Kk_THESIS

7/17/2019 Kk_THESIS

http://slidepdf.com/reader/full/kkthesis 1/83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Segala makhluk ditetapkan Allah berpasangan. Hakikat ini ditegaskan oleh Al-Quran

antara lain dengan firman-Nya dalam Surat al-Dzariyat ayat (4!"#$Segala sesuatu Kami

ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” # %uga dalam Surat &asin

ayat ('!# $Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang

tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang

tidak mereka ketahui”. )etentuan berpasangan mengenai manusia dapat dilihat dalam %enis

laki-laki dan perempuan# sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Na%m ayat (4*!#

+Bahasannya !ialah yang menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan”.

Al-Quran men%elaskan bah,a manusia (laki-laki! seara naluriah# disamping mempunyai

keinginan terhadap anak keturunan# harta kekayaan dan lain-lain# %uga menyukai la,an

%enisnya. Demikian %uga sebaliknya perempuan mempunyai keinginan yang sama. /ntuk

memberikan %alan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan %enis

itu# 0slam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perka,inan.'

1engenai hukum perka,inan# Abbas 1ahmud Al-A22ad berpendapat

bah,a hukum perka,inan yang baik adalah yang men%amin dan memelihara hakikat

perka,inan untuk menghadapi segala keadaan yang ter%adi atau yang mungkin ter%adi#

4

termasuk kemungkinan ter%adinya poligami.

Hukum perka,inan di 0ndonesia diatur dalam /ndang-undang Nomor " 3ahun "4

tentang 5erka,inan dan 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "* tentang 5elaksanaan

/ndang-undang Nomor " 3ahun "4. /ndang-undang ini menganut asas monogami#

sebagaimana ditegaskan dalam 5asal '6

1; 5ada asasnya dalam suatu perka,inan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

2; 5engadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Asas monogami dalam /ndang-undang 5erka,inan ini tidak mutlak# sebab masih

memberikan kemungkinan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

1 1. Quraish Shihab# Wawasan Al-Quran, 1izan# 7andung# "8# h. ""-"2 Q.S. Ali 0mran 6 "4

3 Q.S. al-Nur 6 '-''

4 Abbas 1ahmud al-A22ad# Falsafah al-Quran# Dar al-Hilal# 9airo# 1esir# "8*# h.84

1

7/17/2019 Kk_THESIS


Seorang suami yang akan melakukan poligami ,a%ib menga%ukan permohonan izin

poligami ke pengadilan sebagaimana diatur dalam 5asal 4 ayat ("! /ndang-undang Nomor

" 3ahun "4 %o. 5asal 4: 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*.

5en%elasan 5asal ' ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 menyebutkan

bah,a pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut

dalam 5asal 4 dan 5asal * telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-

ketentuan hukum perka,inan dari alon suami mengizinkan adanya poligami.*

5engadilan tersebut hanya memberi izin apabila permohonan izin poligami memenuhi

alasan-alasan yang telah ditentukan oleh /ndang-undang 5erka,inan dalam 5asal 4 ayat

(!6

5engadilan dimaksud dalam ayat ("! pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila6

a. isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai isteri

b.isteri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Seorang suami yang menga%ukan permohonan izin poligami %uga harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana yang ditentukan dalam 5asal * /ndang-undang 5erka,inan# yaitu6

a. Adanya persetu%uan dari isteri;isteri-isteri. 5ersetu%uan ini tidak diperlukan apabila isteri

yang telah ada tidak mungkin dimintai persetu%uannya dan tidak dapat men%adi pihak

dalam per%an%ian# atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya

dua tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakimpengadilan bersangkutan.

b. Adanya kepastian bah,a suami mampu men%amin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-

anak mereka.

. Adanya %aminan bah,a suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak

mereka.

5engadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan

seorang suami berpoligami dan syarat-syarat yang telah ditentukan /ndang-undang

5erka,inan. )etentuan tersebut diatur dalam 5asal 4" 5eraturan 5emerintah Nomor

3ahun "*.

Alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 tersebut bersifat limitatif# artinya pengadilan hanya memberi izin

poligami apabila permohonan izin poligami memenuhi minimal salah satu dari alasan-

alasan tersebut. Seorang suami hanya dapat diizinkan berpoligami oleh pengadilan#

apabila permohonannya memenuhi minimal salah satu alasan-alasan yang telah ditentukan

dalam undang-undang.

5 5asal ' ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 dan pen%elasannya.

6 Sayuti 3halib# Hukum Kekeluargaan Indonesia# /ni<ersitas 0ndonesia 5ress# =akarta# "8# h.".

2

7/17/2019 Kk_THESIS


5engadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat penari

keadilan yang beragama 0slam mengenai perkara perdata tertentu ber,enang

mengabulkan;mengizinkan atau tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang dia%ukan

oleh seorang suami. 5engadilan Agama hanya akan memberikan izin bagi seorang suami

untuk berpoligami apabila permohonan izin poligami itu telah memenuhi alasan-alasan

tersebut.

)etentuan hukum yang mengatur poligami sudah %elas bah,a seorang suami hanya dapat

diizinkan oleh 5engadilan Agama untuk berpoligami apabila telah memenuhi alasan-alasan

yang ditentukan undang-undang. Dengan pernyataan lain bah,a permohonan izin poligami

yang tidak memenuhi alasan-alasan tersebut# maka hakim tidak dapat

mengabulkan;mengizinkan permohonan izin poligami.

Dalam penerapannya di 5engadilan Agama 1alang# ada beberapa permohonan izin

poligami yang tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang ternyata

hakim telah mengabulkan;mengizinkan permohonan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

7erdasarkan latar belakang masalah# maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut 6

". 7agaimanakah penerapan izin poligami di 5engadilan Agama >

. ?aktor-faktor apakah yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam

mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang

'. 7agaimanakah seharusnya ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan izin poligami

di 5engadilan Agama >

1.3. Kegunaan Penelitian

5enelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya# dan khususnya hukum perka,inan yang berkaitan dengan poligami.

5enelitian ini diharapkan %uga memberikan kegunaan bagi dunia praktik peradilan di

5engadilan Agama# baik bagi hakim# pengaara# yustisiabel maupun pengambil kebi%akan

hukum.

1.. Keaslian Penelitian

1enurut pengetahuan penulis# penelitian mengenai pertimbangan hakim

5engadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar

ketentuan undang-undang ini belum pernah ada yang meneliti# sehingga dapat dipandang

sebagai penelitian yang pertama kalinya.

1.!. "u#uan Penelitian

7 5asal ": ayat ("! /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %is. 5asal 4 /ndang-undang Nomor

3ahun "8# 5asal 4 /ndang-undang Nomor " 3ahun "4.

3

7/17/2019 Kk_THESIS


3u%uan penelitian ini sebagai berikut 6

1; /ntuk mengetahui penerapan izin poligami di 5engadilan Agama.

2; /ntuk mengetahui faktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama

dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang.

3; /ntuk mengetahui ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam mengatur

pelaksanaan izin poligami di 5engadilan Agama.

BAB II

"IN$AUAN PU%"AKA

2.1. Pera&ilan Agama

2.1.1. Pengertian5eradilan atau rechtsprak dalam bahasa 7elanda dan judiciary dalam bahasa

0nggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan

hukum dan keadilan. 5engadilan atau rechtbank dalam bahasa 7elanda dan c"urt dalam

bahasa 0nggris adalah badan yang melakukan peradilan# yaitu memeriksa# mengadili dan

memutus perkara-perkara.8

1enurut Sudikno 1ertokusumo# peradilan merupakan salah satu ara pelaksanaan hukum

dalam hal konkrit adanya tuntutan hak# fungsi tersebut di%alankan oleh suatu badan yang

berdiri sendiri dan diadakan oleh negara# serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun

dengan ara memberi putusan yang bersifat mengikat dan ber,iba,a# sedangkan

pengadilan adalah hal memberikan keadilan# yakni yang bertalian dengan tugas badan

pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan# yaitu memberikan kepada yang

bersangkutan atau yang mohon keadilan apa yang men%adi haknya atau apa hukumnya.

/ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '*

3ahun " dalam 5asal ": ayat ("! dan pen%elasannya membedakan empat lingkungan

peradilan di 0ndonesia# yaitu 5eradilan /mum# 5eradilan Agama# 5eradilan 1iliter# dan

5eradilan 3ata /saha Negara.

5eradilan Agama adalah salah satu di antara tiga peradilan khusus di 0ndonesia#

peradilan khusus lainnya adalah 5eradilan 1iliter dan 5eradilan 3ata /saha Negera.

5eradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu

atau mengenai golongan rakyat tertentu# sedangkan 5eradilan /mum adalah peradilan bagi

rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.

8Subekti# Kamus Hukum# 5radnya 5ramita# =akarta# "8# h. "-.

26Sudikno 1ertokusumo# Bunga Rampai Ilmu Hukum# dalam 1. ?atih# Pembuktian denganaksi pada Pengadilan Agama# 3esis# 55S /ni<ersitas @a%ah 1ada# &ogyakarta# "*# h.'.

27Sudikno 1ertokusumo# e!arah Peradilan dan Perundang-undangann"a di Indonesia se!ak

#$%& dan Apakah Kemanfaatann"a bagi Kita Bangsa Indonesia# dalam 1. ?atih# ibid.# h.4.

4

7/17/2019 Kk_THESIS


ingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan ,e,enang

mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat

banding. ingkungan 5eradilan /mum terdiri dari 5engadilan Negeri sebagai pengadilan

tingkat pertama dan 5engadilan 3inggi sebagai pengadilan tingkat banding. ingkungan

5eradilan Agama terdiri dari 5engadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan

5engadilan 3inggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. ingkungan 5eradilan 1iliter

terdiri dari 1ahkamah 1iliter sebagai pengadilan tingkat pertama dan 1ahkamah 1iliter

3inggi sebagai pengadilan tingkat banding. ingkungan 5eradilan 3ata /saha Negara terdiri

dari 5engadilan 3ata /saha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan 5engadilan

3inggi 3ata /saha Negara sebagai pengadilan tingkat banding.

Bmpat lingkungan peradilan tersebut berpunak pada 1ahkamah Agung sebagai

pengadilan negara tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam 5asal ": ayat (! /ndang-

undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun ".

Dalam /ndang-undang Nomor 3ahun "8 pengertian 5eradilan Agama

disebutkan dalam 5asal " angka " bah,a 5eradilan Agama adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama 0slam# sedangkan pengertian pengadilan disebutkan dalam 5asal "

angka bah,a pengadilan adalah 5engadilan Agama dan 5engadilan 3inggi Agama di

lingkungan 5eradilan Agama.

5engertian yang diberikan oleh /ndang-undang Nomor 3ahun "8 tersebut

menggambarkan seolah-olah 5eradilan Agama sebagai peradilan 0slam yang bersifat

uni<ersal. 1enurut konsep 0slam seara uni<ersal# peradilan 0slam meliputi segala %enis

perkara menurut a%aran 0slam seara uni<ersal. 5eradilan Agama adalah peradilan 0slam

karena %enis-%enis perkara yang men%adi kompetensinya adalah %enis perkara menurut

agama 0slam# namun 5eradilan Agama adalah peradilan 0slam yang bersifat limitatif

sebagaimana ketentuan 5asal %o. 5asal 4 /ndang-undang Nomor 3ahun "8#

sehingga kompetensi 5eradilan Agama tidak menakup kompetensi menurut 5eradilan

0slam seara uni<ersal."

7atasan 5eradilan Agama yang lebih mendekati gambaran sebenarnya dari peradilan

Agama adalah yang diberikan oleh 5en%elasan 5asal ": ayat ("! /ndang-undang Nomor "4

3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun " yang menyatakan bah,a

5eradilan Agama merupakan peradilan khusus karena

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Hal demikian

se%alan dengan ketentuan 5asal " angka " %is. 5asal # 5asal 4# dan 5asal *: /ndang-

undang Nomor 3ahun "8.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bah,a golongan rakyat yang

diadili oleh 5eradilan Agama adalah golongan rakyat yang beragama 0slam sebagaimana

5asal " angka " /ndang-undang Nomor 3ahun "8# sedangkan materi perkara yang

men%adi kompetensi 5eradilan Agama adalah perkara-perkara bidang perka,inan#

1"" Caihan A. Casyid# Hukum A'ara Peradilan Agama# Ca%a,ali# =akarta# ":# h...

5

7/17/2019 Kk_THESIS


ke,arisan# ,asiat# hibah# ,akaf# dan shada2af sebagaimana 5asal 4 %o. 5asal *:

/ndang-undang Nomor 3ahun "8.

Dalam doktrin# Sudikno 1ertokusumo memberikan pengertian 5eradilan Agama

sebagai peradilan khusus# yaitu peradilan dengan yurisdiksi khusus atau terbatas karena

mengadili perkara-perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu."

5engertian tersebut adalah tepat# sebab dapat menggambarkan letak kekhususan dari

5eradilan Agama# yaitu sebagai peradilan dengan yurisdiksi terbatas. )eterbatasan itu

terletak pada dua hal# yaitu sub%ek hukum dan materi hukumnya. Sub%ek hukumnya adalah

orang-orang yang beragama 0slam# sedangkan materi hukumnya adalah perkara-perkara

perdata 0slam tertentu# yaitu perka,inan ke,arisan# ,asiat# hibah# ,akaf# dan shada2ah.

Apabila dilihat dari aspek gramatikal# istilah 5eradilan Agama dapat berarti 5eradilan

Agama bagi agama apa sa%a yang ada seara sah di 0ndonesia# yaitu 0slam# )atholik#

5rotestan# Hindu# 7udha# dan )onghuu. Hal ini dapat diartikan bah,a agama-agamaselain 0slam %uga memiliki lembaga peradilan agamanya masing-masing. 9ara pandang

demikian tidak dapat dibenarkan# sebab untuk memahami maksud suatu undang-undang

atau hukum tidak dapat semata-mata dilihat dari bunyi istilah atau bahasanya dengan

penafsiran gramatikal# tetapi harus pula dilihat dari sudut se%arah dan kenyataan sosial

yang hidup pada ,aktu hukum itu diformulasikan# yakni dengan melalui penafsiran historis

dan sosiologis.

Seara historis dan sosiologis# 5eradilan Agama yang dimaksud adalah 5eradilan

Agama 0slam sehingga hanya agama 0slam yang berhak terhadap istilah 5eradilan Agama#

sedangkan selain agama 0slam tidak dapat menuntut peluang terhadap penggunaan istilah

5eradilan Agama tersebut.

Seara yuridis# 5eradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan 5asal 00 Aturan

5eralihan /ndang-/ndang Dasar "4* adalah 5eradilan Agama 0slam# sebab se%ak

dilembagakan seara formal pada tahun "88 berdasarkan Staatsblad "88 Nomor "*#

yang disebut 5eradilan Agama adalah 5eradilan Agama 0slam. Demikian pula peraturan

perundang-undangan yang lahir kemudian menyebut 5eradilan Agama# yaitu /ndang-

undang Darurat Nomor " 3ahun "*"# /ndang-undang Nomor " 3ahun "4# /ndang-

undang Nomor "4 tahun ":# dan /ndang-undang Nomor 3ahun "8# maka yang

dimaksudkan adalah 5eradilan Agama 0slam.8

2.1.2. Dasar Hukum

5asal ayat ("! /ndang-/ndang Dasar "4* menegaskan bah,a segala ,arga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan ,a%ib

men%un%ung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keualinya. Hal yang penting

dalam pasal ini adalah ketentuan persamaan di depan hukum dalam konstitusi bila

mempertimbangkan %aminan konstitusional yang diberikan kepada berbagai golongan

1 Sudikno 1ertokusumo# Bunga Rampai Ilmu Hukum# dalam 1. ?atih# op.it.# h..".

28 1ahfud 1D# Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama# dalam 1. ?atih# ibid.# h.".

6

7/17/2019 Kk_THESIS


masyarakat 0ndonesia. 1engenai ter%aminnya hak-hak ,arga negara di bidang agama

adalah 5asal ayat (! /ndang-/ndang Dasar "4* yang menetapkan bah,a negara

men%amin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan keperayaannya itu.

5enafsiran sistematis 5asal ayat ("! %o 5asal ayat (! adalah hubungan le# generalis

dan le# specialis. 5ersamaan di depan hukum tanpa diskriminasi tersebut berlaku umum

sehingga bersifat le# generalis. Hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan

beribadat menurut agamanya dan keperayaannya itu bersifat le# specialis. Semua

penduduk diberi hak memeluk dan men%alankan ibadat agamanya masing-masing. Ada

kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu dan akibatnya adanya peradilan khusus

untuk pemeluk agama tertentu.

5asal 4 /ndang-/ndang Dasar "4* menyebutkan bah,a kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah 1ahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan

kehakiman menurut undang-undang. /ndang-undang yang mengatur tentang kekuasaan

kehakiman adalah /ndang-undang No. "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '*

3ahun "# dalam 5asal ": ayat ("! /ndang-undang tersebut menyebutkan 6

)ekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan6

a. 5eradilan /mum

b. 5eradilan Agama

. 5eradilan 1iliter

d. 5eradilan 3ata /saha Negara

5asal " /ndang-undang tersebut menyebutkan bah,a susunan# kekuasaan serta

aara dari badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. )husus

mengenai 5eradilan Agama diatur dalam /ndang-undang Nomor 3ahun "8 yang

dimuat dalam embaran Negara Nomor 4 3ahun "8.

2.1.3. K'm(etensi

)ompetensi pengadilan dapat dibedakan men%adi dua# yaitu kompetensi absolut

(abs"lute c"mpetentie! dan kompetensi relatif (r elati$e c"mpetentie!. )ompetensi absolutadalah ke,enangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum

material!.

)ompetensi atau ke,enangan absolut 5engadilan Agama diatur dalam 5asal 4 %o.

5asal *: /ndang-undang No. 3ahun "8. 5asal 4 ayat ("! menyebutkan6

5engadilan Agama bertugas dan ber,enang memeriksa# memutus# dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama 0slam di bidang6

a. perka,inan

29 0smail Sunny dalam Amrullah Ahmad et.al.# Kedudukan Hukum Islam dalam istem

Ketatanegaraan Indonesia# 55 0)AHA# =akarta# "4# h.::-:".

7

7/17/2019 Kk_THESIS


b. ke,arisan# ,asiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 0slam

. ,akaf dan shada2ah.

)e,enangan di bidang perka,inan# menurut 5asal 4 ayat (! ialah hal-hal yang

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perka,inan yang berlaku.

5en%elasan pasal tersebut menyebutkan 6

&ang dimaksud dengan bidang perka,inan yang diatur dalam /ndang-undang No. "

3ahun "4 tentang 5erka,inan antara lain adalah 6

1; izin beristeri lebih dari seorang#

2; izin melangsungkan perka,inan bagi orang yang belum berusia " tahun dalam hal

orang tua atau ,ali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat#

3; dispensasi ka,in#

4; penegahan perka,inan#

5; penolakan perka,inan oleh 5ega,ai 5enatat Nikah#

6; pembatalan perka,inan#

7; gugatan kelalaian atas ke,a%iban suami atau isteri#

8; pereraian karena talak#

9; gugatan pereraian#

10; penyelesaian harta bersama#

11; mengenai penguasaan anak-anak#

12; ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang seharusnyabertanggung %a,ab tidak memenuhinya#

13; penentuan ke,a%iban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri

atau penentuan suatu ke,a%iban bagi bekas isteri#

14; putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak#

15; putusan tentang penabutan kekuasaan orang tua#

16; penabutan kekuasan ,ali#

17; penun%ukan orang lain sebagai ,ali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang

,ali diabut#

18; menun%uk seorang ,ali dalam hal seorang anak yang belum ukup umur "8 tahun

yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penun%ukan ,ali oleh orang

tuanya#

19; pembebanan ke,a%iban kerugian terhadap ,ali yang telah menyebabkan kerugian

atas harta benda anak yang ada di ba,ah kekuasaannya#

20; penetapan asal-usul seorang anak#

21; putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perka,inanampuran#

8

7/17/2019 Kk_THESIS


22; pernyataan tentang sahnya perka,inan yang ter%adi sebelum /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan dan di%alankan menurut peraturan yang

lain.

)e,enangan di bidang ke,arisan# menurut 5asal 4 ayat ('! ialah penentuan siapa

yang men%adi ahli ,aris# penentuan mengenai harta peninggalan# penentuan bagian

masing-masing ahli ,aris# dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

)e,enangan absolut lainnya adalah ,asiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan

hukum 0slam serta ,akaf dan shada2ah.

)etentuan 5asal 4 ayat ("! tersebut seara %elas menyatakan bah,a akidah 0slam

yang melekat pada %i,a seseorang men%adi patokan untuk menyelesaikan persoalan

sengketa hukum perdata kekeluargaan dengan hukum 0slam sebagai hukum yang hidup

(positif! bagi keluarga muslim. Atas dasar asas personalitas keislaman ini kompetensiabsolut 5eradilan Agama kini berkembang# misalnya bidang pengangkatan anak. Hal ini

dibuktikan antara lain sebagaimana pendapat yang berkembang dalam Cakernis

1ahkamah Agung C0 yang enderung mengarah kepada pendapat bah,a sepan%ang

memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan ke,enangan

5engadilan Agama. 5engadilan Agama 7antul dan 5engadilan Agama 7engkulu telah

mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak.':

1enurut /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun

"# badan-badan peradilan hanya ber,enang menerima# memeriksa# mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa

(kontensius!# sedangkan perkara permohonan (<oluntair! bukan men%adi ,e,enang badan-

badan peradilan keuali ditentukan undang-undang men%adi ,e,enang badan peradilan.'"

5ermohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai

ke,enangan 5engadilan Agama. Apabila 5engadilan Agama memberikan penetapan

<oluntair yang telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata putusan tersebut bukan

merupakan ,e,enangnya sebagaimana ditentukan undang-undang# maka putusan

tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan pihak yang berkepentingan dapat menga%ukan

pembatalan kepada 1ahkamah Agung.

7erkaitan dengan kompetensi absolut# 5asal *: memberikan batasan6

Dalam hal ter%adi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-

perkara sebagaimana yang dimaksud dalam 5asal 4# maka khusus mengenai ob%ek

yang men%adi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam

lingkungan 5eradilan /mum.

30 1. ?auzan# Permohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga (uslim adalah Wewenang

Absolut Peradilan Agama# dalam 1imbar Hukum No.** 3h 00 ::"# Al-Hikmah# =akarta# h.'.

31 5asal /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": dan 5en%elasannya.

9

7/17/2019 Kk_THESIS


5en%elasan 5asal *: tersebut menyebutkan bah,a penyelesaian terhadap ob%ek

yang men%adi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di

5engadilan Agama atas ob%ek yang tidak men%adi sengketa itu.

7erdasarkan ketentuan 5asal *: /ndang-undang Nomor 3ahun "8 dan

pen%elasannya dapat disimpulkan bah,a sengketa milik merupakan ke,enangan mutlak

5engadilan Negeri# sedangkan ke,enangan 5engadilan Agama tersebut terbatas atas

ob%ek yang tidak tersangkut sengketa milik.

)e,enangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan ,ilayah atau daerah.

)ekuasaan relatif 5engadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannnya.

5engadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya

meliputi ,ilayah kota atau kabupaten. 5engadilan 3inggi Agama berkedudukan di ibu kota

propinsi dan daerah hukumnya meliputi ,ilayah propinsi.'

Dalam kenyataannya# berdasarkan pertimbangan tertentu ada 5engadilan Agama yang

berkedudukan selain di kota atau ibukota kabupaten# misalnya 5engadilan Agama 7a,ean

dan 5engadilan Agama )angean. Atas dasar pertimbangan geografis# 5engadilan Agama

tersebut berkedudukan di ibukota keamatan. )eberadaan 5engadilan Agama tersebut

sebagai kekeualian yang dibenarkan oleh 5en%elasan 5asal 4 ayat ("! /ndang-/ndang

Nomor 3ahun "8 yang menyatakan bah,a pada dasarnya tempat kedudukan

5engadilan Agama ada di kotamadia atau ibukota kabupaten yang daerah hukumnya

meliputi ,ilayah kotamadia atau kabupaten# atau tidak tertutup kemungkinan adanya

kekeualian. Adanya kekeualian tersebut telah ter%adi pengalokasian daerah hukumpengadilan yang ,ilayahnya lebih keil daripada ,ilayah kota atau kabupaten.

Adanya kekeualian tersebut banyak ditemukan# disebabkan proses pemeahan

,ilayah kota atau kabupaten ter%adi terus menerus seiring dengan pertumbuhan dan

penyebaran penduduk# %uga ter%adinya proses perubahan dari ka,asan pedesaan menu%u

ke ka,asan perkotaan. Selain itu# pembentukan pengadilan dalam lingkungan 5eradilan

Agama dilakukan terus menerus untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban

perkara semakin besar dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan

pengadilan dalam lingkungan 5eradilan /mum.

2.1.. %e#arah Pera&ilan Agama

Sebelum 0slam datang ke 0ndonesia telah dikenal peradilan di kalangan masyarakat#

yaitu 5eradilan 5erdamaian )eluarga atau 5erdamaian )ampung# %eradilan %epaduan

atau %eradilan %adu# dan %eradilan %radata.'' 5eradilan 5erdamaian )ampung sebagai

peradilan sehari-hari atau se,aktu-,aktu diperlukan oleh masyarakat# sedangkan peradilan

kedua adalah 5eradilan 5adu yang mengurus perkara-perkara mengenai kepentingan

32 5asal 4 /ndang-undang Nomor 3ahun "8 dan 5en%elasannya.

33 3resna# Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad # 5radnya 5aramita# =akarta# "# h."4.

10

7/17/2019 Kk_THESIS


rakyat yang tidak dapat didamaikan seara kekeluargaan oleh hakim 5eradilan 5erdamaian

)ampung. Hukum material peradilan ini bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik

sehari-sehari atau hukum tidak tertulis.'4

5eradilan 5radata mengurus perkara-perkara yang dia%ukan kepada ra%a# terutama perkara-

perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. 5eradilan 5radata

berkedudukan di ibukota negara dengan hakim ketua adalah ra%a dan hakim-hakim anggota

terdiri dari pe%abat tinggi kera%aan# sehingga peradilan ini merupakan peradilan negara

tertinggi. Hukum materialnya bersumber pada hukum Hindu dan aturan hukumnya

dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum sehingga berupa hukum tertulis.'*

Agama 0slam masuk ke 0ndonesia pada abad pertama Hi%riyah atau abad ketu%uh 1asehi

yang diba,a oleh para saudagar dari Arab yang sekaligus mereka berdak,ah# ' sehingga

masyarakat mulai melaksanakan a%aran dan aturan-aturan agama 0slam yang bersumber

pada kitab-kitab fi2h. )itab-kitab tersebut memuat aturan dan tata ara ibadah serta sistem

peradilan yang disebut &adha.'

5eradilan 2adha sebagaimana dalam kitab fi2h belum dapat dilaksanakan sepenuhnya

sehingga untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi mereka yang beragama 0slam

dilakukan tahkim, yaitu para pihak yang berperkara seara sukarela menyerahkan perkara

mereka kepada seorang ahli agama untuk diselesaikan dengan ketentuan bah,a para

pihak akan mematuhi putusan tersebut. 3ahkim ini selan%utnya melembaga sebagai

peradilan syaraE di beberapa tempat# bahkan pada beberapa kera%aan# peradilan syaraE

tersebut berdampingan seara baik dengan peraturan ra%a yang umumnya bersumber dariadat. 5eriode tahkim ini diduga sebagai a,al perkembangan 5eradilan Agama di

0ndonesia.'8

5eriode selan%utnya disebut periode 'auliyah Ahl al alli a al A&d # yang dapat dilihat

ketika pemerintah Hindia 7elanda mulai menyerahkan sebagian ,e,enang peradilan

kepada sultan-sultan atau ra%a-ra%a seperti kera%aan Samudra 5asai# Aeh# Demak dan

7anten.

5eriode setelah itu adalah periode 'auliyah dari mam, yang dimulai ketika 0slam

datang dan diterima ra%a-ra%a seperti pada kera%aan 1ataram# sehingga para hakim

pelaksana peradilan diangkat oleh sultan atau imam atau disebut ali al amr . =abatan

keagamaan hampir di semua s,apra%a 0slam merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan %abatan pemerintahan umum pada periode ini# misalnya pada tingkat desa ada

%abatan Kaum, Kayim, M"din, Amil # pada tingkat keamatan ada yang disebut %enghulu

34 Hilman Hadikusuma# Hukum ketatanegaraan Adat # Alumni# 7andung# "8"# h."8# %uga lihat

Husni Cahim et. al.# Peradilan Agama di Indonesia# Dirbinbapera 0slam# :::# h.".

35 0bid.

36 )esimpulan Hasil Seminar 1asuknya 0slam ke 0ndonesia# dalam Husni Cahim et.al.# Peradilan Agama di Indonesia# Dirbinbapera 0slam# :::# h..

37 Faini Ahmad Nuh# dalam Husni Cahim et.al.#ibid.

38 0bid.

11

7/17/2019 Kk_THESIS


*aib# tingkat kabupaten ada %enghulu Seda, dan pada tingkat kera%aan disebut %enghulu

Agung yang berfungsi sebagai hakim atau 2adhi dengan dibantu beberapa penasihat yang

kemudian dikenal dengan %engadilan Surambi + karena bertempat di bagian depan mas%id

(surambi mas%id!. 5engadilan Surambi merupakan "llegiale echtsprak, yang kelihatan

sekali unsur musya,arah dan mufakatnya.4:

)epustakaan yang ada menun%ukkan bah,a sebelum 5eradilan Agama diresmikan tahun

"88# pemerintah kolonial telah mengatur keberadaan 5eradilan Agama di masyarakat

0slam 0ndonesia. 5engaturan tersebut dapat dilihat antara lain64"

1; Staatsblad Nomor 3ahun "8:# yang dalam 5asal "' menyebutkan bah,a

7upati ,a%ib memperhatikan soal-soal agama 0slam dan untuk men%aga para pendeta

dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang =a,a seperti

dalam perka,inan# pembagian pusaka dan se%enis itu.

b. Staatsblad Nomor " 3ahun "8' tentang pendirian 5engadilan Agama di )ota

5alembang yang diketuai oleh 5angeran 5enghulu# sedangkan banding dapat

dimintakan kepada Sultan. Ge,enang 5engadilan Agama 5alembang meliputi

perka,inan# pereraian# pembagian harta# kepada siapa diserahkan hak apabila orang

tua bererai# apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tesebut# pusaka dan

,asiat# per,alian# dan perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama.

. Cesolusi tanggal " Desember "8'* yang dimuat dalam Staatsblad Nomor *8 3ahun

"8'* tentang pen%elasan 5asal "' Staatsblad Nomor 3ahun "8: sebagai berikut6

Apabila ter%adi sengketa antara orang-orang =a,a satu sama lain mengenai soal-soal

perka,inan# pembagian harta dan sengketa-sengketa yang se%enis yang harus diputus

menurut hukum 0slam# maka para pemuka agama itu memberi keputusan# tetapi

gugatan untuk mendapat pembiayaan yang timbul dari keputusan para pemuka agama

itu harus dia%ukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.

d. egeerings eglement Staatsblad "8** Nomor yang dalam 5asal 8 ditentukan batas

ke,enangan 5engadilan Agama yaitu tidak ber,enang dalam perkara pidana.

Seara yuridis formal# 5eradilan Agama sebagai badan peradilan yang terakhir dalam

sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di 0ndonesia (=a,a dan 1adura! pada tanggal "

Agustus "88. )elahiran ini berdasarkan )eputusan Ca%a 7elanda (K"nninklijk Besluit !

yakni Ca%a Gillem 000 tanggal " =anuari "88 Nomor 4 yang dimuat dalam Staatsblad

"88 Nomor "*. 7adan peradilan ini bernama %riesterraden yang kemudian lazim disebut

aad Agama dan kemudian lebih dikenal dengan nama 5engadilan Agama.

atar belakang dan dasar pemikiran lahirnya Staatsblad "88 Nomor "* adalah

te"ri recepti" in c"mple#u yang dipelopori oleh .G.9. an Den 7erg . 3eori ini berpendapat

39 ibid.

40 3resna# op.it# h."8.

41 Husni Cahim et. al# op. it.# h. 8-".

12

7/17/2019 Kk_THESIS


bah,a hukum yang berlaku bagi orang 0ndonesia asli adalah undang-undang agama

mereka yakni hukum 0slam. Se%ak tahun "88*# teori tersebut telah didukung oleh peraturan

perundang-undangan Hindia 7elanda melalui 5asal *# 5asal 8 dan 5asal ":

egeerings eglement Staatsblad "88* Nomor .

Dengan berpegang pada teori ini .G.9. an den 7erg yang bertindak sebagai

konseptor Staatsblad "88 Nomor "* berpendapat bah,a 5engadilan Agama sudah

seharusnya ada termasuk %uga di 7ata<ia yang men%adi pusat dari pemerintah kolonial yaitu

didasarkan pada aturan kebiasaan se%ak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional

(pribumi! di mana perundang-undangan dari penguasa bangsa Bropa sendiri memberikan

kemungkinan untuk itu dan karenanya 5engadilan Agama yang ada sebelum ada

Staatsblad "88 Nomor "* adalah sah.4

9ornelis an olenho<en dan 9hristian Snouk Hurgronye menentang 'e"ri

ecepti" in "mple#u dan pendapatnya itu dikenal dengan 'e"ri eceptie

yang mengemukakan bah,a sebenarnya yang berlaku di 0ndonesia adalah hukum adat

asli# pengaruh hukum 0slam itu baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum

adat dan lahir sebagai hukum adat# bukan hukum 0slam.

3eori ini mengubah atau menggantikan 'e"ri eceptie in "mple#u yang

terkandung dalam 5asal 8 egeling eglements Staatsblad "8** Nomor men%adi 5asal

"'4 (! ndische Staatsregeling karena ada penggantian nama /ndang-/ndang Dasar

Hindia 7elanda dari egerings eglement men%adi ndische Staatsregeling (0S! pada tahun

"". Dengan 'e"ri eceptie# 5asal "'4 ayat (! 0S menyebutkan bah,a dalam hal ter%adi

perkara perdata antara sesama orang 0slam akan diselesaikan oleh Hakim Agama 0slam

apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan se%auh tidak

ditentukan oleh "rd"nantie. 5asal tersebut mengandung makna bah,a hukum 0slam yang

berlaku hanyalah kalau telah diresepsi oleh hukum adat. 5erubahan tersebut ter%adi pada

tahun " melalui Staatsblad " Nomor ".

'e"ri eceptie yang di%adikan landasan kebi%akan pemerintah 7elanda terhadap

hukum 0slam termasuk lembaga 5eradilan Agama yang terermin dalam 5asal "'4 ayat (!

ndische Staatsregeling dan Staatsblad "88 Nomor "* kemudian didukung oleh 3er Haar dan beberapa sar%ana hukum yang memperoleh pendidikan 7elanda baik di 7ata<ia

maupun di negeri 7elanda.

Staatsblad "88 Nomor "* tidak merumuskan ,e,enang 5engadilan Agama dan tidak

pula membuat garis pemisah yang tegas antara ,e,enang 5engadilan Agama dan

5engadilan Negeri. Hal ini disebabkan staatsblad tersebut beranggapan bah,a ,e,enang

5engadilan Agama sudah diatur dalam Staatsblad "8'* Nomor *8.

5ada tahun "' ditetapkan 1ahkamah 0slam 3inggi ("/ $""r slamietische 0aken!

sebagai peradilan banding# serta mengurangi kompetensi 5eradilan Agama hanya sebatas

42 .G.9. an den 7erg# Het )eesti!ke goederen op *a+a en (adoera# dalam F.A. Noeh# Seabad

5eradilan Agama di 0ndonesia# op.it.# h.*.

13

7/17/2019 Kk_THESIS


menangani perkara-perkara perka,inan bagi orang-orang yang beragama 0slam dengan

Staatsblad "' Nomor "" dan ":.

/ntuk sebagian )alimantan Selatan dan )alimantan 3imur# dibentuk pula 5eradilan

Agama yang diberi nama Kerapatan 1adhi sebagai peradilan tingkat pertama dan

Kerapatan 1adhi Besar sebagai peradilan tingkat bandingnya dengan Staatsblad "'

Nomor '8 dan '.

5emerintah Hindia 7elanda melegalisasi 5eradilan Agama seara formal namun

dengan terselubung bermaksud mematikan 5eradilan Agama dengan ara mengurangi

sedikit demi sedikit ke,enangan serta membiarkan tanpa pembinaan.4'

5ada masa pendudukan =epang# 5eradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak

mengalami perubahan keuali namanya diganti dengan S""-ri"" ""in untuk 5engadilan

Agama dan K"iki"" K""t" ""in untuk 1ahkamah 0slam 3inggi# berdasarkan Aturan

5eralihan 5asal ' 7alatentara =epang (2sanu Sei3u! tanggal 1aret "4 Nomor ".

Setelah proklamasi kemerdekaan# pada tanggal "8 Agustus "4* semua peraturan tersebut

dinyatakan berlaku asas konkordansi sebagaimana dinyatakan 5asal 00 Aturan 5eralihan

/ndang-/ndang Dasar "4*.

angkah pertama yang ditempuh oleh pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan

ialah menyerahkan pembinaan 5eradilan Agama dari )ementrian )ehakiman kepada

)ementrian Agama melalui 5eraturan 5emerintah Nomor *;SD;"4.

5ada tahun "48# dengan /ndang-undang Nomor " 3ahun "48 5eradilan Agama

di%adikan salah satu bagian 5eradilan /mum# tetapi sebelum ketentuan tersebut berlaku#sudah ada undang-undang yang memberikan pengakuan bah,a 5eradilan Agama adalah

peradilan yang mandiri. /ndang-undang tersebut adalah /ndang-undang Darurat Nomor "

3ahun "*"# yang dalam 5asal " ayat (! menyatakan menghapus semua 5eradilan Adat

dan S,apra%a# keuali 5eradilan Agama# %ika merupakan bagian tersendiri dari 5eradilan

S,apra%a.

5ada 3ahun "*# pemerintah mengatur pembentukan 5eradilan Agama di luar

=a,a-1adura dan )alimantan Selatan dengan 5eraturan 5emerintah Nomor 4* 3ahun

"*# yang disebut dengan Mahkamah Syar4iyah. 1ahkamah SyarEiyah ini mempunyai

,e,enang mengadli meliputi perkara-perkara nikah# talak# ru%uk# fasakh# nafkah# maska,in

(mahar!# tempat kediaman# mutEah# hadlanah# ,aris# ,akaf# hibah# shada2ah# dan baitul

mal.

1ulai saat itu terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur

5eradilan Agama di 0ndonesia# yaitu 6

5eraturan tentang 5eradilan Agama di =a,a dan 1adura yang dimuat dalam Staatsblad

"88 Nomor "* dan Staatsblad "' Nomor "" dan ":.

43 3aufi2# Kedudukan Peradilan Agama dalam istem Peradilan di Indonesia# dalam 7ulletin

Hikmah No. 3ahun 0 =uli "8# h.'.

14

7/17/2019 Kk_THESIS


5eraturan tentang )erapatan Qadi dan )erapatan Qadi 7esar untuk sebagian Cesidensi

)alimantan Selatan dan 3imur yang dimuat dalam Staatsblad "' Nomor '8 dan

Nomor '.

5eraturan 5emerintah Nomor 4* 3ahun "* tentang 5embentukan 5engadilan

Agama;1ahkamah SyarEiyah di luar =a,a dan 1adura yang dimuat dalam embaran

Negara "* Nomor .

5ada tahun "4# pemerintah mengeluarkan /ndang-undang Nomor " 3ahun "4

tentang )etentuan-ketentuan 5okok )ekuasaan )ehakiman yang seara tegas

menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan di 0ndonesia# yaitu 5eradilan /mum#

5eradilan Agama# 5eradilan 1iliter dan 5eradilan 3ata /saha Negara.

/ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun "

dalam 5asal ": ayat ("! tetap melembagakan empat lingkungan peradilan seperti yang

terdapat dalam /ndang-undang Nomor " 3ahun "4.

Dengan diundangkannya /ndang-undang Nomor 3ahun "8 pada tanggal

Desember "8# berarti mengakhiri pluralisme peraturan 5eradilan Agama tersebut# fungsi

dan struktur susunan kekuasaan 5eradilan Agama disempurnakan dan ditegakkan tanpa

ampur tangan lingkungan 5eradilan /mum. Hal ini diamanatkan dalam 7ab 00 5eraturan

5eralihan 5asal ": ayat ("! huruf d dan 7ab 00 7agian )edua 5aragraf ' tentang =uru

Sita sebagaimana diatur dalam pasal '8.

5asal ": ayat ("! huruf d /ndang-undang Nomor 3ahun "8 menyebutkan

bah,a ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 5asal ' ayat (! /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan (embaran Negara 3ahun "4 Nomor "#

3ambahan embaran Negara Nomor ':"!# dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti bah,a

5engadilan Negeri tidak mempunyai ke,enangan ampur tangan terhadap putusan

5engadilan Agama dan kedudukan 5engadilan Agama men%adi setara dengan 5engadilan

Negeri.

5asal '8 /ndang-undang Nomor 3ahun "8 menyebutkan bah,a pada setiap

5engadilan Agama ditetapkan adanya =uru Sita dan =uru Sita 5engganti. Dengan

distrukturkan seara fungsional %abatan =uru Sita pada setiap 5engadilan Agama# maka

organisasi lembaga 5eradilan Agama dalam melaksanakan fungsi peradilan men%adi

sempurna. )endala ke,enangan melaksanakan segala maam panggilan# pemberitahuan#

penyitaan serta eksekusi putusan sudah tidak ditemui sebab sudah mempunyai

ke,enangan untuk melaksanakan eksekusi sendiri. Seara utuh 5eradilan Agama sudah

mandiri dan otonom dalam melaksanakan fungsi ke,enangan yuridiksinya mulai a,al

proses sampai tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan

2.2. P'ligami

Sebelum penulis membahas pengertian poligami# maka perlu di%elaskan lebih

dahulu tentang pengertian dan asas perka,inan yang mendasari sebelum poligami ter%adi.

15

7/17/2019 Kk_THESIS


2.2.1. Pengertian Perka)inan

1enurut konsep hukum perdata 7arat (Burgerlijk 5etb"ek 6 yang lebih dikenal

diter%emahkan dengan )itab /ndang-undang Hukum 5erdata!# perka,inan hanya bersifat

hubungan keperdataan# yaitu perka,inan adalah sah bila telah dilangsungkan berdasarkan

ketentuan undang-undang dan telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh undang-

undang# sebagaimana disebutkan dalam 5asal )itab /ndang-undang Hukum 5erdata

bah,a undang-undang memandang soal perka,inan hanya dalam hubungan-hubungan

perdata. 5erka,inan yang dilakukan menurut tata ara suatu agama sa%a tidak sah.

7ahkan# menurut ketentuan 5asal *': )itab /ndang-/ndang Hukum 5idana ()/H5!

petugas keagamaan dilarang untuk melakukan suatu perka,inan menurut tata ara agama

sebelum perka,inan perdata dilangsungkan. 1enurut 5asal 8" )itab /ndang-undang

Hukum 5erdata# perka,inan menurut upaara keagamaan baru dapat dilangsungkan

setelah perka,inan di muka 5ega,ai 9atatan Sipil. arangan-larangan mengenai

perka,inan menurut hukum agama tidak berlaku dalam hukum perdata. 5erka,inan adalah

persetu%uan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bidang hukum

keluarga.

1enurut hukum 0slam# perka,inan adalah per%an%ian sui untuk

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.' /nsur

per%an%ian menun%ukkan kesenga%aan dari suatu perka,inan dan menampakkannya kepada

masyarakat# kata sui menun%ukkan aspek keagamaan dari suatu perka,inan# sedangkanunsur lainnya berkaitan dengan tu%uan atau hikmah suatu perka,inan. 5erka,inan

merupakan suatu per%an%ian# sebagaimana dalam Al-Quran Surat al-NisaE ayat ("!

perka,inan disebut dengan $mitsa&an ghalidhan+ yang berarti per%an%ian yang sangat kuat#

karena ara melakukan ikatan perka,inan telah diatur yaitu dengan a2ad nikah# rukun dan

syarat tertentu# dan untuk memutuskan ikatan perka,inan tersebut telah diatur dengan

prosedur tertentu. 5erka,inan dianggap suatu lembaga yang sui# karena upaara

perka,inan adalah upaara yang sui# kedua pihak dihubungkan men%adi suami isteri

dengan menyebut nama Allah.'

5engertian perka,inan dalam 0slam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual

seseorang seara halal serta melangsungkan keturunannya dalam suasana saling

2 A. Cid,an Halim# Hukum Perdata dalam ,an"a *awab# @halia 0ndonesia# =akarta# "8# h.'*

dan lihat Ali Afandi# Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian (enurut kitabndang-undang Hukum Perdata .BW/# 7ina Aksara# =akarta# "8# h..8.3': Sayuti 3alib# op.it. h.4. Dalam hal ini beliau %uga membandingkan dengan An,ar Har%ono yangmemberikan pengertian perka,inan adalah suatu per%an%ian sui antara seorang laki-laki denganseorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia# %uga Asaf A.A. ?yzee yang memberikan

pengertian perka,inan# Marriage in Muhammadan la is a c"ntract /"r the legali3ati"n "/ interc"urseand the pr"creati"n "/ children.

3'" Q.S. al-NisaE ayat ("!

16

7/17/2019 Kk_THESIS


menintai (maaddah! dan kasih sayang (rahmah! antara suami isteri# sebagaimana

dalam Al-Quran Surat al-Cum ayat ("!.

7erdasarkan maksud perka,inan tersebut dapat di%elaskan sebagai berikut6

1; 5erka,inan merupakan ara penghalalan terhadap hubungan antara kedua la,an

%enis# yang semula diharamkan# seperti memegang# memeluk# menium

dan hubungan seksual.

2; 5erka,inan %uga merupakan ara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di

muka bumi# karena tanpa adanya regenerasi maka populasi manusia di bumi ini akan

punah.

3; 5erka,inan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam# karena dengan perka,inan

ini kedua insan# suami dan isteri# yang semula merupakan orang lain kemudian men%adi

bersatu# saling memiliki# men%aga# membutuhkan# menintai dan menyayangi sehingga

ter,u%ud keluarga yang hamonis (sakinah!.

4; 5erka,inan %uga memiliki dimensi sosiologis# yakni dengan perka,inan ini seseorang

memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat seara utuh.

5; 5erka,inan mengakibatkan lahirnya anak-anak# yang seara naluri memerlukan

pemeliharaan dan pelindung kedua orang tuanya. Irang tua bertanggung %a,ab atas

perkembangan fisik dan psikis anak-anak# terutama sebelum mereka mengin%ak

de,asa# agar di kemudian hari men%adi generasi penerus untuk membangun planet

bumi.

5engertian perka,inan dalam hukum 0slam tersebut berbeda dengan pengertian

perka,inan menurut konsep hukum perdata 7arat. 5erka,inan dalam hukum perdata

7arat menganggap bah,a perka,inan antara seorang ,anita dengan seorang pria

hanyalah hubungan perdata dan terlepas dari agama# sedangkan perka,inan dalam

hukum 0slam merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan

bagi mereka yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam /ndang-undang Nomor " 3ahun "4# pengertian perka,inan disebutkan

dalam 5asal " bah,a perka,inan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang ,anita sebagai suami isteri dengan tu%uan membentuk keluarga (rumah tangga!

yang bahagia dan kekal berdasarkan )etuhanan &ang 1aha Bsa.5engertian yang diberikan oleh /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut

selaras dengan konsep perka,inan dalam hukum 0slam. /ndang-undang 5erka,inan

tersebut berasaskan agama# sehingga agama atau hukum agama yang dipeluk oleh

seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu perka,inan# sebagaimana dalam

5asal disebutkan bah,a perka,inan adalah sah# apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan keperayaannya itu.

)eharusan menatatkan perka,inan yang dianut hukum perdata 7arat %uga dianut

/ndang-undang 5erka,inan yang disebutkan dalam 5asal ayat (! bah,a tiap-tiap

perka,inan diatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. )etentuan

17

7/17/2019 Kk_THESIS


tersebut %uga selaras dengan hukum 0slam# karena bersifat pengembangan terhadap

pemahaman tentang hukum 0slam mengenai perka,inan yang terdapat dalam Al-Quran

dan Sunnah Casulullah untuk kemaslahatan umat 0slam 0ndonesia.

2.2.2. Asas Perka)inan

5erka,inan dalam )itab /ndang-undang Hukum 5erdata (Burgerlijk 5etb"ek !

menganut asas monogami# yaitu suatu asas yang pada dasarnya menghendaki bah,a

pada suatu saat yang sama seorang pria hanya dibolehkan mempunyai seorang ,anita

sebagai isterinya# dan sebaliknya# seorang ,anita hanya dibolehkan mempunyai seorang

pria sebagai suaminya. Asas ini ditegaskan dalam 5asal bah,a dalam ,aktu yang

sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai

isterinya# dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai

suaminya. Asas monogami ini bersifat mutlak tanpa mengenal pengeualian apa pun.

Asas perka,inan dalam hukum 0slam adalah membolehkan poligami asalkan dapat

berlaku adil# namun apabila hal itu tidak terapai maka dian%urkan monogami. Adapun

dalam hal berpoligami# %umlah isteri yang boleh dika,in maksimal 4 orang.

Asas perka,inan dalam /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 adalah monogami#

sebagaimana ketentuan 5asal ' ayat ("! bah,a pada asasnya dalam suatu perka,inan

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri# dan seorang ,anita hanya boleh

mempunyai seorang suami. Asas monogami ini tidak mutlak# karena undang-undang

tersebut masih memberi kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari

seorang# sebagaimana disebutkan dalam 5asal ' ayat (! bah,a pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang suami dapat menga%ukan ke pengadilan

untuk berpoligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam

undang-undang.

2.2.3. Pengertian P'ligami

5asal-pasal yang berkaitan dengan izin poligami dalam /ndang-undang Nomor "

3ahun "4 tentang 5erka,inan maupun dalam 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun

"* tentang 5elaksanaan /ndang-undang Nomor " 3ahun "4# tidak ditemukan istilah

poligami. 5asal-pasal tersebut tidak menggunakan istilah poligami tetapi dengan rangkaian

kata-kata $seorang suami yang beristeri lebih dari seorang+. 5en%elasan /mum /ndang-

undang tersebut pada angka 4. dan 5en%elasan 5asal ' terdapat la,an kata dari poligami

yaitu monogami dalam kalimat# $/ndang-undang ini menganut asas monogami. Hanya

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan# karena hukum dan agama dari yang

bersangkutan mengizinkan# seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang+. )ata

poligami %uga tidak ditemukan dalam pen%elasan undang-undang tersebut.

Dalam 5utusan 1ahkamah Agung belum ditemukan istilah poligami# kata-kata yang

digunakan adalah beristeri lebih dari seorang. 5utusan 1ahkamah Agung yang berkaitan

18

7/17/2019 Kk_THESIS


dengan izin poligami antara lain 5utusan No.4);A@;"8 tanggal "4 April "8 tentang

izin poligami yang dia%ukan oleh Ahmad Cafi2' dan 5utusan No. ''8);50D;"" tanggal

September "4 tentang kasus suami beristeri ganda.' 0stilah poligami di 5engadilan

Agama baik dalam surat permohonan izin poligami maupun dalam putusan sudah lazim

digunakan# demikian %uga dalam putusan banding.

Dalam Hukum Adat# kata poligami %uga tidak ditemukan. )ata yang bermakna perka,inan

seorang suami dengan lebih dari seorang isteri diistilahkan dengan permaduan# bermadu#'

atau di =a,a dikenal dengan kata ayuh.'

5endapat para ahli dalam Bnsiklopedi Hukum 0slam# kamus hukum# dan kamus 7ahasa

0ndonesia dapat ditemukan pengertian dari kata poligami.

)ata poligami berasal dari bahasa &unani# p"ly atau p"lus yang berarti banyak dan

gamein atau gam"s yang berarti ka,in atau perka,inan. Seara bahasa# poligami berarti

suatu perka,inan yang lebih dari seorang# baik pria maupun ,anita. 5oligami dapat

dibedakan men%adi poliandri dan poligini. 5oliandri adalah perka,inan seorang perempuan

dengan lebih dari seorang laki-laki# sedangkan poligini adalah perka,inan seorang laki-laki

dengan lebih dari seorang perempuan.'

5oligami adalah sistem perka,inan yang salah satu pihak memiliki atau menga,ini

beberapa la,an %enisnya dalam ,aktu yang bersamaan.' Namun kata poligami lebih umum

diartikan perka,inan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.'

7erdasarkan uraian tersebut# istilah yang bermakna perka,inan seorang laki-laki

dengan lebih dari seorang perempuan adalah poligini# namun istilah yang lebih dikenal olehmasyarakat adalah poligami. 5engertian poligami yang dimaksud dalam penulisan ini

adalah perka,inan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. 5enulis

menggunakan istilah poligami karena istilah poligami sudah umum dipahami bermakna

perka,inan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan' dan sudah lazim

digunakan dalam putusan 5engadilan Agama baik pada pengadilan tingkat pertama

maupun banding.

3' Hensyah Syahlani# Penemuan dan Peme'ahan (asalah Hukum dalam Peradilan Agama #

1ahkamah Agung C0# =akarta# "'.

3'' aria 5eradilan 1a%alah Hukum 3ahun 00 Nomor "44 September "# h.'*-4.

3'4 0man Sudiyat# Hukum Adat ketsa Adat # iberty# &ogyakarta# "8"# h."8.

3'* 7ibit Suprapto# 0iku-liku Poligami # Al-)autsar# &ogyakarta# ":# h.'.

3' A. Hafizh Anshari Az.# et. al.# 1nsiklopedi Hukum Islam# 53 0htiar 7aru an Hoe<e# =akarta#

"# h.":.

3' Departemen 5endidikan Nasional# Kamus Besar Bahasa Indonesia# 7alai 5ustaka# =akarta#

h.88*.

3'8 =.9.3. Simorangkair et.al.# Kamus Hukum# Sinar @rafika# =akarta# "*# h."'"# %uga 0.5.1.

Canuhandoko# ,erminologi Hukum Inggris Indonesia# Sinar @rafika# =akarta# :::# h. 444.3' =.S. 7adudu dan Fain# Kamus mum Bahasa Indonesia# 5ustaka Sinar harapan# =akarta#

::"# h.": dan G.=.S. 5oer,adarminta# Kamus mum Bahasa Indonesia# 7alai 5ustaka#=akarta# "# h.'.

19

7/17/2019 Kk_THESIS


2.2.. Dasar Hukum P'ligami

Ayat Al-Quran yang dipandang berhubungan dengan kebolehan poligami adalah Surat al-

NisaE ayat ('!6

$7ika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang

yatim (bilamana kamu mengaininya) maka kainilah anita-anita (lain) yang kamu

senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kainilah) se"rang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya+.4

Selan%utnya Casulullah melarang seorang pria beristeri lebih dari empat orang dalam ,aktu

yang sama. )etika ayat ini turun# Casulullah memerintahkan setiap pria yang memiliki lebih

dari empat orang isteri agar segera meneraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap

orang pria hanya beristeri empat orang ,anita. )etentuan ini ditegaskan melalui uapannya

yang diri,ayatkan oleh 0mam 1alik# An-Nasai dan Ad-Dara2uthni# $%ilihlah dari mereka

empat "rang (isteri) dan ceraikan selebihnya.+ 4

Seara tekstual# Al-Quran Surat al-NisaE ayat ('! dan hadits Casulullah yang diri,ayatkan

oleh 0mam 1alik# An-Nasai dan Ad-Dara2uthni tersebut merupakan dasar hukum tentang

kebolehan berpoligami sampai sebatas empat orang. Dengan demikian dalam hukum

0slam# asas monogami tidak berlaku seara absolut# melainkan masih memberikan peluang

kepada ummat 0slam untuk melakukan poligami dengan pertimbangan-pertimbangan

tertentu.4

Seara historis# poligami sudah dipraktikkan dalam masyarakat sebelum 0slam dengan

berpedoman pada syariat dan adat istiadat yang berlaku pada masa itu. )itab sui agama

&ahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami# karena telah men%adi %alan hidup yang

diakui keberadaannya. Semua Nabi yang disebutkan dalam kitab agama &ahudi dan

Nasrani yang terdapat dalam 5er%an%ian ama mempunyai lebih dari satu isteri. Al-Quran

tidak menetapkan suatu peraturan tentang poligami. Hal ini terlihat dari makna (kandungan!

ayat tersebut yang tidak menyiratkan anasir perintah atau larangan tetapi unsur kebolehan

dengan membatasi sampai empat orang isteri.4

)ebolehan itu pun tidak mutlak# tetapi kebolehan bersyarat untuk memenuhinya karena

disertai beban tanggung %a,ab bagi laki-laki yang

berpoligami. )ebolehan poligami sangat sulit dipraktikkan karena tidak semua laki-laki

dapat memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat al-

44: Soenar%o et.al.# Al-Quran dan ,er!emahann"a# Departemen Agama C0# "84# h.""*.

44" 0bnu Ha%ar Al- As2alani# Bulughul (aram# =ilid 00# ter%. A. Hassan# 9 Diponegoro# 7andung# h.

*:".

44 1u%amil# Kontribusi Islam terhadap Peradaban (anusia ebuah Apresiasi (onomental #Camadhani# Solo# "'# h. ":".

44' Saifullah# Poligami dalam truktur Keluarga (uslim# dalam 1imbar Hukum No. *" 3h. 00

::"# Al-Hikmah# =akarta# h.8.

20

7/17/2019 Kk_THESIS


NisaE ayat ("!#+ Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu,

alaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.+

7erkaitan dengan poligami# ulama 0slam mempunyai pandangan yang bermaam-

maam. Seara garis besar# pandangan tersebut dapat digolongkan men%adi tiga

pandangan dalam se%arah pemikiran 0slam. 5ertama# berpandangan bah,a poligami tidak

dibolehkan keuali dalam kondisi tertentu. )edua# berpandangan bah,a poligami

dibolehkan# sedangkan ketiga# berpandangan bah,a boleh berpoligami bahkan %umlah

,anita yang dika,in boleh lebih dari empat.4

/lama yang berpendapat bah,a seorang suami tidak boleh menikah dengan lebih dari

seorang ,anita keuali dalam kondisi tertentu adalah para pemikir 0slam belakangan seperti

Syah Galiyullah al-Dahla,i# Sayyid Ahmad )han# 1uhammad Abduh# Sayyid Amir Ali#

Qasim Amin# ?azlur Cahman dan lain-lain. /lama yang berpandangan membolehkan

poligami umumnya ulama salaf. Bmpat mazhab Sunni# yaitu Syafii# Hanafi# 1aliki# dan

Hambali berpandangan bah,a seorang laki-laki boleh beristeri empat orang perempuan

dalam ,aktu bersamaan.4 5endapat yang membolehkan seorang suami menikah dengan

lebih dari empat orang ,anita adalah 1azhab Dhahiri.44

/lama telah banyak yang menafsirkan tentang Surat al-Nisa ayat ('! tersebut. 1enurut Al-

Qasimi# untuk berpoligami tergantung pada keluasan ara berfikir suami# kemampuan

mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam mengurusi segala hal dalam

masyarakat (muamalah!.4*

1enurut Al-1araghi# kebolehan dalam Surat al-NisaE ayat ('! tersebut adalah kebolehanyang dipersulit# sehingga poligami dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Al-1araghi

menatat pentingnya kaidah fi2hiyah $!ar ul-ma/asid mu&addamu ala jalbi mashalih+ dalam

melakukan poligami.4

1enurut Sayyid Qutub# poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah sehingga hanya

bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat atau benar-benar mendesak. )ebolehan itu

pun disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri.4

1enurut Al-Shabuni# sesuai dengan i%ma ulama maka ,anita yang boleh dinikahi itu

maksimal empat orang. )ebolehan itu pun dilakukan hanya dalam keadan darurat dengar

syarat bisa berbuat adil.48

444 7ello Daura# ,he 0imit of Pol"gami in Islam# dalam 1asruhan# =urnal Hukum 0slam al-Qanun

ol." No. " # 0A0N Sunan Ampel# Surabaya# h.:.

4 1uhammad =a,ad 1ughniyah# Fi2ih 0ima (a3hab# ter%. 1asykur A.7. et.al.# 5enerbit entera#

=akarta# "# h. ''.

44 )hairudin Nasution# Riba dan Poligami ebuah tudi atas Pemikiran (uhammad Abduh #

5ustaka 5ela%ar# &ogyakarta# "# h.8'-84.

45 1uhammad =amaaluddin Al-Qasimi# mahasin al-,a4wil =il.# Dar 0hyaal )utub# tt.# h. "":4-

"":*.

46 Al-1araghi# ,afsir al-(araghi =il. 0#1ustafa al-7abi al-Halabi# "'# h."8".47 Sayyid Qutub# Fi 5hilal Al-Quran =il 0# Dar al-Qutub al-0lmiyah# t.t.# h. '.

48 1uhammad Ali Al-Shabuni# Rawa4t al-Ba"an ,afsir A"at alAhkam min Al-Quran# =il. 0# Dar al-

Quranul )arim# "# h.4-48.

21

7/17/2019 Kk_THESIS


5endapat-pendapat tersebut menun%ukkan bah,a poligami adalah solusi ketika seorang

suami atau rumah tangga menghadapi kesulitan yang tidak bisa dipeahkan hanya dengan

monogami. 0slam membolehkan poligami dengan beberapa syarat# bukan karena 0slam

tidak mampu menegahnya atau lalai# tetapi lebih bersifat sebagai %alan keluar yang

mendamaikan.4

/ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan mengatur poligami dalam

5asal '# 5asal 4 dan 5asal *# selan%utnya di%abarkan dalam 5asal 4: sampai dengan 5asal

44 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*. )etentuan tentang sanksi

pelanggarannnya diatur dalam 5asal 4* 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*.

Dalam se%arah proses pembuatan hukum (la making pr"cess! /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4# Canangan /ndang-undang (C//! 5erka,inan tersebut dia%ukan

dan disusun berdasarkan filsafat aliran nasionalis yang netral dari pengaruh agama dan

bersifat sekuler sebagaimana terermin dari isinya yang sebagian besar mengambil alih

ketentuan-ketentuan HI90 (uelijks 2rd"nantie 8""r de hristenen nd"nesiers! dan 7G

(Burgerlijk 5etb"ek ! sehingga mendapat reaksi keras dari umat 0slam# karena materi

ranangan undang-undang tersebut banyak yang dianggap bertentangan dengan a%aran

0slam.*: Salah satu reaksi tersebut antara lain dari sebagian ulama =a,a 3imur yang telah

mengadakan musya,arah pada tanggal Agustus "' di Denanyar =ombang atas

prakarsa ).H.1. 7isri S%amsuri. Hasil musya,arah tersebut memutuskan untuk

menga%ukan usul yang disampaikan seara lengkap pasal demi pasal terhadap ketentuan

yang dianggap bertentangan dengan 0slam serta didasari alasan-alasan yang berdasarkandalil-dalil Al-Quran dan Hadits Nabi 1uhammad sa,. /sulan /lama =a,a 3imur ini akhirnya

men%adi pegangan 1a%elis Syuro 5artai 5ersatuan 5embangunan dan ?raksi 5ersatuan

5embangunan di De,an 5er,akilan Cakyat dalam pembahasan Canangan /ndang-

undang 5erka,inan.*"

)etentuan tentang alasan-alasan poligami dalam Canangan /ndang-undang 5erka,inan

terdapat dalam 5asal 4 ayat (! 6

5engadilan dimaksud dalam ayat ("! pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila 6

a. 0steri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai isteri

b.0steri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

. 0steri tidak dapat melahirkan keturunan

7erkaitan dengan alasan-alasan poligami dalam 5asal 4 ayat (! C// 5erka,inan

tersebut telah diusulkan untuk dihapus karena alasan-alasan yang memungkinkan untuk

49 Hammudah Abd. al-Ati# ,he Famil" tru'ture in Islam# ter%. Anshari 3ayib# 7ina 0lmu# Surabaya#

"84# h."44.50 3aufi2# ,ransformasi Hukum Islam ke dalam 0egislasi 6asinal7 1imbar Hukum No. 4 3h 0

:::# Al-Hikmah# =akarta# h. ""

51 Amak# Proses ndang-ndang Perkawinan# Al-1aarif# 7andung# "# h.'8.

22

7/17/2019 Kk_THESIS


berpoligami tidak dapat dibatasi oleh ketentuan ayat tersebut. 9ara lain untuk mengatasi

persoalan ini adalah dengan menambah sub d pada ayat tersebut# yaitu sebab-sebab lain

yang dipandang perlu dan diterima 5engadilan. Apabila ayat ini dipertahankan dengan tidak

ada penambahan maka poligami praktis tidak akan ada# lebih-lebih %ika dihubungkan

dengan syarat-syarat yang diantumkan dalam pasal berikutnya.*

Canangan /ndang-undang tersebut selan%utnya disahkan men%adi /ndang-undang No. "

3ahun "4 tentang 5erka,inan sebagai legal pr"duct dengan tetap mengambil alih seara

utuh alasan-alasan poligami sebagaimana rumusan dalam Canangan /ndang-undang

5erka,inan.

5asal * Canangan /ndang-undang 5erka,inan menyebutkan6

("!./ntuk dapat menga%ukan permohonan kepada 5engadilan# sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat ("! /ndang-undang ini# harus dipenuhi syarat-syarat

sebagai berikut 6

a. adanya persetu%uan dari isteri;isteri-isteri

b. adanya kepastian bah,a suami mampu men%amin keperluan hidup isteri-isteri

dan anak-anak mereka

. adanya %aminan bah,a suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anak mereka.

(!.5ersetu%uan yang dimaksud pada ayat ("! huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila isteri;isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetu%uannya

dan tidak dapat men%adi pihak dalam per%an%ian# atau apabila tidak ada kabar dariisterinya selama sekurang-kurangnya (dua! tahun# atau karena sebab-sebab

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 5engadilan.

7erkaitan dengan syarat-syarat poligami dalam sub ayat a perihal harus adanya izin

isteri;para isteri diusulkan untuk dihapuskan karena dengan adanya alasan-alasan berarti

sudah meniadakan syarat persetu%uan isteri;isteri-isteri# namun dalam /ndang-undang

5erka,inan rumusan tersebut diambil alih seara utuh sebagaimana dalam Canangan

/ndang-undang 5erka,inan.

Dalam perkembangan selan%utnya# ketentuan pembatasan# alasan-alasan# syarat-

syarat# dan keharusan adanya izin pengadilan yang diatur dalam /ndang-undang Nomor "

3ahun "4 diambil alih oleh )ompilasi Hukum 0slam yang hadir dalam tata hukum

nasional melalui instrumen hukum 0nstruksi 5residen Nomor " 3ahun "" tanggal ": =uni

"" yang kemudian disusul oleh )eputusan 1enteri Agama Nomor "*4 3ahun ""

tanggal =uli "". 5engambilalihan ketentuan ini didasarkan pada ketertiban umum dan

52 Amak# ibid.

23

7/17/2019 Kk_THESIS


%ika diperhatikan ketentuan Al-Quran Surat al-Nisa ayat ('! dera%at hukum poligami adalah

kebolehan yang digantungkan pada situasi dan kondisi masa permulaan 0slam.*'

7erdasarkan uraian tersebut# penulis dapat menyimpulkan bah,a kebolehan poligami

sampai batas empat orang dalam hukum 0slam telah dinyatakan dalam Al-Quran Surat al-

Nisa ayat ('! dan hadits Casulullah yang diri,ayatkan oleh 0mam 1alik# An-Nasai dan Ad-

Dara2uthni# sedangkan perundang-undangan %uga memberikan peluang bagi seorang

suami untuk berpoligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh

undang-undang.

2.2.!. Alasan*alasan &an %+arat*s+arat P'ligami

Cedaksi Al-Quran Surat al-NisaE ayat ('! membolehkan poligami dengan syarat

dapat berlaku adil. )eadilan yang dituntut termasuk dalam bidang nafkah# muamalah#

pergaulan# dan pembagian malam. 9alon suami yang tidak dapat berbuat adil# maka

dian%urkan ukup dengan seorang isteri sa%a.*4 1enurut 1. Quraish Shihab# keadilan yang

disyaratkan oleh ayat tersebut adalah keadilan dalam bidang material. ** 1enurut penulis#

keadilan yang disyaratkan tidak ukup dalam bidang material sa%a# tetapi %uga keadilan

dalam bidang immaterial# sebagaimana yang telah dikemukakan Sayyid Qutub tersebut.

Alasan-alasan dan syarat-syarat poligami telah diatur dalam 5asal 4 dan 5asal * /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4 %o. 5asal 4" 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*

5asal 4 /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 telah menentukan alasan-alasan poligami

bah,a pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebihdari seorang apabila isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai isteri# mendapat

aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan# atau tidak dapat melahirkan

keturunan.

Adapun syarat-syaratnya ditentukan dalam 5asal * ayat ("! bah,a untuk dapat

menga%ukan permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya

persetu%uan dari isteri;isteri-isteri# adanya kepastian bah,a suami mampu men%amin

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka# dan adanya %aminan bah,a suami akan

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. )husus syarat adanya persetu%uan

isteri ditentukan dalam 5asal * ayat (!6

5ersetu%uan yang dimaksud pada ayat ("! huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetu%uannya dan tidak

dapat men%adi pihak dalam per%an%ian# atau apabila tidak ada kabar dari isterinya

selama sekurang-kurangnya (dua! tahun# atau karena sebab-sebab lainnya yang

perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

53 &ahya Harahap# Informasi (ateri Kompilasi Hukum Islam 8 (empositifkan Abstraksi Hukum

Islam# dalam Fainal Abidin Abu 7akar (5eny.!# 7erbagai 5andangan terhadap )ompilasi Hukum0slam# Al-Hikmah# =akarta# h."8:. ihat %uga 0brahaim Hosen# ibid.#h.48.

54 Sayyid Qutub# Fi 5hilal al-Quran# =ilid 0# Dar al-Qutub al-0lmiyah# ""# h.'.

55 1. Quraish Shihab## op. it# h. :".

24

7/17/2019 Kk_THESIS


)ompilasi Hukum 0slam sebagai hukum terapan di 5engadilan Agama %uga

mengatur tentang alasan-alasan dan syarat-syarat poligami dalam 5asal ** ayat (! dan

('!# 5asal *# 5asal *8# dan 5asal *. Alasan-alasan poligami yang disebutkan dalam

5asal * )ompilasi Hukum 0slam sama dengan ketentuan dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4 yaitu isteri tidak dapat men%alankan ke,a%iban sebagai

seorang isteri# mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan# atau

tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat poligami disebutkan dalam 5asal ** ayat (! dan ayat ('!# serta 5asal

*8. 5asal ** ayat (! dan ('! menyebutkan syarat utama seorang suami yang berpoligami

harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama

tersebut tidak mungkin dipenuhi# suami dilarang berpoligami. 5asal *8 menyebutkan bah,a

selain syarat utama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 5asal * /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4# yaitu adanya persetu%uan isteri dan adanya kepastian bah,a

suami mampu men%amin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

)etentuan persetu%uan isteri diatur dalam 5asal *8 ayat (! dan ayat ('! )ompilasi

Hukum 0slam yang menyebutkan6

(! Dengan tidak mengurangi ketentuan 5asal 4" huruf b 5eraturan 5emerintah No.

3ahun "*# persetu%uan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan seara tertulis atau

dengan lisan# tetapi sekalipun telah ada persetu%uan tertulis# persetu%uan ini

dipertegas dengan persetu%uan lisan isteri pada sidang 5engadilan Agama.('! 5ersetu%uan dimaksud pada ayat ("! huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami

apabila isteri atau isterinya tidak mungkin dimintai persetu%uannya dan tidak dapat

men%adi pihak dalam per%an%ian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-

isterinya sekurang-kurangnya tahun atau karena sebab lain yang perlu

mendapat penilaian hakim. Adapun 5asal * )ompilasi Hukum 0slam

menyebutkan6

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetu%uan# dan permohonan izin untuk

beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal

** ayat (! dan *# 5engadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah

memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan 5engadilan Agama#

dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat menga%ukan banding atau kasasi.

7erdasarkan uraian tersebut# dalam hukum 0slam hanya mengenal syarat

bagi seorang suami yang akan berpoligami yaitu mampu berlaku adil# sedangkan

perundang-undangan menentukan harus adanya alasan dan syarat-syarat bagi seorang

suami yang akan berpoligami. Alasan-alasan tersebut adalah isteri tidak dapat men%alankan

ke,a%iban sebagai seorang isteri# mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan# atau

25

7/17/2019 Kk_THESIS


tidak dapat melahirkan keturunan# sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah

adanya persetu%uan dari isteri;isteri-isteri# adanya kepastian bah,a suami mampu

men%amin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka# dan adanya %aminan bah,a

suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2.3. Penemuan Hukum

2.3.1. Pengertian

5enemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat

hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristi,a

hukum konkrit. 5enemuan merupakan proses konkretisasi atau indi<idualisasi peraturan

hukum (das s"llen! yang bersifat umum dengan mengingat peristi,a konkrit (das sein!

tertentu. Dalam penemuan hukum yang ditekankan adalah bagaimana ara menari atau

menemukan hukumnya untuk peristi,a konkrit.*

/ndang-undang itu tidak selalu %elas dan lengkap# sedangkan fakta yang dia%ukan

memerlukan penyelesaian menurut hukum. Apabila interpretasi penerapan undang-undang

tidak mampu memberi sesuatu penyelesaian# maka untuk menemukan hukumnya hakim

harus menilai fakta. Hukum itu ada# tetapi ia harus ditemukan# dalam tataran ini hakim

tidak hanya menerapkan hukum tetapi menemukan hukum. *

)e,enangan peradilan dan perangkat hukum yang telah tersedia untuk melaksanakan

ke,enangannya# dalam realita tidak berarti bah,a seara serta merta hakim dapat

menyelesaikan seluruh perkara yang dihadapkan kepadanya. Selain tugasnya menerapkanundang-undang atau hukum# hakim %uga memberikan putusan dalam perkara antara pihak-

pihak berperkara. Setiap hakim mungkin sa%a mengartikan ketentuan undang-undang yang

sama seara berbeda.

Sebenarnya tidak akan pernah di%umpai undang-undang yang sempurna. 5embuat

undang-undang adalah manusia biasa yang dalam diri mereka ada sifat epemiral # yaitu

sifat keterbatasan dalam kemampuan# potensi# prediksi dan rekayasa. Atas dasar hakikat

keterbatasan itu# semestinya se%ak a,al dapat diperkirakan bah,a setiap undang-undang

yang dihasilkan pasti mengandung kekekurangan dan kelemahan atau

ketidaksempurnaan. 7ahkan# tidak mustahil

ada hal yang mendasar terlupakan# dan pada ,aktu undang-undang tertentu berhadapan

dengan kasus-kasus in k"nkret"# hakim yang berpegang teguh pada undang-undang itu

tidak mampu memberikan penyelesaian yang konstruktif.*8

)endati pada ,aktu pembuatan undang-undang berbagai hal sudah dipikirkan dan dibahas

dari berbagai sudut pandang# baik dari sudut pandang filsafat hukum# sosiologi hukum#

se%arah hukum# ilmu hukum dan teori hukumnya maupun dari sudut pandang yang lain#

56 Sudikno 1ertokusumo# Penemuan Hukum ebuah Pengantar # iberty# &ogyakarta# "# h.'.

57 =ohn. F. oudoe# (enemukan Hukum (elalui ,afsir dan Fakta# 7ina Aksara# =akarta# "*.

58 Fufran Sabrie et al.# dalam 1imbar Hukum No. * 3h. 00# Al-Hikmah# =akarta# ::"# h.'.

26

7/17/2019 Kk_THESIS


sebagai faktor petun%uk diundangkannya suatu produk hukum# sehingga ia sudah dianggap

sempurna# namun di saat undang-undang bersangkutan diberlakukan# bermunulan seribu

satu kasus in k"nkret" yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian

tidak aneh bila ada kasus-kasus tertentu belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan# yang kemudian mengharuskan peniptaan hukum baru. 3idak %arang %uga ada

kasus-kasus tertentu yang memang telah ada aturannya dalam peraturan perundang-

undangan# namun sudah tidak sesuai lagi dengan nilai kesadaran sosial# peraturannya itu

terlalu bersifat umum# terlalu abstrak# atau tidak sesuai dengan kepentingan umum.

5ada hakikatnya hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum dalam hal

peraturan hukum tidak menyebutkan ketentuan untuk menyelesaikan perkara in k"nkret".

Hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit

dalam masyarakat# karena ketentuan undang-undang tidak dapat menakup segala

peristi,a hukum yang timbul dalam masyarakat. 7iasanya pembuat undang-undang hanya

menetapkan peraturan umum sa%a (in abstract"! sedangkan petimbangan tentang hal-hal

yang konkrit diserahkan kepada hakim# sehingga keputusan hakim dapat memuat suatu

hukum dalam suasana erkelijkheid (kenyataan! yang menyimpang dari hukum positif

dalam rangka penyesuaian undang-undang dengan kenyataan hukum yang berlaku dalam

masyarakat (erkelijkheid !. Hakim %uga dapat menambah (aan$ullen! undang-undang

karena pada dasarnya pembuat undang-undang senantiasa tertinggal dari peristi,a-

peristi,a hukum yang baru ter%adi dalam masyarakat.*

7erdasarkan uraian tersebut# penulis dapat menyimpulkan bah,a pengertian penemuanhukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk

menyelesaikan perkara in k"nkret" atau menerapkan peraturan hukum yang bersifat

umum pada peristi,a hukum konkrit

5enemuan hukum dalam 0slam dikenal dengan istilah ra4yu atau i%tihad. )ata ra4yu

berarti melihat# sedangkan makna ra4yu dalam Al-Quran tergantung kepada ob%ek dari

perbuatan melihat. Ib%eknya dapat berupa ob%ek yang konkrit dan ob%ek yang abstrak.

Apabila ob%eknya konkrit berarti melihat dengan mata kepala atau memperhatikan#

sedangkan terhadap ob%ek yang abstrak berarti melihat dengan mata hati atau memikirkan.

)ata ra4yu dalam pembahasan ini berarti hasil pemikiran atau rasio.:

0%tihad berasal dari kata al-jahd yang berarti al-tha&ah yaitu (daya kemampuan# kekuatan!

atau dari kata al-jahd yang berarti al-masya&&ah (kesulitan# kesukaran!. 0%tihad menurut

pengertian bahasa %uga bermakna ba3l al-is4i a al-majhud yang berarti pengerahan daya

dan segenap kemampuan dalam suatu aktifitas-aktifitas yang berat dan sukar." 0%tihad

dalam pembahasan ini dapat diartikan upaya memahami makna suatu teks (Al-Quran! atau

59 9hainur Arras%id# 5asar-dasar Ilmu Hukum# Sinar @rafika# =akarta# :::# h.60 Amir Syarifuddin# Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam# Angkasa Caya# 5adang# ":#

h.4-4.

61 Nasrun Cusli# Konsep I!tihad al-"aukani # ogos Gaana 0lmu# =akarta# "# h. '.

27

7/17/2019 Kk_THESIS


preseden (Sunnah! di masa lampau yang mengandung suatu aturan dan mengubah suatu

aturan tersebut dengan ara memperluas maupun memodifikasi dengan ara-ara

sedemikain rupa sehingga situasi baru dapat diakup ke dalamnya dengan solusi baru#

sebagaimana dikemukakan ?azlur Cahman 6

jtihad means the e//"rt t" understand the meaning "/ a rele$an te#t "r precedent in the

past, c"ntaining a rule, and t" alter that rule by e#tending "r restricting "r "ther ise

m"di/ying it in such a manner that a ne situati"ns can be subsumed under it by a ne

s"luti"n. 9:

0mplikasi metodologis batasan tersebut adalah teks Al-Quran dan Sunnah dapat

digeneralisasi sebagai prinsip-prinsip sehingga dapat dirumuskan sebagai aturan baru.

0mplikasi metodis yang terkandung di dalamnya adalah ker%a i%tihad meliputi pemahaman

teks dan preseden dalam keutuhan konteksnya di masa lampau# pemahaman situasi baruyang sedang ter%adi sekarang# dan pengubahan aturan-aturan hukum yang terkandung

dalam teks dan preseden. Adapun implikasi fungsional dari batasan tersebut adalah

konsep metodologis dan rumusan metodis tersebut difungsikan untuk pembaruan hukum

0slam sebagai upaya men%a,ab tantangan situasi baru.

2.3.2. Dasar Hukum

5asal " /ndang-/ndang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '*

3ahun " menyatakan bah,a kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan 5anasila demi terselenggaranya Negara Hukum Cepublik 0ndonesia. )ata

$merdeka+ yang berari bebas dalam hal ini adalah kebebasan hakim untuk mengadili dan

bebas dari ampur tangan dari pihak ekstra yudisial. )ebebasan hakim memberi ,e,enang

kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum seara leluasa.

5asal ayat ("! /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor

'* 3ahun " yang pada dasarnya menentukan tugas pokok kekuasaan kehakiman# yaitu

menerima# memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dia%ukan

kepadanya# %uga memberi peluang untuk melakukan penemuan hukum bagi hakim.

5asal "4 ayat ("! /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang

Nomor '* 3ahun " yang menentukan bah,a pengadilan tidak boleh menolak perkara

yang dia%ukan dengan dalih bah,a hukum tidak atau kurang %elas# melainkan ,a%ib untuk

memeriksa dan mengadilinya. Hakim ,a%ib memeriksa dan men%atuhkan putusan# yang

berarti bah,a hakim ,a%ib menemukan hukumnya. Apabila hakim tidak menemukan

hukumnya dalam hukum tertulis# maka hakim ,a%ib menggali hukum tidak tertulis untuk

62 ?azlur Cahman# Islam and (oderniti"8 ,ransformation of an Intelle'tual ,radition7 9hi'ago

ni+ersit" Press# 9hiago# h."".

28

7/17/2019 Kk_THESIS


merumuskan kebi%aksanaan sebagai seorang yang bi%aksana dan bertanggung %a,ab

penuh kepada 3uhan &ang 1aha Bsa# diri sendiri# masyarakat# bangsa# dan negara.'

Selan%utnya 5asal ayat ("! /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang

Nomor '* 3ahun " %uga menegaskan bah,a hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan ,a%ib menggali# mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat# sehingga hakim dapat merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat.

1enurut se%arah hukum 0slam# sebelum dak,ah 0slam tersebar maka kasus-kasus

yang timbul langsung diputuskan oleh Casulullah# namun setelah kekuasaan 0slam meluas

maka Casulullah mengizinkan sebagian sahabat untuk memutus kasus atau perkara yang

mereka hadapi karena %auhnya tempat dari kediaman Casulullah. 7ahkan# Casulullah

mengizinkan sahabat untuk memutus perkara yang mereka hadapi di tempat Casulullah.

Hadits 1uEadz bin =abal menun%ukkan bah,a Casulullah memberi izin kepada

1uEadz untuk beri%tihad dalam hal-hal yang tidak terdapat seara %elas dalam nash Al-Quran

dan Sunnah. Hal ini menun%ukkan bah,a masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam

nash seara rini men%adi bidang i%tihad yang sangat luas. 5ada dasarnya beri%tihad dengan

raEyu (ratio! merupakan usaha memahami nash Al-Quran dan Sunnah Casul.

5etun%uk Casullah ketika mengutus 1uEadz bin =abal men%adi 2adhi di &aman

sebagai berikut6

$Hai 1uEadz# bagaimana ara engkau menerapkan hukum terhadap perkara yang

dia%ukan kepadamu>+ 0a men%a,ab6 $Aku akan menari hukumnya dalam )itabullah(Al-Quran!.+ $7agaimana apabila kamu tidak menemukannya dalam Al-Quran>+ 0a

men%a,ab6 $ Aku akan menari hukumnya dalam Sunnah Casul.+ $7agaimana

andaikata kamu tidak menemukan dalam Al-Quran dan Sunnah >+ 0a men%a,ab6 $Aku

akan beri%tihad dengan raEyu dengan segala kesungguhan.+4

2.3.3. Met'&e

/ntuk menapai kehendak pembuat undang-undang serta dapat men%alankan undang-

undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan metode

penemuan hukum.

1etode penemuan hukum dapat dibagi men%adi tiga# yaitu metode interpretasi#

metode konstruksi dan metode penemuan hukum bebas. 1etode interpretasi adalah

metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada# tetapi tidak %elas untuk diterapkan

dalam kasus konkrit. )onstruksi hukum adalah metode penemuan hukum dalam hal tidak

ada peraturannya yang khusus untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus konkrit.

63 9hainur Arras%id# op. it.# h. 84.

64 0mam 1uhammad 0bn 0smail As-SanEany# ubulus alam "arah Bulughul (aram# dalam

Abdul Gahhab )hallaf# )aidah-)aidah Hukum 0slam# ter%. Noer 0skandar Al-7arsany# Ca%a @rafindo5ersada# "8*# h. :.

29

7/17/2019 Kk_THESIS


1etode penemuan hukum bebas adalah metode penemuan hukum yang dilakukan hakim

dengan tidak terikat erat pada undang-undang.

1etode interpretasi digunakan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak %elas untuk

dapat diterapkan pada peristi,anya. 1etode ini merupakan salah satu metode penemuan

hukum yang memberi pen%elasan seara gamblang mengenai teks undang-undang agar

ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristi,a tertentu. 5enafsiran

oleh hakim adalah pen%elasan yang harus menu%u kepada penerapan atau tidak

menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristi,a konkrit yang dapat diterima

oleh masyarakat.

Ada beberapa interpretasi yang dikenal dalam penemuan hukum# yaitu6

1; 0nterpretasi formal atau autentik# yaitu penafisran resmi yang diberikan oleh pembuat

undang-undang yang termuat dalam pen%alan resmi undang-undang tersebut.*

2; 0nterpretasi gramatikal atau ob%ektif# yaitu suatu ara penafsiran undang-undangmenurut arti perkataan (istilah! yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak

pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang

terdapat dalam undang-undang# sehingga hakim ,a%ib menari arti kata yang lazim

dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.

3; 0nterpretasi sistematis atau logis# yaitu penafsiran undang-undang yang

menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan

keseluruhan sistem hukum. 1enafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau

keluar dari sistem perundang-undangan.

4; 0nterpretasi historis# yaitu menafsirkan undang-undang dengan ara melihat se%arah

ter%adinya suatu undang-undang itu dibuat. Ada dua maam penafsiran historis# yaitu

penafsiran menurut se%arah hukum (rechtshist"rische interpretatie! dan penafsiran

menurut se%arah undang-undang (etshist"rische interpretatie!. 5enafsiran menurut

se%arah undang-undang adalah bunyi undang-undang diartikan seperti yang dilihat

pembentuk undang-undang pada ,aktu pembentukan undang-undang itu sendiri.

5enafsiran demikain disebut %uga penafsiran sub%ektif karena penafsir menempatkan

diri mereka pada pandangan sub%ektif pembentuk undang-undang. 5enafsiran menurut

se%arah hukumnya adalah penafsiran yang ingin mengetahui undang-undang dalam

konteks keseluruhan se%arah hukumnya.

5; 0nterpretasi teleologis atau sosiologis# yaitu suatu penafsiran yang menyesuaikan

peraturan hukum lama dengan keadaan atau kebutuhan masyarakat yang baru.

6; 0nterpretasi komparatif# yaitu penafsiran yang menggunakan metode perbandingan

hukum# yakni perbandingan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum

lainnya.

65 1enurut Sudikno# interpretasi autentik tidak termasuk dalam a%aran interpretasi# karena

pen%elasan tersebut telah diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang.ihat Sudikno 1ertokusumo# (engenal Hukum# iberty# &ogyakarta# "# h. "44-"4*.

30

7/17/2019 Kk_THESIS


7; 0nterpretasi futuristik# yaitu metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu

pen%elasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada ranangan undang-

undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

8; 0nterpretasi restriktif# yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan

ara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam undang-

undang.

9; 0nterpretasi ekstensif# yaitu suatu penafsiran yang dilakukan dengan ara memperluas

arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristi,a dapat

dimasukkan ke dalamnya.

)onstruksi hukum digunakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang tidak

ada peraturan khusus yang mengaturnya# sehingga hakim menghadapi kekosongan

hukum atau ketidaklengkapan undang-undang. Hakim harus mengisi dan melengkapi

kekosongan hukum tersebut sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadiliperkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.

)onstruksi hukum yang dilakukan hakim dilakukan melalui beberapa instrumen sebagai

berikut6

1; Argumentasi peranalogian atau metode analogi# yaitu menggunakan ara berfikir

speies ke genus atau dari peristi,a khusus dianalogikan dengan peraturan umumnya.

2; Argumentasi a c"ntrari"# yaitu ara men%elaskan undang-undang didasarkan pada

la,an dari pengertian antara peristi,a konkret yang dihadapi dengan pengertian dalam

undang-undang.

3; 5enghalusan hukum atau echts$er/ijning # yaitu metode penyempitan hukum yang

dilakukan apabila peraturan undang-undang ruang lingkupnya terlalu luas dan umum#

sehingga perlu dipersempit agar peristi,a tertentu dapat diterapkan. Dalam

penghalusan hukum ini dibentuk pengeualian atau penyimpangan baru dari peraturan

yang bersifat umum untuk diterapkan pada peristi,a atau hubungan hukum yang

khusus sesuai dengan kenyataan sosial sehingga peristi,a itu dapat diselesaikan

seara adil dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

4; ?iksi hukum# yaitu meniptakan sesuatu yang belum ada atau belum kenyataan# tetapi

untuk kepentingan hukum diadakan. 1isalnya 5asal )itab /ndang-undang Hukum

5erdata tentang anak yang ada dalam kandungan dianggap telah dilahirkan %ika

kepentingan anak itu menhendakinya# tetapi %ika anak itu meninggal setelah dilahirkan

dianggap tidak pernah ada.

5enemuan hukum bebas adalah metode penemuan hukum yang digunakan hakim dengan

tidak mengikuti atau berpi%ak pada undang-undang tetapi undang-undang digunakan

sebagai alat untuk menemukan pemeahan suatu peristi,a konkrit. Hakim tidak berfungsi

66 0bid.# h."4*-"4# %uga lihat 9hainur Arras%id# op.it.# h.88-'.

67 Cusly Bffendy et. al.# ,eori Hukum# Hasanuddin /ni<ersity 5ress# ""# h.-8.

31

7/17/2019 Kk_THESIS


sebagai petugas yang men%elaskan atau menafsirkan undang-undang dan tidak terikat erat

pada undang-undang.

Dalam penemuan hukum bebas ini hakim akan mengikuti zamannya dan

memperbarui peraturan-peraturan hukum yang sudah usang# sebagaimana kata 9ardozo6

1y duty as judge may be t" "bjecti/y in la, n"t my "n aspirati"ns and c"n$icti"ns and

phil"s"phies, but the aspirati"ns and c"n$icti"ns and phil"s"phies "/ the men and

"men "/ my time. ardly shall d" this ell i/ may "n sympathies and belie/s and

passi"nate de$"ti"ns are ith a time that is past . 8

1enurut &ahya Harahap# berkaitan dengan penemuan hukum ini maka hakim

dituntut6

1; Harus mampu menafsirkan undang-undang seara aktual. 5enerapan hukum

dilenturkan sesuai kebutuhan perkembangan kondisi# ,aktu dan tempat# sehingga

sesuai dengan tuntutan kepentingan kemaslahatan.

2; Harus berani meniptakan hukum baru# dalam hal ketentuan peraturan undang-undang

tidak mengatur suatu permasalahan tentang suatu kasus konkrit. 5eniptaan hukum

baru harus disesuaikan dengan kesadaran# perkembangan dan kebutuhan masyarakat#

karena itu hakim harus dapat menyelami kesadaran kehidupan masyarakat sehingga

dapat menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru.

3; Harus berani melakukan c"ntra legem. Hakim harus berani menyingkirkan ketentuan

pasal undang-undang tertentu setelah mengu%i dan mengka%i bah,a ketentuan pasal

tersebut bertentangan dengan ketertiban# kepentingan dan kemaslahatan umum.Namun demikian# semua itu harus tetap beran%ak dari camm"n basic idea (landasan

ita-ita umum!.

4; Harus mampu berperan mengadili perkara seara kasuistik sesuai dengan keadaan

konkrit perkara yang diperiksa.

Dalam mempela%ari hukum selama ini kita dihadapkan pada pemeahan masalah hukum

sehingga dikatakan bah,a ilmu hukum merupakan ilmu peradilan

(rechtspraaketenschap!. Studi hukum dalam sudut pandang hakim mengandung minimal

tiga iri# yaitu berkaitan dengan peristi,a indi<idual# diterapkannya suatu norma atau

kaidah (peraturan hukum!# dan diselesaikannya suatu konflik.

Sekarang telah lahir ilmu hukum baru di samping ilmu peradilan# yaitu ilmu hukum

yang merupakan ilmu pembentukan undang-undang (etge$ingsetenschap!. Studi hukum

ini dilihat dari sudut pandang pembentuk undang-undang# yaitu bagaimana merumuskan

atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat

untuk ,aktu mendatang dalam kurun ,aktu tertentu. Studi hukum ini berupaya agar

68 Sudikno 1ertokusumo# (engenal Hukum# op.it.#h."*8-"*.

69&ahya Harahap# Beberapa Permasalahan Hukum A'ara pada Peradilan Agama# Al-Hikmah#

=akarta# "4# h.'-4.

32

7/17/2019 Kk_THESIS


peraturan hukum dapat mengatur peristi,a atau perilaku manusia yang mungkin ter%adi di

,aktu yang akan datang dan dapat berlaku dalam kurun ,aktu selama mungkin. :

/ntuk mengetahui metode penemuan hukum dalam hukum 0slam# maka kita harus

mengetahui lebih dahulu karakter hukum 0slam baik yang berupa ,ahyu Allah yang

dituangkan dalam Al-Quran# Sunnah (na2ly!# dan hasil pemikiran ahli i%tihad terhadap Al-

Quran dan Sunnah (a2ly!. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum tidak

banyak dibandingkan dengan %umlah ayat Al-Quran itu sendiri# demikian pula bila

dibandingkan dengan masalah yang harus diberi ketetapan hukumnya yang selalu munul

dalam kehidupan di dunia ini. )arena itu Casulullah telah men%adi usatun hasanah dalam

men%alankan a%aran Al-Quran dengan hadits-haditsnya dalam men%elaskan ayat-ayat Al-

Quran tersebut."

/ntuk menafsirkan nash-nash Al-Quran dan Sunnah# memahami nash-nash# dan menari

hukum yang tidak %elas dalam Al-Quran telah digunakan i%tihad bil-raEyi dengan bermaam-

maam metode. 1etode i%tihad yang banyak dipakai antara lain6

1; 1etode penemuan hukum berdasarkan illat hukum

1etode i%tihad dengan dasar illat hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah ini dikenal

dengan istilah &iyas. 1u%tahid yang menggunakan metode ini harus meneliti semua sifat

yang ada pada masalah yang diari hukumnya dan pada masalah yang sudah ada

hukumnya# dan sifat itu yang seara logis menyebabkan ditetapkannya hukum tersebut

(takhriijul manath!.

Di antara sifat-sifat yang memenuhi syarat sebagai illat diari sifat-sifat yang samaantara masalah yang diari hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya.

Apabila ditemukan sifat yang sama yang ada pada masalah yang diari hukumnya

dengan sifat-sifat penyebab hukum pada masalah yang sudah ada hukumnya# maka

berarti ditemukan illat yang sama antara kedua masalah tersebut (tah&ii&ul manaath!.

Apabila telah diteliti bah,a kedua illat itu sama maka ditetapkan adanya illat pada

masalah yang diari hukumnya yang hukumnya disamakan dengan hukum pada

masalah yang telah ada hukumnya (manaathul hukmi !.

2; 1etode penemuan hukum atas dasar memperhatikan dlarurat

1etode ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah# seperti tentang dibolehkan makan

makanan yang diharamkan apabila tidak ada makanan keuali yang diharamkan itu

untuk mempertahankan hidup# sehingga melahirkan kaidah $ Adl-dlaruuraat tubiihul-

mahdhuuraat + yang artinya keadaan terpaksa menghalalkan yang diharamkan.

3; 1etode penemuan hukum menggunakan stihsan

70 Sudikno 1ertokusumo# op.it.# h. "4-"*.

71 Cahmat D%atmika# *alan (en'ari Hukum Islami pa"a ke Arah Pemahaman (etodologiI!tihad # dalam Amrullah Ahmad et.al.# 5rospek Hukum 0slam dalam )erangka 5embangunanHukum Nasional di 0ndonesia# =akarta# 0)AHA# "4# h."4'.

72 0bid.# h. ":-".

33

7/17/2019 Kk_THESIS


0stihsan ialah berpalingnya seorang mu%tahid dari suatu hukum kepada hukum lain yang

lebih dekat dengan tu%uan hukum.

1alik membagi istihsan men%adi empat bagian# yaitu6

a. 1eninggalkan dalil karena ada nash lain yang lebih maslahat.

b. 1eninggalkan dalil karena dalil i%maE lebih maslahat.

. 1eninggalkan dalil karena maslahat itu sendiri dan tidak terdapat illat pada

peristi,a yang akan ditetapkan hukumnya.

d. 1eninggalkan dalil karena menghindari kesusahan.

Abu Hanifah membaginya men%adi dua bagian6

a. 0stihsan 2iyas# yaitu meninggalkan 2iyas yang dhahir dan memakai 2iyas

yang lemah karena meninggalkan masya&ah.

b. 0stihsan meninggalkan 2iyas %ali karena dalil lain yang bertentangan# yaitu

)arena ada Sunnah yang menentang 2iyas dhahir# ada i%maE# dan ada

dlarurat.

4. 1etode penemuan hukum menggunakan ur/

;r/ atau adat kebiasaan ada dua maam# yaitu ur/ shahihah dan ur/ /asid . /rf shahihah

adalah urf yang tidak bertentangan dengan a%aran pokok 0slam seperti tauhid dan

ibadah# sedangkan ur/ /asid adalah urf yang bertentangan dengan a%aran 0slam baik

a2idah maupun syariah.

5ara ulama Hanafiyah dan 1alikiyah memandang bah,a hukum yang ditetapkan

dengan ur/ shahih sama dengan hukum yang ditetapkan dengan dalil syarEi sehingga

timbul kaidah <Ats-tsaabitu bil ur/i tsaabitun bidaliilin syar4iyin+.

*. 1etode penemuan hukum berdasarkan kemaslahatan

7erdasarkan penelitian induktif dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi ( isti&ra4 ! bah,a

syariat itu bertu%uan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. )emaslahatan

tersebut meliputi masalah pokok yaitu memelihara agama# %i,a# akal# keturunan# dan

harta.

5enafsiran terhadap nash apabila diterapkan akan bertentangan dengan kemaslahatan

umum maka penafsirannya dilakukan dengan penafsiran teologis# seperti umar tidak

menghukum penuri makanan yang dilakukan karena kelaparan.

/lama Hanabilah seperti Ath-3ufi# berpendapat bah,a dalam masalah muamalat#

pertimbangan maslahah lebih diutamakan daripada ketentuan nash khusus# seperti

i%tihad /mar 0bn )hattab yang men%adikan talak tiga sekaligus men%adi %atuh talak tiga

(talak ba4in kubra!.

1alik menyebut metode ini dengan al-maslahatul mursalah, Abu Hanifah menyebut al-

mashalihul aammah, Ahmad 0bn Hanbal menyebut al-istishlah# sedangkan Asy-Syafii

memasukkannya dalam bab 2iyas.

34

7/17/2019 Kk_THESIS


Seara sederhana maslahat (al-maslahah! diartikan sebagai sesuatu yang baik atau

sesuatu yang bermanfaat. Al-@hazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam

kerangka $mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tu%uan-

tu%uan syara + yang meliputi lima hal yaitu memelihara agama# %i,a# akal# keturunan

dan harta.

1enurut Al-@hazali# suatu kemaslahatan harus seiring dengan tu%uan syaraE#

meskipun bertentangan dengan tu%uan-tu%uan manusia. Atas dasar ini# yang men%adi

tolok ukur dari maslahat itu adalah tu%uan dan kehendak syaraE# bukan didasarkan

pada kehendak ha,a nafsu manusia.

3u%uan syaraE dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengau pada aspek

per,u%udan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. 1uatan maslahat itu menakup

kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. )emaslahatan

bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian

terhadap sesuatu itu baik atau buruk# tetapi lebih %auh dar itu ialah sesuatu yang baik

seara rasional harus sesuai dengan tu%uan syaraE.

. 1etode penemuan hukum menggunakan sadduda-d3arii4ah

!3ari4ah artinya %alan# atau sesuatu yang menyampaikan kepada

kese%ahteraan;kebaikan atau kerusakan;ke%elekan. Apabila ada sesuatu %alan yang

menyebabkan elaka;kehanuran maka harus ditutup. 1enutup %alan yang

menyebabkan kerusakan adalah suatu %alan i%tihad dalam menentukan hukumnya.

. 1etode penemuan hukum menggunakan istishhab

1etode ini berpegangan pada prinsip bah,a sebelum ada kepastian yang baru maka

keadaan yang lama tetap berlaku.

8. 1etode penemuan hukum menggunakan perubahan ,aktu dan tempat.

5erubahan ,aktu# tempat dan situasi termasuk masalah illat dan maslahat. Hasil i%tihad

pada suatu masa di suatu tempat belum tentu dapat diberlakukan di suatu masa dan di

tempat yang lain.

Dalam hukum 0slam# metode untuk menemukan hukum yang tersirat dalam teks

atau nash Al-Quran diperlukan daya nalar untuk mengetahui hakikat dan tu%uan suatu teks

yang memungkinkannya untuk merentangkan hukum yang berlaku dalam teks tersebut

kepada ke%adian lain yang bermunulan di balik teks itu. 1etode tersebut disebut ma/hum

mua/a&ah dan ma/hum mukhala/ah= yang dapat di%elaskan sebagai berikut6

1; 1afhum mu,afa2ah# yaitu suatu yang tidak diuapkan (maskut >anhu! sesuai dengan

apa yang diuapkan.

74 Husain Hamid Hasan# 6a3dari"ah al-(ashlahah fi al-Fi2h al-Islam" # dalam Bfrinaldi# ,eori

Kemaslahatan 5alam Wa'ana Pembaruan Hukum Islam 8 uatu Ka!ian terhadap Pemikiran6a!m 5in ,hufi # 1imbar Hukum No. ** 3h 00 ::"# Alhikmah J Ditbinbapera 0slam# =akarta# h. .

7* Abu Hamid al-@hazali# al-(ustashfa fi4Ilm al-shul # dalam Bfrinaldi# ibid

5 Amir Syarifuddin# op. it.# h. 4-*:.

35

7/17/2019 Kk_THESIS


1afhum mu,afa2ah dapat dibagi men%adi dua# yaitu /ahal khitab dan lahnul khitab.

1afhum 1u,afa2ah disebut /ahal khitab# apabila apa yang tidak diuapkan itu

hukumnya lebih utama daripada yang diuapkan# seperti larangan memukul orang tua

tidak disebutkan dalam nash Al-Quran tetapi dalam Al-Quran Surat al-0sraE ayat ('!

ditemukan larangan menguapkan kata $uf+ kepada orang tua. )alau menguapkan

kata-kata yang tidak pantas sa%a sudah dilarang# maka akan lebih dilarang kalau sampai

memukulnya. 1afhum mu,afa2ah disebut lahnul khitab# apabila yang tidak diuapkan

sama hukumnya dengan yang diuapkan# seperti larangan membakar harta benda

anak yatim yang dapat dipahami dari larangan Allah dalam Al-Quran Surat al-NisaE ayat

(":! yang melarang memakan harta anak yatim seara zalim dengan suatu anaman.

2; 1afhum mukhalafah# yaitu suatu lafazh yang tidak diuapkan berla,anan hukumnya

dengan apa yang diuapkan# baik dalam itsbat atau na/i -nya# seperti tidak ,a%ib zakat

binatang yang tidak digembalakan dapat dipahami dari hadits Casulullah yangme,a%ibkan membayar zakat binatang yang digembalakan. 1afhum mukhalafah ini

disebut %uga dalilul khitab dan dapat dibagi men%adi6

1; Ma/hum shi/ah# yaitu menggantungkan makan atas sesuatu dengan salah satu dari

sifat-sifatnya# seperti kifarat pembunuhan yang dinyatakan dengan memerdekakan

hamba sahaya yang mukmin.

2; Ma/hum illah# yaitu menggantungkan hukum atas sesuatu dengan adanya illat#

seperti diharamkannya khamer karena memabukkan.

3; Ma/hum >adad # yaitu menggantungkan hukum atas sesuatu dengan bilangan yang

tertentu# seperti firman Allah dalam hal dilakukannya hukum had menuduh zina#

apabila tidak mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya itu.

4; Ma/hum gh"yah# yaitu perkataan yang menun%ukkan adanya hukum sampai kepada

batas yang tertentu# seperti perintah membasuh tangan ketika ber,udlu hingga dua

buah sikutnya# %uga larangan Allah mengumpuli isteri pada ,aktu haidl hingga sui.

5; Ma/hum bashar # yaitu mengkhususkan hukum dengan apa yang disebutkan dalam

perkataan yang dinyatakan# tidak mengenai selain yang disebutkan dalam

perkataan tersebut dengan menggunakan adatul bashar, antara lain kata-kata

innama dan na/i sebelum istitsmaE. 1isalnya sabda Casulullah yang diri,iyatkan An-

Nasai yang mengatakan# $ Aku diperintahkan berudlu hanya di aktu akan

mengerjakan shalat .+'

7erdasarkan uraian tersebut# penulis dapat menyimpulkan bah,a ada kesamaan

antara hukum umum dan hukum 0slam dalam metode penemuan hukum terhadap

peraturan hukum atau nash yang bersifat umum# tidak %elas# dan tidak ditemukan peraturan

hukumnya atau nash-nya dalam Al-Quran. 1etode tersebut dapat berupa interpretasi#

konstruksi# dan menetapkan hukum yang tidak tersurat maupun tersirat dalam nash Al-

73 Ahmad Azhar 7asyir# shul Fi2ih# t.p.# &ogyakarta# "*# h. *'-*.

36

7/17/2019 Kk_THESIS


Quran. 1etode penemuan hukum yang telah diuraikan tersebut dapat digunakan hakim

dalam menyelesaikan peristi,a hukum konkrit. 1etode yang digunakan tergantung kepada

ob%ek yang harus diselesaikan atau ditemukan hukumnya dan kemampuan hakim yang

akan menggunakannya# karena itu terdapat korelasi positif antara kualitas intelektual hakim

dengan kemampuan melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan peristi,a hukum

konkrit.

BAB III

ME",DE PENELI"IAN

3.1. Pen&ekatan &an %i-at Penelitian

5enelitian ini menggunakan metode pendekatan (appr"ach! yuridis empirik (s"ci" legal

research!# yaitu meneliti tentang alasan-alasan yang men%adi pertimbangan hakim

5engadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar

ketentuan undang-undang dengan menekankan pada efektifitas 5asal 4 ayat (! /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4 mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami.

Sifat penelitian ini deskriptif analisis untuk memberikan gambaran seara %elas

tentang ob%ek yang diteliti dan memberikan analisis sehingga hasilnya lebih <alid.

3.2. L'kasi

okasi penelitian ini adalah 5engadilan Agama 1alang yang mempunyai

kompetensi relatif seluas ,ilayah )ota 1alang. Alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini

karena di 5engadilan Agama 1alang terdapat kasus izin poligami dengan alasan di luar

ketentuan undang-undang yang men%adi ob%ek penelitian dan di 5engadilan Agama 1alang

tersebut dimungkinkan diadakan penelitian.

3.3. %u#ek Penelitian

Sub%ek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan izin

poligami di 5engadilan Agama 1alang# yaitu para hakim# 5anitera 5engganti sebagai

pendamping hakim dalam persidangan# dan pihak-pihak berperkara (yustisiabel!.

5enelitian ini menggunakan teknik purp"si$e sampling, yakni penentuan sampel

dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. 5enentuan sampel 5engadilan Agama

1alang dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan# yaitu 5engadilan Agama

1alang sebagai 5engadilan Agama )elas 0 A sehingga dituntut adanya hakim yang

berkualitas baik dari segi senioritas maupun kemampuan dalam menangani perkara# tingkat

pendidikan masyarakat )ota 1alang relatif tinggi sehingga berpengaruh terhadap kualitas

perkara yang diterima oleh 5engadilan Agama 1alang termasuk perkara permohonan izin

poligami# dan beragamnya alasan permohonan izin poligami di luar ketentuan undang-

undang yang dia%ukan kepada 5engadilan Agama 1alang.

37

7/17/2019 Kk_THESIS


5enentuan sampel sub%ek penelitian dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang

pernah terlibat dalam pelaksanaan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang dari tahun "-::". Sub%ek penelitian ini meliputi6

1; Hakim 5engadilan Agama 1alang yang pernah memutus perkara izin poligami dengan

alasan diluar ketentuan undang-undang. Hakim 5engadilan Agama 1alang ber%umlah

orang. Hakim yang di%adikan sampel adalah mereka yang pernah memutus perkara izin

poligami di luar ketentuan undang-undang dari tahun "-::" sebanyak * orang.

2; Hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur yang berkedudukan di Surabaya sebanyak

" orang# yakni hakim yang pernah memutus perkara pada tingkat banding terhadap

putusan permohonan izin poligami 5engadilan Agama 1alang yang dimohonkan

banding oleh pihak isteri karena merasa tidak menerima terhadap dikabulkannya

permohonan suami untuk berpoligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang.

Hakim 5engadilan 3inggi Agama ini diharapkan dapat menilai seara ob%ektif terhadap

putusan 5engadilan Agama 1alang yang telah mengabulkan permohonan izin poligami

dengan alasan di luar ketentuan undang-undang.

3; 5anitera 5engganti yang pernah mendampingi hakim dalam persidangan tersebut.

5anitera 5engganti 5engadilan Agama 1alang ber%umlah orang# sedangkan 5anitera

5engganti yang di%adikan sampel adalah mereka yang pernah mendampingi hakim

dalam persidangan tersebut ber%umlah * orang.

4; 5ihak-pihak berperkara (yustisiabel! dalam permohonan izin poligami dengan alasan di

luar ketentuan undang-undang. 5ihak-pihak berperkara tersebut seluruhnya ber%umlah

' orang. Adapun pihak-pihak yang di%adikan sampel adalah ": orang.

5; /lama yang menguasai hukum 0slam untuk diketahui pendapat dan pandangannya

mengenai permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang

yang dikabulkan oleh hakim 5engadilan Agama. /lama tersebut berasal dari 1a%elis

/lama 0ndonesia (1/0! )ota 1alang " orang# unsur Cais Syuriah Nahdlatul /lama (N/!

9abang )ota 1alang " orang# dan 1a%elis 3ar%ih 1uhammadiyah 1alang " orang.

=umlah seluruh responden dalam penelitian ini adalah6

1; Hakim 5engadilan Agama 1alang 6 * orang

2; Hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya 6 " orang

3; 5anitera 5engganti 6 * orang

4; 5ihak-pihak berperkara 6 ": orang

5; /lama 6 ' orang

=umlah 6 4 orang

3.. Bahan Penelitian

38

7/17/2019 Kk_THESIS


/ntuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan

pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan dari hasil

,a,anara mengenai alasan-alasan yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama

dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang dengan hakim 5engadilan Agama# 5anitera 5engganti# dan pihak-pihak berperkara

(yustisiabel!. Data sekunder berupa bahan hukum# yaitu6

1; 7ahan hukum primer# meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat# antara lain

/ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun "#

/ndang-undang Nomor 3ahun "8 tentang 5eradilan Agama# /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan# 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*

tentang 5elaksanaan /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 dan putusan 5engadilan

Agama 1alang serta 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya tentang

permohonan izin poligami.2; 7ahan hukum sekunder# antara lain buku-buku atau literatur# laporan hasil penelitian

berupa tesis serta artikel dan laporan hasil seminar# diskusi maupun simposium.

3; 7ahan hukum tersier yang berupa kamus hukum# kamus 7ahasa 0ndonesia dan

ensiklopedi umum maupun ensiklopedi hukum 0slam.

3.!. Instrumen Penelitian

3.!.1. /a)an0ara

/ntuk memperoleh data primer dilakukan ,a,anara seara mendalam (depth

inter$ie ! dan ,a,anara semi terpimpin (semi structure! terhadap responden dengan

mengau pada pedoman ,a,anara (inter$ie guide!. Ga,anara dilakukan berdasarkan

pertanyaan-pertanyan yang telah disiapkan sebagai pedoman ,a,anara tetapi peneliti

dapat mengembangkan dengan <ariasi-<ariasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika

,a,anara. Hasil ,a,anara yang dilakukan dapat dibantu dengan atatan lapangan

(/ield n"te!. 5enelitian %uga menggunakan kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat

kombinasi antara terbuka dan tertutup# sehingga masih memberi kemungkinan kepada

responden untuk memberikan %a,aban yang sesuai dengan pendapat dan pandangannya.

)uesioner tersebut memuat daftar pertanyaan untuk mengungkap pemahaman responden

terhadap alasan-alasan permohonan izin polgami menurut ketentuan undang-undang# sikap

dan pandangan responden terhadap permohonan izin poligami dengan alasan di luar

ketentuan undang-undang# faktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang#

dan pandangan responden terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai

alasan-alasan permohonan izin poligami.

39

7/17/2019 Kk_THESIS


3.!.2. %tu&i D'kumentasi

Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum

primer# sekunder# dan tersier sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

3.. $alann+a Penelitian

angkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga tahap# yaitu 6

1; 3ahap persiapan

3ahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan# melakukan pra sur<ai#

penyusunan usulan penelitian yang kemudian dikonsultasikan# seminar usulan penelitian

dan penyempurnaannya# penyusunan kuesioner dan pedoman ,a,anara.

2; 3ahap pelaksanaan

5ada tahap ini# untuk penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan dan pengka%ian

terhadap data sekunder# yang meliputi bahan hukum primer# sekunder dan tersier sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. 5enelitian lapangan dilakukan dengan

penentuan responden dan pengumpulan data melalui ,a,anara dan kuesioner yang telah

disusun# %uga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap

putusan pengadilan.

3; 3ahap penyelesaian

5ada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan# yaitu penulisan laporan a,al hasil penelitian

dan analisis data# dilan%utkan dengan konsultasi dan perbaikan# dan penyusunan laporan

akhir.

Sesuai instrumen penelitian yang digunakan# maka data yang diperoleh dalam

penelitian dibedakan atas6

1; Data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa6

1; 7erbagai peraturan# yurisprudensi# literatur# dan laporan hasil penelitian# khususnya

yang berkaitan dengan permohonan izin poligami di 5engadilan Agama 1alang.

2; Data yang diperoleh dari putusan 5engadilan Agama 1alang dan 5engadilan 3inggi

Agama =a,a 3imur di Surabaya dari tahun " sampai dengan ::".

2; Data yang diperoleh melalui ,a,anara dengan responden dan kuesioner yang

dibagikan kepada para hakim 5engadilan Agama 1alang# yaitu6

1; 5emahaman responden (khususnya hakim! terhadap alasan-alasan permohonan izin

poligami menurut ketentuan undang-undang.

2; Sikap responden (khususnya hakim! terhadap permohonan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang.

3; ?aktor-faktor yang menyebabkan hakim 5engadilan Agama mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang.

40

7/17/2019 Kk_THESIS


4; 5endapat dan pandangan /lama dalam menilai permohonan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang yang dikabulkan oleh hakim 5engadilan

Agama.

. Data yang diperoleh melalui ,a,anara bersifat melengkapi terhadap data yang

diperoleh melalui kuesioner mengenai hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

3.. Analisis Data

Analisis data adalah proses menari dan mengatur seara sistematis transkrip

inter$ie # atatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan untuk

meningkatkan pemahaman dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian

kepada orang lain. Seara substansial# dalam analisis data terkandung muatan

pengumpulan dan interpretasi data yang men%adi iri utama dari penelitian deskriptif

kualitatif.4

3ahapan-tahapan yang diperlukan dalam analisis data sebagai berikut6

1; Bditing

2; 9oding

3; 3abulasi

4; 0nterpretasi data

5; Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

meskipun penulis %uga memberikan data yang bersifat kuantitatif. 5eneliti menganalisis

putusan-putusan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang

dihubungkan dengan hasil ,a,anara dengan responden dihubungkan pula dengan

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini# dan mengambil data-data yang

berkualitas.

BAB I

HA%IL PENELI"IAN DAN PEMBAHA%AN

.1. Penera(an I4in P'ligami &i Penga&ilan Agama

Hukum aara pada umumnya dapat dibagi men%adi tiga tahap# yaitu tahap

pendahuluan# tahap penentuan# dan tahap pelaksanaan. 3ahap pendahuluan adalah tahap

persiapan sebelum aara pemeriksaan di persidangan# seperti menga%ukan permohonan.

3ahap penentuan adalah tahap pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari %a,ab

men%a,ab# pembuktian peristi,a sampai pada putusan. 3ahap pelaksanaan meliputi

pelaksanaan putusan sampai selesai.*

74 7ogdan dan 7iklen# dalam Brna Gidodo dan 1ukhtar# Konstruksi ke Arah Penelitian

5eskriptif # A<yruz# &ogyakarta# :::# h."'.

75 Sudikno 1ertokusumo# Hukum A'ara Perdata Indonesia# iberty# &ogyakarta# "88# h.4.

41

7/17/2019 Kk_THESIS


/ntuk mengetahui penerapan izin poligami di 5engadilan Agama 1alang maka penelitian

ini membagi dalam dua tahap# yaitu tahap pendahuluan atau tahap penga%uan permohonan

dan tahap penentuan atau pemeriksaan. 3ahap pendahuluan atau penga%uan permohonan

menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan penga%uan surat permohonan izin

poligami# sedangkan tahap penentuan atau pemeriksaan tentang pemeriksaan di

persidangan yang dimulai dari %a,ab men%a,ab# pembuktian sampai pada hakim memutus

permohonan izin poligami.

.1.1. "aha( Penga#uan Perm'h'nan

5asal 4 ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 menentukan bah,a

seorang suami yang akan berpoligami ,a%ib menga%ukan permohonan kepada pengadilan

di daerah tempat tinggalnya. 5ermohonan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis

sebagaimana ditentukan 5asal 4: 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*.

Dalam praktik di 5engadilan Agama 1alang# seorang suami yang akan berpoligami

menga%ukan permohon izin poligami seara tertulis kepada 5engadilan Agama. Hal

demikian telah sesuai dengan ketentuan 5asal 4 ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun

"4 %o. 5asal 4: 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*.

5ermohonan izin poligami di 5engadilan Agama 1alang pada tahun "-::"

ber%umlah '4 perkara# terdiri dari perkara pada tahun "# "* perkara pada tahun :::

dan ": perkara pada tahun ::"# sebagaimana dalam rinian 3abel " berikut 6

"ABEL 1PERKARA PERM,H,NAN I5IN P,LI6AMI

DI PEN6ADILAN A6AMA MALAN6

"AHUN 1777*2881

No No. 5erkara =umlah

"ahun 1777

" *;5dt.@;::";5A 1lg

4"8;5dt.@;::";5A 1lg' 4'';5dt.@;::";5A 1lg

4 4*;5dt.@;::";5A 1lg

* 48;5dt.@;::";5A 1lg perkara

*';5dt.@;::";5A 1lg

:";5dt.@;::";5A 1lg

8 :;5dt.@;::";5A 1lg

'";5dt.@;::";5A 1lg

"ahun 2888

" "';5dt.@;:::;5A 1lg

:;5dt.@;:::;5A 1lg

42

7/17/2019 Kk_THESIS


' '4";5dt.@;:::;5A 1lg

4 4;5dt.@;:::;5A 1lg

* *"*;5dt.@;:::;5A 1lg

*4;5dt.@;:::;5A 1lg

';5dt.@;:::;5A 1lg "* perkara

8 ;5dt.@;:::;5A 1lg

4;5dt.@;:::;5A 1lg": ::;5dt.@;:::;5A 1lg

"" '4;5dt.@;:::;5A 1lg

" 8:;5dt.@;:::;5A 1lg

"' 8*:;5dt.@;:::;5A 1lg

"4 88;5dt.@;:::;5A 1lg

"* ";5dt.@;:::;5A 1lg

"ahun 2881

" ";5dt.@;::";5A 1lg

4';5dt.@;::";5A 1lg

' ;5dt.@;::";5A 1lg

4 '"";5dt.@;::";5A 1lg* '";5dt.@;::";5A 1lg ": perkara

48;5dt.@;::";5A 1lg

*';5dt.@;::";5A 1lg

8 ;5dt.@;::";5A 1lg

';5dt.@;::";5A 1lg

": 88;5dt.@;::";5A 1lg

Sumber6 Data sekunder dari 5engadilan Agama 1alang setelah diolah

oleh penulis tahun ::

5ermohonan izin poligami dalam /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 nampak

merupakan perkara <oluntair namun undang-undang tersebut %uga mengkaitkan masalah

izin poligami dengan persetu%uan dari isteri sehingga 1ahkamah Agung memberi petun%uk

dalam hal permohonan izin poligami tidak dapat dilakukan seara <oluntair tetapi harus

dalam bentuk gugatan yang bersifat kontensius.

Dalam praktik di 5engadilan Agama 1alang# 5ermohonan izin poligami tersebut

tidak dibuat dalam bentuk <oluntair tetapi dalam bentuk gugatan kontensius karena selalu

melibatkan kepentingan pihak lain# yaitu berkaitan dengan kepentingan isteri. Dalam hal ini

suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.

Ada yang berpendapat bah,a permohonan izin poligami dapat dibuat dalam bentuk

<oluntair asalkan antara pihak suami isteri telah sepakat sehingga suami isteri dapat seara

bersama-sama menga%ukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan tersebut

76 Dalam hal ini %uga dikaitkan dengan rumusan 5asal * )ompilasi Hukum 0slam yang menyatakan

bah,a bilamana 5engadilan Agama memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang#sedang isteri tidak mau memberikan persetu%uannya maka terhadap penetapan ini isteri atau suamidapat menga%ukan banding atau kasasi. ihat dalam 1ahkamah Agung C0# Pedoman Pelaksanaan

,ugas dan Administrasi Pengadilan Buku II # 5royek 5embinaan 3ehnis &ustisial 1ahkamah Agung C0# "# h.".

77 Gildan Suyuthi (peny.!# Beberapa Permasalahn A'ara Perdata Peradilan Agama dalam ,an"a

*awab# 1ahkamah Agung C0# ::"# h.

43

7/17/2019 Kk_THESIS


keduanya bertindak sebagai pihak pemohon# yaitu suami sebagai pihak pemohon 0 dan

isteri sebagai pihak pemohon 00. 5ermohonan yang dibuat dalam bentuk <oluntair dapat

dilakukan apabila isteri sudah menyetu%ui sebelum permohonan tersebut

dia%ukan ke 5engadilan Agama.

Apabila isteri tidak menyetu%ui maka dibuat dalam bentuk kontensius. 5endapat tersebut

dalam praktiknya akan munul masalah apabila isteri yang menyetu%ui suaminya

berpoligami sebelum permohonan dia%ukan kepada pengadilan# namun ternyata dalam

proses pemeriksaan isteri berubah sikap men%adi tidak menyetu%ui permohonan tersebut. 8

5ermohonan izin poligami dalam bentuk gugatan kontensius lebih tepat tanpa harus

dibedakan ada atau tidak adanya persetu%uan isteri sebelum permohonan dia%ukan ke

pengadilan.

5ermohonan izin poligami dalam bentuk gugatan kontensius dia%ukan oleh seorang suami

yang akan berpoligami kepada ketua pengadilan yang berkompeten yaitu yang me,ilayahi

tempat kediaman suami. 5ermohonan tersebut memuat tuntutan hak dan merupakan

landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. 5enyusunan surat

permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya tuntutan

hak yang harus mempunyai kepentingan hukum yang ukup.8:

H0C dan Cbg. hanya mengatur tentang ara menga%ukan gugatan# sedangkan ketentuan

mengenai syarat-syarat isi gugatan dapat ditemukan dalam 5asal 8 nomor ' C<. yang

menentukan bah,a gugatan harus memuat yaitu identitas pihak-pihak# /undamentum

petendi # dan petitum.5ermohonan izin poligami yang dia%ukan harus memenuhi unsur-unsur yaitu6

a. 0dentitas pihak-pihak berperkara

0dentitas pihak-pihak dalam permohonan izin poligami yang dia%ukan ke 5engadilan

Agama 1alang terdiri dari nama# umur# agama# peker%aan# tempat tinggal# dan

kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang dia%ukan. )edudukan suami sebagai

pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.

b. 5osita

78 3ermohon dalam 5erkara No. *';5dt.@;::";5A 1lg. telah menyetu%ui seara lisan 5emohon

untuk menikah lagi# karena pasangan tersebut tidak mempunyai keturunan. Namun setelah3ermohon mengetahui bah,a alon isteri 5emohon yang bersikap tidak simpatik dan keluarga alonisteri 5emohon yang bersikap meleehkan 3ermohon karena tidak mempunyai anak# maka3ermohon tidak menyetu%ui 5emohon menikah lagi# sehingga niat suami yang semula menggebuuntuk melakukan poligami men%adi kaau dan tidak menghadiri persidangan sehingga perkaratersebut gugur. Demikian %uga dalam perkara No. 88;5dt.@;::";5A 1lg.# 3ermohon yang semulamenyetu%ui seara lisan dan tertulis namun kemudian menabut persetu%uan tersebut# karena barumendengar bah,a ternyata alon isteri 5emohon tersebut adalah %anda beranak dua# sehingga3ermohon kha,atir 5emohon akan melalaikan tanggung %a,abnya terhadap anak-anak 5emohondan 3ermohon yang ber%umlah tiga orang dan mereka sedang kuliah.

79 5asal 4 ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun "480 3untutan hak dan kepentingan hukum yang ukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sa%a

yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Sudikno 1ertokusumo# Hukum A'ara PerdataIndonesia# op.it.# h. ''-'4.

44

7/17/2019 Kk_THESIS


5osita adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan

dasar serta adanya alasan-alasan dari tuntutan (/undamentum petendi !. 5osita terdiri dari

dua bagian# yaitu68"

". 7agian yang menguraikan tentang ke%adian-ke%adian atau peristi,a-peristi,a yang ter%adi

sehingga permohonan tersebut dia%ukan ke pengadilan. 7agian ini %uga merupakan

pen%elasan duduk perkaranya sehingga bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan

(/eitelijke gr"nden!.

. 7agian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan

hukum yang men%adi dasar yuridis dari tuntutan (rechtelijke gr"nden!.

5ermohonan izin poligami yang dia%ukan ke 5engadilan Agama 1alang ada yang

mendalilkan alasan-alasan sesuai dengan ketentuan /ndang-undang Nomor " 3ahun "4#

namun ada pula yang menga%ukan alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang#

sebagaimana dapat diketahui dari putusan 5engadilan Agama 1alang mengenai

permohonan izin poligami selama tahun "-::" yang dapat digambarkan dalam 3abel

berikut6

"ABEL 2

ALA%AN*ALA%AN PERM,H,NAN I5IN P,LI6AMI

DI PEN6ADILAN A6AMA MALAN6

"AHUN 1777*2881

Alasan-alasan

No. 3ahun =umlah

5erkara

Sesuai ketentuan

undang-undang

Di luar ketentuan

undang-undang

" " '

::: "*

' ::" ": 4

=umlah '4 " "85rosentase "::K 4K *'K

Sumber6 Data sekunder dari 5engadilan Agama 1alang setelah diolah oleh

penulis tahun ::

Alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam permohonan

tersebut# sebagaimana dalam 3abel ' sebagai berikut 6

"ABEL 3

81 Abdul 1anan# Penerapan Hukum A'ara Perdata di 0ingkungan Peradilan Agama# Al-Hikmah#

=akarta# :::# h. ".

45

7/17/2019 Kk_THESIS



%E%UAI KE"EN"UAN UNDAN6*UNDAN6

No. Alasan-alasan =umlah

5erkara

" 0steri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai

isteri

'

0steri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan

*

' 0steri tidak dapat melahirkan keturunan 8

=umlah"

Sumber6 Data sekunder 5engadilan Agama 1alang 3ahun " - ::" setelah

diolah oleh penulis tahun ::

Alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang yang dia%ukan dalam permohonan

tersebut adalah suami telah men%alin hubungan dengan ,anita lain# suami telah ka,in sirri8

dengan alon isteri# suami ingin mempunyai anak lagi# kemampuan seksual suami sangat

tinggi# suami memenuhi permintaan alon isteri dan keluarganya# dan isteri sibuk beker%a#

sebagaimana dalam 3abel 4 sebagai berikut 6

"ABEL


DI LUAR KE"EN"UAN UNDAN6*UNDAN6

No. Alasan-alasan =umlah 5rosentase

" Suami telah men%alin hubungan dengan ,anita

lain

*: K

Suami telah ka,in sirri dengan alon isteri ""K

' Suami ingin mempunyai anak lagi ""K

4 )emampuan seksual suami sangat tinggi ""K

* Suami memenuhi permintaan alon isteri dan

keluarganya

""K

82 )a,in sirri adalah perka,inan yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama 0slam tanpa

diatatkan di Kantor Urusan Agama.

46

7/17/2019 Kk_THESIS


0steri sibuk beker%a " K

=umlah"8 "::K

Sumber6 Data sekunder dari 5engadilan Agama 1alang 3ahun " - ::" setelah


Alasan suami telah men%alin hubungan dengan ,anita lain merupakan alasan di

luar ketentuan undang-undang yang dominan# %umlahnya menapai perkara (*: K!.

Alasan men%alin hubungan dengan ,anita lain tersebut dapat dirini lagi# yaitu6

1; Hubungan tersebut belum pada taraf hubungan seksual

2; Hubungan sampai taraf hubungan layaknya suami isteri

3; Hubungan layaknya suami isteri sampai hamil

4; Hubungan layaknya suami isteri sampai melahirkan anak

Alasan telah men%alin hubungan dengan ,anita lain dirumuskan antara lain sebagai

berikut 6

7ah,a rumah tangga 5emohon dan 3ermohon ukup harmonis dan bahagia lahir

maupun batin namun 5emohon telah berhubungan dengan ,anita lain sudah tahun

lamanya# oleh karena itu 5emohon menyampaikan kepada 3ermohon bah,a 5emohon

bermaksud menikah lagi dan 3ermohon menyatakan tidak keberatan dan menyetu%ui5emohon menikah lagi.8'

Alasan suami telah ka,in sirri dengan alon isteri ber%umlah perkara (""K!. Alasan ini

pada dasarnya tidak berbeda dengan alasan pertama namun %alinan hubungan tersebut

dilan%utkan dengan perka,inan sirri yang menurut keyakinannya merupakan upaya

menghidari perbuatan dosa. Alasan tersebut dirumuskan antara lain sebagai berikut6

7ah,a rumah tangga 5emohon dan 3ermohon ukup harmonis dan bahagia lahir

batin# namun 5emohon telah ka,in sirri dengan ,anita lain dan sudah berhubungan

layaknya suami isteri sehingga ,anita tersebut hamil bulan# oleh karena itu

5emohon menyampaikan kepada 3ermohon bah,a 5emohon bermaksud menikah

lagi dan 3ermohon menyatakan tidak keberatan 5emohon menikah lagi.84

Alasan suami ingin mempunyai anak lagi ber%umlah perkara (""K!. Suami yang

menga%ukan poligami dengan alasan ini masing-masing telah mempunyai dua dan tiga

83 5ermohonan 0zin 5oligami No. ::;5dt.@;:::;5A 1lg# tanggal September :::

84 5ermohonan 0zin 5oligami No. *4;5dt.@;::;5A 1lg.# tanggal ' Agustus :::.

47

7/17/2019 Kk_THESIS


orang anak# bahkan anak-anaknya sudah memasuki usia rema%a dan de,asa. Salah satu

permohonan tersebut dia%ukan seorang suami dengan alasan yang dirumuskan sebagai

berikut6

7ah,a 5emohon dan 3ermohon setelah perka,inan tersebut telah hidup rukuan

hingga sekarang ini# dan telah dikaruniai (dua! orang anak yang masing-masing

bernama @# umur " tahun# dan D# umur "' tahun.

7ah,a 5emohon sangat mendambakan keturunan lagi dari 3ermohon# tetapi

3ermohon tidak sanggup lagi karena kondisi fisik sudah tidak memungkinkan untuk

melahirkan anak lagi dan 3ermohon menyetu%ui 5emohon untuk menikah lagi.8*

Alasan kemampuan seksual suami sangat tinggi ber%umlah perkara (""K!. Alasan ini

dia%ukan bukan karena isteri tidak mampu melaksanakan ke,a%iban atau isteri mengalami

sakit# tetapi karena tuntutan suami untuk melakukan hubungan seksual yang melebihi dari

kemampuan seorang suami pada umumnya# sehingga solusi poligami lebih baik daripada

suami ter%erumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Salah satu permohonan

tersebut dia%ukan oleh seorang suami yang telah mempunyai orang anak dengan alasan

yang dirumuskan sebagai berikut 6

7ah,a rumah tangga 5emohon dan 3ermohon ukup harmonis# namun 5emohon

yang masih sangat kuat untuk melakukan hubungan sami isteri seara rutin# ternyata

akhir-akhir ini 3ermohon merasa kealahan dalam melayani 5emohon untuk

melakukan hubungan seksual# oleh karena itu 5emohon menyampaikan kepada3ermohon bah,a 5emohon akan menikah lagi demi kebahagiaan bersama# 3ermohon

menyatakan tidak keberatan.8

Alasan suami memenuhi permintaan alon isteri dan keluarganya ber%umlah perkara

(""K!. Alasan ini dia,ali adanya %alinan hubungan antara suami dengan alon isteri

sehingga alon isteri dan keluarga meminta atau menuntut pertanggung%a,aban atas

hubungan yang telah mereka lakukan selama ini. Alasan tersebut dirumuskan6

7ah,a meskipun 3ermohon masih sanggup melayani 5emohon dengan baik# tetapi

5emohon telah berhubungan dengan ,anita lain dan bermaksud memenuhi permintaan

atau tuntutan alon isteri 5emohon dan keluarganya untuk menikahi alon isteri

3ermohon seara resmi dan diatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.8

Alasan isteri sibuk beker%a ber%umlah " perkara (K!. Suami yang menga%ukan alasan ini

tidak menyatakan isterinya tidak mampu melayani bahkan dinyatakan dengan tegas bah,a

85 5ermohonan 0zin 5oligami No. ';5dt.@;:::;5A 1lg.# tanggal 8 Agustus :::.

86 5ermohonan 0zin 5oligami No. ;5dt.@;::";5A 1lg.# tanggal " Agustus ::".

87 5ermohonan 0zin 5oligami No. 4;5dt.@;:::;5A 1lg.# tanggal ": =uni :::.

48

7/17/2019 Kk_THESIS


isteri sanggup melayani dengan baik# tetapi karena kesibukan isteri dalam beker%a

dikha,atirkan suami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Alasan

tersebut dirumuskan sebagai berikut6

7ah,a rumah tangga 5emohon dan 3ermohon selama ini rukun dan harmonis# dan

3ermohon sebagai isteri tetap melayani 3ermohon dengan baik# tetapi akhir-akhir ini

3ermohon terlalu sibuk dalam peker%aannya sehingga kha,atir 5emohon %atuh pada

hal-hal yang tidak diinginkan# oleh karena itu 5emohon akan menikah lagi dan

3ermohon telah menyatakan tidak keberatan.88

. 5etitum.

5etitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh 5emohon agar diputuskan oleh

hakim dalam persidangan dan tuntutan tersebut akan ter%a,ab dalam amar putusan.

5etitum harus dirumuskan seara %elas# singkat dan padat (een duidelijke en bepalde

c"nclusie! sebab tuntutan yang tidak %elas maksudnya atau tidak sempurna dapat

mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.8 0si tuntutan

yang diminta oleh pemohon harus dibuat %elas dan terang# berdasarkan hukum# dan

didukung oleh posita.

Dalam praktik peradilan# petitum dapat dibagi men%adi tiga bagian# yaitu petitum primer atau

tuntutan pokok# tuntutan tambahan# dan petitum subsider atau tuntutan pengganti.

7entuk petitum yang terdapat dalam permohonan izin poligami di 5engadilan

Agama 1alang terdiri dari petitum primer dan subsider. 5etitum primer adalah tuntutan

pokok atau tuntutan yang sebenarnya# sedangkan petitum subsider adalah tuntutan

pengganti yang berfungsi untuk mengantisipasi %ika tuntutan pokok tidak diterima oleh

hakim.

5etitum primer dalam permohonan izin poligami tersebut dirumuskan sebagai

berikut6

1; 1engabulkan permohonan pemohon

2; 1emberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami! dengan alon isteri

pemohon bernama (--- binti --- ! :

3; 1enetapkan biaya perkara menurut hukum

5etitum subsider dirumuskan dengan kalimat $Apabila 5engadilan Agama berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya.+

.1.2. "aha( Penentuan atau Pemeriksaan

88 5ermohonan 0zin 5oligami No. :;5dt.@;";5A 1lg.# tanggal ' Iktober "

89 ihat 5asal 8 nomor ' C< dan 5utusan 1ahkamah Agung tanggal " Desember ": Nomor 4

);Sip;":# dalam Sudikno 1ertokusumo# op.it# h. '.

90 1enyebutkan nama alon isteri dan nama ayah kandung dari alon isteri tersebut

49

7/17/2019 Kk_THESIS


)egiatan hakim yang utama dan paling banyak adalah pada tahap penentuan atau

pemeriksaan di persidangan. 5ada dasarnya apa yang dilakukan hakim di persidangan

adalah mengkonstatasi peristi,a konkrit (legal pr"blem identi/icati"n!# mengkualifikasi

peristi,a konkrit yang berarti menetapkan peristi,a hukumnya dari peristi,a konkrit (legal

pr"blem s"l$ing), dan mengkonstitusi atau memberi hukumnya (decisi"n making !."

1enurut ketentuan 5asal 4 ayat ("! dan (! 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*#

dalam melakukan pemeriksaan mengenai permohonan izin poligami maka pengadilan

harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan# dan pemeriksaan pengadilan

untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya ': (tiga puluh! hari setelah diterimanya

surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

Dalam praktik di 5engadilan Agama 1alang# sebelum pemeriksaan

dilakukan oleh ma%elis hakim# suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon

dipanggil oleh =urusita 5engganti untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan oleh)etua 1a%elis Hakim dalam 5enetapan Hari Sidang (5HS!. 5emeriksaan tersebut

dilakukan oleh ma%elis hakim sekitar ": hari sampai " hari setelah surat permohonan

diterima oleh 5engadilan Agama. Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan 5asal 4

ayat ("! dan (! 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*# bahkan dilihat dari epatnya

rentang ,aktu tersebut sesuai pula dengan ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang

Nomor "4 3ahun ": yang menyebutkan bah,a peradilan dilakukan dengan sederhana#

epat# dan biaya ringan.

5asal 4" 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "* menentukan bah,a

5engadilan Agama selan%utnya memeriksa mengenai6

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami ka,in lagi# ialah 6

- bah,a isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai isteri

- bah,a isteri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

- bah,a isteri tidak dapat melahirkan keturunan

b. Ada atau tidaknya persetu%uan dari isteri# baik persetu%uan lisan maupun tertulis# apabila

persetu%uan itu merupakan persetu%uan lisan# persetu%uan itu harus diuapkan di depan

sidang pengadilan

. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk men%amin keperluan hidup isteri-isteri

dan anak-anak# dengan memperlihatkan6

- surat keterangan mengenai penghasilan suami# yang ditandatangani oleh

bendahara tempat beker%a#

- surat keterangan pa%ak penghasilan# atau

- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

d. Ada atau tidak adanya %aminan bah,a suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan

anak-anak mereka dengan pernyataan atau %an%i dari suami yang dibuat dalam bentukyang ditetapkan untuk itu.

91 Sudikno 1ertokusumo# op.it.#h.

50

7/17/2019 Kk_THESIS


Dalam penerapannya di 5engadilan Agama 1alang# kendati dalam tahap ini hakim

sudah mengetahui bah,a permohonan izin poligami yang diperiksa tidak memenuhi

alasan-alasan sebagaimana 5asal 4" huruf a 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "*

tersebut# tetapi tetap melan%utkan untuk melakukan pemeriksaan syarat-syarat menga%ukan

permohonan izin poligami sebagaimana 5asal 4" huruf b# # dan d. 5emeriksaan tersebut

dilakukan dengan mendengar keterangan pihak-pihak# alon isteri pemohon# dan saksi-

saksi.

5asal 4' 5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "* menentukan bah,a apabila

pengadilan berpendapat bah,a ukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari

seorang maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa mengizinkan pemohon

untuk menikah lagi atau berpoligami.

Dalam penerapannya di 5engadilan Agama# kendati permohonan izin poligami

tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan %uga dikabulkan oleh hakim#

sebagaimana 3abel * sebagai berikut6

"ABEL !

PERKARA PERM,H,NAN I5IN P,LI6AMI

Alasan-alasan )eterangan92No 3ahun =umlah

5erkara

Sesuai

ketentuan

undang-

undang

Di luar

ketentuan

undang-

undang

Dikabulka

n

Ditolakain-lain

" " ' : :

::: "* "* : :

' ::" ": 4 " " diabut gugur

=umlah " "8 ': " '

Sumber6 Data sekunder dari 5engadilan Agama 1alang tahun "-::" setelah diolah

oleh penulis tahun ::

5ermohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang yang ber%umlah

"8 perkara tersebut telah dikabulkan oleh hakim se%umlah "* perkara (8'#''K!# sedangkan

92 Dicabut berarti pemohon menata!an mencabut atau ti"a! me#an$ut!an per!arana% se"ang!an gugur

berarti pemohon ti"a! ha"ir pa"a persi"angan ang te#ah "itentu!an mes!ipun te#ah "ipanggi# secara sah "an patut. &ihat 'asa# 124 ()*. +atu per!ara "icabut "engan a#asan "i #uar !etentuan un"ang,un"ang% se"ang!an 2 per!ara gugur ter"iri "ari 1 per!ara "engan a#asan sesuai !etentuan un"ang,un"ang "an 1 per!ara "engana#asan "i #uar !etentuan un"ang,un"ang.

51

7/17/2019 Kk_THESIS


sisanya sebanyak ' perkara (".K! yang terdiri dari " perkara gugur# " perkara ditolak

dan " perkara diabut. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang dikabulkan tersebut

sebagaimana dalam 3abel berikut6

"ABEL


DI LUAR KE"EN"UAN UNDAN6*UNDAN6 9AN6 DIKABULKAN

No. Alasan-alasan =umlah

5erkara

" Suami telah men%alin hubungan dengan ,anita lain

Suami telah ka,in sirri dengan alon isteri

' Suami ingin mempunyai anak lagi

4 )emampuan seksual suami sangat tinggi

* Suami memenuhi permintaan alon isteri dan

keluarganya

"

0steri sibuk beker%a "

=umlah "*

Sumber6 Data sekunder dari 5engadilan Agama 1alang 3ahun " - ::" setelah


Seara yuridis formal# permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang tersebut seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak apabila

pemohon tidak bisa membuktikan alasan-alasannya dalam persidangan. 5ermohonan izin

poligami yang tidak menyampaikan alasan-alasan atau dasar keinginannya seara yuridis

untuk berpoligami maka permohonan tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonanyang kabur ("bscuur libel ! sehingga permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

Dalam penerapannya di 5engadilan Agama 1alang# data yang ada menun%ukkan

bah,a tidak adanya alasan menurut ketentuan undang-undang dalam permohon izin

poligami tidak men%adi penghalang bagi hakim untuk mengabulkan permohonan izin

poligami. Hakim tidak merasa terikat bahkan mengesampingkan ketentuan 5asal 4 ayat (!

/ndang-undang Nomor " 3ahun "4 mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk

melakukan poligami. Dalam tahap ini# hakim telah banyak melakukan penemuan hukum

(rechts$inding), baik dalam tataran konstruksi hukum maupun penemuan hukum bebas#

namun apabila dilihat dari putusan-putusan hakim mengenai permohonan izin poligami

52

7/17/2019 Kk_THESIS


tersebut# dalam tataran interpretasi terhadap alasan-alasan yang ditentukan dalam 5asal 4

ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 belum tampak dilakukan. 7eberapa alasan

dari alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut sebenarnya bisa

diinterpretasi# seperti alasan kemampuan seksual suami sangat tinggi dan alasan isteri

sibuk beker%a dapat diinterpretasikan seara ekstensif sehingga karena keadaan tersebut

akhirnya isteri tidak sanggup atau tidak dapat men%alankan ke,a%iban seara penuh

sebagai isteri. 5ertimbangan hakim 5engadilan Agama 1alang dalam putusannya masih

belum tampak melakukan hal-hal yang bersifat interpretatif terhadap ketentuan 5asal 4 ayat

(! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4# tetapi hanya deskripsi dan argumentasi tentang

pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan

5asal * ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4# sehingga atas dasar itu

permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim.

7erkaitan dengan pertimbangan hukum# 5asal ayat ("! /ndang-undang Nomor

3ahun "8 tentang 5eradilan Agama menentukan6

Segala penetapan dan putusan pengadilan# selain harus memuat alasan-alasan dan

dasar-dasarnya %uga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di%adikan dasar untuk

mengadili.

5asal tersebut sama makna dan tu%uannya dengan 5asal ' ayat ("! /ndang-

undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-undang Nomor '* 3ahun "6

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu# %uga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di%adikan dasar untuk

mengadili.

)etentuan ini bersifat imperatif# karena itu hakim tidak boleh mengabaikan dan

harus mampu memperlihatkan ,a,asan kematangan penguasaan hukum dan berpikir

seara sistematik dan profesional. 5utusan yang di%atuhkan tanpa moti<asi pertimbangan

hukum yang ukup# bertentangan dengan 5asal ayat ("! /ndang-undang Nomor

3ahun "8 dan 5asal ' ayat ("! /ndang-undang Nomor "4 3ahun ": %o. /ndang-

undang Nomor '* 3ahun ". 5utusan yang tidak memenuhi syarat dan tata ara

mengadili yang ditentukan undang-undang dapat dibatalkan oleh hakim dalam tingkat

banding atau kasasi.

5utusan yang dianggap ukup moti<asi pertimbangannya adalah putusan yang

menghimpun seara seksama pemeriksaan sidang# dari deskripsi semua fakta yang

ditemukan# diolah seara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan

dengan hukum material yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.

53

7/17/2019 Kk_THESIS


5endekatan yang digunakan induktif yang sistematik tahap demi tahap untuk menghimpun

suatu kesimpulan hukum tentang terbukti atau tidaknya dalil gugatan.'

5utusan izin poligami di 5engadilan Agama 1alang dari tahun "-::" terdapat "

perkara yang dimohonkan banding oleh pihak termohon. 5utusan tersebut telah

mengabulkan permohonan seorang suami untuk berpoligami dengan alasan karena telah

men%alin hubungan dengan ,anita lain dan telah ka,in sirri bahkan telah melahirkan

seorang anak# sedangkan pihak isteri atau termohon merasa keberatan suaminya

berpoligami karena tidak ada alasan menurut ketentuan undang-undang. Setelah melalui

proses pemeriksaan# hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami. Atas

putusan tersebut termohon merasa tidak bisa menerima dan menga%ukan permohonan

banding ke 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya. Dalam tingkat banding#

permohonan pemohon tersebut dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur sehingga

putusan hakim 5engadilan Agama 1alang dibatalkan.

5enulis sependapat dengan sikap hakim 5engadilan Agama 1alang yang


karena pertimbangan tertentu# namun seara kasuistis ketika permohonan izin poligami

tersebut tidak dikehendaki oleh pihak isteri maka hakim perlu bersikap hati-hati dalam

mempertimbangkannya. Hakim %uga perlu melakukan upaya menasihati atau melakukan

sosialisasi seara optimal terhadap pihak isteri mengenai hikmah poligami sehingga pihak

isteri bisa menyadari bah,a solusi itulah yang terbaik. 3erhadap putusan hakim 5engadilan

3inggi Agama =a,a 3imur tersebut penulis berpandangan# seandainya pertimbanganhakim 5engadilan Agama 1alang menerapkan ketentuan alasan-alasan poligami seara

yuridis formal sebagaimana yang dikehendaki oleh hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a

3imur dalam pertimbangan hukum putusan tingkat banding# maka "8 perkara permohonan

izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang yang dia%ukan kepada

5engadilan Agama 1alang tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur

sehingga harus dinyatakan tidak diterima. Sikap yang demikian tentu tidak akan memberi

%alan keluar yang baik bagi pihak yustisiabel dan semakin %auh dari keadilan.

Hakim harus merenungkan# mempertimbangkan# dan menge<aluasi seara

ermat kemungkinan atau alternatif putusan yang akan di%atuhkan. Hakim dalam

men%atuhkan putusan tidak hanya melihat dipenuhi atau tidak prosedur tertentu menurut

undang-undang# tetapi yang penting ialah putusan yang akan di%atuhkan itu dapat atau tidak

diterima menurut persyaratan keadilan maupun konsistensi sistem#4 terutama diterima oleh

pihak-pihak berperkara. )endati dalam praktiknya kadang sulit putusan itu memuaskan

kedua belah pihak sekaligus yang mempunyai kepentingan yang berbeda atau bahkan

bertentangan.

93 -aha (arahap% Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama% 'usta!a Kartini% a!arta% 1989%

h.349,351.

94 +u"i!no /erto!usumo% op.cit.% 88,89.

54

7/17/2019 Kk_THESIS


Hakim dalam men%atuhkan putusan harus mempertimbangkan tiga nilai kaidah hukum# yaitu

kepastian hukum (rechtssicherheit !# kemanfaatan (3eckmasigkeit !# dan keadilan

(gerechtigkeit !. 1enurut Cadbruh# hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum

tersebut# namun di antara ketiganya terdapat suatu spannungs-$erhaltnis # yaitu suatu

ketegangan satu sama lain karena masing-masing nilai dasar tersebut mempunyai tuntutan

yang berbeda sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.*

Hakim harus mengadili menurut hukum# berarti putusannya harus mengandung atau

men%amin kepastian hukum sehingga ada %aminan bah,a hukum di%alankan dan yang

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. 5utusan hakim harus bermanfaat bagi

yang bersangkutan maupun masyarakat karena masyarakat menginginkan adanya

keseimbangan tatanan dalam masyarakat. 5utusan harus adil bagi pihak-pihak berperkara

termasuk di dalamnya adil dalam perlindungan kepentingan pihak-pihak berperkara. )etiga

faktor tersebut harus diusahakan hadir seara proporsional dalam putusan atau paling tidak

ketiganya ada dalam putusan. Apabila ter%adi konflik antara keadilan# kepastian hukum dan

kemanfaatan# maka keadilan yang harus didahulukan. 1enurut Bsmi Garassih#

ketidakdilan merupakan a,al kerusakan kehidupan manusia karena masyarakat enderung

menari aranya sendiri untuk memperoleh keadilan.

5ertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan sering ter%adi. Hakim yang

menerapkan undang-undang sebagaimana bunyinya# maka dalam keadaan tertentu akan

dirasakan tidak adil (le# dura sed tamen scripta!. Apabila Hakim dihadapkan pada peristi,a

konkrit maka hakim harus memeahkannya# karena itu hakim harus bisa menari danmenemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya. Hakim dalam menerapkan

hukum bukan sebagai b"uche de la l"i dan tidak pula sebagai b"uche de la s"ciete.

Hakim harus memahami bah,a undang-undang adalah hukum# tetapi hukum tidak

hanya undang-undang# sehingga hakim dalam menerapkan ketentuan yang mengatur

poligami tidak harus menerapkan ketentuan undang-undang seara kaku# sebagaimana

dikemukakan Soer%ono Soekanto6

5erundang-undangan memang merupakan unsur dari sistem hukum# tapi sistem

hukum tidak hanya terdiri dari perundang-undangan. 5andangan yang

mengidentikkan hukum dengan undang-undang berakibat pada pandangan bah,a

kepastian hukum identik dengan kepastian undang-undang. ?a en/"rcement tidaka

hanya bagaimana menegakkan ketentuan undang-undang tetapi %uga menakup

peniptaan kedamaian. 8

95 *a"bruch% "a#am hainur *asi"% op.cit. h.17.

96 +u"i!no /erto!usumo% op.cit.% h. 90.

97 smi arassih% Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum 'roses 'enega!an

(u!um "an 'ersoa#an Kea"i#an% 'i"ato 'engu!uhan uru esar /a"a "a#am )#mu (u!um% a!u#tas (u!umUniersitas Diponegoro% +emarang% 2001% h.25

98 +oer$ono +oe!anto "an /ustaa Ab"u##ah % Sosiologi Hukum dalam Masyarakat % *a$a:a#i% a!arta% 1980%

h. 29,30.

55

7/17/2019 Kk_THESIS


.2. :akt'r*-akt'r +ang Men#a&i Pertimangan Hakim &alam Mengaulkan I4in

P'ligami &engan Alasan &i Luar Ketentuan Un&ang*un&ang

5ermohonan izin poligami di 5engadilan Agama 1alang dari tahun " sampai dengan

tahun ::" ber%umlah '4 perkara# permohonan izin poligami yang memenuhi alasan-

alasan sesuai dengan ketentuan undang-undang ber%umlah " perkara (4 K!# sedangkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang ber%umlah "8

perkara (*' K!. 5ermohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang tersebut telah dikabulkan oleh hakim se%umlah "* perkara (8'#'' K!.

7erkaitan dengan putusan yang mengabulkan permohoan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut# sikap responden hakim men%a,ab setu%u

se%umlah * orang (":: K!. Adapun faktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan izin poligami di luar ketentuan undang-undang tersebut#

diperoleh data dari responden hakim sebagaimana 3abel sebagai berikut 6

"ABEL

:AK",R*:AK",R 9AN6 MEN$ADI PER"IMBAN6AN HAKIM

DALAM MEN6ABULKAN PERM,H,NAN I5IN P,LI6AMI

DEN6AN ALA%AN DI LUAR KE"EN"UAN UNDAN6*UNDAN6

No. ?aktor-faktor =a,aban Cesponden Hakim

=umlah 5rosentase

" 5andangan hukum agama * orang ":: K

)emaslahatan * orang ":: K

' 1enghindari perzinahan * orang ":: K

4 Suami bisa men%amin keadilan * orang ":: K

* Adanya kehendak pihak-pihak 4 orang 8: K

1emenuhi syarat seara kumulatif 4 orang 8: K /ntuk melindungi ,anita ' orang : K

8 0steri tidak pernah hadir (<erstek! orang 4: K

?aktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut dapat di%elaskan

sebagai berikut6

.2.1. :akt'r Pan&angan Hukum Agama (elegi"us ?a)

Salah satu faktor yang men%adi pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena hukum

56

7/17/2019 Kk_THESIS


0slam tidak melarang seorang suami untuk berpoligami apabila suami tersebut sanggup

berlaku adil. Cesponden hakim se%umlah * orang (":: K! men%a,ab faktor pandangan

hukum agama yang membolehkan poligami# sehingga hakim mengabulkan permohonan

izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang.

5ertimbangan hakim dalam putusan izin poligami selalu mendasarkan pada firman

Allah dalam Al-Quran Surat al-Nisa ayat ('!. 1enurut hakim# seara tekstual ayat ini tidak

menentukan alasan-alasan seorang suami untuk dapat berpoligami tetapi menentukan

syarat mampu berlaku adil. Apabila ter%adi perbedaan pendapat tentang alasan-alasan

seorang suami untuk dapat berpoligami maka harus kembali kepada sumber utama dalam

hukum 0slam yaitu Al-Quran# sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-NisaE ayat (*! yang

artinya# $ai "rang-"rang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada

rasul dan para

pemimpin kamu# kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia

kepada Allah (Al-1uran) dan asul-*ya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.+

Cesponden hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur ber%umlah " orang dan responden

/lama sebagai nara sumber dalam penelitian ini yang ber%umlah ' orang# semuanya ("::

K! sependapat dengan pertimbangan hakim 5engadilan Agama 1alang tersebut. 1enurut

responden /lama# dalam Al-Quran dan hadits Casulullah tidak ditemukan alasan-alasanuntuk berpoligami sebagaimana ketentuan undang-undang# sehingga dilihat dari ketentuan

hukum 0slam dibolehkan seorang suami berpoligami.

1enurut penulis# faktor pandangan hukum agama ini sangat berpengaruh terhadap

hakim 5engadilan Agama dalam pertimbangannya untuk mengabulkan atau tidak

mengabulkan permohonan izin poligami. Hal ini ukup rele<an dengan apa yang pernah

dikemukakan Abdulkadir Audah# $Saya hakim# tetapi seorang muslim+.":: Hakim

5engadilan Agama yang %uga seorang muslim ukup memahami seluk beluk a%aran

0slam#":" sehingga sulit kiranya untuk melepaskan begitu sa%a keyakinannya dengan tidak

mengabulkan permohonan izin poligami yang %elas-%elas dibolehkan oleh agama 0slam. Hal

demikian %uga sesuai dengan kaidah fi2hiyah $Ma tsabata bisysyar4i mu&addamun >ala ma

ajaba bisysyarthi + yang artinya# $ Apa yang ditetapkan menurut syara4 lebih didahulukan

daripada ajib menurut syarat +.

99 a:ancara "engan /u;a!!i% (a!im 'enga"i#an Agama /a#ang% 14 /aret 2002.

100 Ab"u#!a"ir Au"ah% Al-Islam wa Audha’inal anuniyah% <er$. ir"aus A.=.% u#an intang% a!arta% 1974%

h. 18.

101 +e#uruh ha!im 'enga"i#an Agama /a#ang ber#atar be#a!ang pen"i"i!an )A)=% ang re#ati cu!up

menguasai se#u! be#u! hu!um )s#am

57

7/17/2019 Kk_THESIS


.2.2. :akt'r Kemaslahatan

?aktor kemaslahatan men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. Cesponden

hakim se%umlah * orang (":: K! men%a,ab faktor kemaslahatan# sehingga hakim

mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di

luar ketentuan undang-undang.

5ertimbangan hakim dalam setiap putusan poligami selalu menantumkan kaidah

fi2hiyah $!arul ma/asid mu&addamu >ala jalbil mashalih+ yang artinya# $Men"lak kerusakan

lebih diutamakan daripada menarik maslahat +. 1enurut hakim#": menolak atau tidak

mengabulkan permohonan izin poligami yang dia%ukan tanpa alasan yuridis bahayanya

lebih besar daripada mengabulkannya. )etika hakim dihadapkan pada dua pilihan yang

sulit maka hakim harus mengambil resiko yang paling keil# sebagaimana kaidah fi2hiyah

$d3a ta4aradla ma/sadatani ru4iya a4dhamuha dlararan birtikabi akha//ihima+ yang artinya#

$ Apabila dua ma/sadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya

dengan memilih yang lebih ringan madlaratnya.+

5ertimbangan tersebut dirumuskan dalam putusan antara lain sebagai berikut6

1enimbang# bah,a oleh karenanya ma%elis hakim berpendapat bah,a perka,inan

pemohon dengan alon isterinya yang dilakukan di ba,ah tangan dan berlangsung

hampir lima tahun# tidak boleh dibiarkan berlangsung seara terus menerus tanpa

perlindungan dan kepastian hukum# untuk itu dengan mempertahankan ikatan

perka,inan yang sudah ada antara pemohon dengan termohon# kemudian dia%ukanizin poligami oleh pemohon atas alon isterinya adalah merupakan solusi terbaik dari

suatu bentuk rasa tanggung %a,ab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah.183

Cesponden hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya se%umlah "

orang dan responden /lama se%umlah ' orang# semuanya (":: K! sependapat dengan

faktor kemaslahatan sebagai pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. 1enurut

responden /lama# hakim tidak boleh terlalu ketat dalam menerapkan alasan-alasan bagi

seorang suami untuk melakukan poligami menurut ketentuan undang-undang# tetapi hakim

harus %uga melihat faktor kemaslahatan sebagaimana kaidah fi2hiyah $ 'asharru/ul imami

>alarr4iyyati manuthun bilmaslahati + yang artinya# $tindakan imam terhadap rakyatnya harus

dikaitkan dengan kemaslahatan.+

1enurut penulis# melihat kenyataan di 5engadilan Agama 1alang# permohonan izin

poligami yang dia%ukan oleh seorang suami kepada 5engadilan Agama pada umumnya

sebagai solusi terbaik dalam mengatasi masalah rumah tangga yang sedang mereka

102 a:ancara "engan Amas +ambas "an +u!an"ar% (a!im 'enga"i#an Agama /a#ang% 14 /aret 2002

103 'utusan =o. 916>'"t.>2000>'A /#g.% tangga# 27 Agustus 2001.

58

7/17/2019 Kk_THESIS


hadapi saat itu. Dalam kondisi krisis rumah tangga yang sedemikian rupa# seorang suami

sering dihadapkan pada dua pilihan yaitu bererai dengan isterinya atau berpoligami.

Salah satu ontoh yang ter%adi di 5engadilan Agama 1alang#":4 ada seorang suami

yang menga%ukan erai talak karena isterinya tidak menyetu%ui untuk berpoligami. 0steri

tersebut berpendapat bah,a pereraian adalah solusi terbaik daripada suami menikah lagi

dengan ,anita lain# sedangkan suaminya sebenarnya tidak menghendaki ter%adinya

pereraian karena selama ini rumah tangga mereka sangat harmonis# tetapi karena kondisi

fisiknya yang merasa tersiksa apabila kebutuhan seksualnya yang sangat kuat tidak bisa

dipenuhi oleh isterinya seara optimal maka dia bermaksud untuk melakukan poligami.

Akhirnya suami isteri tersebut memilih pereraian# dan suami menga%ukan permohonan

erai talak ke 5engadilan Agama 1alang. Setelah perkara tersebut dalam proses

pemeriksaan persidangan# ternyata isteri berubah pikiran dari tidak setu%u suaminya

berpoligami men%adi setu%u suaminya berpoligami# bahkan isteri tersebut yang menarikan

alon isteri untuk suaminya sehingga perkara erai talak yang telah dia%ukan oleh suami

diabut. Selan%utnya suami menga%ukan permohonan izin poligami ke 5engadilan Agama

1alang dengan alasan kemampuan seksual suami yang sangat tinggi dan hakim telah

mengabulkan permohonannya.

.2.3. :akt'r Menghin&ari Per4inahan

Cesponden hakim se%umlah * orang (":: K! men%a,ab faktor menghindari perzinahan

sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasandi luar ketentuan undang-undang.

1enurut hakim# salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena untuk menghindari

suami dan alon isteri %atuh dalam hubungan zinah. )alau permohonan itu dia%ukan sudah

didahului zinah maka hakim %uga berusaha agar perzinahan itu tidak terus berlan%ut dan

mereka segera bertaubat.":*

Cesponden hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur ber%umlah " orang dan

responden /lama sebagai nara sumber dalam penelitian ini yang ber%umlah ' orang#

semuanya (":: K! %uga berpandangan bah,a kalau hakim menerapkan seara ketat

ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 mengenai alasan-alasan

untuk melakukan poligami# maka sikap hakim tersebut sama dengan menutup dengan

rapat pintu %alan yang dihalalkan oleh Allah dan seara tidak langsung memberi peluang

perzinahan.

1enurut penulis# pertimbangan yang demikian adalah tepat karena Al-Quran %elas melarang

perzinahan sebagaimana ketentuan Al-Quran Surat Al-0sraE ayat ('! yang melarang kita

104 a:ancara "engan 'emohon "an <ermohon "a#am per!ara =o. 622>'"t.>2001>'A /#g.% tangga# 18

/aret 2002% $uga "engan Usman )smai# Ki#ihu% sebagai 'anitera 'engganti per!ara tersebut.

105 a:ancara "engan +un!anah (asim% ibi".

59

7/17/2019 Kk_THESIS


untuk mendekati zinah. Dalam hal ini ukup rele<an pula apabila dikemukakan deskripsi

dari Coihan A. Casyid 6

1enurut informasi dari sebagian hakim di 5engadilan Agama &ogyakarta di Daerah

0stime,a &ogyakarta# tidak kurang ditemui adanya permohonan izin poligami yang

dia%ukan ke 5engadilan Agama karena suami sudah terlan%ur se%ak sekian lama

kumpul kebo dengan ,anita lain bahkan telah mendapatkan beberapa orang anak

serta ,anita lain tersebut tinggal serumah dengan isterinya (dalam satu rumah tinggal

bersama ketiga-tiganya!. Alasan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur

dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 %o. 5asal 4" 5eraturan

5emerintah Nomor 3ahun "*# sama sekali tidak memenuhi tetapi kumpul kebo

se%ak lama dan telah membuahkan anak-anak tersebut terbukti. 7agaimana sikap

5engadilan Agama dalam menemui kasus-kasus seperti itu# akan menggunakan

hukum dalam kapasitasnya yang kasuistis (artinya memberikan izin! atau

menggunakan hukum dalam fungsi mengatur (artinya tidak memberi izin karena tidak

terbukti beralasan! > 5erlu dipertimbangkan bah,a suami datang tersebut karena

sudah sadar akan kesalahannya# tidak mau zinah lagi# tidak mau lagi mendapatkan

anak haram# ingin setidak-tidaknya sedikit menyelamatkan anak-anak yang telah

dibuahkan dari kumpul kebo sebelumnya.":

.2.. :akt'r %uami Bisa Men#amin Kea&ilan

Salah satu faktor yang men%adi pertimbangan hakim adalah suami bisa men%amin keadilan.Cesponden hakim se%umlah * orang (":: K! men%a,ab faktor suami bisa men%amin

keadilan# sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami meskipun dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang.

Cesponden /lama sebagai nara sumber dalam penelitian ini yang ber%umlah '

orang# semuanya (":: K! sependapat bah,a dalam Al-Quran kebolehan berpoligami bagi

seorang suami disyaratkan mampu berlaku adil# apabila tidak mampu maka diukupkan

seorang isteri.

Ada putusan hakim 5engadilan Agama 1alang yang mengabulkan permohonan

izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang tanpa

adanya persetu%uan pihak isteri karena hakim yakin bah,a suaminya bisa men%amin

keadilan. 3idak adanya alasan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak terpenuhinya

syarat persetu%uan isteri tidak mempengaruhi pendapat hakim untuk tidak mengabulkan

permohonan izin poligami apabila menurut penilaiannya suami bisa men%amin keadilan. ":

106 *aihan A *asi"% Kasus dan Hukum dalam !ungsi Mengatur % "a#am /imbar (u!um =o. 19 <h. ?)1995% A#,(i!mah "an D)<)=A'*A )s#am% a!arta% 1995.

107 Da#am per!ara =o. 916>'"t.>2000>'A /#g.% (a!im te#ah mengabu#!an permohonan i;in po#igami

"engan a#asan "i #uar !etentuan un"ang,un"ang "an tanpa persetu$uan isteri.

60

7/17/2019 Kk_THESIS


Al-Quran tidak me,a%ibkan adanya alasan-alasan seorang suami berpoligami# tetapi

mengharuskan syarat untuk berlaku adil.

.2.!. :akt'r A&an+a Kehen&ak Pihak*(ihak

?aktor yang %uga men%adi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin

poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang adalah faktor adanya kehendak

pihak-pihak. Cesponden hakim se%umlah 4 orang (8: K! men%a,ab faktor adanya kehendak

pihak-pihak# yaitu pihak suami# pihak isteri# dan pihak alon isteri# sehingga hakim

mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di

luar ketentuan undang-undang. )ehendak pihak suami dapat diketahui dalam

permohonannya# kehendak pihak isteri dapat dilihat dari adanya persetu%uan dari isteri

seara tertulis dan lisan dalam persidangan# sedangkan kehendak pihak alon isteri %uga

dilihat dari adanya surat pernyataan tertulis dan lisan dalam persidangan. Cesponden

hakim yang tidak mengemukakan faktor adanya kehendak pihak-pihak se%umlah " orang

(: K! dengan alasan bah,a adanya kehendak pihak-pihak tersebut %uga harus dikaitkan

dengan 5asal 4 dan 5asal * /ndang-undang Nomor " 3ahun "4.

1enurut hakim# apabila isteri telah menyetu%ui suaminya untuk berpoligami# maka

alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang dapat dikonstruksi sedemikian rupa

sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut men%adi logis. 1asalahnya men%adi

lain# apabila permohonan tersebut tidak berdasarkan alasan dalam ketentuan undang-

undang dan isteri tidak menyetu%ui permohonan izin poligami dari suaminya# maka hakim

dapat menolak atau permohonan tersebut tidak diterima.":8

7ahkan ada hakim yangberpendapat#": apabila pihak-pihak sudah menghendaki maka alasan-alasan dalam

/ndang-undang 5erka,inan dapat dikesampingkan# sebagaimana ditegaskan dalam 5asal

' ayat (! bah,a pengadilan dapat mengabulkan izin poligami apabila dikehendaki pihak-

pihak yang bersangkutan."":

Cesponden hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya %uga

berpandangan bah,a apabila permohonan izin poligami dia%ukan dengan alasan di luar

ketentuan undang-undang# maka adanya kehendak pihak-pihak dapat di%adikan

pertimbangan untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Seara umum# responden

hakim 5engadilan 3inggi Agama tersebut setu%u dengan putusan hakim mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang# namun

seara kasuistis misalnya pihak isteri sangat keberatan terhadap permohonan izin

poligami yang dia%ukan oleh suaminya# maka hakim harus benar-benar mempertimbangkan

keberatan dari pihak isteri tersebut.

5ermohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang yang tidak

dikehendaki oleh pihak isteri dapat menyebabkan tidak terapainya keinginan suami untuk

108 a:ancara "engan +un!anah (asim% a!i# Ketua 'enga"i#an Agama /a#ang% 15 /aret 2002.

109 a:ancara "engan +u!an"ar "an /u;a!!i% op.cit.% 15 /aret 2002.

110 a#aupun "a#am pen$e#asan tersebut $uga mengait!an "engan 'asa# 4 "an 5.

61

7/17/2019 Kk_THESIS


berpoligami. Ada " perkara yang digugurkan oleh hakim# karena isteri yang semula

menyetu%ui suaminya akan berpoligami ternyata kemudian tidak menyetu%uinya sehingga

suami tidak mau hadir di persidangan meskipun telah dipanggil seara sah dan patut."""

Ada " perkara yang diabut oleh pihak suami# karena isteri yang semula telah menyetu%ui

suaminya berpoligami namun dalam persidangan menyatakan tidak menyetu%ui suaminya

berpoligami karena ternyata alon isterinya %anda beranak dua sehingga dikha,atirkan

beban tanggung %a,ab suami lebih berat# akhirnya suami menabut perkaranya dan

menga%ukan erai talak ke 5engadilan Agama. Ada " perkara permohonan izin poligami

yang ditolak oleh hakim# karena suami yang menga%ukan permohonan izin poligami hanya

memenuhi kehendak dari alon isteri sehingga dalam persidangan ditemukan fakta oleh

hakim bah,a ternyata suami tidak menghendaki permohonan tersebut.""

Dalam praktik di 5engadilan Agama 1alang# apabila pihak isteri tidak menyetu%ui

suaminya berpoligami maka peran hakim dalam menasihati pihak-pihak tampak lebih aktif.

Salah satu ontoh dapat diketahui peran hakim yang aktif dalam hal ini adalah adanya

seorang isteri yang tidak menyetu%ui suaminya berpoligami dan hakim melakukan upaya

optimal menasihati pihak-pihak sehingga terkuak bah,a keberatan pihak isteri tersebut

dilatarbelakangi oleh rasa kha,atir dari pihak isteri bah,a harta bersama yang selama ini

diperolehnya beralih kepada alon isteri suaminya.""' Setelah hakim menasihati dan

memerintahkan pihak-pihak untuk bermusya,arah tentang harta bersama tersebut#

akhirnya suami tidak keberatan harta bersama tersebut diatasnamakan anak-anaknya#

pihak isteri tidak keberatan suaminya berpoligami dan permohonan izin poligami tersebutdikabulkan.""4

.2.. :akt'r Memenuhi %+arat %e0ara Kumulati-

?aktor memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 5asal * ayat ("! /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 seara kumulatif men%adi pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. Cesponden

hakim se%umlah 4 orang (8: K! men%a,ab faktor memenuhi syarat seara kumulatif#

sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun

dengan alasan di luar ketentuan undang-undang# sedangkan responden hakim se%umlah "

orang (: K! tidak mengemukakan faktor tersebut dengan alasan pernah mengabulkan

permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-

undang.

Cesponden hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya berpendapat

bah,a menurut pengamatannya selama ini# hakim 5engadilan Agama tidak pernah

111 a:ancara "engan /asruchin% 'anitera 'engganti 'enga"i#an Agama /a#ang% 20 /aret 2001.112 a:ancara "engan +iti *ochmani$ah% 'anitera 'engganti 'enga"i#an Agama /a#ang% 20 /aret 2002.

113 a:ancara "engan /oh. @abi"i% Ketua 'enga"i#an Agama /a#ang 1997,2001% 12 /aret 2002.

114 a:ancara "engan 'emohon "an <ermohon "a#am per!ara =o.163>'"t.>2000>'A /#g.% 10 /aret 2002.

62

7/17/2019 Kk_THESIS


mempertimbangkan tentang alasan-alasan yang ditentukan oleh 5asal 4 ayat (! /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4 dalam putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami

dengan alasan di luar ketentuan undang-undang# tetapi mempertimbangkan syarat-syarat

yang ditentukan dalam 5asal * ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4. Cesponden

hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur tersebut merasa kesulitan untuk menemukan

%a,abannya mengapa sampai ter%adi hal yang demikian.

1enurut penulis# pandangan hukum agama (elegi"us ?a ! atau keyakinan hakim

dalam memandang poligami menurut agama 0slam dapat mempengaruhi pemahaman

hakim terhadap alasan-alasan dan syarat-syarat poligami yang ditentukan undang-undang.

Al-Quran tidak menentukan alasan-alasan tetapi menentukan syarat seorang suami yang

akan berpoligami mampu berlaku adil# sehingga yang dipahami oleh hakim sebagai

alasan-alasan poligami adalah syarat-syarat poligami dalam ketentuan undang-undang

tersebut. )alau diermati putusan-putusan hakim tersebut# ternyata dapat diketahui bah,a

beberapa hakim kurang bisa membedakan antara alasan-alasan dan syarat-syarat

sehingga dalam pertimbangan hukumnya alasan-alasan poligami tidak dibahas tetapi

syarat-syarat yang dipertimbangkan# padahal maksud dari hakim tersebut menguraikan

alasan-alasan. Apabila permohonan poligami tersebut sudah memenuhi syarat-syarat

menurut ketentuan undang-undang meskipun tidak memenuhi alasan-alasan# maka

permohonannya akan dikabulkan.

Dalam putusannya# hakim %uga mempertimbangkan syarat-syarat nikah menurut

hukum 0slam. Syarat-syarat nikah bagi alon suami menurut hukum 0slam yaitu diketahuiorangnya# tidak ada hubungan mahram antara isterinya dengan alon isterinya meskipun

isterinya telah ditalak tetapi masih dalam masa iddah# dan tidak sedang mempunyai

empat orang isteri selain alon isteri yang akan dika,ininya meskipun salah satu

isterinya telah ditalak tetapi masih dalam iddah ra%Ei.""* Adapun syarat-syarat alon isteri

yang akan dinikahi yaitu tidak terikat oleh suatu perka,inan# tidak dalam masa iddah

(masa menunggu selama ditalak! dari laki-laki lain# diketahui orangnya# dan tidak ada

hubungan mahram dengan alon suaminya baik hubungan nasab maupun susuan

berdasarkan ayat Al-Quran."" Syarat-syarat tersebut %uga dipertimbangkan oleh hakim#

apabila memenuhinya maka hakim akan mengabulkan permohonan seorang suami untuk

berpoligami.

.2.. :akt'r Melin&ungi Perem(uan

115 )""ah ra$i artina isteri masih "apat "iru$u!% sebab be!as isteri ang masih "a#am i""ah ra$i "ihu!umisebagai isteri. i#a #a!i,#a!i beristeri empat orang% !emu"ian sa#ah satu "ari isterina itu atau semuana "ita#a! ma!a se#ama masa i""ah suami ti"a! bo#eh meni!ah "engan isteri ang baru% sebab suami "ianggap beristeri

#ima orang. /och. An:ar% "asar-dasar Hukum Islami dalam Meneta#kan Ke#utusan di Pengadilan Agama%Diponegoro% an"ung% 1991% h. 15,16.

116 )bi"% h.16.

63

7/17/2019 Kk_THESIS


Cesponden hakim se%umlah ' orang (: K! men%a,ab faktor melindungi

perempuan# sehingga permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang dikabulkan oleh hakim.

1enurut hakim# faktor lainnya yang men%adi pertimbangan dalam mengabulkan izin

poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang adalah perlindungan perempuan#

yang dalam hal ini ada dua pihak# yaitu isteri dan alon isteri. ""

Cesponden /lama se%umlah orang (# K! men%a,ab sependapat dengan hakim

5engadilan Agama 1alang. 1ereka berpandangan bah,a ketentuan alasan-alasan

poligami dalam undang-undang bertu%uan untuk melindungi kaum perempuan# namun %ika

ketentuan tersebut diterapkan %ustru menambah kesengsaraan kaum perempuan maka

hakim dapat mengabaikan ketentuan tersebut untuk melindungi kaum perempuan. Dengan

menyimpangi ketentuan tersebut# maka perempuan sebagai isteri dan alon isteri dapat

mendapatkan perlindungan dari suaminya. 7erkaitan dengan hal tersebut# perlu dilakukan

sosialisasi mengenai poligami terhadap masyarakat sehingga kesan masyarakat khususnya

kaum perempuan tidak sinis terhadap lembaga poligami.

Sekilas nampak bah,a mengabulkan izin poligami tersebut di satu sisi melindungi

alon isteri# namun di sisi lain %uga men%atuhkan kehormatan isteri yang mau dimadu. Ada

kata-kata yang sudah lazim kita dengar $mana ada ,anita yang mau di madu+ sehingga

rasanya teroreng muka seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan

lain. Dengan sosialisasi poligami sebagaimana diharapkan responden /lama tersebut#

maka masyarakat baik laki-laki maupun perempuan akan memahami bagaimana konsep0slam mengenai poligami. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terkadang

pasangan suami isteri dihadapkan pada masalah akibat adanya interaksi sosial manusia

laki-laki dan perempuan yang akhirnya tumbuh rasa saling menintai. Hubungan antara

kedua manusia tersebut ada yang sampai hamil# bahkan sampai mempunyai anak. 1elihat

kenyataan yang demikian# maka solusi poligami adalah %auh lebih baik dalam melindungi

,anita daripada hubungan bebas yang pada akhirnya akan merugikan perempuan itu

sendiri.

.2.;. :akt'r Isteri "i&ak Pernah Ha&ir <erstek=

Cesponden hakim se%umlah orang (4: K! men%a,ab faktor isteri tidak pernah

hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil seara resmi dan patut# karena orang

responden hakim tersebut pernah memutus permohonan izin poligami dengan alasan di

luar ketentuan undang-undang karena pihak isteri tidak pernah hadir dalam persidangan.

1enurut pertimbangan hakim# termohon telah dipanggil seara resmi dan patut

tetapi ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga hakim setelah memeriksa pokok

perkaranya memberikan putusan mengabulkan pemohon untuk berpoligami.""8

117 a:ancara "engan +un!anah (asim% ibi"

118 'utusan =o.547>'"t.>2000>'A /#g.% 14 Agustus 2000.

64

7/17/2019 Kk_THESIS


Dalam praktik Hukum Aara 5erdata di 5eradilan Agama# putusan <erstek masih ada

pendapat yang berbeda di kalangan praktisi hukum. 5endapat pertama mengatakan

bah,a semua perkara kontensius %ika telah dipanggil seara resmi dan patut# ternyata

pada sidang pertama tergugat;termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan %a,aban #

maka perkara tersebut dapat diputus seara <erstek tanpa dibuktikan terlebih dahulu.

5endapat kedua mengatakan bah,a apabila tergugat;termohon telah dipanggil seara

resmi dan patut dan ternyata tergugat;termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah# maka

perkara tersebut boleh diputus kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil

gugat yang dia%ukan oleh penggugat;pemohon# pembuktian dalam perkara ini mutlak

diperlukan. =ika sidang pertama tergugat;termohon tidak hadir maka ma%elis hakim dapat

memundurkan sidang satu kali lagi. 1en%atuhkan putusan <erstek tersebut bukan imperatif#

tetapi bersifat fakultatif sebagaimana yang diatur dalam 5asal " H0C dan bersifat

alternatif %ika didasarkan pada 5asal "* H0C yang dikaitkan dengan 5asal " H0C.

1enurut Abdul 1anan#"" para hakim di lingkungan 5eradilan Agama harus hati-hati

dalam men%atuhkan putusan <erstek. Sebaiknya para hakim di lingkungan 5eradilan Agama

mengambil %alan tengah menghadapi masalah pembuktian dalam pemeriksaan perkara

<erstek. Dalam pemeriksaan hukum benda (3aaken recht ! para hakim tidak ada salahnya

men%atukan putusan <erstek tanpa pembuktian sebagaimana yang tersebut dalam 5asal

"* ayat ("! H0C# tetapi dalam perkara yang menyangkut hukum orang ( pers"nal recht !

terutama hal-hal yang menyangkut perka,inan dan pereraian sebaiknya tidak seara

langsung memutus seara <erstek tanpa pembuktian# meskipun gugatanpenggugat;pemohon bersandar hukum dan beralasan. Dalam bidang perka,inan dan

pereraian sebaiknya hakim menggunakan ketentuan 5asal " H0C# %ika 3ergugat tidak

hadir dalam sidang pertama# maka ma%elis hakim sebelum men%atuhkan putusan menunda

sidang untuk memanggil lagi tergugat;termohon sekali lagi. 5utusan <erstek tersebut

di%atuhkan setelah lebih dahulu memeriksa pokok perkaranya# meneliti kebenaran dalil

permohonan pemohon# beralasan dan bersandarkan hukum atau tidak permohonan

pemohon. =ika semua ketentuan ini terpenuhi maka putusan <erstek di%atuhkan.

7erkaitan dengan putusan <erstek# &ahya Harahap mengingatkan6

erstek sering disalahartikan yaitu adanya pendapat atau anggapan bah,a setiap

putusan <erstek itu berarti mesti mengabulkan gugatan itu dengan sendirinya# tanpa

penelitian apakah gugatan itu benar-benar beralasan atau tidak. Sebenarnya putusan

<erstek itu bukanlah apriori mesti dikabulkan.

Dengan demikian putusan <erstek itu bisa berupa6

1; 1enyatakan tidak diterima (niet "nt$ankelijk $erklaard !.

119 Ab"u# /anan% $ebera#a Masalah Hukum tentang Pembuktian dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di %ingkungan Peradilan Agama% /imbar (u!um =o. 55 <h B)) 2001% A#,(i!mah CDitbinbapera )s#am% a!arta% h. 40,41

65

7/17/2019 Kk_THESIS


2; 1enolak gugatan;permohonan tersebut# %ika petitum tidak dilandasi rechts/eiten yang

benar.

3; 1engabulkan bila menurut pertimbangan hakim terdapat ukup alasan-alasan yang

kuat.":

1enurut penulis# sebelum hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut

harus berupaya bisa menghadirkan pihak isteri dalam persidangan# baik melalui panggilan

yang dilakukan oleh =urusita 5engganti atau dengan memerintahkan pihak suami untuk

menghadirkan isteri. Hal demikian perlu dilakukan untuk menghindari rekayasa dari pihak

suami agar bisa berpoligami tanpa sepengetahuan pihak isteri.

.3. Ketentuan hukum +ang seharusn+a &itera(kan untuk mengatur i4in ('ligami

5asal 4 /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 telah menentukan bah,a pengadilan

hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang

apabila isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai isteri# mendapat aat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan# atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-undang

Nomor " 3ahun "4 tersebut bersifat limitatif# artinya pengadilan hanya memberi izin

poligami apabila permohonan izin poligami memenuhi minimal salah satu dari alasan-

alasan tersebut. 5ermohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan tersebut tidak

dapat dikabulkan oleh pengadilan# meskipun permohonan izin poligami itu dikehendaki olehpihak-pihak atau apa pun yang didalilkan oleh seorang suami untuk melakukan

permohonan izin poligami selain alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila hakim menerapkan ketentuan hukum tersebut seara ketat# maka

implikasinya banyak permohonan izin poligami yang dia%ukan oleh seorang suami tidak

dikabulkan oleh hakim# sehingga ketentuan hukum tersebut sering dikesampingkan oleh

hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang.

/ntuk membahas ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan dalam mengatur

izin poligami# perlu di%elaskan terlebih dahulu mengenai fungsi hukum dalam membangun

masyarakat.

5embangunan hukum hendaknya dilihat seara utuh melalui pendekatan holistik#

karena itu sudah saatnya pembangunan hukum menggunakan pendekatan

kemasyarakatan yang menyeluruh"" mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau

berurusan dengan soal-soal normatif semata melainkan unsur budaya hukum pun perlu

120 -aha (arahap% Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia% @ahir% /e"an% 1977% h.93.

121 i$sse#s "an (oec!e% "a#am smi arassih% op.cit.% h.25

66

7/17/2019 Kk_THESIS


mendapat perhatian yang lebih di samping struktur dan substansinya sehingga hukum

memiliki keberlakuan6"

1; ?aktual (empirik!# artinya dipatuhi dan ditegakkan

2; ?ormal (normatif!# yaitu kaidahnya ook dalam sistem hukum hierarkhis

3; B<aluatif (filosofis!# yaitu diterima dan benar (bermakna! serta memiliki sifat me,a%ibkankarena isinya.

)aidah hukum harus mengandung ketiga unsur tersebut# sebab apabila kaidah hukum

hanya berlaku seara yuridis# maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah

mati (d"de regel !. Apabila hanya berlaku seara sosiologis maka kaidah tersebut men%adi

aturan pemaksa (dangmaatregel !# dan apabila hanya berlaku seara filosofis maka kaidah

tersebut hanya merupakan hukum yang diita-itakan (ius c"nstituendum!."'

1enurut Bsmi Garassih# keberlakuan hukum seara holistik sangat penting# mengingat

problema yang dihadapi oleh setiap upaya pembangunan hukum di 0ndonesia masamendatang bukan semata-mata kepatuhan pada hukum tetapi bagaimana hukum benar-

benar dapat me,u%udkan keadilan bagi masyarakat. 1asalah nilai# moral# dan etis (yang

terkandung dalam asas-asas hukum! sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan#

perlu mendapat perhatian yang utama se%ak perumusan hukum sampai pada prosesnya

untuk menapai tu%uan hukum yang hakiki. 5ersoalan nilai moral dan etis tidak diari di

tempat lain# melainkan diperoleh dalam masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan

perilaku yang hendak diatur."4

5embentukan hukum dalam unifikasi dan kodifikasi hukum dalam pembangunan hukum

nasional selama ini enderung memberlakukan undang-undang sebagai satu-satunya

hukum yang berlaku bagi semua ,arga masyarakat di seluruh ,ilayah negara kendati

kenyataan memperlihatkan kema%emukan sosial dan budaya# termasuk kema%emukan

sistem normatif dalam masyarakat seperti yang digambarkan dalam sesanti Bhinneka

'unggal ka. 0mplikasinya adalah ter%adi proses pengabaian atau mar%inalisasi sistem

hukum selain perundang-undangan yang sebenarnya %uga berfungsi sebagai sarana

pengendali sosial (s"cial c"ntr"l ! kehidupan masyarakat."*

Ada dua fungsi hukum dalam masyarakat# yaitu sebagai s"cial c"ntr"l dan s"cial

engineering. Sebagai s"cial k"ntr"l # hukum bertugas untuk men%aga agar masyarakat tetap

dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Dalam hal ini hukum

berperan hanya mempertahankan apa yang telah men%adi sesuatu yang tetap dan diterima

122 ruggin!% ibi".%h.26

123 +oer$ono +oe!anto "an /ustaa Ab"u##ah% op. cit.% h.13,14.

124 smi arassih% op.cit.

125 ) =oman =ur$aa% Hak Menguasai &egara dan Im#likasinya terhada# Pengelolaan Sumber "aya Alam dan %ingkunan Hidu#' /ateri Ku#iah (u!um +umber Daa A#am "an (a! Asasi /anusia% Uniersitas)s#am /a#ang% 2002% h.6.

67

7/17/2019 Kk_THESIS


dalam masyarakat atau hukum sebagai pan%aga status 2uo. Hukum sebagai s"cial

engineering bertu%uan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Hukum dapat berfungsi sebagai s"cial c"ntr"l dan atau s"cial engineering

tergantung pada perubahan masyarakat dimana perubahan-prubahan itu ter%adi. 7idang-

bidang yang bersifat netral relatif lebih mudah untuk digarap dan diarahkan oleh hukum.

Sebaliknya bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan keyakinan#

keperayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat dasar# serta yang berhubungan dengan

tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan akan mengalami

perubahan yang keil sekali meskipun peraturan menoba untuk memberi bentuk dan

pengarahan kepada bidang-bidang tersebut# termasuk dalam bidang ini antara lain hukum

perka,inan."

Dalam konteks hukum perka,inan khususnya ketentuan hukum yang mengatur tentang

poligami pada 5asal 4 ayat (! dalam la making pr"cess usulan-usulan dari ulama#

akademisi dan organisasi sosial kemasyarakatan 0slam terabaikan sehingga rumusan pasal

tersebut dalam legal pr"duct -nya mengambil alih tanpa perubahan sebagaimana dalam

ranangan undang-undang#" sehingga akan berpengaruh terhadap efektifitas dalam la

en/"rcement.

1elihat kenyatan la making pr"cess yang demikian# nampak telah ter%adi di dalamnya

politik hukum pengabaian atas kema%emukan hukum yang seara nyata hidup dalam

masyarakat (the p"litical "/ legal pluralism ign"rance!. 5adahal fakta menun%ukkan6

?egal pluralism is the /act. ?egal centralism is a myth, an, ideal, a claim, an illusi"n.?egal pluralism is the name "/ a s"cial state "/ a//airs and it is a characteristic hich

can be predicted "/ a s"cial gr"up.@:

3erabaikannya usulan-usulan tersebut berarti telah mengabaikan keyakinan

mayoritas ,arga negara 0ndonesia sehingga ketentuan undang-undang itu sendiri telah

menun%ukkan ketidakadilannya. Gir%ono berpendapat6

3erbentuknya undang-undang adalah buah ker%a sama antara pemerintah dan De,an

5er,akilan Cakyat# maka pada hakikatnya %uga harus berakar pada kemauan dan

126 Sebagaimana pendapat &ehezkel Dror dan Ste,art 1aaulay dalam Sat%ipto Cahard%o# Hukum

dan (as"arakat # Angkasa# 7andung#"8# h. ""-"127 /sulan /lama yang %uga sebagai pegangan ?raksi 5artai 5erastuan 5embangunan di D5C telahmengasulkan agar pasal tersebut dihapuskan karena alasan-alasan yang memungkinkan poligamitidak dapat hanya dibatasi oleh ketentuan sub-sub ayat a#b# dan . 9ara lain untuk mengatasipersoalan ini menambahkan sub ayat d yaitu menambah dengan sebab-sebab lain yang dipandangperlu dan diterima oleh pengadilan. ihat dalam Amak ?.F.# op.it# h. '8. )alangan akademisi dari0A0N Sunan )ali%ogo &ogyakarta telah menyampaikan hasl penelitiannya bah,a kemungkinan danpembatasan poligami tidak sesuai dengan hukum 0slam#op.it.#h.'. 7adan )ontak @enerasi 5ela%ar 0slam pernah menyampaikan bah,a C// 5erka,inan yang tidak men%amin kesadaran hukum dan

psikologi umat 0slam sebagai mayoritas bangsa akan berimplikasi tidak efektifnya undang-undangtersebut. op.it.#h.".

128 Ili<ia Harris# Inside and :utside ,he 0aw # dalam 0 Nyoman Nur%aya# op.it.#h..

68

7/17/2019 Kk_THESIS


perasaan rakyat. 3etapi kita tahu bah,a undang-undang tidak selalu merupakan

per,u%udan dari kemauan dan perasaan rakyat# melainkan sering mempunyai tu%uan

yang oleh pembentuk undang-undang dianggap sebagai %urusan ke arah tu%uan itu

terapai. Dan kalau tu%uan itu tidak terapai# maka undang-undang itu sukarlah untuk

boleh dikatakan berakar kepada kemauan dan perasaaan rakyat. 1aka dari itu dengan

sendirinya nilai dari hukum yang bersumber kepada undang-undang adalah lebih

rendah darpada hukum yang bersumber kepada adat kebiasaan. 1aka kalau betul-

betul ada pertentangan antara dua maam hukum itu# hukum adat kebiasaanlah yang

harus diturut."

)etentuan hukum yang ideal adalah manakala interpretasi tidak diperlukan atau sangat

keil peranannya. Hal itu bisa diapai apabila ketentuan perundang-undangan dituangkan

dalam bentuk yang %elas# yang menurut 1ontes2uieu memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut6"':

1; @aya penuturannya padat dan sederhana. 0stilah-istilah yang dipilih tidak bersifat nisbi

sehingga membuka sedikit kemungkinan perbedaan pendapat indi<idual.

2; 1embatasi pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang

bersifat metaforis dan hipotesis.

3; 3idak menggunakan bahasa yang sulit sehingga mudah dipahami

4; 3idak mengaaukan masalah pokok dengan pengeualian# pembatasan atau

modifikasi# keuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan

5; 3idak mengandung argumentasi sehingga tidak membuka peluang pertentangan

pendapat.

6; Harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis.

Apabila kita menermati ketentuan hukum tentang poligami dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-

undang Nomor " 3ahun "4 bah,a pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan berpoligami apabila isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai

isteri# mendapat aad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat

melahirkan keturunan. )elemahan ketentuan hukum tersebut antara lain 6

1; )etentuan hukum tersebut dirumuskan seara limitatif dan sama sekali tidak membuka

peluang alasan-alasan lainnya# padahal bila dikomparasikan dengan ketentuan hukum

misalnya tentang syarat-syarat poligami masih membuka peluang tanpa adanya

persetu%uan isteri# sehingga ketentuan alasan-alasan ini bersifat kaku dan tidak

mempunyai kegunaan praktis.

2; )etentuan alasan-alasan tersebut telah mengabaikan adanya pluralisme hukum dalam

masyarakat yakni hukum 0slam yang %elas membolehkan seorang suami untuk

129 Gir%ono 5rad%odikoro# A3a3-a3a3 Hukum Perdata# Sumur 7andung# "8"# h.

130 Sat%ipto Cahard%o# Ilmu Hukum # 9itra Aditya 7akti# 7andung# ::# h 4-*

69

7/17/2019 Kk_THESIS


berpoligami tanpa harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan 5asal

4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 sehingga ketentuan tersebut tidak

efektif dalam penerapannya.

3; )etentuan alasan-alasan tersebut sama dengan menutup rapat pintu poligami yang

%elas dihalalkan dalam hukum 0slam dan seara tidak langsung telah membuka peluang

perzinaan agar tumbuh berkembang di negara kita yang mayoritas penduduknya

muslim.

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut# maka menurut penulis# ketentuan

hukum mengenai alasan-alasan izin berpoligami bagi seorang suami tersebut perlu

disempurnakan. 5erlunya ketentuan hukum mengenai alasan-alasan izin bagi seorang

suami untuk melakukan poligami tersebut disempurnakan %uga didukung oleh responden

maupun /lama yang men%adi narasumber dalam penelitian ini# sebagaimana data yang

diperoleh sebagai berikut61; )elompok hakim 5engadilan Agama 1alang se%umlah * responden ("::K! menyatakan

ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan

poligami perlu disempurnakan.

2; )elompok hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya se%umlah " orang

(":: K! menyatakan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami

untuk melakukan poligami perlu disempurnakan.

3; )elompok 5anitera 5engganti 5engadilan Agama 1alang se%umlah * responden

("::K! menyatakan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami

untuk melakukan poligami perlu disempurnakan.

4; )elompok yustisiabel dari pihak suami se%umlah * responden ("::K! menyatakan


poligami perlu disempurnakan. Dari pihak isteri se%umlah 4 responden (8:K!

menyatakan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk

melakukan poligami perlu disempurnakan# sedangkan se%umlah " orang (: K!

menyatakan tidak perlu disempurnakan.

5; )elompok /lama se%umlah ' responden ("::K! menyatakan ketentuan hukum

mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami perlu

disempurnakan.

1engenai alasan responden yang tidak menghendaki ketentuan hukum mengenai

alasan-alasan seorang suami melakukan poligami disempurnakan se%umlah " responden

yaitu karena ketentuan hukum tersebut sudah tepat dan hakim harus menerapkan sesuai

ketentuan hukum tersebut.

1engenai bentuk penyempurnaan ketentuan hukum yang mengatur alasan-alasan

bagi seorang suami untuk melakukan poligami pada umumnya berbentuk penambahan

70

7/17/2019 Kk_THESIS


terhadap alasan-alasan yang ada dengan menambahkan alasan lain yang dapat

dipertimbangkan oleh pengadilan# sebagaimana dari data yang diperoleh sebagai berikut6

1; )elompok hakim 5engadilan Agama 1alang se%umlah * responden ("::K! menyatakan


poligami perlu disempurnakan dengan menambah alasan lain yang bisa diterima oleh

pengadilan.

2; )elompok hakim 5engadilan 3inggi Agama =a,a 3imur di Surabaya se%umlah " orang

(":: K! menyatakan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami

untuk melakukan poligami perlu disempurnakan dengan menambah alasan lain yang

bisa diterima oleh pengadilan.

3; )elompok 5anitera 5engganti 5engadilan Agama 1alang se%umlah * responden

("::K! menyatakan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan bagi seorang suami

untuk melakukan poligami perlu disempurnakan dengan menambah alasan lain yangbisa diterima oleh pengadilan.

4; )elompok yustisiabel dari pihak suami se%umlah * responden ("::K! menyatakan


poligami perlu disempurnakan disempurnakan dengan menambah alasan lain yang bisa

diterima oleh pengadilan. Dari pihak isteri se%umlah 4 responden (8:K! menyatakan


poligami perlu disempurnakan dengan menambah alasan lain yang bisa diterima oleh

pengadilan# sedangkan se%umlah " orang (: K! menyatakan tidak perlu

disempurnakan.

5; )elompok /lama se%umlah ' responden ("::K! menyatakan ketentuan hukum

mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami perlu

disempurnakan dengan menambah alasan lain yang bisa diterima oleh pengadilan.

5enulis sependapat dengan responden yang menghendaki penyempurnaan

dengan menambah alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan# namun

menurut penulis rumusan tersebut masih interpretable sehingga perlu dirumuskan

misalnya dengan menambah rumusan alasan $dikehendaki pihak-pihak demi

kemaslahatan rumah tangganya+. Dengan adanya alasan selain yang ditentukan seara

limitatif dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut# maka

ketentuan hukum tersebut akan lebih selaras dengan pandangan hukum 0slam mengenai

poligami dan hakim 5engadilan Agama mempunyai landasan yuridis dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan selain yang telah ditentukan undang-undang pada

saat ini serta yustisiabel yang menghendaki poligami demi kemaslahatan rumah tangganya

dapat terapai.

BAB

KE%IMPULAN DAN %ARAN

71

7/17/2019 Kk_THESIS


!.1. Kesim(ulan

7erdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya# dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut6

1; 5enerapan izin poligami di 5engadilan Agama tidak menerapkan seara ketat ketentuan

5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 mengenai alasan-alasan untuk

melakukan poligami bagi seorang suami. 5ermohonan izin poligami yang pada

umumnya dia%ukan oleh seorang suami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang

%uga dikabulkan oleh hakim 5engadilan Agama. Hakim tidak merasa terikat pada

ketentuan undang-undang tersebut# bahkan ketentuan undang-undang tersebut sering

dikesampingkan oleh hakim dalam mengadili permohonan izin poligami dengan alasan di


2; ?aktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam mengabulkan

permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang tersebutadalah6

1; ?aktor pandangan hukum agama (relegi"us la ! yaitu hukum 0slam yang

membolehkan poligami.

2; ?aktor adanya kemaslahatan apabila permohonan poligami tersebut dikabulkan.

3; ?aktor menghindari perzinaan

4; ?aktor suami bisa men%amin keadilan

5; ?aktor adanya kehendak pihak-pihak# yaitu pihak suami# isteri dan alon isteri.

6;?aktor memenuhi syarat seara kumulatif# baik syarat yang ditentukan oleh 5asal *

ayat ("! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 maupun syarat perka,inan menurut

hukum 0slam.

7; ?aktor untuk melindungi ,anita

8; ?aktor isteri tidak pernah hadir (<erstek! di persidangan

3; 1engingat banyaknya permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang yang dia%ukan kepada 5engadilan Agama sehingga dalam

penerapannya ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4tersebut sering dikesampingkan oleh hakim# maka ketentuan hukum tersebut perlu

disempurnakan dengan menambah alasan yang ada dengan alasan lain yang dapat

dipertimbangkan oleh pengadilan misalnya dengan menambah rumusan alasan

$dikehendaki pihak-pihak demi kemaslahatan rumah tangganya+. Dengan demikian

ketentuan hukum yang mengatur izin poligami di 5engadilan Agama tersebut selaras

dengan pandangan hukum 0slam mengenai poligami dan hakim 5engadilan Agama

mempunyai landasan yuridis dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 serta

pihak yustisiabel yang menghendaki poligami demi kemaslahatan rumah tangganya

dapat terapai meskipun dengan alasan di luar ketentuan hukum tersebut.

72

7/17/2019 Kk_THESIS


5.2; %ARAN

1; )etentuan hukum mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami bagi seorang

suami yang diatur dalam 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4

sebaiknya disempurnakan agar selaras dengan hukum 0slam dan hakim 5engadilan

Agama mempunyai landasan yuridis dalam mengabulkan permohonan izin poligami

yang dia%ukan oleh suami dengan alasan di luar ketentuan hukum tersebut.

5enyempurnaan tersebut berupa menambahkan alasan yang ada dengan alasan

lain yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan misalnya dengan menambah

rumusan alasan $dikehendaki pihak-pihak demi kemaslahatan rumah tangganya+.

2; 5erlu dilakukan penelitian lebih lan%ut dengan sifat yang berbeda terhadap faktor-faktor

yang menyebabkan hakim 5engadilan Agama menyimpangi ketentuan 5asal 4 ayat (!

/ndang-undang Nomor " 3ahun "4 sehingga permohonan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut %uga dikabulkan# dan sedapat

mungkin memperluas ,ilayah penelitiannya# mengingat dalam penelitian ini dirasakan

belum tuntas pembahasannya.

DA:"AR PU%"AKA

Abbas 1ahmud al-A22ad# alsa/ah al-1uran# Dar al-Hilal# 9airo# 1esir# "8*.

Abdulkadir Audah# Al-slam a Audha4inal 1ununiyah# ter%emahan ?irdaus A.N.# 7ulan

7intang# =akarta# "4.

Abdul 1anan# %enerapan ukum Acara %erdata di ?ingkungan %eradilan Agama# Ca%a,ali

5ers# =akarta "".

--------------# Beberapa Masalah ukum tentang %embuktian dan ubungannya dengan

%raktek ukum Acara di ?ingkungan %eradilan Agama# 1imbar Hukum No. ** 3h.

00 ::"# Al-Hikmah dan Ditbinbapera 0slam# =akarta.

Abdul 1anan dan 1. ?auzan# %"k"k-p"k"k ukum %erdata 5eenang %eradilan Agama#

Ca%a,ali 5ers# =akarta# :::.

Abd. Nasir 3aufik Al-Atthar# 'a4addudu3 0aujaati Minan *aaahid !iiniyyati 5al

jtimaa4iyyati 5al 1anuuniyyati # ter%emah oleh 9hadi%ah Nasution# 7ulan 7intang#

=akarta# ".

Abdul Gahhab )hallaf# Kaidah-kaidah ukum slam# ter%. Noer 0skandar Al-7arsany# Ca%a

@rafindo 5ersada# "8*.

Ahmad Azhar 7asyir# ;shul i&ih# t.p.# &ogyakarta# "*.

Ali Affandi# ukum 5aris ukum Keluarga dan ukum %embuktian Menurut Kitab ;ndang-

undang ukum %erdata (B5 !# 7ina Aksara# =akarta# "8. Al-1araghi# 'a/sir al-Maraghi =il. 0# 1ustafa al-7abi al-Halabi# "'.

Amak ?.F.# %r"ses ;ndang-undang %erkainan# Al-1aarif# 7andung# ".

73

7/17/2019 Kk_THESIS


Amir Syarifuddin# %embaharuan %emikiran dalam ukum slam# Angkasa Caya# 5adang#

":.

Amrullah Ahmad et.al.# %r"spek ukum slam dalam Kerangka %embangunan ukum

*asi"nal di nd"nesia# 55 0)AHA# =akarta# "4.

A. Cid,an Halim# ukum %erdata dalam 'anya 7aab# @halia 0ndonesia# =akarta# ".

7ambang Sunggono# Met"d"l"gi %enelitian ukum# Ca%a,ali 5ers# =akarta# ".

7ernard Arief Sidharta# e/leksi tentang Struktur lmu ukum# 1andar 1a%u# 7andung#

:::.

7ibit Suprapto# ?iku-liku %"ligami # Al-)autsar# &ogyakarta# ":.

9hainur Casyid# !asar-dasar lmu ukum# Sinar @rafika# =akarta# :::.

Dedi Soemardi# Sumber-sumber ukum %"sitip# Alumni# 7andung# "8.

Brna Gidodo dan 1ukhtar# K"nstruksi ke Arah %enelitian !eskripti/ # A<yruz# &ogyakarta#

:::.

Bfrinaldi# 'e"ri Kemaslahatan dalam 5acana %embaharuan ukum slamC Suatu Kajian

terhadap %emikiran *ajm !in 'hu/i, 1imbar Hukum No.** 3h 00 ::"# Al-Hikmah

dan Ditbinbapera 0slam# =akarta.

Bsmi Garassih# %emberdayaan Masyarakat dalam Meujudkan 'ujuan ukum (%r"ses

%enegakan ukum dan %ers"alan Keadilan)# 5idato 5engukuhan @uru 7esar

1adya dalam 0lmu Hukum# ?akultas Hukum /ni<ersitas Diponegoro# Semarang#

::".

?azlur Cahman# slam and M"dernityC 'rans/"rmati"n "/ an ntellectual 'raditi"n# 9hiago/ni<ersity 5ress# 9hiago.

@amal A. 7ada,i# %"ligamy in slamic ?a # 3he 1uslim Students Assoiation of 3he /nited

States J 9anada.

=ohn F. oudoe# Menemukan ukum Melalui 'a/sir dan akta# 7ina Aksara# =akarta# "8*.

Hafizh Anshari Az. et.al.# Dnsikl"pedi ukum slam# 53 0htiar 7aru an Hoe<e# =akarta#

".

Hammudah Abd. Al-Ati# 'he amily Structure in slam# ter%emah Anshari 3hayib# 7ina 0lmu#

Surabaya# "84.

Hensyah Syahlani# %enemuan dan %emecahan Masalah ukum dalam %eradilan Agama#

1ahkamah Agung C0# =akarta# "'.

Hilman Hadikusuma# ukum Ketatanegaraan Adat # Alumni# 7andung# "8".

Husni Cahim et.al.# %eradilan Agama di nd"nesia# Departemen Agama C0# :::.

0bnu Ha%ar Al-As2alani# Bulughul Maram# =ilid 00# ter%emahan A. Hassan# 9 Diponegoro#

7andung.

0man Sudiyat# ukum Adat Sketsa Asas# iberty# &ogyakarta# "8".

74

7/17/2019 Kk_THESIS


0 Nyoman Nur%aya# ak Menguasai *egara dan mplikasinya terhadap %engel"laan

Sumber !aya Alam dan ?ingkungan idup# 1ateri )uliah Hukum Sumber Daya

Alam dan Hak Asasi 1anusia# /ni<ersitas 0slam 1alang# ::.

0.5.1. Canuhandoko# 'ermin"l"gi ukum nggris nd"nesia# Sinar @rafika# =akarta.

=.9.3. Simorangkir et. al.# Kamus ukum# Sinar @rafika# =akarta# "*.

=ohn F. oudoe# Menemukan ukum Melalui 'a/sir dan akta# 7ina Aksara# =akarta# "*.

=.S. 7adudu dan Fain# Kamus ;mum Bahasa nd"nesia# 7alai 5ustaka# =akarta# ".

)hoirudin Nasution# iba dan %"ligami Sebuah Studi atas %emikiran Muhammad Abduh#

5ustaka pela%ar# &ogyakarta# ".

eL =. 1oleong# Met"d"l"gi %enelitian Kualitati/ # Cema%a Coadakarya# 7andung# "88.

1asfuk Fuhdi# Masail i&hiyah# Ha%i 1asagung# =akarta# "'.

1asruhan# K"ntr"$ersi %"ligami dalam ukum slam# =urnal Hukum 0slam al-Qanun ol.0

No." ::"# 0A0N Sunan Ampel# Surabaya.

1. ?auzan# %erm"h"nan %engangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah eenang

Abs"lut %eradilan Agama# 1imbar Hukum No. ** 3h 00 ::"# Al-Hikmah dan

Ditbinbapera 0slam# =akarta# ::".

1. ?atih# %embuktian dengan Saksi pada %engadilan Agama# 3esis# 55S /ni<ersitas

@a%ah 1ada# &ogyakarta# "*.

1. Hasbi Ash Shiddie2y# %"ligami menurut ukum slam# 0slam Study 9lub# &ogyakarta#

"**.

1oh. An,ar# !asar-dasar ukum slami dalam Menetapkan Keputusan di %engadilan Agama# Diponegoro# 7andung# "".

1uhammad Ali Al-Shabuni# aa4t al-Bayan 'a/sir Ayat al-Ahkam min Al-1uran, =il. 0# Dar

al-Quranul )arim# ".

1uhammad =a,ad 1ughniyah# i&ih ?ima Ma3hab# ter%. 1asykur A.7. et.al.# 5enerbit

entera# =akarta# ".

1uhammad =amaluddin Al-Qasimi# ;mahasin al-'a4il =il.# Dar 0hyal )utub# tt.

1u%amil# K"ntribusi ukum slam terhadap %eradaban Manusia Sebuah Apresiasi

M"numental # Camadhani# Solo# "'.

1. Quraish Shihab# 5aasan Al-1uran# 1izan# 7andung# "8.

1. &ahya Harahap# Kedudukan Keenangan dan Acara %eradilan Agama# 5ustaka )artini#

=akarta ":.

--------------# ukum Acara %erdata %eradilan nd"nesia# Fahir# 1edan# ".

--------------# Beberapa %ermasalahan ukum Acara %eradilan Agama# Al-Hikmah# =akarta#

"4.

Nasrun Cusli# K"nsep jtihad al-Syaukani # ogos Gaana 0lmu# =akarta# ".

Caihan A. Casyid# ukum Acara %eradilan Agama# Ca%a,ali 5ers# =akarta# "".

75

7/17/2019 Kk_THESIS


--------------# Kasus dan ukum dalam ungsi Mengatur # 1imbar Hukum No. " 3h. 0

"*# Al-Hikmah dan Ditbinbapera 0slam# =akarta# "*.

Cusly Bffendy et. al.# 'e"ri ukum# Hasanuddin /ni<ersity 5ress# "".

Conny Haniti%o Soemitro# Met"d"l"gi %enelitian ukum dan 7urimetri # @halia 0ndonesia#

=akarta# "88.

Sat%ipto Cahard%o# lmu ukum# 9itra Aditya 7akti# 7andung# :::.

---------------# ukum dan Masyarakat # Angkasa# 7andung# "8.

Saifullah# %"ligami dalam Struktur Keluarga Muslim# 1imbar Hukum No. *" 3h 00 ::"# Al-

Hikmah dan Ditbinbapera 0slam# =akarta# ::".

Sayuti 3halib# ukum Kekeluargaan nd"nesia# /ni<ersitas 0ndonesia 5ress# =akarta# "4.

Sayyid Qutub# i !hilal Al-1uran =il 0# dar al-Qutub al-0lmiyah# tt.

Soer%ono Soekanto# %"k"k-p"k"k S"si"l"gi ukum# Ca%a,ali 5ress# =akarta# "88.

Soer%ono Soekanto dan 1ustafa Abdullah, S"si"l"gi ukum dalam Masyarakat # Ca%a,ali#

=akarta# "8:.

Soenar%o et.al.# Al-1uran dan 'erjemahannya# Departemen Agama C0# "84.

Subekti# Kamus ukum# 5radnya 5aramita# =akarta# "8.

Sudikno 1ertokusumo# %enemuan ukum Sebuh %engantar # iberty# &ogyakarta# ".

--------------# Mengenal ukum# iberty# &ogyakarta# "8*.

--------------# ukum Acara %erdata nd"nesia# iberty# &ogyakarta# "88.

G.=.S. 5or,adarminta# Kamus ;mum Bahasa nd"nesia# 7alai 5ustaka# =akarta# ".Gildan Suyuthi (peny.! Beberapa %ermasalahan Acara %erdata %eradilan Agama dalam

'anya 7aab# 1ahkamah Agung C0# ::".

Gir%ono 5rod%odikoro# A3a3-a3as ukum %erdata# Sumur# 7andung# "8".

3resna# %eradilan di nd"nesia dari Abad ke Abad # 5radnya 5aramita# =akarta# ".

3aufi2# Kedudukan %eradilan Agama dalam Sistem %eradilan di nd"nesia# 7ulletin Hikmah

No. 3ahun 0 =uli "8.

--------------# 'rans/"rmasi ukum slam ke dalam ?egislasi *asi"nal # 1imbar Hukum No. 4

3h. 0 :::# Al-Hikmah dan Ditbinbapera 0slam# =akarta# :::.

Fainal Abidin Abu 7akar (peny.!# Berbagai %andangan terhadap K"mpilasi ukum slam# Al-

Hikmah# =akarta# tt.

aria 5eradilan 1a%alah Hukum 3ahun 00 Nomor "44 September ".

/ndang-undang Nomor "4 3ahun ": tentang )etentuan-ketentuan 5okok )ekuasaan

)ehakiman (embaran Negara ": Nomor 4!.

/ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan (embaran Negara "4 No "!.

5eraturan 5emerintah Nomor 3ahun "* tentang 5elaksanaan /ndang-undang Nomor "

3ahun "4 (embaran Negara "* Nomor "!.

76

7/17/2019 Kk_THESIS


/ndang-undang Nomor 3ahun "8 tentang 5eradilan Agama (embaran Negara "8

Nomor :!.

5embangunan hukum nasional dalam bidang-bidang yang tidak mungkin diapai unifikasi#

sedapat mungkin diupayakn teriptanya keharmonisan hukum. Harmonis hukum# kalau

memin%am istilah 1artin 7oodman dalam bukunya 3he 1yth of Harmonization ol a,#

adalah keadan hukum di mana unsur-unsur lama yang berbeda tetap ada# utuh dan tidak

berubah# namun ter%adi paduan baru hasil aransemen yang merupakan satu keseluruhan

yang indah dan elok serta nikmat bagi kehidupan.

)eharmonsan hukum adalah salah satu aspek politik hukum 0slam yang menakup

nilai dan tu%uan sesuai dengan kriteria dan pedoman keadilan# keanggunan dan

keharmonisan hukum# meskipun hanya menggunakan istilah hukum perka,inan# hukum

ke,arisan# hukum per,akafan# tanpa

K1I:61R 6,K R1P:6516

AssalamuEalaikum ,.,.Dengan ini mohon kesediaan 7apak;0bu untuk mengisi kuesioner ini sebagai data untuk

penulisan tesis yang ber%udul 5BC3017AN@AN HA)01 5BN@AD0AN A@A1A 1AAN@

DAA1 1BN@A7/)AN 5BC1IHINAN 0F0N 5I0@A10 DBN@AN AASAN D0 /AC

)B3BN3/AN /NDAN@-/NDAN@ (Studi di 5engadilan Agama 1alang!.

9ara pengisian 6 ingkarilah atau isilah %a,aban-%a,aban yang telah tersedia.

1; Apakah Saudara sudah memahami alasan-alasan untuk melakukan poligami bagi

seorang suami menurut ketentuan /ndang-undang No. " 3ahun "4 >

1; Sudah memahami

2; 7elum memahami

3; (%a,aban lain! 6 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

. Hakim 5engadilan Agama 1alang telah mengabulkan permohonan izin poligami dengan

alasan di luar ketentuan undang-undang sebanyak "* perkara dari "8 perkara yang

masuk atau sebesar 8'#''K. 7agaimana sikap dan pandangan saudara terhadap

putusan yang demikian itu >

77

7/17/2019 Kk_THESIS


1; Setu%u# alasannnya ( dipilih yang sesuai dengan pendapat Saudara# %umlahnya

bebas!6

1; Hukum agama membolehkan

2; )arena kemaslahatan

3; Adanya kehendak pihak-pihak

4; Suami bisa men%amin keadilan

5; )arena memenuhi syarat-syarat

6; )arena <erstek

7; /ntuk melindungi kehormatan ,anita

8; 1enghindari perzinaan

9; (sebutkan bila masih ada! MMMMMMMMMMMMMMMMMM

2; 3idak setu%u# alasannya MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

'. 7agaimana sikap dan pandangan Saudara terhadap ketentuan 5asal 4 ayat (!

mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dalam kaitannya

dengan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan di luar ketentuan tersebut telah

dikabulkan oleh hakim >

1; )etentuan tersebut sudah tepat# hakim harus mengikutinya sesuai ketentuan tersebut.

2; )etentuan tersebut tidak sesuai dengan hukum agama# harus dihapus3; )etentuan tersebut perlu disempurnakan# ditambah alternaftif atau alasan lain yang

bisa diterima oleh pengadilan.

d. (pendapat lainnya disebutkan! 6 MMMMMMMMMMMMMMMMMM

RIN6KA%AN

1/S3HI?A# 5rogram 5asasar%ana /ni<ersitas 0slam 1alang# ' Agustus ::#

Pertimangan Hakim Penga&ilan Agama &alam Mengaulkan Perm'h'nan I4in

P'ligami &engan Alasan &i Luar Ketentuan Un&ang*un&ang <%tu&i &i Penga&ilan

Agama Malang= )omisi 5embimbing# 5embimbing /tama6 Dr. )asu,i.1.A.# 5embimbing

5endamping6 1oh. ?atih#S.H.#1.H.

5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan telah

menentukan bah,a pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan

78

7/17/2019 Kk_THESIS


beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai

isteri# isteri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan# isteri tidak

dapat melahirkan keturunan.

)etentuan undang-undang yang mengatur poligami sudah %elas bah,a seorang

suami hanya dapat diizinkan oleh 5engadilan Agama untuk berpoligami apabila telah

memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dengan pernyataan lain bah,a

permohonan izin poligami yang tidak memenuhi alasan-alasan tersebut# maka hakim tidak

dapat mengabulkan;mengizinkan permohonan izin poligami.

7erdasarkan hasil penelitian# permohonan izin poligami yang dia%ukan seorang

suami kepada 5engadilan Agama 1alang dari tahun "-::" se%umlah '4 perkara# terdiri

dari " perkara mendalilkan dengan alasan sesuai ketentuan undang-undang dan "8

perkara (*'K! mendalilkan dengan alasan di luar ketentuan undang-undang# yakni dengan

alasan suami telah men%alin hubungan dengan ,anita lain# suami telah ka,in sirri dengan

alon isteri# suami ingin mempunyai anak lagi# kemampuan seksual suami sangat tinggi#

suami memenuhi permintaan alon isteri dan keluarganya# dan isteri sibuk beker%a. Dari "8

perkara tersebut# telah dikabulkan se%umlah "* perkara (8'#''K!.

7erdasarkan data tersebut# penerapan izin poligami di 5engadilan Agama tidak

menerapkan seara ketat ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4

mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami bagi seorang suami. 5ermohonan izin

poligami yang dia%ukan oleh seorang suami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang %uga dikabulkan oleh hakim 5engadilan Agama. Hakim tidak merasa terikat padaketentuan undang-undang tersebut# bahkan ketentuan undang-undang tersebut sering



Adapaun faktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam


tersebut adalah faktor pandangan hukum agama (relegi"us la !# kemaslahatan#

menghindari perzinahan# suami bisa men%amin keadilan# adanya kehendak pihak-pihak#

memenuhi syarat seara kumulatif# untuk melindungi ,anita# dan isteri tidak pernah hadir di

persidangan (<erstek!.

1engingat banyaknya permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang yang dia%ukan kepada 5engadilan Agama sehingga dalam penerapannya

ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut sering

dikesampingkan oleh hakim# maka ketentuan hukum tersebut perlu disempurnakan dengan

menambah alasan yang ada dengan alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh

pengadilan misalnya dengan menambah rumusan alasan $dikehendaki pihak-pihak demi

kemaslahatan rumah tangganya+. Dengan demikian ketentuan hukum yang mengatur izin

poligami di 5engadilan Agama tersebut selaras dengan pandangan hukum 0slam mengenai


79

7/17/2019 Kk_THESIS


permohonan izin poligami serta pihak yustisiabel yang menghendaki poligami demi

kemaslahatan rumah tangganya dapat terapai meskipun dengan alasan di luar ketentuan

5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut.

%UMMAR9

1/S3HI?A# is a leturer of /ni<ersitas 0slam 1alangEs 5ostgraduate 5rograms# 'th

of August ::. 3itle6 Pertimangan Hakim Penga&ilan Agama &alam Mengaulkan

Perm'h'nan I4in P'ligami &engan Alasan &i Luar Ketentuan Un&ang*un&ang <%tu&i

&i Penga&ilan Agama Malang= Super<isors6 Dr. )asu,i.1.A. (1ain Super<isor!# and

1oh. ?atih#S.H.#1.H.(Assistant Super<isor!.

5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tentang 5erka,inan telah

menentukan bah,a pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan

beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat men%alankan ke,a%ibannya sebagai

isteri# isteri mendapat aat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan# isteri tidak

dapat melahirkan keturunan.

)etentuan undang-undang yang mengatur poligami sudah %elas bah,a seorang

suami hanya dapat diizinkan oleh 5engadilan Agama untuk berpoligami apabila telah

memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dengan pernyataan lain bah,a

permohonan izin poligami yang tidak memenuhi alasan-alasan tersebut# maka hakim tidak

dapat mengabulkan;mengizinkan permohonan izin poligami.

7erdasarkan hasil penelitian# permohonan izin poligami yang dia%ukan seorang

suami kepada 5engadilan Agama 1alang dari tahun "-::" se%umlah '4 perkara# terdiri

dari " perkara mendalilkan dengan alasan sesuai ketentuan undang-undang dan "8

perkara (*'K! mendalilkan dengan alasan di luar ketentuan undang-undang# yakni dengan

alasan suami telah men%alin hubungan dengan ,anita lain# suami telah ka,in sirri dengan

alon isteri# suami ingin mempunyai anak lagi# kemampuan seksual suami sangat tinggi#

suami memenuhi permintaan alon isteri dan keluarganya# dan isteri sibuk beker%a. Dari "8

perkara tersebut# telah dikabulkan se%umlah "* perkara (8'#''K!.

7erdasarkan data tersebut# penerapan izin poligami di 5engadilan Agama tidak

menerapkan seara ketat ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4

mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami bagi seorang suami. 5ermohonan izin

poligami yang dia%ukan oleh seorang suami dengan alasan di luar ketentuan undang-

undang %uga dikabulkan oleh hakim 5engadilan Agama. Hakim tidak merasa terikat pada

ketentuan undang-undang tersebut# bahkan ketentuan undang-undang tersebut sering



Adapaun faktor-faktor yang men%adi pertimbangan hakim 5engadilan Agama dalam


tersebut adalah faktor pandangan hukum agama (relegi"us la !# kemaslahatan#

80

7/17/2019 Kk_THESIS


menghindari perzinahan# suami bisa men%amin keadilan# adanya kehendak pihak-pihak#

memenuhi syarat seara kumulatif# untuk melindungi ,anita# dan isteri tidak pernah hadir di

persidangan (<erstek!.

1engingat banyaknya permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan

undang-undang yang dia%ukan kepada 5engadilan Agama sehingga dalam penerapannya

ketentuan 5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut sering

dikesampingkan oleh hakim# maka ketentuan hukum tersebut perlu disempurnakan dengan

menambah alasan yang ada dengan alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh

pengadilan misalnya dengan menambah rumusan alasan $dikehendaki pihak-pihak demi

kemaslahatan rumah tangganya+. Dengan demikian ketentuan hukum yang mengatur izin

poligami di 5engadilan Agama tersebut selaras dengan pandangan hukum 0slam mengenai


permohonan izin poligami serta pihak yustisiabel yang menghendaki poligami demi

kemaslahatan rumah tangganya dapat terapai meskipun dengan alasan di luar ketentuan

5asal 4 ayat (! /ndang-undang Nomor " 3ahun "4 tersebut.

81

7/17/2019 Kk_THESIS


DA:"AR I%I

C0N@)ASAN

S/11AC&

B17AC 5BCSB17AHAN

)A3A 5BN@AN3AC

DA?3AC 0S0

I; 5BNDAH//AN

I.1;atar belakang masalah

I.2;Cumusan masalah

I.3;)egunaan penelitian

I.4;)easlian 5enelitian

I.5;3u%uan 5enelitianII; 30N=A/AN 5/S3A)A

II.1; 5eradilan Agama

II.1.1; 5engertian

II.1.2; Dasar HukumE

II.1.3; )ompetensi

II.1.4; Se%arah 5A

II.2; 5oligami

II.2.1;5engertian 5erka,inan

II.2.2; Azas 5erka,inan

II.2.3; 5engertian 5oligami

II.2.4; Dasar Hukum 5oligami

II.2.5; Alasan dan syarat 5oligami

II.3; 5enemuan hukum

II.3.1; 5engertian

II.3.2; Dasar hukum

II.3.3; 1etode

III; 1B3IDB 5BNB030AN

III.1; 5endekatan dan sifat 5enelitian

III.2; okasi

III.3; Subyek 5enelitian

III.4; 7ahan 5enelitian

III.5; 0nstrumen 5enelitian

III.6; =alannya 5enelitian

III.7; Analisis Data

IV; HAS0 5BNB030AN DAN 5B17AHASAN

IV.1; 5enerapan izin 5oligami di 5A

82

7/17/2019 Kk_THESIS


IV.2; ?aktor-faktor yang men%adi pertimbangan Hakim 5A dalam

mengabulkan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan /ndang-

undang

IV.3; )etentuan hukum yang seharusnya mengatur izin 5oligami di 5A

V; )BS015/AN DAN SACAN

V.1; )esimpulan

V.2; Saran-saran

DA?3AC 5/S3A)A

A150CAN

83

Kk_THESIS

Documents