-
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR:
026/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU Prov 015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI BANTEN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Ban ten periode 2013-2018, serta
dengan telah ditetapkan dan dilantiknya Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten periode 2018-2023 oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huru f a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum
Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-
015/TAHUN 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi D i Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846 );
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
4. Undang-Undang...
-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosed ur Penyelesaian Sengketa
Informasi
Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelavanan Informasi Publik
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 120 /
BA/VII/2018 Tanggal 5 Jub
2018 tentang Perubahan Personil dalam Struktur Pejabat
Pengelola
Informasi dan Dokumentasi d i Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum
Provinsi Banten;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-
015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.
KESATU : Menetapkan kembali s t ruktur organisasi pejabat
pengelola informasi
dan dokumentasi d i lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi
Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
KEDUA:
-
KEDUA : Menetapkan kembali susunan pejabat pengeloia informasi
dan
dokumentasi d i lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten
dengan susunan keanggptaan sebagaimana tereantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan
dari Keputusan i n L
KETIGA : Tugas, fungsi dan wewenang pejabat pengeloia informasi
dan
dokumentasi d i lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in i .
KEEMPAT : Biava sehubungan diterbitkannya Keputusan in i
dibebankan pada
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun
Anggaran
2018.
EE LI MA : Keputusan in i mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan d i Serang
-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR
033 /Hk_03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN
UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov O15/TAHUN
2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Pembina PPID Ketua KPU Provinsi Banten
T i m Pert imhangan Pelayanan Informasi
- Anggota KPU Provinsi Banten
Atasan PPID Sekretaris KPU Provinsi
Banten
PPID Kabag Hukum Teknis dan Hupmas
T i m Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentas i
1. Kabag Program, Data Organ isasi dan SDM; 2 . Kabag Keuangan,
Umum dan Logistik; 3 . Kasubbag Keuangan; 4 . Kasubbag Organisasi
dan SDM ; 5 . Kasubbag Umum dan Logistik; 6 . Kasubbag Hukum; 7.
Kasubbag Program Data
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentas i
- Kasubbag Teknis dan Hupmas - Fu ngsional Umum dan
Pelaksana
SI PEMILIHAN UMUM 1NSI BANTEN,
-
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 033 /Hk.03.1 Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR
023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
| NO NAMA PANGKAT/GOL JABATAN
DALAM I W Q T A W C T I n o 1 /VP lo l
JABATAN
1 2 3 4 5 1. Wahyul Furqon - Ketua KPU Provinsi Banten Pembina
PPID
2. Rohimah - Anggota KPU Provinsi Banten Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi
3. Nurkhayat Santosa - Anggota KPU Provinsi Banten Tim
Pertimbangan
Pelayanan Informasi
4. H. Agus Sutisna Anggota KPU Provinsi Banten Tim
Pertimbangan
Pelayanan Informasi
5. Masudi Anggota KPU Provin*vi R a n l p n ft I U » I B l o t
l_*Cftft ft ftV~ftft
Tim Pertimbangan PipltivrariiiFi I n f n r m 2 * i i ft V ^ f t
C f t y C U l C L f t f t U U U 1 U l u o l
6. Eka Satialaksmana - Anggota KPU Provinsi Banten Tim
Pertimbangan
Pelayanan Informasi
7. Ramelan Anggota KPU Provinsi Banten Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi 8.
! — i Septo Kalnadi NIP. 19680916 198903 1 010
Pembina Utama Madva/IV.d
Sekretaris KPU Provinsi Banten Atasan PPID
9. Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007 Pembina/1 V.a Kabag
Hukum,
Teknis dan Hupmas
PPID
10. Nunung Nurhavati NIP. 19620420 199103 2 04 Pembina Tk.
I/IV.b Kabag Keuangan,
Umum dan Logistik
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
* 1 11. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001 Pembina/1
V.a
Kabag Program, Data Organ isasi
dan SDM
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12. Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001 Penata/m.c
Kasubbag
Organ isasi dan SDM
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13. Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015 Penata /III.c
Kasubbag Keuangan
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14. Hendro Sulistyo NIP. 19821016 200902 1 005 Penata /III.c
Kasubbag Umum
dan Logistik Tim Penghubung
Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15. Indhi Beniartho NIP. 19770924 201012 1 001 Penata Muda
TkJ/III.b Kasubbag Hukum Tim Penghubung
Penyedia Informasi dan Dokumentasi
1 1
16. Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001 Penata Muda
TkJ/III.b Kasubbag
Program Data Tim Penghubung
Penyedia Informasi dan Dokumentasi
-
17. Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003 Penata/III.c Kasubag
Teknis
dan Hupmas 1
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18. , Dede kusmana NIP. 19760601 200811 1 001
Penata/III.c Fungsional Umum Desk Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
19. Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004
Penata/III.c Fungsional Umum
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20. Wulan Budiawati NIP. 19800301.201012.2.004
I
Penata Muda Tk.I/m.b Fungsional Umum
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21. Danang Ariel Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002
1 1 Penata Muda
/ffl.a Fungsional Umum
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22. Alius NIP. 19760404201212 1 003 Pengatur Muda
Tk. 1/ n.b Fungsional Umum Desk Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
23. Mujtahidah Pelaksana Desk Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
-
LAMPIRAN ffl KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 033 /Hk.03. l-Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU
Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN.
RUANG UNGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN
n KEDUDUKAN DALAM PANITIA URAIAN TUGAS
1. Pembina PPID a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik.
b. Menetapkan pe ngklasifika sian informasi. c. Menetapkan
peraturan terkait Standar prosedur operasional
layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengeloia
Informasi dan Dokumentasi
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina 14*10 terkait
pelayanan informasi
b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait
pengklasifikasian informasi
c. Memberikan pertimbangan mengenai Standar prosedur j
operasional layanan informasi publik.
d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi 3.
Atasan PPID a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim
Pertimbangan
Pelayanan Informasi b. Menerima keberatan atas penolakan dari
pemohon informasi i
publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh
pemohon informasi d. Sebagai perwakilan badan publik dalam
sengketa informasi
publik. 4. PPID a. Merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik dilingkungan KPU Provinsi Banten.
b. Menghimpun informasi publik dari seluruh uni t dilingkungan
KPU Provinsi Banten.
c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris provinsi dan
Sekretaris KPU kabupaten/kota.
d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam
kategori informasi yang dikecualikan.
e. Menyelesaika n sengketa pelayanan informasi bersama subbag
hukum.
f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan ma
sing- ma sing unit .
g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
masyarakat.
-
5. Tim Penghubung rc i iyeQia Informasi dan Dokumentasi
a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik. u.
Mcugu inp iuKd iL mcngcKJia c ia ia , u a n I K U I s e n d mc i i
i ua i i g iu i
system informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan
subbagian.
c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan
dengan masalah informasi publik.
6. Desk Pelayanan Informasi dan rVkvumAntoci u u K u m c i 1
UUM
a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta
bantuan t im penghubung layanan informasi dan dokumentasi pa.ua. i
v r u , i v r u p iuvu i s i u a u i v r u KaLHipa icn jy K u i a
.
b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara
tertuhs dan tidak tertu lis.
c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang
diajukan oleh pemohon informasL
http://pa.ua