BAB 1 PENDAHULUAN A.Latar Belakang Ti dak dapa t dis angk al, kebutuh an akan se sua tu dar i tah un ket ahun meningkat , demi tewujud nya kebu tuhan ter seb ut dip erl ukan biay a ata u modal dal am bentuk moneter(uang) ataupun berupa barang. Hal ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha dibidang Leasing(pembiayaan) secara kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan proses yang mudah serta mengiurkan, banyak masyarakat yang ”bermain” dalam hal ini. Tak dipungkiri hampirsel uruh lapisa n masy arakat per nah ber urusan dalam Leasingkhusus nya dalam pengada an kendaraan bermotor atau barang-barang lain. asalah timbul akibat dari tidak terpenenuhinya point-point kesepakatan dalam perjajian ter sebut. Ti dak ter lun asi nya kre dit mer upa kan mas ala h yang pal ing ser ing dij umpai yang berujung denga n penar ikan oleh pihak LeasingolehDebt Collectorbaik secara halus atau kasaryang dalam artianya tindak ditempat alias !dijemput paksa”. Hal ini menjadi problema karena cara tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. B.Rumusan Masalah "erdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dipaparkan adalah # $. %pa pengert ia n dar i leasing& '. %pa ir i- ci ri ser ta j enis leasing& . %pa e leme n-e leme n dar i leasing*. +anda san Hukum apakah leasing itu &
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 1/105
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangTidak dapat disangkal, kebutuhan akan sesuatu dari tahun ketahun meningkat, demi
tewujudnya kebutuhan tersebut diperlukan biaya atau modal dalam bentuk moneter (uang)
ataupun berupa barang. Hal ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha dibidang Leasing
(pembiayaan) secara kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan proses yang mudah
serta mengiurkan, banyak masyarakat yang ”bermain” dalam hal ini. Tak dipungkiri hampir
seluruh lapisan masyarakat pernah berurusan dalam Leasing khususnya dalam pengadaan
kendaraan bermotor atau barang-barang lain.
asalah timbul akibat dari tidak terpenenuhinya point-point kesepakatan dalam perjajian
tersebut. Tidak terlunasinya kredit merupakan masalah yang paling sering dijumpai yang
berujung dengan penarikan oleh pihak Leasing oleh Debt Collector baik secara halus atau kasar
yang dalam artianya tindak ditempat alias !dijemput paksa”. Hal ini menjadi problema karena
cara tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.
B. Rumusan Masalah
"erdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dipaparkan adalah #
$. %pa pengertian dari leasing &
'. %pa iri-ciri serta jenis leasing &
. %pa elemen-elemen dari leasing
*. +andasan Hukum apakah leasing itu &
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 2/105
. "agaimana tata cara dalam leasing &
. "agaimana dengan masalah leasing serta hal-hal yang terkait dengan permasalahan
leasing itu sendiri
C. Tujuan Makalah
%dapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui #
$. enjelasan mengenai pengertian leasing .
'. enjelasan mengenai ciri-ciri serta jenis dari leasing .
. enjelasan mengenai elemen-elemen leasing .
*. enjelasan mengenai landasan hukum apa yang digunakan oleh leasing
. "agaimana tata cara leasing .
. embahasan mengenai masalah yang timbul dari leasing.
D. Kegunaan Makalah
an/aat yang diharapkan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut#
$. "agi penulis, karya ilmiah ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat
mempertajam daya pikir serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin yang
digeluti.
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 3/105
'. "agi masyarakat, diharapkan akan melengkapi keilmuan bagi kemajuan dan
pengembangan dimasa yang akan datang.
E. Proseur Makalah
akalah ini disusun dengan menggunkan pendekatan kualitati/. etode yang digunakan
adalah metode deskripti/. elalui metode ini penulis akan menguraikan permasalahan yang
dibahas secara jelas dan konprehensi/. Data teoretis dalam makalah ini dikumpulkan dengan
menggunakan kegiatan membaca berbagai literatur yang rele0an dengan tema makalah. Data
tersebut diolah dengan teknik analitis isi melalui kegiatan mengeksposisikan data serta
mengaplikasikan data tersebut dalam konteks makalah.
BAB !
PEMBAHA"AN
A. Lanasan Teor#t#s1. Pengert#an Leasing
1stilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti sewa-menyewa. 2arena
dasarnya artinya memang sewa- menyewa. 3adi leasing adalah dere0ati/ dari sewa-menyewa.
2emudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa-menyewa yang disebut leasing itu kadang-
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 4/105
kadang disebut saja sebagai lease, dan telah berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan.
Dalam bahasa 1ndonesia leasing sering di istilahkan dengan !sewa guna usaha.” Leasing (4ewa 5una 6saha7456) menurut 22 8o. $$9722.:$7$99$ adalah kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak
opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan
oleh +essee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
4urat 2eputusan "ersama enteri 2euangan, enteri erdagangan dan enteri
erindustrian 8o. 2ep-$''$27'7$9;*, 8o. '$1421 '7$9;* dan 8o. :72pb7l7;* tanggal ;
ebruari $9;* tentang !erijinan 6saha +easing” menyatakan#
! Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan ataumemperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”
ihak utama dalam leasing, ada beberapa pihak yang terlibat dala perjanjian lease, yaitu
sebagai berikut <
a. ihak perusahaan sewa guna usaha (+essor) adalah perusahan atau pihak yang memberikan jasa
pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal.
b. erusahaan penyewa (+esse) adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam
bentuk barang modal dari lessor.
c. 4upplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual
kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
!. C#r#$C#r# an %en#s Leasing
iri = ciri adalah sebagai berikut <
a. "iasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda lease tersebut.
b. Hak milik benda lease ada pada leasor
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 5/105
c. "enda yang menjadi objek leasing adalah benda = benda yang digunakan dalam suatu
perusahaan.
3enis dari leasing meliputi <
a. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai
penyediaan barang modal. enyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang
dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barng modal tersebut,
melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek
transaksi leasing. +essor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada
supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. 4ebagai imblan atau jasa
penggunaan barang tersebut lesse akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang
yang beruba uang rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 3umlah
rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah /ktor
bunga serta keuntungan pihak lessor. 4elanjutnya capital atau /inance lease masih bias dibedakan
menjadi ', yaitu <
$) Direct finance leaseTransaksi ini terjadi jika lessee sebelumny belum pernah memilike barang yang dijadikan objek
lease. 4ecara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lesse
dan akan dipergunakan oleh lessee.
') Sale and lease back
Dalam transaksi ini lesse menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor. %tas barang yang
sama ini kemudian dilakukan uatu konrak leasing antara lesse dengan lessor. Dengan
memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan
direct /inance lease. Di sini lesse memerlukan cash yng bisa dipergunakan untuk tambahan
modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. "isa dikatakan bahwa dengan sistem saale and lease
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 6/105
back memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan pa saja kepada kliennya dan tentu
saja dana yang dibutuhkana sesuai dengan nilai objek barang lease. b. Operating lease (sewa menyewa biasa)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya
disewagunakan kepada penyewa guna usaha. "erbeda dengan /inance lease, jumlah seluruh
pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. erbedaan ini
disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang
modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.
erusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya =
biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal
yang bersangkutan.
c. Sales – Typed Lease (sewa guna usaha penjualan)4uatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai
perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah traksaksi termasuk bagian laba sudah
diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan.
d. Leveraged Lease
4uatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank atau
kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi.
e. Cross Border LeaseTransaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati
batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse yang dilakukan dengan melewati
batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse terletak pada dua negara berbeda.
&. Elemen$Elemen Leasing
>lemen-elemen dari suatu leasing adalah sebagai berikut <a. 4uatu pembiayaan perusahan
%wal mulanya leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan
2emudahan pembiyaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 7/105
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 8/105
memberikan hak opsi ini. 2arena ada juga jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak
opsi tersebut kepada lessee, melainkan harus menyerahkan kembali barang modal tersebut
kepada pihak lessornya di akhir masa leasing. Tetapi ada juga leasing yang justru memberi hak
kepemilikan kepada pihak lessee diakhir masa leasing tanpa perlu memberikan hak opsinya.
/. 8ilai 4isa (?esidu)
8ilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor oleh
lessee diakhir masa berlakunya leasing atau pada saat lessee mempunyai hak opsi. 8ilai sisa
biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing.
'. Lanasan Hukum Leasing
a. 4urat 2eputusan "ersama 8o. $''7271@7'7$9;* tanggal ; /ebruari $9;* tentang perijinan
usaha leasing.
b. 4urat 2eputusan enteri 2euangan 8o.2ep.*97271@77$9;* tanggal mei $9;* tantang
perijinan usaha leasing.
c. 4urat 2eputusan enteri 2euangan 8o.2ep.:7271@77$9;* tanggal mei $9;* tentang
penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing.
d. 4urat edaran Dit.3en.oneter 8o.eng.:;7D37111.$7;7$9;* tanggal A juli $9;* tentang <
$) Tata cara periBinan') embatasan usaha
) embukuan
*) Tingkat suku bunga) erpajakan
) engawasan dan pembinaan
e. 4urat Dit.3en.ajak 8o. D. $.*7117A7*-7$9; tanggal ' desember $9; tentang ketentuan 4
dan "D?.
(. Tata Cara Leasing
Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan
yang secara garis besar dapat diuraikan sebaga berikut <a. +esse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga
dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. b. 4etelah lesse mengisi /ormulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai
dokumen lengkap.
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 9/105
c. +essor menge0akuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan /asilitas lease
dengan syarat dan kondisi yang disetujui lesse (lama kontrak pembayaran sew lease), setelah ini
maka kontrak lease dapat ditandatangani.
d. ada yang sama, lesse dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease
dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease.
%ntara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. 2ontrak pembelian
peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
e. 4upplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lesse. 6ntuk mempertahankan dan
memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.
/. +essee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.
g.
4upplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lesse), bukti pemilikan dan pemindahan
pemilikan kepada supplier.h. +essor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
i. +esse membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah
dditentukan dalam kontrak lease.
erjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agrement, dimana didalam
perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. 1si kontrak yang
dibuat secara umum memuat antara lain <$) 8ama dan alamat lease
') 3enis barang modal yang diinginkan
) 3enis atau jumlah barang yang dileasekan*) 4yarat = syarat pembayaran
) 4yarat kepemilikan atau syarat lainnya
) "iaya = biaya yang dikenakan
;) 4angsi = sangsi apabila lesse ingkar janji4etiap /asilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (+essee) akan
dikenakan berbagai macam biaya yang dibebankan terhadap lesse tidaklah sama.
B. Pem)ahasan1. Permasalahan *ang T#m)ul ar# Leasing
a. enagihan atau penyitaan oleh debt collector
enyitaan aksa "arang Cleh Debt ollector elanggar Hukum
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 10/105
Tindakan debt collector yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang
menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi
hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu
ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah = menyelesaikan pelanggaran hukum dengan
melanggar hukum yang lebih berat.4eorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda
motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian.
Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang
telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. %tas alasan
tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang, jika tidak berhasil
menagih hutang. 4uatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli,
atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. 4eorang pembeli sepeda
motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai
kreditur.3ika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan
alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka
kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur.
8amun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. embatalan perjanjian itu
harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada
pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima
oleh debitur melalui debt collector-nya. 3ikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan
penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
2arena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya adalah pelanggaran
hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal ' 26H) =
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 11/105
mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. %tas
pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.4elain pencurian kreditur dan debt collector-nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan
tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan sudah dapat membayangkan tindak pidana yang
yang lebih kejam lagi jika sang debt collector telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main
pukul.
b. eraturan erpajakan engenai +easing (456) yang 4aling "ersebrangan
Di 1ndonesia, perpajakan atas leasing diatur dalam 22 8o. $$9722.:$7$99$ bertentangan
dengan 66 h pasal $$ yang berlaku saat ini (66 h 8o tahun '::A)# ”masa sewa-guna-
usaha ditetapkan sekurang-kurangnya ' (dua) tahun untuk barang modal 5olongan 1, (tiga)
tahun untuk barang modal 5olongan 11 dan 111, dan ; (tujuh) tahun untuk 5olongan bangunan<
Hal ini melandasi 4>-$:73.*'7$99* membuat pengelompokan harta untuk depresiasi tidak
sesaui 66 h pasal $$ dimana <
• 5olongan 1 mempunyai man/aat * tahun
• 5olongan 11 mempunyai masa man/aat * sd A tahun
• 5olongan 111 mempunyai man/aat A tahun
2eputusan enteri 2euangan yang menjadi dasar dari 4urat >daran tersebut adalah ”2eputusan
enteri 2euangan tahun $99$, jadi dasar hukumnya adalah 66 h sebelum diubah dengan 66
8omor $: tahun $99* dimana pasal $$ menyatkan pengelompokkan aset sebagai berikut#
• "ukan bangunan
o 2elompok $ mempunyai man/aat * tahun
o 2elompok ' mempunyai man/aat A tahun
o 2elompok mempunyai man/aat $ tahun
o 2elompok * mempunyai man/aat ': tahun
• "angunan
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 12/105
o ermanen mempunyai man/aat ': tahun
o Tidak ermanen mempunyai man/aat $: tahun
c. %kibat lesse menggunakan hak opsinya
Cpsi adalah hak +essee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu
perjanjian sewa-guna-usaha. enggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian
4ewa 5una 6saha (+easing) disebut juga sebagai Einance +easing.
4ebelumnya, harus dipastikan bahwa 2egiatan +easing tersebut masuk ke dalam kriteria yang
digolongkan sebagai Finance Leasing apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut <
$) jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan
nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan
lessor <
') masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya ' (dua) tahun untuk barang modal
5olongan 1, (tiga) tahun untuk barang modal 5olongan 11 dan 111, dan ; (tujuh) tahun untuk
5olongan bangunan<
) perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
elaksanaan atas hak opsi <
$) Dalam hal Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal, maka pembelian
dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha. Dasar
penyusutan untuk opsi membeli adalah nilai sisa barang modal<
') Dalam hal Lessee menggunakan hakuntuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-
usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan, akan digunakan sebagai dasar
dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.
