KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); SALINAN
26
Embed
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARAkpu-barutkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/lampiran-TPJ-KPU... · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ... Pemilihan. B. Maksud dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/VII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);
SALINAN
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
- 3 -
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan W akil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2016 tentang Petunjuk penyusunan Keputusan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Nomor : 37/BA/VII/2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito
Utara Tahun 2018.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2018.
KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 4 -
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Juli 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
ttd.
ALAMSYAH
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,
Husnawati
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/
VII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO UTARA TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
dilaksanakan setiap 5 ( lima ) tahun sekali sebagai upaya pelembagaan
demokrasi di daerah juga merupakan sebuah sistem pergantian
kepemimpinan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai proses
substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan di daerah adalah
sarana penting bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang
benar-benar akan bekerja dan mampu mengakomodasi kepentingan-
kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan.
Sebagai peserta pemilihan adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati
yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan
perseorangan. Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten beserta penyelenggara tingkat Adhoc seperti Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan
-1-
- 6 -
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelaksanaan
Pemilihan diawasi oleh Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tingkat
Kabupaten, tingkat Kecamatan, Pengawas Lapangan dan Pengawas di
Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai Pemilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati adalah Penduduk dalam wilayah Kabupaten
yang telah didata oleh KPU Kabupaten dibantu oleh Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pelaksanaan Pemilihan dapat
dipantau oleh lembaga organisasi kemasyarakatan Pemantau
Pemilihan dalam negeri dan lembaga Pemantau Pemilihan asing.
Pengamanan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pembiayaan seluruh tahapan
pelaksanaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Barito Utara.
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara tahun 2018 dalam setiap tahapan dan untuk
kepentingan berbagai pihak yang terlibat perlu perencanaan yang baik.
Oleh karena itu KPU Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Pedoman teknis ini dibuat dengan maksud agar semua pihak yang
terlibat dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Barito Utara tahun 2018 dapat mengetahui dan memahami
pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan.
2. Pedoman teknis ini dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan tahapan
dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Barito Utara tahun 2018 dapat berjalan lancar dan tertib sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
-2-
- 7 -
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah mengatur sistem kerja
sesuai dengan tahapan, program dan jadwal bagi penyelenggara sesuai
dengan tingkatannya dan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Barito Utara tahun 2018.
D. Pengertian Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2018 yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah Kabupaten Barito Utara untuk memilih Bupati
dan Wakil Bupati Barito Utara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara
yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan
calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan
tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.
-3-
- 8 -
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang
selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Pemilihan
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Barito Utara
untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah
Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Barito Utara untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan
suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP
adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang
membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
-4-
- 9 -
14. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan
berpedoman pada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi;
l. efektifitas; dan
m. aksesibilitas.
-5-
- 10 -
BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara
Tahun 2018 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal
sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan, terdiri atas :
a. tahapan persiapan; dan
b. tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a
terdiri atas program :
a. Perencanaan program dan anggaran;
b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD);
c. Penyusunan dan pengesahan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2018;
d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis
kepada PPK, PPS dan KPPS;
e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
f. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
dan
h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan, sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf b terdiri atas program :
a. Pencalonan, terdiri atas :
1) Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
2) Pendaftaran Pasangan Calon;
b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
c. Masa kampanye :
1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,
penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat