang berkaitan dengan hubungan

militer-sipil di dalamnya. Salah satu

model yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah “Liberal Model”.

Model ini membedakan kedua kelompok

sesuai dengan bidang tanggung-jawab

masing-masing. Namun, militer harus

memerhatikan etika atau kode etik sipil.

Etika sipil yang dimaksud adalah sebuah

prinsip dasar bahwa nilai-nilai militer8 Lihat Edmonds (1988) halaman 70-92; Welch (1987) halaman 9-14;Danopoulos (1992) hal. 39 Samuel E. Finer. The Man on Horseback: The Role of the Militaryin Politics. New York: Frederick A. Praeger. 1962. Hal. 28

8

memiliki kedudukan yang lebih rendah

dari otoritas sipil. Dengan adanya

prinsip tersebut, maka militer akan

netral dan menerima otoritas sipil

sebagai pemegang kekuasaan politik.

Meskipun begitu, Nordlinger menambahkan

bahwa kelompok sipil tetap harus

menghormati urusan militer yang

merupakan bidang profesional militer,

serta tetap melibatkan militer terhadap

keputusan-keputusan politik yang

membutuhkan keahlian atau pertimbangan

militer.10

1.3.2 Kontrol Sipil (Civilian Control)

Salah satu sudut pandang dalam

menilai hubungan sipil-militer adalah

dengan cara melihat kontrol sipil

terhadap militer. Pembahasan utama dalam

konsep kontrol sipil adalah bagaimana

meminimalkan power atau kekuasaan yang

dimiliki oleh kelompok militer. Dengan

adanya kekuasaan sipil yang lebih tinggi

dibanding militer, maka konsep kontrol

sipil ini berlaku. Dalam hal ini,

Huntington memberikan 2 cara melakukan10 E. A. Nordlinger. Soldiers in Politics : Military Coups andGovernments. New Jersey: Prentice-Hall. 1977. Hal. 15

9

kontrol sipil. Jenis yang pertama adalah

Subjective Civilian Control (Kontrol Sipil

secara Subyektif). Menurut Huntington,

cara ini merupakan cara yang paling

mudah dilakukan. Kontrol sipil jenis ini

dilakukan dengan memperkuat kekuasaan

kelompok sipil melalui penguatan

institusi sipil tertentu (misalnya

parlemen atau presiden), konstitusi

negara, dan atau penguatan kelompok-

kelompok sipil tertentu (misalnya

pengusaha atau birokrat).11 Jenis yang

kedua adalah Objective Civilian Control (Kontrol

Sipil secara Obyektif). Cara ini

ditempuh melalui penguatan

profesionalisme militer, yakni dengan

adanya pembagian kekuasaan antara

kelompok militer dan kelompok sipil.

Tujuan akhir dari kontrol sipil obyektif

adalah memiliterkan kelompok militer

sehingga mereka dapat focus menjadi alat

negara untuk menjaga pertahanan dan

keamanan.12

11 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State; the Theory and

Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Belknap Press of

Harvard University Press. 1957. Hal 8012 Ibid. Hal 83

10

BAB II

11

PEMBAHASAN

Institusi militer di lingkungan masyarakat

dibentuk oleh dua kepentingan. Pertama, kepentingan

fungsional yang lahir dari adanya ancaman terhadap

keamanan nasional. Kedua, lahir dari kepentingan sosial

akibat adanya kekuatan sosial, ideologi dan berbagai

institusi dominan di masyarakat. Begitupun yang terjadi

di Rusia dan Amerika Serikat. Posisi militer di tengah

kehidupan masyarakat yang sangat ditentukan oleh sifat

hubungan fungsional bersifat cukup melekat. Sebuah

hubungan fungsional mengartikan jaminan ketahanan dan

keamanan. Negara sebagai bentuk organisasi tertinggi

memiliki mandat untuk mewujudkan jaminan keamanan bagi

tiap warga negara yang tertuang dalam konsitusi. Untuk

mencapai sebuah hubungan fungsional dibutuhkan

mekanisme kontrol sipil berupa kebijakan politik

pemerintah, dan militer yang berwenang menetapkan

strategi untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan.13

Huntington sedari awal sampai akhir tulisannya

terus menerus menekankan pentingnya memaknai konteks

hubungan militer-sipil beserta kebijakan politik yang

diambil untuk menjawab situasi perang. Pola politik

sipil dan strategi militer sedari masa pra perang sipil13 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State; the Theory andPolitics of Civil-Military Relations. 2003

12

sampai Perang Dunia II telah melahirkan pemikiran

profesionalisme sebagai kualifikasi kontrol sipil.

Menurut Huntington, militer adalah sebuah profesi, sama

seperti pekerjaan seorang dokter dan pengacara yang

membutuhkan keahlian.14 Untuk mewujudkan

profesionalisme militer, dibutuhkan institusi-institusi

militer yang profesional. Demi memudahkan analisisnya,

penulis membuat semacam alat ukur berupa indeks

sederhana tentang hubungan militer sipil berupa

indikator politik dan profesionalisme, untuk mengukur

kecenderungan militer menyikapi persoalan kenegaraan

dan kemiliteran.

2.1 Transisi Rusia pada Era Putin-Sekarang

Kebangkitan kekuatan militer Rusia, di

mulai ketika Presiden Vladimir Putin menjabat

pada tahun 2000. Putin memprioritaskan pada

sektor militer Dalam kurun waktu satu dekade

terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai

menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan

kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap

berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya

pasca Perang Dunia II, terutama dalam

peningkatan kekuatan militernya, yang

merupakan sektor vital negara. Rusia juga

14 Ibid.

13

masih memiliki persenjataan Nuklir, warisan

Uni Soviet, dan sekarang tengah dikembangkan.

Rusia memiliki keinginan untuk menjadi

kekuatan baru di negara-negara pecahan Uni

Soviet.

Pada masa kepemimpinan Vladimir Putin,

Rusia mengalami perbaikan di berbagai sendi

kehidupan termasuk hubungan sipil militer.15

Tujuan Putin untuk mengembalikan kejayaan

Rusia sebagai Great Power menempatkan militer

sebagai perwujudan kekuatan negara.

Kepemimpinan Putin yang kuat mampu

menumbuhkan kepercayaan yang tinggi dari

golongan militer pada kepemimpinan sipil.

Oleh karena itu, hubungan sipil dengan

militer Rusia kian harmonis. Namun, militer

Rusia tetap memiliki pengaruh dalam politik

meski dengan corak yang berbeda dari era

Yeltsin. Sejak menjadi Perdana Menteri di era

Yeltsin, terlihat upaya Putin untuk membangun

hubungan yang harmonis dengan militer. Dalam

menyelesaikan masalah strategis, sebagai

15 Nodari simonia, “Economic interests and Political Power in

Post-soviet Russia,” in archie Brown (ed.) Contemporary Russian Politics

(oxford: oxford university Press, 1999), 276.

14

Commander in Chief Putin16 merangkul kalangan

militer untuk berperan aktif dalam

menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya

adalah pemberian kebebasan pada militer untuk

melakukan cara apapun demi tercapainya tujuan

Rusia dalam perang di Chechnya17. Kalangan

militerpun menyambut baik terobosan dari

Putin tersebut. Hingga kemudian mereka

menganggap Putin sebagai seseorang yang

membuat keputusan yang jantan dan kukuh pada

keputusan itu.

Loyalitas militer terhadap Putin juga

kian tinggi. Hal ini disebabkan oleh

perhatian Putin yang tinggi terhadap golongan

militer. Taraf hidup militer meningkat

sebagai implikasi dari naiknya gaji. Pertama

kalinya sejak 1991, gaji tentara Rusia setara

atau lebih tinggi daripada kalangan sipil di

sektor swasta. Ditopang oleh naiknya

pendapatan negara karena sektor minyak dan

gas, modernisasi peralatan militer

16 Anne C. aldis and Roger n. McDermott (eds), Russian Military Reform,1992-

2002, Frank Cass,2003), 72. Henry Plater-Zyberk, The Russian DecisionMakers in the Chechen.

17 Ibid.

15

mendapatkan momentumnya. Militer Rusia pun

kembali ke jajaran elit militer di dunia.

Berbeda dengan era Yeltsin, peran militer

dalam parlemen Rusia di era Putin menurun

drastis.18 Memang ada beberapa penyebab

seperti nihilnya dukungan dari Kementrian

Pertahanan dan dekrit presiden yang melarang

pemberian gaji bagi personil militer yang

sedang dalam masa pencalonan. Namun, yang

perlu kita sadari adalah tidak lagi ada

kritisisme sebagian perwira di parlemen

terhadap kepemimpinan sipil sebagaimana

terjadi di era Yeltsin. Di luar parlemen,

kritisisme itu juga sulit ditemukan. Putin

sadar betul bahwa jika ingin membuat Rusia

sebagai strong state, dia harus menerapkan

sistem hirarki-kemiliteran dalam

pemerintahan. Dalam hal ini, Putin membentuk

efektivitas birokrasi melalui rekrutmen

orang-orang yang pernah bekerja dengan Putin

–Personil KGB, birokrat di Kementrian

Pertahanan dan Kementrian Dalam Negeri, dan

teman Putin selama berkarir di St. Petersburg.19

18 Barani, Z., ‘Democratic Breakdown and the Decline of theRussian Military’, Princeton University Press, New Jersey, 2007.19 Goltz, A., ‘The Social and Political Condition of The RussianMilitary dalam The Russian Military; Power and Policy, S.E.,Miller & D.V. Trenin, MIT Press, Cambridge, 2004

16

Tidak mengherankan, banyak jendral ditunjuk

Putin untuk menempati berbagai posisi

strategis di dalam birokrasi seperti Popov,

Kvashnin, dan Troshev. Selain itu, Putin juga

mendukung banyak perwira tinggi yang maju

dalam pemilihan Gubernur. Perwira-perwira

tersebut di antaranya adalah Laksamana

Vladimir Yegorov yang maju di region

Kaliningrad, Mayjen Vladimir Shamanov yang

maju di region Ulyanovsk, dan Kolonel Jendral

Georgii Shpak yang maju di region Ryazan. Di

dalam sebuah buku yang mengemukakan analisa

pemerintahan Putin, Richard Sakwa mengatakan

“intervensi dalam ranah militer dapat dilakukan dalam

bentuk yang berbeda”. Untuk segelintir pihak,

hal tersebut berarti suatu tindakan tegas

yang tanggap terhadap kontrol sipil.20 Namun,

dilain sisi hal ini dapat dimaknai sebagai

sebuah transisi kontrol sipil terhadap respon

militer yang baik.

Keterlibatan militer dalam ranah politik

memiliki karakteristik dependensi terhadap

otoritas sipil, khususnya presiden. Di era

20 3 Richard sakwa, Russian Politics and Society (london and new york:Routledge, 2002), 409.

17

Putin ini ditandai pengaruh militer dalam

politik yang cenderung berkutat pada posisi

mereka di berbagai jabatan dalam birokrasi.21

Dalam hal ini, Putin secara tunggal yang

melakukan penunjukkan terhadap mereka yang

dinilai eligible untuk duduk dalam jabatan

tersebut. Di samping itu, Putin juga

memberikan dukungan pada perwira tinggi yang

maju dalam pemilihan gubernur di beberapa

region. Partisipasi aktif dan independen dari

personil militer seperti keikutsertaan mereka

dalam pemilu legislatif sebagaimana di era

Yeltsin menurun jauh. Pada masa Putin, level

intervensi militer pada otoritas sipil

terbatas hanya pada influence22, yaitu berupa

usulan. Dengan posisinya di di jajaran

birokrasi, mereka tentu bisa memberi pengaruh

secara konstitusional yakni dengan memberikan

masukan-masukan pada presiden. Kritisisme

mereka di parlemen serta di khalayak umum

menjadi hilang karena perhatian mereka

tersedot untuk jabatannya. Finer menjelaskan

bahwa level intervensi influence bisa kita temui

dalam masyarakat dengan tingkat budaya

21 Remington, T.F., dalam ‘Politics in Russia dalam ComparativePolitics Today; A world View’, Pearson Longman, New York, 2008.22 Ibid.

18

politik yang tinggi.23 Dengan kata lain,

telah terjadi transformasi tingkat budaya

politik Rusia dari era Yeltsin ke Putin di

mana Putin mampu menciptakan taraf budaya

politik yang tinggi di Rusia. Akhirnya,

loyalitas dari kalangan militer terhadap

otoritas sipil bisa terbentuk.

2.2 Amerika di Masa Damai-Sekarang

Definisi hubungan sipil dengan militer

sangat beragam namun secara garis besar

hubungan ini dapat dijelaskan sebagai

interaksi antara lembaga militer di satu sisi

dengan pengambil keputusan kepemerintahan,

Lembaga Swadaya Masyarakat, pemimpin opini

publik dan juga melibatkan masyarakat disisi

lain.24 Di dalam bukunya, Huntington

berasumsi bahwa jika sebuah Negara memiliki

23 Finer, S.E., ‘The Man on Horseback; The Role of Military inPolitics’, Frederick A. Praeger, New York, 1962.24 Taylor,Edward R,Cpt USMC, Thesis NPS, MS in SystemTechnology,June 1998, ”Command In The 21’st Century:An Introduction To Civil-Military Relations“, khususnya dihalaman 2….Civil-Military relationscan be understood as an aspect of national security policy.National Security Policy is establish by Head of State to protect…dst ( Huntington,1957,halaman1 ), halaman 3……civil-militaryrelations provide the principal institutional level of themilitary form

19

kontrol sipil yang cenderung seimbang, maka

hal tersebut dapat memaksimalkan kokoh

pertahanan dan keamanan.25 Praktek di apangan

yang terjadi di Amerika adalah peran pejabat

eksekutif yang menonjol dan kuat, sedangankan

korps perwira militer akan secara

professional menjalankan tugasnya dengan

senantiasa menunjukkan kualitas skill, tanggung

jawab dan dengan corporateness.26 Hal ini dilihat

sebagai tantangan bagi Amerika namun juga

mampu meningkatkan efektivitas kontrol sipil,

karena peran militer yang berusaha untuk

menjauhkan diri dari ranah politik.27

Gagasan profesionalisme militer muncul

pada masa damai sebagai perwujudan kontrol

sipil dan kualifikasinya. Pola politik sipil

dan strategi militer sedari masa pra perang

sipil sampai Perang Dunia II telah membuat

Amerika Serikat sebagai model negara yang

menerapkan sistem demokrasi liberal mencoba

untuk menyesuaikan proporsi penerapan politik

pemerintah sipil yang berdaulat dengan arah

25 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State; the Theory andPolitics of Civil-Military Relations. 200326 Ibid.27 http://www.foreignaffairs.com/articles/23574/colonel-robert-n-ginsburgh/the-challenge-to-military-professionalism

20

strategi yang diambil oleh institusi militer.

Bisa dikatakan bahwa liberalisme merupakan

antitesa dari institusi militer yang

profesional.28 Di satu sisi, kekuasaan

liberal yang didominasi oleh masyarakat

sipil, bertentangan dengan doktrin-doktrin

militer yang kaku dan rigid. Sementara di sisi

yang lain, kekuasaan liberal membutuhkan

pengamanan akan eksistensi dirinya dari

ancaman yang beraneka ragam. Dengan kata

lain, kekuasaan sipil menolak militerisme,

tapi membutuhkan institusi militer untuk

menopang keberadaannya.

Untuk memenuhi cara pandang yang

demikian, tiga hal yang dilakukan oleh

kelompok sipil di Amerika Serikat adalah

memangkas kekuatan militer hingga ke

tulangnya, mengasingkan institusi militer

dari lingkungan masyarakat dan mengurangi

pengaruh militer sampai pada proporsi yang

tidak berarti.29 Militer kembali ke barak28 Bracken, Paul. 1995. ‘‘Reconsidering Civil-Military Relations.”In U.S. Civil-Military Relations: In Crisis or Transition? Eds.Don M. Snider and Miranda A. Carlton-Carew. Washington DC: TheCenter for Strategic and International Studies, pp. 144-165.

29 The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz and theQuestion of Civilian Control.’’ Armed Forces and Society. 23(2):

21

merupakan eufemisme yang sebenarnya upaya

mengerdilkan tentara hingga titik nol.

Nampaknya produk unggulan Huntington

untuk meneorikan hubungan militer-sipil dalam

kerangka demokrasi liberal di Amerika

tercetus dalam bukunya yang mengemukakan

bahwa hubungan sipil dengan militer berhenti

pada tiga pilar tradisi militer Amerika; (1)

Pilar teknisme yang berorientasi pada

penguasaan teknologi, skill teknis, keahlian

permesinan dan peralatan tempur, (2) Pilar

popularisme yang mengacu pada keberpihakan

militer pada dunia sipil, pewujudan watak

negarawan daripada watak Jendral perang dan

(3) Pilar profesionalisme yang benar-benar

memurnikan gagasan tentang strategi perang

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang

tersedia untuk mendukung tujuan-tujuan

fungsional, bukan semata-mata hanya

berlandaskan tujuan politik.30

Meski demikian, kaum konservatif masih

berpandangan bahwa institusi militer adalahpp. 149-178.

30 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State; the Theory andPolitics of Civil-Military Relations. 2003

22

warisan peradaban kuno yang barbar dan

pemikiran tentang perang harus selalu

ternegasi. Hingga Huntington menjelaskan

dalam bukunya mengenai babak baru prajurit

militer di Amerika pada masa damai.

Menurutnya, “profesionalisme pada dasarnya

merupakan reaksi dari kelompok konservatif melawan

masyarakat liberal, bukan hasil sebuah gerakan reformasi

konservatif umum di dalam masyarakat”.31 Dengan

demikian, anggapan kontrol sipil yang melekat

pada profesionalisme militer sama sekali

gugur di hadapan kaum konservatif. Namun,

bukan berarti para pemikir militer semakin

terasing dari dunia sipil, karena pengalaman

Perang Dunia II menunjukkan bahwa Amerika

berperang semata-mata bukan demi tujuan

militer. “tujuan jangka panjang Amerika Serikat

bukanlah untuk mengalahkan Jerman dan Jepang,

melainkan pembentukan suatu kekuasaan yang seimbang

di Eropa, dimata dunia”.32 Hal ini penting, salah

satunya untuk memberikan klaim sejarah, bahwa

Amerika dulu dan sekarang merupakan

sekumpulan tentara profesional bergagasan

sipil.33 Tentara yang menjunjung tinggi31 Ibid. hal 25732 Ibid. hal 36733 Desch, Michael C. 1999. Civilian Control of the Military: TheChanging Security Environment. Baltimore: The Johns Hopkins

23

profesionalisme sekaligus seorang negarawan.

Tentara negarawan yang tak berhenti pada

tujuan-tujuan militer, tapi memelihara

hubungan politik sipil dengan militer secara

institusional.34 Untuk itu institusi militer

yang profesional tetap dibutuhkan untuk

memberi supply secara kontinyu sumber daya

militer, demi kepentingan masyarakat sipil.35

Keterangan final tentang sumber daya

masyarakat sipil ada dalam dalam konstitusi,

dan politik militer, yang pada dasarnya hanya

memberikan penegasan hak pada wilayah

kewenangan strategis di peta politik

internasional.

BAB III

KESIMPULAN

University Press.

34 Ibid.

35 ‘‘The Erosion of Civilian Control of the Military in the UnitedStates Today.’’ Naval War College Review 4: pp. 8-59

24

Setelah membaca ulasan mengenai komparasi

profesionalitas militer antara Rusia dan Amerika

Serikat, penulis merasa perlu membuat kesimpulan yang

dapat dijadikan sebagai proyeksi awal pemahaman dalam

penelitian ini secara keseluruhan.

Dalam isu hubungan sipil dan militer di Rusia,

nampak jelas bahwa salah satu aspek yang sangat

berpengaruh terhadap pola hubungan sipil dengan militer

yang ada dipengaruhi oleh budaya politik pada periode

kepemimpinan yang berbeda. Budaya politik bisa dipahami

sebagai sebuah pola dari perilaku serta orientasi

individual terhadap politik diantara anggota sebuah

sistem politik.36 Setiap negara memiliki kecenderungan

kultur politik yang berbeda, hal ini disebabkan oleh

perbedaan norma politik yang berpengaruh besar terhadap

cara berpikir dan cara bertindak masyarakat terhadap

sistem politik yang ada. Dalam kaitannya dengan militer

dan politik, besar kecilnya intensitas dan longgarnya

peranan yang mungkin dimainkan oleh militer dalam arena

politik bergantung pada tingkat kebudayaan politik

masyarakat yang bersangkutan. Tingkat kebudayaan

politik bisa dinilai dari kemauan seluruh anggota

masyarakat, baik sipil maupun militer, untuk

mengikatkan diri dan patuh terhadap lembaga sipil dan36 Molchanov, M.A., ‘Political Culture and National Identity inRussian-Ukrainan Relations’, Texas A&M University Press, Texas,2002.

25

pemerintahan serta konstitusi yang secara prosuderal

telah dibentuk. Semakin tinggi masyarakat dapat

berkolaborasi bersama untuk mematuhi segala peraturan,

maka akan semakin tinggi tingkat budaya politiknya dan

sebaliknya. Tingginya tingkat budaya politik suatu

masyarakat membuat faktor-faktor yang mencegah dan

membatasi masuknya militer untuk memainkan peranan

politik semakin dapat ditekan. Jika tingkat budaya

politiknya rendah, maka peluang dan kesempatan militer

memainkan peranan politik makin tinggi. Budaya politik

Rusia kontemporer memang menunjukkan kecenderungan

gabungan dari beberapa cara hidup. Menurut Thomas F.

Remington, budaya politik Rusia era kontemporer adalah

kepercayaan yang kuat pada nilai demokratis yang

mengutamakan akan pentingnya negara yang kuat dan

kekecewaan yang cukup tajam terhadap demokratisasi dan

reformasi perekonomian yang dijalankan di Rusia.37

Budaya ini terbentuk melaui proses jangka panjang

(seperti sosialisasi politik melalui pendidikan di era

Soviet) serta proses jangka pendek (keinginan yang

membuat masyarakat Rusia menginginkan standard hidup

seperti Barat). Sehingga kita dapat melihat pada era

kepemimpinan Putin, dimana tingginya tingkat budaya

politik Rusia di era ini bisa dilihat dari tingginya

37 Remington, T.F., dalam ‘Politics in Russia dalam Comparative

Politics Today; A world View’, Pearson Longman, New York, 2008.

26

kepercayaan masyarakat dan golongan militer pada Putin.

Putin dinilai mampu untuk membentuk Rusia menjadi

negara kuat sebagaimana diinginkan oleh sebagian besar

rakyatnya. Di samping itu, penciptaan hubungan yang

harmonis antara otoritas sipil dengan militer pada

akhirnya mampu menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas

dari golongan militer terhadap otoritas sipil.38 Putin

tidak hanya mampu menaikkan gaji bagi personil militer,

namun juga memodernisasi alat perang dari militer

Rusia. Partisipasi militer dalam Rusia juga terbatas

pada level influence, berbeda pada masa kepemimpinan

Yeltsin yang menyebabkan pressures dan displacement. Dalam

hal ini, pengaruh militer dalam politik Rusia era Putin

memiliki karakteristik dependensi golongan militer

terhadap otoritas sipil. Putin banyak merekrut personil

militer untuk duduk di jajaran birokrat. Selain itu,

Putin juga mendukung beberapa perwira yang maju di

pemilihan gubernur.

Selanjutnya mengenai hubungan sipil dengan militer

di Amerika yang terjalin secara seimbang dan mapan

dalam bingkai liberalisme. Gejala militerisasi dalam

tubuh pemerintahan nampaknya terjadi di berbagai

negara, tanpa terkecuali di Amerika Serikat. Hal ini

seolah menjadi benang merah yang sekaligus dapat

38 Barani, Z., ‘Democratic Breakdown and the Decline of theRussian Military’, Princeton University Press, New Jersey, 2007.