%kibat hukum penggunaan hak opsi dalam akhir jangka waktu masa leasing <
$) "eralihnya kepemilikan dari barang modal yang disewa-guna-usaha-kan dari Lessor ke Lessee
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 13/105
') erlakuan perpajakan, yaitu#
a) selama masa sewa-guna-usaha, Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal
yang disewa-guna-usaha, sampai saat Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli<
b) setelah Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, Lessee melakukan
penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residal vale! barang modal yang
bersangkutan<
c) pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas
tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang
transaksi sewa-guna-usaha tersebut selama memenuhi kriteria sebagai Finance Leasing <
d) dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria
Finance Leasing , Direktur 3enderal ajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-
usaha<
e) Lessee tidak memotong ajak enghasilan asal ' atas pembayaran sewa-guna-usaha yang
dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
d. erbedaan +easing (456) dengan enjualan 2redit dan %ngsuran
erbedaan +easing dengan penjualan kredit dan angsuran biasa adalah dalam penjualan kredit
dan angsuran hanya terdapat ' pihak yaitu penjual (supplier) dan pembeli (yang
mengangsur7mencicil pembayaran kepada supplier). aka konsuekensi pajaknya hanyalah
antara ' pihak tersebut. %tas barang modal yang dijual terutang objek 8, 4edangkan laba
penjualan (harga jual = harga pokok pembelian) masuk ke h badan supplier.
4edangkan pada leasing (456) terdapat pihak <
$) lessor (biasanya bank atau lembaga keuangan lain yang memberi dana pada lessee untuk
memperoleh aset7barang modal yang di-leasing-kan)
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 14/105
') lessee (yang menggunakan aset7barang modal yang di-leasing-kan)
) supplier (yang menjual7menyediakan aset7barang modal)
4ehingga di sini terdapat ' objek pajak yaitu <
$) 3asa pembiayaan, biasanya berupa imbalan bunga, dari lessor ke lessee (objek pajak yang
dibebaskan 8 dan h ')
') "arang modal yang dijual dari supplier ke lessse (objek pajak 8 sedangkan laba penjualan
masuk ke h badan supplier)
Terdapat dampak perpajakan yang lain yaitu siapakah yang berhak mendepresiasi aset karena
pada umumnya kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimilki oleh lessor. 2arena
perbedaan konsuekensi pajak inilah, maka merangsang penyelundupan pajak (ta" evasion).
isalnya leasing disamarkan menjadi penjualan kredit agar lessor terhindar dari konsuekensi
pemajakan. %tau penjualan kredit agar penjual bisa membukukan pendapatan hanya sebesar
$ntuk men,alankan suatu usaha maka kita meme)lukan modal 'ang tidak
sedikit. Apalagi kita ,uga membutuhkan ba)ang-ba)ang modal untuk men,alankan
suatu usaha te)sebut* aga) kita dapat men,alankan suatu usaha dengan lanca)
maka kita membutuhkan suatu lembaga untuk mempe)oleh suatu dana usaha*
lembaga ini dinamakan leasing.
Leasing atau sea-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembia'aan pe)usahaan
dalam bentuk pen'ediaan ba)ang-ba)ang modal untuk digunakan oleh suatu
pe)usahaan untuk ,angka aktu te)tentu* be)dasa)kan pemba'a)an-pemba'a)an
seca)a be)kala dise)tai dengan hak pilih bagi pe)usahaan te)sebut untuk membeli
ba)ang-ba)ang modal 'ang be)sangkutan atau mempe)pan,ang ,angka aktu
leasing be)dasa)kan nilai sisa uang 'ang telah disepakati be)sama. engan
melakukan leasing pe)usahaan dapat mempe)oleh ba)ang modal dengan ,alan seabeli untuk dapat langsung digunakan be)p)oduksi* 'ang dapat diangsu) setiap
bulan* t)iulan atau enam bulan sekali kepada pihak lesso).
B. Identifkasi dan Rumusan masalah
a)i lata) belakang te)sebut* kami akan membatasi pokok bahasan makalah ini.
ami membatasi masalah men,adi1. &engae)tian Sea "una $saha Leasng2. &engakuan de ,u)e dan de acto3. Akibat hukum da)i pengakuan. &engakuan te)hadap insu)gensi dan belige)ensi4. &engakuan be)kenaan dengan ila'ah dan non ila'ah
C. Tujuan Penulisan
Adapun tu,uan penulisan makalah ini adalah:
1. Apakah 'ang dimaksud dengan leasing
2. Apakah kegitan leasing
3. 5enis-,enis pe)usahaan leasing
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 16/105
. 6agaimana mekanisme leasing
4. $ntuk mengetahui apakah akibat da)i Leasing
D. an!aat Penulisan
engan diselesaikann'a penulisan makalah ini* penulisan makalah ini
diha)apkan hasiln'a dapat membe)ikan manaat teo)itis dan p)aktis sebagai be)ikut
:1. Seca)a teo)itis* hasil makalah ini dapat membe)ikan sumbangan pemiki)an pada
pengembangan ilmu hukum di bidang hokum inte)nasional tentang pengakuan de
,u)e dan de acto hokum inte)nasional. Selain itu dapat mempe)luas pandangan
ilmiah mengenai &engkuan %ukum nte)nasional
2. Seca)a p)aktis* sebagai bahan masukan bagi pembuat $ndang-undang di bidag
%ukum nte)nasional untuk melakukan pembaha)uan pe)atu)an pe)undang-
undangan se)ta sistem hukumn'a. Selain itu* sebagai bahan ino)masi bagi pa)a
pelaksana kebi,akan dalam mengambil langkah-langkah pe)umusan kebi,akan
mengenai &engakuan %ukum nte)nasional
E. et"de Penulisan
alam pen'usunan makalah ini* kami menggunakan metode 'u)idis no)mati
'ang be)bentuk studi pustaka. (aitu tekhnik pengambilan data 'ang didasa)kan
pada sumbe)-sumbe) sekunde).
#. $istematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam ka)'a tulis ini adalah :
6ab : pendahuluan
(ang te)di)i da)i : lata) belakang masalah* identi7kasi dan )umusan masalah* tu,uan
penulisan* manaat penulisan* metode penulisan dan sistematika penulisan
Selan,utn'a 'ang dimaksud dengan 7nance lease adalah kegiatan sea guna
usaha dimana lessee pada akhi) masa kont)ak mempun'ai hak opsi untuk membeli
ob,ek sea guna usaha be)dasa)kan nilai sisa 'ang disepakati. Sebalikn'a ope)ating
lease tidak mempun'ai hak opsi untuk membeli ob,ek sea guna usaha. a)i
deenisi te)sebut di atas dapat dita)ik kesimpulan baha sea guna usaha
me)upakan suatu kont)ak atau pe)setu,uan sea-men'ea.
;b,ek sea guna usaha adalah ba)ang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi
dengan ha)ga be)dasa)kan nilai sisa. alam setiap t)ansaksi leasing di dalamn'a
selalu melibatkan 3 pihak utama* 'aitu:
a. Lesso) adalah pe)usahaan sea guna usaha atau di dalam hal ini pihak 'ang
memiliki hak kepemilikan atas ba)angb. Lessee adalah pe)uahaan atau pihak pemakai ba)ang 'ang bisa memiliki hak opsi
pada akhi) pe),an,ian
c. Supplie) adalah pihak pen,ual ba)ang 'ang diseagunausahakan.
B. PIHA&'PIHA& (AN% TERLIBAT DALA LEA$IN%
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 19/105
Setiap t)ansaksi leasing seku)ang-ku)angn'a melibatkan empat pihak 'ang
be)kepentingan* 'aitu : lesso)* lessee* supplie) * dan bank atau k)edito).
Lesso) adalah pe)usahaan leasing atau pihak 'ang membe)ikan ,asa
pembia'aan kepada pihak lessee dalam bentuk ba)ang modal. Lesso) dalam
7nancial lease be)tu,uan untuk mendapatkan kembali bia'a 'ang telah dikelua)kan
untuk membia'ai pen'ediaan ba)ang modal dengan mendapatkan keuntungan.
Sedangkan dalam ope)ating lease* lesso) be)tu,uan mendapatkan keuntungan da)i
pen'ediaan ba)ang se)ta pembe)ian ,asa-,asa 'ang be)kenaan dengan
pemeliha)aan se)ta pengope)asian ba)ang modal te)sebut. Lessee adalah
pe)usahaan atau pihak 'ang mempe)oleh pembia'aan dalam bentuk ba)ang modal
da)i lesso).
Lessee dalam 7nancial lease be)tu,uan mendapatkan pembia'aan be)upa
ba)ang atau pe)alatan dengan ca)a pemba'a)an angsu)an atau seca)a be)kala.
&ada akhi) kont)ak* lessee memiliki hak opsi atas ba)ang te)sebut. Maksudn'a*
pihak lessee memiliki hak untuk membeli ba)ang 'ang di-lease dengan ha)ga
be)dasa)kan nilai sisa. alam ope)ating lease* lessee dapat memenuhi kebutuhan
pe)alatann'a di samping tenaga ope)ato) dan pe)aatan alat te)sebut tanpa )isiko
bagi lessee te)hadap ke)usakan. Supplie) adalah pe)usahaan atau pihak 'ang
mengadakan atau men'ediakan ba)ang untuk di,ual kepada lessee dengan
pemba'a)an seca)a tunai oleh lesso) . alam
Mekanisme 7nancial lease* supplie) langsung men'e)ahkan ba)ang kepada
lesseetanpa melalui pihak lesso) sebagai pihak 'ang membe)ikan pembia'aan.
Sebalikn'a* dalam ope)ating lease* supplie) men,ual ba)angn'a langsung kepada
lesso) dengan pemba'a)an sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak* 'aitu
seca)a tunai atau be)kala. 6ank . alam suatu pe),an,ian atau kont)ak leasing *
pihak bank atau k)edito) tidak te)libat seca)a langsung dalam kont)ak te)sebut*
namun pihak bank memegang
&e)anan dalam hal pen'ediaan dana kepada lesso) * te)utama dalam mekanisme
le<e)age lease di mana sumbe) dana pembia'aan lesso) dipe)oleh melalui k)edit
bank. &ihak supplie) dalam hal ini tidak te)tutup kemungkinan mene)ima k)edit da)i
bank* untuk mempe)oleh ba)ang-ba)ang 'ang nantin'a akan di,ual sebagai ob,ek
leasing kepada lessee atau lesso) .
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 20/105
C. PEN%%)L)N%AN PERU$AHAAN LEA$IN%
&e)usahaan leasing dalam men,alankan kegiatan usahan'a dapat digolongkan kedalam 3 tiga kelompok* 'aitu :
1. ndependent Leasing =ompan'
&e)usahaan leasing ,enis ini meakili sebagian besa) da)i indust)i leasing .
&e)usahaan tipe ini be)di)i sendi)i atau independent da)i supplie) 'ang mungkin
dapat sekaligus sebagai pihak p)odusen ba)ang dan dalam memenuhi kebutuhan
ba)ang modal nasabahn'a lessee . &e)usahaan dapat membelin'a da)i be)bagai
supplie) atau p)odusen kemudian di-lease kepada pemakai. Lembaga keuangan'ang te)libat dalam kegiatan usaha leasing * misaln'a bank-bank* dapat pula
disebut sebagai lesso) independent . 6an'ak lembaga keuangan 'ang be)tindak
sebagai lesso) tidak han'a membe)ikan pembia'aan leasing kepada lessee tetapi
,uga membe)ikan pendanaan kepada pe)usahaan leasing. i samping itu lesso)
independen dapat pula membe)ikan pembia'aan kepada supplie) manuactu)e)
'ang se)ing disebut dengan <endo) p)og)am.
2. =apti<e Lesso)
=apti<e lesso) akan te)cipta apabila supplie) atau p)odusen mendi)ikan
pe)usahaan leasing sendi)i untuk membia'ai p)oduk-p)odukn'a. %al ini dapat
te),adi apabila pihak supplie) be)pendapat baha dengan men'ediakan Supplie)
Manuactu)e)* Lesso) ndependent Lesso) . pembia'aan leasing sendi)i akan
dapat meningkatkan kemampuan pen,ualan melebihi tingkat pen,ualan dengan
menggunakan pembia'aan t)asdisional. =apti<e lesso) ini se)ing pula disebut
dengan topa)t' lesso). &ihak pe)tama te)di)i atas pe)usahaan induk dan anak
pe)usahaan leasing subsidia)' dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai
ba)ang.
3. Lease 6)oke) atau &ackage)
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 21/105
6entuk akhi) da)i pe)usahaan leasing adalah leaseb)oke) atau package) . 6)oke)
leasing be)ungsi mempe)temukan calon lessee denngan pihak lesso) 'ang
membutuhkan suatu ba)ang modal dengan ca)a leasing. 6)oke) leasing beasan'a
tidak memiliki ba)ang atau pe)alatan untuk menangani t)ansaksi leasing untuk atas
naman'a. isamping itu pe)usahaan b)oke) leasing membe)ikan satu atau lebih
,asa-,asa dalam usaha leasing te)gantung apa 'ang dibutuhkan dalam suatu
t)ansaksi leasing.
D. PR)$E$ DAN E&ANI$E TRAN$A&$I LEA$IN%
Leasing pada p)insipn'a me)upakan indust)i multidisiplin 'ang meliputi anta)a
lain bidang pe)pa,akan* keuangan dan konsep akuntansi. a)i deenisi leasing 'angtelah dibahas pada aal bab ini dapat disimpulkan baha leasing mengandung a)ti
suatu pe),an,ian anta)a pemilik ba)ang lesso) dengan pemakai ba)ang lessee .
Mekanisme leasing te)sebut me)upakan dasa)-dasa) dalam suatu t)ansaksi leasing
;leh ka)ena itu* undang-undang ini men,adi acuan aal dalam pen,aba)an dan
penciptaan "=" di be)bagai nega)a. "ood =o)po)ate "o<e)nance dimaksudkan
aga) tata kelola pe)usahaan baik sehingga bisa meminimalisi) p)aktek-p)akte)
kecu)angan.
5oel 6alkan 2002 mengatakan baha pe)usahaan ko)po)asi saat ini
telah be)kembang da)i sesuatu 'ang )elati<e tidak ,elas men,adi institusi
ekonomi dunia 'ang amat dominan. ekuatan te)sebut te)kadang mampu
mendikte hingga ke dalam peme)intahan suatu nega)a* sehingga me,adi tidak
be)da'a dalam menghadapi pen'impangan pe)ilaku 'ang dilakukan oleh pa)a
pelaku bisnis 'ang be)penga)uh te)sebut. Semua itu te),adi ka)ena pe)ilaku
tidak etis dan bahkan cende)ung k)iminal-'ang dilakukan oleh pa)a pelaku bisnis
'ang memang dimungkinkan ka)ena kekuatan me)eka 'ang sangat besa) disatusisi* dan ketidakbe)da'aan apa)at peme)intah dalam menegakkan hukum dan
pengaasan atas pe)ilaku pa)a pelaku bisnis te)sebutB disamping be)bagai
p)aktik tata kelola pe)usahaan dan peme)intahan 'ang bu)uk.
alam co)po)ate go<e)nance selalu ada dua hal 'ang pe)lu dipe)hatikan.
