Anggota: Nurfahmi Islami Kaffah Abiandar hendarto Ilham Bhakti Indri Julia http://daftarcpns.com/wp-content/uploads/2013/09/cpns-komisi-yudisial.png http://jakartabytrain.com/data/wp-content/uploads/2012/11/Komisi-Yudisial.jpg Lembaga Negara Indonesia FHUI 2013
18
Embed
Komisi Yudisial dalam kajian Kuliah Lembaga-lembaga Negara Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Sejarah• Dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman Tahun 1968 -> diusulkan pembentukan lembaga Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)
• UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman -> meningkatkan check and balances lembaga peradilan perlu diusahakan transparansi dan keterbukaan putusan dan perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim
• Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.
• Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
• Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.
Dasar Hukum Komisi Yudisial1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 24A ayat (3):Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Pasal 24B:1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG:
Pasal 13 a
1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;3. Menetapkan calon hakim agung;4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Tugas Komisi Yudisial
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup:1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
3. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut.
“Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan Makamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (auxiliary) / supporting element terhadap lembaga kekuasaan kehakiman”( Jimly Asshiddiqie)
[4] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 66.
Kedudukan Komisi Yudisial
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman
KY merupakan supporting element atau state auxiliary organ, Karena itu, hubungan checks and balances tidak dapat berlangsung antara MA sebagai principal organ dengan KY sebagai auxiliary organ. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri.
SYARAT MENJADI ANGGOTA KOMISI YUDISIAL1. Warga negara Indonesia.2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.3. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68
(enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun.5. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela7. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani8. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana