Kobil edisi01

Dari KoBiL

2

PENGARAH: Sri Handoko Budi Nugroho, Budi Sukramto, Triastuti Suryandari, Muhammad Maksum, Nur FatkurohmanPENANGGUNG JAWAB: Junaidi Purwanto PEMIMPIN REDAKSI: Masykur WAKIL PIMRED: Gatot SupriyadiREDAKTUR BERITA: Eko Handoko REDAKTUR FOTO: Reno Tri Jaya REPORTER: Smaragung Wibowo,Wiji Lestari, Siti Fadhilah TIM KREATIF: Fika Rahmawaty, Ni Ketut Artiningsih Wardhana, Rohmi SalasihALAMAT REDAKSI: Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan KaranganyarTELP: (0271) 495022 WEBSITE: kpu-karanganyarkab.go.id EMAIL:[email protected]

Edisi I April-Juni 2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga

penyelenggara pemilihan umum diwilayah kabupaten yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Tugas KPU Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan :

Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilihan Kepada Daerah, baik berupa;Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

Jawa Tengahmaupun

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

PROFIL

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Atas limpahan rahmat dan pertolongan dari Allah, Majalah KoBiL edisi pertama bisa hadir menyapa Anda. Nama KoBiL berasal dari akronim kotak suara dan bilik suara yang merupakan sarana dalam pemilihan umum. Dengan mengusung slogan satu langkah maju untuk demokrasi, KoBiL mengulas berbagai masalah yang terkait seluk beluk ke-Pemilu-an.

Pada edisi perdana ini, redaksi KoBiL menyajikan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015 yang mengulas Pembuktian Profesionalitas KPU karena Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Rubrik Fokus membahas kebu tuhan r e c h a r g i n g p e r s o n a l d a l a m Menggugah Jiwa Korsa Meneguhkan Penguatan Lembaga.

Di rubrik Lokal, redaksi KoBiL memaparkan kemudahan dalam mengikuti persidangan terkait PHP yang ditangani oleh MK. Dalam memberi kemudahan kepada publik untuk turut serta mengawal demokrasi, MK melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Selanjutnya, KoBiL juga menyampaikan persiapan KPU

Kabupaten Karanganyar dalam menyongsong Pilkada Serentak tahap ketiga, Tahun 2018 mendatang.

Kabar nasional dan regional juga tak lepas dari ulasan KoBiL. Launching p e n e t a p a n h a r i d a n t a n g g a l pelaksanaan pemilihan kepada daerah oleh KPU RI yang jatuh pada Hari Rabu, 15 Februari 2017 menjadi penanda Pilkada Serentak tahap kedua sudah dimulai.

Perkembangan regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah menggangkat ulasan Pelantikan 17 Kepada Daerah hasil Pilkada Serentak 2015. Gubernur berpesan kepada Kepala Daerah yang dilantik agar segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang menjadi masalah di Jawa Tengah. Di halaman terakhir, Redaksi KoBiL memampang dokumentasi foto kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar yang dikemas dalam galeri lensa foto (Galefo).

Kami menyadari sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta kealpaan. Oleh karena itu apabila dalam penyusunan Majalah KoBiL ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, kami sangat terbuka menerima kritik serta saran dari pembaca. Kritik serta saran yang membangun menjadi semangat kami untuk menyajikan yang terbaik.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI:

Halaman 3Pembuktian Profesionalitas KPU,

Gugatan PHP ditolak MK

Halaman 4Menggugah Jiwa KorsaMeneguhkan Penguatan

Lembaga

Halaman 6Pantau Sidang PHP Lewat

Teleconference

Anggaran Pilkada Karanganyar Mulai Disusun

Halaman 7Pilkada 2017 Sudah Dimulai

17 Kepada Daerah Diminta Selesaikan PR

Aktual

3Edisi I April-Juni 2016

SEMARANG-Perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak diwilayah Provinsi Jawa Tengah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ini merupakan bukti bahwa KPU berhasil menyelenggara-kan pemilihan dengan kompatibel dan profesional. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs. Joko Purnomo, dalam acara rapat evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuti oleh seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada hari Selasa hingga Kamis (23–25/ 02 / 2016) kemarin. Dari 21 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015, ada 4 daerah yang mendapat gugatan PHP ke MK. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo. Bertempat di Hotel Grasia Semarang, Raker mengambil tema Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Penyu-sunan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2016. Raker ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan KPU di Kalimantan Selatan pada awal bulan Februasi silam. Secara umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sukses menyeleng-garakan Pilkada Serentak. Tercatat

dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 21 Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pilkada Serentak atau kurang lebih 60 persen. Dalam sambutannya, Joko Purnomo menyampaikan apresiasi kepada 21 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015 kemarin, “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada Tahun 2015 di Jawa Tengah terdapat 21 (dua puluh satu) KPU Kabupaten/Kota yang menyeleng-garakan Pilkada Serentak. Tahun 2017 nanti ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang sedang dan akan mempersiap-kan pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak tahap 2 yang digelar 15 Ferbuari 2017,” ungkapnya. Untuk itu, kata Joko, diharapkan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota sudah menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 bagi yang melaksanakan.

Dalam Raker tersebut, evaluasi dilakukan mencakup seluruh tahapan Pilkada. Tahapan Pilkada Serentak tahun 2015 meliputi perencanaan dan penganggaran, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pengadaan dan distribusi logistik, sosialisasi, pem-bentukan badan penyelenggaran ad hoc, kampanye, pemungutan peng-hitungan rekapitulasi perolehan suara sampai pada pengusulan pengesahan penetapan calon terpilih. Dalam evaluasi dihasilkan bebera-pa temuan terkait kendala pada penyelenggaraan Pilkada 2015. Di-sampaikan Mohamad Hakim Junaidi, Divisi Hukum, Pencalonan dan Kampanye KPU Provinsi Jawa Tengah, masih ada beberapa hambatan dan masalah dalam penyelenggaraan pilkada kemarin. “Hambatan penyelenggaraan Pilkada Serantak diantaranya adanya sengketa hukum pada 4 Kabupaten/ Kota di Wilayah Jateng dan masalah rendahnya penyerapan anggaran,” ungkap mantan Ketua KPU Kota Semarang tersebut. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyimpulkan adanya hambatan klasik dalam pelaksanaan Pemilu. “Dari evaluasi penyelenggaraan Pilkada ada beberapa kendala yang biasa terjadi. Setelah evaluasi ini diharapkan akan tersusun rencana aksi yang lebih baik

pada tahun anggaran 2016. KPU berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 mendatang,” terang Handoko. (lul)

Pembuktian Profesionalitas KPUPilkada Serentak

Jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah memberi arahan Pada Raker Evaluasi Pilkada Serentak 2015

Peserta Raker menyimak materi yangdisampaikan oleh KPU Jawa Tengah


GUNUNGKIDUL-Upaya untuk

lebih mempererat rasa keber-

samaan dan kekeluargaan, akhir

bulan Januari 2016 kemarin, Se-

genap Komisioner dan pegawai

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Karanganyar meng-

adakan kegiatan wisata dan

outbond di Pantai Baron Gunung

Kidul Yogyakarta. Kegiatan

tersebut dilakukan sebagai

selingan dalam rutinitas pekerjaan

kantor.

Ketua KPU Kabupaten

Karanganyar, Sri Handoko Budi

Nugroho, mengatakan tujuan dari

kegiatan ini untuk merefresh

aktifitas pekerjaan. Setelah

refreshing ini diharapkan akan

menggugah semangat bekerja

pegawai di lingkungan KPU

Kabupaten Karanganyar. Jika

diibaratkan perang, pekerjaan

adalah medan pertempuran. Untuk

itulah dibutuhkan jiwa korsa dalam

menjalani pekerjaan kantor yang

membutuhkan kebersamaan.

Jiwa korsa berasal dari istilah

esprit de corps yang diperkenalkan

oleh ahli perang ulung asal Perancis

Napoleon Bonaparte. Korsa diartikan

sebagai semangat yang dimiliki setiap

anggota kelompok dan mengobarkan

semangat kesetiaan, serta bakti

yang kuat akan kehormatan

kelompok.

Istilah esprit de corps sendiri di

perkenalkan oleh Naopoleon

Bonaparte dalam sebuah perang,

dimana dia menekankan bahwa

dalam sebuah pasukan harus ada

rasa yang kuat untuk saling

membantu, melindungi, menjaga, dan

membela kehormatan sesama angota

pasukan. Mereka ibarat satu tubuh,

jika satu bagian tubuh terluka maka

yang lain akan merasakan.

“Saya berharap acara ini juga bisa

menambah kekompakan dan

kebersamaan keluarga besar KPU

Kabupaten Karanganyar. Menjaga

kebersamaan adalah menjaga ikatan

persaudaraan, karena kita akan

semakin menyatu jika kita selalu

merasa bersama” kata Handoko.

Dipilihnya Pantai Baron

mempunyai alasan tersendiri.

Menurut Sekretaris KPU Kabupaten

Karanganyar, Junaidi Purwanto,

Fokus

Peserta outbond mengikuti acara gimmick goyang itik.

Peserta outbond KPU Kabupaten Karanganyar melakukan aktivitas sepakbola pantai.

Menggugah Jiwa KorsaMeneguhkan Penguatan Lembaga


Fokus

pemandangan Pantai Baron sangat

indah. Dari atas bukit di Pantai

Baron terdapat Mercusuar Pantai

Baron. “ dari atas menara

mercusuar kita dapat melihat

pemandangan barisan pantai

Gunungkidul dari ketinggian yang

tidak biasa. Pemandangan dari

sinilah yang menambah daya tarik

Pantai Baron,” ujar Junaidi.

Selain menikmati pemandangan

Pantai Baron, Gunungkidul

Yogyakarta, peserta outbond KPU

Kabupaten Karanganyar juga

diselingi dengan permainan yang

bertujuan untuk lebih mempererat

ikatan emosional antar pegawai.

Permainannya berupa bola pantai,

naik jeep, hiking serta gimmick

goyang itik.

Hiking atau menaiki bukit

dilakukan untuk mengetahui

kekuatan fisik seseorang. Hiking di

Pantai Baron pun demikian,

dengan medan batu kapur yang

terjal dan menanjak menuntut

kekuatan ekstra untuk

menaklukkannya. “Saya sengaja

berjalan kaki dari tempat parkir

sampai ke Menara mercusuar

Pantai Baron untuk mencoba

kemampuan fisik. Apakah saya

mampu atau tidak, Ternyata saya

masih kuat sampai atas menara,”

demikian dikatakan oleh Sumardi,

Kasubbag Umum KPU Kabupaten

Karanganyar yang telah memasuki

usia 50 tahun ini.

Meskipun, tambah Sumardi,

saat kembali ke parkiran harus

menumpang mobil jeep karena

sudah capek. Menjelang sore

rombongan KPU Kabupaten

Karanganyar melanjutkan

perjalanan menuju Malioboro (Ag)

Kegiatan Gimmick melibatkan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar

Peserta outbond KPU Kabupaten Karanganyar berpose mengendaraiMobil Jeep didepan Mercusuar Pantai Baron Gunungkidul Yogyakarta.

Lokal


SURAKARTA- Banjir gugatan hukum terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK), kini tak lagi begitu merepotkan. Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah, salah satunya di Surakarta. MK bekerjasama dengan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam menyiapkan fasilitas telekonferensi untuk proses persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang berlangsung pada Rabu (13/1/2016), sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah memasuki tahap sidang Panel kedua.

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar Sri Handoko Budi Nugroho didampingi oleh Komisioner Muhammad Maksum, hadir di Lantai III Gedung II FH UNS Solo untuk melihat dan memantau langsung sidang MK melalui teleconference. Memenuhi surat KPU Provinsi Jawa Tengah sekaligus untuk memberikan support kepada rekan-rekan KPU yang sedang berperkara di MK.

Kebetulan pada saat ini sedang berjalan sidang panel untuk Pilkada Sragen kata Handoko. Agenda sidang panel kedua, kata Handoko, masih mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait untuk menanggapi dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon. Salah satu di antaranya yakni mengenai dalil Pemohon Paslon Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto soal kecurangan di seluruh TPS pada Pemilihan Bupati Sragen tahun 2015 kemarin. Dalam sidang panel di Surakarta, tampak hadir pula Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti beserta para komisioner KPU se-eks Karesidenan Surakarta (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Wonogiri dan Sragen).Pada Akhir persidangan MK, Ketua Panel Anwar Usman, mengesahkan alat bukti. Salah satu yang disahkan adalah alat bukti untuk Perkara PHP Kabupaten Sragen dengan Nomor registrasi 51/PHP.BUP-XIV/2016 dari Termohon.(Ag)

Pantau Sidang PHPLewat Teleconference

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi lewatTeleconference di Gedung II Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,Rabu (13/01/2016).

KARANGANYAR-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mulai menyusun draft rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (pilkada) Kabupaten Karanganyar, Kamis (03/03/2016). Rapat penyusunan RAB dipimpin oleh Sekretaris KPU, Junaidi Purwanto, dihadiri oleh Komisioner KPU dan Tim Penyusun Draft RAB Pilkada Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. “Meskipun Kabupaten Karanganyar baru akan menyeleng-garakan Pilkada serentak tahap tiga Tahun 2018 mendatang, ini merupakan persiapan KPU Karanganyar dalam menyeleng-garakan Pilkada,” ujar Junaidi. Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menilai perlu adanya pertimbangan yang matang dalam menyusun anggaran. “Tahun 2018 nanti Karanganyar akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Anggaran

yang dikelola jangan sampai tumpang tindih dan menyulitkan dalam pertanggungjawabannya,” pesan Sri Handoko. Ketua Tim Penyusun draft RAB Pilkada Karanganyar,Gatot Supriyadi, menjelaskan bahwa penyusunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan atas Permendagri

nomor 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. “Hasil penyusunan RAB akan dibawa ke Temanggung dalam pertemuan sinkronisasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang lain,” ujar Gatot. (inisial_1)

Anggaran Pilkada Karanganyar Mulai Disusun

Sekretaris KPU Karanganyar, Junaisi Purwanto, memimpin rapat penyusunan RAB Pilkada Karanganyar.

Nasional


SEMARANG – Bertempat di la-pangan Pancasila, Simpang lima, Semarang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melantik 17 pasang kepala daerah, Rabu (17/02/2016). Pelantikan ini merupakan rangkaian proses Pemilukada serentak tahun 2015. Dalam perhelatan tersebut meng-usung konsep pesta rakyat. Pesta rakyat bertujuan agar masyarakat dapat ikut serta merasakan ke-menangan pemimpin yang sudah

mereka pilih. Ribuan tamu undangan dari 17 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah yang menjadi saksi pelak-sanaan pelantikan tersebut. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo, menyampaikan bahwa para kepala daerah harus segera menye-lesaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) di Jawa Tengah, Ke–17 kepala daerah yang dilantik oleh gubernur jawa tengah antara lain: Hadi Rudyatmono–Purnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian–Yuli Hastuti

(Kab. Purworejo), Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (Kab. Purbalingga), Mohammad yahya fuad-Yazid Mahfudz (Kab. Kebumen), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Kab. Rembang), Djoko Nugroho-Arief Rohman (Kab. Blora), Eko Purnomo-Agus Subagyo (Kab. Wonosobo), Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro-Muhammad Said Hidayat (Kab. Boyolali), Mundjirin-Ngesti Nugroho (Kab. Semarang), Joko Sutopo-Edy Santosa (Kab. Wonogiri), Junaedi-Martono (Kab. Pemalang), Mirna Annisa-Masrur Masykur (Kab. Kendal), Alf Arslan Djunaid-Moch Saelany Machfudz (Kota Pekalongan), Wardoyo Wijaya-Purwadi (Kab. Sukoharjo), Srihartini-Srimulyani (Kab. Klaten), dan Sigit Widyonindito-Windarti Agustina (Kota Magelang), sedangkan 4 kepala daerah lain akan dilantik setelah bulan Februari, hal ini terkait dengan akhir masa jabatan. (WL/berbagai sumber)

17 Kepala Daerah Baru Se-Jateng Diminta Selesaikan PR

JAKARTA, kpu.go.id - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 sudah mengatur limitasi bulan pelak-sanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Ko-misi Pemilihan Umum (KPU) telah menghimpun informasi dari internal dan eksternal, serta dari Badan Peng-awas Pemilu (Bawaslu) mengenai hari dan tanggal pelaksanaan pilkada. Sebagaimana pilihan tanggal pilkada di Indonesia, selain cenderung angka kecil, namun juga harus menghindari ke-mungkinan dimanfaatkan untuk keuntungan nomor urut pasang-an calon. Pada akhirnya keputusan mengerucut pada dua alternatif, yaitu tanggal 8 dan 15 Februari 2017. Se-mentara menyangkut pelaksanaan pada hari Rabu, KPU merasa itu hari yang efektif untuk pelaksanaan pe-mungutan suara. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat kon-ferensi pers launching hari, dan tang-gal pelaksanaan Pilkada serentak 2017, Senin (15/2) di Hotel Aryaduta Jakarta. Husni juga menyampaikan bahwa KPU telah meluncurkan hari dan tang-gal tersebut secara tertutup kepada

internal, agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat memberi ma-sukan. Mereka menyampaikan bahwa tanggal 8 Februari 2017 itu terlalu de-kat dengan hari perayaan keagamaan pada tanggal 5 Februari 2017, sehing-ga dikhawatirkan menjadi kurang efek-tif apabila dilaksanakan tanggal 8 Fe-bruari 2017. "Untuk itu, KPU memutuskan pe-laksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017," papar Husni yang didampingi Komi-sioner KPU RI lainnya, Sekretaris Jen-deral KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI. Total daerah yang akan menye-

lenggarakan pilkada berjumlah 101 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Daerah ter-sebut yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2017. Tujuh provinsi yang menyeleng-garakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu, Provinsi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barar, dan Papua Barat. Khusus untuk Provinsi Aceh, selain menggelar pilkada di provinsi, juga akan menyelenggarakan pilkada di 20 kabupaten/kota, dan hal ini penyelenggaraan terbanyak di 2017 dalam satu provinsi. (arf/red. )

Pilkada 2017 Sudah Dimulai


Galefo

Kobil edisi01

Documents