Komite sekolah warno

KOMITE SEKOLAHHarapan

Ideal

Realita

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

(Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

3

DASAR HK PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

KOMITE SEKOLAH DIBENTUK :

• Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bab VII mengamanatkan desentralisasi pendidikan perlu dibentuk dewan sekolah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Untuk satuan pendidikan komite sekolah.

• Dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002• Sebagai acuan dapat digunakan Lampiran II Kepmendiknas No.

044/U/2002 tersebut• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

khususnya dalam Pasal 56 (1), (2), (3), dan (4).• PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan. Berangkat dari pasal tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang pendidikan mulai dari Pasal 196,

4

SECARA ORGANISASI, KOMITE SEKOLAH

- Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan

- Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain- Namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu

tentang PERAN dan FUNGSI

5

MAKSUD PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Maksud dibentuknya KOMITE SEKOLAH adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan

KOMITE SEKOLAH yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan POTENSI MASYARAKAT SETEMPAT merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif

1• Mewadahi dan menyalurkan aspirasi

dan prakarsa masyarakat

2• Meningkatkan tanggung-jawab dan

peran serta masyarakat

3• Menciptakan suasana dan kondisi

transparan, akuntabel, dan demokratis

TUJUAN

PERAN

advisory agency

supporting agency

controlling agency

mediator

PERAN

FUNGSI1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan

komitment masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :• Kebijakan dan program pendidikan• Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)• Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)• Kriteria kinerja satuan pendidikan• Kriteria tenaga kependidikan• Kriteria fasilitas pendidikan• Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

KAIDAH DAN PRINSIP• Berbasis Kerelawanan (Volunteerism) dan Kepedulian

• Kaidah Pertumbuhan Alamiah (Organic Development)

• Dinamika Proses Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat dan Pemeduli serta Pelaku Pendidikan

• Berbasis Kondisi dan Muatan Lokal

• Pro Poor dan Pro Kualitas Pendidikan

• Keberpihakan yang jelas dan tegas pada kelompok Marjinal (Vulnerable group) dan Mutu Pendidikan

MASALAH UMUM• Kepala Sekolah masih membawa

stigma BP3• Pada umumnya Komite Sekolah

dibentuk secara instan untuk memenuhi syarat subsidi

• Pada umumnya peran sebagai supporting agency lebih dominan karena semua pihak masih menganut paradigma lama

• Masih banyak bad practices

isu-isu hangat• Komite sekolah sebagai instrumen pengutip pungutan liar pihak sekolah

terhadap murid (Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah 25/7/2010)• Gubernur Sultra Minta Komite Sekolah Hentikan Aneka Pungutan (Antara,

23/8/2010)• Komite Sekolah Hanya Stempel kebijakan (Bupati Kepulauan Seribu,

28/11/2010)• Komite Sekolah hanya sebagai pemungut dana (Solo Pos, 7/12/2010)• Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menengarai keberadaan komite sekolah

menyimpang dari tujuan semula. Komite Sekolah saat ini tidak jarang dimanfaatkan untuk menarik pungutan liar dari orangtua."Masih maraknya pungutan yang terjadi saat penerimaan siswa baru disebabkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Celah itu ialah dengan memanfaatkan Komite Sekolah. Lebih parah lagi, aturan yang ada pun membenarkan dan melegalisasi praktek pungutan tersebut," ujar anggota F-PKS Raihan Iskandari di Jakarta, Jum'at (29/6/12)

• Fungsi Komite Sekolah Perlu Diluruskan (Walikota Bogor, 25/10/2010)

• 50% KOMITE SEKOLAH DI KLATEN TIDAK BERFUNGSI (Sekretaris FKKS, 8/1/2010)

• Komite Sekolah Dituding tidak Wakili Wali Murid (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2/8/2010)

• Peranan komite sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dinilai masih minim karena dominasi manajemen sekolah. Padahal, pemaksimalan peranan komite bisa menekan kemungkinan penyelewengan dana

• KINERJA KOMITE SEKOLAH KURANG PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT (Ketua PGRI Pangkalpinang, 19/10/2010)

• Kepala SDN 04 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur membekukan Komite Sekolah Kamis (28/7/2011).

