KODE MATA KULIAH : MI 024fl.unud.ac.id/block-book/BLOCK BOOK Th.2008/BB...Maraknya Judi k hususnya sabung ayam di Bali menimbulkan banyak dampak negatif, terlebih lagi judi sabung

1

MATA KULIAH : PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

KODE MATA KULIAH : MI 024

Nama : Prof.Dr. Yohanes Usfunan,SH,MH. Alamat : Jl.Gunung Bromo XI No 8. Telepon/HP : 481137/081338382265

Nama : Dr. I Made Subawa, SH, MS. Alamat : Jl.Gunung Agung Gg.IV Telepon/HP : 422597/0818556787 Email : [email protected]

Nama : Ni Luh Gede Astariyani, SH. Alamat : Jl.Zidam Gg.Biawak No.49 Telepon/HP : 7452699/081916254566 Email : [email protected]

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

BALIINDONESIA 2008

mailto:[email protected]


2

BAGIAN I PENGANTAR

A.Identitas dan Deskripsi Mata Kuliah.

Identitas Mata Kuliah :

Nama Mata Kuliah : Perancangan Peraturan Perundangundangan Kode Mata Kuliah / SKS : MI 024 / 2 Semester : 7 ( tujuh) Status Mata Kuliah : Wajib

Deskripsi Mata Kuliah :

Mata kuliah Perancangan Peraturan Perundangundangan merupakan mata

kuliah wajib, bidang kemahiran dan ketrampilan hukum, yaitu keterampilan

hukum dalam perancangan dokumen hukum. Secara umum perancangan terdiri

atas perancangan dalam aspekaspek praktis perundangundangan. Dalam

perancangan akan dibahas berbagai latar belakang teoritis dan berbagai aspek

praktis yang berguna dalam rangka merancang peraturan perundangundangan

yang bersifat legislasi, regulasi ataupun keputusankeputusan publik yang lain.

Dalam perancangan memberikan gambaran tentang format peraturan

perundangundangan dari segi arsitektural dan logika yuridik dipandang baik/

ideal. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek

aspek praktis dalam perancangan perundangundangan dengan latar belakang

filosofis, yuridis, sosiologis dalam perancangan peraturan perundangundangan

melalui tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

pembahasan, pengesahaan, pengundangan, dan penyebarluasan.

B.Tujuan.

Agar mahasiswa mempunyai pemahaman, kemahiran, dan keterampilan

menyusun rancangan peraturan perundangundangan.

C.Literatur.

3

Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk

Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat Studi Hukum

Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia ,

XS YS Solusiando, Jakarta,

Gofar, Fajrimei A, et.al,2003, Berjuang Mengawal Kebijakan Publik,Seri Kajian

Hukum HUMA, Jakarta.

Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah

Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang

Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah

Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Kurnia,Mahendra Putra ,et all 2007. Pedoman Naskah Akademis Perda

Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997,

Ketrampilan Perancangan Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung.

Lay, Cornelis, et al, 2008, Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan

Rancangan UndangUndang Keistimewaan Yogyakarta, Monograph on

Politics & Government, Vol. 2 No. 1 , UGM Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1992, DasarDasar Perundangundangan Indonesia,Penerbit indo

Hill,Co.Jakarta.

Seidman,Ann et.alll, 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Daam

Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta ,

Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode partisipatif

Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In Trans Publising,

Malang.

Soeprapto, Maria Farida, 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik

Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta.

Wijaatmaja, Maehaendra, Perancangan Peraturan Perundangudangan

Pendekatan Teoritis,Normatif dan Empiris, Bahan Kuliah Perancangan

Peraturan Perundangundangan, Denpasar, 2008.

4

D.Metode Pengajaran.

Metode perkulihan yang dipakai yaitu Problem Based Learning ( PBL )

Method.Karena itu, strategi pembelajaran berupa Tanya jawab, tugas terstruktur,

diskusi, belajar mandiri , diskusi kelompok terarah ( focus group discussion), dan

permainan peran ( rule play).Pada awal perkuliahan, tanya jawab dilakukan

untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya ( prior

knowledge) oleh mahasiswa dan untuk melakukan brainstorming atas

permasalahanpermasalahan yang telah diidentifikasi.Tanya jawab yang

dilakukan pada pertengahan maupun akhir perkuliahan.Diskusi kelompok dan

permainan peran dilakuakan untuk topiktopik tertentu dalam rangka menemukan

pemecahan masalah dan belajar memainkan peran tertentu.Tugas mandiri

dilakukan oleh mahasiswa di luar kelas, setelah waktu perkuliahan untuk

mengerjakan tugastugas.

E.Ujian.

Ujianujian terdiri dari ujian tengah semester ( UTS) dan ujian akhir semester

(UAS), soal ujian berbentuk esay.Ujian tengah semester ( UTS) atas materi

perkuliahan nomor 1 dan 2.Sedangkan dalam ujian akhir semester (UAS ) atas

materi nomor 3 dan 4 .Nilai presentasi dinilai dari tugastugas yang

dipresentasikan dan penilaian tugas mingguan.

Penilaian meliputi aspek hard skilldan soft skill.penilaian hard skill

dilakukan melalui tugastugas ( TT),Ujian Tengah Semester ( UTS) dan Ujian

Akhir Semester(UAS).Hilai har skill diperhitungkan mengunakan rumus nilai akhir

pada buku pedoman FH UNUD, yaitu :

(UTS+TT) 2

+ (2 x UAS) Nilai Akhir =

3

Penilaian soft skill (sikap perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam

tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugastugas, kehadiran

dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujianujian.Nilai soft skill ini dikombinasikan

5

dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi ( NHS) mahasiswa.NHS

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Range

A 80100

B 6579

C 5564

D 4054

E 039

F.Kordinasi Kuliah.

Untuk semester ganjil tahun 2008, mata kuliah Perancangan Peraturan

Perundangundangan terbagi atas 2 ( dua ) kelas yang diasuh oleh tim pengajar

antara lain :

Kelas A :

1. Nama : Prof.Dr. Yohanes Usfunan,SH,MH. Alamat : Jl.Gunung Bromo XI No 8. Telepon/HP : 481137/081338382265

2. Nama : Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH,MH. Alamat : Jl.Trenguli GgXVII A No. 5 Telepon/HP : 463255/081338714177 Email : [email protected]

Kelas B

1. Nama : Dr. I Made Subawa, SH, MS. Alamat : Jl.Gunung Agung Gg.IV Telepon/HP : 422597/0818556787 Email : [email protected]

2. Nama : Ni Luh Gede Astariyani, SH. Alamat : Jl.Zidam Gg.Biawak No.49 Telepon/HP : 7452699/081916254566 Email : [email protected]

Masingmasing tim pengajar membagi materi kuliah menjadi dua bagian yaitu

pengajar untuk memberikan materi kuliah sebelum ujian tengah semester ( UTS)

dan pengajar untuk memberikan materi kuliah setelah ujian tengah semester

(UTS) atau sebelum ujian akhir semester ( UAS).




6

BAGIAN II PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH

A. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan.

I Dasardasar Pemahaman Tentang Perancangan Peraturan Perundang undangan 1.1. Istilahistilah berkaitan dengan Perancangan Peraturan Perundang

undangan 1.2. Perancangan Peraturan Perundangundangan (Pendekatan

Teoritik,Normatif dan Empiris) 1.3. Perancangan Peraturan Perundangundangan Dalam

Penyelenggaraan Negara Hukum Yang Demokratis II Kajian Akademis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang

undangan 2.1.Metode Pemecahan Masalah Dengan Agenda ROCCIPI

2.1.1.Memahami Masalah Sosial 2.1.2.Menemukan Penyebab Masalah 2.1.3.Menyusun Solusi 2.1.4.Menyusun Rancangan UndangUndang

2.2.Metode Pemecahan Masalah Dengan metode Momentum 2.2.1.Momentum Idiil 2.2.2.Momentum Politik 2.2.3.Momentum Teknikal 2.2.4.Momentum Normatif

2.3.Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundangundangan III Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundangundangan

3.1. Kerangka Peraturan Perundangundangan 3.2. Bentuk Rancangan Peraturan Perundangundangan

IV Perumusan Materi Muatan Ke Dalam Kerangka Peraturan Perundang undangan 4.1 Judul 4.2 Pembukaan 4.3 Batang Tubuh 4.4 Penutup 4.5 Penjelasan 4.6 Lampiran

7

B. Skedul (schedule) Kuliah

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Waktu Perkuliahan : Kamis, 09.5011.20 wita

Tempat Perkuliahan : L1B1 dan L1B2, Kampus Denpasar

NO TANGGAL TOPIK 1. 18 September 2008 Dasardasar Pemahaman Tentang

Perancangan Peraturan Perundang undangan)

2. 23 September 2008 Metode Pemecahan Masalah Dengan Teori Momentum dan Teori Pemecahan Masalah

3. 9 Oktober 2008 Agenda ROCCIPI 4. 16 Oktober 2008 Laporan Hasil Kajian 5. 23 Oktober 2008 Presentasi Hasil Kajian 6. 27 Oktober8 Nopember

2008 Ujian Tengah Semester

7. 13 Nopember 2008 Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundangundangan

8. 20 Nopember 2008 Kerangka Peraturan Perundang undangan : Judul,Pembukaan.

9. 27 Nopember 2008 Batang Tubuh 10 4 Desember 2008 Batang Tubuh 11. 11 Desember 2008 Penutup, Penjelasan & Lampiran 12. 18 Desember 2008 Presentasi Tugas Mahasiswa 13 517 Januari 2008 Ujian Akhir Semester

8

BAGIAN III PELAKSANAAN PERKULIAHAN

A.Pertemuan Pertama (Dasardasar Pemahaman Tentang Perancangan Peraturan Perundangundangan) 1. Deskripsi.

Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang :Teori

pembentukan peraturan perundangundangan, posisi perancangan

peraturan perundangundangan dalam pembentukan peraturan

perundangundangan, dan fungsi perancangan peraturan perundang

undangan

2. Pertanyaan.

1. Mengapa teori pemecahan masalah (menurut Seidman) penting dalam

penyusunan rancangan peraturan perundangundangan ?

2. Apakah perancangan peraturan perundangundangan berada dalam

tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan atau penyebarluasan?

3. Bagaimanakah fungsi perancangan peraturan perundangundangan

dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis ?

3. Diskusi.

Apakah kaitan teori pemecahan masalah dengan kategori ROCCIPI ?

4. Tugas

Membaca literatur untuk menjawab dan mendiskusikan berbagai

pertanyaan tersebut.

5. Literatur.

Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan

untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat

studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta.

Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang

Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan

ELIPS, Jakarta ,

9

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoesia Nomor 4389 )

B.Pertemuan Kedua (Metode Pemecahan Masalah Dengan Teori Momentum dan Teori Pemecahan Masalah) 1. Deskripsi.

Dalam pertemuan diuraikan pemanfaatan Teori Momentum dan Teori

Pemecahan Masalah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang

undangan

2. Ilustrasi Kasus.

Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima ( PKL) tanpa izin dari tahun ke

tahun, bertambah jalan kota yang jadi lokalisasi PKL, meningkatnya

kemacetan dan jumlah kecelakaan lalu lintas, kebersihan kota tak terjaga,

dan meningkatnya praktek premanisme dilokalisasilokalisasi PKL adalah

gejala buruknya pengelolaan PKL.

Karena rancangan peraturan hanya ditujukan pada perilaku, maka

diperlukan pembuktian tentang perilaku apa dan sipa ( whose and what

behavior) yang turut menimbulkan masalah sosial. Lakukan kajian dengan

dari teori momentum dan teori Pemecahan Masalah untuk membuktikan

perilaku bermasalah.

3. Pertanyaan :

1. Apakah perbedaan teori Momentum dengan teori Pemecahan

Masalah

2. Ada berapa langkah yang harus dilakukan dalam menyusun

rancangan peraturan perundangundangan menurut teori

Pemecahan Masalah.

4. Diskusi.

Diskusikan mengenai pemanfaatan teori Momentum dan atau teori

Pemecahan masalah dalam melakukan kajian akademis penyusunan

rancangan perda mengenai pedagang kaki lima ( PKL).

10

5. Tugas mahasiswa.

Melakukan kajian akademis rancangan Peraturan Daerah tentang judi,

miras, HIV/AIDS.

6. Literatur .

Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,sembilan Jurus merancang Peraturan




Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS,

Jakarta ,

Meuissen, 2007, Meuissen Tentang Pengembangan Hukum,Ilmu

Hukum,teori Hukum dan Filsafat hukum,Terjemahan Arief

Sidharta,Refika Aditama,Bandung.

C. Pertemuan Ketiga (Agenda ROCCIPI) 1.Deskripsi.

Dalam pertemuan diuraikan pemanfaatan Kategori ROCCIPI dalam

penyusunan rancangan peraturan perundangundangan

2.Ilustrasi Kasus.

Maraknya Judi khususnya sabung ayam di Bali menimbulkan banyak

dampak negatif, terlebih lagi judi sabung ayam yang dilaksanakan tanpa di

dasari atas tujuan utama yaitu sebagai bagian dari prosesi keagamaan atau

tabuh rah.Di satu sisi masyarakat yang bekerja dan mengambil manfaat

dalam judi sabung ayam menilai judi sabung ayam sebagai kegiatan yang

menguntungkan atau justru berdampak positif bagi mereka.

Melihat adanya pro dan kontra dalam kasus tersebut maka perlu

dilakukan pengkajian dengan memanfaatkan analisis dari teori pemecahan

masalah dalam agenda ROCCIPI.

3.Pertanyaan.

1.Apakah yang dimaksud dengan kategori subyektif dan kategori

obyektif dalam Agenda ROCCIPI

11

2.Apakah kaitan antara Agenda ROCCIPI dengan teori pemecahan

masalah

4.Diskusi.

Diskusikan mengenai pemanfaatan masingmasing kategori ROCCIPI

dalam penyusunan rancangan peraturan perundangundangan

5.Tugas mahasiswa.

Lengkapi tugas dalam pertemuan kedua ( tugas pembuatan kajian

akademis penyusunan Ran Perda) dengan Agenda ROCCIPI

6.Literatur .





Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan

ELIPS, Jakarta ,

D.Pertemuan Keempat ( Menyusun Laporan Hasil Kajian)

1.Deskripsi :

Dalam pertemuan ini Dosen memfasilitasi mahasiswa menyusun laporan

hasil kajian Rancangan Peraturan Peraturan Perundangundangan.

2.Tugas :

Mahasiswa menyusun laporan hasil kajian Rancangan Peraturan Peraturan

Perundangundangan.

3.Diskusi

Mahasiswa mendiskusikan dalam masingmasing kelompok mengenai

materi yang akan disusun sebagai laporan hasil kajian

4.Literatur

Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,sembilan Jurus merancang Peraturan

untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi

hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta.

12


Daam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS,

Jakarta ,


Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum, Terjemahan Arief Sidharta,

Refika Aditama, Bandung.

E. Pertemuan Kelima ( Presentasi Hasil Kajian)

1. Deskripsi

Dalam pertemuan ini masingmasing kelompok mempresentasikan

laporan kajian dan dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok.

2. Tugas

1.Masingmasing kelompok mempresentasikan laporan hasil.

2.Mahasiswa dalam satu kelompok mengajukan pertanyaan pada

kelompok lain yang mempresentasikan dan kelompok yang

mempresentasikan menjawab pertanyaan tersebut

3. Literatur




Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di

Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta,

Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan

Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang

Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain

Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta.


Partisipatif, Kreasi Total Media Yogyakarta.

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan,1997Ketrampilan Perancangan Hukum,Citra Aditya

Bakti Bandung.

13


Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum, Terjemahan Arief

Sidharta, Refika Aditama, Bandung.


Dlaam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan

ELIPS, Jakarta ,

Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode

partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In

Trans Publising, Malang.

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoesia Nomor 4389 )

F.Pertemuan Keenam ( Ujian Tengah Semester )

G.Pertemuan Ketujuh (Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundang undangan )

1. Deskripsi

Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang : Kerangka

dan bentuk peraturan perundangundangan berdasarkan UndangUndang

Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan.Sistematika formal suatu peraturan antara lain terdiri dari :

penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran.

2. Pertanyaan

1.Mengapa perlu memperhatikan kerangka formal peraturan perundang

undangan ?

2.Apakah semua unsurunsur dari kerangka peraturan perundang

undangan tersebut mutlak harus ada dalam peraturan ?

3. Diskusi

Diskusikan mengenai fungsi kerangka formal dalam peraturan

14

perundangundangan.

4. Tugas Mahasiswa

Mengkaji kerangka dan bentuk peraturan perundangundangan

berdasarkan pada sistematika formal yang ditentukan dalam Undang

Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan.

5. Literatur












Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan,1997Ketrampilan Perancangan Hukum,Citra Aditya

Bakti Bandung.


partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In






15

H.Pertemuan Kedelapan ( Kerangka Peraturan Perundangundangan : Judul, Pembukaan)

1. Deskripsi

Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang kerangka

peraturan perundangundangan yaitu bagian judul dan pembukaan.

2. Pertanyaan

1.Halhal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul ?

2.Dalam pembukaan terdapat beberapa ketentuan komponen yang

mutlak yang harus ada, klasifikasikan masingmasing komponen dan

teknik penyusunannya dalam peraturan !

3. Diskusi

contoh 1:

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS

contoh 2: PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS/AQQUIRED IMUNODEFICIENCY

SYNDROME (HIV/AIDS) DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL ( IMS) Tugas mahasiswa adalah : menganalisa dua contoh judul diatas pilih

mana yang paling tepat !

4. Ilustrasi Kasus.

Pemerintah Kota Denpasar berencana akan membuat Peraturan Daerah

tentang bantuan bagi desa pakraman.Tugas mahasiswa membuat

perumusan judul dan pembukaan dengan berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundangundangan terkait yang bmenjadi landasan hukum

dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

5. Literatur



16








Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007,Ilmu Perundangundangan 2

,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta.

I.Pertemuan Kesembilan ( Batang Tubuh)

1. Deskripsi

Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang batang tubuh.

Batang tubuh merupakan bagian inti dari sebuah peraturan perundang

undangan.Bagian ini memuat seluruh ketentuan material yang diatur

dalam sebuah peraturan.

2. Pertanyaan

1.Apakah fungsi batang tubuh ?

2.Klasifikasikan anatomi dalam batang tubuh !

3. Diskusi

Contoh

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan : 1. … . 2. … . Tugas Mahasiswa : cermati contoh di atas, buat analisis tentang teknik

penulisan dan fungsi dari anatomi tersebut !

4. Literatur



17


Alexander, Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di








J.Pertemuan Kesepuluh ( Batang Tubuh)

1. Deskripsi

Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang batang tubuh.

Batang tubuh merupakan bagian inti dari sebuah peraturan perundang

undangan.Bagian ini memuat seluruh ketentuan material yang diatur

dalam sebuah peraturan.

2. Pertanyaan

1.Bagaimana cara pengelompokan materi peraturan perundang

undangan ?

2.Apakah ketentuan penutup sama dengan penutup dalam peraturan ?

3. Diskusi

contoh 1 :

UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara UndangUndang ini dapat disebut “UndangUndang Peradilan Administrasi Negara”.

contoh 2 : UndangUndang tentang Bank Sentral UndangUndang ini dapat disebut UndangUndang Tentang Bank Indonesia Tugas mahasiswa : cermati penulisan nama singkat UndangUndang yang paling tepat !

4. Tugas Mahasiswa

Lanjutkan penulisan analisa kasus dalam pertemuan kedelapan tentang

18

penulisan judul dan pembukaan dengan penulisan batang tubuh !

5. Literatur












K.Pertemuan Kesebelas (Penutup, Penjelasan dan Lampiran)

1. Deskripsi

Dalam pertemuan diuraikan tentang kedudukan dan fungsi penutup,

penjelasan dan lampiran

2. Pertanyaan

1.Apakah fungsi penutup ?

2.Bagaimana teknik penulisan dalam penjelasan ?

3.Identifikasi fungsi lampiran dan keharusan pencantuman nama dan

tanda tangan pejabat yang mengesahkan !

3. Diskusi

contoh 1:

Diundangkan di Denpasar Pada tanggal……………… SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

Tanda tangan NAMA

19

contoh 2: Diundangkan di Denpasar Pada tanggaal……………… DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

Tanda tangan

NAMA Tugas mahasiswa : bandingkan kedua contoh diatas pilih yang paling

tepat dan jawab dengan analisis perancangan peraturan perundang

undangan !

4. Literatur












L.Pertemuan Kedua belas ( Presentasi Tugas Mahasiswa)

1. Deskripsi

Dalam presentasi tugas ini mahasiswa diharapkan mampu untuk

melakukan pengkajian akademis dalam rangka penyusunan rancangan

peraturan perundangundangan dan menyusunan naskah konsep

perancangan peraturan perundangundangan.

2. Diskusi

Mahasiswa mempresentasikan tugas tentang salah satu contoh

rancangan undangundang yang dan telah dianalisis dari teknik

20

perancangan perundangundangan.

3 Teknik presentasi :

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masingmasing

kelompok mempresentasikan, kelompok yang tidak mempresentasikan

memberikan tanggapan serta dijawab oleh yang mempresentasikan.

4. Literatur











Partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In






M.Pertemuan Ketiga belas ( Ujian Akhir Semester).

Denpasar,11 Oktober 2008 Kritik dan saran untuk penyempurnaan block book ini dapat disampaikan kepada : 1.Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH,MH. 2.Ni Luh Gede Astariyani,SH.

21

BLOCK BOOK

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

OLEH : TIM PENGAJAR PERANCANGAN

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

2008

22

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………………………… iii BAGIAN I PENGANTAR

A.Identitas Mata Kuliah dan Deskripsi Mata Kulia………….. 1

B.Tujuan………………………………………………………….. 1

C. Literatur………………………………………………………..

D.Metode Pengajaran…………………………………………..

E.Ujian…………………………………………………………….

F.Koordinasi Kuliah……………………………………………..

2

3

3

4 BAGIAN II PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH

A.Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan………………….

B.Skedul (schedule) Kuliah…………………………………….

5

6 BAGIAN III PELAKSANAAN PERKULIAHAN

A. Pertemuan Pertama ( Pokok Bahasan 1; Sub Pokok

Bahasan 1.1, 1.2, 1.3 )….……………………………… 7

B. Pertemuan Kedua ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok

Bahasan 2.1;2.2)………………………………………..

C. Pertemuan Ketiga ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok

Bahasan 2.1; 2.2.)…..…………………………………..

D. Pertemuan Keempat ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok

Bahasan 2.3.)..……………………………..…………...

E. Pertemuan Kelima ( Pokok Bahasan 1; Sub Pokok

Bahasan 2.1;2.2;2.3. )...………………………………..

F. Pertemuan Keenam ( Ujian Tengah Semester)……..

G. Pertemuan Ketujuh ( Pokok Bahasan 3; Sub Pokok

Bahasan 3.1; 3.2.)……………………………………...

H. Pertemuan Kedelapan ( Pokok Bahasan 4; Sub

Pokok Bahasan 4.1; 4.2)………………...…………….

8

9

10

11

12

12

14

23

I. Pertemuan Kesembilan ( Pokok Bahasan 4; Sub

Pokok Bahasan 4.3)…..……………………………….

J. Pertemuan Kesepuluh ( Pokok Bahasan 4; Sub

Pokok Bahasan 4.3)…………………………………….

K. Pertemuan Kesebelas ( Pokok Bahasan 4; Sub

Pokok Bahasan 4.4; 4.5; 4.6)………………………….

L. Pertemuan Kedua Belas ( Pokok Bahasan 4; Sub

Pokok Bahasan 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6)………….

M. Pertemuan Ketiga belas ( Ujian Akhir Semester)…...

15

16

17

18

19

24

KODE MATA KULIAH : MI 024fl.unud.ac.id/block-book/BLOCK BOOK Th.2008/BB...Maraknya Judi k hususnya sabung ayam di Bali menimbulkan banyak dampak negatif, terlebih lagi judi sabung

Documents