ANDAILING NATAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama AGUS SALAM, S.H.I Jabatan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Panyabungan,I8 Januari 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
5
Embed
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL · 2017. 1. 18. · perundang-undangan AL . - Persentase Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal yang sesuai format Peraturan Perundang-
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANDAILING NATAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama AGUS SALAM, S.H.I
Jabatan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Panyabungan,I8 Januari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA
Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Tahun : 2017
No.
L ' ''
1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 10L
100%
''';''' ...._ --
Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
.AL - Persentase Keputusan KPU Kabupaten
Mandailing Natal yang sesuai format Peraturan Perundang- undangan
- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal
100%
2 Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
- Persentase Kegiatan Mengikuti Penyuluhan PKPU
100%
- Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
100%
- Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang tepat waktu
100°/0
3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu
- Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
95°/0
4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
95%
5 Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu/Pilkada
KPU Kabupaten Mengikuti kegiatan Bimtek Pilkada
-
- Persentase terlaksananya PPID dan Informasi Publik
90%
Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih 10 Kegiatan
Persentase Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan PemiluKada
95%
KEGIATAN ANGGARAN
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Rp. 6.500.000,-
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama MAWARDI, SE
Jabatan SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MANDAILING NATAL
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : AGUS SALAM, S.H.I
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tesebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Panyabungan,q Januari 2017
PERJANJIAN KINERJA
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Tahun : 2017
No. SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
. ligt,11111 W' ''''' '''.21. :,
1
Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
- Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3 Laporan
2 Tersusunnya Laporan Pertan un awaban gg gj penggunaan Anggaran (LPPA)
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
5 Laporan
3
Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
- Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU
100%
4 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingat satker dalam mengelola logistik Pemilu
- Jumlah Dokumen Evaluasi Logistik yang dibuat dengan tepat waktu
2 Dokumen
- Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP
90%
5 Tersusunnya standar logistik Pemilu
- Persentase penyusunan pengelolaan Logistik
9 5 %
6 Terwujudnya sisttim administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisiesn
- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 1 Laporan
7 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
- Persentase pemutakhiran data pemilih 100%
8 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
- Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 9 Aplikasi
9 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural
- Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
3 Orang
10 Meningkatnya tertib administrasi Laporan BMN
- Persentase Kepatuhan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
i 00%
1 1
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Mandailing Natal
- Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK