Kodifikasi-Transparansi Kondisi Keuangan _ Complete

8/20/2019 Kodifikasi-Transparansi Kondisi Keuangan _ Complete

1/619

Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank


2/619

DISCL IMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis

berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan

dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi

ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan

yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat

berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar

dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal darimasing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1

1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitaspencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/ ).

http://www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/http://www.bi.go.id/


3/619

Pusat

Riset

Bank Indon

Telp: 021 2

Fax.:

021

2

email:

PRES

Hak

Cipta

©

2013

dan

Edukasi

sia

817321

11580

@bi.go.id

2013,

Bank

Kodi

LiTr

La

Bank

Sentra

Indonesia

fikasi

uinsp

ora

G

Z

S

l

(PRES)

eratu

dit ra

Ba

Tim PenRamlan

handra

Dudy Is

ntiah Wu

lkarnain

Siti Ast Wahyu Y

Komala

irza Ayu

Riska Ro

afyra Pri

ran B

as si d

nk

yusun inting

urniadi

andar

ryandani

Sitompul

iyahwana

Dewi

ovriana

diana

adhyta

nk In

un P

onesi

iabli

asi


4/619

Likuiditas Rupiah Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i – xiv

Rekam

Jejak

Regulasi

Transparansi

dan

Publikasi

Laporan

Bank

Hal.

xvDasar Hukum Hal. xvi

Regulasi Terkait Hal. xvi

Regulasi Bank Indonesia Hal. xvi – xvii

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Ketentuan Umum Par. 1 – 2 Hal. 1 – 5

Laporan Tahunan Par. 3 – 6 Hal. 6 – 24

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Par. 7 – 14 Hal. 24 – 34

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Par. 15 – 17 Hal. 34 – 36

Laporan Keuangan

Konsolidasi

Par.

18

– 24

Hal.

36

– 42

Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan pada Laporan Tahunan Par. 19 – 20 Hal. 37 – 39

Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan pada Laporan Keuangan

Publikasi Triwulanan

Par. 21 Hal. 39 – 40

Laporan Tertentu kepada Bank Indonesia Par. 22 – 24 Hal. 40 – 42

Laporan Publikasi Lain Par. 25 – 26 Hal. 42 – 43

Lain‐Lain Par. 27 – 32 Hal. 43 – 48

Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Par. 31 Hal. 44 – 45

Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Par. 32 Hal. 45 ‐ 48

Sanksi Par. 33 – 39 Hal. 48 – 51

Sanksi Laporan

Tahunan

Par.

33

–

35

Hal.

48

–

49

Sanksi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

Triwulanan Par. 36 Hal. 50 – 51

Sanksi Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Par. 37 Hal. 51

Sanksi Laporan Keuangan Konsolidasi Par. 38 Hal. 51

Sanksi Laporan Publikasi Lain Par. 39 Hal. 51

Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia Par. 40 – 47 Hal. 51 – 65

Sanksi Par. 48 Hal. 65– 68

Sanksi bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Par. 48 Hal. 65 ‐ 68

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat



Laporan Keuangan Publikasi Par. 56 – 63 Hal. 76 – 83

Hubungan Antara BPR, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia Par. 64 – 67 Hal. 83 – 86

Tanggung Jawab Laporan Keuangan Par. 68 Hal. 86

Keadaan Memaksa Par. 69 Hal. 86 – 87

Sanksi Par. 70 – 72 Hal. 87 – 94

Laporan Tahunan

Par.

70

–

71

Hal.

87

–

89

Laporan Keuangan Publikasi Par. 72 – 73 Hal. 89 – 94


5/619


ii

Hubungan antara Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Par. 74 – 75 Hal. 94

Lain‐Lain Par. 76 – 78 Hal. 94 – 96

Ketentuan Penutup Par. 79 – 80 Hal. 96

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah



Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Par. 87 – 91 Hal. 101– 105

Hubungan antara BPRS, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan

Bank Indonesia

Par. 92 – 95 Hal. 105– 108

Laporan Keuangan Konsolidasian Par. 96 – 97 Hal. 108

Tanggung Jawab Laporan Keuangan Par. 98 Hal. 108

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Par. 99 Hal. 108

Sanksi Par. 100 – 103 Hal. 109 –111

Laporan Tahunan Par. 100 – 101 Hal. 109

Laporan Keuangan Publikasi Par. 102 Hal. 109 – 110

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Par. 103 Hal. 110 – 111

Lain‐lain Par. 104 – 105 Hal. 111

Keadaan Memaksa (Force Majeure) Par. 106 Hal. 111 – 112

Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 Hal. 113 – 350

Bagian I Pendahuluan Hal. 114 – 122

I.1 Latar Belakang Hal. 114 – 115

I.2 Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah Hal. 116 – 120

A. Asas Transaksi Syariah Hal. 116 – 118

B. Karakteristik Transaksi Syariah Hal. 119 – 120

I.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Hal. 120 ‐ 121

A. Tujuan Hal. 120

B. Ruang Lingkup Hal. 121

I.4 Acuan Penyusunan Hal. 121

I.5 Ketentuan Lain Hal. 122

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah Hal. 123 – 138

II.1 Ketentuan Umum Laporan Keuangan Hal. 123 ‐ 129

A.

Tujuan

Laporan

Keuangan

Hal.

123

B. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Hal. 123

C. Komponen Laporan Keuangan Hal. 123 – 124

D. Bahasa Laporan Keuangan Hal. 124

E. Mata Uang Fungsional dan Pelaporan Hal. 124

F. Kebijakan Akuntansi Hal. 124 – 125

G. Penyajian Hal. 125

H. Konsistensi Penyajian Hal. 126

I. Materialitas dan Agregasi Hal. 126

J. Saling Hapus Hal. 126

K.

Periode Pelaporan

Hal.

