KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 09/Kpts/KPU Kab-014329920/2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS diwilayah kerjanya. b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. • Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infprmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7
Embed
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN 09-2015.pdfNomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN TUBAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN TUBAN
NOMOR : 09/Kpts/KPU Kab-014329920/2015
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota adalah
membentuk PPK, PPS dan KPPS diwilayah kerjanya.
b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a tersebut diatas, maka
dipandang perlu untuk mengangkat anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tuban.•
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infprmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011,
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
H.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;
Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor 37/BA/V/2015 tanggal 9 Mei 2015.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBANTENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHANKECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI TUBAN TAHUN 2015
Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya
tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tuban Tahun 2015;
Seluruh biaya kegiatan sebagaimana pada diktum KEDUA dibebankan
pada biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Anggaran
Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;
Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hah ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Rl di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Bupati Tuban di Tuban;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban di Tuban;
5. Camat Se- Kabupaten Tuban di Tuban.
PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di TubanPadatanggal9 Mei2015
KOMISI PEMILIHAN UMUMTUBAN
Lamptran : Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten TubanNomor: 09/Kpts/KPU Kab-014329920/2015Tanggal: 9 Mei 2015
DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015