KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL...1 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 021 7392315,7392352, Fax. 021 7392317 LAPORAN PENANGANAN

1

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 021­7392315,7392352, Fax. 021­7392317

LAPORAN

PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT

BULAN FEBRUARI 2018

Jakarta, Maret 2018

1

LAPORAN

PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT

BULAN FEBRUARI 2018

1. Pendahuluan

a. Umum

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah sebuah lembaga kepolisian

nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden

Republik Indonesia. Kompolnas dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun

2011 yang memiliki tiga tugas, yaitu: (1) Membantu Presiden dalam menetapkan

arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan

pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;

(3) Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk

bahan memberikan saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh

Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri,

dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.

Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri

untuk menjamin dan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, serta

menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk

diteruskan kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan

masyarakat yang menyangkut pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang,

diskriminasi, penggunaan diskresi kepolisian yang keliru dan korupsi.

Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui mekanisme

surat menyurat atau jalur media komunikasi baik langsung maupun secara

elektronik dengan staf Kompolnas.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang

berkaitan dengan penanganan pengaduan terhadap kinerja Polri, Kompolnas

telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan SKM, mulai

dari tahap penerimaan, tindak lanjut, hingga pengakhiran berupa pengarsipan

berkas, sebagaimana tersusun dalam laporan ini.

b. Dasar

1) Undang – undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republiki Indonesia.

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

3) Peraturan Kompolnas Nomor 01 tahun 2014 tanggal September 2014 tentang Tata Cara Penanganan SKM.

4) Rencana Kerja Kompolnas tahun anggaran 2018.

2

c. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Laporan Penanganan SKM ini adalah untuk memberi gambaran tentang seberapa jauh pencapaian Kompolnas dalam penanganan SKM periode Januari 2018 yang menjadi salah satu tugasnya sesuai Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011.

2) Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Bulanan Penanganan SKM Kompolnas ini adalah sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam Penanganan SKM yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan menentukan langkah kebijakan pada bulan berikutnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Laporan Bulanan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat ini meliputi rekapitulasi penerimaan pengaduan yang digolongkan berdasarkan kriteria SKM, sumber SKM, satuan fungsi Kepolisian, satuan kewilayahan Polri dan jenis pengaduan serta penanganan Kompolnas dalam menangani Keluhan masyarakat meliputi membuat klarifikasi surat ke Polda, melakukan kunjungan kerja ke wilayah dalam rangka klarifikasi SKM, kunjungan kerja kasus menonjol ataupun menerima audiensi.

e. Tata Urut

1) Pendahuluan.

2) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.

3) Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.

4) Kesimpulan.

5) Penutup.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat

Kegiatan penanganan SKM di Kompolnas Bulan Februari 2018 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Menerima penyampaian SKM baik yang disampaikan secara langsung oleh pelapor/pengadu yang datang ke kantor Kompolnas atau melalui surat, email, maupun melalui lembaga lain.

b. Menindaklanjuti penanganan SKM dalam bentuk permohonan klarifikasi kepada Satuan kerja Polri yang dikeluhkan, melalui surat kepada Irwasum Polri/Irwasda atau melaksanakan kunjungan langsung kepada Mabes Polri/Satuan Kewilayahan Polri yang belum memberikan jawaban terhadap permohonan klarifikasi Kompolnas.

3

c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengadu berkenaan dengan pelaksanaan tindak lanjut pengaduannya.

d. Menerima jawaban Irwasum Polri/Irwasda terhadap permohonan klarifikasi Kompolnas dan selanjutnya mengirimkannya kepada pengadu.

e. Menindaklanjuti respon pengadu yang masih belum puas terhadap hasil klarifikasi Kompolnas berupa jawaban dari Irwasum Polri/Irwasda, untuk disampaikan kembali kepada Irwasum Polri/Irwasda.

f. Apabila Kompolnas menilai bahwa penanganan Mabes Polri/Polda ditemukan ada suatu kejanggalan, maka Kompolnas akan meminta kepada Mabes Polri/Polda untuk dilaksanakan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Kompolnas dan Kompolnas dapat meminta kepada Irwasum Polri, Bareskrim Polri, Div Propam Polri atau Irwasda, Direskrim dan Bid Propam Polda untuk mendampingi Kompolnas dalam pelaksanaan Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Mabes Polri/Polda.

3. Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat

Total surat yang terdata di Bag Yannis sebanyak 246 surat. Dari 246 surat yang masuk pada Bag Yannis selanjutnya diregistrasi sebagai tindaklanjut penanganan sejumlah 163 surat dan 83 surat hanya didatakan/dicatatkan. Berdasarkan Kriteria Surat Saran dan Keluhan Masyarakat dibagi menjadi dua kriteria yaitu surat koresponden dan non koresponden. Penanganan terhadap kedua kriteria surat saran dan keluhan masyarakat tersebut berbeda, bagi surat yang masuk kategori koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan surat menyurat baik kepada pengadu dalam bentuk penyampaian informasi perkembangan dan hasil penanganan pengaduannya maupun surat klarifikasi kepada Polri, bagi surat yang termasuk kriteria non koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan sebagai data kompolnas.

No Kriteria Jumlah

a. Non Koresponden

1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 68

2 Bukan Kewenangan Kompolnas 13

3 Saran 2

b. Koresponden

1 Tembusan 101

2 Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat 62

Jumlah 246

4

Pada periode Bulan Februari 2018, Bag. Yannis Set. Kompolnas menerima sebanyak 246 surat dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, dapat diklasifikasikan berupa surat keluhan masyarakat dengan kriteria koresponden ditindaklanjuti dengan surat menyurat baik kepada pengadu maupun kepada Polri sebanyak 163 surat keluhan (66 %). Surat dengan kriteria koresponden terdiri dari surat yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan surat tembusan.

Selain itu Bag. Yannis Set. Kompolnas juga menerima surat pengaduan yang diklasifikasikan sebagai surat pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 68 surat atau 27%. Penentuan klasifikasi surat tidak memenuhi syarat tersebut, karena surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kompolnas. Adapun kriteria surat pengaduan yang memenuhi syarat adalah: pencantuman identitas pengadu yang jelas, alamat pengadu yang jelas, disertai dokumen pendukung (diantaranya Nomor Laporan Polisi), serta tanda tangan pengadu.

Tercatat juga sejumlah surat yang diterima Kompolnas berupa pengaduan yang substansi keluhannya diluar lingkup wewenang dan tugas Kompolnas. Untuk surat/pengaduan dengan kriteria ini jumlahnya sebanyak 13 surat atau 5%.

Selain tiga klasifikasi surat sebagaimana diuraikan di atas, Kompolnas juga menerima surat dari masyarakat yang bermaksud menyampaikan saran berupa aspirasi dan buah pikiran yang bertujuan bagi peningkatan kinerja Polri sebanyak 2 surat atau 0.8%.

a. Non Koresponden

Surat dengan kriteria Non Koresponden terdiri dari keluhan yang tidak memenuhi syarat (TMS), Substansi yang bukan kewenangan kompolnas (BKK) dan Saran masyarakat. Terhadap surat kriteria Non Koresponden hanya dicatatkan sebagai data Kompolnas.

No Jenis Surat Korespondensi Jumlah

1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 68

2 Bukan Kewenangan Kompolnas 13

3 Saran 2

Jumlah 83

101

62 68

132

Tembusan Tindak Lanjut TMS BKK Saran

5

Kriteria surat diterima Kompolnas yang tergolong dalam kategori non koresponden adalah surat masuk ke kompolnas dalam bentuk saran masyarakat kepada Kompolnas, keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan keluhan masyarakat namun bukan merupakan kewenanganan Kompolnas. Seluruh surat masuk dengan kategori non korespondensi tidak ditindaklanjuti dengan surat menyurat hanya menjadi catatan kompolnas saja. Kriteria Surat Non Koresponden berjumlah 83 surat yang terdiri dari 2 surat merupakan saran masyarakat kepada Kompolnas, 68 surat keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan 13 surat keluhan masyarakat yang isinya bukan merupakan kewenangan Kompolnas.

b. Koresponden

1) Jenis Surat Koresponden

Surat Keluhan yang masuk ke Bag Yanis Set Kompolnas dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu keluhan berupa surat tindak lanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan kepada Kompolnas. Dari total 163 surat terdiri dari surat tindak lanjut keluhan masyarakat sebanyak 62 surat (38 %) dan surat berupa tembusan sebanyak 101 surat (62 %).

No Jenis Surat Korespondensi Jumlah

1 Tindaklanjut Keluhan Masyarakat 62

2 Tembusan 101

Jumlah 163

68%

13%

2%

TMS BKK Saran

6

Kriteria surat diterima kompolnas yang tergolong dalam kategori koresponden adalah surat masuk ke Kompolnas dalam bentuk surat tembusan dan surat keluhan masyarakat baik yang bersumber dari Lembaga Negara, pribadi, kuasa hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Seluruh surat masuk dengan kategori koresponden dibagi menjadi dua golongan, surat tembusan yang hanya ditindaklanjuti dengan surat menyurat kepada pengadu dan surat tindak lanjut keluhan masyarakat dengan penanganan melalui surat menyurat baik kepada pengadu maupun klarifikasi kepada Polri.

2) Sumber Pengirim Surat

Kriteria koresponden dengan kategori surat tindaklanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan bersumber dari berbagai pengadu diantaranya Lembaga Negara, Pribadi, Kuasa Hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Ditinjau dari sumber surat keluhan yang diterima Bag. Yannis Set. Kompolnas

No Sumber Jumlah

1 Pribadi 104

2 Kuasa Hukum 29

3 LSM 22

4 Lembaga Negara 8

Jumlah 163

38%

62%

Tindaklanjut keluhan masyarakat

Tembusan

101 Surat

62 Surat

7

Dari total keluhan sebanyak 163 surat tersebut, mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi perorangan yang jumlahnya mencapai 104 surat atau 64 % dari total 163 surat. Surat keluhan masyarakat yang bersumber dari Kantor Hukum/Kantor Advokat menyampaikan keluhan untuk kepentingan kliennya dengan jumlah sebanyak 29 surat atau 18 %.

Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermaksud menyampaikan keluhan kepada Kompolnas berkaitan dengan Kinerja Polri sebanyak 22 surat atau 13 %. Surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri, di antaranya Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Komisi Yudisial dll, dengan jumlah sebanyak 8 surat atau 5 %.

3) Klasifikasi berdasarkan Satuan Fungsi

No Satuan Fungsi Jumlah

1 Reserse 149

2 Propam 5

3 SDM 3

4 Lantas 2

5 Samapta 2

6 Binmas 1

7 Brimob 1

8 Itwasda 0

9 Dokkes 0

10 Sarpras 0

11 Intelkam 0

Jumlah 163

104

29 228

Pribadi Kuasa Hukum LSM Lembaga Negara

8

Berdasarkan keluhan yang masuk Bag Yannis Set Kompolnas dapat diklasifikasikan menurut jumlah dan satuan fungsi yang ada pada Polri. Menurut data yang diterima oleh Bag Yannis Set Kompolnas bahwa fungsi yang banyak dikeluhkan adalah reserse, sebanyak 149 surat (91%), diikuti oleh Satuan Fungsi Propam 5 (4%), SDM 3 (2%), Lantas 2 (1%), Samapta 2 (1%), Binmas 1 (0.5%), Brimob 1 (0.5%),.

4) Klasifikasi berdasarkan Satuan Kewilayahan

No Satuan Wilayah Jumlah

1 Jatim 26

2 Sumut 25

3 Metro 19

4 Jateng 12

5 Mabes 10

6 Jabar 8

7 Sumbar 8

8 Sumsel 6

9 Lampung 4

10 Sulsel 4

11 Kepri 4

12 Sulbar 3

13 Sulut 3

14 Banten 3

15 Kalbar 3

16 Bengkulu 3

0

0

0

0

1

1

2

2

3

5

149

Intelkam

Sarpras

Dokkes

Itwasda

Brimob

Binmas

Samapta

Lantas

SDM

Propam

Reserse

9

17 Riau 3

18 NTT 2

19 Jambi 2

20 Sultra 2

21 Papua 2

22 Maluku 2

23 Kalteng 2

24 Malut 1

25 NTB 1

26 Aceh 1

27 Babel 1

28 DIY 1

29 Kaltim 1

30 Kalsel 1

31 Papua Barat 0

32 Gorontalo 0

33 Sulteng 0

34 Bali 0

Jumlah 163

Pada Bulan Februari 2018 Bag Yannnis Set Kompolnas membuat urutan berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, satuan Kewilayahan Polri/ Polda yang terbanyak jumlah pengaduannya adalah Polda Jawa Timur 26 Surat (16 %), Polda Sumut 25 Surat (16 %), Polda Metro 19 Surat (12%), Polda Jateng 12 Surat (7%) dan Mabes Polri 10 Surat (6%). Dan untuk satuan wilayah Polri yang paling sedikit jumlah pengaduannya adalah Polda Bali 0 Surat (0%), Polda Sulteng 0 Surat (0%), Polda Gorontalo 0 Surat (0%), Polda Papua Barat 0 Surat (0%) dan Polda Kalsel 1 Surat (1%).

5) Korespondensi Keluhan masyarakat

No Satuan Wilayah

Jmlh

Korespondensi Keluhan Masyarakat

Surat Tinjut Kel Masy Surat Tembusan

Jmlh Kla

Surat

Jwb Pold

a

Kla Lsg

Jmlh Krm Ke

Polda

Krm Info

Tmbsn

1 Jatim 26 9 9 0 0 17 17

2 Sumut 25 6 6 0 0 19 19

3 Metro 19 10 10 0 0 9 9

4 Jateng 12 3 3 0 0 9 9

10

5 Mabes 10 4 4 0 0 6 6

6 Sumbar 8 3 3 0 0 5 5

7 Jabar 8 0 0 0 0 8 8

8 Sumsel 6 3 3 0 0 3 3

9 Kepri 4 3 3 0 0 1 1

10 Lampung 4 2 2 0 0 2 2

11 Sulsel 4 0 0 0 0 4 4

12 Riau 3 0 0 0 0 3 3

13 Bengkulu 3 3 3 0 0 0 0

14 Banten 3 3 3 0 0 0 0

15 Kalbar 3 1 1 0 0 2 2

16 Sulut 3 1 1 1 0 2 2

17 Sulbar 3 2 2 0 0 1 1

18 Jambi 2 0 0 0 0 2 2

19 Kalteng 2 2 2 0 0 0 0

20 Sultra 2 0 0 0 0 2 2

21 NTT 2 1 1 0 0 1 1

22 Papua 2 1 1 0 0 1 1

23 Maluku 2 0 0 0 0 2 2

24 Aceh 1 1 1 1 0 0 0

25 Babel 1 0 0 0 0 1 1

26 DIY 1 1 1 0 0 0 0

27 Kaltim 1 1 1 0 0 0 0

28 Kalsel 1 0 0 0 0 1 1

29 Malut 1 1 1 0 0 0 0

30 NTB 1 1 1 0 0 0 0

31 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0

32 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0

33 Bali 0 0 0 0 0 0 0

34 Papua Brt 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 163 62 62 2 0 101 101

Kompolnas sudah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri maupun Polda sebanyak 62 Surat dari total jumlah Surat Asli sebanyak 62 atau sekitar 100%, sedangkan respon Mabes Polri maupun Polda dalam menjawab klarifikasi surat Kompolnas sebanyak 2 Surat atau sekitar 3% dari 62 Surat yang dikirim Kompolnas ke Mabes Polri atau Polda. Untuk surat keluhan berupa tembusan, Kompolnas sudah mengirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 101 surat dari 101 surat atau 100% dari surat tembusan yang diterima Kompolnas. Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Kompolnas menerima keluhan terkait : (a) Polda Jawa Timur sebanyak 26 surat yang terdiri dari Surat keluhan

yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 9 Surat atau 34% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 9 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat

11

tembusan ke pengadu sebanyak 17 surat atau 65% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 17 surat atau 100% dari total surat tembusan.

(b) Polda Sumatera Utara sebanyak 25 surat yang terdiri dari Surat keluhan yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 6 Surat atau 24% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 6 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 19 surat atau 76% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 19 surat atau 100% dari total surat tembusan.

(c) Polda Metro Jaya sebanyak 19 surat yang terdiri dari Surat keluhan yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 10 Surat atau 52% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 10 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 9 surat atau 48% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 9 surat atau 100% dari total surat tembusan.

6) Kategori Jenis Pelanggaran

Dalam penanganan surat tindaklanjut keluhan masyarakat yang dilakukan klarifikasi kepada Polri dibedakan menjadi beberapa jenis pelanggaran yaitu pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.

No Satwil

Surat Tinjut

Kel Masy

Yan Buruk

Lahgun Wenang

Diskri minasi

Diskresi

Keliru Korupsi

1 Jatim 9 8 1 0 0 0

2 Sumut 6 4 2 0 0 0

3 Metro 10 9 1 0 0 0

4 Jateng 3 2 1 0 0 0

5 Mabes 4 2 1 1 0 0

6 Sumbar 3 1 1 1 0 0

7 Jabar 0 0 0 0 0 0

8 Sumsel 3 1 1 0 1 0

9 Kepri 3 2 1 0 0 0

10 Lampung 2 2 0 0 0 0

11 Sulsel 0 0 0 0 0 0

12 Riau 0 0 0 0 0 0

13 Bengkulu 3 1 1 0 0 1

14 Banten 3 2 0 1 0 0

15 Kalbar 1 1 0 0 0 0

16 Sulut 1 0 0 1 0 0

17 Sulbar 2 2 0 0 0 0

18 Jambi 0 0 0 0 0 0

19 Kalteng 2 1 1 0 0 0

20 Sultra 0 0 0 0 0 0

21 NTT 1 0 0 1 0 0

12

22 Papua 1 1 0 0 0 0

23 Maluku 0 0 0 0 0 0

24 Aceh 1 0 1 0 0 0

25 babel 0 0 0 0 0 0

26 DIY 1 1 0 0 0 0

27 Kaltim 1 1 0 0 0 0

28 Kalsel 0 0 0 0 0 0

29 Malut 1 1 0 0 0 0

30 NTB 1 1 0 0 0 0

31 Sulteng 0 0 0 0 0 0

32 Gorontalo 0 0 0 0 0 0

33 Bali 0 0 0 0 0 0

34 Papua Brt 0 0 0 0 0 0

Jumlah 62 43 12 5 1 1

Menurut data yang diterima Bag Yannis Set Kompolnas terkait dengan pengaduan yang masuk dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran berupa pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.

Berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran tersebut diatas, pelayanan buruk sebanyak 43 surat (70%), penyalahgunaan wewenang 12 surat (20%), diskriminasi 5 surat (8 %), diskresi yang keliru 1 (1%) surat dan korupsi 1 surat (1%).

Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk keluhan terkait pelayanan buruk paling tinggi di Polda Jatim dan Polda Sumut, untuk penyalahgunaan wewenang paling tinggi di Polda Jabar, untuk diskriminasi terjadi di Polda Sumsel, dan diskresi yang keliru dan korupsi terjadi di Polda Jateng.

7) Hasil Jawaban Polda ke Kompolnas

No Satwil

Tinjut Keluhan Masyara

kat

Krm Ke Polda

Jmlh Jwbn

T TT DP

1 Jatim 9 9

2 Sumut 6 6

3 Metro 10 10

4 Jateng 3 3

5 Mabes 4 4

6 Sumbar 3 3

7 Jabar 0 0

8 Sumsel 3 3

9 Kepri 3 3

10 Lampung 2 2

11 Sulsel 0 0

12 Riau 0 0

13 Bengkulu 3 3

13

14 Banten 3 3

15 Kalbar 1 1

16 Sulut 1 1 1 1

17 Sulbar 2 2

18 Jambi 0 0

19 Kalteng 2 2

20 Sultra 0 0

21 NTT 1 1

22 Papua 1 1

23 Maluku 0 0

24 Aceh 1 1 1 1

25 babel 0 0

26 DIY 1 1

27 Kaltim 1 1

28 Kalsel 0 0

29 Malut 1 1

30 NTB 1 1

31 Sulteng 0 0

32 Gorontalo 0 0

33 Bali 0 0

34 Papua Brt 0 0

Jumlah 62 62 2 0 2 0

Kompolnas menerima surat pengaduan asli sebanyak 62 selanjutnya diklarifikasi dengan surat sebanyak 62 surat. Berdasarkan surat klarifikasi yang terkirim, Bag Yannis Set Kompolnas menerima surat jawaban dari polda sebanyak 2 surat dengan hasil tidak terbukti yaitu jawaban dari Polda Sulut dan Polda Aceh.

8) Tunggakan tahun 2017

Pada Bulan Februari 2018, Kompolnas menerima Surat Jawaban Polda untuk

nomor registrasi SKM 2017 sebanyak 71 Surat dari total 73 surat. Jawaban Polda diantaranya dari Polda :

NO SATUAN

TUNGGAKAN 2017

SBLMNY

JWB T TT DP SISA

1 MABES 34 7 3 4 27

2 ACEH 2 2

3 SUMUT 16 3 3 13

4 SUMBAR 2 2

5 RIAU 8 8

6 KEPRI 1 1 0

7 JAMBI 3 2 1 1 1

8 SUMSEL 13 1 1 12

9 BENGKULU 0 0

10 LAMPUNG 3 1 1 2

11 BABEL 0 0

12 METRO 54 6 1 5 48

14

13 JABAR 2 1 1 1

14 JATENG 9 3 1 2 6

15 DIY 4 3 3 1

16 BANTEN 0 0

17 JATIM 46 16 1 15 30

18 KALBAR 1 1

19 KALTIM 0 0

20 KALSEL 2 2 2 0

21 KALTENG 1 1

22 SULSEL 20 18 16 2 2

23 SULTRA 4 2 2 2

24 SULTENG 1 1 0

25 SULUT 4 2 2 2

26 GORONTALO 0

27 MALUKU UTARA

2 2

28 BALI 2 2 2 0

29 NTB 2 2

30 NTT 4 4

31 PAPUA 1 1

32 MALUKU 0 0

33 PAPUA BRT 2 2 2 0

34 SULBAR 0 0

9) Untuk bulan Februari 2018 Kompolnas tidak ada kegiatan audiensi

10) Kunjungan kerja yang sudah dilakukan oleh Komisioner Kompolnas pada bulan Februari 2018 adalah kunjungan kerja terkait gelar perkara dan klarifikasi skm di provinsi-pripinsi berikut :

(a) 6 s.d 8 Februari 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Lampung dilaksanakan oleh Drs. Yotje Mende, MHum. (Anggota Kompolnas) dan Heri Sudrajat (Staf Set Kompolnas) dalam rangka Gelar Perkara dengan hasil terhadap 2 perkara yang dilakukan gelar masing sudah dalam tahapan pengiriman berkas perkara ke JPU dan masih menunggu P.21 rekomendasi Kompolnas dalam kasus tersebut adalah melengkapi bukti SP2HP kepada pelapor dan kepada Kompolnas, melengkapi bukti berita acara penitipan barang bukti kepada Kompolnas

(b) 8 s.d 10 Februari 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Drs. Bekto Suprapto, MSi. (Anggota Kompolnas) dan Syaifulloh (Staf Set Kompolnas) dalam rangka klarifikasi SKM. Pada kunjungan di bulan Februari 2018 ini Kompolnas melaksanakan klarifikasi SKM sebanyak 20 No Registrasi Kompolnas dengan hasil 12 skm yang diklarifikasi dinyatakan selesai tidak terbukti dan 8 skm masih dalam proses. Dari klarifikasi tersebut Kompolnas juga merekomendasikan terhadap keluhan yang masing-masing saling lapor mengadukan ketidak adilan penyidik dalam menangani laporan polisi, kompolnas meminta segera dilakukan gelar perkara untuk ketiga

15

laporan tersebut dan untuk proses penyidikan selanjutnya sesuai KUHAP dan Perkap 14 tahun 2012

(c) 22 s.d 23 Februari 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Metro Jaya dilaksanakan oleh Benedictus B. Nurhadi, SH, MH (Anggota Kompolnas), R. Donny Sukendar, MSi (Kasubbag Info Data), Widodo (Staf Set Kompolnas) dan Rafael (Staf Set Kompolnas) dalam rangka klarifikasi SKM dari 25 SKM yang telah dilakukan klarifikasi, diperoleh hasil sebagai berikut : 5 SKM dinyatakan selesai dan 14 SKM dinyatakan masih dalam proses serta 6 skm masih belum bisa diklarifikasi karena penyidik yang menangani kasus tersebut tidak hadir pada saat pelaksanaan klarifikasi.

11) Kunjungan kerja dalam rangka klarifikasi kasus menonjol pada bulan Februari 2018 Nihil.

4. Kesimpulan

a. Berdasarkan data surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas pada periode Bulan Februari 2018, keluhan terkait kinerja Polri secara umum masih relatif tinggi. Dari 246 surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima terdapat 163 surat yang memenuhi kriteria surat koresponden/dilakukan surat menyurat antara kompolnas dengan pengadu. Namun berdasarkan data yang dianalisis Kompolnas hanya 62 surat yang dapat ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi kepada Polri, Kompolnas menerima 101 surat tembusan terkait dengan kinerja Polri dimana masyarakat langsung menyampaikan keluhannya kepada Polri atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu Bag. Yannis Set. Kompolnas juga menerima surat pengaduan yang diklasifikasikan sebagai surat pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 68 surat, karena surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kompolnas. Pengaduan yang substansi keluhannya diluar lingkup wewenang dan tugas Kompolnas sebanyak 13 surat serta surat dari masyarakat yang bermaksud menyampaikan saran sebanyak 2 surat.

b. Mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi / perorangan yang jumlahnya mencapai 104 surat. Surat keluhan yang berasal dari Kantor Hukum/Kantor Advokat sebanyak 29 surat. Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 22 surat. Kompolnas juga menerima surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri, di antaranya Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Komisi Yudisial dll, dengan jumlah sebanyak 8 surat.

c. Secara kuantitatif fungsi Reserse dan Propam yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait kinerja dan pelayanan kepolisiannya. Berdasarkan klasifikasi kewilayahan, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Utara adalah satuan kewilayahan Polri yang banyak mendapatkan keluhan. Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelayanan buruk masih mendominasi jenis pelanggaran jika dibandingkan dengan jenis pelanggaran diskriminasi, diskresi yang keliru, korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

16

d. Selain surat-surat jawaban atas surat klarifikasi kompolnas tahun 2018, Kompolnas juga masih menerima surat jawaban dari Polda-polda atas surat permohonan klarifikasi kompolnas yang teregistrasi di tahun 2017. Hal ini menunjukan kecepatan menjawab setiap polda belum merata dan masih ada beberapa Polda yang mengalami keterlambatan dalam menjawab surat klarifikasi dari kompolnas.

e. Keterbukaan informasi yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kurang profesionalnya anggota Polri dalam melaksanakan tugas menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya keluhan masyarakat atas kinerja Polri. Harapan yang tinggi dari masyarakat atas kualitas pelayanan kepolisian juga merupakan penyebab keluhan masyarakat yang banyak kepada Polri. Harapan yang tinggi kepada Polri harus diimbangi dengan tingkat profesionalisme, transparansi, modernisasi dan akuntabilitas yang baik.

f. Masih tingginya keluhan masyarakat membutuhkan kecepatan penanganan keluhan masyarakat, koordinasi dan kerjasama dari satuan kewilayahan Polri dengan Kompolnas akan memudahkan kecepatan penanganan surat keluhan masyarakat. Tingginya surat keluhan dan rendahnya surat dari masyarakat dalam bentuk saran masyarakat untuk pengembangan kinerja Polri menunjukan masih belum terbentuknya komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dengan Polri.

5. Penutup

Demikian Laporan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat periode bulan Januari ini dibuat, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kompolnas dalam menentukan kebijaksanaan dalam menyusun rencana kegiatan kedepan.

Jakarta, Maret 2018

SEKRETARIS KOMPOLNAS

BEKTO SUPRAPTO