127

L. Informasi Komparatif Hal. 127


6/619


iii

M. Laporan Keuangan Interim Hal. 128

N. Laporan Keuangan Konsolidasian Hal. 128 – 129

II.2 Keterbatasan Laporan Keuangan Hal. 130

II.3 Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing Hal. 131 – 138

Bagian III Keterterapan PSAK 50,55, dan 60 Hal. 139 – 150

III.1 Definisi Instrumen Keuangan Hal. 139 – 140

III.2 Klasifikasi Hal. 141 – 142

A. Aset Keuangan Hal. 141 – 142

B. Liabilitas Keuangan Hal. 142

III.3 Pengakuan dan Pengukuran Hal. 143 – 146

A. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan Hal. 143

B. Pengukuran Hal. 143 – 144

C. Penurunan Nilai Hal. 144 – 145

D. Nilai Wajar Hal. 145 – 146

III.4 Estimasi Penurunan Nilai Kolektif dengan Keterbatasan Pengalaman Kerugian

Spesifik

Hal. 147 – 150

A. Cakupan Hal. 147

B. Penerapan Hal. 147 – 148

C. Kondisi Keterbatasan Hal. 149

D. Periode Penerapan Estimasi Hal. 150

E. Pengungkapan Hal. 150

Bagian IV Akad Jual Beli Hal. 151 – 177

IV.1 Murabahah Hal. 151 – 165

A. Definisi Hal. 151

B. Dasar Pengaturan Hal. 151

C.

Penjelasan

Hal. 151

–

157

D. Perlakuan Akuntansi Hal. 157

D.1. Pengakuan dan Pengukuran Hal. 157 – 159

D.2. Penyajian Hal. 159 – 160

E. Ilustrasi Jurnal Hal. 160 – 164

F. Pengungkapan Hal. 164 – 165

IV.2 Istishna Hal. 166 – 171



C. Penjelasan Hal. 166 – 168

D.

Perlakuan Akuntansi

Hal.

168

–

170




F. Pengungkapan Hal. 171

IV.3. Salam Hal. 172 – 175




D. Perlakuan Akuntansi Hal. 173 – 174



7/619


iv

D.2. Penyajian Hal. 174


E.1. Bank Sebagai Pembeli Hal. 174

E.2. Bank Sebagai Penjual Hal. 174 – 175


IV.4. Persediaan Hal. 176 – 177



C. Penjelasan Hal. 176


D.1. Pengakuan dan Pengukuran Hal. 177


E. Ilustrasi Jurnal Hal. 177


Bagian V Akad Bagi Hasil Hal. 178 – 192

V.1. Pembiayaan dan Mudharabah Hal. 178 – 182









V.2.

Pembiayaan

Musyarakah

Hal.

183

–

187









V.3. Dana Syirkah Temporer Hal. 188 – 192

A.

Definisi

Hal. 188








Bagian VI Akad Sewa Hal. 193 – 202

VI.1 Ijarah atas Aset Berwujud Hal. 193 – 199

A.

Definisi

Hal. 193



8/619


v







VI.2 Ijarah atas Jasa Hal. 200 – 202





D.1. Pengakuan dan Pengukuran Hal.200




Bagian VII Akad Pinjaman Qardh Hal. 203 – 207

VII.1 Pinjaman Qardh yang Diberikan Hal. 203 – 205









VII.2 Pinjaman Qardh yang Diterima Hal. 206 – 207





D.1. Pengakuan dan Pengukuran Hal.206




Bagian

VIII

Surat

Berharga

Hal.

208

–

225

VIII.1 Investasi pada Surat Berharga Hal. 208 – 216




C.1. Investasi pada Sukuk dan Surat Berharga Lain yang Sejenis Hal.208 – 210

C.2. Investasi pada Reksadana Syariah Hal. 210

C.3. Tagihan Reverse Repo Syariah Hal.210 – 211


D.1. Pengakuan dan Pengukuran Hal.211 – 212

D.2. Penyajian

Hal.

212



9/619


vi

E.1. Sukuk dalam Kategori ‘Diukur pada Nilai Wajar’ Hal.212 – 213

E.2. Sukuk dalam Kategori ‘Biaya Perolehan’ Hal.213 – 214

E.3. Reksadana Syariah dalam Kategori ‘Diukur pada NIlai Wajar melalui Laba

Rugi’ Hal. 214

E.4. Reksadana Syariah dalam Kategori ‘Tersedia untuk Dijual’ Hal.214 – 215

E.5. Tagihan

Reverse

Repo

Syariah

Hal.

215


VIII.2. Penyertaan Hal. 217 – 221








F.

Pengungkapan

Hal. 220

–

221

VIII.3. Surat Berharga yang Diterbitkan Hal. 222 – 225








E.1. Surat Berharga dengan Akad Ijarah dan Akad Lain Hal. 223 – 224

E.2. Surat

Berharga

dengan

Akad

Mudharabah

dan

Musyarakah

Hal.

224


Bagian IX Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Hal. 226 – 236

IX.1. Kas Hal. 226– 227







E.

Ilustrasi Jurnal

Hal.

227


IX.2. Penempatan pada Bank Indonesia Hal. 228 – 230







E. Ilustrasi Jurnal Hal. 229 ‐ 230

F.

Pengungkapan

Hal. 230


10/619


vii

IX.3. Penempatan pada Bank Lain Hal. 231 – 234









IX.4. Simpanan dari Bank Lain Hal. 235 – 236









Bagian X Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, dan Aset yang Diambil‐alih Hal. 237 – 254

X.1. Aset Tetap Hal. 237 – 247





D.1.

Pengakuan

dan

Pengukuran

Hal.

243

–

244




X.2. Aset Tidak Berwujud Hal. 248 – 251






F.

Pengungkapan

Hal. 249

–

251

X.3. Aset yang Diambil ‐alih Hal. 252 – 254








F. Pengungkapan Hal. 253 ‐ 254

Bagian XI

Liabilitas

Lain

Hal.

255

–

269

XI.1. Simpanan Hal. 255 – 256


11/619


viii









XI.2. Liabilitas Segera Hal. 257– 259









XI.3. Liabilitas Lainnya Hal. 260 – 261







E.

Ilustrasi

Jurnal

Hal.

261


XI.4. Hutang Pajak Hal. 262 – 263








F.

Pengungkapan

Hal. 263

XI.5. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Hal. 264 – 266









G.

Ketentuan Lain

‐lain

Hal.

266

XI.6. Pinjaman Subordinasi Hal. 267 – 269


12/619


ix









G. Ketentuan Lain‐lain Hal. 269

Bagian XII Ekspor dan Impor Hal. 270 – 305

XII.1. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi Hal. 270 – 305

A. Definisi Hal. 270 – 271

B. Dasar Pengaturan Hal. 271 – 273


D. Pengakuan dan Pengukuran Hal. 281 – 287






Bagian XIII Ekuitas Hal. 306 – 320

XIII.1. Ekuitas Hal. 306

A. Ekuitas Hal. 306

XIII.2. Modal Disetor Hal. 307 – 310

A.

Definisi

Hal.

307









XIII.3. Tambahan Modal Disetor Hal. 311 – 315

A.

Definisi

Hal. 311








XIII.4. Penghasilan Komprehensif Lain Hal. 316 – 317


B.

Dasar Pengaturan

Hal.

316



13/619


x




XIII.5. Saldo Laba Hal. 318 – 320







Bagian XIV Laporan Laba Rugi Komprehensif Hal. 321 – 330

XIV.1. Pengertian Hal. 321 – 322

XIV.2. Komponen Laba Rugi Hal. 323 – 326







XIV.3. Komponen Penghasilan Komprehensif Lain Hal. 327 – 330





E.

Ilustrasi

Jurnal

Hal.

329

–

329


Bagian XV Laporan Perubahan Ekuitas Hal. 331 – 332




Bagian XVI Laporan Arus Kas Hal. 333 – 336




Bagian XVII

Laporan

Rekonsiliasi

Pendapatan

dan

Bagi

Hasil

Hal.

337

–

340




D. Pengungkapan Hal. 340

Bagian XVIII Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Hal. 341 – 343





E.

Ilustrasi Jurnal

Hal.

342



14/619


xi

Bagian XIX Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Hal. 344 – 346







Bagian XX Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 347 ‐ 350




Lampiran 2 Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan

Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Hal. 351 – 396

A. Petunjuk Umum Hal. 352 ‐ 353

B. Petunjuk Khusus Hal. 354 ‐ 396

1. Pedoman Pengisian Pengungkapan Struktur Permodalan Hal. 354 – 355

2. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Hal. 356 – 357

3. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Hal. 358 – 359

4. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi Hal. 360 – 362

5. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah Hal. 363 – 364

6. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi Hal. 364 – 366

7. Pedoman Pengisian Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Hal. 367 – 368

8. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala

Peringkat

Hal. 368 – 370

9. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Laws (Counterparty Credit Risk) Hal. 371 – 373

10. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah

Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Hal. 374 – 376

11. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit Hal. 377 – 379

12. Pedoman Pengisian Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Hal. 380 – 381

13. Pedoman Pengisian Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dimana Bank

Bertindak sebagai Kreditur Asal

Hal. 381 – 383

14. Pedoman Pengisian Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan

Pendekatan Standar Hal. 383 – 389

15. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar Hal. 390

16. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Pasar dengan Modal Internal (Value at Risk/VaR) Hal. 390 – 391

17. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Operasional Hal. 392

18. Pedoman Pengisian Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valas Hal. 393 – 396

Lampiran 3

Laporan Posisi

Keuangan/

Neraca

Triwulanan

(Bank

Umum)

Hal.

397

– 398

Lampiran 3a Laporan Posisi Keuangan/ Neraca Bulanan (Bank Umum) Hal. 399 – 400

Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Komprehensif Triwulanan (Bank Umum) Hal. 401 – 402

Lampiran 4a Laporan Laba Rugi Bulanan (Bank Umum) Hal. 403 – 404

Lampiran 5 Laporan Komitmen dan Kontinjensi Triwulanan (Bank Umum) Hal. 405

Lampiran 5a Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan (Bank Umum) Hal. 406 – 407

Lampiran 6 Laporan Transaksi Spot dan Derivatif Triwulanan (Bank Umum Hal. 408

Lampiran 7 Laporan Kualitas Aset Produktif dan Infomrasi Lainnya Triwulanan

(Bank Umum)

Hal. 409 – 410

Lampiran 7a Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya Bulanan

(Bank Umum)

Hal. 411 – 412

Lampiran 8.1 Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Hal. 413 – 414


15/619


xii

Triwulanan Bank Umum (Bank Umum)

Lampiran 8.a.1 Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bulanan Bank Umum (Bank Umum)

Hal. 414 – 415

Lampiran 8.2 Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Triwulanan Bank Asing (Bank Umum)

Hal. 416

Lampiran 8.a.2

Laporan

Perhitungan

Kewajiban

Penyediaan

Modal

Minimum

Bulanan Bank Asing (Bank Umum) Hal.

417

Lampiran 9 Laporan Rasio Keuangan Triwulanan (Bank Umum) Hal. 418 – 419

Lampiran 10 Pedoman Penyusunan Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Triwulanan (Bank Umum)

Hal. 420 – 421

Lampiran 10a Pedoman Penyusunan Laporan Posisi Keuangan/ Neraca Bulanan

(Bank Umum)

Hal. 422 – 423

Lampiran 11 Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif

Triwulanan (Bank Umum)

Hal. 424 – 428

Lampiran 11a Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi Bulanan (Bank Umum) Hal. 429 – 433

Lampiran 12 Pedoman Penyusunan Laporan Komitmen dan Kontinjensi (Bank

Umum)

Hal. 434

Lampiran 13 Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi Spot dan Derivatif (Bank

Umum)

Hal. 435 – 436

Lampiran 14 Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aset Produktif dan

Informasi Lainnya (Bank Umum)

Hal. 437 – 439

Lampiran 15.1 Pedoman Perhitungan Modal Bank Umum (Bank Umum) Hal. 440 – 442

Lampiran 15.2 Pedoman Perhitungan Modal Bank Asing (Bank Umum) Hal. 443 – 444

Lampiran 16 Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan (Bank Umum) Hal. 445 – 450

Lampiran 17 Neraca (BUS dan UUS) Hal. 451 – 452

Lampiran 17a Neraca Publikasi Bulanan (BUS dan UUS) Hal. 453 – 454

Lampiran 18

Laporan

Laba/

Rugi

dan

Saldo

Laba

(BUS

dan

UUS)

Hal.

455

Lampiran 18a Laporan Laba/ Rugi dan Saldo Laba – Publikasi Bulanan (BUS dan

UUS)

Hal. 456

Lampiran 19 Komitmen dan Kontinjensi (BUS dan UUS) Hal. 457

Lampiran 19a Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Bulanan (BUS dan UUS) Hal. 458

Lampiran 20 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya (BUS dan UUS) Hal. 459 – 460

Lampiran 20a Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya – Publikasi Bulanan

(BUS dan UUS)

Hal. 461

Lampiran 20b Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya (BUS dan UUS) Hal. 462 – 463

Lampiran 20c Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan

Informasi Lainnya (BUS dan UUS)

Hal. 464 – 466

Lampiran 21

Perhitungan

Kewajiban

Penyediaan

Modal

Minimum

Tahunan

(BUS

dan UUS) Hal.

467

– 468

Lampiran 21a Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (BUS dan UUS) Hal. 469 – 470

Lampiran 22 Tabel Perhitungan Rasio Keuangan (BUS dan UUS) Hal. 471 – 472

Lampiran 23 Pedoman Penyusunan Neraca (BUS dan UUS) Hal. 473 – 478

Lampiran 24 Pedoman Penyusunan Laba/Rugi dan Perubahan Saldo Laba (BUS

dan UUS)

Hal. 479 – 482

Lampiran 25 Pedoman Penyusunan Laporan Komitmen dan Kontinjensi (BUS dan

UUS)

Hal. 483

Lampiran 26 Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (BUS

dan UUS)

Hal. 484 – 486


16/619


xiii

Lampiran 27 Pedoman Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Berdasarkan LBUS (BUS dan UUS)

Hal. 487 – 489

Lampiran 28 Pedoman Perhitungan Modal (BUS dan UUS) Hal. 490 – 492

Lampiran 29 Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan (BUS dan UUS) Hal. 493 – 496

Lampiran 30 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS (BUS dan UUS) Hal. 497

Lampiran 31

Laporan

Sumber

dan

Penggunaan

Dana

Qardh

(BUS

dan

UUS)

Hal.

498

Lampiran 32 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (BUS dan UUS) Hal. 499

Lampiran 33 Distribusi Bagi Hasil (BUS dan UUS) Hal. 500

Lampiran 34 Informasi Keuangan Usaha Syariah (BUS dan UUS) Hal. 501

Lampiran 35 Pedoman Penyusunan Neraca – UUS (BUS dan UUS) Hal. 502 – 506

Lampiran 36 Pedoman Penyusunan Laba/Rugi – UUS (BUS dan UUS) Hal. 507 – 510

Lampiran 37 Pedoman Penyusunan Komitmen dan Kontinjensi ‐ UUS Hal. 511

Lampiran 38 Penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 Hal. 512 – 516

Lampiran 39a Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank

(BUS dan UUS)

Hal. 517 – 518

Lampiran 39b

Daftar

Riwayat

Hidup

(BUS

dan

UUS)

Hal.

519

– 520

Lampiran 40 Laporan Pemeriksaan atas Bank (Bank dan UUS) Hal. 521

Lampiran 41a Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank

(Bank Umum)

Hal. 522 – 524

Lampiran 41b Daftar Riwayat Hidup (Bank Umum) Hal. 525 – 526

Lampiran 42 Laporan Pemeriksaan atas PT Bank (Bank Umum) Hal. 527

Lampiran 43A Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi (BPR – September 2013) Hal. 528 – 547

Bab I Penjelasan Umum Hal. 529

I. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Hal. 529

II. BPR Pelapor Hal. 529

III.

Penyampaian Pertanyaan

Hal.

529

Bab II Pedoman Pengisian Laporan Keuangan Publikasi Hal. 530 – 547

Tabel 1 Neraca Hal. 530 – 531

Penjelasan Pos‐ pos Neraca Hal. 532 – 537

Aktiva Hal. 532 – 533

Pasiva Hal. 534 – 537

Tabel 2 Laporan Laba Rugi Hal. 538

Penjelasan Laporan Laba Rugi Hal. 539 – 541

Pendapatan Hal. 539

Beban Hal. 539 – 541

Tabel 3 Laporan

Komitmen

dan

Kontinjensi

Hal.

542

Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi Hal. 543

Komitmen Hal. 543

Kontinjensi Hal. 543

Tabel 4 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya Hal. 544

Penjelasan Formulir Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya Hal. 545 – 546

Lampiran 43 Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi (BPR) Hal. 548 – 583

Bab I Penjelasan Umum Hal. 549

Bab II Pedoman Pengisian Laporan Keuangan Publikasi Hal. 550 – 583

Laporan Neraca Hal. 550 – 551

Penjelasan Pos

‐ pos

Neraca

Hal.

