KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; c. bahwa ...
16
Embed
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG · 2017. 7. 24. · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG, Menimbang : ... Pemilihan. 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, ... (RT)/Rukun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BELITUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
TAHUN 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018;
c. bahwa ...
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung
Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa
kali telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan ...
- 3 -
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar
Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium
untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka
Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;
Memerhatikan : ...
LAMPIRAN IKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BELITUNGNOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017TENTANGPEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
TAHUN 2018
- 2 -
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten Belitung.Berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undangsebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka KPU Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan wewenang untukmerencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBelitung Tahun 2018.
Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undangsebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka KPU Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan wewenang untukmenyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota danWakil Walikota Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Belitung menetapkanKeputusan KPU Kabupaten Belitung tentang Pedoman Teknis Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
B. PENGERTIANYang dimaksud dengan :
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, selanjutnya disebutPemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah KabupatenBelitung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Belitung secara langsung dandemokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembagapenyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandirisebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umumdan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihanberdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalahlembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalamundang-undang penyelenggara pemilihan umum yarrg diberikan tugasmenyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkanketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
- 3 -
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya dalam hal PemilihanBupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 disebut KPU KabupatenBelitung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimanadimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yangdiberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BelitungTahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undangPemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya dalam hal Pemilihan Bupati danWakil Bupati Belitung Tahun 2018 disingkat PPK adalah panitia yang dibentukoleh KPU Kabupaten Belitung untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkatkecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya dalam hal Pemilihan Bupati dan WakilBupati Belitung Tahun 2018 disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk olehKPU Kabupaten Belitung untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desaatau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya dalam hal PemilihanBupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 disingkat KPPS adalah kelompokyang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempatpemungutan suara.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiBelitung yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihanBupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk olehsekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaankehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentinganpolitik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional,atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional danPartai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secarabersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota;
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahunatau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalahpetugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yangmembantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempatdilaksanakannya pemungutan suara.
14. Hari adalah hari kalender.
C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
- 4 -
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata KerjaKomisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa danHonorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan AnggaranDalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium PelaksanaanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota;
D. PELAKSANAAN DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.2. Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 berpedoman pada
i. Profesionalitas;j. Akuntabilitas;k. Efesiensi;l. Efektivitas; danm.Aksebilitas.
BAB IITAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalamKeputusan ini.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, terdiri atasprogram:a. Perencanaan program dan anggaran;b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);c. Penyusunan dan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Belitung pada
penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BelitungTahun 2018;
d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepadaKPU Kabupaten Belitung, PPK, PPS dan KPPS;
e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;f. Pendaftaran pemantau Pemilihan;g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); danh. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, terdiri atasprogram:a. Pencalonan, terdiri atas:
b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;c. Masa kampanye:
1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahankampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/ataukegiatan lain;
2. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
d. Laporan dan audit dana kampanye;e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara;f. Pemungutan dan penghitungan suara;g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;h. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan (PHP);i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);j. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BELITUNGNOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017TENTANGPEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI BELITUNG TAHUN 2018
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
TAHUN 2018
NO KEGIATAN JADWALAWAL AKHIR
PERSIAPAN1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 27 September 20172. PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH(NPHD)
27 September 2017
3. PENYUSUNAN DAN PENETAPANKEPUTUSAN KPU KABUPATEN BELITUNGPADA PENYELENGGARAANPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBELITUNG TAHUN 2018
27 September 2017
4. a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 14 Juni 2017 23 Juni 2018b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS
KEPADA KPU KABUPATEN BELITUNG,PPK, PPS DAN KPPS
14 Juni 2017 26 Juni 2018
5. PEMBENTUKAN PPK, PPS dan KPPSa. Pembentukan PPK dan PPS 12 Oktober 2017 11 Nopember 2017b. Pembentukan KPPS 3 April 2018 3 Juni 2018
6. PEMANTAUAN PEMILIHANPendaftaran Pemantau Pemilihan 12 Oktober 2017 11 Juni 2018
7. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUKPOTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)a. Penerimaan DP4 24 Nopember 2017 27 Nopember 2017b. Analisis DP4 28 Nopember 2017 4 Desember 2017c. Sinkronisasi Daftar Pemilih
Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTbdan DP4
5 Desember 2017 25 Desember 2017
d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 danHasil Sinkronisasi Kepada KPUKabupaten Belitung
26 Desember 2017 29 Desember 2017
e. Pengumuman Hasil Analisis DP4 30 Desember 2017 30 Desember 20178. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIHa. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU
Kabupaten Belitung dan Penyampaiankepada PPS
30 Desember 2017 19 Januari 2018
b. Pemutakhiran :1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis
PPDP19 Desember 2017 17 Januari 2018
2) Pencocokan dan Penelitian 20 Januari 2018 18 Februari 2018
- 2 -
NO KEGIATAN JADWALAWAL AKHIR
3) Penyusunan Daftar Pemilih HasilPemutakhiran
19 Februari 2018 4 Maret 2018
4) Rekapitulasi Daftar Pemilih HasilPemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannyabeserta Daftar Pemilih HasilPemutakhiran ke PPK
5 Maret 2018 7 Maret 2018
5) Rekapitulasi Daftar Pemilih HasilPemutakhiran tingkat kecamatan danPenyampaiannya kepada KPUKabupaten Belitung
8 Maret 2018 9 Maret 2018
6) Rekapitulasi Daftar Pemilih HasilPemutakhiran Tingkat Kabupatenuntuk ditetapkan sebagai DaftarPemilih Sementara (DPS)
10 Maret 2018 16 Maret 2018
7) Penyampaian DPS kepada PPS 17 Maret 2018 23 Maret 20188) Pengumuman dan tanggapan
masyarakat terhadap DPS24 Maret 2018 2 April 2018
9) Perbaikan DPS 3 April 2018 7 April 201810) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan
tingkat desa/ kelurahan danpenyampaiannya beserta DPS HasilPerbaikan kepada PPK
8 April 2018 10 April 2018
11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikantingkat kecamatan danpenyampaiannya kepada KPUKabupaten Belitung
11 April 2018 12 April 2018
12) Penyampaian Rekapitulasi DPS HasilPerbaikan tingkat desa/kelurahandan DPS Hasil Perbaikan kepada KPUKabupaten Belitung
11 April 2018 12 April 2018
13) Daftar Pemilih Tetap (DPT) :a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan
tingkat kabupaten untukditetapkan sebagai DPT
13 April 2018 19 April 2018
b) Penyampaian DPT kepada PPS 20 April 2018 29 April 2018c) Pengumuman DPT oleh PPS 29 April 2018 27 Juni 2018
PENYELENGGARAAN1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGANa. Penerimaan DAK2 31 Juli 2017 31 Juli 2017b. Penetapan Rekapitulasi DPT
Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasarpenghitungan jumlah minimumdukungan persyaratan pasangan calonperseorangan
10 September 2017 10 September 2017
c. Pengumuman syarat minimal dukungan 9 Nopember 2017 22 Nopember 2017d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Belitung :1) Penyerahan syarat dukungan
Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Belitung kepada KPUKabupaten Belitung
25 Nopember 2017 29 Nopember 2017
2) Penelitian jumlah minimal dukungandan sebaran
25 Nopember 2017 1 Desember 2017
3) Penelitian administrasi dan analisisdukungan ganda
25 Nopember 2017 8 Desember 2017
- 3 -
NO KEGIATAN JADWALAWAL AKHIR
e. Penyampaian syarat dukungan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Belitungkepada PPS
9 Desember 2017 11 Desember 2017
f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan
12 Desember 2017 25 Desember 2017
g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan 26 Desember 2017 28 Desember 2017h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten 29 Desember 2017 31 Desember 2017
Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkanpermohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalamBuku Registrasi Perkara
10. SENGKETA PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN (PHP)
Mengikuti jadwal dalam Peraturan MahkamahKonstitusi
11. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIHPASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan,putusan dismisal atau Putusan MahkamahKonstitusi dibacakan
12. PENGUSULAN PENGESAHANPENGANGKATAN PASANGAN CALONTERPILIHBupati dan Wakil Bupati Belitung Terpilih :a. Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih sebagaimana di maksudangka 9
b. Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapanpasangan calon terpilih pasca putusanMahkamah Konstitusi sebagaimana di maksuddalam angka 11
13. EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPANBupati dan Wakil Bupati Belitung :a. Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calonterpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12huruf a
b. Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulanpengesahan pengangkatan pasangan calonterpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12huruf b