• Ada tiga lembaga atau institusi yang terlibat

baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam mengurus penyelenggaraan pendidikan

sekolah, yakni (1) satuan pendidikan sekolah,

(2) organisasi sosial pendiri sekolah, dan (3)

Komite Sekolah.

Institusi pendiri:

Organisasi pendiri satuan

pendidikan

• Kedudukannya sebagai pendiri• Fungsinya: 1. Bertanggung jawab – lebih secara eksternal – terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sekolah• 2. Mengelola satuan pendidikan sekolah, dalam hal ini termasuk dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah• 3. Mendorong dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

sekolah

Institusi satuan

pendidikan.

• Kedudukannya:1.Penyelenggara proses pendidikan, khususnya proses pengajaran dan pembelajaran di satuan pendidikan sekolah

• 2. Penanggung jawab – secara internal – tentang proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

• Fungsinya: 1. Menyelenggarakan proses pendidikan – khususnya proses pengajaran dan pembelajaran – di satuan pendidikan sekolah

• 2. Bertanggung jawab – lebih secara internal – terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, dalam hal ini termasuk mulai proses perencanaan, pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran di satuan pendidikan sekolah.

Institusi:Komite Sekolah

• Kedudukannya:1. Representasi dari orangtua peserta didik dan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan

• 2.Lembaga mandiri dan profesional yang mewakili orangtua peserta didik dan masyarakat pemangku kepentingan di satuan pendidikan sekolah.

• Fungsinya: 1. Memberikan pertimbangan (advisory)• 2Memberikan arahan dan dukungan (sopporting) dalam bidang tenaga, sarana dan

prasarana pendidikan• 3Melaksanakan pengawasan (controlling) pada tingkat satuan pendidikan sekolah• 4Menjalin hubungan antara satuan pendidikan sekolah dengan orangtua peserta didik

dan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan

PP 17 Tahun 2010 (PP Nomor 66 tahun 2010)

Pasal 1961. Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

3. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

4. Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.

6. Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.

7. Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari: – Pemerintah; – pemerintah daerah; – masyarakat; – bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau – sumber lain yang sah.

Pasal 1971. Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak

15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); danc. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

1. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; atau c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.

5. Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.

6. Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

7. Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/ madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 198Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan

ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

2. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;

3. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

4. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau

5. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

• Pasal 199 (1) menyebutkan bahwa: ”Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”. Bahkan, pengawasan itu meliputi dua aspek penting, yakni pengawasan administratif dan pengawasan dari segi teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bukanlah sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, maupun pengawas fungsional yang lain di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah jenis pangawasan sosial atau masyarakat.

PERANGKAT ORGANISASI

• PENGERTIAN ORGANISASIORGANISASI ADALAH KESATUAN (ENTITY) SOSIAL YANG DIKOORDINASIKAN SECARA SADAR, DENGAN SEBUAH BATASAN YANG RELATIF DAPAT DIIDENTIFIKASI, YANG BEKERJA ATAS DASAR KETERIKATAN YANG RELATIF TERUS MENERUS UNTUK MENCAPAI TUJUAN ATAU SEKELOMPOK TUJUAN

• Kepengurusan• Struktur Organisasi• Job description tiap personel• AD/ART (atau panduan organisasi)• Fasilitas Penunjang

MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI

• KONSOLIDASI ORGANISASI Penyamaan Visi Membangun Tim yang Efektif Mengembangkan Kreativitas

• PENYAMAAN VISI“Menjadikan Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, emosional dan spiritual”

• MEMBANGUN TIM YANG EFEKTIF• MENGEMBANGKAN KREATIVITAS

TERIMA KASIH