Apakah atu)an atau sistem tata-kelola sudah ada seca)a ,elas* lengkap* dan
te)tulis N Apakah atu)an dan sistem 'ang sudah ,elas te)sebut dilaksanakan dengan
konsisten atau tidak N edua hal te)sebutlah 'ang menentukan apakah sudah ada
good co)po)ate go<e)nance dalam suatu pe)usahaan.
*., Rumusan asalah1. Lata) belakang munculn'a "=" N2. &enge)tian "=" N3. &)insip "=" N. Manaat "=" N
4. "=" dan hukum pe)se)oan di ndonesia N. ;)ganisasi khusus dalam pene)apan "=" NG. "=" dalam 6$M! N+. "=" dalam pengaasan pasa) modal N9. "=" pe)bankan ndonesia N
*./ Tujuan Penulisan1. $ntuk mengetahui lata) belakang munculn'a "="2. $ntuk mengetahui penge)tian "="
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 35/105
3. $ntuk mengetahui p)insip "=". $ntuk mengetahui manaat "="4. $ntuk mengetahui "=" dan hukum pe)se)oan di ndonesia. $ntuk mengetahui ;)ganisasi khusus dalam pene)apan "="G. $ntuk mengetahui "=" dalam 6$M!+. $ntuk Mengetahui "=" dalam pengaasan pasa) modal
9. $ntuk mengetahui "=" pe)bankan ndonesia
*.0 an!aat Penulisan
• alam pen'usunan makalah ini* kami tim penulis atau kelompok 'ang membahas
tentang "ood =o)po)ate "o<e)nance "=" * be)ha)ap dalam makalah ini bisa
be)manaat untuk ,angka pan,ang maupun ,angka pendekn'a sebagai ino)masi
'ang sangat be)ha)ga.
• alam "ood =o)po)ate "o<e)nance "=" pun dapat diambil ban'ak manaatn'a*
dengan menata atau mengelola pe)usahaan dengan baik aga) te)hinda) da)i
adan'a ! ko)upsi* kolusi dan nepotisme 'ang dapat me)ugikan pe)usahaan.
BAB II
PEBAHA$AN
,.* Latar 1elakang mun+uln2a %C%
Good orporate Go!ernan"e atau dikenal dengan nama 8ata elola
&e)usahaan (ang 6aik selan,utn'a disebut "=" muncul tidak semata-mata
ka)ena adan'a kesada)an akan pentingn'a konsep "=" namun dilata) belakangi
oleh ma)akn'a skandal pe)usahaan 'ang menimpa pe)usahaan-pe)usahaan
besa). 5oel 6alkan 2002 mengatakan baha pe)usahaan ko)po)asi saat ini
telah be)kembang da)i sesuatu 'ang )elati<e tidak ,elas men,adi institusi
ekonomi dunia 'ang amat dominan. ekuatan te)sebut te)kadang mampu
mendikte hingga ke dalam peme)intahan suatu nega)a* sehingga me,adi tidak
be)da'a dalam menghadapi pen'impangan pe)ilaku 'ang dilakukan oleh pa)a
pelaku bisnis 'ang be)penga)uh te)sebut. Semua itu te),adi ka)ena pe)ilaku
tidak etis dan bahkan cende)ung k)iminal-'ang dilakukan oleh pa)a pelaku bisnis
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 36/105
'ang memang dimungkinkan ka)ena kekuatan me)eka 'ang sangat besa) disatu
sisi* dan ketidakbe)da'aan apa)at peme)intah dalam menegakkan hukum dan
pengaasan atas pe)ilaku pa)a pelaku bisnis te)sebutB disamping be)bagai
p)aktik tata kelola pe)usahaan dan peme)intahan 'ang bu)uk.
Salah satu dampak signi7kan 'ang te),adi adalah k)isis ekonomi di suatu
nega)a* dan timbuln'a p)aktik ko)upsi* kolusi dan nepotisme !. Sebagai
akibat adan'a tata kelola pe)usahaan 'ang bu)uk oleh pe)usahan-pe)usahaan
besa) 'angmana mengakibatkan te),adin'a k)isis ekonomi dan k)isis
kepe)ca'aan pa)a in<esto)* sepe)ti 'ang te),adi di Ame)ika pada aal tahun
2000 dan tahun 200+ 'ang mengakibatkan )untuhn'a bebe)apa pe)usahan
besa) dan te)nama duniaB disamping ,uga men'ebabkan k)isis global dibebe)apa
belahan nega)a dunia. Sebagai contoh* untuk mengatasi k)isis te)sebut*
peme)intah ame)ika mengelua)kan Sa)banes-;le' Act tahun 2002B undang-
undang dimaksud be)isikan penataan kembali akuntansi pe)usahaan publik* tata
kelola pe)usahaan dan pe)lindungan te)hadap in<esto). ;leh ka)ena itu* undang-
undang ini men,adi acuan aal dalam pen,aba)an dan penciptaan "=" di
be)bagai nega)a.
onsep "=" belakangan ini makin mendapat pe)hatian mas'a)akat
dika)enakan "=" mempe),elas dan mempe)tegas mekanisme hubungan anta)
pa)a pemangku kepentingan di dalam suatu o)ganisasi 'ang mencakup :
a. hak-hak pa)a pemegang saham shareholders dan pe)lindungann'a*
b. pe)an pa)a ka)'aan dan pihak-pihak 'ang be)kepentingan stakeholders
lainn'a*
c. pengungkapan disclosu)e 'ang aku)at dan tepat aktu*
d. t)anspa)ansi te)kait dengan st)uktu) dan ope)asi pe)usahaan*
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 37/105
e. tanggung,aab dean komisa)is dan di)eksi te)hadap pe)usahaan itu
sendi)i* kepada pa)a pemegang saham dan pihak lain 'ang
be)kepentingan.
,., Pengertian %C%
&ada aaln'a* istilah orporate Go!ernan"e pe)tama kali dikenalkan
oleh =adbu)' =ommittee di ngg)is tahun 1922 'ang menggunakan istilah
dimaksud dalam lapo)ann'a 'ang dikenal dengan adbur# $eport dalam
Selain kedua penge)tian te)sebut* sebena)n'a masih ada penge)tian ketiga
'ang biasa dipakai dalam kode etik akuntan public* 'ang dalam konteks ini se)ing
dikenal dengan istilah independent in &a"t dan independent in appearan"e.
