KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII 2014
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PEDOMAN
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
2014
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
Halaman BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1
B. Tujuan dan Manfaat .................................................................................................. 3
C. Batasan dan Pengertian ............................................................................................ 3
BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI ................................................................. 6
A. Prinsip Dasar ............................................................................................................. 6
B. Pemberian Gratifikasi………………………....................................................... 8
BAB III GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN ............................................. 9
A. Gratifikasi yang dianggap Suap................................................................................ 9
B. Bukan Gratifikasi…………. ................................................................................... 13
C. PenanggulanganGratifikasi........................................................................................ 15
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI ....................................... 19
1.1. Implementasi ................................................................................................................. 19
1.2. Kebijakan Gratifikasi .................................................................................................... 19
LAMPIRAN I LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI……………….. 20
LAMPIRAN II LAPORAN PEBEMBERIAN GRATIFIKASI ……………………… 21
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijinNya,
Komite Good Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara XII telah berhasil menyusun
Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara XII.
Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola
perusahaan yang baik menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan perusahaan yang
bersih dari praktik-praktik KKN maka perlu disusun pedoman GCG diantaranya adalah
pedoman pengendalian gratifikasi. Pedoman ini mengatur mekanisme penerimaan,
pemberian fasilitas (kemudahan) dari oleh Perusahaan yang pada dasarnya dilaksanakan
untuk mempermudah/memperoleh berbagai fasilitas dengan cara-cara yang tidak benar
dan mengarah kepada tindakan suap atau korupsi lainnya yang dilakukan oleh pejabat
atau pihak yang berwenang untuk mendapat keuntungan pribadi.
Dengan mempelajari pedoman ini, diharapkan insan PTPN XII dapat mengerti
dan mau melaksanakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip
GCG. Aamiin ya robbal alamiin.
Surabaya, Desember 2014, PT Perkebunan Nusantara XII
Komisaris Utama, Direktur Utama,
Musliar Kasim Irwan Basri
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
PT Perkebunan Nusantara XII disingkat PTPN XII selanjutnya disebut
“Perusahaan” atau “Perseroan” telah menjalankan bisnis usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dan
berkesinambungan. Tujuan GCG bagi perusahaan selain untuk menambah nilai
perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham
(shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam pengelolaan bisnis, perusahaan mengutamakan pengelolaan bisnis
yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai wujud dari
pelaksanaan GCG. Bebas KKN artinya perusahaan melaksanakan bisnis dengan
bersih dan tidak terindikasi oleh adanya kecurangan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu upaya mengurangi dan
mencegah kecurangan adalah dengan adanya pengendalian gratifikasi.
Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU No. 31
tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut pada dasarnya
adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi :
1. Pemberian uang,
2. Barang,
3. Rabat (discount),
4. Komisi,
5. Pinjaman tanpa bunga,
6. Tiket perjalanan,
7. Fasilitas penginapan,
8. Perjalanan wisata,
9. Pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas sejenis lainnya
10. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
2
Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya
gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B UU Tindak Pidana
Korupsi. Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila
pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mengatur bahwa yang
termasuk penyelenggara Negara diantaranya adalah Direksi, Komisaris dan pejabat
struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD).
Dalam Code of Conduct atau Panduan Perilaku 2012 bab III. A. butir 4
tegas bahwa insan PTPN XII dilarang memberikan atau menjanjikan, baik
langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada
penyelenggara negara, mitra kerja dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan
PTPN XII, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga atau terindikasi
untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut agar melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya. Selain itu insan PTPN XII dilarang melakukan pungutan apapun
yang tidak sah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan maksud
untuk memberikan keuntungan kepada pribadi dengan mengatas namakan
Perusahaan, meminta hadiah dan entertainment atau apapun dalam bentuk lainnya.1
Dalam rangka menegakkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik,
maka semua insan PTPN XII dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari wajib
berhati-hati agar tidak menyentuh hal-hal berisiko dikenai tuduhan tindak
pidanasuap. Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibuat untuk melengkapi Code
of Conduct yang sudah ada.
Pengendalian gratifikasi secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pengendali
Gratifikasi (TPG) Perusahaan dalam hal ini adalah Komite Good Corporate
Governance (GCG).
1 Code of Conduct 2012, halaman 21.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
3
B. Tujuan dan Manfaat
Pedoman pengendalian gratifikasi ini disusun untuk memberikan arahan dan
acuan bagi insan PTPN XII mengenai pentingnya kepatuhan untuk mencegah
gratifikasi sekaligus sebagai perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan
tindak pidana suap.
Kepatuhan ini secara langsung akan membentuk sikap individu menjadi
pribadi yang baik dan secara komunal akan membentuk lingkungan yang
terkendali dan bersih dari pengaruh yang tidak baik seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme. Secara umum pedoman pengendalian gratifikasi bagi Perusahaan
bermanfaat :
Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan
menanggulangi gratifikasi di Perusahaan.
a. Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan dalam mengambil sikap terhadap
gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik
(good corporate governance).
b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
C. Batasan dan Pengertian
1. Batasan
Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibatasi kepada perbuatan
gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
serta norma yang terkandung didalamnya.
2. Pengertian
a. GCG (good corporate governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari
mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan pada hukum dan
etika berusaha
b. Code of Conduct adalah pedoman umum yang menjadi dasar perilaku
seluruh insan Perusahaan agar dapat bekerja dan berperilaku dengan baik,
sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
4
(tanggung gugat), responsibilitas (tanggung jawab), independen (tidak
dalam keadaan tertekan), fairness (kewajaran/keadilan).
c. Atasan Langsung adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Bagian dan
setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi
bagiannya. Khusus untuk Karyawan lainnya, atasan langsung adalah kepala
(pimpinan) yang secara hirarki organisasi berada diatas kedudukan
karyawan tersebut.
d. Hadiah/cinderamata adalah obyek dari gratifikasi dalam arti luas, yang
meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
e. Hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda,
perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang,
yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik film,
opera, drama, pesta atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.
f. Insan PTPN XII adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan
Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan
instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk
dan atas nama Perusahaan.2
g. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara
Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan
pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
h. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital adalah PT Perkebunan
Nusantara XII, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk
kepada perusahaan secara umum.
3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2 Selanjutnya apabila dalam pernyataan terdapat istilah insan Perusahaan yang dimaksud adalah Insan PTPN XII.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
5
2. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
3. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
4. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara.
7. Code of Conduct PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 2012.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
6
BAB II
KETENTUAN GRATIFIKASI
A. Prinsip Dasar
Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12B:
(1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12 C:
(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku
jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
7
(3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4). Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib
dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima
Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima :
Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana
penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara
seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Dari rumusan ini
jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai
salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama
dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Motif gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang :
1. Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik
2. Pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/
posisi setara dengan Anda
3. Pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini
maupun di masa mendatang
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
8
Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi
ini antara lain adalah :
1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kewajiban timbal balik atas sebuah
pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi obyektivitas dan penilaian
profesional penyelenggara Negara.
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan
terjadinya tindak pidana korupsi.
4. dan lain - lain.
B. Pemberian Gratifikasi
Insan Perusahaan dilarang memberikan gratifikasi kepada pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Insan Perusahaan dilarang keras :
(1) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan hadiah yang menjadi obyek
gratifikasi sebagaimana dalam undang-undang kepada pihak lain.
(2) Memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk pada mitra kerja, penyedia
barang dan jasa yang termasuk konsep gratifikasi yang dilarang
sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
(3) Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan yang termasuk
konsep gratifikasi yang dilarang sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian
Gratifikasi ini.
(4) Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan atau pihak lain yang
merupakan asset/harta/fasilitas milik perusahaan tanpa terdokumentasikan
dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
9
BAB III
GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN DAN MEKANISME
PENANGGULANGANNYA
Pengertian gratifikasi secara luas adalah pemberian/penerimaan uang dan
atau kemudahan (fasilitas) yang berkecenderungan kepada tindakan korupsi, kolusi
dan nepotisme. Untuk menghindari adanya praktek gratifikasi yang melanggar
hukum, maka gratifikasi tersebut perlu diklasifikasikan sebagai berikut gratifikasi
kepada insan Perusahaan
a. Gratifikasi yang dianggap Suap
b. Gratifikasi dalam Kedinasan
1. Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukan insan
Perusahaan
A. Gratifikasi
1. Gratifikasi kepada insan Perusahaan
a. Gratifikasi yang dianggap Suap
Pemberian segala bentuk apapun yang diterima oleh insan Perusahaan
dimana pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas yang
bersangkutan. Pemberian gratifikasi tersebut dianggap suap apabila
berhubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai insan Perusahaan.
Kriteria Gratifikasi yang dianggap suap :
Insan Perusahaan dilarang keras :
(1). Menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari
ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan perusahaan yang
berlaku.
(2). Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia
barang/jasa dan atau rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk
menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara
sendiri atau bersama-sama dengan insan Perusahaan lainnya (tindakan
kolektif “berjamaah”)
(3). Uang atau setara uang yang diberikan kepada insan Perusahaan
sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
10
terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya
dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan insan Perusahaan yang
bersangkutan.
(4). Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai
tanda terima kasih yang diterima insan Perusahaan dari pihak lain
terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses
persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.
(5). Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan
kenaikan pangkat dan jabatan baru insan Perusahaan yang biasanya
dilakukan sebagai tanda perkenalan.
(6). Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima
karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari insan
Perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan khusus yang tidak
berlaku bagi masyarakat umum.
(7). Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga
khusus atau diskon komersial yang diterima insan Perusahaan karena
hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat
umum.
(8). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada
insan Perusahaan oleh Pihak lain pada saat melakukan check on the
spot dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan tempat domisili
kerja pihak lain oleh Tim yang ditugaskan oleh Perusahaan.
(9). Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher namun tidak
terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan
yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan
Perusahaan di perusahaan pihak lain yang tidak relevan/tidak
berhubungan dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut.
(10). Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat insan
Perusahaan yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang
oleh Pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan
kewajiban penugasannya.
(11). Pemberian kepada insan Perusahaan, sehubungan dengan suatu
perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun ,
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
11
pernikahan, dan kelulusan, dan pihak lain nilai materialnya dalam
mata uang rupiah melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari
masing-masing Pihak lain.
(12). Pemberian fasilitas berupa jasa boga/cathering dari pihak lain pada
saat insan Perusahaan yang bersangkutan menggelar perayaan,
termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun
dan kelulusan.
(13). Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada insan Perusahaan dari
pihak lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.
Setiap gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus
DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi
insan Perusahaan yang bersangkutan untuk menolaknya.
Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk
menolak adalah sebagai berikut :
(1). Jika insan Perusahaan tersebut tidak mengetahui pelaksanaan
pemberiannya, waktu dan lokasi yang diberikannya gratifikasi, serta
tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.
(2). Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan
penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara
Perusahaan dengan pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam
bentuk uang dan atau setara dengan uang dan atau surat berharga yang
nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masing-
masing Pemberi.
b. Gratifikasi dalam Kedinasan
Pemberian gratifikasi kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan
kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai Wakil Perusahaan
Beberapa contoh gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun
tidak terbatas pada :
(1). Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada
jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang
dan atau setara uang yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
12
tugas dari insan Perusahaan yang bersangkutan di perusahaan pihak
lain dimana insan Perusahaan tersebut ditugaskan berdasarkan
penunjukkan dan penugasan resmi dari Perusahaan.
(2). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh
insan Perusahaan dengan cuma-cuma dari pihak lain pada saat
melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada
seminar, kongres, simposium dan rapat kerja.
(3). Diskon dan atau fasilitas yang berlaku khusus bagi insan Perusahaan,
yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa
transportasi (contohnya : tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan
tugas kedinasan yang dinikmati oleh insan Perusahaan yang
bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
(4). Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun diterima, yang
berasal dari sesama insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat
tidak wajar dan atau berlebihan.
(5). Uang dan atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang
diberikan oleh Pihak lain kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan
tugas kedinasan.
(6). Pemberian hiburan, paket wisata, voucher yang dilakukan terkait
dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan Perusahaan di
perusahaan pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada
hubungannnya dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut
Perlakuan
Perlakuan atas gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut :
a. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara
uang Wajib Ditolak.
b. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan atau
setara dengan uang yang nilainya melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan bukan termasuk kategori gratifikasi yang dianggap suap,
Dapat Diterima.
c. Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan Wajib Dilaporkan.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
13
2. Gratifikasi kepada Pihak Lain (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
bukan insan Perusahaan)
Insan Perusahaan DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan
(entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak lain antara lain :
1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya
keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh
rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk
keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari
rekanan
5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya
6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah
dibantu
8. Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan Perusahaan
9. Memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada pihak Kepolisian, Kejak-
saan, TNI, dan instansi Pemerintah lainnya, pada acara-acara tertentu
misalnya HUT Kepolisian dan Kejaksaan
B. Bukan Gratifikasi
Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan gratifikasi adalah sebagai
berikut :
a. Gaji dan pendapatan sah lainnya diterima insan Perusahaan dari Perusahaan.
b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun
tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta
lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan.
c. Discount yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan
usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel,
penyedia jasa transportasi (tiket pesawat) dimana pemilik badan usaha
tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan insan Perusahaan.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
14
d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku
bagi masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan atas penempatan dana
pribadinya.
e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah insan Perusahaan dan keluarganya.
f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademik atau non
akademik yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian kegiatan ataupun
hubungan dinas.
g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau discount
komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan atau diperoleh karena
adanya kerjasama resmi antara Pihak lain dengan Perusahaan.
h. Makanan dan atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang
diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan insan Perusahaan dalam kegiatan
resmi yang diadakan Pihak lain.
i. Pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi
masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan
Perusahaan
j. Pemberian kepada insan Perusahaan yang didasarkan pada kontrak atau
perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak lain.
k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka
kepada masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian
kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan.
l. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak lain
secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan insan
Perusahaan.
m. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan
atau dalam bentuk jasa boga/cathering yang berasal dari dan kepada sesama
insan Perusahaan
n. Hadiah doorprize yang diperoleh insan Perusahaan dalam kegiatan, event atau
gathering yang diselenggarakan perusahaan.
o. Uang dan atau setara uang, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada
cek atau voucher yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan
sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama insan
Perusahaan dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
15
p. Pemberian sejumlah uang atau honor dari Panitia/penyelenggara kepada insan
Perusahaan yang ditunjuk sebagai pembicara untuk menjelaskan sesuatu.
q. Pemberian sejumlah sumbangan/hibah kepada masyarakat sekitar
r. Pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep
gratifikasi yang dilarang.
s. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang
melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud,
dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak
dapat dihilangkan.
t. Setiap pemberian yang diterima oleh insan Perusahaan berdasarkan perjanjian
yang sah atau karena insan Perusahaan yang bersangkutan meraih prestasi
tertentu.
Perlakuan
Insan Perusahaan dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat
laporan gratifikasi
C. Penanggulangan Gratifikasi
Tindakan yang wajib dilakukan insan Perusahaan tehadap tindakan gratifikasi dari
Pihak Lain adalah :
1. Penolakan Gratifikasi
a. Insan Perusahaan menolak apabila ditawari dan atau diberi
hadiah/cinderamata dan atau hiburan (entertainment) secara sopan serta
melaporkannya kepada Atasan langsung atau Komite GCG Perusahaan.
b. Penolakan tersebut diikuti dengan memberikan penjelasan mengenai
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kepada pihak yang
menawarkan/memberikan gratifikasi. Insan Perusahaan yang bersangkutan
juga dapat meminta kepada Komite GCG Perusahaan untuk membantu
menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada
pihak yang menawarkan/memberikan gratifikasi.
c. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara
uang Wajib Ditolak.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
16
Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain.
a. Setiap insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan
hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya MENOLAK
secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai
kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada
Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan
bantuan Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII yang sekaligus juga
merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi tersebut.
b. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau
pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan
bisnis Perusahaan, insan Perusahaan, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi
yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung
dan mengisi Formulir Pelaporan Penyimpangan dan menyerahkannya
kepada Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII.
c. Atasan Langsung Insan Perusahaan yang bersangkutan agar segera
mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi
Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan
diambil untuk menindak lanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi
keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi
Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di
atasnya dengan tembusan kepada TPG PTPN XII. Selain itu, apabila
diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum
korporat.
2. Pelaporan Gratifikasi
Jika keadaan memaksa insan Perusahaan menerima gratifikasi tersebut,
misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami,
istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat
menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera
dilaporkan melalui :
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
17
a. Atasan Langsung
Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh insan Perusahaan yang
menerima hadiah/cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan hadiah
/cinderamata dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran 1.
Format diisi oleh yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada Atasan
Langsung dan setelah Atasan Langsung mengetahui, dimohon
menandatangani form tersebut sebagai bukti bahwa tindakan yang
bersangkutan diketahui oleh Atasan Langsung. (Lampiran 1). Kepada
pemberi, bahwa pemberian gratifikasi tersebut agar dilaporkan kepada
Atasan Langsung penerima gratifikasi (lampiran 2).
b. Sistem pelaporan pelanggaran/Whistle Blowing System
Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/whistle blowing system
dilakukan apabila pelapor adalah insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya
(pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan
secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di perusahaan yang memiliki
potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelapor
melalui system pelaporan pelanggaran/whistle blowing system dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem
pelaporan pelanggaran whistle blowing system di Perusahaan.
Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
WBS dapat dilaksanakan melalui SMS 08113621212
atau
Email :[email protected]
atau dengan pengisian form pengaduan pada web GCG on line
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
18
Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya
Bila dalam kegiatan sehari-harinya insan Perusahaan menemukan atau
menghadapi suatu peristiwa yang menurut insan Perusahaan termasuk dalam
tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi
baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan
permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini
maupun dalam Pedoman Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII, maka insan
Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung
dan TPG PTPN XII melalui nota dan/atau surat elektronika.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
19
BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI
1.1. Implementasi
Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh insan Perusahaan
dan Pihak lain, maka ditugaskan kepada insan Perusahaan untuk melakukan hal-
hal sebagai berikut :
1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan
hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan PTPN XII, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Fungsi Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) PTPN XII ditugaskan
untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh insan
Perusahaan, Pihak lain dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya
Pedoman ini di lingkungan PTPN XII.
3. Bagian Pengadaan dan Bagian Pemasaran serta Bagian lainnya masing-
masing di lingkungan PTPN XII ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman
ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan
PTPN XII dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia
barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan
mengetahui isi Pedoman ini.
5. Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII ditugaskan memonitor penerapan
pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-
laporan yang telah diterima terkait dengan gratifikasinya.
1.2. Kebijakan Gratifikasi
Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan Perusahaan dengan
kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran
terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di
Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
20
Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan
keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
Lampiran I
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Kepada :
(Atasan Langsung)
atau
Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII
Jalan Rajawali 44 Surabaya
Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Gratifikasi Perusahaan, saya yang bertanda
tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut :
Nama :
Alamat :
Jabatan :
Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini
No Tanggal BentukPemberian
/Penerimaan
Nilai
Pemberian
Jumlah
Pemberian
Pemberi
Hadiah Keterangan
----------, ----------------------------,
Pelapor :
Mengetahui :
Atasan Langsung,*)
(………………….) (………………………….)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
21
Lampiran II
PELAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Kepada :
(Pimpinan Tertinggi Setempat)
Direksi
Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi PTPN XII
(Persero), saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan
pemberian gratifikasi sebagai berikut :
Nama :
Alamat :
Jabatan :
Gratifikasi yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini
No Tanggal BentukPemberian
/Penerimaan
Nilai
Pemberian
Jumlah
Pemberian
Pemberi
Hadiah Keterangan
----------,---------------------------,
Pelapor :
(………………………….)