KOLABORASI ANTARA INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA …

Perjanjian No:III/LPPM/2018-01/23-P

KOLABORASI ANTARA INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA

KEPULAUAN PASIFIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN

LINGKUNGAN

Disusun Oleh:

Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D

Stanislaus R. Apresian, M.A.

Vrameswari Omega W., M.Si (Han)

Feby Elvani Pangestika

Agnes Gianni

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Katolik Parahyangan

2018

1

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................................................. 2

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 3

I.1 Latar Belakang Penelitian ................................................................................................. 3

I.2 Urgensi Penelitian dan Rencana Temuan ......................................................................... 5

I.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................................. 6

I.4 Luaran Penelitian .............................................................................................................. 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................................. 7

BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................................................... 13

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN ................................................................................... 17

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................. 18

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................ 26

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 27

2

ABSTRAK

Kajian ini merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian mengenai kerja sama antara

Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik dalam mengatasi permasalahan lingkungan

akibat dari perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan

keamanan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan Pasifik dan memetakan

kerja sama yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik dalam mengatasi

permasalah lingkungan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan

mengelaborasi kerja sama yang dapat dilakukan lebih jauh dan intens antara Indonesia dengan

negara-negara kepulauan Pasifik dan melihat pentingnya kolaborasi ini. Penelitian ini telah

diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, dijadikan rujukan bahan ajar mata

kuliah Hubungan Internasional Asia Pasifik, serta digunakan sebagai sebuah rekomendasi

kebijakan khususnya kepada Direktorat Kerja Sama Teknis dan Direktorat Kerja Sama

Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia. Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data

melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Rencana penelitian ini berlangsung dari

bulan Januari hingga November 2018 yang dibagi ke dalam 5 tahap, antara lain, pre-eliminary

research, pengolahan data awal, wawancara, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Kata kunci: keamanan lingkungan, perubahan iklim, Indonesia, Kepulauan Pasifik

3

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan lingkungan masih menjadi isu utama bagi negara-negara di dunia, tidak

terkecuali bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik dan juga Indonesia. Menurut data yang

dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2016, kawasan Pasifik dikenal sebagai salah satu

yang paling rentan terkena bahaya alam (natural hazard) dan perubahan iklim di dunia.1

Negara-negara di Pasifik bukanlah negara yang menjadi penyumbang besar emisi gas karbon

akan tetapi menjadi kawasan yang paling terkena dampak dari perubahan iklim dan terancam

eksistensinya. Pemanasan global telah memberikan efek yang nyata terhadap naiknya

permukaan air laut yang mengakibatkan kurangnya persediaan air bersih dan menghancurkan

daratan yang ada.2 Negara-negara di kepulauan Pasifik memang merupakan kawasan yang

rentan terhadap sejumlah bencana alam seperti siklon, kekeringan, banjir, longsor, erupsi dan

gunung merapi tetapi kondisi ini diperparah oleh adanya perubahan iklim. Penelitian terbaru

menunjukkan bahwa setidaknya 8 pulau di Samudera Pasifik telah tenggelam akibat naiknya

permukaan air laut.3 Walaupun memiliki risiko yang tinggi terhadap permasalahan lingkungan,

negara-negara kecil di kepulauan Pasifik masih sangat memiliki keterbatasan dalam sumber

daya manusia dan juga kapasitas dalam memitigasi bencana.

Kondisi serupa pun terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang terletak di kawasan

Pacific Ring of Fire dan dikelilingi tiga lempeng tektonik menyebabkan Indonesia menjadi

wilayah yang rawan bencana. Lebih jauh lagi, perubahan iklim juga turut menjadi sumber

permasalahan lingkungan di Indonesia. Seorang ahli bencana dari Universitas Gadjah Mada

mengatakan bahwa dampak perubahan iklim telah mengancam sekitar 2000 pulau dan 42 juta

rumah di Indonesia akan tenggelam sebelum tahun 2050.4 Hampir 85 persen bencana yang

terjadi di Indonesia berhubungan erat dengan fenomena terkait perubahan iklim.5 Untuk itu,

1 World Bank. (2016).Climate change and Disaster Management. Washington: The World Bank, hlm. 16 2 Jim Rolfe. 2014. “The Pacific Islands: Security Problems Out of Mind and Out of Focus”. Centre for Strategic

Studies New Zealand. Diakses dari https://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/20_The-

Pacific-Islands_Security-Problems-Out-of-Mind-and-Out-of-Focus.pdf pada 30 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB 3 Trevor Nace. ( September 2017). “New Study Finds 8 Islands Swallowed By Rising Sea Level”. Diakses dari

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/09/09/new-study-finds-8-islands-swallowed-by-rising-sea-

level/#54c494575283 pada 5 Desember 2017 pukul 15.00 WIB 4 The Jakarta Post. (Desember 2015). “Rising Sea Levels Threaten 2000 Islands in Indonesia”. Diakses dari

http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/17/rising-sea-levels-threaten-2000-islands-indonesia.html pada 5

Desember 2017 pukul 15.30 WIB 5 Ibid.

4

upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana yang kemudian diperparah oleh fenomena

perubahan iklim terus dilakukan.

Melihat pada tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di kepulauan

Pasifik dan Indonesia, membangun kerja sama yang konstruktif untuk mengatasi permasalahan

lingkungan yang terjadi menjadi hal yang penting. Indonesia sendiri telah memberikan

sejumlah bantuan teknis kepada negara-negara di kawasan Pasifik melalui kerangka Kerja

Sama Selatan-Selatan (KSS). Dalam rangka KSS, terdapat beberapa program yang sudah

dilakukan di negara-negara Kepulauan Pasifik sebagai upaya untuk membantu mereka dalam

menghadapi dan mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh ancaman cuaca dan iklim

ekstrim.6 Kerja sama ini difokuskan salah satunya untuk mengembangkan kapasitas sumber

daya manusia melalui sejumlah pelatihan. Seperti pada tahun 2014-2017, sudah 41 pelatihan

yang diberikan oleh pemerintah RI kepada Fiji dalam rangka kerja sama teknis.7 Adapun

bantuan kemanusiaan langsung yang diberikan Indonesia kepada negara-negara di Kepulauan

Pasifik seperti Vanuatu dan Fiji sebagai upaya untuk mengatasi dampak bencana siklon pada

tahun 2015 dan 2016 lalu. Namun, kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara di

Kepulauan Pasifik dinilai masih belum intensif, konstruktif, dan berkelanjutan.

Menggali potensi kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik

menarik untuk dikaji lebih dalam. Pertama, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan

iklim ini erat keterkaitannya dengan keamanan manusia karena masyarakat menjadi unsur yang

paling terdampak dalam permasalahan ini.8 Tidak hanya itu saja, fenomena perubahan iklim

dan masalah lingkungan lainnya juga memiliki pengaruh besar terhadap sejumlah sektor seperti

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, keamanan pangan, termasuk akses terhadap pendidikan.9

Selain faktor adanya ancaman eksistensial yang diakibatkan dari permasalahan lingkungan,

hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan juga tidak terlepas dari aspek

politis. Suara sumbang di kawasan Pasifik yang menyuarakan isu HAM dan kemerdekaan

Papua jelas telah menyentuh hal paling krusial dari sebuah negara, yaitu kedaulatan. Untuk itu,

pendekatan yang lebih intens dengan menekankan aspek keamanan kemanusia dan

6 Dwi Rini. (Juli 2017). “Kesiapan Negara Kawasan Asia Pasifik Hadapi Resiko Bencana”. Diakses dari

http://www.bmkg.go.id/berita/?p=kesiapan-negara-kawasan-asia-pasifik-hadapi-resiko-bencana&lang=ID pada

14 Desember 2017. 7 Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri RI. 2017. “Kerja sama Teknik RI-Fiji 2017”.

Disampaikan dalam rapat pemantapan rencana kerja sama riset di kawasan Pasifik pada 30 Oktober 2017 di Sensa

Hotel Bandung. 8 World Bank., Op.Cit 9 Ibid.

5

pembangunan perlu lebih dikedepankan dalam menjalin kerja sama yang lebih erat dengan

negara-negara di Kepulauan Pasifik.

Selain itu, negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan salah satu kawasan yang paling

banyak bergantung pada bantuan luar negeri terutama dalah hal pembangunan. Adapun lima

negara donor terbesar di kawasan Pasifik, yaitu Australia, Amerika Serikat, China, Selandia

Baru, dan Jepang.10 Melihat konstelasi di kawasan Pasifik ini, Indonesia memiliki kesempatan

besar untuk meningkatkan perannya dalam hal pemberian bantuan teknis khususnya untuk

mengurangi risiko dampak bencana yang dihasilkan dari permasalahan-permasalahan

lingkugan di kawasan Pasifik sekaligus berpeluang untuk menyeimbangkan kekuatan (balance

of power) di kawasan tersebut. Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik juga

memiliki ikatan atau warisan budaya Melanesia. Hal ini dapat menjadi batu fondasi yang kokoh

untuk menjalin kedekatan hubungan, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Hal lainnya

yang tidak kalah penting, pengalaman-pengalaman dalam mengatasi permasalahan keamanan

lingkungan yang pernah hadapi oleh Indonesia maupun negara-negara Kepulauan Pasifik dapat

menjadi sebuah sharing knowledge yang apabila memungkinkan dapat diterapkan di negara

masing-masing. Untuk itu, penelitian ini akan mencoba menggali potensi kerja sama lebih

lanjut antara Indonesia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik mengingat keduanya

memiliki permasalahan yang sama dalam mengatasi berbagai natural hazards dan juga

perubahan iklim.

I.2 Urgensi Penelitian dan Rencana Temuan

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena permasalahan lingkungan menjadi salah

satu isu global yang hingga saat ini menjadi sorotan dan masuk kategori 17 prioritas yang

tertulis dalam agenda Sustainable Development Goals yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan 10 bidang unggulan yang tertulis dalam rencana

induk penelitian Universitas Katolik Parahyangan yang salah satunya berfokus pada perubahan

iklim. Untuk itu, penelitian mengenai kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara di

Kepulauan Pasifik dalam menghadapi tantangan lingkungan penting untuk dilakukan yang

bertujuan memetakan dan menggali potensi kerja sama yang lebih berkelanjutan dan intensif

antara negara-negara tersebut. Sementara itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah

10 Matthew Dornan dan Jonathan Pryke. 2017. Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the

Twenty-First Century, Asia & the Pacific Policy Studies Australia National University, Volume 4, Issue 3

September 2017

6

rekomendasi kebijakan yang nyata bagi pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Kerja

Sama Teknik dan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan

Afrika, Kementerian Luar Negeri.

I.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan keamanan

lingkungan di negara-negara Kepulauan Pasifik dan memetakan kerja sama yang sudah

dilakukan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik dalam mengatasi permasalahan

lingkungan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengelaborasi kerja

sama yang dapat dilakukan lebih jauh dan intens antara Indonesia dan negara-negara kepulauan

Pasifik dan mengapa kolaborasi ini menjadi hal yang penting.

I.4 Luaran Penelitian

Luaran kongkrit dari penelitian ini adalah artikel jurnal yang telah dipublikasikan dalam

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona)

serta dijadikan sebagai rujukan bahan ajar mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Pasifik

dan Isu-Isu Global. Penelitian ini juga menjadi materi awal untuk penelitian lebih lanjut yang

bertujuan untuk mendalami hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di

kawasan kepulauan Pasifik. Selain itu, tulisan ini telah menjadi sebuah rekomendasi kebijakan

bagi pemerintah khususnya Direktorat Kerja Sama Teknis dan Direktorat Kerja Sama

Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia.

7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencoba menjelaskan konsep keamanan lingkungan untuk mengkaji kerja sama

antara Indonesia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik dalam mengatasi keamanan

lingkungan. Dalam hal ini, dimulai dengan paparan state of art kajian mengenai keamanan

lingkungan yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Selain itu, dideskripsikan juga

mengenai pentingnya keamanan lingkungan bagi negara-negara di wilayah Pasifik, faktor-

faktor yang mempengaruhi tantangan lingkungan, dan pendekatan yang diperlukan untuk

mengatasi tantangan-tantangan lingkungan.

Studi mengenai keamanan lingkungan (environmental security) dalam hubungan

internasional pada dasarnya masuk pada ranah kajian keamanan. Secara khusus, kajian ini juga

masuk dalam wilayah pembahasan keamanan manusia. Memasuki tahun 1990-an, tepatnya

setelah Perang Dingin berakhir, ada kebutuhan untuk meredefinisi dan memperluas konsep

keamanan. Salah satu karya yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep keamanan ialah

artikel yang ditulis oleh Richard Ullman. Menurut Ullman, konsep keamanan tradisional masih

terlalu sempit dan beriorientasi hanya pada aspek militer saja.11 Dalam tulisannya ia

menyatakan bahwa konsep keamanan tidak harus memiliki nilai yang absolut sehingga nilai-

nilai lainnya terutama yang berkaitan dengan kebebasan dapat dipertimbangkan. Menurut

analisisnya, agenda keamanan setelah Perang Dingin juga membahas mengenai ancaman-

ancaman non-militer, termasuk kelangkaan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan dasar

manusia.12 Untuk itu, redefinisi konsep keamanan menjadi penting.

Saat ini, keamanan tidak lagi berbicara mengenai negara saja tetapi juga manusia.

Dalam tulisan Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde yang berjudul “Security: A New

Framework for Analysis”, mereka membagi ranah keamanan tidak hanya menyangkut sektor

militer saja tetapi merambah 4 sektor lainnya termasuk lingkungan. Hal ini pun diperkuat oleh

pernyataan UNDP13 bahwa ancaman yang muncul tidak lagi berasal dari agresi militer

eksternal melainkan bersifat internal yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari seperti

tantangan lingkungan. Ketika isu lingkungan mengancam kondisi eksistensi manusia dalam

skala besar seperti dalam kasus dimana negara-negara rentan terhadap kenaikan air muka laut

tetapi memilki keterbatasan kapabilitas untuk menanganinya maka hal ini sudah termasuk ke

11 Richard Ullman. 2011. “Redefining Security”. Dalam Christopher W. Hughes dan Lai Yew Meng, Security

Studies: A Reader. London: Routledge, hlm. 11 12 Ibid. 13 United Nations Development Program adalah badan PBB yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan

di dunia

8

dalam isu keamanan.14 Seperti apa yang dikatakan Barry Buzan dalam artikelnya yang berjudul

“New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, batas bawah keamanan adalah

adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup.15 Pada dasarnya menurut Buzan, dkk.

keamanan lingkungan berfokus pada bagaimana memelihara lapisan kehidupan sebagai sistem

pendukung paling esensial tempat seluruh sumber daya manusia menggantungkan hidupnya.16

Penelitian lain diungkapkan oleh Nicole Detraz bahwa lingkungan dan keamanan memiliki

keterkaitan. Detraz menyatakan terdapat tiga hubungan antara lingkungan dan keamanan.

Pertama, degradasi lingkungan secara langsung dapat mendorong terjadinya konflik. Kedua,

kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap keamanan manusia. Terakhir,

aktivitas manusia mengakibatkan kerusakan lingkungan atau disebut dengan istilah keamanan

ekologis.17 Silmon Dalby juga berpendapat bahwa perubahan iklim telah menjadi bagian dari

ancaman lingkungan yang muncul. Menurut Dalby, perubahan iklim menambahkan urgensi

baru terhadap diskusi panjang mengenai keamanan lingkungan.18 Dalam tulisannya, Dalby

memfokuskan pada tiga hal, yaitu kerentanan perkotaan terhadap kejadian ekstrem;

konsekuensi sosial dan politik dari upaya adaptasi dan mitigasi; dan upaya geo-engineering

untuk mengatasi perubahan iklim. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa hal, permasalahan

lingkungan mungkin menjadi bagian dari keamanan nasional. Namun, isu lingkungan utama

memerlukan kerja sama internasional untuk ditangani secara efektif.19

Adapun artikel yang ditulis oleh J. Scott Hauger yang secara spesifik membahas tentang

tantangan-tantangan perubahan iklim terhadap keamanan di wilayah kepulauan Pasifik dan

peluang kerja sama untuk mengelola ancaman tersebut. Hauger menyatakan bahwa,

berdasarkan konsensus ilmiah, pemanasan global menyebabkan perubahan pada sistem iklim

bumi yang berdampak pada keamanan lingkungan.20 Berdasarkan karakteristik geografis,

negara-negara-negara di Kepulauan Pasifik memiliki tantangan-tantangan lingkungan

tersendiri yang kemudian diperparah oleh fenomena perubahan iklim seperti naiknya

14 Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, International Affairs (Royal

Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), hlm. 450 15 Ibid., hlm. 432 16 Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap Wilde. 1998. “Security: A New Framework for Analysis”. London: Lynne

Rienner Publishers, hlm. 8 17 Nicole Detraz. 2015. Environmental Security and Gender. London: Routledge., hlm. 174. 18 Simon Dalby. 2013. “Climate Change: New Dimensions of Environmental Security”, The RUSI Journal, Vol.

158, No. 3, (Juni-Juli, 2013), hlm. 34. 19 Ibid. 20 Stocker, T. F., et al., eds.,.2013. Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) “Summary for

Policymakers” in Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Cambridge, Cambridge University Press.

9

permukaan air laut dan badai tropis.21 Selain itu, negara-negara kepulauan ini pun bergantung

pada sektor perikanaan dan pariwisata untuk menjalankan roda perekonomian. Namun, kedua

sektor ini terancam oleh pengasaman air laut dan kenaikan suhu. Pasokan air tawar menjadi

sedikit karena lahan untuk menyerap curah hujan terbatas dan juga disebabkan oleh kenaikan

permukaan air laut.22

Menurut Hauger, negara-negara di Kepulauan Pasifik sangat rentan terhadap dampak

yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Dampak keamanan yang langsung dirasakan oleh

negara-negara ini, antara lain, berkurangnya akses terhadap air bersih, pasokan makanan, dan

kerusakan infrastruktur pesisisr.23 Bagi negara-negara pulau karang, seperti Kiribati, Tuvalu,

dan Kepulauan Marshall, kenaikan air muka laut merupakan ancaman eksistensial. Hal ini juga

berkaitan dengan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari sektor

pariwisata hingga keharusan untuk melakukan migrasi ke dataran yang lebih tinggi. Laporan

dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan risiko menengah

hilangnya mata pencaharian, permukiman pesisir, infrastruktur, ekosistem, dan stabilitas

ekonomi bagi negara-negara pulau kecil dalam jangka waktu 2030-2040 dan sangat berisiko

tinggi dalam jangka panjang 2080-2100.24 Melihat pada situasi yang dihadapi oleh negara-

negara di Kepulauan Pasifik ini, maka dibutuhkan kerja sama untuk mengelola ancaman yang

terjadi dalam hal mitigasi, adaptasi, respons, serta penciptaan dan diseminasi pengetahuan bagi

masyarakat.25 Dengan populasi yang sedikit dan terbatasnya sumber daya, negara-negara di

wilayah Pasifik harus mencapai strategi kolaboratif untuk mengelola ancaman perubahan

iklim.26 Hauger menegaskan kerja sama antarsektor, lintas sektor, regional, dan internasional

merupakan pendekatan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan

yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah Pasifik. Mereka harus menggalakkan dan

memanfaatkan kesempatan untuk melakukan berbagai kolaborasi yang bertujuan untuk

mengelola mitigasi, adaptasi, dan respons terhadap perubahan iklim dan juga mengembangkan

dan menyebarkan pengetahuan terkait perubahan iklim dan cara mengatasinya untuk

mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

21 J. Scott Hauger. 2015. “Climate Change Challenges to Security in the Pacific Islands Region and Opportunities

for Cooperation to Manage the Threat”. Dalam Rouben Azizian dan Carleton Cramer, Regionalism, Security &

Cooperation in Oceania. Honolulu: Asia Pacific Center for Security Studies, hlm. 148 22 Ibid. 23 Ibid., hlm. 148 24 Field, C.B., et al., eds., IPCC “Summary for policymakers” in Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,

and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 23.

and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Cambridge: Cambridge University Press., hlm. 23. 25 J. Scott Hauger , Op.Cit., hlm. 148. 26 Ibid., hlm. 156

10

Pemikiran mengenai keamanan lingkungan terus mengalami perkembangan seiring

meningkatnya pengetahuan dan perhatian lokal dan global terhadap perubahan-perubahan

lingkungan yang terjadi.27 Upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang

mendorong untuk mencapai kebijakan yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan

dan ketahanan iklim (climate resilience) kini masuk ke dalam hal keamanan.28 Dampak dari

perubahan iklim ini pun tentunya dirasakan oleh semua aktor, mulai dari individu hingga

negara. Menciptakan respons yang kooperatif antar semua pihak baik itu ditingkat nasional,

regional, hingga global untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan menjadi sebuah hal

yang penting.29 Untuk itu, membangun kerja sama yang koheren antarnegara menjadi sebuah

kebutuhan tersendiri dalam mengatasi isu keamanan lingkungan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian yang telah ada lebih

memfokuskan bagaimana permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim menjadi bagian

dalam studi tentang keamanan dan bagaimana kerja sama internasional diperlukan untuk

mengelola tantangan lingkungan. Penelitian ini akan bertitik tolak untuk mengidentifikasi

tantangan-tantangan keamanan lingkungan. Selanjutnya memetakan kerja sama apa saja yang

sudah dilakukan dan tantangan dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut. Setelah itu,

penelitian ini akan mengkaji lebih dalam potensi kerja sama apa yang dapat diciptakan untuk

mengatasi permasalahan lingkungan di masa depan yang sifatnya lebih berkelanjutan.

Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas mengenai kerja sama Indonesia

dengan negara-negara kepulauan Pasifik dalam mengatasi isu lingkungan masih sangat minim

bahkan belum ada sama sekali. Adapun penelitian sebelumnya yang berjudul “Disaster Relief

Sebagai Bentuk Soft Power Diplomacy Indonesia, Studi Kasus: Siklon Pam di Vanuatu, Maret

2015”. Penelitian ini lebih membahas proses bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia

ke Vanuatu dalam mengatasi dampak siklon Pam yang terjadi pada 2015 dan dilihat sebagai

upaya diplomasi Indonesia untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih kuat. Penelitian lain

yang sudah pernah dilakukan dengan judul Foreign Direct Investment (FDI) and

Environmental Degradation: Does Pollution Haven Exist in Indonesia membahas mengenai

tantangan keamanan lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia. Hadirnya FDI ternyata dapat

membawa dampak buruk bagi kerusakan lingkungan. Ada dugaan bahwa FDI yang masuk ke

negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia ini mencari negara yang memiliki regulasi

27 J. Jackson Ewing. 2016. “Environmental Security”, dalam An Introduction to Non-Traditional Security Studies:

A Transnational Approach.London: Sage, hlm. 96 28 Ibid. 29 Ibid., hlm. 107

11

lingkungan yang longgar tidak seperti di negara maju sehingga investor dapat melakukan

praktek produksi yang tidak ramah lingkungan guna menekan biaya produksi. Polusi yang

disebabkan oleh FDI ini tentunya menjadi salah satu penyebab perubahan iklim yang menjadi

ancama seluruh negara di dunia tidak terkecuali. Penelitian ini masih membahas tantangan dari

Indonesia saja, ke depannya, penelitian ini akan dikembangkan untuk melihat tantangan

keamanan lingkungan yang dihadapi oleh negara lain seperti negara-negara Kepulauan Pasifik.

Sesuai peta jalan yang telah dibuat sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud

melanjutkan kedua penelitian tersebut dengan mencoba untuk menggali potensi kerja sama

yang lebih konstruktif dan terarah antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik

utuk mengatasi permasalahan lingkungan. Gambar 1 menunjukkan roadmap penelitian yang

telah, sedang dilaksanakan dan rencana penelitian ke depan.

Gambar 1. Roadmap Penelitian 2016-2020

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Penelitian Kerusakan

lingkungan di

Indonesia dan

dampaknya

terhadap

perubahan

iklim

Disaster

Relief

Sebagai

Bentuk Soft

Power

Diplomasi

Indonesia

Studi Kasus

Siklon Pam

di Vanuatu

2015.

Kolaborasi

Antara

Indonesia

dan Negara-

negara

Kepulauan

Pasifik

Dalam

Menghadapi

Tantangan

Lingkungan

Kerjasama

Selatan-

Selatan

antara

Indonesia

dengan

Negara-

Negara

Kepulauan

Pasifik untuk

mengurangi

dampak

Perubahan

Iklim dalam

skema

Kesepakatan

Paris

Capaian

pelaksanaan

Kesepakatan

Paris oleh

Indonesia dan

Negara-

Negara

Kepulauan

Pasifik

Luaran International

Conference

Proceedings

dengan judul

Foreign

Direct

Investment

and

Environmental

Degradation:

Does

Pollution

ADRI

International

Jurnal of

Environment

and Disaster

Management

Vol. 1/Edisi

II Tahun

2017.

Jurnal

Internasional

International

Journal of

Asia Pacific

Studies

Jurnal

Internasional

pada

International

Journal of

Asia Pacific

Studies

Joint research

dengan

University of

the South

Pacific dengan

publikasi

Jurnal

Internasional

pada Journal

of

Environmental

12

Haven Exist in

Indonesia?

Economic and

Management

Pelaksana Stanislaus

Risadi

Apresian,

S.IP., M.A.

Vrameswari

Omega W,

M.Si. (Han)

Elisabeth A.

S. Dewi,

Ph.D.,

Stanislaus

Risadi

Apresian,

S.IP., M.A.,

dan

Vrameswari

Omega W,

M.Si. (Han)

Elisabeth A.

S. Dewi,

Ph.D.,

Stanislaus

Risadi

Apresian,

S.IP., M.A.,

dan

Vrameswari

Omega W,

M.Si. (Han)

Elisabeth A.

S. Dewi,

Ph.D.,

Stanislaus

Risadi

Apresian,

S.IP., M.A.,

dan

Vrameswari

Omega W,

M.Si. (Han)

13

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur dan

wawancara mendalam sebagai sumber informasi. Untuk menganalisis data, Bogdan dalam

Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun seecara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

agar dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.”30 Sugiyono

juga mengungkapkan bahwa analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal

yang penting dan akan dipekajari, dan membuat kesimpulan.31 Dalam penelitian kualitatif,

analisis data dapat berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan model

Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan terus-menerus hingga data jenuh.32 Hal-hal yang dilakukan selama analisis data

meliputi tiga elemen, antara lain, data reduction, data display, dan menarik kesimpulan. Model

Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data Model Miles dan Huberman

Setelah tahap pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah mereduksi data. Proses

ini menjadi penting karena dalam penelitian kualitatif akan menemukan data yang jumlahnya

banyak sehingga perlu dipilih data mana saja yang relevan dengan penelitian ini. Mereduksi

data berarti merangkum, memilih data yang pokok, dan membuat kategorisasi.33 Tujuannya

30 Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 332 31 Ibid. 32 Ibid., hlm. 331 33 Ibid., hlm. 336

14

adalah mencari temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang ingin digali.

Komponen selanjutnya adalah menyajikan data (data display) untuk mencari pola-pola atau

hubungan antarkategori. Terakhir, penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan yang

merupakan hasil temuan dalam penelitian ini perlu diverifikasi kembali kebenarannya. Untuk

menunjang hal itu, maka dapat dilakuan pengumpulan data kembali. Dalam pengolahan data,

penelitian ini dibantu dengan penggunaan NVivo Software. Pelaksanaan penelitian mengikuti

tahapan-tahapan seperti ditunjukkan pada diagram 3 dan tabel 4.

Diagram 3. Gambaran Tahapan Penelitian

Artikel Jurnal

dan Laporan

Penelitan

15

Tabel 4. Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahap

Rincian Kegiatan

Tahap I

Tujuan:

-Melakukan desk-study dan penelusuran data secara online

-Merancang outline penulisan

Lokasi:

Bandung (studi literatur/dokumen, media massa dan elektronik)

Luaran:

Identifikasi permasalahan keamanan lingkungan

Indikator capaian:

Laporan tahap 1 (Working Paper)

Alokasi waktu: 2 bulan

Tahap II

Tujuan:

-Membeli perangkat lunak Nvivo

-Melakukan pelatihan mengolah data dengan menggunakan perangkat Nvivo

-Mengolah data hasil desk-research

Lokasi:

Bandung

Luaran:

Hasil studi literatur

Indikator capaian:

Kompilasi materi dan dokumen

Alokasi waktu: 4 bulan

Tahap III

Tujuan:

-Melakukan wawancara dan pengumpulan data yang lebih rinci

-Melakukan triangulasi data dengan mencocokkan antara data dari desk study (studi

literatur dan media massa) dengan data wawancara Lokasi:

Jakarta (Kementerian Luar Negeri; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Kedutaan Besar Negara-Negara Kepulauan Pasifik seperti Kedutaan besar Fiji,

Kedutaan Besar Kepulauan Solomon, dan Kedutaan Besar Papua Nugini; NGOs

seperti WALHI, dan Greenpeace; dan think thank seperti World Resource Institute

dan Climate Policy Initiative)

Luaran:

Hasil wawancara

Indikator capaian:

Transkrip wawancara dan kompilasi materi dari dokumen resmi

Alokasi waktu: 2 bulan

Tahap IV

Tujuan:

-Menganalisis data hasil studi literatur dan wawancara

Lokasi:

Bandung

Luaran:

-Analisis pemetaan kerja sama yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kawasan

Pasifik

-Analisis potensi kerja sama lebih lanjut dalam permasalahan lingkungan

Indikator capaian:

Working Paper

16

Alokasi waktu: 1 bulan

Tahap V

Tujuan:

-Penyusunan laporan penelitian

Lokasi:

Bandung

Luaran:

Laporan Penelitian

Indikator capaian:

-Draft artikel

-Laporan Penelitian

Alokasi waktu: 2 bulan

Secara garis besar, penelitian ini dimulai dengan pre-eliminary research dengan

menggunakan studi literatur dan media massa serta elektronik. Kemudian dilanjutkan dengan

pengolahan data hasil desk-research dengan menggunakan perangkat lunak NVivo. Tahap

selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data lebih rinci dengan

berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu pemetaan dan potensi kerja sama yang

lebih berkelanjutan antara Indonesia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik dalam

mengatasi dampak permasalahan lingkungan.

17

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penelitian digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Agenda Pelaksanaan Penelitian

No

Jenis kegiatan

Bulan Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tahap I:

1. Identifikasi

2. Outline

2 Tahap II:

1. Pelatihan pengolahan

data

2. Mengolah data

3. Hasil studi literatur

3 Tahap III:

1. Wawancara

2. Triangulasi Data

4 Tahap IV:

1.Analisis data

5 Tahap V:

1. Draft artikel

2. Laporan Penelitian

18

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Keamanan Lingkungan di Negara-negara Kepulauan Pasifik

Negara-negara melihat isu perubahan iklim dengan cara yang berbeda satu sama lain

karena mereka memiliki pengalaman berbeda terkait dampak-dampak dari perubahan iklim.

Isu ini dapat menjadi kepentingan utama suatu negara untuk beberapa negara, tetapi mungkin

bukan menjadi prioritas untuk negara-negara yang lain. Ketika banyak masyarakat di suatu

negara merasakan ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim maka pemerintah negara

tersebut akan mempertimbangkan perubahan iklim sebagai kepentingan nasional yang utama.

Negara-negara Kepulauan Pasifik adalah kelompok negara yang menjadikan perubahan iklim

sebagai perhatian mereka karena mereka menghadapi ancaman lingkungan yang disebabkan

oleh perubahan iklim ini.

Ada beberapa resiko dan kerentanan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang dapat

menjadi ancaman nyata untuk Negara-negara Kepulauan Pasifik. Beberapa resiko dan

kerentanan tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 6. Resiko dan Kerentanan Negara-negara Kepulauan Pasifik

Terhadap Isu Perubahan Iklim

Sumber: Asian Development Bank34

34 Asian Development Bank, “Pacific Risks, Vulnerabilitles, and Key Impacts of Climate Change and Natural

Disasters,” ADB Support to Small Pacific Countries, accessed February 1, 2018,

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/E-Pacific-Risks-Vulnerabilities-Climate-Change.pdf.

Resiko dan Kerentanan

Peningkatan

Permukaan Laut

Cuaca Ekstrem

Curah Hujan yang

Tidak Menentu

Kerusakan Terumbu Karang

Kesehatan Manusia

Perikanan

Ketahanan Pangan,

Suplai Air

Pemukiman Manusia

Bencana Alam

Meningkat

19

Berdasarkan diagram di atas, Negara-negara Kepulauan Pasifik rentan terhadap

ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman nyata terhadap penduduk yang

tinggal di Kawasan ini. Naiknya permukaan laut dapat memaksa penduduk untuk pindah dari

tempat pemukiman asal. Berdasarkan studi yang dibuat oleh Campbell yang telah menyusun

sebuah scenario untuk memprediksikan jumlah manusia yang terpaksa harus berpindah dari

tempat tinggal mereka, dia mengestimasikan bahwa 665.000 hingga 1,7 juta manusia terpaksa

harus pindah dari tempat tinggal mereka pada 2050.35 Peningkatan permukaan laut berdampak

juga pada eksistensi terumbu karang yang merupakan rumah dari banyak spesies ikan di dunia

ini. Banyak penduduk di Kepulauan Pasifik bergantung pada perikanan untuk kehidupan

mereka. Cuaca ekstrim seperti angin topan, dan banjir dapat merusak infrastruktur dan

membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal.36 Banyak orang tentunya masih mengingat

Cyclone Pam pada tahun 2015 yang membuat 75.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Perubahan drastis curah hujan juga dapat berdampak pada suplai air dan secara tidak langsung

berdampak pada produktivitas pertanian. Ketika produktivitas pertanian menurun, maka akan

berakibat pada kelangkaan bahan pangan dan menjadi masalah keamanan pangan.

Dari diagram di atas, dapat dilihat juga bahwa ada kaitan antaran keamanan lingkungan

dan aspek lain dalam keamanan nasional. Keamanan lingkungan dapat berdampak pada aspek

keamanan lain seperti keamanan manusia, keamanan kesehatan, dan keamanan pangan. Oleh

karena itu, sangat jelas apabila Negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki kepentingan

terhadap isu perubahan iklim ini dan berjuang untuk meminimalisir dampak-dampak negatif

dari perubahan iklim.

Mengelola dampak perubahan iklim termasuk mitigasi, adaptasi, respon, dan

penciptaan pengetahuan adalah tantangan bagi Negara-negara Kepulauan Pasifik karena itu

semua membutuhkan sejumlah dana yang tidak sedikit. Pada kenyataannya, dana tersebut

biasanya diambil dari anggaran nasional mereka yang seharusnya dapat dialokasikan untuk

dana pembangunan yang lain. Menurut data dari policy paper IMF, rata-rata anggaran yang

dihabiskan pemerintah untuk penangangan bencana untuk negara kecil mendekati 2 persen dari

total GDP. Persentase ini empat kali lebih besar dari negara-negara yang lebih besar. Hal ini

35 John Campbell, “Climate-induced community relocation in the Pacific: the meaning and importance of

land," Climate change and displacement: Multidisciplinary perspectives (2010), quoted in Elizabeth Ferris,

Michael M. Cernea, and Daniel Petz, On the Front Line of Climate Change and Displacement Learning From

and With Pacific Island Countries (London: Brooking Institution, 2011), 19.

36 Addam Connors, “Cyclone Pam: Vanuatu One Year Later,” ABC, March, 15, 2016, accessed January 28, 2018,

http://www.abc.net.au/news/2016-03-13/cyclone-pam-vanuatu-one-year-on/7242620.

20

menunjukkan bahwa, negara kecil mengalami bencana dengan frekuensi yang lebih besar

dibandingkan dengan negara-negara besar atau maju.37 Berdasarkan data dari Centre for

Research on the Epidemiology of Disasters, ada 11 bencana alam yang melanda Negara-negara

Kepulauan Pasifik dari bulan Mei 2015 hingga Januari 2018. Tipe bencana alam yang dialami

antara lain wabah demam berdarah, wabah campak, tanah longsor, angin topan, dan banjir. 38

Dengan melihat Negara-negara Kepulauan Pasifik yang hanya memiliki jumlah populasi yang

kecil, dana terbatas, dan sumber daya yang terbatas untuk mengatasi dampak perubahan iklim,

Negara-negara Kepulauan Pasifik seharusnya tidak hanya bergantung pada anggaran nasional

dan sumber daya mereka saja. Mereka seharusnya mencari mitra kolaborasi yang memiliki

kepentingan yang sama, dan memiliki pengalaman dalam mengelola dampak perubahan iklim.

Kolaborasi bisa dalam bentuk antar-lembaga, cross-sectoral, regional, dan internasional. 39

Indonesia yang juga menghadapi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dapat

menjadi mitra kolaborasi yang potensial untuk Negara-negara Kepulauan Pasifik. Indonesia

memiliki ancaman lingkungan yang mirip dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik dan

memiliki pengalaman dalam mengelola dampak perubahan iklim. Secara geografis, Indonesia

berlokasi di Kawasan pasifik juga. Oleh karena itu, kolaborasi antara Indonesia dan Negara-

negara Kepulauan Pasifik akan menguntungkan kedua belah pihak.

Bantuan Indonesia untuk Negara-Negara Kepulauan Pasifik dalam Menangani

Permasalahan Lingkungan

Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan teknis kepada negara-negara di kawasan

Pasifik melalui Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Dalam kerangka KSS, ada

beberapa program yang telah dilakukan di Negara-Negara Kepulauan Pasifik sebagai upaya

untuk membantu mereka dalam menangani dan mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh

cuaca ekstrim dan ancaman iklim. Salah satu kerja sama difokuskan pada pengembangan

kapasitas sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan. Seperti pada tahun 2014-2017, 41

37 International Monetary Fund, “IMF Policy Paper Small States’ Resilience to Natural Disasters and Climate

Change – The Role of IMF,” Policy Papers, accessed 20 January 2018,

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/110416.pdf. 38 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, “EM-DAT: Disasters of the Week,” The International

Disaster Database, accessed January 20, 2018, www.emdat.be. 39 J. Scott Hauger, Climate Change Challenges to Security in the Pacific Islands Region and Opportunities for

Cooperation to Manage the Threat, in Regionalism, Security and Cooperation in Oceania, ed. Rouben Azizian,

and Carleton Cramer (Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies Honolulu United States, 2015), 156.

21

pelatihan telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Fiji dalam kerangka kerja sama

teknis.40 Pada Juli hingga Agustus 2017, Indonesia telah mengadakan pelatihan terkait sistem

peringatan dini dengan menggunakan aplikasi geospasial dan pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan ini dihadiri oleh 12 peserta dari perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) dari enam negara

di kawasan Pasifik, diantaranya, Fiji, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, dan

Vanuatu. Selain itu, UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia

and the Pacific) dan BMKG telah mengadakan kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan

kajian pengurangan risiko bencana dan sistem peringatan dini dengan menggunakan Sistem

Informasi Geospasial di negara-negara Pasifik.41

Direktorat Kerja sama Teknis, Kementerian Luar Negeri juga telah melaksanakan

sejumlah program terkait pengurangan risiko bencana. Sebagai contoh, workshop internasional

dalam meningkatkan KSS dalam manajemen risiko bencana di kawasan Asia Pasifik dengan

memfokuskan pada upaya adaptasi perubahan iklim yang dihadiri oleh perwakilan negara Fiji

dan Paoua Nugini. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

membagikan pengalaman dari berbagai institusi di Indonesia yang memiliki keterkaitan dalam

bidang manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim kepada negara-negara peserta.

Selain itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk bertukar pengalaman dan ide antarnegara yang

hadir dalam workshop ini.42 Lokakarya terkait dengan manajemen risiko bencana yang

berfokus pada penyususnan perencanaan strategis KSS juga pernah dilaksanakan, yang

merupakan kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, UN ESCAP, Unit Khusus UNDP

(United Nations Development Programme) untuk KSS (Asia-Pasifik), dan Pusat Gerakan Non-

Blok untuk Kerjasama Teknik Selatan-Selatan (NAM CSSTC). Lokakarya ini dihadiri oleh

praktisi manajemen risiko bencana dari Fiji dan Papua Nugini. Hasil dari lokakarya adalah

pembentukan Rencana Strategis Kerjasama Selatan-Selatan untuk Pengurangan Risiko

Bencana tahun 2009-2011.43

40 Direkorat Kerja Sama Teknis, Kementerian Luar Negeri RI, , “Kerja sama Teknik RI-Fiji 2017”.

Dipresentasikan pada rapat terbatas terkait rencana kerja sama dengan Kawasan Pasifik pada 30 Oktober 2017 di

Hotel Sensa Bandung 41 The Jakarta Post, “RI and the Pacific: A History of Cooperation” (2 Desember 2016). Diakses pada 31 Januari

2018, http://www.thejakartapost.com/adv/2016/12/02/ri-and-the-pacific-a-history-of-cooperation.html 42 Kementerian Luar Negeri RI, “International Workshop on Enhancing South-South Cooperation Roles on

Disaster Risk Management in Asia Pacific: Focusing on Climate Change Adaptation”, Kemlu.go.id, (14 Oktober

2008). Diakses pada 28 Januari 2918, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/International-

Workshop-on-Enhancing-South-South-Cooperation-Roles-on-Disaster-Risk-Management-in-Asi.aspx 43 Kementerian Luar Negeri RI, “Kerjasama Teknik Memperkuat Kemitraan”, Tabloiddiplomasi.org (19 Agustus

2009). Diakses 23 Januari 2018, http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2009/08/19/kerjasama-teknik-

memperkuat-kemitraan/

22

Pelatihan tentang ekowisata juga telah difasilitasi oleh Indonesia untuk beberapa

Negara Kepulauan Pasifik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman Indonesia

dalam mengelola potensi ekowisata ke negara-negara di kawasan Pasifik. Pelatihan ini

termasuk membahas pengembangan ekowisata di wilayah Pasifik; pembelajaran dan praktik

terbaik Indonesia; prinsip dan praktik ekowisata di pulau-pulau; perubahan iklim dan

dampaknya terhadap pariwisata; serta mitigasi bencana alam di kawasan ekowisata.44 Bantuan

kemanusiaan juga telah disampaikan oleh Indonesia ke Vanuatu dan Fiji sebagai tanggapan

untuk mengatasi dampak siklon Pam dan Winston. Pada tahun 2015, Indonesia menyediakan

bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dollar AS yang terdiri dari bahan makanan, obat-obatan,

tenda, selimut, pembangkit listrik, tempat tidur lipat, dan perlengkapan kebersihan pribadi.

Selain itu, Indonesia mengirim tim terpadu untuk melakukan asesmen kebutuhan pascabencana

di beberapa wilayah Vanuatu sebagai dampak dari Siklon Pam.45 Kemudian pada tahun 2016,

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sebesar 5 juta dollar AS untuk membantu Fiji

dalam mengatasi dampak Siklon Winston.46 Dalam sebuah pernyataan pers tahunan, Retno

Marsudi mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat keterlibatannya di Pasifik melalui

pelatihan berbasis kapasitas dan bantuan kemanusiaan, terutama ketika negara-negara di

kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bagian

dari negara Pasifik.47 Kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik dapat dilihat sebagai upaya untuk

membangun empati dan solidaritas yang didasarkan pada ikatan budaya dan berbagi beban.

Terlepas dari pertimbangan politik, bantuan yang diberikan oleh Indonesia menunjukkan

pentingnya Indonesia bagi Negara-Negara di Kepulauan Pasifik dan juga bentuk solidaritas

kepada orang-orang Melanesia untuk memenangkan hati dan pikiran mereka. Namun,

Indonesia harus lebih memperhatikan kawasan ini terutama dalam kaitannya dengan masalah

kedaulatan Indonesia di Papua.

44Kementerian Luar Negeri RI, “International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries,

Kemlu.go.id. (2011, April 26). Diakses pada 31 Januari 2018, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-

pers/Pages/International-Training-Program-on Ecotourism-for-Pacific-Countries-Yogyakarta-25-April-4-Mei-

2011.aspx 45Abba Gabrillin, “Kirim Bantuan ke Vanuatu, Kemenlu RI Galang Solidaritas Antarnegara”, Kompas.com (4

April 2015). Diakses pada 5 Desember 2017,

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/04/19182621/Kirim.Bantuan.ke.Vanuatu.Kemenlu.RI.Galang.Solidari

tas.Antarnegara 46Humas Polkam, “Mennkopolhukam: Indonesia Akan Konsisten Hadir di Pasifik Selatan”, Polkam.go.id (1 April

2016). Diakses pada 3 January 2018 at https://polkam.go.id/menkopolhukam indonesia-akan-konsisten-hadir-di-

pasifik-selatan/ 47 Pernyataan resmi tahunan Menteri Luar Negeri RI 2018

23

Pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Antara Indonesia dan

Nrgara-Negara Kepulauan Pasifik

Menjalin hubungan dengan Negara-Negara Kepulauan Pasifik adalah bagian dari

implementasi look east policy Indonesia. Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia

memiliki dua aspek utama, untuk mencapai kepentingan nasional dan berkontribusi untuk

memecahkan masalah global.48 Kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari

kepentingan nasionalnya. Namun, tidak berarti bahwa untuk mencapai kepentingan nasional

ini, Indonesia tidak dapat berkontribusi terhadap masalah global. Prinsip bebas aktif tetap

menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya,

Indonesia memiliki fokus untuk menjadi pembangun jembatan antara berbagai kepentingan

dan posisi di tingkat internasional. Selain itu, peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi

bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah global.49 Kebijakan luar negeri Indonesia juga

memprioritaskan isu-isu yang terkait dengan kepentingan publik seperti masalah lingkungan

dan KSS. Kedua prioritas ini pada dasarnya dapat berjalan seiring. Prinsip ini terus diterapkan

oleh pemerintah Indonesia dalam membangun hubungan dengan semua negara termasuk

dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan tantangan global, Indonesia berkontribusi

untuk memberikan bantuan bagi negara berkembang lainnya melalui kerangka KSST.

Kerjasama Selatan-Selatan telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, kerja sama Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya diperkuat oleh

pembentukan Gerakan Non-Blok yang diprakarsai oleh Konferensi Asia Afrika pada tahun

1955.50 Kemudian, KSS dikembangkan dengan dukungan mitra pembangunan atau disebut

Kerja sama Triangular. Kerja sama ini merupakan kerjasama tiga pihak antara negara atau

berbagai mitra pembangunan, Indonesia, dan negara penerima manfaat.51 Istilah "Kerjasama

Selatan-Selatan dan Triangular" digunakan di Indonesia untuk merujuk pada semua kegiatan

pembangunan bilateral (Selatan-Selatan) dan yang melibatkan mitra pembangunan

(Triangular) .52

48 Kementerian Luar Negeri RI , “Rencana Strategis Kemlu 2015-2019” (pp. 1) Jakarta: Kementerian Luar Negeri

RI. 2015. 49 Ibid. 50 UNDP Indonesia, “South-South and Triangular Cooperation in Indonesia” (December 16, 2015). Diakses pada

28 January 28 2018, http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/brief/SSC-briefUNDPformat.pdf 51 Adirini Pujayanti, “Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia” dalam Jurnal Politica Volume

6 Issue 1, 7, March 2015, hlm. 1 52 Ibid.

24

Negara-negara di Kepulauan Pasifik, yang tergabung dalam Melanesian Spearhead

Group (MSG) termasuk ke dalam kategori negara-negara yang menjadi prioritas bantuan

KSST.53 Negara Kepulauan Pasifik adalah salah satu wilayah yang paling bergantung pada

bantuan asing terutama di sektor pembangunan. Lima negara donor terbesar di kawasan Pasifik

adalah Australia, Amerika Serikat, Cina, Selandia Baru, dan Jepang.54 Melihat konstelasi di

kawasan Pasifik serta dalam menerapkan perimbangan kekuatan (Balance of Power),

Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam hal pemberian bantuan

teknis, terutama dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana yang diakibatkan oleh masalah

lingkungan di kawasan Pasifik.

Manajemen risiko bencana adalah salah satu program unggulan Indonesia di sektor

pembangunan dalam mengimplementasikan KSST. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,

Indonesia telah memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan teknis, serta bantuan kemanusiaan

dalam menangani isu-isu lingkungan untuk beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Pada tahun

2016, pemerintah Indonesia mengalokasikan 75 juta dollar AS untuk merealisasikan KSS.55

Pentingnya KSST antara Indonesia dan Negara Kepulauan Pasifik dapat dijelaskan dalam

beberapa alasan. Pertama, Indonesia, dan negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki tantangan

yang serupa. Sebagai negara kepulauan, mereka memiliki beberapa tantangan dalam

menangani masalah lingkungan. Negara-negara ini rentan terhadap bencana. Oleh karena itu,

mereka memiliki kesempatan dalam melakukan kerjasama dalam menghadapi masalah

lingkungan melalui KSST. Kedua, negara-negara di Kepulauan Pasifik rentan terhadap

sejumlah bencana alam seperti siklon, kekeringan, banjir, tanah longsor dan letusan gunung

berapi tetapi kondisi ini diperburuk oleh perubahan iklim. Selain berisiko tinggi terhadap

masalah lingkungan, negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik masih juga memiliki sumber

daya manusia dan kapasitas yang sangat terbatas dalam mengurangi risiko bencana. Ini

merupakan tantangan lain bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik karena mereka

membutuhkan anggaran untuk manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Meningkatknya status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara berpenghasilan

menengah (Middle Income Countries) dan juga sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran

dan kewajiban untuk mendukung dan mencapai tujuan pembangunan di dalam negeri termasuk

di kawasan Kepulauan Pasifik. Ketiga, Indonesia membantu dan memperkuat perannya di

53 UNDP Indonesia, Loc.Cit. 54 Matthew Dornan & Jonathan Pryke, Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First

Century in Asia & the Pacific Policy Studies Australia National University, Volume 4, Issue 3, September 2017,

hlm. 386 55 UNDP Indonesia, Loc.Cit.

25

negara-negara Kepulauan Pasifik melalui KSST. Kerja sama ini juga dapat bermanfaat untuk

mengurangi ketergantungan negara-negara Pasifik terhadap negara-negara maju. Indonesia

telah memberikan sejumlah bantuan teknis kepada negara-negara di kawasan Pasifik di sektor

lingkungan untuk mengurangi risiko bencana serta perubahan iklim. Sebagai negara dengan

yang memiliki ancaman lingkungan serupa dan bagian dari Pasifik, Indonesia berupaya untuk

terus menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Berbagai bantuan,

baik bantuan teknis dan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia melalui kerangka SSTC

untuk negara-negara Kepulauan Pasifik dapat dilihat dari dua sisi. Kolaborasi antara Indonesia

dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik tidak hanya dilihat sebagai mitra pembangunan tetapi

juga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengalaman berbagai lembaga baik di

Indonesia dan Kepulauan Pasifik dalam mengelola risiko bencana dan perubahan iklim.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan.

Kerja sama ini dapat dilihat sebagai forum untuk berbagi pengalaman, ide, dan teknologi.

Selain itu, KSST dapat menjadi alat yang kuat untuk memenangkan hati dan pikiran orang-

orang di kawasan Kepulauan Pasifik, khususnya dalam kaitannya dengan masalah kedaulatan

Indonesia di Papua. Hal ini juga didukung oleh penguatan hubungan yang lebih erat melalui

kunjungan dan pertemuan tingkat kerja yang lebih intens oleh Pemerintah.

26

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah keamanan lingkungan seperti bencana alam yang disebabkan oleh perubahan

iklim masih merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Negara-negara Kepulauan Pasifik.

Tantangan-tantangan tersebut semakin meningkat apabila melihat bahwa negara-negara di

Kawasan ini hanya memiliki anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas, dan

kapasitas untuk melakukan mitigasi dan adaptasi juga masih kurang.

Indonesia sebagai negara tetangga yang secara geografis dekat dengan Negara-negara

Kepulauan Pasifik ini juga memiliki tantangan yang sama. Sebagai negara yang sedang

berkembang namun sudah dikategorikan sebagai middle income country dan memiliki cukup

banyak pengalaman dalam menanggulangi bencana alam, mengirimkan bantuan kemanusian

ke beberapa negara terdampak, dan memilki kemampuan teknologi yang mencukupi terkait

early warning and monitoring system, melalui kerangka kerjasama selatan-selatan dan

triangular, Indonesia telah memasukkan Negara-negara Kepulauan Pasifik sebagai prioritas

penerima bantuan luar negeri dari Indonesia khususnya untuk manajemen bencana dan sektor

adaptasi perubahan iklim.

Beberapa bantuan telah diberikan oleh Indonesia kepada Negara-negara Kepulauan

Pasifik. Kolaborasi antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik sangat penting

untuk meningkatkan kapasitas dan pengalaman, berbagi ide dan teknologi untuk mengatasi

tantangan keamanan lingkungan, memberikan dukungan pembangunan berkelanjutan di

Negara-negara Kepulauan Pasifik dengan mengurangi resiko bencana melalui bantuan teknis,

memperkuat hubungan kedekatan antara Indonesia dan Negara-negara Kepulauan Pasifik, dan

mendemonstrasikan bahwa Indonesia adalah bagian dari Kawasan Pasifik.

27

DAFTAR PUSTAKA

Addam Connors, “Cyclone Pam: Vanuatu One Year Later,” www.abc.net.au, 15 Maret 2016,

accessed 28 January 2018, http://www.abc.net.au/news/2016-03-13/cyclone-pam-

vanuatu-one-year-on/7242620.

Asian Development Bank. “Pacific Risks, Vulnerabilitles, and Key Impacts of Climate Change

and Natural Disasters.” ADB Support to Small Pacific Countries. Accessed February 1,

2018. https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/E-Pacific-Risks-

Vulnerabilities-Climate-Change.pdf.

Barry Buzan. 1991. “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”.

International Affairs, Royal Institute of International Affair. Vol. 67, No. 3 (Juli, 1991),

hlm. 431-451.

Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap Wilde. 1998. “Security: A New Framework for Analysis”.

London: Lynne Rienner Publishers.

Dalby, Simon Dalby. 2013. “Climate Change: New Dimensions of Environmental Security”.

The RUSI Journal. Vol. 158, No. 3, (Juni-Juli, 2013), hlm. 34-43.

Detraz, Nicole. 2015. Environmental Security and Gender. London: Routledge.

Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri RI. 2017. “Kerja sama Teknik RI-

Fiji 2017”. Disampaikan dalam rapat pemantapan rencana kerja sama riset di kawasan

Pasifik pada 30 Oktober 2017 di Sensa Hotel Bandung.

Dornan, Matthew dan Jonathan Pryke. 2017. “Foreign Aid to the Pacific: Trends and

Developments in the Twenty-First Century”. Asia & the Pacific Policy Studies

Australia National University. Volume 4, Issue 3

September 2017, hlm. 386-404.

Ewing, J. Jackson Ewing. 2016. “Environmental Security”.Dalam Melly Caballero-Anthony.

An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach.

London: Sage.

Field, C.B., et al., eds., IPCC “Summary for policymakers” in Climate Change 2014: Impacts,

Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Cambridge:

Cambridge University Press.

Hauger, J. Scott Hauger. 2015. “Climate Change Challenges to Security in the Pacific Islands

Region and Opportunities for Cooperation to Manage the Threat”. Dalam Rouben

Azizian dan Carleton Cramer. Regionalism, Security & Cooperation in Oceania.

Honolulu: Asia Pacific Center for Security Studies.

Nace, Trevor.2017. “New Study Finds 8 Islands Swallowed By Rising Sea Level”.[Online].

Tersedia: https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/09/09/new-study-finds-8-

islands-swallowed-by-rising-sea-level/#54c494575283. [5 Desember 2017].

28

Rini, Dwi. 2017. “Kesiapan Negara Kawasan Asia Pasifik Hadapi Resiko Bencana”. [Online].

Tersedia: http://www.bmkg.go.id/berita/?p=kesiapan-negara-kawasan-asia-pasifik-

hadapi-resiko-bencana&lang=ID. [14 Desember 2017].

Rolfe, Jim. 2014. “The Pacific Islands: Security Problems Out of Mind and Out of Focus”.

[Online]. Tersedia: https://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-

studies/documents/20_The-Pacific-Islands_Security-Problems-Out-of-Mind-and-Out-

of-Focus.pdf. [11 November 2017].

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Stocker, T. F., et al., eds.,.2013. Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC)

“Summary for Policymakers” in Climate Change 2013: The Physical Science Basis.

Cambridge: Cambridge University Press.

The Jakarta Post. 2015. “Rising Sea Levels Threaten 2000 Islands in Indonesia”. [Online].

Tersedia: http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/17/rising-sea-levels-threaten-

2000-islands-indonesia.html. [5 Desember 2017].

World Bank. 2016. Climate change and Disaster Management. Washington: The World Bank.

Ullman, Richard. 2011. “Redefining Security”. Dalam Christopher W. Hughes dan Lai Yew

Meng, Security Studies: A Reader. London: Routledge