27

menggambarkan kondisi yang ada, yang dimulai pada masa

damai. Hubungan sipil dengan militer serta perenungan

sejarah perang dan peran militer dalam kehidupan

masyarakat Amerika setelah perang usai dapat dilihat

dari ketegasan pemerintah untuk membagi setiap sektor

dalam tubuh pemerintahannya secara jelas dan

mengutamakan fungsionalitas sebagai takaran

penyeimbang.39 Kecenderungan kontrol sipil subyektif

dan kontrol sipil obyektif yang ada semakin meyakinkan

bahwa elit militer semakin efektif dengan meminimumkan

pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat Amerika

kepada Negaranya memiliki dampak yang cukup besar dalam

mempengaruhi hubungan sipil dengan militer.

Wiranatakusumah menyatakan bahwa tingkat

kepercayaan antara elit sipil maupun elit militer

sangatlah penting.40 Menurutnya definisi supremasi

sipil adalah supremasi sipil berbasis hak sipil, dan

ini tidak hanya berlaku bagi sipil saja tetapi juga

bagi para prajurit militer Negara. Sebab tanpa

kepercayaan ini, maka definisi kontrol sipil atau

supremasi sipil sulit diterapkan. Faktor keseimbangan

kekuatan antara instrumen militer dengan non-militer39 BBC News US and Canada, Military balance: The US and other keycountries40 Wiranatakusumah, Kisenda,Maj TNI-AU,Thesis US NPS,June 2000, MAin National Security Affairs,”Civil-Military Relations In The Late Soeharto-Era”

28

perlu digaris bawahi agar tidak ada kekuatan dominan

dalam proses pengambilan keputusan strategik atau

nasional. Bruneau mulai mengamati dan fokus terhadap

hubungan sipil dengan militer dari tiga (3) serangkai

parameter yakni kontrol demokratik, efektif dan efisiensi.41

Kontrol demokratik artinya  keputusan nasional terbaik

dibuat bersama tanpa dominasi kekuatan tertentu,

terukur dan disiplin kepada obyektif yang ditetapkan

(efektif) serta efisien karena berorientasi kepada kegiatan

yang berbobot dan terpilih dipasangkan dengan

konsekuensi biaya yang minimum. Dengan demikian,

hubungan sipil dengan militer di Amerika dapat

dikategorikan sebagai suatu hubungan professional yang

mapan dan sinkron, seperti beberapa kriteria yang telah

dikemukakan sebelumnya. Sipil dan militer yang berjalan

bersama menunjukkan konsistensi pemerintah Amerika yang

ingin membangun jajaran birokrat ditubuh

pemerintahannya secara professional dan kontinyu.

Hal ini kemudian menjadi menarik untuk penulis

paparkan tentang komparasi profesionalitas militer

dalam hubungan sipil dengan militer diantara Rusia dan

Amerika. Melalui penelitian ini, dapat ditarik lurus

mengenai perbedaan yang paling fundamental dipenelitian

41 Bruneau,Proff Thomas.C, Dept Of National Security Affairs,August 2001,”Ministries Of Defense And Democratic Civil-MilitaryRelations”, Naval Postgraduate School (US NPS)

29

ini. Di Rusia, tingkat profesionalitas militernya

cenderung tinggi, hampir dapat dikatakan seimbang

antara sipil dengan militernya. Namun, para birokrat

dengan latar belakang militan sebelumnya masih mampu

untuk berdiri dijajaran pemerintahan Rusia. Hal ini

berada dalam legitimasi konstitusi Rusia dengan

pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus

dalam basis militer, yang kemudian dapat membantu

Presiden dalam mengambil sebuah kebijakan demi

terwujudnya keamanan nasional. Berbeda dengan Amerika

Serikat, yang secara tegas memisahkan kekuasaan sipil

dengan militer serta dibuat dalam suatu alur

pemerintahan yang serasi dan seimbang. Keputusan

Presiden untuk sama sekali tidak memberi peluang bagi

militer untuk turut serta dalam proses pengambilan

kebijakan ditopang dengan tanggung jawab dan keinginan

yang besar untuk menjadikan Amerika Serikat secara

professional mampu menjadi role model dipemerintahan

global, yang tidak hanya dalam basis ekonomi, sosial

ataupun politik, tapi secara kolektif mencakup seluruh

persendian pemerintahan termasuk militer. Dengan

demikian, penulis berpendapat bahwa profesionalitas

militer di Rusia masuk ke dalam kategori new

professionalism, sedangkan Amerika dengan kategori

conventional professionalism.

30

31