552

– 562

I. Aset Hal. 552 – 557


17/619


xiv

II. Kewajiban Hal. 557 – 560

III. Ekuitas Hal. 560 – 562

Laporan Laba Rugi Hal. 563

Penjelasan Laporan Laba/Rugi Hal. 564 – 574

I. Pendapatan Operasional Hal. 564 – 567

II. Beban Operasional Hal. 567 – 571

III. Laba/Rugi Operasional Hal. 571

IV. Pendapatan Non – Operasional Hal. 571 – 572

V. Beban Non – Operasional Hal. 572 – 573

VI. Laba/Rugi Non – Operasional Hal. 573

VII. Taksiran Pajak Penghasilan Hal. 573

VIII. Laba/ Rugi Bersih Hal. 574

Laporan Kualitas Aktiva Produktif Hal. 575

Penjelasan Laporan Kualitas Aktiva Produktif Hal. 576 – 578

I. Penempatan pada Bank Lain Hal. 576

II. Kredit yang Diberikan Hal. 576

III. Kolektibilitas Hal. 577

IV. Rasio‐rasio Hal. 577 – 578

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Hal. 579

Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi Hal. 580 – 581

I. Komitmen Hal. 580

II. Kredit yang Diberikan Hal. 580 – 581

Laporan Informasi Lainnya Hal. 582

Penjelasan Informasi Lainnya Hal. 583

I.

Pengurus

Bank

Hal.

583

II. Pemilik Bank dan Pemegang Saham Hal. 583

Lampiran 44 Contoh Perjanjian antar BPR dan Kantor Akuntan Publik Hal. 584 – 592

Lampiran 45 Neraca (BPRS) Hal. 593

Lampiran 46 Perhitungan Laba Rugi (BPRS) Hal. 594

Lampiran 47 Daftar Komitmen dan Kontinjensi (BPRS) Hal. 595

Lampiran 48 Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya Publikasi

(BPRS)

Hal. 596

Lampiran 49 Laporan Sumber dan Pengguna ZIS (BPRS) Hal. 597

Lampiran 50 Laporan Sumber dan Penggunaan Qardh (BPRS) Hal. 598

Lampiran 51 Tabel Distribusi Bagi Hasil (BPRS) Hal. 599

Lampiran 52 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)

(BPRS)

Hal. 600


18/619


xv

Rekam Jejak Regulasi Transparansi dan Publikasi Laporan Bank


19/619


xvi

Dasar

Hukum

:

‐ Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 2009

‐ Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐

undang Nomor

10

Tahun

1998

Regulasi

Terkait

:

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati‐hatian dalam Rangka Pembelian

Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar

Kredit

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum

‐ Surat

Edaran

Bank

Indonesia

Nomor

13/26/DPNP

2011

Perubahan

Surat

Edaran

Bank

Indonesia

Nomor

13/8/DPNP 2011 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Umum

Regulasi Bank Indonesia :

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Perkreditan Rakyat

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI 3/22/PBI/2001 tentang

Transparansi Kondisi Keuangan Bank

‐

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

7/47/PBI/2005

tentang

Transparansi

Kondisi

Keuangan

Bank

Perkreditan Rakyat Syariah

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi

Perbankan Syariah Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank

Indonesia

Nomor

3/30/DPNP

2001

perihal

Laporan

Keuangan

Publikasi

Triwulanan

dan

Bulanan

Bank

Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP Tahun 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan

Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank

Perkreditan Rakyat

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank

Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/33/DPNP Tahun 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.

11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman

Akuntansi Perbankan Indonesia


20/619

Likuiditas Rupiah Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank

xvii

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/11/DPbS tahun 2006 perihal Perubahan SE No. 7/56/DPbS tahun

2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan

tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbs 2005 Hubungan antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan

Bank Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tahun 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan

Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank

Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tahun 2005 perihal Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tahun 2005 perihal Perubahan atas SE 3/30/DPNP 2001

perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang

Disampaikan kepada Bank Indonesia

‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP 2001 perihal Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan

Bank Indonesia

‐ Surat

Edaran

Bank

Indonesia

Nomor

3/30/DPNP

2001

perihal

Laporan

Keuangan

Publikasi

Triwulanan

dan

Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia


21/619


1

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

Moneter

Likuiditas Rupiah

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

BAB

I

Ketentuan Umum

1 Pasal 1

14/14/PBI/2012

Ayat 1 – 14

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk

kantor cabang bank asing dan Bank Umum Syariah sebagaimana

dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

2. Pengendalian adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik

secara langsung maupun tidak langsung yang:

a. memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki

hak suara pada suatu perusahaan/badan lain;

b.

memiliki

50%

(lima

puluh

persen)

atau

kurang

saham

yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi:

1) terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga

memiliki hak suara lebih dari 50 (lima puluh persen);

2) mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan

keuangan dan operasional perusahaan/badan lain

berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

3) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti

sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ

lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan

lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya

tersebut;

dan/atau

4) mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan

dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan

mengendalikan perusahaan/badan melalui direksi dan dewan

komisaris atau organ lainnya tersebut.

3. Perusahaan Induk ( parent company /holding company ) adalah badan

hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan satu atau lebih

perusahaan anak dalam suatu kelompok usaha dan melakukan

Pengendalian terhadap Bank.

4. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan ( financial parent

company/financial holding company ) adalah badan

hukum/perusahaan

yang

mengkonsolidasikan

seluruh

aktivitas

satu

atau lebih perusahaan anak pada kelompok usaha yang bergerak di

bidang keuangan dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.

5. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau

dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung,

yang terdiri dari:

a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan

Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);

dan/atau

b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan

Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau

kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan.


22/619


2

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

SE 7/56/DPbS

2005 Romawi I. 7

6. Perusahaan Afiliasi adalah Perusahaan Anak dari Perusahaan Induk

atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang tergabung

dalam suatu kelompok usaha yang sama dengan Bank karena

dikendalikan oleh Perusahaan Induk yang sama.

7.

Pihak

Terkait

adalah

pihak

yang

terkait

dengan

Bank

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas

Maksimum Pemberian Kredit.

8. Pihak‐pihak Berelasi adalah pihak‐pihak berelasi sebagaimana

dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang

Pengungkapan Pihak‐pihak Berelasi.

9. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang‐Undang tentang Akuntan Publik.

10. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu

Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun

Bank yang

disusun

berdasarkan

standar

akuntansi

keuangan.

12. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan

yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan

dipublikasikan setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia.

13. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang

disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan

setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

14. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan

Januari sampai dengan bulan Desember.

15. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di

kantor pusat

bank

umum

yang

melaksanakan

kegiatan

usaha

secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari

bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari

kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

2 Pasal 2

14/14/PBI/2012

Huruf a

SE 14/35/DPNP

2012

Romawi I.1 – I.6

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan

menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

a. Laporan Tahunan;

A.

Bank Umum

Konvensional

1. Publikasi Laporan Tahunan Bank dimaksudkan untuk

memberikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara

menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja Bank

serta kelompok usaha. Seluruh informasi tersebut diharapkan

dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank

kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga perbankan

2. Laporan Tahunan selain disampaikan kepada pemegang saham,

wajib disampaikan paling kurang kepada Bank Indonesia dan

lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan

usaha

Bank,

seperti

Yayasan

Lembaga

Konsumen

Indonesia

(YLKI), lembaga pemeringkat di Indonesia, asosiasi perbankan di


23/619


3

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

SE 7/56/DPbS

2005

Romawi I .1 – I.3,

I.6, I.11

Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

(LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan

keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

Sedangkan laporan tahunan tertentu hanya wajib disampaikan

kepada

Bank

Indonesia.

Batas

waktu

penyampaian

Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu paling lama 5 (lima)

bulan setelah Tahun Buku berakhir.

3. Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan

disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) Tahun

Buku sebelumnya.

4. Laporan Tahunan wajib dicantumkan dalam website Bank

paling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu

penyampaian Laporan Tahunan, dan dipelihara dalam website

Bank paling kurang untuk 2 (dua) periode laporan berturut‐

turut.

5.

Laporan Tahunan

Bank

harus

disusun

dalam

Bahasa

Indonesia.

Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam Bahasa

Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah,

maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi

yang sama.

6. Mata uang yang digunakan dalam Laporan Tahunan adalah

Rupiah.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Sesuai dengan Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang

Nomor 10 Tahun 1998, Bank diwajibkan untuk menyampaikan

keterangan

dan

penjelasan

yang

berkaitan

dengan

kegiatan

usaha Bank dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank

oleh publik dan Bank Indonesia.

2. Dalam rangka pemenuhan informasi yang disampaikan Bank

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah (Bank) dan UUS untuk mencapai dan memelihara

kepercayaan investasi masyarakat terhadap Bank serta upaya

meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada

publik, maka informasi dalam laporan tersebut harus bisa

menyajikan hak dan kewajiban dari pihak terkait, memberikan

kontribusi untuk melindungi aset Bank dan pemenuhan prinsip

syariah

dalam

semua

transaksi,

serta

dapat

memberikan

informasi yang berguna tentang perkembangan usaha dan

kinerja Bank kepada para pihak terkait (stakeholders) dalam

hubungannya dengan Bank.

3. Bentuk penyampaian keterangan dan pengumuman atau

publikasi kegiatan usaha Bank dalam rangka pemantauan oleh

publik dan Bank Indonesia adalah berupa Laporan Tahunan,

Laporan Keuangan Publikasi, dan Laporan Informasi Tertentu

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.;

4. Apabila Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi dan

Laporan Informasi Tertentu juga dibuat selain dalam Bahasa

Indonesia, baik

dalam

dokumen

yang

sama

maupun

terpisah,

maka Laporan dimaksud harus memuat informasi yang sama.


24/619


4

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

Pasal 2

14/14/PBI/2012 Huruf b

SE 3/30/DPNP

2001

Romawi I

SE

12/11/DPNP

2010

Nomor 6

SE 7/56/DPbS

2005

Romawi I.4, I.5,

I.8, I.9, I.10, I.11

5. Angka‐angka dalam Laporan wajib disajikan dalam mata uang

Rupiah.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;

A. Bank Umum Konvensional

1. Sesuai dengan Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang

Nomor 10 Tahun 1998, Bank diwajibkan untuk menyampaikan

keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan

usaha Bank dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank

oleh publik dan Bank Indonesia.

2. Bentuk penyampaian dan pengumuman atau publikasi

keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka

1

yang

ditetapkan

Bank

Indonesia

adalah

laporan

keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dengan waktu

penyampaian dan pengumuman secara tahunan, semesteran,

triwulanan maupun bulanan.

3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disusun antara lain

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan,

kinerja atau hasil usaha Bank serta informasi keuangan lainnya

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan

perkembangan usaha Bank. Agar laporan keuangan Bank

dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan cakupan

penyajian yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan

(PSAK)

yang

relevan

untuk

industri

perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), serta

ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang wajib disajikan

adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni,

September dan Desember. Laporan Keuangan Publikasi

Triwulanan ini selain wajib diumumkan dalam surat kabar juga

akan diumumkan dalam home page Bank Indonesia. Bank

Indonesia juga akan mengumumkan Laporan Bulanan Bank

Umum dalam bentuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

pada home page Bank Indonesia.

5.

Perlakuan

akuntansi

untuk

pos‐

pos

dalam

Laporan

Keuangan

Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) yang berlaku, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

(PAPI) serta ketentuan dan pedoman terkait yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disusun untuk

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau

hasil usaha Bank dan UUS serta informasi keuangan lainnya

kepada

berbagai

pihak

yang

berkepentingan

dengan

perkembangan usaha Bank dan UUS. Agar Laporan Keuangan


25/619


5

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

Pasal 2

14/14/PBI/2012

Huruf c – e

Publikasi dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan

cakupan penyajian yang didasarkan pada Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk perbankan

syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

(PAPSI), serta

ketentuan

yang

ditetapkan

oleh

Bank

Indonesia.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang wajib disajikan

oleh Bank adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret,

Juni, September dan Desember. Laporan Keuangan Publikasi

Triwulanan ini selain wajib diumumkan dalam surat kabar juga

akan diumumkan dalam home page Bank Indonesia. Bank

Indonesia juga akan mengumumkan Laporan Bulanan dalam

bentuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada homepage

Bank Indonesia.

3. Unit Usaha Syariah harus menyajikan informasi keuangan

syariah secara triwulanan untuk posisi Maret, Juni, September

dan

Desember

berupa

neraca,

laba

rugi,

komitmen

dan kontinjensi sebagaimana tercantum dalam lampiran 16,

informasi perhitungan bagi hasil sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 15, dan pedoman penyusunan neraca, laba

rugi dan komitmen dan kontinjensi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 17, Lampiran 18 dan Lampiran 19 (Lampiran

34, Lampiran 33, Lampiran 35, Lampiran 36 dan Lampiran 37

dalam kodifikasi ini). Informasi kegiatan usaha syariah tersebut

harus ditanda tangani oleh Dewan Pengawas Syariah dan

Pimpinan Unit Usaha Syariah.

4. Khusus untuk pelaporan publikasi UUS posisi bulan Juni dan

Desember,

selain

menyajikan

laporan

,

harus

pula menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,

Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 12 (Lampiran 30 dalam kodifikasi ini); Laporan

Sumber dan Penggunaan Dana Qardh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 13 (Lampiran 31 dalam kodifikasi ini) ; serta

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 (Lampiran 32

dalam kodifikasi ini).

5. UUS melalui kantor pusatnya harus menyajikan laporan

publikasi triwulanan, termasuk juga akan diumumkan kedalam

home

page

Bank

Indonesia.

6. Angka‐angka dalam Laporan wajib disajikan dalam mata uang

Rupiah.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;

Penjelasan tentang ini untuk Bank Umum Konvesional dapat dilihat

pada Paragraf 2 butir b.A.4 dan butir b.A.5 di atas, sedangkan untuk

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilihat pada

Paragraf 2 butir b.B.2 dan butir b.B.6.

d. Laporan Keuangan Konsolidasi; dan

e.

Laporan

Publikasi

Lain.


26/619


6

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

BAB II Laporan Tahunan3 Pasal 3

14/14/PBI/2012

(1) Bank wajib menyusun Laporan Tahunan yang paling kurang

mencakup:

a. Informasi umum yang meliputi:

1.

kepengurusan;

2. kepemilikan;

3. perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank

termasuk perkembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS);

4. strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan

kebijakan manajemen UUS; dan

5. laporan manajemen termasuk laporan manajemen UUS;

b. Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;

3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4.

Laporan Arus

Kas;

5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai

komitmen dan kontinjensi;

c. opini dari Akuntan Publik;

d. jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi

Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;

e. seluruh asperk transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;

f. aspek pengungkapan (disclosure) lain sebagaimana diwajibkan

dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal

belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e di atas;

dan

g. informasi lain.

(2) Bagi Bank Umum Konvensional, selain pengungkapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pengungkapan mengenai:

a. permodalan bank; dan

b. jenis risiko, potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko,

paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional,

risiko likuiditas, risiko strategic, risiko reputasi; risiko kepatuhan;

dan risiko hukum.

(3) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional yang

memiliki UUS, selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b,

wajib

menyampaikan:

a. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan

Shadaqah (ZIS);

b. laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh; dan

c. laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

(4) Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling

kurang dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.

(6) Dalam hal terdapat perubahan cakupan Laporan Tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 3 dalam kodifikasi ini)

akan diatur

lebih

lanjut

dengan

Surat

Edaran

Bank

Indonesia.


27/619


7

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

SE 14/35/DPNP

2012

Romawi II

A. Bank Umum Konvensional

Cakupan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan paling kurang mencakup hal‐hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum

Informasi Umum

dalam

Laporan

Tahunan

paling

kurang

memuat:

a. kepengurusan, yang meliputi susunan anggota Dewan

Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif beserta jabatan dan

ringkasan riwayat hidupnya;

b. rincian kepemilikan, berupa nama pemilik dan persentase

kepemilikan saham;

c. perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, yang

memuat data mengenai:

1) ikhtisar data keuangan penting, yang paling kurang

mencakup pendapatan bunga bersih, laba operasional,

laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham,

aset

produktif,

dana

pihak

ketiga,

pinjaman

diterima, total biaya dana (cost of fund ), modal sendiri, jumlah

lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan

2) rasio keuangan yang wajib disajikan, yang paling kurang

mencakup rasio keuangan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan

publikasi laporan Bank.

d. strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan

usaha Bank;

e. laporan manajemen yang memuat informasi mengenai

pengelolaan Bank oleh pengurus dalam rangka good

corporate governance,

dan

paling

kurang

mencakup:

1) struktur organisasi;

2) aktivitas utama;

3) teknologi informasi;

4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk

penyaluran kredir kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM);

5) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;

6) perkembangan perekonomian dan target pasar;

7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan/atau di

luar negeri;

8)

jumlah,

jenis,

dan

lokasi

kantor;

9) kepemilikan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham

dalam kelompok usaha Bank;

10) perubahan‐perubahan penting yang terjadi di Bank dan

kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;

11) hal‐hal penting yang diperkirakan terjadi di masa

mendatang; dan

12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur

pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya

manusia.

2. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan

Keuangan

Tahunan

paling

kurang

mencakup:

a. Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh Akuntan


28/619


8

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

Publik, yang meliputi:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif;

3) Laporan Perubahan Ekuitas;

4)

Laporan Arus

Kas;

dan

5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi

mengenai Komitmen dan Kontinjensi.

b. Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain Laporan

Keuangan Bank secara individual sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Laporan Keuangan Tahunan juga mencakup

Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik, yang merupakan konsolidasi Laporan

Keuangan Bank dan Perusahaan Anak, yang paling kurang

terdiri atas:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

2)

Laporan Laba

Rugi

Komprehensif;

3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

4) Komitmen dan Kontinjensi.

c. Bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok

usaha, selain laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, Bank juga wajib menyampaikan Laporan

Keuangan Tahunan yang terdiri atas:

1) Laporan Keuangan Perusahaan Induk yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi

dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku, yang paling

kurang meliputi:

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

b) Laporan Laba Rugi Komprehensif;

c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

d) Komitmen dan Kontinjensi;

2) Laporan Keuangan Perusahaan Induk di Bidang

Keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang

merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di

dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku, dan paling kurang meliputi:

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

b)

Laporan

Laba

Rugi

Komprehensif;

c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

d) Komitmen dan Kontinjensi.

Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk

di Bidang Keuangan maka laporan keuangan yang

disampaikan adalah Laporan Keuangan Perusahaan Induk

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

3. Opini dari Akuntan Publik

Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka

2.

4.

Pengungkapan

Permodalan

serta

Pengungkapan

Eksposur

Risiko

dan Penerapan Manajemen Risiko Bank


29/619


9

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

a. Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur

risiko dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk

meningkatkan transparansi kepada publik dengan

menetapkan persyaratan pengungkapan minimum, sehingga

publik dapat

menilai

profil

risiko

dan

kecukupan

permodalan

Bank.

b. Bank harus memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh

Direksi mengenai pengungkapan sebagaimana diatur dalam

angka ini. Kebijakan antara lain terkait dengan isi

pengungkapan yang akan dilaporkan dan pengendalian

internal dalam proses pengungkapan.

c. Pengungkapan dilakukan dengan mengacu pada Pedoman

pengungkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank

Indonesia ini.

Pengungkapan

informasi

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

a, terdiri atas:

a. Pengungkapan Permodalan

Pengungkapan paling kurang mencakup:

1) Pengungkapan kualitatif, yang antara lain memuat

informasi tentang:

a) Struktur permodalan yang memuat penjelasan

mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh

Bank antara lain: karakteristik, jangka waktu

instrumen, fitur opsi beli, fitur step‐up, tingkat imbal

hasil, dan peringkat (apabila tersedia); dan

b)

Kecukupan

permodalan

yang

berisi

penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank dalam

menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas

yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan

datang.

2) Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan

Bank sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.a dan Tabel

1.b. (pada Lampiran 2 dalam kodifikasi ini)

b. Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen

Risiko

Pengungkapan paling kurang mencakup:

1)

Pengungkapan

mengenai

penerapan

Manajemen

Risiko

Bank secara umum, yang mencakup informasi mengenai:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem

Informasi Manajemen Risiko; dan

d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2) Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan

Manajemen Risiko Bank secara khusus, yang terdiri dari:

a) Risiko Kredit, yang mencakup:

(1)

Pengungkapan

kualitatif,

yang

mencakup

antara

lain:


30/619


10

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup

antara lain:

i. Informasi mengenai penerapan

manajemen risiko untuk risiko kredit,

termasuk: i.1. organisasi manajemen risiko kredit;

i.2. strategi manajemen risiko kredit

untuk aktivitas yang memiliki

eksposur risiko kredit yang

signifikan;

i.3. kebijakan pengelolaan risiko

konsentrasi kredit; dan

i.4. mekanisme pengukuran dan

pengendalian risiko kredit.

ii. definisi tagihan yang telah jatuh tempo

dan

tagihan

yang

mengalami

penurunan nilai/ impairment; dan

iii. penjelasan mengenai pendekatan yang

digunakan untuk pembentukan Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

individual dan kolektif, serta metode

statistik yang digunakan dalam

perhitungan CKPN.

(b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana

dimaksud pada Tabel 2.1.a sampai dengan

Tabel 2.6.b (pada Lampiran 2 dalam kodifikasi

ini), yang

mencakup:

i. Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Wilayah sebagaimana Tabel

2.1.a dan Tabel 2.1.b (pada Lampiran 2

dalam kodifikasi ini);

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

sebagaimana Tabel 2.2.a dan Tabel 2.2.b

(pada Lampiran 2 dalam kodifikasi ini);

iii. Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Sektor Ekonomi

sebagaimana

Tabel

2.3.a

dan

Tabel

2.3.b


iv. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan

Berdasarkan Wilayah sebagaimana Tabel

2.4.a dan Tabel 2.4.b (pada Lampiran 2

dalam kodifikasi ini);

v. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan

Berdasarkan Sektor Ekonomi

sebagaimana Tabel 2.5.a dan Tabel 2.5.b


dan

vi.

Pengungkapan

Rincian

Mutasi

Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai sebagaimana


31/619


11

Paragraf

Sumber

Regulasi

Ketentuan

Tabel 2.6.a dan Tabel 2.6.b (pada

Lampiran 2 dalam kodifikasi ini).

(2) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan

Standar, yang terdiri dari:

(a)

Pengungkapan kualitatif,

yang

mencakup:

i. informasi mengenai kebijakan

penggunaan peringkat dalam

perhitungan Aset Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;

ii. kategori portofolio yang menggunakan

peringkat;

iii. lembaga pemeringkat yang digunakan;

dan

iv. pengungkapan risiko kredit pihak lawan

(counterparty credit risk ), termasuk jenis

instrumen

mitigasi

yang

lazim diterima/diserahkan oleh Bank.

(b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana

dimaksud pada Tabel 3.1.a sampai dengan

Tabel 3.2.c.2 (pada Lampiran 2 dalam

kodifikasi ini), yang mencakup:

i. Pengungkapan Tagihan Bersih

Berdasarkan Kategori Portofolio dan

Skala Peringkat sebagaimana Tabel 3.1.a

dan Tabel 3.1.b (pada Lampiran 2 dalam

kodifikasi ini); dan

ii.

Pengungkapan Risiko

Kredit

Pihak

Lawan

(Counterparty Credit Risk ) sebagaimana

Tabel 3.2.a, Tabel 3.2.b.1, Tabel 3.2.b.2,

Tabel 3.2.c.1, dan Tabel 3.2.c.2. (pada

Lampiran 2 dalam kodifikasi ini)

(3) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan

menggunakan Pendekatan Standar, yang terdiri

dari:

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:

i. informasi mengenai kebijakan Bank

untuk �

Kodifikasi-Transparansi Kondisi Keuangan _ Complete

Documents