KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN Komisi Informasi Provinsi … · 2020-06-09 · Halaman 2 dari 15 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan

Halaman 1 dari 15

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan

putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019 yang

diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No. 46 RT: 03 RW: 09 Desa

Sukamekarsari, Kec. Kalang Anyar Kabupaten Lebak – Provinsi

Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kec. Curug (KP3B) Kota Serang -

Banten

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 2 dari 15

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09

Oktober 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019

pada tanggal 14 Oktober 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik

Kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Inspektorat Provinsi Banten

melalui surat nomor: 005/MBI-KIP/VIII/19 dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal

12 Agustus 2019 dan diterima pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan lacak pengiriman

online. Adapun Informasi yang diminta adalah berupa salinan/copy dokumen yaitu:

1. SPJ atau dokumen yang sejenis khususnya yang menyangkut pembiayaan Satuan

Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran

2018;.

2. Aturan tentang Standar Satuan Harga yang digunakan sebagai dasar dalam

pembiayaan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten baik

yang digunakan pada tahun anggaran 2018 maupun tahun anggaran 2019;

3. Dasar hukum/aturan atau yang sejenis yang dijadikan dasar pertimbangan

pemberian honor untuk penanggungjawab, Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas

Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten yang berdasarkan DPPA Tahun

2018 dan DPA lainnya yang dijadikan dasar pemberian honor untuk

penanggungjawab Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan

Daerah Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 23 Agustus 2019, Termohon memberikan jawaban permohonan

informasi kepada Pemohon melalui surat nomor : 700/6062/Inspektorat/2019 Perihal

Jawaban Permohonan Informasi Publik yang dikirim melalui email.

[2.4] Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID – Inspektorat Daerah Provinsi Banten melalui

surat nomor: 010/MHI-KIP/VIII/19.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 3 dari 15

[2.5] Pada tanggal 09 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinai Banten.

[ 2.6] Pada tanggal 14 Oktober 2019 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon

adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada

Permohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Maret 2020 dengan agenda

Sidang Pemeriksaan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan.


Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Inspektorat

Provinsi Banten melalui Pos dan diterima termohon berdasarkan lacak pengiriman

online pada tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Riski.

2. Bahwa benar Pemohon mendapatkan tanggapan dari Termohon atas permohonan

informasi melalui email dengan surat nomor 700/6062/Inspektorat/2019.

3. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah

Provinsi Banten.

4. Bahwa Pemohon tidak ada komunikasi dengan pihak Termohon.

5. Bahwa Perkumpulan Maha Bidik adalah sebuah singkatan dari Perkumpulan

Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 4 dari 15

6. Bahwa Pemohon dalam mekanisme mengkritisi dalam kebijakan publik biasanya

menuangkannya di dalam surat salah satunya adalah seperti informasi publik.

7. Bahwa Pemohon kemudian berkirim surat sesuai dengan Pasal 14 yang terdapat di

dalam Akta Notaris.

8. Bahwa perbedaan tanda tangan dalam surat menyurat Pemohon mengacu kepada Pasal

14 angka 6 yang terdapat didalam akta notaris.

9. Bahwa Pasal 14 angka 5 dan angka 6 yang tertuang didalam akta notaris tersebut

Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahannya dikarenakan dua poin tersebut

dinilai identik.

10. Bahwa Organisasi Pemohon tidak memiliki struktur Wakil Ketua.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. selaku Ketua

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Bukti P-2 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang

Pengesahan Pendirian Badan Huku Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Bukti P-3 Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Nomor 99 Tanggal 25 Juni 2019.

Bukti P-4 Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 005/MBI-KIP/VIII/19

ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat tertanggal 12 Agustus 2019.

Bukti P-5 Bukti tanda pengiriman Surat Permohonan melalui jasa Pos pada tanggal

12 Agustus 2019 dan Bukti tanda selesai pengiriman berdasarkan lacak

online pada tanggal 13 Agustus 2019

Bukti P-6 Salinan surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon nomor:

700/6062/Inspektorat/2019 tertanggal 21 Agustus 2019

Bukti P-7 Salinan Bukti Tanda terima email jawaban Permohonan informasi pada

tanggal 23 Agustus 2019.

Bukti P-8 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah

Provinsi Banten dengan nomor: 010/MHI-KIP/VIII/19 tertanggal 26

Agustus 2019.

Bukti P-9 Salinan bukti tanda terima yang tertulis di dalam surat Keberatan pada

tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Desfi.

Bukti P-10 Salinan surat permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi

Provinsi Banten surat nomor: 017/PMBI-PSI/X/19 tertanggal 9 Oktober

2019.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 5 dari 15

Bukti P-11 Salinan Formulir Permohonan sengketa Informasi Nomor:

BP.PSIP.076/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon


Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sugiyono, M.M. dan Dadi

Supriadi, S.H. berdasarkan surat kuasa dari Inspektur Provinsi Banten Drs. H. E.

Kusmayadi, M.Si tertanggal 02 Maret 2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon sudah menanggapi surat permohonan Pemohon melalui

email.

2. Bahwa menurut Termohon tahun sebelumnya yang dimohonkan oleh Pemohon

sudah pernah dimohonkan oleh Pemohon dan sudah pernah di mediasi dan menurut

Termohon sudah selesai.

3. Bahwa menurut Termohon substansi Permohonan informasi sifatnya sama, tetapi

Pemohon sebelumnya meminta atas nama Pribadi namun kemudian meminta

informasi kembali atas nama lembaga.


Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sugiyono, M.M, Agus Sunandar,

S.H., Dadi Supriadi, S.H. dan Syamsurianto, S.H. berdasarkan surat kuasa dari Inspektur

Provinsi Banten Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si tertanggal 02 Maret 2020 menyatakan

keterangan sebagai berikut:

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 6 dari 15

1. Bahwa Termohon benar belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan

Pemohon, namun berkomunikasi melalui surat menyurat.

2. Bahwa Pemohon atas nama Moch Ojat Sudrajat S ada beberapa permintaan informasi

yang sebelumnya atas nama pribadi namun sudah selesai dan yang kedua atas nama

kelembagaan.

3. Bahwa menurut Termohon apabila atas nama lembaga tentu ada kepengurusannya,

semestinya juga ada salah satu yang mengikuti persidangan atau dapat menunjukkan

surat kuasa yang dihadiri oleh perorangan dalam hal ini hanya Moch Ojat Sudrajat S

sendiri

4. Bahwa menurut Termohon informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi

yang bersifat terbuka.

5. Bahwa pada poin 1 permohonan informasi yang diminta Pemohon yang berkaitan

dengan pertanggungjawaban itu merupakan bersifat terbuka dengan pengecualian

karena didalamnya berisi informasi pribadi seperti contoh SPK ada nomor rekening

perusahaan, ada hak atas kekayaan intelektual sehingga biasanya Termohon akan

memberikan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran itu sudah mengakomodir

apa yang dimohonkan Pemohon karena yang dimohonkan Pemohon adalah SPJ

dan/atau dokumen sejenis.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat Kuasa Khusus kepada Drs. Sugiyono, M.M, Agus Sunandar, S.H.,

Dadi Supriadi, S.H. dan Syamsurianto, S.H. dari Drs. H. E. Kusmayadi,

M.Si selaku Inspektur Provinsi Banten tertanggal 02 Maret 2020.

Bukti T-2 Salinan surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon nomor:

700/6062/Inspektorat/2019 tertanggal 21 Agustus 2019.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 7 dari 15

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai

berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam

sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, Komisi Informasi

Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan

relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa

yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 8 dari 15

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi

dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang

menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup

kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.

Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik

tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara

lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik

yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup

kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu

lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan

tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat

provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi

lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana

yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan

kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di

Provinsi tertentu”.

[3.9] Menimbang bahwa Inspektorat Provinsi Banten adalah merupakan badan publik

tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9]

bahwa Termohon Inspektorat Provinsi Banten adalah merupakan badan publik tingkat

Tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan

Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 9 dari 15

berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara a quo. Dengan demikian. Kewenangan

Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan

bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP

dan peraturan pelaksanaannya, rnenetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1

angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik

dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik

berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Infomasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."


"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan

Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan

mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan

materi informasi yang akan diberikan;

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung rnateri yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan

tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 10 dari 15


“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam

Undang¬Undang ini.”


"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."


"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, rnemeriksa, dan memutus

permohonan penyelesaian Sengketa Inforrnasi Publik melalui Mediasi

dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon

Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU

KIP."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh

apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan

oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah

diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf

[3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi

Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 11 dari 15

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara

Pemohon dengan Badan Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala

Inspektorat Provinsi Banten (Bukti P-4). Berdasarkan fakta persidangan Surat

Permohonan Informasi yang dilayangkan Pemohon ke Termohon hanya di

tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha

Bidik Indonesia.

2. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada

Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Bukti P-8). Berdasarkan fakta persidangan

Surat Permohonan Informasi yang dilayangkan Pemohon ke Termohon hanya

di tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha

Bidik Indonesia.

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 09 Oktober

2019 (Bukti P-10). Berdasarkan fakta persidangan Surat tersebut di

tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha

Bidik Indonesia dan Hapid, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Perkumpulan Maha

Bidik Indonesia.

[3.17] Menimbang bahwa ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum

berdasarkan bukti surat Permohonan informasi (Bukti P-4), surat Keberatan (Bukti P-8) dan

bukti Surat Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-

10). Majelis Komisioner menilai terdapat satu nama baru yaitu atas nama Hapid, S.HI.,

M.H. selaku Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia saat pengajuan permohonan

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 12 dari 15

sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang tidak terdapat di

dalam Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan (Bukti P-8).

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 angka 5 yang tertuang di dalam Akta

Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Nomor 99 tanggal 25 Juni 2019

menyebutkan:

“Semua Surat-menyurat dengan pihak lain harus ditandatangani oleh Ketua dan salah

satu Sekretaris, adapun hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran

uang Bendahara harus turut pula menandatangani”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai hanya Surat Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten adalah Sah

Menurut Hukum karena disertai dengan ditandatangani bersama Sekretaris Perkumpulan

Maha Bidik Indonesia, sedangkan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat

Keberatan (Bukti P-8) yang diajukan Pemohon baik ke Termohon maupun ke Atasan

Termohon adalah tidak Sah menurut hukum. Sehingga Pemohon dinilai tidak melalui

mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dengan

tidak menyertakan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan (Bukti P-

8) yang ditandatangani bersama dengan Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf

[3.18] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan

(Bukti P-8) tidak disertai dengan tandatangan bersama Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik

Indonesia sehingga tidak sah menurut hukum. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten

tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan Sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal

36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30

ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 13 dari 15

11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan

Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu

menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.21] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian

sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang

dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal

Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal

Pemohon mewakili kelompok orang.

b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda

pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau

2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan

informasi;

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda

pengiriman atau tanda terima;

3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Badan Hukum yang memiliki

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah

tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

Halaman 14 dari 15

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Surat

Permohonan Informasi (Bukti P-4), Surat Keberatan (Bukti P-8) dan Bukti Surat

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten

(Bukti P-10). Majelis Komisioner menilai bahwa hanya Bukti Surat Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-10) yang sah menurut hukum karena

sudah sesuai dengan Pasal 14 angka 5 yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perkumpulan

Maha Bidik Indonesia Nomor 99 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-3). Sehingga Pemohon

dianggap belum menempuh upaya hukum mekanisme Surat Permohonan Informasi dan

Surat Keberatan.

[3.25] Bahwa dengan belum ditempuhnya upaya hukum mekanisme Surat Permohonan

Informasi dan Surat Keberatan. Majelis Komisioner menilai syarat kedudukan Legal

Standing Pemohon yang tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik belum terpenuhi.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai paragraf [3.25]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP

menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela

untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.28] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam

sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

S A L

I N A

N

Komisi

Info

rmas

i Pro

vinsi

Banten

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN Komisi Informasi Provinsi … · 2020-06-09 · Halaman 2 dari 15 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan

Documents