KOMITMEN INVESTASI

EDISI 66JULI 2017

09

11

10

04 Inilah Proyek Prioritas Presiden Jokowi di Aceh

Harapan Pimpinan DPRA

Program Kemiskinan Harus Menggunakan BDT

Gerak Cepat Mewujudkan Aceh Seujahtra

UNTUK menopang sektor unggulan, pemerin-tah pusat akan mempercepat proyek-proyek infra-struktur di Aceh, mulai dari pembangunan bebera-pa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK Lhokseumawe.

KAMI berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah harus menciptakan hubungan kerja yang solid dan harmonis di jajaran Pemerintah Aceh dan dengan mitra kerjanya. Jangan sampai terjadi gesekan dan perpecahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

BERBAGAI upaya telah dan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten kota, untuk menanggu-langi kemiskinan. Namun, data-data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) seakan menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum ber-jalan sebagaimana yang diharapkan.

PASCA dilantik sebagai Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT langsung memimpin rapat perdana dan menindaklanjuti langkah konkret dalam membenahi sejumlah persoalan, salah sa-tunya adalah sistem pelayanan kesehatan Aceh.

TERHITUNG sejak Rabu, 5 Juli 2017 rakyat Aceh memiliki pemimpin baru. Pada hari itu, Irwandi Yusuf dan Nova

Iriansyah, resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Mendagri pada sidang paripurna istimewa DPRA di Banda Aceh. Bagi Irwandi Yusuf, ini

merupakan kesempatan kedua memimpin Aceh setelah yang pertama pada periode

2007-2012 bersama wakilnya, Muhammad Nazar.

Berbagai tugas besar telah menanti keduanya. Irwandi dan Nova harus bekerja

keras memimpin tim yang solid untuk merealisasikan seluruh visi dan misi yang semuanya bermuara untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang pintar, sehat, dan

sejahtera.

KOMITMEN INVESTASI

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 20172

katan kualitas hidup rakyat, dimana titik lemahnya, pada as-pek-aspek apa saja dari kebijakan pembangunan tersebut har-us dibenahi dan diperbaiki. Sejalan dengan paradigma welfare state, negara kesejahteraan yang diusung oleh pemerintah Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah dengan meluncurkan pro-gam unggulan Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA) Plus, maka upaya-upaya pembenahanan ini tentu sangat relevan.

Program pro-poor JKA Plus yang menyediakan layanan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk kelompok rentan dan marginal pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana rakyat miskin bisa memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan dasarnya hingga mereka merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Program pro rakyat miskin ini seyogyanya tentu harus kita kawal agar bergerak seiring sejalan dengan program pember-dayaan ekonomi Aceh Troe, Aceh Kaya, serta Aceh Meugoe

PENGENTASAN kemiskinan masih menjadi PR besar Pemerintah Aceh hingga saat ini. Tingkat kemiskinan dan pengangguran Aceh yang pada peringkat buruk, baik secara nasional maupun tingkat Sumatera, adalah sinyal serius bah-wa kita perlu berbenah terutama dengan memastikan ang-garan pembangunan Aceh yang paradoksnya masuk dalam kelompok terbesar nasional, betul-betul dapat dikelola, di-manfaatkan, dan diarahkan sebesar-besarnya untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat.

Data yang dirilis BPS per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen). Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2017 tercatat mencapai 7,39 persen. Merujuk pada data ini, tidak bisa tidak, kita harus mengevaluasi kembali sejauh mana program-program pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini memberi dampak dalam pening-

dan Meulaot, terutama dalam menciptakan lapangan-lapan-gan kerja baru untuk meningkatan pendapatan, sehingga secara simultan dapat mengangkat rakyat Aceh dari kemiski-nannya.

Satu syarat utama untuk memastikan langkah ini berha-sil adalah dengan mengembangkan skema kerja yang kom-prehensif (tidak parsial), sinergis, dan komplementer antar SKPA-SKPA. Tidak boleh lagi ada pola kerja business as usual dan menonjolkan ego sektoral, melainkan harus progresif, terintegrasi serta kaya dengan inovasi dan terobosan. Hanya dengan pendekantan kerja seperti inilah Insya Allah kita dapat memastikan upaya-upaya Pemerintah Aceh dalam me-ningkatkan kesejahteraan sekaligus mengentaskan kemiski-nan rakyat Aceh dapat mencapai hasil maksimal seperti yang kita harapkan. Semoga! -

n azhari hasan

OPINI

Bersama Entaskan KemiskinanSalam Redaksi

Redaksi menerima kiriman berita kegiatan pembangunan Aceh dan opini dari masyarakat luas. Tulisan diketik dengan spasi ganda dan disertai identitas dan foto penulis, dapat pula dikirim melalui pos atau e-mail

Alamat Redaksi Bappeda Aceh Jl.Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh Telp. (0651) 21440 Fax. (0651) 33654 | Web: bappeda.acehprov.go.id email: [email protected]

RedaksiPELINDUNG Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, SEKRETARIS Daerah Aceh | PENGARAH Kepala Bappeda Aceh | PENANGGUNG JAWAB Kapala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Sekretaris Bappeda Aceh| PEMIMPIN UMUM Kasubbag Umum Bappeda Aceh | PEMIMPIN REDAKSI Aswar Liam | REDAKTUR PELAKSANA Hasan Basri M. Nur | DEWAN REDAKSI M. Iskandar, Bulman, Fenny Yumiati | SEKRETARIAT Redaksi Mohd. Meidiansyah, Firman, Khairul Ridha, Farid Khalikul Reza | EDITOR Zamnur Usman | REPORTER Heri Hamzah, D Zamzami, Riyadi Syafruddin NB| REPORTASI DAN NOTULENSI Fauzi Umar| LAY OUT & EDITOR FOTO Irvan | ILUSTRASI KARTUN DAN GRAFIS Jalaluddin Ismail | FOTOGRAFER T. Andri Arbiansyah | IT Taufik Army | STAF LOGISTIK DAN LAYANAN UMUM Syamsul Bahari, Khairul Amar, Cut Indah Susilawati, Misbahul Munir

Tabloid ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh melalui kerjasama Bappeda Aceh dengan Biro Humas Setda Pemerintah Aceh

QANUN Aceh Nomor 9/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan-jang (RPJP) Aceh mengamanatkan

bahwa periode pembangunan ekonomi Aceh 2017-2022 yang dipiloti oleh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mempunyai basis ekonomi yang mulai bertumpu pada industri manu-faktur. Penekanan industri manufaktur se-cara berkesinambungan telah dihantar oleh pemimpin sebelumnya, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, dengan diterbitkannya Per-aturan Pemerintah Nomor 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan 2 Sertifikat Hak Pengusa-haan Lain (HPL) bagi dua kawasan industri, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar. Penerbitan dokumen ini menjadi modal bagi Pemerintah Aceh untuk menarik investasi skala menengah dan besar untuk membangun basis produksi manufaktur di Aceh.

Skenario industri manufaktur diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih tinggi melalui backward linkage yang kuat berupa permintaan bahan baku industri yang berasal dari produksi ma-syarakat Aceh dan penyerapan tenaga kerja dengan produktifitas lebih tinggi yang lebih masif. Optimisme skenario industri ini juga dibangun atas kenyataan posisi geo-ekonomi dan geo-strategis Aceh yang berada pada lintasan perdagangan terpadat di dunia, yaitu Selat Malaka. Kemudian, nanggroe ini juga berada diantara dua negara besar yang disebut-sebut sebagai emerging giant economies yaitu Tiongkok dan India sehingga Aceh mempunyai keuntungan komparatif untuk menjadi salah satu hub bagi kegiatan ekonomi yang disebut dengan rantai nilai global (Global Value Chain).

Inisiatif ekonomi internasional ma-kin memberikan nilai strategis Aceh sep-erti komitmen Pemerintah Tiongkok dalam merevitalisasi jalur-jalur perdagangan Tion-gkok dengan dunia luar yang disebut den-gan OBOR (One Belt One Road). Presiden Xi Jinping pada pembukaan KTT OBOR Mai yang lalu di Beijing mengatakan bahwa Pemerintah China akan menggelontorkan investasi sebesar US$ 113 Milyar Dolar un-tuk pembangunan jalan, jembatan, pipa gas, pelabuhan, rel kereta api dan pembangkit listrik di daerah sekitar jalur perdagangan tersebut. Jalur sutra laut yang direncanakan

ini dimungkinkan karena faktor upah men-jadi tidak relevan akibat pabrik-pabrik men-jadi lebih otomatis (smart factories). Manusia pekerja digantikan oleh robot pekerja yang dapat berpikir, bekerja cepat dan dapat di-andalkan melalui kecerdasan buatan (artifi-cial intelligence) dan Internet of things (IoTs)sehingga perbaikan kualitas produk dapat dilakukan secara otomatis.

Kesiapan Tenaga Kerja AcehBeberapa hal perlu dipersiapkan agar

pengembangan industri manufaktur di Aceh menjadi relevan dan berdaya saing. Keung-gulan komparatif seperti letak geografis atau ketersediaan bahan baku menjadi tidak sig-nifikan untuk meningkatkan daya saing dan mengekalkan industri manufaktur berada di Aceh. Penyiapan tenaga kerja menjadi penting dan mendesak karena Industri 4.0 akan menggantikan pekerja manusia dengan robot pekerja cerdas. Namun demikian, In-

mulai dari Guangzhou hingga Afrika Timur dan berakhir di Venice melewati Laut Med-iterania. Aceh berada pada lintasan ekonomi perdagangan tersebut.

Industry 4.0 Namun bukan namanya dinamika pem-

bangunan, jika skenario dan asumsi terkait peluang dan tantangan yang tertulis dalam dokumen perencanaan pembangunan akan selalu persis dihadapi pada tahap pelaksa-naan, termasuk pengembangan industri manufaktur. Para ahli industri saat ini men-gatakan bahwa dunia industri sudah mema-suki revolusi industri ke-empat yang disebut Industry 4.0. Industri 4.0 ini dapat menye-babkan pembalikan trend relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang yang mempunyai upah pekerja lebih ren-dah (offshoring) menjadi nearshoring dimana industri akan kembali ke negara maju atau berada dekat dengan konsumen. Pembalikan

dustri 4.0 juga memerlukan jenis pekerjaan yang baru. Sebagai antisipasi, kebutuhan pe-kerjaan baru ini perlu dijawab oleh Pemer-intah Aceh.

World Economic Forum (WEF) pada Januari 2016 mengeluarkan laporan yang bertajuk “The Future of Jobs”. Laporan ini memprediksi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang banyak hilang adalah pekerjaan sep-erti administrasi perkantoran, manufaktur dan produksi, konstruksi dan ekstraksi serta instalasi. Sedangkan kebutuhan pekerjaan baru adalah di bidang bisnis dan keuangan, manajemen, komputer, matematika, teknik dan arsitektur serta pendidikan dan pelati-han. Menariknya menurut laporan tersebut, pekerjaan masa depan lebih membutuhkan kecerdasan emosional daripada keterampi-lan teknis karena akan tergantikan dengan robot.

Di antara rekomendasi yang diberikan oleh laporan tersebut adalah perlunya in-vestasi pada pelatihan (re-tooling) tenaga kerja yang ada saat ini dan kolaborasi dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan kurikulum pendidikan. Implikasi terhadap penyiapan tenaga kerja di Aceh diantaranya berupa re-orientasi pusat-pusat pelatihan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Ketimbang selalu melatih jahit-men-jahit atau instalasi Komputer, BLK perlu me-mikirkan pelatihan yang bersifat mengasah dan meningkatkan kemampuan kecerdasan dan kreatifitas tenaga kerja seperti fashion design dan pemograman aplikasi komputer (coding). Di samping pelatihan kemampuan inti tersebut, kurikulum BLK juga perlu me-masukkan kemampuan penunjang seperti kewirausahaan, social skills hingga penggu-naan teknologi untuk pemasaran.

Jika re-orientasi penyiapan SDM atau tenaga kerja pada periode 2017-2022 di-arahkan pada penciptaan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di era industry 4.0, maka ia secara otomatis akan memudahkan tran-sisi pembangunan Aceh pada periode ke-4 sebagaimana diamanatkan oleh RPJP Aceh, yaitu pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge based economy)

n Marthunis Muhammad, Kepala Bi-dang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Bappeda Aceh, email: [email protected]

Industry 4.0 dan Penyiapan Tenaga Kerja

“Kebutuhan tenaga kerja masa depan adalah pekerjaan yang menitikberatkan pada

kreatifitas dan inovasi”

Oleh : Marthunis Muhammad

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 3CERMIN

Pemimpin yang Adil dan Amanah

DUA nilai sekaligus kualitas fundamental kepe-mimpinan dalam Islam adalah adil dan amanah. Ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, Islam menekankan nilai dan kualitas dasar ini sebagai syarat utama bagi pemeluknya untuk membumikan fitrah agama mereka sebagai rahmattan lil alamin di muka bumi. Dalam konteks muamallah, hablun minannas, maka sungguh mulia kedudukan seorang pemimpin yang memiliki kedua kualitas ini dalam Is-lam.

Allah berfirman :....Dan orang-orang yang meme-lihara amanah (yang diembannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mer-eka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Mukmi-nun : 8-11)

Namun meski telah diberi jaminan surga firdaus oleh Allah SWT, menjadi pemimpin adil dan amanah itu bukanlah perkara mudah. Kekuasaan itu sering-kali menyilaukan dan melenakan. Maka tak salah Ra-sulullah mengingatkan kita dengan sabdanya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggung-jawabannya atas kepemipinannya (HR. Al-Bukhari).

Aceh baru saja menjalani suksesi kepemimpi-nan yang alhamdulillah berlangsung dengan lancar, damai, dan demokratis. Lima tahun kepemimpinan lama ZIKIR beralih ke lima tahun kepemimpinan baru Irwandi-Nova berlangsung dengan mulus tanpa me-nimbulkan friksi dan gesekan yang berarti. Sungguh ini adalah momentum yang sangat berharga bagi rakyat Aceh dalam menapaki masa depannya untuk lebih maju, makmur dan sejahtera dengan berpijak pada nilai-nilai islami.

Dalam konteks ini, beriring doa kita agar mereka tetap diberkati kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT, tentu menjadi sangat relevan kita sebagai raky-at untuk mengingatkan pasangan pemimpin baru ini agar senantiasa teguh berpijak pada prinsip-prinsip adil, amanah, dan tidak diskriminatif. Hanya dengan keteguhan ini Insya Allah kepemimpinan mereka akan mampu menjadi representasi dari segala ke-hendak, harapan, mimpi, dan cita-cita seluruh rakyat Aceh. Amin

OLEH: Miswar Fuady

>>><<<

Berbicara tentang pemuda, berarti berbicara mengenai masa depan bangsa. Pemuda adalah aset bangsa, bahan bakar utama untuk membangun tatanan baru sebuah bangsa. Ditangan merekalah bangsa ini hendak bermuara. Tak berlebihan rasanya jika Bung Karno, Presiden pertama bangsa ini berkata dengan optimisme tinggi “Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Jika kau beri aku sepuluh pemuda maka akan aku guncangkan dunia.”

Format pemuda yang ideal adalah pemuda yang di dalam jiwanya tertanam semangat yang kuat, keikhlasan beramal yang tulus dan memiliki karakter asasi yang melekat kuat, dalam hati sanubarinya. Pemahaman akan peran pemuda, dan tantangan yang dihadapi ke depan menjadi hal yang tertanam kuat sebagai ideologi yang mengakar dan membumi.

Sebagai penggerak perubahan di dalam masyarakat (Agent of change), Pemuda hendaknya mengasah konsep pemikiran yang cerdas dan tajam namun tetap mengutamakan integritas sebagai wujud perwajahan pemuda berkarakter. Dan untuk pemuda Aceh, jangan sampai terseret dengan arus narkoba dan hedonisme. Globalisasi haruslah menjadi tantangan sebagai batu loncatan untuk melakukan sejumlah inovasi-inovasi di segala bidang.

Ingat, kiprahmu wahai pemuda senantiasa terus dirindui rakyat. Ayo bangkit pemuda Aceh menyongsong ACEH HEBAT!

Nurul Wahyuni, S.Si, MS

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 20174 LAPORAN UTAMA

MENTERI Dalam Neg-eri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan agar

Gubernur Aceh dan Wakil Guber-nur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dapat melibatkan semua komponen dalam setiap proses pen-gambilan keputusan politik.

Menurut Mendagri, suksesnya pemerintahan juga tidak hanya ter-letak pada cara memimpin seorang gubernur atau wakil gubernur akan tetapi juga membangun hubungan dengan DPR Aceh dalam upaya menyusun anggaran dan peraturan daerah serta menghargai fungsi pengawasan dari DPR Aceh.

“Semua komponen harus dili-batkan dalam setiap proses pen-gambilan keputusan politik seperti pelibatan ulama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, DPR Aceh, serta semua elemen lainnya harus diu-tamakan,” kata Mendagri di Banda Aceh, Rabu (5/7/2017) lalu.

Pernyataan itu disampaikannya

di sela-sela rapat Paripurna Istime-wa DPRA dengan agenda pengam-bilan sumpah jabatan dan pelanti-kan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Republik Indonesia melantik pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 tersebut dihadiri lang-sung Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi.

Mendagri Tjahjo Kumolo men-gucapkan selamat kepada Irwandi-Nova yang telah mengemban amanah untuk membangun dan memper-cepat pemerataan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat serta kemaslahatan daerah. “Pesan kami singkat, setiap kamu adalah pe-

PRESIDEN Republik In-donesia Ir Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan

selamat kepada Irwandi Yusuf usai dilantik menjadi gubernur Aceh. Jokowi dalam perjalanan-nya menuju Ankara, Turki, me-nyempatkan diri singgah ke Aceh untuk bertemu dan memberikan ucapan selamat kepada Irwandi-Nova yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu 5 Juli 2017.

Jokowi meminta kepada Irwandi-Nova, untuk dapat menciptakan rasa aman di Aceh. Situasi kondusif, menurut Jokowi diperlukan untuk pen-

mimpin dan akan tetap dimintai per-tanggungjawaban baik oleh masyara-kat, bangsa dan negara dan nantinya kelak di depan Allah,” kata Tjahjo dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRA, Muharuddin.

Mendagri berharap Gubernur Irwandi agar dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan mempercepat pembangunan se-hingga Aceh tidak lagi tertinggal dengan provinsi lain.

Tjahjo Kumolo meminta dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan kekhususan dengan sungguh-sung-guh seperti pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat di Aceh. Ia memin-ta identitas keislaman harus muncul sebagai bagian dari kebhinekaan In-donesia. “Saya mohon bapak guber-nur untuk menjadikan Aceh serambi Mekkah yang benar, identitas Islam harus muncul di Aceh ini sebagai ba-gian dari kebhinekaan kita, ini harus ditumbuhkan,” pungkasnya. [rid]

ingkatan investasi di Serambi Mekkah. “Tunjukkan bahwa Aceh aman sehingga investor mau berinvestasi di Aceh. Image Aceh tidak aman harus betul-betul dihilangkan,” kata Jokowi kepada Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah di ruang tunggu Ge-dung DPR Aceh,

Presiden dan ibu negara tiba di gedung DPRA sekira pukul 10.30 WIB. Turut didampingi Sekretaris Kabinet Pramono An-ung, Presiden juga sempat berte-mu dengan Gubernur Aceh peri-ode 2012-2017 Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. [ridha]

“Semua komponen harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik seperti pelibatan ulama, tokoh masyarakat

dan tokoh adat, DPR Aceh, serta semua elemen lainnya harus diutamakan,”

-- Tjahjo Kumolo -- Menteri Dalam Negeri RI

Berbagi Peran Melanjutkan Pembangunan Aceh

Pesan Presiden: Ciptakan Suasana Kondusif

Untuk Investasi

PRESIDEN RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) bersama ja-jarannya kembali membahas

pelaksanaan proyek strategis nasion-al dan program prioritas dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Pres-iden, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Dalam bahasan kali ini, yang turut dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kepala Negara memfokuskan perhatiannya pada Provinsi berjuluk Serambi Mekkah ini.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi sejumlah pe-jabat dari Pemerintah Pusat yaitu Menko Maritim, Menko Perekono-mian, Menteri PU, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menristek Dikti, Kepala Badan Penanaman Modal, Wakil Menteri Keuangan dan Deputi dari Kementerian BUMN. Semen-tara itu, yang turut mendampingi Gubernur Aceh adalah Wakil Gu-bernur Aceh Ir Nova Iriansyah, Sekda Aceh Dermawan, dan Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan.

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah proyek-proyek strategis

nasional di Aceh. Proyek-proyek tersebut yaitu lima proyek pemban-gunan waduk, satu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan satu proyek ja-lan Tol Sumatera.

Lima proyek pembangunan waduk yang dikatakan oleh Jokowi adalah waduk Keurutoe, waduk Tiro, waduk Rukoh, waduk Lhok Guci dan waduk Jambo Aye.

Dalam pertemuan itu Presiden meminta Kementerian terkait agar membantu Pemerintah Aceh un-tuk menyelesaikan segala kendala dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional tersebut. Selain proyek-proyek itu, Jokowi juga menanyakan sejumlah proyek pri-oritas yang belum berjalan seperti pembangunan terowongan gunung Geurutee, pembangunan rel kereta api, penanganan banjir Singkil dan proyek Banda Aceh Outer Ring Road (BORR).

Presiden mengatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang is-timewa. Pasalnya, Aceh menjadi salah satu provinsi yang diberikan

sama, yakni sebesar 5,01 persen. “Oleh sebab itu, Gubernur,

Wakil Gubernur dan seluruh ja-jaran Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar, bekerja keras menge-lola dan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertum-buhan ekonomi. Dengan modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh, saya yakin kita akan dapat membuat pembangunan an-tardaerah di Aceh lebih tersebar se-cara merata dan mampu menekan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh, yang saat ini berada pada angka 7,39 persen,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menitip pesan ke-pada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar memfokuskan perhatiannya dalam pengembangan sektor-sektor unggulan Aceh, utamanya dalam sektor pertanian dan industri pen-golahan. Hilirisasi industri juga dianggap penting untuk memberi-kan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Untuk menopang sektor ung-gulan, pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infra-struktur di Aceh, mulai dari pem-bangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lhokseumawe,” kata Presiden.

pengakuan dan penghormatan dari negara sebagai daerah otonomi khu-sus. Dengan keistimewaan tersebut, Presiden berharap agar Aceh dapat memajukan kesejahteraan rakyat-nya. “Saya berharap agar dengan status sebagai Daerah Istimewa dan otonomi khusus ini bisa mem-berikan manfaat sebesar-besarnya, bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh, tapi juga bagi kemakmuran kita bersama se-bagai bangsa serta memperkokoh NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Mewujudkan harapan tersebut memang tidak mudah. Apalagi, bila melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Pres-iden menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal per-tama tahun 2017 ini berada pada angka 2,87 persen yang masih di bawah angka pertumbuhan eko-nomi nasional pada periode yang

Presiden juga mengingatkan agar pembangunan di Aceh tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bu-daya dan kearifan lokal. Selain itu, Presiden berharap agar pembangu-nan mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya.

Perpres Nomor 58 Tahun 2017

Dalam Rapat Terbatas tersebut, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf me-nyampaikan perkembangan, seka-ligus kendala proyek strategis nasi-onal Aceh dihadapan Presiden Joko Widodo beserta jajaran kabinetnya. “Perlu percepatan proses perbaikan sekaligus pengesahan dokumen DPPT untuk rencana pembangu-nan jalan tol dan bebas hambatan,” jelas Irwandi Yusuf.

Mengenai proyek strategis na-sional lainnya di Aceh, Gubernur menekankan pentingnya koordi-nasi yang intensif antara Kemen-terian teknis terkait dan Pemerin-tah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa program prioritas Pemer-intah Aceh lainnya yang tidak ter-cantum dalam Perpres 58/2017. Sebut saja Pembangunan Tero-wongan Paroe – Kulu – Geureutee, Pembangunan Konektivitas Banda Aceh Outer Ring Road (BORR), pembangunan rel kereta api, Nor-malisasi Flood Way Krueng Aceh, Pengendalian Banjir Singkil dan proyek Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) [med]

“Untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mempercepat

proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK Lhokseumawe,”

-- Ir. Joko Widodo --

Presiden Republik Indonesia

Inilah Proyek Prioritas Presiden Jokowi di Aceh

PRESIDEN Republik Indonesia Ir Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Irwandi Yusuf. | FOTO: HUMAS ACEH

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 5LAPORAN UTAMA

LANCARNYA proses perali-han jabatan para pemimpin Aceh hasil Pilkada 2017,

membawa angin segar bagi dunia investasi di Aceh. Para pengusaha berharap pemimpin baru Aceh akan memberikan jaminan keamanan, kemudahan dalam pengurusan izin, serta membangun prasarana dan sarana pendukung investasi yang bagus.

Harapan itu antara lain diung-kap Direktur Pemasaran PT Aceh Jaya Lampulo Bahari, Abubakar dalam wawancara dengan Taban-gun Aceh, pertengahan Juli 2017. Menurutnya, semua investor se-lalu ingin cepat dilayani dan tidak mau menunggu terlalu lama untuk mendapatkan surat izin yang dibu-tuhkan.

Hal ini disebabkan karena per-saingan di dunia usaha sangat ketat dan terus dikejar waktu. Jika ter-lambat, perencanaan bisnis yang telah disusun menjadi berantakan. Pasar produksi barang yang dihasil-kan bisa diambil dan tergilas oleh produk orang lain.

“Terlambat bergerak, bisa men-galami rugi besar. Ini yang sangat ditakuti oleh seorang pengusaha yang kegiatannya usahanya tidak terlepas dari kucuran kredit per-bankan,” ungkap Abubakar.

PT Aceh Jaya Lampulo Bahari saat ini telah memulai kegiatan in-vestasinya di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi es batang, cold storage (ruang pendingin), penga-

jenis ikan lainnya yang akan mau diekspor ke luar negeri. Pada tahun ini, PT Aceh Jaya Lampulo Bahari, ingin membangun dua unit gedung besar untuk kegiatan usaha penga-lengan ikan.

Dalam merintis usaha ini, pi-hak PT Aceh Jaya Lampulo Bahari sempat mengalami kendala, yakni merevisi kembali jadwal pemban-gunan dua unit pabrik pengalengan ikan. Hal ini karena panjangnya birokrasi yang ditempuh untuk mendapatkan surat izin hak peng-gunaan lahan (HPL).

Hal yang sama juga dialami oleh beberapa perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Informasi dihimpun Taban-gun Aceh, beberapa perusahaan di bidang perikanan juga terpaksa ha-rus merevisi kembali jadwal pelak-sanaan pembangunan cold storage dan pabrik pengalengan ikannya, karena keterlambatan keluarnya su-rat izin HPL.

Mereka berharap, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah men-empatkan orang-orang yang bisa bekerja cepat pada dinas terkait, sehingga mampu mengatasi ma-salah perikanan dengan cepat. “PPS Lampulo bisa menjadi mesin uang Pemerintah Aceh, asal prasarana dan sarana infrastruktur yang dibu-

lengan ikan, dan ekspor ikan tuna segar, telah membangun dua unit gedung usahanya di Kawasan In-dustri Perikanan yang berada di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh.

Satu unit gedung digunakan untuk memproduksi es batang guna memenuhi kebutuhan ne-layan. Sementara bangunan kedua digunakan sebagai ruang pendingin untuk menyimpan ikan yang dibeli dari nelayan tangkap, yang akan diekspor maupun sebagai bahan baku ikan kaleng.

Kegiatan usaha produksi es batang telah berjalan mulai Janu-ari 2017 lalu. Sementara gedung ruangan pendingin (cold strorage), sejak Maret 2017 sudah digunakan untuk menyimpan ikan dan mem-proses ikan cakalang, tuna loin, dan

tuhkan boat-boat nelayan dan pen-gusaha perikanan tersedia dengan baik dan cukup,” ujar Abubakar.

Informasi dihimpun Tabangun Aceh, kendala klasik yang dialami PPS Lampulo saat ini antara lain, alur atau pintu masuk ke kolam dermaga I masih dangkal. Boat-boat nelayan 50 GT ke atas, baru bisa masuk untuk bongkar dan menjual hasil tangkapan ikannya di Dermaga PPS Lampulo, pada saat air laut pasang mati.

Kolam dermaga dan pintu ma-suk sudah dua kali dikeruk, untuk pendalaman 3-4 meter dari kondisi air laut surut. Tapi pendangkalan secara alamiah tetap saja terjadi, terutama pada musim badai atau ombak besar.

Masalah kedua PPS Lampulo, adalah tidak cukupnya suplai air bersih. Harusnya untuk kawasan pelabuhan sebesar ini, sudah ada satu unit pengelolaan air bersih tersendiri dengan kapasitas yang besar, guna memenuhi kebutuhan industri perikanan.

Jika fasilitas prasarana dan sa-rana infrastrukturnya sudah ter-penuhi, termasuk ketersediaan energi listrik yang besar, diyakini Kawasan Industri Perikanan PPS Lampulo akan menjadi sumber ekonomi yang besar untuk Aceh.(heri hamzah)

“Jika terlambat bergerak, perencanaan bisnis yang telah disusun menjadi

berantakan. Pasar produksi barang yang dihasilkan bisa diambil dan tergilas oleh

produk orang lain.”

-- Abubakar --Direktur Pemasaran PT Aceh Jaya

Lampulo Bahari

Percepat Pengurusan Izin dan Bangun Infrastruktur

HARAPAN gubernur dan rakyat untuk mendapat-kan pelayanan yang cepat

dan mudah saat pergi berobat ke rumah sakit, akan segera terwujud dalam waktu dekat. Pihak Dinas Kesehatan Aceh yang ditugaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf un-tuk menyederhanakan pelayanan kesehatan bagi rakyat Aceh, telah membentuk tim terpadu adminis-trasi pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, kepada Tabangun Aceh pertengahan Juli lalu mengatakan, tim terpadu ini akan mencari for-mula untuk menyederhanakan sistem pelayanan berobat bagi masyarakat Aceh, ke rumah sakit umum daerah milik pemerintah maupun rumah sakit swasta yang memiliki jaringan kerja sama den-gan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang menggu-nakan jalur JKA dan JKN.

SK Tim terpadu administrasi kesehatan yang dibentuk oleh Di-nas Kesehatan ini sudah diteken Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Tim ini melibatkan 11 kepala dinas dan lembaga. Yaitu, Kepala Dinas Kes-ehatan Aceh, Kepala Dinas Regis-trasi Kependudukan Aceh, Kepala

Dinas Sosial, Kepala Dinas Komu-nikasi Informasi dan Persandian Aceh, Direktur RSUZA, Direktur RSJ, Direktur RSIA, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh, Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Aceh, Kepala Jasa Raharja Aceh dan Kepala BPJS Kesehatan Kanwil Aceh.

Kepala dinas dan lembaga yang tergabung dalam tim terpadu ini, wajib dan harus mengirimkan satu orang personel untuk ditempatkan di setiap rumah sakit pemerintah dan swasta yang memiliki jaringan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di Rumah Sakit, 11 orang personel tim terpadu adminitrasi pelayanan kesehatan ini akan di-tempatkan pada satu ruangan. Tu-gas mereka adalah; pertama, mem-fasilitasi pasien untuk melengkapi administrasi pelayanan kesehatan. Kedua, memfasilitasi kepesertaan JKA. Ketiga, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dan ke-empat menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan juga telah menunjuk RSUZA sebagai pilot proyek pelaksanaan pelayanan ad-ministrasi kesehatan di bawah tim terpadu. “Kita harapkan, setelah

maksimalkan pelayanan puskesmas di kecamatan. “Puskesmas memang di bawah pengawasan dan tang-gung jawab dari bupati dan wali kota. Tapi tidak ada salahnya kalau Dinkes Aceh melakukan pembi-naan yang intensif, agar pelayanan puskesmas untuk masyarakat jadi maksimal. Tidak semua orang sakit dari desa, langsung berobat ke rumah sakit di ibukota kabupaten atau provinsi,” ungkap Hanif.

Karenanya, lanjut Hanif, tena-ga kesehatan di puskesmas harus bekerja maksimal untuk menum-buhkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat sudah yakin dan merasa cepat sembuh berobat di Puskesmas, mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya transportasi ke rumah sakit pemerintah di ibukota kabu-paten/kota atau provinsi. Semen-tara kondisi yang terjadi saat ini, pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas sepi, tapi di rumah sakit daerah membeludak.

Gubernur Irwandi Yusuf, kata Hanif, sangat mengiginkan pelay-anan berobat di puskesmas dan puskesmas pembantu ramai, sesuai dengan kewenangan penanganan penyakit yang bisa dilakukannya. Ia juga mengingatkan, para dokter yang bertugas di Puskesmas, harus siaga dan siap melayani masyarakat selama 24 jam.

Terkait menurutnnya kepercay-aan masyarakat berobat ke sejumlah puskesmas terjadi karena beberapa faktor. Antara lain, pelayanannya kurang bagus, dokternya sering tidak ada di tempat. Padahal obat yang terdapat di puskesmas dengan RSU daerah itu sama, tapi karena pelayanan di RSU daerah sedikit

dua minggu tim ini bekerja, pola dan sistem pelayanan yang di-inginkan telah tercapai. Berikutnya, tim yang sama dibentuk lagi di se-jumlah rumah sakit dengan jumlah 11 orang perwakilan dari 11 dinas dan lembaga untuk melakukan tu-gas yang sama,” papar Hanif.

Realisasi janjiKadis Kesehatan Aceh dr Hanif

menambahkan, perintah Gubernur Irwandi kepada Dinas Kesehatan Aceh untuk membentuk tim terpa-du adminitrasi pelayanan kesehat-an, sebagai langkah awal Irwandi Yusuf untuk merealisasikan salah satu janji politik yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada lalu.

Makanya program JKA Plus ini menjadi salah satu program pri-oritas bidang kesehatan yang akan dijalankan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah. Selain JKA Plus, Gubernur juga memerintahkan Dinkes Aceh, untuk membuat pro-gram penanganan gizi buruk bagi balita, serta menurunkan kematian bayi dan ibu melahirkan, yang ra-sionya masih tergolong tinggi di Aceh.

Selanjutnya, Irwandi Yusuf juga meminta Dinkes Aceh untuk me-

lebih baik, maka masyarakat lebih suka ke Rumah Sakit Umum Dae-rah, ketimbang puskesmas.

“Banyak juga puskesmas yang jumlah kunjungan pasiennya tiap hari membeludak. Ini dikarenakan dokternya selalu ada di tempat dan perawatnya ramah kepada pasien-nya.Selain itu, persediaan obatnya cukup,” kata Hanif.

Program prioritas kesehatan lainnya, sebut Hanif, adalah pence-gahan dan pemberantasan penyakit menular. Seperti DBD yang jum-lah pasiennya pada musim tertentu membeludak dan bisa mengakibat-kan angka kematian menjadi tinggi. Serangan nyamuk aedes aegypti ini biasanya meningkat pada peralihan musim hujan ke musim panas atau sebaliknya.

Untuk program ini, menu-rut Hanif, karena terkait dengan masalah kebersihan lingkungan rumah, desa, kecamatan dan kota, maka peran aktif masyarakat, per-angkat gampong, ulama, polsek, danramil, camat, dan pimpinan daerah (bupati/wali kota, dandim, kapolres) sangat dibutuhkan untuk melaksanakan gotong royong mas-sal secara terjadwal.

“Meski Aceh sudah tergolong daerah bebas malaria, jika keber-sihan lingkungan tidak terus di-jaga, nyamuk yang menjadi sum-ber penyebar penyakit DBD dan malaria bisa kembali berkembang biak dalam jumlah besar. Makanya kebersihan tempat buang sampah dan saluran air perlu selalu dijaga dan dibersihkan, karena lingkun-gan yang bersih membuat masyara-katnya jadi sehat,” demikian Kadis Kesehatan Aceh, dr Hanif.(heri hamzah)

“Kita harapkan, setelah dua minggu tim ini bekerja, pola dan sistem pelayanan yang diinginkan telah

tercapai.”

-- dr Hanif --Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Penyederhanaan Pelayanan Kesehatan Mulai Dijalankann Sasaran Pertama Program JKA


PT PLN menyatakan komit-men mendukung penuh upaya pemerintah menum-

buhkan investasi dan ekonomi Aceh. Dalam dua tahun ini (2017-2018) PT PLN akan menambah dua pembangkit listrik di Aceh yang akan menghasilkan daya sebe-sar 300 megawatt (MW).

General Manager PT PLN Per-sero Wil I Aceh, Ir H Jefri Rosiadi menyebutkan, satu dari dua pem-bangkit listrik itu akan dibangun di Krueng Raya, Aceh Besar, tahun ini dengan kapasitas 50 MW. Satu unit lainnya dibangun di Arun, Lhok-seumawe, dengan kapasitas 250 MW, lebih besar dari PLTMG yang telah dibangun sebelumnya dengan daya 164 MW.

“Pembangunan dua pembang-kit listrik ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan suplai arus listrik kepada calon pelanggan dan konsumen listrik di Aceh. Misal-nya pabrik semen di Laweung, Pi-die,” kata Jefri Rosiadi pada acara Seminar Sinergi Pembangunan In-frastruktur Kelistrikan untuk Men-dukung Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh, di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh, 19 Juli 2017 lalu.

Seminar ini dilaksanakan PLN dengan mengundang sejumlah pelanggan besarnya, di antaranya PT Semen Indonesia Aceh (SIA), para pengusaha dan pemerintah daerah. Dalam forum itu, pihak PLN memaparkan bahwa PLN ter-us berupaya menambah daya listrik di Aceh dengan cara membangun berbagai jenis pembangkit listrik

RENCANA pembangunan tambahan pembangkit lis-trik di Aceh yang akan di-

lakukan PLN untuk lima tahun ke depan, dimulai tahun 2017 ini. Pertama membangun PLTG di Krueng Raya sebesar 50 MW, untuk pemenuhan permintaan lis-trik PT Semen Indonesia Aceh, di Laweung.

Kemudian tahun 2018, ban-gun PLTMG Arun 250 MW, un-tuk pemenuhan kebutuhan listrik pada kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Pada tahun berikut-nya (2019) kembali menambah dan membangun PLTG Krueng Raya dengan kapasitas 100 MW, PLTU Krueng Peusangan 1 dan 2 Taken-gon, Aceh Tengah dengan kapasitas 82MW.

“Tahun 2020, PLN akan kem-bali membangun PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya/Meulaboh Aceh Barat dengan kapasitas 1 x 400 MW. Saat ini sudah ada PLTU 1 dan 2 den-gan kapasitas 180 MW, dan kini masih terus beroperasi,” kata Gen-eral Manager PT PLN Persero Wil I Aceh, Ir H Jefri Rosiadi, pada acara seminar “Sinergi Pembangunan In-frastruktur Kelistrikan untuk Men-dukung Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh”, di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh, 19 Juli 2017 lalu.

Ia melanjutkan, pada tahun 2021, akan dibangun PLTA Meu-reubo dengan kapasitas 59 MW dan tahun 2022 akan dibangun Arun 3 PLTMG dengan kapasitas 400 MW. Pembangkit ini untuk menambah daya Arun 1 yang telah beroperasi tiap hari menghasilkan daya 160 MW dan Arun 2 yang akan dibangun tahun depan sebesar 250 MW.

Selain program pembangunan tenaga listrik yang akan dilak-sanakan PLN untuk lima tahun ke depan, kata Jefri,masih ada beber-

juannya, untuk meningkatkan daya suplai arus listrik kepada pelanggan agar tetap normal. Ada 11 lokasi baru yang akan dibangun, yaitu Meulaboh, Kutacane, Blangpidie, Takengon, Subulussalam, Krueng Raya, Samalanga, Calang, Uleek-areng, Tapaktuan dan di lokasi pabrik Semen PT Semen Indonesia Aceh.

Tujuan dari program pemban-gunan jaringan transmisi baru dan gardu induk tersebut, menurut Jefri, tidak hanya untuk mem-berikan jaminan dan kemudahan konsumen listrik di Aceh agar bisa tetap mendapatkan suplai listrik yang cukup selama 24 jam. Tapi juga untuk mengundang inves-tor lokal, nasional dan luar negeri, masuk menanam investasinya di Aceh, karena persediaan arus listrik di Aceh cukup menjanjinkan untuk berinvestasi di berbagai bidang dan pengembangan usaha.

Pembangunan dan penyedi-aan arus listrik selama 24 jam/hari itu, menurut Jefri, harus di-lakukan secara komprehenshif dan terpadu. Ketiga program ini bisa berjalan lancar jika semua elemen masyarakat dan intansi teknis dan terkait punya prinsip yang sama, membangun infrastruktur listrik untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi Aceh agar rakyat makmur dan sejahtera.

Karena itu, General Man-ager PT PLN Persero Wil I Aceh mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk pelaksanaan pembebasan tanahn-ya dan bayar tagihan listrik tepat waktu dan tak boleh menunggak. “Jika ada satu atau dua lokasi yang pelaksanaan pembebasan tanahnya belum tuntas, maka pembangunan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan gardunya ikut ter-hambat,” ujar Jefri.(heri hamzah)

yang dinilai ekonomis, sehingga tarif listrik yang dijual kepada ma-syarakat dan dunia usaha bisa lebih terjangkau.

PLN juga juga memberikan ru-ang yang lebar bagi swasta untuk menanamkan investasinya dalam bidang kelistrikan. Hal ini karena laju pertumbuhan permintaan lis-trik di Aceh sangat tinggi. Pada bulan Januari 2017 lalu beban pun-cak listrik di Aceh masih berkisar 264,5 MW, bulan Juni 2017 naik lagi menjadi 372 MW. Sementara daya listrik yang mampu dihasil-kan dari lima pembangkit listrik yang terdapat di Aceh sekarang ini totalnya baru berjumlah 317 MW. Maka kalau dikurangi dari kebutu-han puncaknya yang mencapai 372 MW tersebut, Aceh masih minus arus listrik sebesar 55 MW.

Kekurangan 55 MW itu, kata Jefri, terjadi bila lima pembangkit listrik milik PLN tidak mengalami gangguan. Tapi jika ada yang rusak dan mengalami gangguan, maka kekurangannya bertambah besar. Untuk mengatasinya, PLN Aceh harus minta bantu dari pembangkit listrik yang ada dari Sumut, melalui jaringan tegangan tinggi 150 KVA lintas Sumatera (Sumut-Aceh).

Lima pembangkit tenaga lis-trik yang terdapat di Aceh adalah PLTU Nagan Raya (kapasitas 180 MW), PLTMG Arun kapasitas (165 MW), PLTD Luengbata (kapasitas 18 MW), PLTG KKA (10 MW), PLTU EAS Nagan Raya dengan kapasitas 11 MW yang sedang men-galami kerusakan.(heri hamzah)

apa program pembangunan pem-bangkit listrik lainnya di luar PLN. Antara lain, pembangkit listrik dari Bio Nabati (cangkang kelapa sawit dan lainnya) di Simeuleu dengan kapasitas 5 MW, PLTMG Sabang 4 MW, PLTM Krueng Isep di Nagan Raya, sebesar 20 MW.

Selanjutnya PLTMG Sinabang 6 MW, PLT Bio Nabati Seuman-tok Aceh Tamiang sebesar 10 MW, PLTP Jaboi, Sabang sebesar 10 MW, PLTBg Aceh Tamiang sebesar 3 MW, PLTM Lawe Skap sebesar 7 MW.

Program pembangunan pem-bakit listrik tadi, lanjut Jefri, akan diikuti dengan pembangunan jar-ingan transmisi. Tujuannya, supaya arus yang dihasilkan dari pembang-kit listrik yang telah dibangun, bisa didistribusikan secara baik ke berbagai daerah yang mengalami kekurangan daya dan arus listrik. Pembangunannya telah dimulai pada tahun 2016, untuk lintasan Nagan Raya-Meulaboh dulu sepan-jang 60 Km.

Pada tahun 2017 ini, dilan-jutkan untuk lintasan Brasta-gi-Kutacane 290 Km, Nagan Raya-Blangpidie 190 Km, Sidika-lang-Subulussalam 111 Km, Bi-reuen-Peusangan I sepanjang 126 Km, PLTA Peusangan I dan II sepanjang 22 Km, PLTA Peusangan II-Takengon sepanjang 22 Km.

Pada tahun 2018, program pembangunan jaringan transmisi dilanjutkan untuk lintasan Ulee Kareng-Banda Aceh 40 Km, Krueng Raya-Ulee Kareng 60 MW, Blangpi-die-Tapaktuan 130 MW, Samalanga 4 Km, Takengon Blangkejeren 174 Km, Calang-Meulaboh 160 Km, Subulussalam-Singkil 120 Km, Ban-da Aceh-Lampisang 30 Km.

Pembangunan jaringan trans-misi ini, kata Jefri, diikuti dengan pembangunan gardu induknya. Tu-

“Satu dari dua pembangkit listrik itu akan dibangun di Krueng Raya, Aceh Besar, tahun ini dengan kapasitas 50 MW. Satu unit lainnya dibangun di Arun, Lhokseumawe, dengan kapasitas 250 MW.”

-- Ir H Jefri Rosiadi --GM PT PLN Persero Wil I Aceh

Dukung Investasi Aceh, PLN Tambah 300 MW Ini Tahapan Pembangunan

Listrik Aceh

DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Gam-pong (DPMG) Aceh

terus melakukan sejumlah langkah konkrit dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-syarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Prof. Dr. Amhar Abubakar, M.Si, kepada Tabangun Aceh, baru-baru ini.

“Termasuk terobosan-terobosan

dalam mengurangi beban penge-luaran masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,” tegas Amhar.

DPMG Aceh, kata Prof Am-har, tetap akan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan us-aha masyarakat gampong, dian-taranya melalui (1) Program Na-sional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, (2) Bantuan Keuangan Peumakmue

pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Selain melaksanakan kegiatan tersebut diatas, sebut Amhar, pi-haknya juga melaksanakan Pro-gram Pembangunan dan Pember-dayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, dalam upaya un-tuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat gampong. “Nah, untuk memasti-kan tahapan kegiatan yang didanai melalui dana desa di Aceh, kami telah menempatkan 2.530 tenaga pendamping profesional yang terse-bar di seluruh kabupaten/kota di Aceh,”ujar Prof. Amhar Abubakar.

Tenaga pendamping tersebut, ditugaskan untuk mendampingi gampong dalam proses perenca-naan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan dan pem-berdayaan masyarakat.

Lebih lanjut doktor lulusan Tohoku University Sendai Japan

Gampong (BKPG), (3) Pember-dayaan Masyarakat Pesisir melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), (4) Pemberdayaan Ekono-mi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu, (5) Pemberdayaan Eko-nomi Pemuda Gampong (PEPG), (6) Pengembangan Ekonomi Ma-syarakat Kemukiman (PEMK), (7) Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP), (8) Usaha Eko-nomi Produktif Gampong (UEPG) dan (9) Fasilitasi pembentukan dan

ini menjelaskan, total alokasi Dana Desa sejak tahun anggaran 2015 hingga 2017 untuk gampong-gampong di Aceh mencapai Rp. 10,430.141.776.000. Rinciannya adalah tahun 2015 sejumlah Rp 1.707.817.995.000, tahun 2016 sejumlah Rp. 3.829751.986.000 dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4.892.571.795.000.

Alokasi Dana Desa sejak ta-hun anggaran 2015 dan 2016 telah menghasilkan berbagai capaian antara lain penyedian sarana dan prasarana perdesaan seperti sarana air bersih, irigasi, saluran, jembatan, dermaga, pasar desa, tambatan per-ahu, penyediaan sarana dan prasa-rana pertanian, penyediaan sarana dan prasarana peternakan, penyedi-aan sarana dan prasaran perikanan. Selain itu juga untuk penyediaan modal usaha produktif bagi ma-syarakat gampong yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). [ska]

“Nah, untuk memastikan tahapan kegiatan yang didanai melalui dana desa di Aceh, kami telah menempatkan 2.530 tenaga

pendamping professional yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh,”

-- Prof. Dr. Amhar Abubakar, M.Si --Kepala DPMG Aceh

Terobosan DPMG dalam Mereduksi Kemiskinan

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 7LAPORAN UTAMA

KEPALA Dinas Pendidikan Aceh, Drs Laisani MSi me-nyatakan pihaknya akan

bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana di-inginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peningkatan mutu guru. Keberhas-ilan program ini sangat ditentukan oleh prasarana dan sarana pendidi-kan yang dimiliki, serta semangat para guru untuk meningkatkan sistem dan cara mengajar, agar ti-dak membosankan siswa. Dengan kata lain, guru harus lebih kreatif dan inovatif.

“Ada tiga program yang akan di-lakukan Disdik Aceh untuk menai-kkan mutu pendidikan. Pertama, peningkatan mutu, kreativitas, dan inovasi guru. Kedua, peningkatan mutu, kreativitas, dan inovasi siswa. Serta ketiga, peningkatan mutu dan kreativitas guru bersama siswa,” kata Laisani kepada Tabangun Aceh pertengahan Juli 2017.

Dalam kaitan ini, Disdik Aceh akan mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG). “Peningkatan mutu guru antara lain dilakukan dengan memaksimalkan program UPTD PPMG serta studi belajar ke luar Aceh dan luar negeri,” ujarnya.

Laisani menyebutkan, saat

ini, Aceh telah memiliki 9 UPTD PPMG yang tersebar di sembilan lokasi. Satu di antaranya terdapat di Kota Banda Aceh, dengan wilayah kerja mencakup Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang.

Wilayah II, di Sigli, meliputi Pi-die dan Pijay. Wilayah III di Lhok-seumawe, meliputi Lhokseumawe dan Bireuen. Wilayah IV di Kota Langsa, meliput Kota Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Wilayah V di Takengon, meliputi Aceh Ten-gah dan Bener Meriah. Wilayah VI di Kutacane, meliputi Aceh Teng-gara dan Gayo Lues.

Wilayah VII di Meulaboh, meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Wilayah VIII di Blangpidie, meliputi Abdya dan Simeulue. Wilayah IX di Tapaktu-an, meliputi Aceh Selatan, Subulus-salam, dan Aceh Singkil.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Laisani MSi mengatakan, di antaranya tujuan pembentukan PPMG adalah sebagai pusat be-lajar kelompok para guru dalam upaya mengasah dan meningkat-kan pengetahuan dan kemampuan mengajarnya. Belajar berkelompok, merupakan bagian dari mengasah ketajaman berfikir dan menambah literatur atau kepustakaan para guru, agar ahli dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa-siwinya. Di sana para guru saling berbagi pengetahuan dan pengala-man mengajarnya.

lalu, kata Laisani, memang belum menggembirakan untuk semua ju-rusan. Untuk SMA jurusan IPS, berada pada rangking 19 nasional, SMA IPA rangking 22, sementara untuk SMK, masih berada pada rangking 33.

Mutu siswaMengenai kegiatan peningkatan

mutu, kreativitas dan inovasi siswa/siswi, Laisani menjelaskan, akan dilakukan melalui belajar kelom-pok, yang diselaraskan dengan jad-wal kurikulum mata pelajaran yang akan diuji dalam ujian nasional.

Untuk menghilangkan kejenu-han siswa, pihak sekolah membuat berbagai program kegiatan ekstr-akulikuler. Antara lain, pagelaran seni, lomba olah raga antarkelas, kegiatan PMI, Pramuka, pengajian, dakwah, dan lainnya, yang bisa membuat siswa jadi fresh dan segar. Sehingga suasana sekolah menjadi hidup, tidak tegang dan monoton.

Berikutnya, peningkatan mutu, kreativitas dan inovasi guru bersama siswa. Bentuk kegiatannya adalah memberikan tugas-tugas akademi dan bimbingan langsung guru ke-pada siswa/siswi yang tingkat daya serap mata pelajaran masih lemah.

Dengan kegiatan itu, siswa-siswi yang daya serap mata pelaja-ran tertentunya masih rendah, bisa terangkat kembali. Sehingga pada waktu ujian nasional (UN), ia bisa melaksanakannya dengan baik dan dapat nilai yang bagus. Kegiatan ini juga bisa membantu siswa yang lu-lus UN, mudah menembus pergu-ruan tinggi lokal maupun nasional.

Selain itu, Dinas Pendidikan Aceh juga terus berupaya mening-katkan manajemen sekolah, dengan cara melatih kembali kepala sekolah dan beberapa orang gurunya. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong dan menaikkan mutu guru dan se-mangat belajar siswa, sehingga akan menaikkan rangking kelulusan siswanya.

Untuk SMK, kata Laisani, ada beberapa sekolah yang manajemen

PPMG, menurut Laisani, bo-leh dikatakan sebagai laboratorium para guru untuk mengasah kemam-puan mengajar. Di sini, para guru akan berdiskusi untuk menemukan cara dan pola atau metode menga-jar yang efisien, efektif dan praktis, mudah dimengerti/pahami, serta tidak membosankan siswa.

Menurutnya, program memak-simalkan kegiatan UPTD PPMG dengan berbagai kegiatan kelom-pok belajar para guru di sembilan lokasi yang terdapat di Aceh, sudah mulai memberikan hasil positif. Di antaranya, hasil uji kompetensi guru di tingkat nasional, yang be-lum lama ini dilaksanakan di Jakar-ta, rangking mutu guru Aceh naik 9 peringkat, dari rangking 32 naik menjadi rangking 23 nasional.

Meningkatnya mutu guru di Aceh, menurut Laisani, merupakan dampak positif dari terus bertam-bahnya jumlah guru SMA/SMK bersertifikat di Aceh, yang kini jumlahnya sudah mencapai di atas 7.177 orang. Guru ini tersebar di 736 sekolah SMA/SMK negeri dan swasta yang terdapat di Aceh.

Meningkatnya rangking mutu guru di Aceh itu, kata Laisani, di-harapkan bisa menaikkan mutu pendidikan dan rangking kelulusan siswa SMA/SMK di Aceh pada ta-hun 2017 yang akan diumumkan Kemendikbud dalam waktu dekat ini.

Hasil ujian UN tahun 2016

pengelolaannya sekolahnya su-dah sangat baik. Tapi karena jum-lah SMK di Aceh mencapai 190 sekolah, maka butuh waktu untuk menanganinya. Menurut Laisani, SMK yang manajemennya sudah bagus sering meraih peringkat I, II dan III nasional, pada lomba tingkat nasional.

Mengenai kenaikan prestasi kelulusan siswa SMA di Aceh, lan-jut Laisani, salah satunya karena di daerah ini banyak SMA yang menerapkan sistim boarding (be-rasrama). Misalnya SMA Modal Bangsa, SMA Fajar Harapan, dan lainnya. Ada juga SMA yang ti-dak mengasramakan siswanya, tapi karena sistem belajarnya menggu-nakan sistem moderen, maka hasil-nya juga juga baik.

ApresiasiSelaku Kadis Pendidikan Aceh,

Laisani menyampaikan terima ka-sih dan apresiasi yang tinggi ke-pada guru dan pendidik yang telah bekerja maksimal untuk peningka-tan mutu pendidikan SMA/SMK di Aceh.

Ia berharap, para pendidik terus menciptakan sistem belajar dan mengajar yang baik, kreatif dan inovatif, untuk mencetak dan mela-hirkan siswa yang berakhlak mulia, sopan, santun, hormat pada orang tua dan guru, berilmu, cerdas, serta menguasai perkembangan teknolo-gi dunia. “Ini yang kita harapkan dalam peningkatan mutu pendidi-kan di Aceh saat ini dan masa men-datang,” tutur Laisani.

Ia menambahkan, program pemberian bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu, beasiswa ke-pada mahasiswa S1, S2, dan S3, di dalam negeri maupun luar negeri yang merupakan terobosan Guber-nur Irwandi Yusuf pada tahun per-tama menjabat (2007-2012), terus dilanjutkan dan dipertajam kem-bali untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berguna bagi pembangunan Aceh dan Bangsa In-donesia.(heri hamzah)

“Meningkatnya mutu guru di Aceh, merupakan dampak positif dari terus bertambahnya jumlah guru SMA/SMK

bersertifikat di Aceh, yang kini jumlahnya sudah mencapai di atas 7.177 orang.”

-- Drs Laisani MSi --Kadisdik Aceh

Melatih Guru Agar Lebih Kreatif

ini telah bekerjasama dengan pe-rusahaan-perusahaan besar skala nasional untuk melakukan rekrut-men alumni fresh graduate.” Alham-dulillah, permintaan alumni PNL melalui Career Development Center (CDC) di berbagai perusahaan na-sional terus meningkat setiap ta-hunnya,” lanjutnya.

Rizal Syahyadi memberikan empat saran kepada Pemerintah Aceh dalam rangka mengurangi pengangguran, yaitu:

Pertama, segera mungkin men-gaktifkan KEK Arun agar tersedia lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat Aceh.

Kedua, pengelolaan sisa dana otsus harus lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta membangkitkan roda perekono-mian masyarakat Aceh. Dana otsus jangan hanya terfokus pada pem-

POLITEKNIK Negeri Lhok-seumawe (PNL) adalah lembaga pendidikan tinggi

negeri berbasis keterampilan yang dimiliki Aceh. Selama bertahun-bertahun PTN ini mendidik gen-erasi baru yang siap bekerja (job seeker), hingga pencipta lapangan kerja (job creator) untuk menekan angka pengangguran di Aceh.

“Politeknik Negeri Lhokseu-mawe dengan visi mandiri, unggul dan global atau Manunggal mener-apkan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, red) senantiasa meny-iapkan SDM unggul, terampil dan profesional yang sejalan dengan tuntutan zaman. Kami membekali mahasiswa dengan keterampilan dan disiplin yang tinggi agar mam-pu bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif,” ujar Rizal Syahyadi, Wakil Direktur Bi-

bangunan infrastruktur.Ketiga, Pemerintah Aceh perlu

melakukan pembangunan sektor industri berbasis kearifan lokal dari hulu ke hilir agar dapat menghasil-kan nilai tambah bagi perekono-mian Aceh, khususnya revitalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, karena sebagian besar tenaga kerja di Aceh bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan.

Keempat, Pemerintah Aceh me-lalui LPSDM perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja ke depan sehingga bidang yang dipilih oleh calon mahasiswa dapat diarahkan, dan kampus yang dipilih harus bet-ul-betul yang mampu menyiapkan SDM yang berkualitas, agar setelah mahasiswa tamat, mereka bisa men-cari kerja atau menciptakan lapan-gan kerja. Bukan malah sebaliknya menjadi pengangguran intelektual. (aswar, hasan)

dang Kemahasiswaan dan Alumni PNL kepada Tabangun Aceh, be-berapa waktu lalu.

Rizal mengaku saat ini be-lum ada pembicaraan antara PNL dengan Pemerintah Aceh dalam penyiapan SDM lokal guna meng-hadapi KEK. “Besar harapan kami akan adanya sinergi antara pemda dan kampus dalam hal menyiap-kan tenaga kerja. Perguruan Tinggi Vokasi memiliki peran yang sangat besar untuk mencetak SDM ung-gul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Apalagi di kampus kami telah memiliki Lembaga Sertifikasi Pro-fesi (LSP) lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI den-gan berbagai macam skema yang mendukung kompetensi tenaga kerja,” katanya.

Rizal meminta kapada penge-lola KEK untuk tidak ragu pada lulusan PNL. Sebab, PNL selama

"Kami membekali mahasiswa dengan keterampilan dan

disiplin yang tinggi agar mampu bersaing di

pasar kerja global yang semakin kompetitif.”

--Rizal Syahyadi-- Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan

Alumni PNL

Poltek Lhokseumawe Siap Pasok Tenaga Terampil untuk KEK


Banda AcehSEBAGAI pintu gerbang Aceh di tingkat

dunia, pengembangan investasi perlu diting-katkan. Sistem pelayanan terpadu satu pintu harus diefektifkan sesuai standar pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. Kami juga berharap saudara memberi perhatian bagi percepatan kawasan industri pelabuhan Lam-pulo melalui investasi Penanaman Modal Asing mupun Modal Dalam Negeri, untuk menjadi-kan kawasan itu sebagai pusat perikanan di wilayah pantai barat dan timur Aceh.

(Disampaikan saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Zainal Arifin, di Banda Aceh, Jumat, 07 Juli 2017)

Aceh BesarTINGKATKAN rasa aman dan kepastian

hukum bagi para investor dan sektor swasta lainnya melalui pelayanan yang baik dan kiner-ja birokasi yang berkualitas. Koordinasi dengan TNI/Polri, Kejaksaan, KPK, badan intelijen, dan berbagai organisasi masyarakat harus dapat ditingkatkan tanpa mencampuri kewenangan masing-masing. Dengan demikian berbagai potensi yang meresahkan masyarakat dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan cepat.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab, di Jantho, Senin, 10 Juli 2017)

LhokseumawePERTAMA, saya ingin menyampaikan bah-

wa yang patut menjadi perhatian kita ke depan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah Investasi. Dalam hal investasi kita harus menciptakan iklim yang mendukung agar investor mau menanamkan investasi di Aceh, antara lain dengan menghadirkan ke-nyamanan, keamanan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

Kedua, Kita harus melakukan pengemban-gan pariwisata. Lhokseumawe dalam hal ini punya banyak tempat wisata yang bisa dijadi-kan sebagai ikon eco tourism dan juga wisata budaya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah potensi ini secara optimal. Karena itu berbagai sarana pendukung harus terus dilengkapi dan dibenahi, agar wisatawan yang berkunjung merasa betah dan nyaman.

Ketiga, Terkait dengan pengemban-gan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya mengharapkan agar Pemko Lhokseumawe bisa mendukung Langkah Percepatan Realisasi Investasi Melalui KEK Arun Lhokseumawe yang akan dijalankan ke depan. Nanti akan dibentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Admin-istratur KEK Arun-Lhokseumawe.

Insya Allah, Setelah selesainya masalah administrasi dan teknis, nanti akan dilaunching KEK Arun-Lhokseumawe bersamaan dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Arun 2 Lhokseumawe. Untuk itu, sebagai pucuk pimpinan di Kota Lhokseu-mawe, saya mengharapkan Saudara dapat me-nyiapkan langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di sektor industri dan jasa di kota ini.

(Disampaikan pada pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, di Kota Lhokseumawe, Rabu, 12 Juli 2017)

Aceh Utara SEBAGAI wilayah dengan posisi geografis

yang sangat strategis, pengembangan investasi di kawasan ini perlu menjadi salah satu per-hatian utama. Untuk itu sistem pelayanan terpadu satu pintu harus diefektifkan dalam rangka pemberian berbagai perizinan yang mudah, cepat, murah dan efisien. Berikanan kenyamanan bagi investor agar iklim investasi di daerah kita semakin membaik.

Terkait pengembangan Kawasan Ekonomi

TERHITUNG sejak Rabu, 5 Juli 2017 rakyat Aceh memiliki pemimpin baru. Pada hari itu, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Mendagri pada sidang paripurna istimewa DPRA di Banda Aceh. Bagi Irwandi Yusuf, ini merupakan kesempatan kedua memimpin Aceh setelah yang pertama pada periode 2007-2012 bersama wakilnya, Muhammad Nazar.

Berbagai tugas besar telah menanti keduanya. Irwandi dan Nova harus bekerja keras memimpin tim yang solid untuk merealisasikan seluruh visi dan misi yang semuanya bermuara untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang pintar, sehat, dan sejahtera.

Tekad untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, berulang-ulang disampaikan oleh Gubernur Irwandi Yusuf saat memberikan sambutannya ketika melantik 10 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, mulai tanggal 7 Juli hingga 21 Juli 2017.

Berdasarkan naskah pidato yang diperoleh Tabangun Aceh, Gubernur Irwandi meminta para kepala daerah di Aceh untuk memaksimalkan pengembangan semua potensi daerah, demi “Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.”

Salah satu cara untuk mencapai misi tersebut adalah dengan memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi dunia investasi. Berikut pernyataan dan permintaan Gubernur Irwandi Yusuf (khusus yang terkait dengan investasi) kepada 10 bupati/wali kota yang telah dilantik. Sebagaimana dikutip dari naskah pidato yang diperoleh Tabangun Aceh dari Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin.

Khusus di wilayah ini, kita akan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan yang telah berjalan. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetap men-dukung langkah-langkah percepatan realisasi investasi di kawasan ini, sehingga masa depan ekonomi di wilayah ini semakin cerah.

Berbagai program pembangunan nasional yang berjalan di daerah ini, seperti pemban-gunan jalan tol trans Sumatera, pembangu-nan waduk Keureuto dan berbagai proyek infrastruktur lainya hendaknya terus didukung, diperkuat dan dikawal oleh Pemerintah Aceh Utara agar selesai tepat waktu.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf, di Kota Lhokseumawe, Rabu, 12 Juli 2017)

Aceh TimurPERTAMA, Berbagai potensi yang dimiliki

Aceh Timur, hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal, antara lain dengan mencip-takan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi. Raih kepercayaan investor dengan memberikan berbagai kemudahan kepada investor, serta menghadirkan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, dan proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

Kedua, Pemerintah Aceh Timur henda-knya dapat terus berinovasi, agar letak strat-egis wilayah ini dapat termanfaatkan dengan baik. Karena itu, terus kembangkan sektor jasa dan perdagangan, dan jangan berhenti untuk menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayah ini.

Ketiga, Aceh Timur juga dikaruniai dengan sumberdaya alam berupa migas. Maksimalkan pengelolaan sumberdaya alam ini dengan baik, agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di wilayah ini.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Hasballah bin M Thaib dan Syahrul bin Syamaun, di Idi, Kamis, 13 Juli 2017)

Bener MeriahSAYA mengharapkan agar saudara dapat

memberikan perhatian yang besar terha-dap pengembangan investasi di wilayah ini. Kabupaten Bener Meriah memiliki banyak potensi yang didukung oleh kekayaan alam, dan kesuburan tanahnya. Karena itu, maka fokus investasi dapat diarahkan untuk mem-bangun sektor pertanian dan perkebunan di wilayah ini.

Caranya dengan membangun iklim in-vestasi yang nyaman dan ramah bagi investor. Berbagai sarana dan kebutuhan yang menun-jang investasi harus terus dilengkapi dan ditingkatkan. Berikan Keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan proses pengurusan yang cepat dan efisien kepada setiap investor.

Perhatian terhadap kopi sebagai komoditi andalan di wilayah ini juga harus ditingkatkan. Karena itu ke depan perlu adanya upaya revit-alisasi kopi gayo yang sudah mendunia, agar produk ini semakin memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan Tgk Sarkawi, di Redelong, Jumat, 14 Juli 2017)

PidieDalam rangka percepatan pertumbuhan

ekonomi Aceh, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan, langkah awal yang akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh adalah memusatkan perhatian kepada pening-katan investasi, pariwisata, dan perdagangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan fokus kepada sektor agro industri, infrastruk-tur ekonomi, maritim, dan energi.

Terkait dengan investasi, kami mengharap-kan agar Pemerintah Kabupaten Pidie bisa

memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan investasi di wilayah ini. Ciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan meng-hadirkan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang cepat, efektif dan efisien bagi para investor.

Bangun, benahi, dan lengkapi segala infra-struktur ekonomi yang dibutuhkan, termasuk jalan, jembatan, listrik, air bersih dan sebagain-ya, sehingga arus ekonomi berjalan lancar, dan investasi yang masuk juga meningkat.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie, di Sigli, Senin, 17 Juli 2017)

Aceh JayaMaksimalkan keberadaan pelabuhan

Calang sebagai langkah untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kembangkan Pelabuhan Calang itu, sehingga menjadi pintu perdagangan internasional di wilayah pantai barat Aceh.

Ciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan menghadirkan keamanan, kenyaman-an, kepastian hukum, serta proses penguru-san yang cepat, efektif dan efisien bagi para investor.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, di Calang, Selasa, 18 Juli 2017)

SimeulueKABUPATEN Simeulue memiliki kekayaan

alam dan berbagai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Dalam hal kelautan, Simeulue dikenal dengan lobsternya yang su-dah diekspor ke berbagai wilayah di tanah air. Simeulue juga memiliki spesies ternak kerbau yang sangat khas dan berkualitas tinggi, yaitu kerbau Simeulue.

Selain itu, Simeulue juga dikenal dengan cengkeh dan kopranya, hasil hutan, hasil perkebunan, dan juga yang tidak kalah pent-ing adalah wisata alam dan kekayaan seni budayanya. Di luar ini, tentu ada banyak lagi potensi Simeulue yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi wilayah ini. Karena itu, saya mengharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, agar bisa mengelola berbagai potensi ini dengan sebaik-baiknya.

Demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan menghadirkan keamanan, kenyaman-an, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang cepat, efektif dan efisien bagi para inves-tor. Bangun, benahi dan lengkapi segala infra-struktur ekonomi yang dibutuhkan, termasuk jalan, jembatan, listrik, air bersih dan sebagain-ya, sehingga arus ekonomi berjalan lancar, dan investasi yang masuk juga meningkat.

(Disampaikan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, di Sinabang, Kamis, 20 Juli 2017)

SingkilJALIN kerjasama dengan semua pihak

dalam rangka memacu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang integratif demi mewujud-kan daya saing daerah yang unggul. Kembang-kan sistem terpadu pelayanan satu pintu yang efektif agar semua perizinan dapat diberikan dengan cepat dan sederhana. Basmi semua budaya yang mengarah pada pungutan liar sehingga masyarakat semakin percaya dengan semangat reformasi yang saudara terapkan.

Sektor perikanan merupakan salah satu penghasilan utama daerah ini. Potensi itu hendaknya dapat diperkuat dengan mengem-bangkan usaha industri perikanan, sehingga ikan yang dihasilkan dari daerah ini dapat diekspor dalam bentuk hasil olahan, sehingga akan memberi nilai tambah bagi pendapatan nelayan dan masyarakat.

(Sambutan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2017-2022, di Singkil Jumat, 21 Juli 2017)

Gubernur IrwandiKomitmen Investasi

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 9

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

SELAKU Ketua DPRA, kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, Irwandi Yusuf dan Nova

Iriansyah harus menciptakan hubungan ker-ja yang solid dan harmonis di jajaran Pemer-intah Aceh dan dengan mitra kerjanya. Jan-gan sampai terjadi gesekan dan perpecahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berikutnya, harus mampu mengatasi dan mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan mendasar yang dialami rakyat. Misalnya masalah kri-sis listrik, air bersih, sanitasi dan lingkungan yang bersih, sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, penegakan syariat Islam, olah raga, sosial budaya, dan lainnya.

Pemerintah Aceh yang baru, harus bisa menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh yang masih tinggi di atas 14 persen, menjadi di bawah rata-rata nasional sebesar 11 persen. Begitu juga dengan jumlah pengangguran yang sudah mencapai di atas 7 persen, harus bisa ditu-runkan menjadi di bawah 6 persen, dengan cara membangkitkan sektor swasta dan men-ciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah lingkungan.

Sumber-sumber potensi tenaga listrik seperti panas bumi (geothermal), air terjun, gas, dan batu bara, harus diprogramkan kembali menjadi sumber tenaga listrik yang baru. Agar Aceh ke depan tidak lagi mengal-ami krisis listrik, melainkan surplus. Begitu juga dengan sumber air bersih, pengelolaan sampah, transportasi, telekomunikasi, dan potensi pariwisata.

n Tgk Muharuddin, Ketua DPR Aceh.

TERWUJUDNYA jalan tol yang men-ghubungkan Aceh dengan Sumut, merupakan salah satu harapan besar

rakyat kepada pemerintahan baru Aceh di bawah pimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Selain itu, kami juga berharap pemerintahan baru ini melanjutkan proyek jalan tembus lintas tengah.

Untuk proyek jalan tol, misalnya, paket I Banda Aceh-Pidie sepanjang 90 kilometer, kita harapkan tahun ini bisa dituntaskan pembebasan lahan, karena saat ini tahapan kerjanya sudah sampai kepada pematokan lintasan dan teras badan jalan yang akan dibebaskan. Jika lahan sudah dibebaskan, maka pembangunan fisik jalan bisa dimulai awal tahun depan.

Berikutnya, proyek jalan tembus lintas tengah nasional yang telah terhenti lama, seperti proyek jalan tembus lintas tengah Jantho-Keumala sepanjang 38,9 kilometer dan Geumpang-Pameu sepanjang 59,6 kilo-meter, harus dilanjutkan kembali. Juga un-tuk lintas Jantho-Lamno dan lainnya.

Jika ruas jalan Jantho-Lamno tembus ta-hun depan, kemudian pembangunan jalan Jantho-Keumala dan Geumpang-Pamue, dilanjutkan kembali, maka transportasi lin-tas barat-selatan dengan lintas tengah, sudah bisa dilalui dari banyak ruas jalan beraspal.

Pembukaan banyak ruas jalan di lintas tengah, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di lintas tengah. Tidak ada lagi sekatan dan isolasi transportasi an-tarkecamatan dan mobilitas penduduk se-

makin tinggi. Ini akan mendorong berbagai

sektor usaha menjadi tumbuh positif dan bergerak naik, karena akn muncul tempat usaha dan titik-titik ekonomi baru. Akan ada pembukaan areal pertanian dan perkebunan yang baru pada lintasan jalan yang telah dibuka dan diaspal, serta sektor perdagangan dan jasa lainnya.

n Drs H Sulaiman Abda MSi, Wakil Ketua I DPRA

SEBAGAI Wakil Ketua DPRA, kami berharap pemimpin Aceh yang baru, Ir-wandi Yusuf dan Nova Iriansyah meme-

gang teguh komitmen untuk menjaga ling-kungan hidup. Harapan itu kami sampaikan karena Aceh masuk daerah Indonesia bagian barat yang sangat rawan bencana alam gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lainnya.

Pada periode pertama menjabat guber-nur (2007-2012), Irwandi Yusuf bersama wakilnya Muhammad Nazar, mengontrak 2.000 orang penjaga hutan yang ditempat-kan pada Dinas Kehutanan Aceh. Tujuan dari program itu adalah untuk menjaga hu-tan produksi dan hutan lindung di Aceh, agar lahannya pohonnya tidak ditebang dan lahannya diserobot.

Sejalan dengan pengangkatan 2.000 orang tenaga kontrak untuk menjaga hutan itu, Irwandi Yusuf saat itu membuat kebi-jakan moratorium atau melarang tebang po-hon, di areal hutan produksi, hutan lindung, dan areal konservasi hutan milik negara.

Pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar, pengawasan terhadap hutan produksi dan lindung, sangat terkendali. Tapi setelah Ir-wandi tidak terpilih kembali pada pilkada 2012 lalu, pengawasan terhadap hutan lind-ung dan produksi menjadi menurun.

Laporan yang kami terima, penyero-botan hutan lindung dan produksi terjadi di beberapa lokasi. Bahkan di lintasan jalan na-sional Banda Aceh-Pidie. Bahkan areal hutan lindung Seulawah, Aceh Besar, banyak yang sudah dijadikan permukiman, perdagangan, dan lainnya.

Masalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi selama lima tahun belakangan ini, harus menjadi perhatian serius pemer-intah Irwandi Yusuf, karena sudah sangat mengkawatirkan.

Irwandi Yusuf yang gemar naik pesawat pribadinya, bisa memantau dan melihat langsung sendiri dari udara bagaimana keru-sakan hutan Aceh saat ini. Karena itu, perlu dijaga, agar ia tidak menjadi sumber bencana besar bagi anak cucu kita ke depan. Misalnya banjir bandang, tanah longsor, kemarau pa-jang, dan lainnya.

n Ir H T Irwan Djohan, Wakil Ketua II DPRA.

MELIHAT cara kerja Gubernur Ir-wandi Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kami sangat

yakin Aceh akan lebih baik di masa men-datang. Lihat saja, dua hari setelah dilantik, keduanya telah memerintahkan sejumlah SKPA untuk membenahi kembali sistem pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelak-sanaan syariat Islam.

Pelayana kesehatan, salah satu kebutu-han mendasar rakyat yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemimpin. Di negara-negara maju seperti Swedia, Amerika, Ing-gris, Singapura, Malaysia, dan lainnya, per-hatian pemerintahnya terhadap pelayanan kesehatan untuk rakyatnya sangat tinggi.

Memberikan pelayanan berobat gratis kepada masyarakat miskin melalui program asuransi kesehatan, bukan lagi hal yang baru, tapi sudah jadi program tetap/rutin. Pelayanannya harus terus ditingkatkan, agar rakyat puas.

Pemerintah Aceh dan pusat memiliki program itu. Bahkan jumlah penduduk yang dilayani di Aceh cukup banyak. Tapi pelay-anannya belum menyenangkan hati ma-syarakat. Pemegang kartu JKN dan JKRA/JKA, masih mengeluhkan pengurusan ad-ministrasi berobat di loket rumah-rumah sakit daerah. Urusannya masih ribet atau menyusahkan pasien dan keluarganya.

Melihat masalah itu, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, dua hari setelah dilantik menjadi gubernur Aceh ,memerintahkan wakilnya untuk membenahi kembali sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelak-sanaan Syariat Islam yang berjalan di Aceh.

Tiga hal itu, sangat penting untuk ke-tenangan, kebahagian, dan kepuasan ma-syarakat, di dunia dan akhirat. Kalau sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah bagus, ibadah pun menjadi tenang dan nya-man. Jadi sudah tepat, program kerja 100 hari pemimpin baru Aceh ini.

Sudah menjadi tugas pemimpin men-egakkan aturan, membersihkan korupsi, kenyamanan, dan memberikan kebahagian kepada rakyat.

n Dalimi SE, Wakil Ketua III DPRA.

HarapanPimpinan DPRA

Ciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis

Tol Aceh Harus Terwujud

Lingkungan Hidup Harus Dijaga

Benahi Layanan Kesehatan, Pendidikan,

dan Syariat Islam

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 201710 LAPORAN KHUSUS

MASIH ingat kasus pen-angkapan orang asing yang melakukan kerja

secara illegal di Kabupaten Aceh Barat awal tahun 2017 lalu? Ada warga China dan seorang warga Malaysia serta satu pemilik peru-sahaan ditahan karena melakukan pelanggaran izin masuk atau visa.

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal dianggap menjadi momok bagi pekerja Indonesia. Selain itu, kebijakan bebas visa saat ini dinilai dimanfaatkan TKA yang tidak punya keahlian atau buruh kasar nekat masuk ke Indonesia.

Pada dasarnya kebutuhan TKA sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal. Sehingga bisa terjadi proses transfer of exper-tise atau transfer keahlian, teknologi dan pengetahuan dari TKA kepada pekerja lokal, agar dapat membantu mempercepat proses pembangunan nasional dan mendorong investasi asing untuk pembangunan dan per-tumbuhan ekonomi.

Tapi sayang, Data TKA masih sering simpang siur, penanganan belum terkoordinasi secara baik, tindakan pencegahan belum jelas.

Kepala Seksi Pengawasan Nor-ma Kerja, Jaminan Sosial, Perem-puan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Ichwan ST mengatakan pengawasan dan pendataan jumlah tenaga kerja terutama tenaga kerja asing (TKA) – termasuk di Aceh- masih belum optimal bahkan masih mengalami beberapa kendala.

Di antaranya pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belum sempurna. “Artinya perusahaan masih belum teratur melaporkan

PASCA dilantik sebagai Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT lang-

sung memimpin rapat perdana dan menindaklanjuti langkah konkret dalam membenahi sejumlah per-soalan, salah satunya adalah sistem pelayanan kesehatan Aceh. “Segala kendala dan kesulitan masyarakat

KOTA Sabang harus ber-siap dan menata diri me-nyambut event akbar nasi-

onal dan internasional Sail Sabang 2017. Event ini akan diselenggara-kan pada tanggal 28 November – 5 Desember 2017 di Teluk Sabang.

Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Koordinator Bidang Ke-maritiman Luhut B Panjaitan, telah menunjuk Aceh, khususnya Kota Sabang menjadi tuan rumah Sail Sabang 2017. Penunjukan Sabang sebagai tuan rumah Sail Sabang 2017, tertuang dalam SK Kemenko Maritim No. 28 Tahun 2016 tang-gal 23 Desember 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sa-bang (BPKS) Fauzi Husin dalam pertemuan dengan mantan Ke-pala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana (Purn) Marsetio, di Kota Sabang (13/7/2017). Kunjun-gan Laksamana Marsetio ke Sabang dalam rangka melakukan koordina-si dan peninjauan persiapan pelak-sanaan Sail Sabang 2017.

Pertemuan dan Peninjauan La-pangan Persiapan Sail Sabang 2017 difokuskan di Pelabuhan CT-3 dii-kuti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, Reza Fahlevi, Wakil Wali Kota Sabang Nazarud-din, Danlanal Sabang, Wakapolres Kota Sabang serta unsur pejabat terkait lainnya di Kota Sabang.

Menurut Fauzi, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata RI telah mentargetkan minimal 100 kapal yacht yang akan berpartisi-pasi pada event Sail Sabang 2017. Menurut rencana, Menteri Pari-wisata RI Arief Yahya akan melaku-kan flight of untuk peserta Sail Sabang 2017 di Darwin Australia pada tanggal 29 Juli 2017.

Kapal yacht dari Darwin Aus-tralia ini akan singgah di Kupang

jumlah tenaga kerja mereka, terma-suk tenaga kerja asing, padahal kini untuk pelaporan bisa dilakukan se-cara online,” ujar Ichwan.

Selain itu, sebut Ichwan, saat ini kebutuhan akan TKA dalam sebuah perusahaan, masih langsung dilapor-kan ke Jakarta langsung oleh perusa-haan tanpa melalui dinas terkait. Pa-dahal keberadaan TKA bisa menjadi masukan dan PAD bagi daerah.

“Begini, setiap tahun pastinya ada perpanjangan izin, nah kalau tenaga asing itu tercatat bekerja di Indonesia, maka ia akan membayar biaya perpanjangan izin ke pusat meskipun TKA tadi bekerjanya di Aceh. Kini kita sedang terus beru-paya agar dalam pelaporan perpan-jangan izin TKA disebutkan bekerja di Aceh, sehingga biaya perpanjan-gan itu bisa menjadi masukkan bagi Aceh,” jelasnya.

Kendala berikutnya, sebut Ich-wan masih minimnya anggaran untuk pengawasan. Dimana untuk tahun 2017 tersedia anggaran un-tuk pengawasan terhadap 30 peru-sahaan saja, padahal saat ini terdata 4.503 perusahaan ada di Aceh.

Saat ini, sebut Ichwan dari pen-dataan melalui pengawasan TKA di Aceh terdapat 178 tenaga kerja as-ing yang kini bekerja di Aceh. Seba-gian besar bekerja di pabrik semen, perusahaan sawit, PLTA Peusangan, dan pelaku wisata.

“Jadi kami terus mengimbau kepada semua perusahaan untuk bisa melaporkan perusahaan mer-eka terutama jumlah tenaga kerja, agar jika hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, misalnya seng-keta, bisa diselesaikan dengan baik. “Kini pelaporan bisa dilakukan secara online dengan mengunduh form pelaporan perusahaan di web-site www.disnakermobduk.go.id” sebut Ichwan.(yayan)

selama ini akan kita cabut, biarlah kesulitan itu dipundakkan kepada kita,” tegas Wagub.

Pertemuan yang digelar di Ru-ang Rapat Wakil Gubernur, Jum’at, (07/07/2017) itu dihadiri Sekre-taris Daerah Aceh Drs Dermawan MM, Dinas Kesehatan Aceh, pihak BPJS Kesehatan Kanwil Aceh, dan

serta beberapa destinasi lain di Indonesia untuk mengikuti Sail Banyuwangi, Sail Anambas. Setelah berhenti di Tanjung Pinang, selan-jutnya mengikuti Sail Malaysia dari Johor hingga Langkawi.

Dari Langkawi diharapkan pada tanggal 1-2 Desember 2017 peserta kapal yacth akan tiba di Teluk Sabang mengikuti acara pun-cak Sail Sabang 2017 yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Fauzi, pemerintah menargetkan bisa masuk lebih dari 100 kapal yacht pada saat perhe-latan Sail Sabang 2017. Bahkan ditargetkan harus lebih banyak dari pelaksanaan sebelumnya di Kepu-lauan Riau yang mencapai 136 ka-pal yacht.

Target ini dinilai realistis meng-ingat lokasi Teluk Sabang yang sangat strategis di Selat Malaka, berdekatan dengan Phuket dan Langkawi, dua daerah yang sudah cukup terkenal dengan industri pariwisata kapal yacht.

Karena itu dibutuhkan keseriu-san semua pihak untuk menang-kap peluang ini, membangun dan menata Kota Sabang serta Teluk Sabang menjadi Pelabuhan Hub Wisata Bahari Dunia. Mengingat saban hari Selat Malaka dilalui dan dilintasi banyak kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) dari Sin-gapura-Pen-ang-Lang-kawi.

Wagub Nova Iriansyah meminta para peserta rapat untuk menjelas-kan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelayanan kesehat-an masyarakat. Terutama hambatan registrasi dan sisi administratif. Nah, mengatasi berbagai persoalan tersebut, diputuskan akan dilaku-kan beberapa perubahan pelayanan yang akan diuji coba di RSU dr Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh.

Diantaranya, akan dibentuk se-buah desk kerja khusus bagian ad-ministrasi yang akan ditempatkan di dua rumah sakit tersebut. Desk yang dibentuk ini terdiri dari pi-hak rumah sakit, BPJS Kesehatan, Kepolisian dan Jasa Raharja. Desk tersebut akan bekerja mengurus berbagai kelengkapan administrasi pasien, dimana selama ini hal terse-

para pihak terkait lainnya.Rapat dengan isu pelayanan

kesehatan sengaja digelar di hari-hari pertama pasca pelantikan Gu-bernur dan Wakil Gubernur Aceh mengingat begitu besar harapan masyarakat terkait pelayanan kes-ehatan.

Dalam pertemuan tersebut,

“Ke depan, Pelabuhan Sabang harus menjadi destinasi cruise dan wisata yacht. Jadi kita harus me-manfaatkan momentum Sail Sa-bang 2017 ini untuk kebangkitan ekonomi Aceh,” kata Fauzi.

Untuk mempercepat pengem-bangan Teluk Sabang, Menteri Pariwisata Arif Yahya bersama Deputi Ministry of Tourist and Culture Malaysia Datuk Mas Er-mieyati Syamsuddin telah me-nyaksikan penandatanganan MoU Marine Touristm Triangle Corpora-tion Langkawi-Phuket-Sabang, an-tara BPKS dengan Halim Mazmin Berhard. Penandatangan MoU ini berlangsung di ajang World Travel and Tourist Council Global Sum-mit 2017 di Bangkok.

Fauzi menambahkan, selain pelaksanaan Sail Sabang 2017, ada beberapa program strategis lainnya yang akan dilakukan. Antara lain melakukan Revitalisasi Pelabuhan Penyebarangan Balohan untuk dijadikan pelabuhan berstandar internasional. Ini telah mendapat persetujuan Bappenas dan Kemen-terian Keuangan untuk dibangun BPKS.

Selain itu juga akan dilakukan Revitalisasi Kawasan Monumen Km 0 Indonesia dengan penyelesa-ian pekerjaan dan penataan land-scape, termasuk penyediaan rest area di Desa Iboih. Proyek ini di-targetkan bisa diresmikan Presiden

RI Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2017. (fzu)

but dilakukan oleh pasien sendiri maupun keluarga pasien. “Jadi bi-arlah orang sakit fokus pada peny-embuhan diri,” pungkas Wakil Gu-bernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ya. Salah satu program ung-gulan Pemerintahan Irwandi-Nova adalah Aceh Seujahtra melalui pro-gram JKA Plus. JKA Plus meru-pakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi pemenuhan akses layanan kes-ehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat, pemberian santu-nan untuk kalangan masyarakat usia lanjut, pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan), serta mengembalikan ruh JKA yang per-nah dirasakan oleh rakyat Aceh. [hum]

“Kini pelaporan bisa dilakukan secara online dengan mengunduh form pelaporan perusahaan di website www.disnakermobduk.go.id.”

-- Ichwan ST --Kasi PNKJSPA Disnakermobduk Aceh

“Segala kendala dan kesulitan masyarakat selama ini akan kita cabut,

biarlah kesulitan itu dipundakkan kepada kita,”

-- Ir Nova Iriansyah, MT --Wakil Gubernur Aceh

“Ke depan, Pelabuhan Sabang harus menjadi destinasi cruise dan yacht. Jadi kita harus memanfaatkan momentum Sail Sabang 2017 ini untuk kebangkitan ekonomi Aceh.”

-- Fauzi Husin --Kepala BPKS

Agar Perusahaan Lancar,Ayo Laporkan Tenaga Kerja

Gerak Cepat Mewujudkan Aceh Seujahtra

100 Lebih Yacht akan Berpartisipasi di Sail Sabang 2017

http://www.disnakermobduk.go.id



TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 11LAPORAN KHUSUS

BERBAGAI upaya telah dan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemer-

intah Aceh, dan pemerintah kabu-paten kota, untuk menanggulangi kemiskinan. Namun, data-data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) seakan menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan be-lum berjalan sebagaimana yang di-harapkan.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya hasil yang dicapai dari sejumlah upaya menurunkan ke-miskinan. Antara lain karena belum terintegrasinya lintas sektor.

Selain itu, persoalan yang men-jadi kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiski-nan adalah belum baiknya peng-gunaan data secara terpadu. “Pada-hal kita telah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 dan telah dipergubkan yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 tahun 2016 tentang Arah Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Pen-anggulangan Kemiskinan Aceh,” kata Azhari Hasan pada acara “Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Program Pen-anganan Fakir Miskin”, di Banda Aceh, Selasa (18/7/2017).

bahwa masih banyak kendala yang kita hadapi dalam penggunaan data tersebut. Di antaranya masih ad-anya data yang tidak valid, juga ma-sih ada saudara-saudara kita yang berhak mendapat bantuan, namun belum masuk dalam Basis Data Ter-padu (BDT),” ungkap Azhari.

Basis data terpadu (BDT) merupakan sebuah sistem data-base yang harus digunakan untuk melakukan perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiski-nan, baik diharuskan oleh SKPA maupun SKPK. Data ini disusun dengan cara mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. Basis data terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan de-mografi dari sekitar 40 persen pen-duduk yang paling rendah status kesejahteraannya.

BDT dapat digunakan untuk melakukan analisis atau perenca-naan kegiatan/program penang-gulangan kemiskinan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggu-langan kemiskinan yang relevan,

Kegiatan ini berlangsung se-lama dua hari, dari tanggal 18-19 Juli 2017 di Bappeda Aceh. Dihad-iri oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN-P2K), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, para kepala SKPA di lingkungan Pemerintahan Aceh, para kepala Bappeda 23 kabupaten/kota, para kepala dinas sosial 23 kabupaten/kota, Sekretariat TKPK Aceh dan kabupaten/kota.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan mengatakan, pihaknya akan terus menyempurnakan data BDT dan mendorong agar dipergunakan dalam setiap program pembangu-nan. “Namun kita juga menyadari

sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

Di samping itu juga dapat digu-nakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program-pro-gram perlindungan sosial. “Ketika instansi pelaksana program pen-anggulangan kemiskinan atau per-lindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka basis data terpadu dapat menye-diakan data nama dan alamat indi-vidu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang menge-lola program perlindungan sosial,” kata Kepala Bappeda Aceh.

Sebagai contoh, lanjutnya, sejak tahun 2012 basis data terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari program raskin, jamkesmas, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, maupun program-program lain yang dikelola pemerintah daerah.

Kepala Bappeda Aceh meng-harapkan dukungan dan partisipasi penuh dari 23 kabupaten/kota agar kegiatan pemutakhiran mandiri untuk basis data terpadu 2015 ber-jalan lancar, bahkan bisa melemba-ga dalam program/kegiatan pemer-intah kabupaten/kota.(cekwat)

“Basis data terpadu (BDT) merupakan sebuah sistem database yang harus

digunakan untuk melakukan perencanaan program/kegiatan penanggulangan

kemiskinan, baik diharuskan oleh SKPA maupun SKPK.”

-- Azhari Hasan --

Kepala Bappeda Aceh

Program Kemiskinan Harus Menggunakan BDT

KEMISKINAN merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan un-tuk memenuhi kebutuhan dasar sep-

erti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ada beberapa penyebab kemiskinan, di antaranya yaitu faktor alam, keterampilan atau keterisolasi desa, ketiadaan atau minimnya sarana prasa-rana, dan lainnya.

Banyak upaya melalui program dan ke-giatan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh guna menekan angka kemiskinan ini. Berdasarkan Pepres Nomor 166 tahun 2016 mengenai program percepatan penanggu-langan kemiskinan, dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 mengenai pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar dan Program In-donesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, maka guna mempertajam kete-patan sasaran digunakanlah Basis Data Ter-padu (BDT).

Pemerintah Aceh juga telah mengeluar-kan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 yaitu tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Tata Kelola Pen-anggulangan Aceh. Pergub tersebut men-gatur bagaimana pemanfaatan Satu Data Aceh atau Basis Data Terpadu (BDT) untuk penanggulangan kemiskinan yang dijadikan rujukan sumber data utama dalam meren-canakan kebijakan, program dan sasaran pembangunan kemiskianan Aceh maupun kabupaten/kota.

Pemanfaatan BDT adalah untuk mem-peroleh informasi terkini rumah tangga dan individu. Data ini dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan pro-gram-program perlindungan sosial dan pen-anggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah.

Berdasarkan BDT tersebut, Tingkat ke-miskinan ini di bagi dalam 4 desil. Yaitu de-sil 1 untuk Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Desil 2 kesejahteraan di atas 10% - 20% terendah di Indonesia.

Desil 3 kesejahteraan di atas 20% - 30% terendah di Indo-nesia. Desil 4 kesejahteraan di atas 30% - 40% terendah di Indonesia.

Jika kita lihat kondisi ke-miskinan di Aceh, maka an-gka kemiskinan tertinggi yaitu pada Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 22.834 rumah tangga atau sebanyak 329.272 orang. Hal ini didapat dari pe-nilaian 5 indikator kemiskinan, yaitu status kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ke-tenagakerjaan dan informasi pokok rumah tangga.

Untuk status kesejahteraan terdiri dari status kesejahteraan dan individu, kepala rumah tangga perempuan untuk kelompok usia, dan status kesejahteraan individu untuk kelompok usia dan jenis kelamin.

Untuk tingkat kesejahteraan sosial, pada desil satu, rumah tangga miskin di Aceh Utara merupakan yang tertinggi di Aceh, yaitu sebanyak 14.266 rumah tangga dan 79.079 jiwa. Untuk kepala rumah tangga perempuan untuk kelompok usia, di Aceh terdapat sebanyak 122.081 kepala rumah tangga perempuan. Jumlah terbanyak ter-dapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebe-sar 22.860 kepala rumah tangga perempuan.

Untuk indikator pendidikan, terdiri atas anak bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia dan individu yang bersekolah menurut jenis sekolah dan jenis kelamin. Berdasarkan BDT untuk program perlindungan sosial, jumlah anak yang ber-sekolah sebanyak 556.478 jiwa, dari usia 7 hingga 18 tahun dan 99.419 jiwa untuk yang tidak bersekolah. Jika dilihat lebih rinci lagi, maka angka usia 7 hingga 18 tahun yang ti-dak bersekolah berada di Kabupaten Aceh utara yaitu sebesar 16.367 jiwa.

Pada indikator kesehatan terdiri atas penggunaan fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kecacatan menurut kelompok usia dan jenis kelamin,

belum menggunakan listrik dan 6.221 rumah tangga yang menggunakan peneran-gan dari non-PLN. Masih ada 197.519 rumah tangga yang belum memiliki jamban dan 93.660 rumah tangga yang memiliki jamban bersama.

Perkuat basis ekonomiGuna menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran ini, Pemerintah Aceh men-gambil beberapa kebijakan, yaitu perkuatan basis perekonomian desa, penciptaan lapan-gan kerja, Perbaikan Konektivitas Untuk Inflasi Yang Rendah, Perluasan Pelayanan Dasar, Perhatian Khusus pada UMKM, Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan dan Pengembangan Kewirausahaan.

Angka kemiskinan yang tinggi menun-jukan bahwa pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berada di garis depan un-tuk menghapuskan praktik KKN yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat sekal-igus mematikan kreatifitas dan produktifikas masyarkat.

Selesai itu, proses pembangunan yang ber-pihak pada kepentingan kelompok tertentu dari pada kepentingan masyarakat umum menyebabkan sasaran dan kualitas pemban-gunan tidak terealisasi secara maksimal.

Nantinya penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintah yang clean dan clear government serta komitmen yang tinggi dari penyeleng-gara pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk untuk pemberatasan KKN sangat di-perlukan.

Pemerintah dengan tata kelola yang baik diharapkan dapat menyusun dan mengim-plementasikan program pengentasan ke-miskinan melalui penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infra-struktur dasar yang terintegrasi. Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal pemasaran produk unggulan masyarkat dan penguatan kelembangaan perlu ditingkat-kan.(firman/cekwat)

serta penyakit kronis menurut kelompok usia dan jenis kela-min. Ada 31.916 jiwa dari usia di bawah 15 tahun hingga di atas 60 tahun yang menderita cacat dan yang terbanyak yaitu laki-laki. Jika kita lihat per kabupaten maka Aceh Utara mempunyai angka tertinggi dibandingkan dengan kabupat-en lainnya yaitu sebesar 4.747 orang cacat.

Begitu pula untuk penderita penyakit kronis, Kabupaten Aceh Utara mempun-yai angka tertinggi sebanyak 16.497 orang (15,16%). Sementara jumlah keseluruh di Provinsi Aceh sebesar 108.757 orang pend-erita penyakit kronis.

Indikator ketenagakerjaan terdiri atas individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia, lapangan usaha dari pekerjaan utama kepala rumah tangga dan la-pangan usaha dari pekerjaan utama individu. Di Provinsi Aceh, ada 6.028 orang bekerja yang berusia 5-14 tahun (di bawah umur). Untuk usia 15-59 tahun 689.017 yang beker-ja dan 671.635 yang tidak bekerja.

Angka orang bekerja yang berumur 5-14 tahun terbanyak yaitu di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.226 orang, sedangkan un-tuk usia 15-59 yang tidak bekerja sebanyak 107.839 orang di Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat Aceh yang bekerja terbanyak di sektor pertanian tanaman padi dan palawija sebanyak 307.895 orang, kemudian diikuti pada sektor perkebunan sebanyak 147.945 orang dan sektor perdagangan sebanyak 58.793 orang.

Pada indikator informasi pokok rumah tangga terdiri atas status tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan utama dan bahan bakar utama untuk mema-sak. Untuk sumber air ada 263.100 rumah tangga yang menggunakan air dari sumber terlindung dan 175.402 rumah tangga dari sumber yang tidak terlindung.

Masih ada 21.188 rumah tangga yang

BDT: Rumah Tangga Miskin Terbanyak Ada di Aceh UtaraANALISIS

Oleh Dr. Ir. Zulkifli, M.Si

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 201712 LAPORAN KHUSUS

Damai Aceh

SELAMA 30 tahun (1976-2006) Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara

pernah menjadi penyumbang de-visa terbesar bagi Republik Indone-sia melalui kilang LNG Arun dan beberapa industri di sekelilingnya. Banyaknya industri dan pekerja as-ing di kawasan ini menimbulkan julukan “Kota Petro Dollar” untuk Lhokseumawe dan sekitarnya.

Akan tetapi, pengurasan isi perut bumi Aceh Utara tidak me-nimbulkan kesejahteraan merata bagi penduduk setempat. Banyak warga Aceh Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Con-tohnya, Desa Tanjung Dalam Se-latan, Kec. Langkahan, merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin. Di desa yang berjarak seki-tar 20 km dari Pasar Panton Labu ini sangat mudah ditemui keluarga miskin, pengangguran, rumah gu-buk, anak kurang gizi, dan remaja putus sekolah.

Pada Rabu (18/7/2017) wartawan Tabangun Aceh mengu-jungi desa ini untuk melihat potret

kemiskinan dan sampel rumah tak huni. Geusyik setempat, Abdul Hanan, dan Usman Yusuf (Kepala Dusun Tanjung Selamat), men-gakui bahwa desa mereka adalah yang paling banyak KK miskin di Aceh Utara. Mereka mengajak Ta-bangun Aceh untuk melihat contoh kehidupan keluarga miskin dari dekat.

Rosni (49) duduk bersama anak-anak dan cucunya di gubuk yang terdapat di depan rumahnya yang juga mirip gubuk. Tatapan mereka tidak menyimpan asa akan masa depan yang menjanjikan. Pu-trinya, Nurhayati (17), memiliki satu anak baru saja diceraikan oleh suaminya di Riau.

Sementara sang cucu usia 18 bulan duduk dalam gendongan sang nenek, dalam keadaan telan-jang sambil menghisap botol berisi air putih. Dia belum bisa berjalan. Kepala sang bayi tidak tumbuh rambut. Kepalanya tampak tidak seimbang dengan badannya yang kurus kering, matanya agak masuk ke dalam. “Anak ini kekurangan

gizi,” kata geusyik setempat.“Nurhayati menikah dengan

orang Jawa dari Riau saat usianya masih 14 tahun. Sejak dua bu-lan lalu mereka sudah bercerai. Nurhayati tidak mau balik lagi ke Riau karena suaminya sudah meni-kah lagi di sana,” ujar Rosni.

Ayah sang bayi tidak mengirim biaya untuk kebutuhan anaknya. Semua kebutuhan bayi menjadi tanggungan Rosni. Sementara Rosni tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang. Be-gitu juga suaminya, M. Yakub, yang berprofesi sebagai buruh tani.

“Saya kadang-kadang bekerja membersihkan buah sawit di ke-bun milik orang. Dibayar Rp 200 per kg. Dari pagi sampai sore saya mendapat bayaran antara Rp 10 - 15 ribu,” ucap Rosni.

“Suami saya bekerja di sawah milik orang lain dengan luas satu amak (0,25 ha). Itu pun baru mu-lai tahun ini karena ada warga yang mencetak sawah baru. Sebelumnya kami tidak menggarap sawah,” lan-jut Rosni. (hasan basri m.nur)

SALAH satu indikatornya keluarga miskin adalah tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah berlantai

tanah, dinding rumbia/bambu/papan ber-lubang dan tidak memiliki sanitasi yang se-hat adalah di antara cirinya. Rumah mirip gubuk dengan mudah dapat ditemui Desa Tanjung Dalam Selatan, Langkahan, Aceh Utara.

Pasangan suami-istri, M.Yakub dan Rosni, tinggal dalam rumah berlantai ta-nah bersama lima anak-anaknya. Salah satu anaknya, Nurhayati (17), sudah meni-kah dan mempunyai seorang putra. Arti-nya Nurhayati sudah memiliki KK tersend-iri. Dua KK ini yang terdiri delapan anak manusia menempati satu rumah kecil.

“Rumah” milik M. Yakub dindingnya terbuat dari batang bambu cincang, atap dari daun rumbia, dan beralaskan tanah. Pada dinding dan atap terdapat banyak lubang. Tidak ada jendela, plafon, dan ka-

jungi kediaman Rosni. Dia juga bersedia dihubungi melalui HP. 082370679907.

“Ini adalah potret kemiskinan yang paling parah, selain rumahnya sangat ti-dak layak, juga tingkat tanggungan kelu-arga ini yang sangat besar. Delapan orang yang terdiri dua KK tinggal dalam sebuah gubuk kecil. Keluarga yang seperti ini seharusnya menjadi prioritas penerima rumah dhuafa,” kata Abdul Hanan.

Bangun sendiri rumah gubukMahdi (48), warga miskin di Dusun

Bukit Seuntang Desa Tanjung Dalam Se-latan, membangun sendiri tempat tingal untuk keluarganya. Beberapa warga me-nyumbang papan bekas untuknya. Kebetu-

mar mandi dalamnya.Di dalam rumah itu terdapat satu

sekat kamar kecil yang ada kasur. Kasur ini dibeli saat M.Yakub menerima menan-tu untuk puteri kesayangannya, Nurhayati (17), yang kemudian sang suami pergi meninggalkan isteri setelah memberinya seorang bayi. Di samping “kamar utama” ini terdapat dua sekatan dari kelambu.

“Ini tempat tidur saya bersama sua-mi,” ujar Rosni sambil menunjuk sekat dari kelambu. Sementara di dalam kelam-bu satu lagi tempat tidur anak-anak”, sam-bung Rosni.

Di bagian depan terhampar sehelai tikar di atas tanah. Kalau lebaran Rosni menerima tamu di atas tikar ini. Sebagian “ruang tamu” dibiarkan terbuka dengan permukaan tanah. Mungkin karena tikarnya tidak mencukupi. Sementara di bagian da-pur dindingnya tampak hampir rubuh.

Pasangan M.Yakub – Rosni memiliki

lan Mahdi adalah tokoh agama yang diper-caya sebagai imam di mushalla dusun itu.

Di rumah yang dibangun Mahdi ini juga menetap dua KK, karena salah satu putrinya sudah menikah. Di dalam rumah papan bekas ini tinggal enam orang ma-nusia. Mahdi sehari-hari bekerja di sawah, menggarap sawah warisan mertua seluas 1.250 meter.

“Kami hanya memiliki tanah sawah dua kupang atau setengah naleh (lebih kurang 1.250 meter). Ini adalah sawah warisan pemberian orang tua saya,” kata Rabi’ah (35) isteri Mahdi kepada Tabangun Aceh dengan nada suara serak. (hasan basri m. nur)

5 orang anak, yaitu: Ismail (19), Nurhayati (17), Marbawi (15), Safrida (13), Muliana (10), dan seorang cucu yang masih beru-sia 18 bulan.

Anak tertua, Ismail, bekerja sebagai buruh muat sawit di perkebunan sawit di desa tetangga. Anak kedua, Nurhayati, adalah janda satu anak. Anak ketiga, Mar-bawi, sudah tamat SMP dan sekarang menganggur. Sementara Safrida baru tamat SD, dia tak melanjutkan sekolah lagi. Yang sulung, Muliana, masih duduk di bangku SD.

“Safrida mau melanjutnya pendidikan ke dayah, tapi saya tidak punya uang un-tuk membiayainya,” cerita Rosni.

Geusyik setempat, Abdul Hanan, mengharapkan agar pemerintah, DPRK, DPRA, atau pihak lain untuk membantu membangun rumah layak huni bagi Rosni dan keluarganya. Hanan bersedia mendampingi donatur untuk mengun-

Potret Kemiskinan di

Eks Petro Dollar

Dua KK dalam Satu Gubuk

Saya kadang-kadang bekerja membersihkan buah sawit di kebun milik orang. Dibayar Rp 200 per kg.

Dari pagi sampai sore saya mendapat bayaran antara Rp 10 - 15 ribu,”

-- Rosni --Warga Tanjung Dalam Selatan

“Ini adalah potret kemiskinan yang paling parah, selain rumahnya sangat tidak layak, juga tingkat

tanggungan keluarga ini yang sangat besar. Keluarga yang seperti ini seharusnya menjadi

prioritas penerima rumah dhuafa,”

-- Abdul Hanan -- Geusyik Tanjung Dalam Selatan

Rumah Rosni (49). | FOTO: IRFAN M NUR

Rosni (49) menggendong cucunya. | FOTO: IRFAN M NUR

NURHAYATI (17) di dapur rumah ibunya. | FOTO: IRFAN M NUR

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 2017 13LAPORAN KHUSUS

Dari diskusi dengan masyarakat setempat, geusyiek serta Kaur Kesra Kecamatan Langkahan, Azwar, dapat ditarik beberapa penyebab kemiski-nan di desa itu:1. Semangat kerja yang rendah. Meski desa itu

subur dan didukung sistem pengairan yang ba-gus tapi sebagian besar masyarakatnya tidak patuh pada aturan cocok tanam padi. Misal-nya, kalau diumumkan waktu memulai turun ke sawah dari tanggal 1 – 25 dan dalam rentang waktu dibuka irigasi, tapi banyak warga yang ti-dak mau ikuti.

2. “Inilah yang menyebabkan warga desa tidak mampu mengejar panen dua kali dalam seta-hun, tetapi tiga kali dalam dua tahun. Mulai ta-hun ini kami sudah bertindak tegas, siapa yang tidak mau ikuti, maka saat dia ke sawah tidak dibuka lagi irigasinya. Dengan sikap tegas ini kami harapkan pada tahun depan dapat kami dapat mengejar panen dua kali dalam seta-hun,” kata Geusyik Hanan.

3. Pendidikan yang rendah. Mayoritas warga desa Tanjung Dalam Selatan berpendidikan SD, se-hingga mereka tidak mempunyai wawasan yang cukup dalam menghadapi tantangan hid-up. Kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya masih rendah. “Di usia SD sudah disuruh petik buah pinang oleh orangtunya. Bagaimana mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak kalau pendidikannya hanya SD?,” tanya Hanan.

4. Tidak mempunyai keterampilan hidup (skill). Selain mayoritas warga desa berpendidikan SD, instansi terkait juga tidak pernah memberikan pendidikan keterampilan untuk warga desa, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui harus mengerjaan apa untuk mengisi waktu yang ada.

5. Tidak ada semangat merantau. Tidak ada tradi-si merantau di kalangan pemuda desa, sehing-ga pengangguran di kalangan usia produktif menumpuk di desa. Dengan merantau biasan-ya akan mengubah pola pikir, semangat dan tanggung jawab dalam mencari nafkah. “Nggak usah jauh-jauh, ada warga desa ini yang belum pernah pergi ke Langsa,” kata Hanan.

6. Pola hidup boros, merokok. Hampir setiap laki-laki di desa Tanjung Dalam Selatan adalah perokok. Walau miskin, mereka tetap menyisi-hkan uang untuk membeli rokok. Harga rokok kretek rata-rata Rp 18.000 per bungkus. Kalau mereka mengonsumsi rokok 2 bungkus per hari, maka dalam sebulan menghabiskan uang Rp 1.080.000, dalam satu tahun Rp 12.960.000. Jika kebiasaan merekok dihilangkan, maka uang ini dapat dijadikan modal usaha untuk beternak ayam/bebek, ikan air tawar, kambing hingga lembu.

7. Fasilitas jalan penghubung rusak. Selama ber-tahun-tahun jalan penghubung desa ini dengan desa-desa di pedalaman rusak parah, sehingga warga desa pedalaman cenderung memilih bertransaksi ke Lhoksukon melalui jalur lain. “Kalau infrastruktur jalan bagus, masyarakat akan mudah dalam memasarkan hasil kebun. Alhamdulillah, tahun ini jalan mulai dibangun,” kata Hanan.Geusyik Abdul Hanan mengharapkan per-

hatian serius dari semua pihak untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang mel-ilit desanya, baik melalui pembangunan rumah dhuafa, penyuluhan pertanian/perkebunan hingga penyediaan fasilitas pendidikan.

“Lahan di tempat kami masih luas dan sangat cocok untuk pengembangan perkebunan papaya. Nah, dalam hal ini kami sangat mengharapkan instansi terkait melakukan pembinaan kepada warga desa,” harap Hanan. (hasan basri m nur)

GAMPONG Tanjung Dalam Selatan adalah desa yang sangat luas di Aceh Utara. Desa ini terdiri empat dusun yang jarak satu

dusun dengan lainnya mencapai 3 km. Pekerjaan penduduk desa ini sebagian besar adalah petani padi dan buruh tani, dengan kepemilikan sawah pribadi rata-rata sekitar 0,5 ha. Fasilitas irigasi tek-nis cukup bagus dan memadai.

“Desa Tanjung Dalam Selatan memiliki pen-duduk yang cukup ramai, 475 KK dengan jumlah penduduk mendekati 3.000 jiwa. Mayoritas pen-duduknya adalah tamatan SD,” kata Geusyik Abdul Hanan.

BERBEDA dengan Tan-jung Dalam Selatan, di Gampong Lhok Puuk,

Seunuddon, memiliki penduduk miskin yang “tersembunyi”. Di-katakan tersembunyi, karena di desa ini tidak tampak kemiskinan fisik dari rumah hunian warga.

“Kalau dilihat dari rumah-rumah warga, maka tak ada yang mengira bahwa Lhok Puuk ini adalah desa miskin. Padahal 90 persen dari 390 KK di desa ini hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan haji, calon haji saja tidak ada di kampung ini,” kata Cut Ali, Geusyik Gampong Lhok Puuk, Seunuddon, kepada Taban-gun Aceh, Kamis (18/7) sore.

“Rumah-rumah warga Lhok Puuk adalah bantuan BRR dan NGO usai musibah tsunami 2004. Semua rumah warga yang rusak oleh tsunami di desa ini dibangun kembali oleh NGO. Makanya rumah di sini bagus-bagus,” sambung Cut Ali didam-pingi budayawan Aceh, Syamsud-din Jalil alias Ayah Panton.

Pendidikan penduduk Lhok Puuk rata-rata adalah tamat SD. Mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan yang menggunakan boat

dan pancing sebagai alat tangkap ikan. Boat-boat itu sebagian besar bukan boat milik pribadi secara penuh.

“Harga boat mencapai Rp 20 juta per unit. Terkadang warga desa ini membeli boat dengan modal Rp 5 juta, dan Rp 15 juta lagi merupakan uang pinjaman dari toke ikan. Kesepakatannya adalah ikan hasil tangkapan harus dijual pada toke sembari mem-bayar cicilan,” sambung Cut Ali yang mengaku sudah 15 tahun menjadi geusyik.

Nasib nelayan sangat tergan-tung pada tangkapan di laut. Bi-aya operasional boat untuk sekali melaut adalah Rp 300 ribu. “Ter-kadang ikan yang didapat bisa mencapai Rp 1 juta, terkadang untuk modalnya saja tidak men-cukupi. Begitulah nasib nelayan kecil,” lanjut Cut Ali.

Bantuan DijualCut Ali mengakui sering ada

bantuan dari pemerintah untuk warga desanya, meski belum mer-ata. Bantuan alat tangkap yang sifatnya kecil seperti pancing di-berikan langsung kepada nelayan. Sementara bantuan yang sifatnya besar boat diberikan untuk ke-

lompok nelayan.“Terkadang bantuan itu dijual

oleh kelompok penerima. Inilah problem yang harus dicari solusi agar tidak lagi terulang kejadian serupa,” kata Cut Ali sambil me-nambahkan pada tahun 1995 dia pernah memperjuangkan setiap KK di desa itu mendapatkan bantuan lembu, tapi semuanya dijual kecuali satu KK yang terus berkembang sampai saat ini.

Sementara Ayah Panton me-nyarankan agar pemberian ban-tuan kepada masyarakat men-gadopsi pola mawah.

“Tidak boleh diberikan se-cara cuma-cuma. Harus dicari mekanisme agar bantuan yang di-berikan tidak dijual oleh peneri-manya. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan lembu untuk warga. Lembu itu harus dimawahkan kepada satu orang untuk mengelolanya. Saat peny-erahan bantuan ada tiga pihak harus teken perjanjian, yaitu penerima bantuan, sigeumeubeu (pengelola mawah) dan pemer-intah. Hasil dari mawah ini yang boleh dijual,” saran Ayah Panton. (hasan basri m nur)

“Kalau dilihat dari rumah-rumah warga, maka tak ada

yang mengira bahwa Lhok Puuk ini adalah desa miskin. Padahal 90 persen dari 390 KK di desa adalah miskin,”

-- Cut Ali --Geusyik Lhok Puuk,

Seunuddon

“Bantuan tidak boleh diberikan secara cuma-cuma. Harus dicari mekanisme agar bantuan yang diberikan tidak dijual oleh penerimanya,”

-- Ayah Panton --Budayawan Aceh

Ini Penyebab Kemiskinan

di Tanjung DalamKemiskinan “Tersembunyi” di Lhok Puuk

SALAH satu hal penting yang akan berdampak sig-nifikan bagi peningkatan

perekonomian adalah semangat entrepreneurship. Pemuda harus mampu mengambil peran di sek-tor ini untuk meningkatkan nilai tawar Aceh di mata dunia. Lebih jauh, semangat entrepreneur akan memperkecil angka penganggu-ran dan kemiskinan di Serambi Mekkah ini.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh H. Jamaluddin Jamil, ST men-gatakan bahwa saat ini sangat banyak peluang pekerjaan di Aceh namun peluang tersebut be-lum mampu dimanfaatkan oleh para pemuda Aceh, disebabkan kurangnya keterampilan. “Setelah

kan pekerjaannya,” tambahnya.Jamaluddin menyebutkan,

selama tiga tahun belakangan ini KNPI Aceh sudah melaksanakan berbagai pelatihan skill kepada pemuda diseluruh penjuru tanah rencong. “Lebih dari empat ribu pemuda di seluruh kabupaten/kota se-Aceh dan sebahagian dari mereka saat ini sudah mandiri bahkan juga sudah mempeker-jakan anak muda lainnya. Tidak kurang dari 33 jurusan yang kita buka mulai dari service HP sampai operator alat berat untuk pemuda. Mulai dari merias wajah sampai pembuatan kue untuk remaja pu-tri,” urai Ketua Inkindo Aceh itu.

KNPI Aceh, sambung Jam-aluddin, terus mendorong para pihak dari berbagai lembaga un-tuk bisa bersama-sama melahir-kan pemuda mandiri.

Ia yakin, dengan program pemuda mandiri ini menjadi stimulus dalam penurunan angka pengangguran di Aceh, yang saat ini masih atas rata-rata nasional. “Kami juga terus mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam hal melahirkan pemuda mandari dan jika saja pemerintah Aceh mau melakukan ini insyal-lah pengangguran di Aceh akan tuntas. Insyallah,”pungkas Jam-aluddin Jamil [rid]

kita yakin bahwa pemuda kita bermasalah dengan keterampilan (skill) maka KNPI Aceh yang saat kami dilantik diminta untuk mengibarkan panji-panji pemuda ke setiap gampong yang ada di Aceh, maka kami bersama pen-gurus KNPI Aceh, KNPI kabu-paten/kota dan OKP fokus untuk mencetak pemuda mandiri,” jelas Jamaluddin.

Dikatakan, peran KNPI selalu diarahkan untuk mengembang-kan pola pikir dan pendidikan skill, sehingga para pemuda Aceh serius dalam mengolah kekayaan alamnya. “Pelatihan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan pasar di Aceh alias be-gitu selesai pelatihan alumni kita dengan mudah untuk mendapat-

“Pelatihan yang kita lakukan adalah

sesuai dengan kebutuhan pasar di Aceh alias begitu selesai pelatihan

alumni kita dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaannya,”

-- H. Jamaluddin

Jamil, ST --Ketua KNPI Aceh

Konsistensi KNPI Memperkecil Angka Pengangguran

PAMUDA Aceh utusan KNPI sebagai peserta pelatihan operator alat berat. | FOTO WWW.GOACEH.CO

PEMBANGUNAN jalan di pusat pasar Tanjung Dalam dan aliran irigasi yang baik. |FOTO: IRFAN M NUR

TIM Tabangun Aceh didampingi Geuchik Cut Ali dan masyarakat di Gampong Lhok Puuk, Seuneudon. | FOTO: IRFAN M NUR

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 201714 WAWANCARA

Sudah sejauh mana progres rencana pembangunan Pabrik Se-men Indonesia Aceh saat ini?

Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Semen SIA dibagi atas 3 tahapan besar yaitu: 1) Per-siapan, 2) Pembangunan Fasilitas Pendukung Pabrik, dan 3) Pemban-gunan Fasilitas Produksi Pabrik.

Untuk tahap persiapan, PT Se-men Indonesia Aceh telah meny-elesaikan pengurusan seluruh periz-inan yang dibutuhkan baik terkait legalitas perusahaan, lingkungan, dan persyaratan pelaksanaan kon-struksi. Di antaranya Izin Usaha Industrik Semen, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, AMDAL (SIA sedang melakukan proses addendum AM-DAL), Izin Pembangunan & Op-erasional Dermaga, dan lainnya.

Untuk pembangunan fasilitas pendukung pabrik, PT SIA telah membangun masjid untuk tempat ibadah pekerja, poliklinik untuk fasilitas perobatan tenaga kerja yang saat ini dalam proses konstruksi, dan fasilitas pendukung lainnya seperti: cut & fill, project office, gardu listrik kebutuhan proyek, dll.

Untuk pembangunan fasilitas produksi pabrik, PT SIA melalui Tim Proyek Aceh sedang dalam proses penyelesaian tender alat-alat utama pabrik yang targetnya akan selesai pada akhir bulan Juli 2017. Alat-alat utama pabrik ini akan di-penuhi oleh vendor luar (terutama Eropa) yang telah memiliki pen-galaman berkelas dunia dalam pem-bangunan pabrik semen.

Secara keseluruhan progres pembangunan pabrik Aceh ini baru mencapai 2,22% di akhir Juni 2017.

Targetnya, tahun berapakah Pabrik ini akan mulai beroperasi?

Pembangunan Pabrik SIA ini ditargetkan akan selesai pada bulan September 2020 dan mulai berop-erasi secara komersil di akhir tahun 2020, atau membutuhkan waktu ± 3 tahun sejak ditandatanganinya kontrak alat-alat utama pabrik.

Berapa jumlah tenaga kerja yang terserap saat Pabrik opera-sional?

Saat Pabrik beroperasi nanti, dibutuhkan sekitar ±400 tenaga

kerja organik dan ± 500 tenaga nonorganik, dari seluruh jenjang pendidikan, baik sarjana, diploma, maupun SMA/SMK, dari seluruh jurusan pendidikan baik teknis maupun nonteknis.

Sementara dalam tahapan pelaksanaan pembangunan pabrik, total kebutuhan tenaga kerja adalah sebesar lebih kurang 2.000 orang.

Apa saja manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat seki-tar, serta masyarakat Aceh dari operasi pabrik ini?

Dengan adanya Pabrik SIA ini diharapkan masyarakat di sekitar Pabrik pada khususnya, dan ma-syarakat Aceh pada umumnya, dapat menerima manfaat yang sebesar-besarnya berupa:

Terciptanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Terciptanya peluang usaha baru seperti rekanan perusahaan, produksi dan transportasi incoming material & produk pabrik, penye-diaan barang dan jasa kebutuhan pabrik;

Berkembangnya infrastruk-tur di wilayah operasi perusahaan seperti perluasan dan perbaikan jalan & jembatan, pembangunan kantor, gedung pertemuan, sarana olahraga; Peningkatan kemam-puan dan pengetahuan masyarakat melalui program pelatihan dan pembinaan;

Perbaikan sarana ibadah, du-kungan kepada aktifitas keagamaan, perbaikan dan pembangunan fasili-tas umum permukiman masyarakat melalui program-program CSR pe-rusahaan.

Dan manfaat-manfaat lainnya sebagai efek domino dari pemban-gunan pabrik SIA ini.

Sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Semen Indonesia Aceh untuk membang-

kitkan perekonomian dan ke-hidupan masyarakat di sekitar pabrik?

Terserapnya tenaga kerja lokal dalam aktifitas proyek pemban-gunan pabrik, saat ini sekitar 190 orang baik sebagai pelaksana proyek dan juga yang bergabung di Semen Indonesia Aceh.

Pemanfaatan barang/produk/jasa lokal yang dimiliki masyarakat untuk keperluan operasional pem-bangunan pabrik, seperti katering, air bersih, laundry, material, dan jasa konstruksi.

Pembentukan & Pembinaan Forum Masyarakat Gampong di 11 desa Ring-1 area Pabrik. Pelatihan keterampilan bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat dalam rangka pe-nyiapan calon tenaga kerja terampil yang dapat diserap oleh proyek pembangunan pabrik.

Perbaikan sarana irigasi ma-syarakat dalam rangka meningkat-kan produktifitas pertanian. Bantu-an dan dukungan terhadap kegiatan kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan olahraga bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pasar murah bagi masyarakat sekitar di bulan Ramadhan untuk membantu mer-ingankan beban ekonomi masyara-kat.

Apakah PT Semen Indonesia Aceh menghadapi kendala ter-tentu dalam proses pembangunan Pabrik Semen ini?

Masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya Kecamatan Muarati-ga dan Kecamatan Batee, belum pemah bersentuhan dengan dunia industri, sehingga tantangan utama bagi PT SIA adalah memberikan pengertian kepada masyarakat ten-tang dampak sekaligus manfaat dari pembangunan Pabrik Semen ini. Jika masyarakat sudah dapat memahami dampak & manfaat ke-beradaan Pabrik Semen ini, maka kami yakin dukungan dari ma-syarakat serta pemangku kepent-

ingan terkait akan sangat besar, se-hingga dapat memperlancar proses pembangunan pabrik semen SIA.

Seperti tingginya harapan ma-syarakat sekitar untuk dapat segera bergabung dan terlibat dalam pem-bangunan pabrik semen, sementara kebutuhan untuk saat ini masih terbatas dan juga belum sesuainya keahlian yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

Masih adanya tuntutan dan klaim dari masyarakat tentang hak atas lahan, meskipun secara legal area lahan pembangunan Pabrik Semen merupakan milik dari PT Semen Indonesia Aceh yang dibuk-tikan dengan sertifikat kepemilikan dikeluarkan oleh BPN.

Apa harapan Bapak kepada masyarakat sekitar dan Pemerin-tah Aceh?

Kami berharap komunikasi an-tara perusahaan dengan masyarakat dan Pemerintah Aceh dapat terjalin dengan baik sehingga informasi yang dibutuhkan oleh masyara-kat dan harapan dari Pemerintah Aceh terhadap PT SIA bisa diper-oleh secara lengkap dan berimbang. Sehingga persepsi negatif tentang dampak buruk pabrik semen bisa dihilangkan.

Beberapa bentuk dukungan yang kami butuhkan dari masyara-kat dan Pemerintah ialah:

• Terwujudnya dukungan sos-ial dari masyarakat khususnya dalam menciptakan kondusifit-as & keamanan terhadap pelak-sanaan pembangunan pabrik.

• Percepatan proses pengurusan perizinan dari Pemerintah Dae-rah seperti; Adendum AMDAL, pemanfaatan air, pemindahan jalan Provinsi.

• Peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung sep-erti; jalan dan jembatan

• Mendorong Peningkatan infra-struktur kelistrikan, dan fasilitas umum lainnya.(*)

PT Semen Indonesia Aceha k a n

Rekrut Ribuan Tenaga KerjaPembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA) merupakan

tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri BUMN, terhadap keinginan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan adanya Pabrik Semen SIA ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pidie, khususnya, dan di Provinsi Aceh pada umumnya.

Pembangunan pabrik SIA ini ditargetkan akan selesai pada bulan September 2020 dan mulai beroperasi secara komersil di akhir tahun 2020. Saat pabrik beroperasi nantinya, dibutuhkan sekitar 400 tenaga kerja organik dan 500 tenaga nonorganik dari seluruh jenjang pendidikan. Sementara dalam tahapan pelaksanaan pembangunan pabrik, total kebutuhan tenaga kerja adalah sebesar lebih kurang 2.000 orang.

Guna mengetahui lebih dalam terkait progres dan kendala yang dihadapi PT SIA, reporter Tabangun Aceh, Ridha Yuadi mewawancarai Ir. Bahar Syamsu, President Director of PT Semen Indonesia Aceh (SIA). Wawancara dilakukan secara tertulis melalui surat elektronik. Berikut petikannya;

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Samana Citra Agung membentuk PT Semen Indonesia Aceh untuk membangun pabrik semen senilai Rp 5 triliun di Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. | FOTO: TRANSPORTASI.CO

Gambar mewarnai di atas diperuntukkan bagi siswa-siswi TK/SD/MI. Warnailah, lebih baik menggunakan PASTEL/KRAYON. Gunting (boleh difoto copy) dan kirimkan ke alamat redaksi d/a Bappeda Aceh Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan mengisi identitas diri. Di sudut kiri amplop ditulis “MEWAR-NAI”. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah kepada masing-masing karya terbaik. Hadiah akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

Nam

a Sis

wa

: ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

Nam

a Sek

olah

:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Ala

mat

Sek

olah

:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Kela

s

:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat Rumah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sekolah / Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00- ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SD/MI. Kirimkan jawaban ke alamat redaksi, d/a Bappeda Aceh, Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan menyertai po-tongan TTS dan menulis identitas diri (Nama, TTL, Alamat Sekolah). Di sudut kiri amplop ditulis TTS Anak. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah dan akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

MENDATAR :1.Alat penunjuk waktu 3.Belum lama 4.Sangat 6.Bagian luar sebagai pembalut atau pelindung buku dll 8.Pegunungan di benua Eropa 11.Luas, lega 14.Tengah 15.Kerjanya sangat cepat dan cekatan 16.Menarik hati 18.Kepercayaan kepada Tuhan 19.Laki-laki, pria (Bhs. Aceh) 21.Negara di Timur Tengah 23.Merek kamera 25.Manis rasanya 27.Sari, pati 30.Tertawa sekuat-kuatnya 32.Nomor Induk Mahasiswa (singkat) 33.Hasil perkebunan 34.Celah pada tanah tempat air mengalir 36.Kata ganti milik 37.Mengetahui tentang seseorang 38.Sore, senja 41.Anak kecil dibawah lima tahun 43.Memelihara dan membimbing 45.Bagian dari bangsa 46.Pandai, cerdik 48.kota di Aceh Timur 51.Jiwa 54.Mengabdi 55.tua sekali 56.Kamu (Bhs. Arab) 57.Hewan khas negeri Cina 58.berasa ingin muntah 59.Kata tunjuk 60.Nusa Tenggara Barat (singkat) 62,Salah satu anggota tubuh 63.Tonggak 64.Binatang pengisap darah.MENURUN :1.Lawan beli 2.Membuat (Bhs Inggris 3.Mencuci kembali 5.Keladi 6.Sambal cabai 7.Buah kates 8.Alat penumbuk, alu 9.Tempat bersandar kapal 10.Salah satu nama wilayah di pesiir barat Aceh 12.Orang yang bekerja sebagai penggarap sawah atau ladang 13.Satuan berat 17.Universitas Sumatera Utara (singkat) 20.Semut (Bhs. Inggris) 22.Awal 24.Anda, engkau 25.Tidak ganjil 26.Batas 28.Tidak sekarang 29.Tinggi rendah nada 30.Mangrove, pohon pelindung yang banyak ditanam dipinggir laut 31.Jika, andai 33.Saya (Bhs. Aceh) 35.Gembira 39.Udang kering 40.Cara menghilangkan rasa gatal 41.Satelit bumi 42.Tempat barang yang biasanya dijinjing pada bahu 44.Ikan buas 45.Surat Izin Mengemudi (singkat) 46.Marinir 47.Memotong pohon 49.Terasa enak, sejuk dan tenang 50.Yaitu 51.Hewan yang lamban jalannya 52.Akhiran 53.Bahan bakar dari kayu yang sudah dibakar 59.Dalam (Bhs. Inggris) 61.Tanda nomor kenderaan di wilayah Aceh.

Edisi 66

Jawaban TTS Tabloid Tabangun Aceh Edisi 65:

MENDATAR : 1.Soal 3.Paru 5.Walk 6.Idul Fitri 10.Temu 11.Laguna 13.Timang 15. STM 16.Aula 18.Amin 20.Warnet 23.Alamat 27.Karam 28.Pepaya 29.Parlok 30.Sumbu 33.Berita 36.Ziarah 38.Beda 39.Make 40.Pahala 42.Burung 45.Sabun 47.Bagai 48.Obama 49.Saka 50.Mahal 51.Kali. MENURUN : 1.Syawal 2.Lhoksukon 3.Pertamina 4.Untung 6.Ibarat 7.Lensa 8.Irama 9. Istana 12.Asia 14.Nama 17.Lekas 19.Mampu 20.Wajib 21.Rapor 22.Empat 24.Lalai 25.Mekar 26.Tabah 31.Ulama 32.Bambu 34.Eja 35.Abang 36.Zebra 37.Ain 40.Paus 41.APBA 43.Riak 44.Gaji 45.SIM 46.Nol.

Edisi 66

NAMA – NAMA PEMENANG TTS TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 651.AKMAL RAHIMULLAH, SDN 70 Gampong Jawa Banda Aceh – Kls VI,2. MUHAMMAD RAJUL ALKIRAMI, SDIK Nurul Quran Lamsayeun Lambaro Aceh Besar – Kls V. 3. HAYATUN NUFUS,MIN Tiba Raya Kec.Mutiara Kab. Pidie – Kls VI, 4. M.KHAIDIR, SDN 28 Peusangan JL. Medan B.Aceh Matang Glp dua Kab. Bireun – Kls III/B, 5. MUHAMMAD KHALISH ALFAIZ, SDN 6 Bireun JL. T. Malem Diwa Kec. Kota Juang Kab. Bireun - Kls VI/A, 6. MULKAN, MIN Cot Glumpang Baro Kab. Pidie – Kls VI/B, 7. M. AULIA, MIS Lamgugop JL. Kayee adang Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala B.Aceh – Kls II, 8. M.HARIST AULIA, MIN Kota Kp. Kramat Luar Kota Sigli Pidie – Kls V, 9. ULIA, MAN Cot Glumpang Kec. Glumpang Baro Pidie – Kls VI/B,10 ISRA HUMAIRAH ISGA, SD IT Al-Azhar Lamgugop – Kls IV Al-Fajr.

NAMA – NAMA PEMENANG MEWARNAI TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 651. M. AUFA RAFIFI, SDN Lamlheu JL. Fakinah , Kec. Suka Makmur – Kls V,2. GHINA SALSABILA PUTRI, MIN Miruk Lambaro Angan – Kls III/A, 3. HANIA ALFINA, MIN Bantayan Kec. Pandrah Kab. Bireun – Kls VI, 4. M. ALIFA RAFIFI, SDN Lamlheu Jl. Hj. Fakinah Kec. Suka Makmur – Kls V,5. IKRIMA KHALISMA, SDN Lamlheu – Kls III, 6. HUSNUL KHATIMAH, SDN 1 Bukit Baro Jl. Cotgoh Montasik Aceh Besar – Kls VI, 7. DARA FARADISA, MIN Jeureula Jl. Hj. Fakinah Kec. Suka Makmur – Kls II,8. HURUL AININ, SDN 1 Bukit Baro JL. Cot goh Montasik A. Besar – Kls VI,9. ALIF HAFIZH, TK AZ – Zahra Banda Aceh – Kls B, 10. SALWA MAQHFIRAH, SD Bayangkari Lamteumen Banda Aceh – Kls III/a

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 66 | JULI 201716 SPIRIT

PEMERINTAH Aceh di bawah kendali Gubernur Ir-wandi Yusuf dan Wakil Gu-

bernur Nova Iriansyah harus benar-benar serius membangun pariwisata bahari Aceh. Pengembangan pari-wisata merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan Aceh maju dan hebat, sejahtera serta bermartabat. Karena sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja dan hampir menyentuh semua sektor.

Potensi itu dimiliki Aceh, khu-susnya di Kawasan Sabang. Apalagi Pelabuhan BPKS Sabang merupak-an salah satu pintu masuk kapal-kapal cruise dunia.

Muslim, pengusaha Eko Wisata

• PT Samudera Sawit Nabati• PKS PT Global Sawit Semesta• PT Monopoli Raya• PT Bara Energi Lestari• PT Mifa Bersaudara• PT Pupuk Iskandar Muda• PMKS PT Nafasindo• PT Karya Tanah Subur• PT PLN (Persero) P3B Sumatera

UPT Banda Aceh• PT PLN (Persero) Wilayah Aceh• PT PLN (Persero) Sektor

Pembangkit Nagan Raya• PT Kana Harapan Jaya• SPBE PT Marwah Gas Lestari• PT Arba Jaya Group

• PT Zarnita Abadi• PT Florida Daya Semesta• PT Suman Toko• PT Usaha Sejahtera Manikam• PT Adik Abang Qanita Pratama

Pulo Aceh yang dijumpai Tabangun Aceh pada acara Festival Pulo Aceh di Lamteng (22/7/2017), men-gatakan, Kawasan Sabang yang me-liputi Pulau Weh dan Pulau Aceh, serta beberapa pulau lain di seki-tarnya, memiliki lokasi yang sangat strategis di Selat Malaka.

Jalur lalulintas tersibuk di du-nia ini merupakan aset yang dapat menjadi lokomotif ekonomi Aceh di masa akan datang. Apalagi Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah Sail Sabang 2017 pada tanggal 27 No-vember-5 Desember 2017.

Karena itu, Muslim meng-harapkan keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh bersama

PEMERINTAH Aceh kem-bali menerima penghar-gaan sebagai pembina Ke-

selamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2017 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Penyerahan Award tersebut diteri-ma oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah di Birawa Hall, Ho-tel Bidakara, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017 malam.

Penganugerahan K3 Tahun 2017 terdiri dari beberapa katego-ri, yakni Pembinan K3, nihil ke-celakaan kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pencegahan dan penang-gulangan HIV AIDS di tempat kerja, serta pemeduli P2HIV-AIDS di tempat kerja. Penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI ini, di-berikan setiap tahun kepada guber-nur, perusahaan, dan pemerhati K3 secara nasional sebagai rangkaian

sekaligus memotivasi pemerintah Aceh dan perusahaan-perusahaan di Aceh agar terus mengutamakan keselamatan kerja dengan meng-gunakan peralatan-peralatan yang standar,” terang alumni Al-Azhar Kairo ini.

Dijelaskannya, pada tahun 2017 ini, selain gubernur Aceh juga ada 16 gubernur lain di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut, yakni Jawa Timur, Suma-tera Utara, DKI Jakarta, Kaliman-tan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Se-latan, Jambi, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Riau dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Aceh juga memperoleh peng-hargaan Zero Accincend Award, yang diterima oleh 14 perusahaan, dan Sistem Manajemen K3 Award yang diterima oleh 5 perusahaan.

kapal layar wisata (yacht), setiap hari wara wiri melintasi perairan Sabang, dari Singapura-Penang-Langkawi. Maka, ke depan Pelabu-han Sabang harus menjadi destinasi kapal cruise dan kapal wisata yacht melalui momentum Sail Sabang 2017 untuk kebangkitan ekonomi Aceh.

Karenanya, Pemerintah harus mengkoneksikan Pulau Weh-Banda Aceh-Pulau Aceh dengan penyedi-aan kapal pengangkut regular yang lebih memadai. Begitu juga konek-tiviti udara Pulau Weh dengan negara tetangga, seperti Phuket di Thailand dan Langkawi di Malay-sia, harus benar-benar terhubung-kan dengan destinasi pariwisata negara tetangga.

Jika Bandara Maimun Saleh yang berstatus internasional belum bisa melayani pesawat komersial dari negara tetangga, baik reguler maupun charter, maka Kawasan Sabang sangat sulit untuk dapat berkembang pesat.

Pemerintah juga harus mem-perbanyak event, atraksi dan objek wisata yang menarik masyarakat dunia. Selama ini, kata Muslim,

BPKS, serta Pemerintah Kota Sa-bang dan Pemerintah Aceh Besar, sama-sama dapat fokus memban-gun pariwisata bahari secara sinergi dan berkesinambungan. Apabila ini dapat dilakukan Muslim yakin dapat menjadi salah satu pengung-kit dan penggerak ekonomi Aceh di masa akan datang, terutama setelah berakhirnya dana otsus dan migas pada tahun 2027.

Keyakinan Muslim itu didasar-kan pada letak pelabuhan Sabang yang sangat strategis di Selat Mala-ka yang saban hari dilintasi ratusan kapal kontainer dan kapal pesiar (cruise) dari Eropa menuju Asia atau sebaliknya. Selain itu, puluhan

pelaksanaan Bulan K3 Nasional pada 12 Januari hingga 12 Februari.

Kepala Biro Humas dan Pro-tokol Pemerintah Aceh, H Muly-adi Nurdin, Lc, MH mengatakan penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Aceh atas prestasinya membina Keselamatan dan Kese-hatan Kerja (K3) pada perusahaan-perusahaan di wilayahnya. “Ini ben-tuk apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian ketenagak-erjaan kepada para gubernur yang berhasil membina keselamatan dan kesehatan kerja di wilayahnya mas-ing-masing,” ujar Mulyadi Nurdin.

Mulyadi menambahkan, Gu-bernur penerima penghargaan ini juga diminta untuk terus menin-gkatkan pembinaan K3 pada pe-rusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya guna menekan an-gka kecelakaan kerja. “Jadi prestasi ini tentu menjadi penghargaan

Penerapan K3 diperlukan un-tuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pe-rusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pener-apan K3 ini merupakan kegiatan utama dan memerlukan upaya bersama, sehingga pemerintah akan terus menerus bersama-sama dengan dunia industri, akademisi, praktisi dan masyarakat umum berkewajiban berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya menin-gkatkan penerapan K3 sehingga dapat berjalan secara maksimal. [rid]

event dan objek wisata di daerah ini masih sangat terbatas dan kurang bervariasi, dibandingkan daaerah-daerah lain yang menjadi destinasi wisata di Indonesia seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, dan lainnya.

Muslim juga menyorot per-soalan penyeberangan laut dari Banda Aceh ke Sabang yang selama ini belum ditangani secara serius dan maksimal. Buktinya setiap ta-hun persoalan penyeberangan dari Pelabuhan Ulee Lhee ke Balohan atau sebaliknya selalu menjadi per-soalan klasik yang berulang-ulang menjelang puncak liburan Idul Fitri dan tahun baru.

Angkutan penyeberangan sep-erti KMP BRR yang seharusnya disiagakan pada saat Idul Fitri dan libur tahun baru, justru harus naik dok untuk perbaikan sehingga ter-jadi penumpukan penumpang di kedua pelabuhan tersebut.

Kejadian-kejadian di kedua pelabuhan ini saban tahun selalu memberikan kesan kurang baik bagi pengunjung. Belum lagi fasili-tas di pelabuhan yang masih di bawah standar, seperti joroknya toi-let dan kamar mandi.(fzu)

“Pemerintah harus mengkoneksikan Pulau Weh-Banda Aceh-Pulau Aceh dengan penyediaan kapal pengangkut regular

yang lebih memadai.”

-- Muslim -- Pengusaha Eko Wisata Pulo Aceh

Ini bentuk apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian

ketenagakerjaan kepada para

gubernur yang berhasil membina keselamatan dan

kesehatan kerja di wilayahnya masing-

masing,”

-- H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH --Karo Humas dan

Protokol Setda Aceh

Harus Serius Membangun Pariwisata Bahari

Pemerintah Aceh Terima Penghargaan K3

PEMERINTAH Aceh diwakili Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta Rabu 19 Juli 2017 malam. | FOTO: LINTASGAYO.CO

Perusahaan Penerima Zero Accident Award

Perusahaan Penerima Sistem Manajemen K3

Award

KOMITMEN INVESTASI

Documents