Independent in &a"t menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan
tindakan 'ang semata-mata didasa)kan atas pe)timbangan p)oesionalisme da)idalam di)i 'ang be)sangkutan tanpa campu) tangan* penga)uh* atau tekanan da)i
pihak lua). Independent in appearan"e dilihat da)i sudut pandang pihak lua) 'ang
mengha)apkan calon 'ang be)sangkutan seca)a 7sik tidak mempun'ai hubungan
da)ah dengan ape)usahaan dan/atau dengan pa)a pemangku kepentingan lainn'a
'ang dapat menimbulkan ke)aguan da)i pihak lua) tentang kenet)alan 'ang
be)sangkutan. &ada pengetian kedua mengenai komisa)is dan di)ektu independent
'ang telah disebutkan* penge)tian te)sebut sama denganpengetian independent in
&a"t 'ang semata-mata didasa)kan atas pe)timbangan p)oesionalisme sa,a. !amundalam penge)tian ketiga* pe)timbangan p)oesionalisme sa,a tidak cukup*
pe)s'a)atan independent in appearan"e ,uga ha)us dipenuhi.
*ransparen"#, %""ountabilit#, $esponsibilit#, =is"losure danIndependen"e dapat
dite)apkan dengan baik. Good orporate Go!ernan"ebe)pe)an untuk memastikan
atau men,amin baha mana,emen dilaksanakan dengan baik. $ntuk itu dipe)lukan
suatu pe)angkat 'ang memenuhi hal-hal te)sebut dan penggunaann'a sesuai
dengan pe)atu)an pe)undangan 'ang be)laku.
esimpulann'a* disada)i atau tidak* pene)apan Good orporate
Go!ernan"edalam implementasi etika dalam bisnis memiliki pe)an 'ang sangatbesa). &ada intin'a etika bisnis bukan lagi me)upakan suatu kea,iban 'ang ha)us
dilakukan oleh pelaku bisnis tetapi men,adi suatu kebutuhan 'ang ha)us te)penuhi.
Salah satu contohn'a pada p)insip-p)insip "=" mence)minkan etika bisnis 'ang
dapat memenuhi keinginan selu)uh stakeholder n'a. Etika bisnis 'ang baik dan
perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan
nilai tambah bagi s$are$olders lainnya. 2arena itu /okus utama di sini terkait dengan proses
pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency,
responsibility, accontability, dan tentu saja fairness.
4ementara itu, %D" (%sian De0elopment "ank) menjelaskan bahwa 55 mengandung empat
nilai utama yaitu# %ccontability, Transparency, &redictability dan &articipation. engertian lain
datang dari Einance ommittee on orporate 5o0ernance alaysia. enurut lembaga tersebut
55 merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus
mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan
akuntabilitas perusahaan. %dapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka
panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stake$older lainnya.
+antas bagaimana dengan de/inisi 55 di 1ndonesia& Di tanah air, secara har/iah, governance
kerap diterjemahkan sebagai !pengaturan.” %dapun dalam konteks 55, governance sering juga
disebut !tata pamong”, atau penadbiran = yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar
janggal di telinga. aklum, istilah itu berasal dari elayu. 8amun tampaknya secara umum di
kalangan pebisnis, istilah 55 diartikan tata kelola perusahaan, meskipun masih rancu dengan
terminologi manajemen. asih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasan
1ndonesia yang benar.
Dari de/inisi di atas dapat disimpulkan bahwa 'ood Corporate 'overnance merupakan#
$. 4uatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris,
Direksi, emegang 4aham dan ara Stake$older lainnya.
'. 4uatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang
dapat membatasi munculnya dua peluang# pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
perusahaan.
. 4uatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut
pengukuran kinerjanya.
B. Arti penting Good Corporate Governance (GCG)
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung
oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna
produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh
masing-masing pilar adalah:
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 71/105
1. !ega)a dan pe)angkatn'a menciptakan pe)atu)an pe)undang-undangan 'angmenun,ang iklim usaha 'ang sehat* e7sien dan t)anspa)an* melaksanakanpe)atu)an pe)undang-undangan dan penegakan hukum seca)a konsisten:"onsistent la( en&or"ement; .
2. unia usaha sebagai pelaku pasa) mene)apkan "=" sebagai pedoman dasa)
pelaksanaan usaha.
3. Mas'a)akat sebagai pengguna p)oduk dan ,asa dunia usaha se)ta pihak 'angte)kena dampak da)i kebe)adaan pe)usahaan* menun,ukkan kepedulian danmelakukan kont)ol sosial :so"ial "ontrol; seca)a ob'ekti dan be)tanggung
,aab.
Good Corporate Governance (Tata 2elola erusahaan) adalah suatu subjek yang memiliki
banyak aspek. 4alah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah
akuntabilitas dan tanggung jawab7 mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme
untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Eokus
utama lain adalah e/isiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus
ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan
para pemegang saham. %da pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan,
seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih
terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
4ampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mende/inisikan 55 yang dapat
mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya de/inisi yang akomodati/ bagi
semua pihak yang berkepentingan dengan 55 disebabkan karena cakupan 55 yang lintas
sektoral. De/inisi 5 menurut "ank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidangekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan
penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada in0estor (pemegang
saham dan kreditur). Tujuan utama dari 55 adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan
dan keseimbangan (c$eck and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya
perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.
1nti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam
menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan /ungsi dan peran sesuai wewenang dan
tanggung jawab. ihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite,
direksi, pimpinan unit dan karyawan.
2onsep 'ood Corporate 'overnance (55) adalah konsep yang sudah saatnya
diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di 1ndonesia, karena melalui konsep
yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur ?64, direksi dan komisaris
dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung
perlindungan lingkungan hidup, kesehatan7 keselamatan kerja, standar penggajian, dan
persaingan yang sehat.
"eberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut #
• &e1ijakan se1uah -erusahaan makanan untuk menda-at sertifkatHALAL. ni me)upakan bentuk pe)tanggung,aaban kepada mas'a)akat.Leat se)ti7kat ini* da)i sisi konsumen* me)eka akan me)asa 'akin bahamakanan 'ang dikonsumsin'a itu halal dan tidak me)asa dibohongipe)usahaan. a)i sisi &eme)intah* pe)usahaan telah mematuhi pe)atu)anpe)undang-undangan 'ang be)laku &e)atu)an &e)lindungan onsumen. a)isisi pe)usahaan* kebi,akan te)sebut akan men,amin lo'alitas konsumensehingga kelangsungan usaha* pe)tumbuhan* dan kemampuan mencetaklaba lebih te),amin* 'ang pada akhi)n'a membe)i manaat maksimal bagipemegang saham.
• &e1ijakan -erusahaan mengel"la lim1ah se1elum di1uang ke tem-at
umum. ni ,uga me)upakan pe)tanggung,aaban kepada publik. a)i sisimas'a)akat* kebi,akan ini men,amin me)eka untuk hidup la'ak tanpa me)asate)ancam kesehatann'a te)cema). emikian pula da)i sisi &eme)intah*pe)usahaan memenuhi pe)atu)an pe)undang-undangan lingkungan hidup.Sebalikn'a da)i sisi pe)usahaan* kebi,akan te)sebut me)upakan bentuk
,aminan kelangsungan usaha ka)ena akan mendapat dukungan pengamananda)i mas'a)akat sekita) lingkungan.
1. 0. Fairness (#ewajaran!
4ecara sederhana kewajaran ( fairness) bisa dide/inisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara
di dalam memenuhi hak-hak stake$older yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan
peraturan untuk melindungi hak-hak in0estor = khususnya pemegang saham minoritas = dari
berbagai bentuk kecurangan. "entuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang
melibatkan in/ormasi orang dalam), frad (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang),
228, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang
telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan
lain.
Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prdent (hati-
hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).
Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi
yang merugikan seperti disebutkan di atas. endek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor
dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 74/105
8amun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara
e/ekti/. 4yarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan
dapat ditegakkan secara baik serta e/ekti/. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin
adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. eraturan
perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari
penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abse). Di antara (litigation abse) ini adalah
penyalahgunaan ketidake/isienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak
yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau
bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.
rinsip 55 yang paling rele0an dengan pengembangan sistem dan mekanisme internal
perusahaan adalah accontability. "erdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing
komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak,
kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing
komponen mampu melaksanakan tugas secara pro/essional.
Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun 2omisaris perlu mengamankan
in0estasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan
internal, yang meliputi bidang keuangan, operasional, risk management dan kepatuhan
(compliance). 4edangkan 2omisaris menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan
penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dan para pejabat eksekuti/ perusahaan.
1. D. Tujuan Penera-an %""d C"r-"rate %"ernan+e
enerapan sistim 55 diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut#
1. Meningkatkan e7siensi* eekti7tas* dan kesinambungan suatu o)ganisasi 'angmembe)ikan kont)ibusi kepada te)ciptan'a kese,ahte)aan pemegang saham*pegaai dan stakeholde)s lainn'a dan me)upakan solusi 'ang elegan dalammenghadapi tantangan o)ganisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi o)ganisasi 'ang dikelola dengan te)buka* adil* dandapat dipe)tanggung,aabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kea,iban pa)a sha)e holde)s danstakeholde)s.
Dalam menerapkan nilai-nilai Tata 2elola erusahaan, erseroan menggunakan pendekatan
berupa keyakinan yang kuat akan man/aat dari penerapan Tata 2elola erusahaan yang baik.
"erdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 75/105
menerapkannya sesuai standar internasional. 5una memastikan bahwa Tata 2elola erusahaan
diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, erseroan menyusun berbagai
acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. 4elain acuan yang disusun sendiri, erseroan
juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal penerapan prinsip 55 harus disadari bahwa penerapan Tata 2elola erusahaan yang
baik hanya akan e/ekti/ dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih
dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. elalui
penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.
Dengan pemberlakukan 6ndang-undang 8o. *: Tahun '::; tentang erseroan Terbatas akankah
implementasi 55 di 1ndonesia akan terwujud & Hal ini tergantung pada penerapan dan
kesadaran dari perseroan tersebut akan pentingnya prinsip 55 dalam dunia usaha.
1. E. an!aat dan #akt"r Penera-an %C%
4eberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar 55 telah semakin menjadi
/aktor penting dalam pengambilan keputusan in0estasi. Terutama sekali hubungan antara praktik
corporate go0ernance dengan karakter in0estasi internasional saat ini. 2arakter in0estasi ini
ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui Fpool o/ in0estorsG
di seluruh dunia. 4uatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai man/aat dari pasar modal
global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka penerapan 55 secara
konsisten dan e/ekti/ akan mendukung ke arah itu. "ahkan jikapun perusahaan tidak bergantung
pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik 55 akan dapat
meningkatkan keyakinan in0estor domestik terhadap perusahaan.
Di samping hal-hal tersebut di atas, 55 juga dapat#
1. Mengu)angi agen"# "ost * 'aitu suatu bia'a 'ang ha)us ditanggung pemegangsaham sebagai akibat pendelegasian eenang kepada pihak mana,emen.6ia'a-bia'a ini dapat be)upa ke)ugian 'ang dide)ita pe)usahaan sebagaiakibat pen'alahgunaan eenang (rong6doing* ataupun be)upa bia'apengaasan 'ang timbul untuk mencegah te),adin'a hal te)sebut.
2. Mengu)angi bia'a modal "ost o& "apital* 'aitu sebagai dampak da)ipengelolaan pe)usahaan 'ang baik tadi men'ebabkan tingkat bunga atas
dana atau sumbe) da'a 'ang dipin,am oleh pe)usahaan semakin kecil sei)ingdengan tu)unn'a tingkat )esiko pe)usahaan.
3. Meningkatkan nilai saham pe)usahaan sekaligus dapat meningkatkan cit)ape)usahaan te)sebut kepada publik luas dalam ,angka pan,ang.
*. enciptakan dukungan para stake$older (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan
perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 76/105
perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat man/aat
maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan.
Faktor Eksternal
ang dimakud /aktor eksternal adalah beberapa /aktor yang berasal dari luar perusahaan yang
sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan 55. Di antaranya#
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi
hukum yang konsisten dan e/ekti/.
b. Dukungan pelaksanaan 55 dari sektor publik7 lembaga pemerintahaan yang diharapkan
dapat pula melaksanakan 'ood 'overnance dan lean 5o0ernment menuju 'ood 'overnment
'overnance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan 55 yang tepat (best practices) yang dapat menjadi
standard pelaksanaan 55 yang e/ekti/ dan pro/esional. Dengan kata lain, semacam benc$mark
(acuan).
1. 8e)bangunn'a sistem tata nilai sosial 'ang mendukung pene)apan "=" dimas'a)akat. ni penting ka)ena leat sistem ini diha)apkan timbul pa)tisipasiakti be)bagai kalangan mas'a)akat untuk mendukung aplikasi se)tasosialisasi "=" seca)a suka)ela.
2. %al lain 'ang tidak kalah pentingn'a sebagai p)as'a)at kebe)hasilan
implementasi "=" te)utama di ndonesia adalah adan'a semangat antiko)upsi 'ang be)kembang di lingkungan publik di mana pe)usahaanbe)ope)asi dise)tai pe)baikan masalah kualitas pendidikan dan pe)luasanpeluang ke),a. 6ahkan dapat dikatakan baha pe)baikan lingkungan publiksangat mempenga)uhi kualitas dan sko) pe)usahaan dalam implementasi"=".
Faktor Internal
aksud /aktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek 55 yang berasal
dari dalam perusahaan. "eberapa /aktor dimaksud antara lain#
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate cltre) yang mendukung penerapan 55
dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 77/105
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 78/105
PENDAHULUAN
,. LATAR BELAKAN-
Tata kelola korporat menjadi menarik perhatian karena banyak para ahli yang
berpendapat bahwa kelemahan dalam tata kelola korporat merupakan salah satu sumber utama
kerawanan ekonomi yang menyebabkan buruknya perekonomian beberapa 8egara %sia yang
terkena krisis /inancial pada tahun $99; dan $99A.
roposisi kepemilikan pihak publik untuk perusahaan-perusahaan yang listed di "ursa
>/ek 3akarta (">3) masih sangan terbatas, yang pada tahun $99; hanya sekitar '9,;L. Hal ini
berarti bahwa para pendiri perusahaan-perusahaan tersebu masih menjadi pemegang saham
pengendali. 4ecara umum /enomena adanya pemegang saham pengendali dan pemegang saham
minoritas (yang dapat menimbulkan agency problems) dijumpai disebagian besar peusahaan-
perusahaan tersebut.
Dalam konteks administrasi pemerintah, /okus analisis tata kelola adalah perdebatan
mengenai keterbatasan pengendalian oleh pemerintah (2uncoro, '::*).
"erdasarkan kajian-kajian tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh
tentang tata kelola korporat yang baik.
,,. RUMU"AN MA"ALAH
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 79/105
"erdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas
dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut#
$. %pa yang dimaksud dengan tata kelola ('overnance)&'. "agaiamana tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah&
. "agaimana analisis berbasis biaya transaksi&
*. "agaimana tata kelola korporat di lingkungan "68&. "agaimana tata kelola di era otonomi daerah&
. %pa penyebab kegagalan tata kelola&
,,,. TU%UAN DAN MANAAT PENUL,"AN
"erdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dan man/aat dari penulisan makalah ini,
yaitu sebagai berikut#
$. enjelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola ('overnance)
'. enerangkan tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah
. enguraikan analisis berbasis biaya transaksi*. endeskripsikan tata kelola korporat di lingkungan "68
. emahami tata kelola di era otonomi daerah
. enjelaskan penyebab kegagalan tata kelola
BAB ,,
PEMBAHA"AN
TATA KEL/LA K/RP/RAT 0AN- BA,K
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2
,. PEN-ERT,AN -/3ERNANCE
engertian ! governance, amat beragam. ada dasarnya ia diartikan sebagai tata kelola
yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. 4edangkan !
governing, berarti semua kegiatan sosial, ekonomi, ploitik, dan adminstrati/ yang dilakukan
sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendlikan, mengawasi atau mengelola masyarakat.
E51 ( Form for Corporate 'overnance in +ndonesia) mende/inisikan tata kelola
korporat (Corporate 'overnance) sebagai brerikut (Tjager et al, '::#'-')
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 80/105
!seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan
kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ( stake$olders).”
Tata kelola korporat dapat dide/inisikan dalam perspekti/ sempit (perspekti/
stake$olders), yaitu !struktur dimana manajer pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan
melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan, insenti/ eksekuti/ dan skema lainnya”
(Donaldson M Da0is dalam Tjager, '::#').
,,. TATA KEL/LA 0AN- LEMAH 4s TATA KEL/LA 0AN- KUAT
4emua pemerintah di 8egara-8egara %sia Tenggara dan %sia Timur memulai proses
industrialisasi dari reBim otokrasi, kemudian secara bertahap bergerak kearah yang lebih
demokrtis. 1ndonesia mengalami transisi dari reBim yang tidak demokratis menuju reBim yang
semakin demokratis. Tingkat demokrasi di 1ndonesia dinilai sudah bergerak dari % ke , artinya
dunia mengakui adanya perubahan penting dari reBim yang tidak demokratis menuju sistem yang
lebih demokratis. 8amun dilihat dari sisi bahwa tata kelola, harus diakui tata kelola pemerintah
1ndonesia masih tergolong lemah dan belum banyak yang berubah.
+emahnya tata kelola menimbulkan dampak sebagai berikut (I", '::$)
$. 2aum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu
berkompromi dengan birokrasi yang korup.
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 81/105
'. ara in0estor takut dan enggan menanam modal di 1ndonesia karena ketidakmampuan sistem
peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran
hukum dan keamanan.
. +angkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan
pengadaan barang yang tidak transparan, manipulasi dan banyak kebocoran.
Dalam praktiknya tidak mudah untuk memilih dan membedah mengapa yang terjadi
adalah tata kelola yang lemah dan kuat. Tabel berikut mencoba mengurai kompleksitas, dinamika
dan keanekaragaman tata kelola (2ickert, $99# "ab $9) yang tergantung dari interaksi antara
pemerintah dan masyarakat.
2ompleksitas, Dinamika, dan 2eanekaragaman Tata 2elola
doitalone ,government, -co, arrangement
2ompleksitas
Hubungan sebab-akibat
2etergantungan unilateral
Dibagi dalam hal unit atau disiplin
2eseluruhan dan sebagian
4aling ketergantungan multidimensional
enangani jaringan komunikasi
Dinamika
+ineritas dan produktabilitas
2ontinu dan berubah-ubah
enggunaan mekanisme feedforard
ola nonlinier dan C$aos.
Tidak kontinu dan tidak berubah-ubah
enggunaan mekanisme feed$ile/feedback
2eanekaragaman endekatan7analisis berdasarkan rata-rata
From rles to e"ecption
%nalisis situasional dan diskrit
from e"ception to rles
,,,. ANAL,"," BERBA"," B,A0A TRAN"AK",
Hadiah 8obel dalam 1lmu >konomi tahun $99$ kepada ?onald oase merupakan
tonggak penting pengakuan 1nternasional terhadap jasa-jasanya dalam mengembangkan %nalisis
"iaya Transaksi (%"T). iri sentral analisis coase dapat disimak dari de/inisinya mengenai biaya
transaksi berikut ini (oase, $9:)#
6ntuk melakukan suatu transaksi pasar, diperlukan identi/ikasi dengan siapa seseorang
bertransaksi, mengin/ormasikan kepada masyarakat bahwa seseorang ingin berusaha beserta
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 82/105
persyaratan yang dipenuhi, melakukan negosiasi hingga penawaran, menulis kontrak, melakukan
pemeriksaan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak telah diikuti dan
sterusnya.
oase percaya bahwa biaya transaksi tidak hanya mempengaruhi penyususnan kontrak
tetapi juga mempengaruhi barang dan jasa yang diproduksi (oase, $99). %rgumennya, adanya
biaya transaksi akan mendorong munculnya perusahaan. ertanyaan !bagaimana memproduksi”
dan !apa yang diproduksi”mencakup pertimbangan baiaya transaksi.
2elemahan dari analisis oase telah diidenti/ikasi oleh banyak penulis, diantaranya oleh
Dietrich (Dietrich, $99*# $-$A), yaitu sebagai berikut#
$. asalah sentralnya adalah kurangnya kerangka teoritis yang mendalam
'. %nalisis oase dinilai tidak konsisten karena perusahaan dan pasar merupakan metode alternati/
dalam mengoordinasikan produksi.
iri utama perusahaan adalah manajemen proses produksi dan distribusi, sedangkan pasar
tidak dapat memproduksi namun hanya menghubungkan antara unit produksi dan konsumsi.
Tesis utama paradigma %"T adalah bahwa ada berbagai cara mengorganisasi transaksi,
ini diasosiasikan dengan berbagai biaya (2nudsen, $99# $9A). Iilliamson mengikuti de/inisi
%rrow mengenai biaya transaksi sebagai biaya menjalankan sistem ekonomi. 4ecara lebih
khusus, biaya transaksi mencakup baik biaya langsung (direct costs) dari menjaga hubungan dan
kemungkinan biaya opportunitas (opportnity costs) dari terbuatnya keputusan yang in/erior
(Iilliamson, $99:< Iilliamson, $99). ang pertama atau sering dibuat biaya transaksi belum
terjadi (e"ante transaction costs), terdiri atas biaya menyusun konsep kesepakatan, negosisi dan
penjagaan (Iilliamson, $9A# ':). ang kedua merupakan beiaya transaksi yang telah terjadi
(e"post transaction costs) yang meliputi#
8/17/2019 klipin2
http://slidepdf.com/reader/full/klipin2 83/105
$. "iaya salah adaptasi (maladaptation costs) yang terjadi ketika transaksi menyimpang dari yang
disyaratkan.<
'. "iaya tawar-menawar ($aggling costs) yang terjadi bila upaya bilateral dilakukan untuk
mengoreksi kesalahan yang terjadi<
. "iaya penyusunan dan pengelolaan ( set p and rnning costs) yang diasosiasikan denga struktur